Penetapan indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan/program. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, serta indikator proses jika diperlukan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja suatu organisasi.

  1. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
  2. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
  3. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
  4. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
  5. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
  6. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000:12).

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Selama ini di Indonesia sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah masih berdasarkan single entry, sehingga belum dapat menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Selain itu penggunaan cash basis sebagai dasar pencatatan tidak memungkinkan dilakukannya penilaian kinerja secara memadai (Baridwan, 2000:3).

Pengukuran akuntabilitas kinerja

 

Akuntabilitas kinerja sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu pemerintah daerah pada dasarnya adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan akuntabilitas sehingga suatu pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategik pemerintah daerah yang bersangkutan.

Perencanaan strategik

 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000: 44).

Dengan demikian perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus meliputi: 1) pernyataan visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, 2) rumusan tentang tujuan dan sasaran serta uraian aktivitas organisasi, dan 3) uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi (LAN dan BPKP, 2000: 44).

Konsep akuntabilitas

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari rencana pembangunan dan kebijaksananaan pemerintah, sehingga penyusunan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan sistem akuntansi pemerintah (Baswir, 1999:151). Sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah selama ini masih berdasarkan single entry, sehingga belum dapat menyajikan bentuk laporan yang optimal.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas segala tindakan seseorang/badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN dan BPKP, 2000: 43). Akuntabilitas merupakan salah satu ciri dari terapan good governace atau pengelolaan pemerintahan yang baik dari setiap tindakan seseorang/badan hukum suatu organisasi yang merupakan issue utama dalam pencapaian menuju clean government (Akbar dan Nurbaya, 2000: 5).

Sistem akuntabilitas menekankan pada pengukuran hasil yang akan membantu para pemimpin politik dalam membuat kebijaksanaan pada saat mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain tujuan dari suatu kebijakan dan program harus dijelaskan agar sistem akuntabilitas dapat bermanfaat (LAN dan BPKP, 2000: 37).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu kiranya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

  1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
  2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pengunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
  4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
  5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Comperative Budget Statement (CBS)

Comperative Budget Statement (CBS) baik vertikal maupun horizontal disesuaikan dengan variabel yang tersedia, yaitu mengkaji perbandingan perkembangan belanja dari tahun ke tahun dalam APBD secara horizontal dengan tiga ukuran yaitu absolut, relatif dan rasio serta mengkaji perbandingan posisi dari masing-masing pos belanja dalam APBD secara vertikal. Apabila CBS horizontal secara absolut (Ab) dan relatif (R1) bertanda negatif menunjukkan terjadinya penurunan dan sebaliknya, sedangkan jika CBS horizontal secara rasio (R0) kurang dari satu menunjukkan terjadinya penurunan dan sebaliknya (Widodo, 1990:77) dengan formulasi:

CBS horizontal yaitu:

Absolut : Ab = Vx – Vx-1

Relatif : Ri    = Vx –  Vx-1

Vx-1

 

Rasio :  Ro  =     Vx

Vx-1

di mana:

AB    = CBS absolut

Ri     = CBS relatif

Ro    = CBS rasio

Vx    = Variabel tertentu tahun x

Vx-1 = Variabel tertentu tahun sebelumnya

 

Selanjutnya CBS vertikal untuk mengukur proporsi masing-masing pos dalam APBD yang formulanya sebagai:

 

V1

P1 =   ——–  x 100%

Vt

 

V2

P2 =   ——–  x 100%

Vt

 

di mana:

P1 = Proporsi variabel 1

P2 = Proporsi variabel 2

Vt   = Variabel tertentu.

 

Analisis korelasi

 

Untuk hubungan antara pengeluaran rutin dan penerimaan digunakan analisis korelasi dengan formulasi sebagai berikut (Algifari, 1997:146):

 

nSxy -SxSy

r =

ÖnSx² – (Sx)²  ÖSy² – (Sy)²

 

di mana :

r = koefisien korelasi

n = jumlah periode

y = realisasi penerimaan

x = realisasi pengeluaran rutin

Nilai daripada  koefisien korelasi ( r )  antar dua variabel berkisar antara negatif satu sampai dengan positif satu dengan koefisien determinasinya ( r )² , kriteria pengambilan keputusan adalah, apabila nilai r negatif atau positif  maka ada hubungan antara variabel X dan Y. Jika nilai r = o berarti tidak ada hubungan antara varibel X dengan Y.

Analisis efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase

Realisasi penerimaan

Efektivitas  =                                                x 100 %…………….( 2 – 4)

Target

 

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagai mana tersebut diatas diukur berdasarkan pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman  Penilaian dan Kinerja Keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini :

Tabel.2.2

Kriteria Kinerja Keuangan

PRESENTASE KINERJA KEUANGAN KRITERIA
100% keatas

90 % – 100 %

80 % – 90 %

60 % – 80 %

dibawah dari 60 %

Sangat Efektif

Efektif

Cukup Efektif

Kurang Efektif

Tidak Efektif

Sumber :  (lihat Medi 1996: 77).

Analisis efisiensi

 

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output/keluaran dan input/masukan sekunder, sedangkan analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran rutin menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

                    Pengeluaran rutin

Efisiensi =                                 x 100 % ……………………..( 2-3 )

Penerimaan

 

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat dilakukan terhadap sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan kriteria penilaian berdasarkan pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman  Penilaian dan Kinerja Keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini :

Tabel.2.1

Kriteria Kinerja Keuangan

PERSENTASE KINERJA KEUANGAN KRITERIA
100% keatas

90 % – 100 %

80 % – 90 %

60 % – 80 %

dibawah dari 60 %

Tidak efisien

Kurang efisien

Cukup efifien

Efisien

Sangat efisien

Sumber : ( lihat Medi, 1996,17-19)

Analisis tingkat pertumbuhan

 

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin daerah dapat digunakan formula (Widodo, 1990 : 36 ) :

D X =       X 100 % …………………………….…( 2-2 )

di mana :

D X     = Rasio pertumbuhan realisasi penerimaan atau pengeluaran rutin

Xt        = Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin

X(t-i)   = Jumlah penerimaan atau pengeluaran rutin tahun sebelumnya.

Pengertian efisiensi, efektivitas dan korelasi

 

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

  1. efisiensi pada sektor usaha swasta ( private sector efficiency), dijelaskan dengan konsep input output yaitu rasio output dan input;
  2. efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat ( public sector efficiency) adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin;
  3. suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang diinginkan.

Beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan meningkatkan output dengan  input yang sama, atau dengan menaikan output dengan proporsi yang besar dengan kenaikan ouput yang proporsional, atau juga dengan menurunkan input dengan proporsi yang besar dan menurunkan ouput secara proporsional.

Pengertian efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor  publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas menurut Devas, dkk, (1989 : 279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-sepatnya.

Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut.

  1. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
  2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
  3. Faktor tehnologi pelaksanaan pekerjaan.
  4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat.
  5. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Pengertian korelasi menurut Algifari (1997 :146) adalah untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan koefisien korelasi yaitu dengan menggunakan nilai absolut dari koefisien korelasi tersebut. Kemudian menurut Sardjonopermono (1981 : 1) analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kuatnya atau derajat hubungan garis lurus (linear) antara 2 (dua) variabel  atau lebih. Dengan dua variabel, semakin nyata hubungan garis lurus (linear) semakin kuat atau tinggi derajat hubungan garis lurus (linear) antar kedua variabel tersebut. Ukuran untuk derajat hubungan garis lurus ini dinamakan koefisien korelasi ( the correlation coefficient).

Proses penyusunan APBD

 

Hal-hal pokok yang diperlukan untuk proses awal penyusunan anggaran yang baik adalah kemampuan manajemen dalam menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi dan misi merupakan arahan yang harus dipertimbangkan dalam rangka menyusun anggaran agar sesuai dan seiring dengan apa yang menjadi harapan sebagian besar masyarakat dan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan pernyataan tentang posisi target yang ingin dicapai oleh unit kerja di pemerintahan daerah atau petunjuk tentang variable-variabel penting yang seharusnya digunakan dalam menentukan arah unit kerja dimasa datang.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta yang diawali dengan proses penentuan rencana plafond APBD sesuai siklus anggaran dimulai dari :

  1. proses penentuan penerimaan daerah;
  2. proses penentuan belanja rutin;
  3. proses penentuan belanja pembangunan.

Selanjutnya hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu diajukan kepada Kepala daerah untuk mendapat  persetujuan dan kemudian Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah tersebut diserahkan kepada DPRD. Dalam pembahasan diharapkan  pihak legislatif memberikan komentar, tanggapan dan masukan yang sifatnya hanya mengklarifikasi dan meratifikasi draft anggaran yang diusulkan oleh pihak eksekutif dengan dokumen Kebijakan Pembangunan Tahunan dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang telah disepakati sebelumnya. Setelah dibahas dan disetujui oleh DPRD maka penetapannya dapat dituangkan dalam peraturan daerah. Seluruh rangkaian proses penjadwalan yang diuraikan dapat dilihat tahap-tahapnya sebagai berikut.

  1. Tahap ke satu pada bulan September. Pengajuan Dukda dan Dupda oleh Dinas-dinas dan instansi di daerah.
  2. Tahap ke dua pada bulan Oktober Minggu I dan II. Penelitian dan pembahasan daripada Dukda dan Dupda..
  3. Tahap ke tiga pada bulan Nopember Minggu I dan II. Pengolahan Dukda dan Dupda dan penyesuaian skala prioritas. Dilaksanakan oleh Bappeda, Biro Keuangan, Biro Penyusunan Program.
  4. Tahap keempat pada bulan Nopember Minggu ke I dan II. Dukda dan Dupda yang telah dibahas diajukan kepada Kepala Daerah, disusun dalam bentuk pra APBD untuk disampaikan kepada APBD.
  5. Tahap kelima pada bulan Nopember Minggu III dan IV. Penyampaian nota keuangan dan rancangan Perda tentang penetapan APBD, pembahasan dan persetujuan dilakukan oleh DPRD, kemudian dilanjutkan dengan penetapan oleh DPRD dan Kepala Daerah.
  6. Tahap ke enam pada bulan Desember Minggu III dan IV. Pengesahan Perda tentang APBD dan persiapan pelaksanaan APBD, dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan di bidang keuangan daerah harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik di mana hal tersebut dapat dinilai dari kinerja aparatur pemerintah daerah. Kinerja diartikan sebagai bentuk prestasi atau hasil dari perilaku pekerja tertentu yang merupakan fungsi dari kemampuan (ability), dukungan (support) dan usaha (effort), untuk mengetahui dan mengukur daripada kinerja aparatur pemerintah daerah tersebut dapat diukur dengan kriteria efektivitas dan efisiensi.

Pengurusan keuangan daerah

 

Dalam melaksanakan dan merealisasikan anggaran  pendapatan dan belanja daerah, maka pemerintah daerah memberikan wewenang kepada instansi terkait dalam mengelola dan mengurus keuangan daerah baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran khususnya kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Keuangan Propinsi di mana masing masing mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi yang antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Dinas Pendapatan Daerah
    1. Kedudukan :

1). sebagai aparat yang diserahi tugas untuk memungut pajak dan retribusi daerah;

2).  sebagai koordinator pendapatan daerah;

3). perangkat pelaksana operasional pungutan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah;

  1. Tugas Dinas Pendapatan Daerah :

1). melakukan pengenaan pajak daerah sebaik-baiknya berdasarkan objek pajak dan subjek pajak yang semestinya;

2). melakukan penetapan pajak yang sebaik-baiknya;

3). melakukan penagihan pajak;

  1. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah :

1). terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah berfungsi sebagai soko guru pelestarian otonomi daerah;

2). dilihat dari segi otonomi daerah merupakan sumber dana dari daerah.

  1. Biro Keuangan Propinsi
  2. Tugas dan peranan :

1).  melakukan pencatatan pembukuan baik yang menyangkut sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran;

2).  mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka menyusun Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, perhitungan APBD serta melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;

3). melaporkan keadaan posisi kas keuangan daerah setiap saat jika diperlukan oleh Kepala Daerah;

  1. Fungsi Biro Keuangan :

1). mempersiapkan data guna menyusun APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD;

2). mengelola administrasi keuangan;

3).  membina pelaksanaan penyusunan APBD, perubahan APBD, perhitungan APBD, serta pelaksanaan APBD;

4). menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPMU;

5). mengadakan pemeriksaan keuangan;

6).  merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksanaan peraturan daerah di bidang keuangan.

7). menyiapkan program kerja keuangan serta pengawasan;

8). melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah maupun Sekretaris.

Prinsip-prinsip penyusunan APBD

 

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 903/2735/SJ tahun 2000, tentang Pedoman Penyusunan  dan Pelaksanaan APBD, maka hendaknya penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut.

  1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab, mengingat anggaran daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka APBD harus memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

  1. Disiplin Anggaran

APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilahan antara belanja yang bersifat rutin dengan belanja yang bersifat pembangunan/modal harus diklasifikasikan secara jelas agar tidak terjadi pencampuradukkan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang teratur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap Pos/Pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

  1. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

  1. Efiensi dan Efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

  1. Format Anggaran.

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (deficit budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus dan defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk Dana Cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Jones & Pendlebury ( 1996 : 53) anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang selama periode tertentu (satu tahun). Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan  besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia dan PAU-SE (Universitas Gadjah Mada) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dasar hukum keuangan daerah

 

   Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah  di mana merupakan perwujudan dari rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah, selain berdasarkan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku juga berdasarkan pada :

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah

 

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip menurut Devas, dkk (1989 : 279-280) adalah sebagai berikut.

  1. Tanggung jawab (accountability)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.

  1. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

  1. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

  1. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

  1. Pengendalian

Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai

Pengertian sistem pengelolaan  keuangan daerah

 

 

Pengertian sistem  adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur-prosedur yang saling berhubungan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi (Baridzwan,1998 : 3). Menurut Jaya (1999 :11) keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Menurut Mamesah ( 1995 :16 ) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa  uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Mardiasmo ( 2000 : 3 ) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :

  1. pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik          (public oriented);
  2. kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumya dan anggaran daerah pada khususnya;
  3. desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya;
  4. kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas;
  5. kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya;
  6. ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan;
  7. prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional;
  8. prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
  9. aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
  10. pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan  daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Teori dasar tabel Input Output

Model Input Output pertama kali diperkenalkan oleh Wassily W. Leontief  dari Harvard  University  pada tahun 1963. Analisis  Input  Output merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait mengkait antar sektor atau kegiatan ekonomi. Analisis   Input   Output bertolak dari anggapan bahwa  suatu sistem perekonomian terdiri atas sektor-sektor yang berkaitan. Masing-masing sektor tersebut menggunakan  output dari sektor lain sebagai  input  untuk memproduksi  output yang akan diproduksi sektor tersebut (PAU SE UGM  dan BAPPENAS 2000: IV – 1).

Baumol menyatakan analisis Input Output  sebagai usaha untuk memasukkan fenomena keseimbangan umum dalam analisis empiris sisi produksi  (lihat Nazara 1997 :2), selanjutnya Nazara (1997: 2) menyatakan bahwa analisis Input Output merupakan suatu peralatan analisis keseimbangan umum. Analisis itu didasarkan suatu situasi perekonomian, dan bukan pendekatan teoritis ala Walras semata. Keseimbangan dalam analisis   Input  Output didasarkan arus transaksi antar pelaku perekonomian. Penekanan  utama dalam analisis  Input Output ini adalah pada sisi produksi. Teknologi produksi yang digunakan oleh perekonomian tersebut memegang peranan penting dalam analisis. Lebih spesifik lagi, teknologi yang memegang peranan besar adalah teknologi dalam kaitannya dengan penggunaan  input  antara.

Analisis dengan menggunakan metode ini didasarkan atas suatu tabel yang disebut  tabel Input Output. Tabel Input Output adalah suatu sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matrik yang mengambarkan transaksi barang dan jasa-jasa antar sektor-sektor ekonomi. Aspek yang ingin ditonjolkan oleh  tabel Input Output adalah bahwa setiap sektor mempunyai keterkaitan/ketergantungan dengan sektor lain, seberapa besar ketergantungan suatu sektor ditentukan oleh besarnya  input  yang digunakan dalam proses produksinya, dengan kata lain pengembangan  suatu sektor  tidak akan tercapai tanpa dukungan  input  yang memadai dari sektor lain, oleh karena itu perencanaan suatu sektor harus pula memperhatikan prospek pengembangan sektor-sektor terkait secara terintegrasi.

Untuk memberikan gambaran tabel Input Output berikut diberikan suatu ilustrasi tabel dengan menyederhanakan  suatu sistem ekonomi menjadi tiga sektor produksi (Boediono, 1999 : 52)

 

Tabel 2.1

Ilustrasi Tabel Input Output 3 X 3 Sektor

 

 

 

Permintaan antara  

Permintaan

Akhir

 

Jumlah  output

1 2 3
Sektor

Produksi

1 X11 X12 X13 F1 X1
2 X21 X22 X23 F2 X2
3 X31 X32 X33 F3 X3
Nilai Tambah V1 V2 V3 V –
Jumlah   input X1 X2 X3 – X

Selanjutnya dengan mengunakan tabel Input Output tiga sektor seperti contoh di atas, dapat dibuat persamaan dari masing-masing sektor yaitu :

 

X11 + X12 + X13+ F1  = X1

X21 + X22 + X23+ F2  = X2

X31 + X32 + X33+ F3  = X3

 

Kemudian, untuk mendapatkan model koefisien input langsung yang dikenal dengan sebutan koefisien teknologi, digunakan rumus

 

                                       …………………  (2.1)

Matrik (I – A)-1 dikenal dengan nama matrik kebalikan Leontief. Elemen matrik ini dinotasikan dengan aij dan mencerminkan efek langsung dan tidak langsung dari perubahan permintaan akhir terhadap output sektor-sektor di dalam perekonomian. Permintaan akhir tersebut adalah variabel yang eksogen sifatnya.

 

Analisis  angka pengganda  output

 

Adanya peningkatan permintaan akhir pada suatu sektor akan meningkatkan output itu sendiri dan sektor-sektor lain di perekonomian. Peningkatan output sektor-sektor lain ini tercipta akibat adanya efek langsung dan efek tidak langsung dari peningkatan permintaan akhir. Besarnya kelipatan perubahan output untuk sektor ke-n di dalam perekonomian dihitung dari penjumlahan kolom ke-n dari matrik kebalikan Leontif untuk perekonomian yang bersangkutan. Dengan menggunakan notasi  aj  bagi elemen matriks kebalikan Leontief tersebut, angka pengganda output didefinisikan

                                              …………………..  (2.8)

  

 

Analisis keterkaitan

 

Analisis mengenai keterkaitan antar sektor merupakan analisis yang umum dilakukan dengan mengunakan model  Input  Output. Analisis ini pada dasarnya melihat dampak terhadap output, dari kenyataan bahwa pada dasarnya sektor-sektor dalam perekonomian tersebut saling pengaruh mempengaruhi.  Hubungan suatu sektor dan sektor-sektor lainnya dalam ekonomi dikenal dalam literatur ekonomi pembangunan sebagai kaitan ke depan (forward  linkages) dan kaitan kebelakang (backward linkages).

2.3.1.1  Keterkaitan ke belakang. Adanya peningkatan output sektor tertentu akan mendorong peningkatan  output sektor-sektor lainnya. Peningkatan output sektor-sektor lainnya tersebut dapat terlaksana melalui dua cara. Pertama peningkatan  output sektor i akan meningkatkan permintaan input  sektor i sendiri dan  input  yang berasal dari sektor lain, misalnya sektor j. Oleh karenanya, sektor i akan meminta  output sektor j lebih banyak dari pada sebelumnya.

Keterkaitan kebelakang langsung merupakan penjumlahan angka koefisien  input  (aij). Angka keterkaitan langsung dinotasikan dengan B(d)j maka angka keterkaitan ke belakang langsung dirumuskan  (Nazara, 1997:93 serta PAU SE UGM dan BAPPENAS  2000, VI -11) :

 

            ……………………   (2.2)

          

Keterkaitan ke belakang tersebut tidak saja memiliki efek langsung seperti yang ditunjukkan di atas, namun juga memiliki efek tidak langsung dari penambahan output, yang ditunjukkan oleh matrik kebalikan Leontif. Penjumlahan dari elemen kebalikan Leontif secara kolom akan menunjukkan keterkaitan kebelakang secara total yang dirumuskan dengan

 

                             ………………… (2.3)               

B (d+i)j adalah keterkaitan kebelakang total.

Bila diketahui nilai keterkaitan ke belakang langsung dan keterkaitan kebelakang total, maka nilai keterkaitan ke belakang tidak langsung diperoleh dari selisih antara kedua nilai tersebut. Untuk melihat sektor mana yang merupakan sektor-sektor utama diantara sektor-sektor yang ada berkaitan dengan kaitan kebelakang digunakan rumus Rasmussen (BPS,1995:55), rumus ini dikenal dengan indeks daya penyebaran.

                            ………………..    (2.4)

aj  adalah indek daya penyebaran sektor j.

Besaran aj dapat menpunyai nilai sama dengan (= 1), lebih besar (>1) atau kecil (< 1). Bila aj sama dengan (=1) berarti daya penyebaran sektor j sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi dan bila nilai aj besar (> 1) menunjukkan bahwa daya penyebaran sektor j berada di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi dan sebaliknya  aj kecil (< 1)  menunjukkan daya penyebaran sektor j lebih rendah. Dalam banyak analisis tabel Input Output,  disebut juga sebagai tingkat dampak kaitan ke belakang (backward linkages effect ratio).

2.3.1.2  Keterkaitan ke depan . Keterkaitan ke depan adalah total output yang tercipta akibat meningkatnya output suatu sektor perekonomian melalui mekanisme distribusi output dalam perekonomian. Jika terjadi peningkatan output tersebut didistribusikan ke sektor-sektor produksi dalam perekonomian, termasuk ke sektor i sendiri.

Keterkaitan ke depan secara langsung melalui mekanisme output ditunjukkan oleh penjumlahan baris dari matriks  input  output, keterkaitan ke depan langsung dirumuskan dengan  (Nazara, 1997:93 serta PAU SE UGM dan BAPPENAS 2000, VI -11) :       

 

                                …………………      (2.5)

         

Di mana F (d)i  adalah keterkaitan ke depan langsung.

Selain itu ada efek tidak langsung dengan terjadinya peningkatan  output. Efek langsung dan tidak langsung tersebut tergambar dari matrik kebalikan  output (I-A) –1 pada baris ke i atau dinyatakan dengan

       

                               …………………….     (2.6)

                 

di mana F(d+i) adalah keterkaitan kedepan total dan qij elemen matrik kebalikan  output (I-A) –1. Bila diketahui nilai keterkaitan ke depan langsung dan keterkaitan ke depan total maka nilai keterkaitan ke depan tidak langsung diperoleh dari selisih antara kedua nilai tersebut.

Untuk melihat sektor mana yang merupakan sektor utama diantara sektor-sektor yang ada berkaitan dengan kaitan ke depan, digunakan rumus Rasmussen (BPS,1995:55) yang dikenal juga dengan rumus indek derajat kepekaan sektor

            ………………    (2.7)

Besaran bi dapat menpunyai nilai sama dengan (= 1), lebih besar (>1) atau kecil (< 1). Bila bi sama dengan (=1) berarti derajat kepekaan sektor i sama dengan rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi dan bila nilai bi besar (> 1) menunjukkan bahwa derajat kepekaan sektor i berada di atas rata-rata derajat kepekaan seluruh sektor ekonomi dan sebaliknya  bi kecil (< 1)  menunjukkan derajat kepekaan sektor i lebih rendah. Dalam banyak analisis tabel Input Output,  disebut juga sebagai tingkat dampak kaitan ke depan (foreward linkages effect ratio).

 

Teori dasar tabel Input Output

Model Input Output pertama kali diperkenalkan oleh Wassily W. Leontief  dari Harvard  University  pada tahun 1963. Analisis  Input  Output merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait mengkait antar sektor atau kegiatan ekonomi. Analisis   Input   Output bertolak dari anggapan bahwa  suatu sistem perekonomian terdiri atas sektor-sektor yang berkaitan. Masing-masing sektor tersebut menggunakan  output dari sektor lain sebagai  input  untuk memproduksi  output yang akan diproduksi sektor tersebut (PAU SE UGM  dan BAPPENAS 2000: IV – 1).

Baumol menyatakan analisis Input Output  sebagai usaha untuk memasukkan fenomena keseimbangan umum dalam analisis empiris sisi produksi  (lihat Nazara 1997 :2), selanjutnya Nazara (1997: 2) menyatakan bahwa analisis Input Output merupakan suatu peralatan analisis keseimbangan umum. Analisis itu didasarkan suatu situasi perekonomian, dan bukan pendekatan teoritis ala Walras semata. Keseimbangan dalam analisis   Input  Output didasarkan arus transaksi antar pelaku perekonomian. Penekanan  utama dalam analisis  Input Output ini adalah pada sisi produksi. Teknologi produksi yang digunakan oleh perekonomian tersebut memegang peranan penting dalam analisis. Lebih spesifik lagi, teknologi yang memegang peranan besar adalah teknologi dalam kaitannya dengan penggunaan  input  antara.

Analisis dengan menggunakan metode ini didasarkan atas suatu tabel yang disebut  tabel Input Output. Tabel Input Output adalah suatu sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matrik yang mengambarkan transaksi barang dan jasa-jasa antar sektor-sektor ekonomi. Aspek yang ingin ditonjolkan oleh  tabel Input Output adalah bahwa setiap sektor mempunyai keterkaitan/ketergantungan dengan sektor lain, seberapa besar ketergantungan suatu sektor ditentukan oleh besarnya  input  yang digunakan dalam proses produksinya, dengan kata lain pengembangan  suatu sektor  tidak akan tercapai tanpa dukungan  input  yang memadai dari sektor lain, oleh karena itu perencanaan suatu sektor harus pula memperhatikan prospek pengembangan sektor-sektor terkait secara terintegrasi.

Untuk memberikan gambaran tabel Input Output berikut diberikan suatu ilustrasi tabel dengan menyederhanakan  suatu sistem ekonomi menjadi tiga sektor produksi (Boediono, 1999 : 52)

 

Tabel 2.1

Ilustrasi Tabel Input Output 3 X 3 Sektor

 

 

 

Permintaan antara  

Permintaan

Akhir

 

Jumlah  output

1 2 3
Sektor

Produksi

1 X11 X12 X13 F1 X1
2 X21 X22 X23 F2 X2
3 X31 X32 X33 F3 X3
Nilai Tambah V1 V2 V3 V –
Jumlah   input X1 X2 X3 – X

Selanjutnya dengan mengunakan tabel Input Output tiga sektor seperti contoh di atas, dapat dibuat persamaan dari masing-masing sektor yaitu :

 

X11 + X12 + X13+ F1  = X1

X21 + X22 + X23+ F2  = X2

X31 + X32 + X33+ F3  = X3

 

Kemudian, untuk mendapatkan model koefisien input langsung yang dikenal dengan sebutan koefisien teknologi, digunakan rumus

 

                                       …………………  (2.1)

Matrik (I – A)-1 dikenal dengan nama matrik kebalikan Leontief. Elemen matrik ini dinotasikan dengan aij dan mencerminkan efek langsung dan tidak langsung dari perubahan permintaan akhir terhadap output sektor-sektor di dalam perekonomian. Permintaan akhir tersebut adalah variabel yang eksogen sifatnya.

Laju pertumbuhan

 

Untuk menghitung laju pertumbuhan anggaran belanja rutin maupun pembangunan menurut sektor digunakan rumus Widodo (1990:36) dengan melakukan penyesuaian dari PDB menjadi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan menurut sektor yaitu:

  1. Belanja Rutin

ABRt – ABRt-1

PABRt =                               X 100% …. ……………………………….. (2.5)

ABRt-1

  1. Belanja Pembangunan

 

ABPt – ABPt-1

PABPt =                                X 100%  …………………….……………. (2.6)

ABPt-1

 

Keterangan :

 

PABRt = Laju pertumbuhan anggaran belanja rutin
PABPt = Laju pertumbuhan anggaran belanja pembangunan
T = Tahun tertentu
t-1 = Tahun anggaran sebelumnya
ABR = Anggaran belanja rutin
ABP = Anggaran belanja pembangunan menurut sektor.

Comparative Budget Statement (CBS)

 

Alat ini digunakan untuk mengkaji perbandingan perkembangan belanja dari tahun ke tahun dalam APBD secara horizontal dengan tiga ukuran yaitu absolut, relatif dan rasio serta mengkaji perbandingan posisi rata-rata dari masing-masing pos belanja dalam APBD secara vertikal. Apabila CBS horizontal secara absolut (Ab) dan relatif (R1) bertanda negatif menunjukkan terjadinya penurunan dan sebaliknya, sedangkan jika CBS horizontal secara rasio (R0) kurang dari satu menunjukkan terjadinya penurunan dan sebaliknya (Widodo, 1990:78).

  1. CBS Horizontal

Absolut : Ab = Vx – Vx-1

Vx – Vx-1

Relatif   : R1 =                      X 100 % ………………………….…………… (2.1)

Vx-1

 

Vx

Ratio     : Ro =                  ……………………………………………………. (2.2)

Vx-1

Keterangan:

Ab = CBS Absolut
R1 = CBS Relatif
R0 = CBS Ratio
Vx = Variabel tertentu tahun x
Vx-1 = Variabel tertentu tahun sebelumnya

 

  1. CBS Vertikal

V1

P1 =          x 100 %  ………….…………………………………………..…… (2.3)

Vt

 

V2

P2 =          x 100 %  …………….…………………………………………..… (2.4)

Vt

 

Keterangan:

 

P1 = Proporsi variabel 1
P2 = Proporsi Variabel 2
Vt = Variabel tertentu

 

Penyusunan Anggaran

Baswir (1998:26-39), mengemukakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan suatu struktur dan klasifikasi tertentu adalah suatu langkah penting untuk mendapatkan sistem penganggaran yang baik dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kemampuan pemerintah. Penyusunan anggaran tidak bisa dilepaskan dari karakteristik suatu daerah, untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian anggaran.

Surat Keputusan Mendagri (2000:1-3), mengatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran berikut ini.

  1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

  1. Disiplin Anggaran

APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

  1. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

  1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

  1. Format Anggaran

Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran surplus atau defisit (surplus deficit budget format). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit dapat ditutupi antara lain melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan anggaran merupakan suatu rencana tahunan yang merupakan aktualisasi dari pelaksanaan rencana jangka panjang maupun menengah. Dalam penyusunan anggaran, rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah perlu diperhatikan. Salah satu fungsi anggaran adalah membantu manajemen pemerintah dalam pengambilan keputusan dan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja unit kerja di bawahnya.        Shah (1994:31-32) menyebutkan bahwa kebutuhan pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tingkat kinerja bagi keberadaan program pemerintah baik yang berasal dari tingkat kabupaten maupun propinsi. Pengeluaran pemerintah daerah terutama pada anggaran daerah akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, di samping itu dapat dikembangkan menjadi ukuran-ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja semua aktivitas unit kerja.

Kunarjo (1996:81), mengatakan bahwa tujuan perencanaan pengeluaran adalah untuk menjamin bahwa suatu keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang terbatas, telah dipertimbangkan : (a). Prioritas kebutuhan; (b). Akibat yang akan timbul (dilihat dari perekonomian secara keseluruhan), misalnya apakah pengalokasian dana dapat mengakibatkan inflasi. Pada prinsipnya perencanaan pengeluaran oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi keinginan seluruh masyarakat.

Kaho (1997:124) mengatakan bahwa salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan “self supporting” dalam bidang keuangan. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Secara realistis, praktek penyelenggaraan pemerintah daerah selama ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari program kerja yang ada dalam keuangan daerah cenderung merupakan arahan dari pemerintah pusat sehingga besarnya alokasi dana rutin dan pembangunan daerah belum didasarkan pada standard analisa belanja tetapi dengan menggunakan pendekatan tawar menawar inkremental (incremental bargaining approach).

Menurut Mardiasmo (2000:3) perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah adalah:

  1. pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dan DPRD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah;
  2. kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
  3. desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran seperti DPRD, kepala daerah, sekretaris daerah dan perangkat daerah lainnya;
  4. kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas;
  5. kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah dan Pegawai Negeri Sipil daerah baik rasio maupun dasar pertimbangannya;
  6. ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan;
  7. prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
  8. prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
  9. aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
  10. pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk meyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi.

Perhitungan Efisiensi Pajak

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara menghitung Cost of Collection Efficiensi Ratio (CCER), yang merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan total penerimaannya. Semakin kecil rationya, maka semakin efisien dalam pengelolaan pemungutannya. Rumus Cost of Collection Efficiensi Ratio (CCER), yang dikemukakan oleh Sidik (1994 : 65-67) adalah sebagai berikut :

Biaya  Pemungutan

CCER   =                                                                          x 100 %

Realisasi  Penerimaan

Perhitungan Efektifitas Pajak Hotel

Efektivitas atau hasil guna menunjukan pada keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan (objectives). Oleh karenanya suatu tujuan harus dinyatakan secara spesifik dan rinci sehingga pengukuran efektivitas dapat lebih bermakna dan bermanfaat. Untukl mengukur tingkat efektivitas digunakan rumus yang dikemukakan Oleh Insukindro ,dkk (1994 : 6 ) sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Efektivitas =                                                                      x 100 %

Potensi Pajak Hotel

Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan rumus yang dikemukakan oleh Jamli dan Rahayu (1997 : 214) sebagai berikut  :

PPH = Tk x Jk x Jh x OR x Tp

Keterangan :

PPH    = Potensi Pajak Hotel

Tk        = Tarif Kamar

Jk         = Jumlah Kamar

Jh        = Jumlah hari

OR       = Occupancy Rate (Tingkat Hunian)

Tp        = Tarif Pajak

Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel sebelumnya menurut undang-undang 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan salah satu obyek pajak yang termasuk kedalam pajak hotel dan restoran. Selanjutnya dengan diberlakukannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diubah menjadi jenis pajak tersendiri yaitu pajak Hotel yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 34 tahun 2000.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa  :

  1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
  2. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk perkantoran dan pertokoan.
  3. Tarif pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen), dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Kriteria penilaian pajak daerah.

Menurut Devas,dkk (1989 : 61- 62), untuk menilai pajak daerah dapat digunakan kriteria pengukuran sebagai berikut :

  1. Hasil (Yield), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
  2. Keadilan (Equity), dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horisontal (artinya, beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama); adil secara vertikal (artinya, beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar), dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat (dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat).
  3. Daya Guna Ekonomi (Economic Efficiency), pajak hendaknya mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban lebih pajak.
  4. Kemampuan Melaksanakan (Ability to Implement), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
  5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (Sitability as a Local Revenue Source), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Pengertian pajak daerah

.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU No 34 Tahun 2000).

Menurut Davey (1988 : 39 ), perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut :

  1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
  2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  3. Pajak yang ditetapkan danatau dipungut oleh Pemerintah Daerah;
  4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Pergeseran Beban Pajak

Menurut Suparmoko (2000:116-117), bahwa sering terjadi suatu jumlah pajak dibayar oleh seorang wajib pajak dan ternyata yang menderita/ memikul beban pajaknya bukan si wajib pajak tersebut. Dengan kata lain wajib pajak tidak sama dengan si pemikul beban pajak. Jadi wajib pajak dapat menggeserkan sebagian atau seluruh beban pajak itu kepada orang lain. Jadi masalah distribusi beban pajak (incidence of taxation) adalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak yang terakhir setelah terjadi pergeseran.

Dalam pengertian ekonomis masalah dapat tidaknya beban pajak itu digeserkan membawa konsekuensi mengenai macam sifat pajak. Pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut dengan pajak tidak langsung, sedangkan pajak yang bebannya tidak dapat di geserkan disebut pajak langsung.

Pengertian dan fungsi pajak

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Salah satunya menurut Munawir, (1998 : 3) mengutip pendapat Prof.Dr. Rochmat Sumitro, S.H. yang mengatakan sebagai berikut :
Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestise) dari negara yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publik uitgaven).
Dari definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur pajak adalah :
1. Iuran masyarakat kepada negara dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak.
2. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun dalam hal pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat yaitu melalui undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.
Munawir (1998 : 4), menambahkan pendapat Prof. S.I. Djajadiningrat tentang pengertian pajak yang lebih luas sebagai berikut :
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :
1. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual dari pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prtestasi secara individual).
3. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment, sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (budgetair).
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah dan pemerintah dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat, yang bila diabaikan akan terkena sangsi sesuai dengan undang-undang dimaksud.
Bertitik tolak pada definisi pajak yang diberikan oleh para ahli pajak tersebut, menurut Munawir (1998 : 6), memberikan kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang atau dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga seakan-akan pajak hanya mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair) tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi mengatur (regulerend); dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Prospek retribusi pasar

Untuk menghitung besarnya proyeksi penerimaan  retribusi Pasar dapat menggunakan trend eksponensial berikut:

Y1 = abx ………………………………………(2.3)(7)

Untuk mencari mencari nilai a dan b pada persamaan diatas digunakan bantuan logaritma, dengan persamaan sebagai berikut

Log Y1 = log a + x log b……………………..(2.3)(8)

Untuk mencari nilai log a dan log b digunakan rumus

S log Y                               S (x.log Y)

Log a =      —————  dan   log b =      ————-…………….(2.3)(9)

N                                           S x2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikasi posisi

Untuk mengetahui dan menilai suatu  suatu jenis pajak atau retribusi daerah  yang potensial untuk dikembangkan dapat digunakan matrik klasifikasi pajak atau retribusi. Matrik klasifikasi pajak atau retribusi  pada dasarnya merupakan suatu alat ukur, untuk dapat melihat proporsi suatu jenis pajak atau retribusi dari rerata pajak atau retribusi (Xi/x ). Dan untuk dapat melihat proporsi tambahan suatu jenis pajak atau retribusi dari total tambahan penerimaan pajak atau retribusi (  DXi/DX ).

. Menurut  Jaya  (1998)  Matrik Kelasifikasi Potensi Jenis Pajak atau Retribusi dapat disajikan seperti tersebut dibawah ini

 

 

PROPORSI

 

TAMBAHAN

Xi / X > 1

 

 

Xi / X < 1

DXi/DX > 1 Prima Berkembang
DXi / DX <  1

 

Potensial Terbelakang

 

Kontribusi retribusi pasar

Untuk mengukur/menghitung kontribusi retribusi pasar terhadap total retribusi atau terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan analisis proporsi yaitu dengan membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan  realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian dikalikan dengan seratus persen (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000:17) atau dapat diformulasikan sebagai berikut

Xi

P (proporsi) =  ——-  x 100%………………………(2.3) (6)

X

Keterangan :            P  =   Kontribusi

Xi   =   Penerimaan retribusi pasar

X    = Total penerimaan retribusi atau PAD

Elastisitas retribusi pasar

% Perubahan Ret. Pasar

EPDRB  =   ——————————-…..……………………..(2.3)(4)

% Perubahan PDRB

 

% Perubahan Ret. Pasar

EPDRB  =   ——————————–………………….……..(2.3)(5)

% Perubahan Penduduk

 

Elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB dan jumlah penduduk dapat diterjemahkan sebagai seberapa jauh kepekaan atau sensitivitas penerimaan retribusi pasar karena adanya perubahan PDRB dan jumlah penduduk.

Efektivitas Retribusi pasar

Perhitungan efektivitas (hasil guna) digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan formulasi

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar

Efektivitas =    —————————————————  x 100%.…(2.3)(2)

Potensi Penerimaan Retribusi Pasar

 

Dalam perhitungan efektivitas, apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi pasar semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi pasar semakin tidak efektif. Selanjutnya Departemen Dalam Negeri menetapkan standarisasi untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut (Yandi, 1996: 57)

  1. Koefisien efektivitas bernilai dibawah 40% = sangat tidak efektif
  2. Koefisien efektivitas bernilai antara 40% – 60%    = tidak efektif
  3. Koefisien efektivitas bernilai antara 60% – 80%    = cukup efektif
  4. Koefisien efektivitas bernilai antara 80% – 100%  = efektif
  5. Koefisien efektivitas bernilai di atas 100%             = sangat efektif

Potensi retribusi pasar

Alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi retribusi pasar adalah dengan perhitungan matematik sederhana yang diformulasikan dalam rumus sebagai berikut (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000: 24)

{(å lk x r) + (å ll x r) + (å lt x r) + {(å la x r) + (å lku x r) + {(å llr x r) +

(å hk x r)+ (å hb x r)} x hpb x 12 + mck + adm …………..………..(2.3)(1)

di mana  :      lk      = luas kios

ll       = luas los yang digunakan

lt       = luas dasaran terbuka yang digunakan

la      = luas dasaran adegan yang digunakan

lku    = luas dasaran kupingan yang digunakan

llr      = luas dasaran leroban yang digunakan

hk     = jumlah hewan kecil

hb     = jumlah hewan besar

hpb   = jumlah hari pasar buka per bulan

r        = tarif retribusi

mck  = penerimaan dari mck

adm  = penerimaan dari biaya administrasi

Penilaian

Untuk menilai Administrasi Penerimaan Daerah Davey (1998) mengemukakan tiga hal yaitu :

  1. Efisiensi (Daya guna).
  2. Efektivitas (Hasil guna).
  3. Upaya Pajak.

Efisiensi adalah kriteria yang mengukur bagian hasil pajak yang digunakan untuk menutupi biaya pemungutan pajak bersangkutan. Efektivitas pada umumnya digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat usaha dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran makro efek pemungutan dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan potensi yang ada. Analisis elastisitas digunakan untuk menunjukkan derajat kepekaan perubahan retribusi pasar akibat adanya perubahan indikator-indikator ekonomi daerah.

Adapun penilaian posisi unit-unit pasar yang ada dilakukan dengan memakai variabel pertumbuhan dan kontribusi masing-masing unit terhadap total penerimaan retribusi pasar yang diterapkan pada suatu matrik. Matrik klasifikasi pajak atau retribusi  pada dasarnya merupakan suatu alat ukur, untuk dapat melihat proporsi suatu jenis pajak atau retribusi dari rerata pajak atau retribusi (Xi/x ). Dan untuk dapat melihat proporsi tambahan suatu jenis pajak atau retribusi dari total tambahan penerimaan pajak atau retribusi (DXi/DX)

 

Retribusi pasar

Menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1997 (1997:108), pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari retribusi daerah harus dipungut, dikelola secara lebih bertangung jawab dan diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan, serta memperhatikan jenis pelayanan kepada masyaraka. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1997 secara khusus diatur tentang retribusi daerah, dimana salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pasar. Retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran/ los yang dikelola oleh pemerintah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar. Retribusi ini merupakan retribusi atas jasa usaha.

Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam undang-undang nomor 18 tahun 1997 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli daerah

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang dengan leluasa tanpa intervensi pemerintah pusat dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 pendapatan asli daerah terdiri dari :

  • Hasil pajak daerah
  • Hasil retribusi daerah
  • Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
  • Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN PACITAN

 

II.1  Gambaran  Umum Daerah

Kabupaten Pacitan, termasuk salah satu Kabupaten dari Propinsi Daerah Jawa Timur yang berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pacitan terletak diantara 07.550 –  8.170 Lintang Selatan dan 110,550 – 111,250 Bujur timur, dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :

–  Sebelah Utara       :  Kabupaten Ponorogo  ( Jawa Timur )

–  sebelah selatan     :  Samudra Indonesia

–  Sebelah Timur      :  Kabupaten Trenggalek ( Jawa Timur )

– Sebelah Barat        :  Kabupaten Wonogiri  ( Jawa Tengah )

Kabupaten  Pacitan memiliki luas wilayah seluruhnya sebesar 1342,42 Km. daerah  tersebut sebagian besar  berupa  bukit ,  jurang  terjal  dan gunung  ( termasuk  deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjag Pulau Jawa  ) , dengan  kandungan kulit bumi  bagian Selatan daerah ini berupa kapur dan  bagian Utara berupa tanah.

II.1.1. Pemerintahan 

Wilayah Pemerintah Kabupaten  Pacitan terbagi kedalam :

Wilayah Kecamatan     sebanyak     12  Kecamatan

Desa                          Sebanyak   159  Desa

Kelurahan                   Sebanyak       5  Kelurahan

II.1.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Pacitan  pada akhir tahun 1999 adalah    ± 536.494  jiwa, dengan komposisi 260.988 Jiwa laki-laki dan 275.506 perempuan , laju  pertumbuhan penduduk sekitar  0,36 %. serta tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebanyak  399 jiwa  per Km2, Kecamatan Pacitan merupakan  wilayah yang terpadat  penduduknya  yaitu   sebesar 865 jiwa per km2 sedangkan Kecamatan Pringkuku memiliki kepdatan yang terendah yakni sebesar 255 jiwa per km 2. Dari jumlah pencari kerja pada tahun 1999  yaitu sebesar 5.965 orang , 68,23 % atau sebanyak 4070 orang diantaranya adalah tamatan Sekolah Dasar ( Pada akhir tahun tersebut  4119  orang  diantaranya telah mendapat pekerjaan ) .

II.1.3. Perhubungan, Komunikasi dan Pariwisata

Kabupaten Pacitan mempunyai jalan sepanjang 578,94 km ( dalam  kondisi baik sepanjang 319,36 km, kondisi sedang 186,60 km dan kondisi rusak ringan sepanang  72,58 km )  , jalan utama menghubungkan  dengan Kabupaten  Wonogiri di Jawa Tengah  dan  Kabupten Ponorogo di Jawa Timur.  Di Kabupaten Pacitan  terdapat 7 kantor pos pembantu dan hanya 32 bis surat yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten .Adapun obbyek wisata di Kabupaten Pacitan   antara lain, Pantai Klayar di Kecamatan Dionoredjo, Goa Gong, Goa Putri dan Goa Tabuhan  di Kecamatan Punung, Pantai Watu Karung di Kecamatan Pringkuku, Pantai Teleng Ria di Kecamatan Pacitan, Pemandian Air Hangat Tirto Husodo di Kecamatan Anjosari dan Monumen Panglima Besar Sudirman di Kecamatan Nawangan, kegiatan wisata ini juga didukung oleh  9 hotel  ( 8 hotel di Kecamatan Pacitan dan  satu di Kecamatan Nawangan ), serta beberapa Bank , diantaranya adalah BRI, BNI, Bank Jatim, BTN dan Bank Danamon sera beberapa BPR.

II.2  Perkembangan Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian Kabupaten Pacitan masih didominasi oleh Sektor Pertanian dimana kontribusi prosentase PDRB   sektor ini pada tahun 2001 memberikan sumbangan paling besar yaitu sebesar 39,44. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Jasa-jasa sebesar 19,71 % dan Perdagangan,  16,16%.

Namun demikian apabila dilihat   perkembangannya dari tahun ketahun sumbangan sektor Pertanian semakin menurun, yang berarti ketergantungan pada sektor ini semakin berkurang seiring dengan menguatnya sumbangan dari sektor-sektor Non Pertanian seperti Keuangan, Bangunan  Pengangkutan  dan  sektor lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  berikut :

Tabel II.2. 1

PDRB dan PDRB Perkapita ( Berdasarkan Harga Konstan )

DI Kabupaten Pacitan

 

No. U r a i a n T a h u n ( Rp. )
1993 1994 1998
 

1.

 

2.

 

 

PDRB

 

PDRB Perkapita

 

261 M.

 

501 Ribu

 

274 M.

 

523 Ribu

 

335 M.

 

628 Ribu

 

Tabel II. 2. 2

Laju Pertumbuhan Sektoral Terhadap PDRB Dari Tahun 1993, 1994,

Dan Tahun 1998 ( Berdasarkan Harga Konstan )

Di  Kabupaten Pacitan

 

No. U r a i a n P D R B
1993 (%) 1994 (%) 1998 (%)
 

1.

 

2.

 

3

 

4.

 

5

 

6.

 

7.

 

8..

 

9.

 

Pertanian

 

Jasa

 

Perdagangan

 

Keuangan

 

Bangunan

 

Pengangkutan

 

Industri

 

Pertambangan

 

Listrik

 

47,56

–

20,24

 

11,94

 

1,93

 

6,55

 

4,33

 

3,54

 

3,47

 

0,43

 

46,66

 

20,23

 

12,19

 

1,95

 

6,55

 

4,42

 

3,69

 

3,59

 

0,44

 

39,44

 

19,71

 

10,77

 

8,95

 

7,53

 

5,98

 

3,61

 

3,50

 

0,51

 

  Total 100 100 100

Sumber : pacitanl dalam angka tahun 1999

 

Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Pacitan , selama tahun 1993-1998 menunjukkan kenaikan yang cukup berarti, yang mana pada tahun   1993   PDRB   perkapita    Kabupaten  Pacitan adalah Rp. 501.000 ,00  meningkat menjadi Rp. 628.000,00  pada tahun 1998. sedangkan perkembangan PDRB Kabupaten Pacitan pada tahun 1993  sebesar Rp. 261.000.000.000,00 dan pada tahun 1998 meningkat menjadi sebesar        Rp. 335.000.000.000,00.

 

II.3  Keuangan Daerah

Sesuai dengan  Undang–undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  pasal 79 huruo a disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

1.   Hasil pajak bumi dan bangunan

  1. Hasil retribusi daerah
  2. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  3. lain-lain pendapatan yang sah.

Adapun peran PAD  di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel II.3.1

Komposisi Penerimaan APBD

 

Sumber : Nota Perhitungan APBD Kabupaten Pacitan ( Yang telah diolah )

 

Metode analisis kontribusi sektor

 

Metode analisis kontribusi sektor, Widodo (1990:20), kontribusi sektor adalah sumbangan atau peranan (share) yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDB. Indikator kontribusi sektor ini dipergunakan untuk menganalisis sektor mana yang paling besar memberikan sumbangan atau berperan terhadap PDB. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya kontribusi realisasi Belanja Pembangunan menurut sektor dalam APBD (BPA) terhadap anggaran Belanja Pembangunan menurut sektor dalam Repelita VI TA 1994/1995-1998/1999 dan Repelitada VII/MTOD TA 1999/2000-2000 (BPR) dilakukan penyesuaian terhadap rumus Widodo dari Value Added sektor (Vas) menjadi BPA dan PDB menjadi BPR, sehingga rumusnya menjadi :

BPA

KS = ——————— X 100 %

BPR

Keterangan :

KS = Kontribusi realisasi belanja pembangunan menurut sektor dalam APBD  terhadap anggaran belanja pembangunan menurut sektor dalam Repelitada VI dan Repelitada VII (MTOD).

BPA =  Realisasi Belanja Pembangunan menurut sektor dalam APBD

BPR= Anggaran Belanja Pembangunan menurut sektor dalam Repelitada VI   dan  Repelitada VII (MTOD).

 

Rumus tersebut digunakan juga untuk menghitung kontribusi realisasi belanja pembangunan terhadap anggaran belanja pembangunan menurut sektor dalam APBD   serta menghitung kontribusi jumlah  proyek dalam DURP terhadap realisasi jumlah proyek dalam APBD Kabupaten   menurut bidang pembangunan.

Metode analisis pertumbuhan

 

Metode analisis pertumbuhan, Widodo (1990:36) untuk menghitung pertumbuhan absolut dan pertumbuhan proporsional belanja pembangunan menurut sektor dalam APBD Kabupaten Muara Enim setiap tahun selama Repelita VI TA 1994/1995-1998/1999 dan MTOD TA 1999/2000-2000 dengan  terlebih dahulu melakukan penyesuaian dari PDB menjadi P (sektor belanja pembangunan), sehingga rumus tersebut menjadi seperti berikut ini.

Pn – Po

R  = ————————-    X  100%

Po

Keterangan :

Pn  = realisasi sektor/proporsi belanja pembangunan pada tahun n

Po =  realisasi sektor/proporsi belanja pembangunan pada tahun n-1

R   =  tingkat pertumbuhan (dalam %)

Metode analisis proporsional

 

Metode analisis proporsional, Bappenas (1989:21), untuk menghitung besarnya proporsi realisasi belanja pembangunan pada masing-masing sektor setiap tahun terhadap total  realisasi  belanja pembangunan, dengan rumus :

Jumlah Rs

P = ——————- X 100%

Jumlah Rt

Keterangan :

P    =  Proporsi Belanja Pembangunan menurut sektor ( dalam % )

Rs  =  Realisasi Sektor Belanja Pembangunan dalam APBD

Rt =   Realisasi Total Belanja Pembangunan dalam  APBD

 

Rumus tersebut juga digunakan untuk menghitung besarnya proporsi belanja rutin menurut komponennya terhadap total belanja rutin dalam APBD.

 

Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran daerah

 

Prinsip-prinsip pokok manajemen keuangan, seperti yang diterapkan diatas harus diterapkan pada setiap tahap siklus anggaran daerah. Hal ini perlu dilakukan agar anggaran daerah benar-benar dapat mencapai misi dan visi yang dibebankan kepadanya. Bagi pengelola keuangan daerah , prinsip-prinsip pokok tersebut merupakan koridor bagi pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah, sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan daerah selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam konteks asas desentralisasi yaitu adanya otonomi yang jauh lebih luas dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka prinsip-prinsip pokok siklus anggaran daerah perlu adanya analisis atas keadaan yang selama ini berlangsung. Analisis dan usulan akan dilihat berdasarkan tahapan yang didiskusikan diatas dan dengan asumsi tidak ada perubahan struktur organisasi pemda yang drastis. Mardiasmo (1999:396-400), lebih jauh menjelaskan tahapan siklus anggaran daerah dalam konteks otonomi daerah berikut ini.

  • Tahap Perencanaan dan Persiapan

Berdasarkan pasal 86 ayat 1 UU No.22/99, dan pasal 20 ayat 1 UU No.25/99, maka anggaran dapat direncanakan dan disiapkan dengan baik untuk mendukung prinsip dan fungsi anggaran sebagai alat perencana keuangan daerah. Dana-dana yang berasal dari pusat terutama yang termasuk Dana Alokasi Umum, prosedur penentuan dan pendistribusiannya harus berdasar pada sistem dan prosedur yang jelas dan transparan serta tepat waktu.

Untuk perencanaan pendapatan, maka fungsi DIPENDA sebagai koordinator harus diperankan sesuai dengam peraturan yang berlaku. Berdasar pengalaman masa lau sering salah digunakan pengertian “target” dengan “potensi”, sehingga sering terjadi efektifitas pencapaian pendapatan diatas 100%.

Untuk perencanaan pengeluaran, khususnya belanja pembangunan fungsi Bappeda harus ditempatkan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, yaitu sebagai perencana kegiatan bukan pelaku. Rakorbang dengan segala tahapannya seperti Pra-rakorbang perlu direview agar sesuai dengan maksud dan tujuan hakiki dari diadakannya Rakorbang tersebut. Demikian pula keterlibatan dalam proses pengusulan kegiatan pembangunan betul-betul melibatkan pihak yang kompeten ,sehingga sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan fungsi desentralisasi betul-betul dapat berjalan.

Untuk belanja rutin lebih banyak berkaitan dengan Bagian keuangan. Standar biaya jangan lagi didasarkan “petunjuk pusat” yang kadang-kadang kurang memperhatikan dunia nyata yang berakibat tidak rasionalnya usulan-usulan yang diajukan. Dalam kaitan ini semua “line-item budgeting” perlu ditinjau kembali. Perlu pemikiran-pemikiran yang lebih maju seperti adanya Standard  Spending Assessment (SSA).

  • Tahap Ratifikasi

Mengacu pada UU No.22/99 pasal 14 dan 16 adanya pemisahan fungsi yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Dengan terpisahnya kedua fungsi tersebut maka pihak Pemda lebih berfungsi sebagai pihak yang mengajukan anggaran dan DPRD lebih berfungsi sebagai  pihak yang menyetujui/menolak anggaran, walaupun dapat juga menentukan anggaran. Hal ini didukung pula oleh proses ratifikasi yang tidak perlu melibatkan pemerintah pusat. Selain itu tahap ratifikasi juga pada saat adanya revisi anggaran seperti yang dikehendaki oleh pasal 20 ayat 2 UU No.25/99. Dengan demikian secara teoritis tahap ratifikasi dilakukan DPRD, baik pada saat anggaran dibuat dan ditetapkannya anggaran awal (initial budget) maupun revisi anggaran sudah menunjukkan semakin besarnya peran DPRD dalam asas desentralisasi ini.

  • Tahap Implementasi

Setelah anggaran daerah diratifikasi oleh DPRD lalu dilaksanakan oleh pemda. Pada tahap ini penting sekali optimalisasi peranan badan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat wilayah kabupaten/kota sebagai internal auditor. Dengan fungsi yang demikian diharapkan inspektorat kabupaten/kota dapat memonitor pelaksanaan belanja pembangunan maupun belanja rutin mulai dari awal pelaksanaan, sehingga dapat dilakukan pencegahan terhadap kegiatan yang akan menyimpang. Optimalisasi peran badan pengawas ini hendaknya lebih diarahkan secara preventif guna meluruskan kembali, apabila terjadi kesalahan.

  • Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Pada tahap pelaporan dan evaluasi ini secara teoritis tidak akan lepas dari tahap-tahap sebelumnya. Pelaporan keuangan seperti perhitungan APBD oleh Pemda yang diinginkan tidak hanya untuk pihak DPRD sebagai “shareholders”,  tetapi juga untuk  masyarakat setempat sebagai “stakeholders”. Agar pelaporan tersebut lebih meyakinkan, maka semestinya dimungkinkan keterlibatan pihak yang independen dalam  “menilai“ pelaporan keuangan yang dibuat oleh Pemda. Dengan melibatkan pihak luar yang independen diharapkan DPRD mempunyai dasar yang kuat dalam menerima atau menolak laporan pihak eksekutif. Sesuai dengan jiwa pasal 24 ayat 2 UU No.25/99 pelaporan ini memungkinkan untuk menghadirkan pihak-pihak diluar anggota DPRD seperti tokoh-tokoh masyarakat, asosiasi/LSM dan wakil perguruan tinggi, sehingga terjadi “horizontal communication”. Selanjutnya mendorong pula terjadinya “horizontal accountability”.

Sesuai dengan asas desentralisasi dan otonomi yang lebih luas, maka dalam tahap evaluasi hendaknya ada indikator kinerja yang lebih jelas, dan dapat dimungkinkan berbeda-beda antar daerah, mengingat heterogeniotas Pemda Kabupaten/Kota yang sangat tinggi. Dengan demikian evaluasi akan lebih lebih akurat, adil, dan tepat sasaran. Dengan indikator yang berbeda maka dimungkinkan pula adanya pelaporan/pertanggungjawaban yang berbeda, sepanjang tidak menyalahi standar akuntansi keuangan pemerintah daerah. Untuk maksud tersebut perlu adanya kesepakatan antara pemda sebagai pelaksana anggaran daerah dengan DPRD sebagai pihak yang mengesahkan pelaporan  tentang bentuk dan format pelaporan yang diinginkan sehingga dapat dimengerti semua pihak , lebih akurat dan tepat sasaran

Pengelolaan APBD sebagai komponen utama manajemen keuangan daerah

 

 

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaaan pemerintah daerah terlebih lagi menyongsong pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. World bank (1988) menyebutkan bahwa perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintahan daerah dan atau program kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga identifikasi input, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja menjadi syarat dalam menentukan alokasi dana yang optimal untuk setiap unit kerja pelayanan publik. Dengan demikian pengeluaran pemerintah daerah dapat menciptakan ukuran kinerja yang akan mempermudah dalam melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Karena merupakan kebijakan pemerintah daerah, maka orientasi pemerintah daerah pada pembangunan akan lebih dekat dengan gerak dinamis masyarakatnya. Artinya akan bersifat terbuka sehingga tuntutan dan kebutuhan publik masuk dalam penentuan strategi, prioritas dan kebijakan alokasi.

Anggaran daerah merupakan disain teknis untuk pelaksanaan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah juga cenderung melemah yang berakibat kepada wujud daerah dan pemerintah daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai. Ediharsi,dkk,(1998) menyebutkan pengelompokan anggaran menurut sektor lebih mengarah kepada pemberian informasi tentang prioritas pembangunan daripada penentuan target pertumbuhan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran daerah, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. World Bank (1998:46) menyebutkan bahwa dalam pencapaian visi dan misi daerah, penganggaran dan manejemen keuangan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok yang meliputi komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi,  fleksibilitas, terprediksi,  dan informatif. Selanjutnya Mardiasmo (2000:1-3) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi : akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian.

  • Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan ialah : pertama, aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya. Kedua, pengelolaan (stewardship) keuangan daerah secara baik, perlindungan asset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan daerah meliputi : pertama, adanya suatu sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua, pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

2)  Value for money

Kinerja anggaran pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep value for money yang berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama (3E) dalam proses penganggaran yaitu ; ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

  1. ekonomis, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya.
  2. efisiensi, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat (public money) yang dapat menghasilkan output maksimal (berdaya guna).
  3. efektivitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik.

Peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep VFM ini penting bagi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti :

  1. efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat

sasaran;

  1. meningkatkan mutu pelayanan publik;
  2. biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan resources;
  3. alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
  4. meningkatkan publik cost awareness sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, VFM merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai good governance, yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, responsif dan akuntabel. VFM tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

3)  Kejujuran

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4)  Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5)  Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah harus sering dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians/selisih terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi kedepan.

Analisis kecukupan

 

Analisis ini mengukur tingkat kecukupan biaya pengelolaan persampahan agar pelayanan persampahan dapat optimal yaitu dengan mengukur :

2.3.4.1 Volume sampah setiap obyek pelayanan persampahan, dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

åsetiap obyek sampah x standar laju generasi sampah …….(2.5)

2.3.4.2 Kebutuhan alat pengumpulan, digunakan formulasi  sebagai berikut :

å gerobak =    … (2.6)

å TPS        =    … (2.7)

2.3.4.3 Kebutuhan alat pengangkutan terdiri dari kendaraan truk , untuk mengetahui jumlah kebutuhan tersebut di atas digunakan formulasi sebagai berikut :

å Truk       =     ……………………………………………  (2.8)

di mana :

Jk     =

Fk     =

2.3.4.4 Struktur pembiayaan  terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional dan pemeliharaan. Biaya  investasi digunakan perhitungan  sebagai berikut :    åInvestasi  x Harga satuan per unit      …………  (2.9)

 

Efisiensi (daya guna )

Besaran ini mengukur bagian dari hasil retribusi yang digunakan untuk menutup biaya (biaya marjinal) memungut retribusi yang bersangkutan. Daya guna akan lebih besar bila biaya untuk menata penerimaan ditekan serendah mungkin . Formulasi yang digunakan adalah (Devas,1989):

Efisiensi = ……….. ………………… (2.2)

Potensi retribusi kebersihan

Untuk mengetahui profil penerimaan retribusi kebersihan maka dapat dilihat dari sejumlah obyek pelayanan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, berupa : industri / pabrik-pabrik, hotel / penginapan, restoran / rumah makan, toko-toko, kantor-kantor, tempat usaha lainnya, rumah tinggal yang bersatu dengan toko yang terletak di luar jalan protokol, rumah tinggal yang terletak di jalan protokol dan kompleks perumahan,  warung-warung dan sejenisnya yang terletak di jalan protokol, kios-kios/ warung-warung dan pedagang dalam areal pasar.

Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh formulasi penghitungan potensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagai berikut ( Davey,1988:30) :

Pr = [ (in x r ) + (ht x r) + (sk x r) + (kp x r ) + (pp x r ) + (ps x r ) + (rp x r) ]     ……………………………………………..      (2.1)

Di mana :

Pr          =   Potensi retribusi kebersihan

r             =   tarif retribusi kebersihan (Perda No. 5/1998)

in           =   industri

ht           =   hotel

sk          =   sarana komersil

kp          =   komplek perumahan

pp          =   perumahan di jalan protokol

rp           =   ruko di jalan protokol

ps          =   pasar

 

Descriptive research

Descriptive research merupakan penelitian yang menggambarkan lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu atau aspek kehidupan pada masyarakat yang diteliti. Pendekatan ini dapat mengungkap secara hidup kaitan antara berbagai gejala sosial, suatu hal yang tidak dapat dicapai oleh penelitian eksplanatori (Singarimbun dan Effendi, 1989). Analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi tertentu, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang kemudian dibahas secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Faktor-Faktor Yang Mendukung Implementasi Pelayanan

Menurut Edward diyatakan bahwa suatu pendekatan dalam studi implementasi harus dimulai dengan pertanyaan apakah yang menjadi syarat dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut (Edward III, 1980).

Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program dikaji melalui teori yang di kemukakan oleh Daniel A. Sabatier dan Paul A. Mazmanian. Daniel A. Sabatier dan Paul A. Mazmanian menyatakan bahwa : memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab, 2002).

 

 

 

 

 

 

Gambar 2

Model Implementasi Kebijakan Daniel A. Sabatier dan Paul a. Mazmanian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Samodra  W. 1994, Evaluasi Kebijakan Publik,

PT Grafindo Persada, Jakarta , Hal 26

 

Sabatier dan Mazmanian berpendapat bahwa peran penting analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi. Dalam Sabatier dan Mazmanian juga dijelaskan bahwa variabel mudah atau tidaknya implementasi kebijakan tergantung pada:

  1. Ketersediaan teknologi dan teknis implementasi diperlukan untuk melaksanakan program-program baru yang dapat menjamin efektifitas pencapaian tujuan tersebut.
  2. Keragaman perilaku kelompok sasaran yang mengindikasikan semakin beragam perilaku kelompok sasaran yang diatur dalam hal ini para petani semakin beragam pelayanan yang diberikan maka implementasi juga akan semakin sulit.
  3. Sifat populasi yaitu jumlah petani sebagai kelompok sasaran dimana semakin kecil jumlahnya maka akan semakin mudah proses implementasinya.
  4. Derajat perubahan perilaku yaitu dimana semakin besar jumlah perubahan perilaku dimana semakin besar jumlah perubahan yang dikehendaki maka implementasi akan semakin sulit.

Model Sabatier dan Mazmanian  ini tidak jauh berbeda dengan model yang lain, terutama dalam hal perhatiannya terhadap implementasi yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan kebijakan. Perbedaannya Sabatier dan Mazmanian menganggap bahwa suatu model implementasi akan efektif jika birokrasi pelaksananya memenuhi apa yang digariskan oleh peraturan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Oleh karena itulah model ini dikenal dengan model Top-down

 

 

 

 

  • Definisi Konsep dan Indikator
    1. Persepsi Petani adalah proses penerimaan individu melalui indera yang dipengaruhi oleh keadaan stimulus, situasi atau keadaan atau keadaan orang yang mempersepsi.
    2. Implementasi Kebijakan adalah mengetahui bagaimana sebuah kebijakan yang telah selesai dirumuskan akan direalisasikan dalam bentuk program dilaksanakan melalui sebuah sarana.
    3. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik adalah :
  1. Ketersediaan teknologi dan teknis implementasi

Sarana prasarana pendukung dan penggunaan teknologi dengan indikator :

  • Ketersediaan Sarana prasarana program peningkatan mutu pupuk dan pestisida
  • Kualitas dan kuantitas sarana pendukung
  1. Keragaman perilaku kelompok sasaran dengan indikator :
    • Perilaku masayarakat terhadap program peningkatan mutu pupuk dan pestisida
  2. Sifat populasi dengan indikator :
    • Sikap masyarakat terhadap pentingnya program peningkatan mutu pupuk dan pestisida
  3. Derajat perubahan perilaku dengan indikator :
    • Tingkat keikutsertaan dalam penyuluhan program peningkatan mutu pupuk dan pestisida

Implementasi Program

Implementasi merupakan proses lanjut dari tahap formulasi/ perencanaan. Tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan sedangkan tindakan untuk mencapai tujuan diselenggarakan pada tahap implementasi. Implementasi merupakan proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapainya (Pressman, 1984;298). Rangkaian proses implementasi adalah sebagai berikut :

 

Kebijakan à Implementasi à Hasil Segera (Effect) à Dampak/Akibat (Impact)

 

Proses implementasi dimulai dengan pembuatan kebijakan yang akan dilaksanakan, outcome yang dihasilkan dalam proses implementasi terdiri dari policy effect dan policy impact. Hasil dan dampak yang ditimbulkan dari suatu program sangat berguna dalam menilai proses implementasi program. Policy effect merupakan hasil jangka pendek yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan atau program. Dalam policy impact sejumlah program yang dihasilkan dari implementasi program melalui proses yang panjang dan sifatnya lebih societal. Dampak kebijakan dapat diteliti dan diketahui hasilnya setelah sekian lama program itu dijalankan oleh karena itu memerlukan tingkat kecermatan yang tinggi dalam pelaksanaannya.

Implementasi dipahami dalam bentuknya yang nyata yaitu implementasi kebijakan dapat mudah dipahami dalam konsep tapi dalam bentuk yang lebih nyata dalam pelaksanaan dan realisasi implementasinya bukan sesuatu yang mudah. Implementasi meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, hal ini termasuk juga mentransformasikan keputusan-keputusan ke dalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar atau kecil seperti apa yang telah ditetapkan dalam keputusan. Implementasi dapat dilihat sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang dapat untuk mencapainya. Hal ini implementasi sebagai sebuah proses disebut sebagai variabel antara yang menentukan poses transformasi dari tujuan dan target implementasi ke hasil implementasi.

Implementasi terhadap suatu kebijakan atau program secara teoritis terbagi dalam beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dari siklus kebijakan secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa tahapan yang dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu: (1) agenda setting, yaitu tahap di mana isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat didiskusikan menjadi wacana publik agar dapat dimasukan dalam agenda kebijakan pemerintah; (2) Formulasi dan legitimasi, yaitu tahap di mana persoalan masyarakat tersebut didiskusikan oleh pemerintah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif untuk dicari pemecahannya. Setelah cara pecahan disepakati maka kemudian akan ditetapkan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan atau dokumen tertulis yang disetujui oleh eksekutif dan legislatif; (3) implementasi, yaitu tahapan di mana kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut dilaksanakan oleh para implementor di lapangan ; dan (4) evaluasi, yaitu menilai apakah implementasi kebijakan telah mampu mewujudkan tujuan kebijakan  (Lester and Stewart, 2000).

Secara lebih detil, bagaimana siklus suatu kebijakan, mulai dari agenda setting sampai pada terwujudnya tujuan yang ingin dicapai dengan melalui serangkaian tahapan operasionalisasi suatu kebijakan menjadi program dan proyek dapat digambarkan dalam deskripsi berikut:

Gambar 1.1  Kebijakan dan hasilnya

Sumber: diadopsi dari pemikiran Cook and Scioli (dalam Dolbeare, 1975)

 

Oleh karena itu implementasi juga berarti sebuah proses umum aktivitas administratif yang dilaksanakan dalam tingkat program dan proyek. Implementasi kebijakan dalam program peningkatan pengawasan distribusi mutu pupuk dan pestisida tahun 2008 dalam penelitian ini dilihat dari perspektif proses. Hal ini dimaksudkan unutuk mengetahui bagaimana sebuah kebijakan yang telah selesai dirumuskan akan direalisasikan dalam bentuk program melalui sebuah sarana yang disebut dengan implementasi. Implementasi kebijakan dalam program peningkatan pengawasan distribusi mutu pupuk dan pestisida tahun 2008 menjadi sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan program yang kemudian dilihat dari persepsi khalayak yaitu petani itu sendiri.

Persepsi Petani

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yang kemudian diteruskan ke dalam sistem penerimaan rangsangan yaitu otak dan syaraf. Secara keseluruhan maka persepsi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Persepsi Petani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses tersebut berlangsung setiap saat yaitu ketika individu menerima stimulus mengenai dirinya melalui indera (Branca, 1964). Disamping itu, persepsi itu merupakan proses yang integrated dari stimulus yang diterimanya (Orgel, 1969). Sedangkan menurut Davidoff (1981) persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus yang diterima organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Persepsi dimulai dengan penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Lebih lanjut, persepsi merupakan proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Sebagai sebuah aktivitas yang terintegrasi, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu (Walgito, 2002). Singkatnya, persepsi merupakan proses penilaian terhadap rangsangan yang diterima (De Vito, 1997). Misalnya, seorang petani yang menonton sebuah iklan produk pertanian akan menilai iklan itu dari model yang membawakannya, sementara pemirsa yang lain lebih menilai dari musik yang mengiringinya. Persepsi seseorang terhadap sesuatu biasanya dipengaruhi oleh kesan pertama yang timbul dalam diri seseorang.

Sejalan dengan pengertian diatas maka terdapat beberapa hal yang mempengaruhi persepsi yaitu (1) keadaan stimulus, (2) situasi atau keadaan sosial yang melatarbelakangi stimulus (3) keadaan orang yang mempersepsi. Dalam kondisi ini maka meskipun stimulus individu sama namun kalau situasi sosial yang melatarbelakangi individu bebrbeda maka akan berbeda hasil persepsinya (Walgito, 2002).

Berdasarkan uraian diatas maka persepsi petani merupakan proses penerimaan individu melalui indera yang dipengaruhi oleh keadaan stimulus, situasi atau keadaan atau keadaan orang yang mempersepsi.

Deskripsi Umum Klaten

Kabupaten Klaten terletak diantara 110030– – 110045– Bujur Timur dan 7030– -7045– Lintang Selatan. Batas – batas wilayah Kabupaten Klaten adalah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY), di sebelah Barat dengan Kabupaten Sleman (DIY),  dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Sukoharjo. Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 655.56 km2.  Secara administrasi Kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 Kecamatan dan 410 Desa / Kelurahan. Kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi :

  1. Wilayah utara (Kecamatan di sekitar lereng Gunung Merapi) meliputi Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Karang Nongko, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung.
  2. Kecamatan yang berada pada daerah datar atau tengah meliputi Kecamatan Klaten Selatan, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Wedi, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Juwiring., Kecamatan Pedan, Kecamatan Cawas, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Kalikotes, Kecamatan Ceper dan Kecamatan Polanharjo.
  3. Wilayah / daerah perbukitan bagian selatan meliputi kecamatan Bayat.

Sumber – sumber air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat Klaten meliputi :

  1. Sungai – sungai yang mengalir ke selatan bergabung menjadi satu dengan sungai Dengkeng dan mengalir ke Bengawan Solo. Selain itu ada Rawa Jombor dan Rawa Ngandong sebagai tempat penampungan air permukaan.
  2. Sumber – sumber mata air yang ada di Kabupaten Klaten meliputi : mata air Cokrotulung, Nila, Pluneng, Wunut, Jolotundo, Geneng, Brintik, Sritanjung, Lanang dan lain- lain.

Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Klaten  cenderung stabil, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 1995 sebesar 1.216.009 jiwa, pada tahun 1996 sebesar 1.223.439 jiwa, pada tahun 1997 sebesar 1.228.640 jiwa, pada tahun 1998 sebesar 1.234.113 jiwa dan pada tahun 1999 sebesar 1.242.711 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2008 adalah sebesar 1.286.058 jiwa, dengan jumlah penduduk terlayani sebesar 279.917 jiwa atau kurang lebih 21,76 % (BPS,2008).

 

 

Gambar 4 2. Peta Administrasi Kabupaten Klaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Letak Geografis

Menurut topografi kabupaten Klaten terletak diantara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan.

Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut. 77,52% terletak di ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1000 meter dari permukaan air laut.

Keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun,  temperatur udara rata-rata 28-30o Celsius dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350mm) dan curah hujan terrendah bulan Juli (8mm).

 

  • Potensi Pertanian

Pertanian dan industri merupakan produk unggulan Klaten. Sejak dahulu Klaten dikenal sebagai lumbung beras, dan penghasil beras berkualitas tinggi seperti beras Rojolele dari Delanggu. Potensi agrobisnis yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten adalah tanaman jagung untuk makanan ternak, tanaman tembako jenis voorstenlanden, Virginia dan tembakau asepen. Tanaman / buah melon, jahe seluas 6 ha sebagai bahan baku minuman dan bahan pembuatan jamu. Tanaman tumpang sari dikembangkan oleh masyarakat antara jahe dengan pohon jati yang dapat digunakan untuk bahan baku perusahaan mebel.

  1. Tanaman Pangan

Kabupaten Klaten merupakan penghasil padi terbanyak kedua setelah Kabupaten Sukoharjo. Produksi paling besar adalah padi sawah dengan luas panen 54.803 hektar, produksi 301.683 ton tiap tahun dan produktivitas rata-rata 55,05 kwintal/ hektar. Padi ladang, memiliki luas panen 282 hektar, produksi 857 ton, dan produktivitas rata-rata 30,39 kuintal/hektar. Jagung, memiliki luas panen 7.994 hektar, produksi 31.467 ton, dan produktivitas rata-rata 39,36 kuintal/hektar. Ubi kayu, memiliki luas panen 1.072 hektar, produksi 18.109 ton, dan produktivitas rata-rata 169 kuintal/hektar. Kedele, memiliki luas panen 4.105 hektar, produksi 5.521 ton, dan produktivitas rata-rata 13,45 kuintal/hektar. Kacang Tanah, memiliki luas panen 3.655 hektar, produksi 4.125 ton, dan produktivitas rata-rata 11,29 kuintal/hektar. Kacang hijau, memiliki luas panen 247 hektar, produksi 257 ton, dan produktivitas rata-rata 10,42 kuintal/hektar. Ubi jalar, memiliki luas panen 6 hektar, produksi 75 ton, dan produktivitas rata-rata 126 kuintal/hektar.

 

 

 

Tabel : Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Klaten

Sumber: Dinas Pertanian Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2004

  1. Tanaman Buah-Buahan

Buah-buahan merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Klaten. Yang terkenal dari Kabupaten ini adalah rambutan yang banyak dan manis. Secara umum buah-buahan di Kabupaten Klaten dibudidayakan oleh masyarakat umum. Selain rambutan Kabupaten Klaten juga memiliki komoditi unggulan lainnya seperti pisang raja, pisang susu, mangga, duku, durian, pepaya, dan melinjo. Buah-buahan yang lainpun banyak terdapat di kabupaten ini tetapi memiliki kemiripan dengan daerah lain. Produktivitas yang tinggi dan terus meningkat tiap tahunnya menjadi salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Seperti komoditi durian yang memiliki luas panen 14.963 pohon dengan produksi tiap tahunnya 8.987 ton merupakan komoditi yang sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan lokal bahkan hingga mancanegara. Lahan yang subur, luas dan iklim yang sangat sesuai menjadikan daya dukung tersendiri tingginya produktivitas buah-buahan di Kabupaten Klaten.

 

 

 

Tabel : Produksi Komoditi Buah-Buahan Kabupaten Klaten

Sumber: Dinas Pertanian Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2004

 

  1. Tanaman Obat-Obatan

Obat-obatan merupakan kebutuhan dasar dan menjadi salah satu kebutuhan mutlak keluarga. Bahkan dewasa ini ada kecenderungan pergeseran penggunaan obat-obat kimiawi ke arah obat-obat alami. Banyak studi-studi yang dilakukan perguruan tinggi untuk mengkaji obat-obatan alami. Hal ini menjadi salah satu tuntutan jaman yang harus dilakukan. Akan tetapi tuntutan tersebut dapat dipenuhi oleh Kabupaten Klaten. Daerah ini memiliki produktivitas tanaman obat-obatan yang cukup tinggi. Tanaman obat-obatan yang menjadi unggulan adalah komoditi jahe, laos/lengkuas, kunyit, temulawak, lempuyang, temuireng dan mulai dikembangkan mengkudu. Kebutuhan tanaman obat-obatan ini ternyata sangat tinggi. Bukan hanya untuk kedokteran tetapi juga untuk jamu-jamu tradisional baik yang diproduksi secara masal oleh pabrik-pabrik modern maupun diproduksi secara konvensional. Memang, jamu merupakan salah satu peninggalan nenek moyang masyarakat jawa maka tradisinyapun tetap melekat hingga kini.

Peluang bisnis di bidang tanaman obat-obatan menjadi terbuka lebar. Baik peluang bisnis untuk diolah menjadi obat modern maupun untuk jamu-jamu tradisional. Begitu pula Kabupaten Klaten yang memiliki potensi produksi tanaman obat-obatan yang sangat besar dan beragam.

Tabel : Produksi Komoditi Tanaman Obat-Obatan Kabupaten Klaten

Sumber: Dinas Pertanian Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2004

  1. Sayur-Sayuran

Tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Klaten juga cukup berpotensi. Kebanyakan sayuran yang dibudidayakan adalah jenis cabe. Baik cabe besar maupun cabe kecil. Produktivitas tiap tahunnya relatif besar yaitu 29.55 Kg/pohon dan memiliki luas panen 1314 pohon. Komotiditi ini selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga untuk eksport. Peluang bisnis di bidang sayur-sayuran ini sangat besar terutama oada jasa pengangkutan maupun pengolahan. Sebagian besar hasil komoditi dari Kabupaten Klaten di manfaatkan untuk masyarakat sekitarnya saja.

Tabel:  Produksi Komoditi Sayur-Sayuran Kabupaten Klaten

Sumber: Dinas Pertanian Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2004

 

  1. Tanaman Hias

Kabupaten Klaten selain memiliki komoditi sayuran dan tanaman makanan juga memiliki potensi tanaman hias. Produksinyapun cukup tinggi. Dari tahun ke tahun ternyata peminat tanaman hias semakin bertambah. Bukan hanya dari sekitar Kabupaten Klaten tetapi juga dari wilayah sekitarnya. Peluang bisnis di bidang ini cukup besar, mengingat permintaan pasar dalam negeri dan luar negeri yang cukup besar.

 

 

 

 

Tabel : Produksi Tanaman Hias Kabupaten Klaten

Sumber: Dinas Pertanian Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2004

 

 

Pengertian Demokrasi

Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi yang kita kenal sekarang sebenarnya merupakan hasil gabungan dari empat sumber, yakni paham demokrasi Yunani, tradisi Republiken, paham pemerintahan perwakilan, dan logika kesamaan politik. Franz Magnis-Suseno mengemukakan bahwa logika kesamaan politik barangkali merupakan unsur yang paling universal. Yang dimaksudkan oleh Robert A. Dahl sebagai logika kesamaan politik adalah sebuah gagasan yang muncul di banyak lingkungan budaya dan tradisi yang menganggap bahwa semua anggota sebuah kelompok atau asosiasi sama saja berhak dan mampu untuk berpartisipasi secara sama dengan rekan-rekannya dalam proses pemerintahan kelompok atau asosiasi itu.[1]

Sementara, paham demokrasi Yunani juga merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan demokrasi modern yang kita kenal sekarang karena, sebagaimana dikemukakan di bagian awal bab ini, adanya tradisi untuk mengambil keputusan secara kolektif sebenarnya sudah dimulai sejak jaman Yunani Kuno. Dalam sistem pemerintahan ini semua keputusan penting diambil oleh sebuah majelis yang terdiri dari 500 orang yang dipilih untuk jangka waktu tertentu satu atau dua tahun –oleh semua warga negara (tidak termasuk budak dan wanita)- di mana orang tidak boleh dipilih lebih dari dua kali, sehingga jumlah warga negara yang secara aktif terlibat sangat tinggi. Majelis itu mengangkat dan memberhentikan para pemimpin. Dalam pandangan Yunani mengenai demokrasi, suatu tatanan demokrasi sekurang-kurangnya harus memenuhi enam persyaratan:

Warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka sehingga mereka sama-sama memiliki suatu perasaan yang kuat tentang kepentingan umum dan bertindak atas dasar itu, sehingga tidak nyata-nyata bertentangan dengan tujuan atau kepentingan pribadi mereka.

  1. Warga negara benar-benar harus amat padu dan homogen dalam hal ciri-ciri khas.
  2. Jumlah warga negara harus sangat kecil.
  3. Warga negara harus dapat berkumpul dan secara langsung memutuskan undang-undang dan keputusan-keputusan mengenai kebijakan.
  4. Namun demikian, partisipasi warga negara tidak hanya terbatas pada pertemuan-pertemuan Majelis. Mereka juga berpartisipasi dengan aktif dalam memerintah kota.

Selanjutnya pola pemerintahan demokratis juga muncul pada akhir abad ke-11 di kota-kota Italia Utara dan Tengah. Kota-kota itu tidak mengacu pada kota-kota demokratis Yunani melainkan pada tradisi Republiken, yaitu tradisi Republik Roma Kuno. Lebih daripada demokrasi, tradisi republiken sebenarnya merupakan sebuah aristokrasi (kekuasaan di tangan para bangsawan dan golongan terpandang), tetapi di dalamnya rakyat (plebs) selalu memainkan peranan amat penting.

Ada dua ciri khusus dari kedua budaya demokratis tersebut di atas, yaitu pertama, pemerintahan demokratis hanya terwujud dalam kerangka negara yang luasnya tidak terlalu besar; dan kedua, bahwa demokrasi bersifat cukup langsung di mana majelis rakyat dan badan-badan perwakilan lain terus menerus berhubungan langsung dengan rakyat yang telah menetapkan mereka. Akibatnya budaya ini tidak dapat diterapkan pada negara-negara bangsa yang mulai tumbuh pada abad ke-16. Itulah sebabnya acuan terhadap cita-cita pemerintahan rakyat secara langsung tidak dapat ditemukan dalam pustaka filsafat politik dan hukum abad ke-17 dan ke-18.

Demokrasi dalam arti modern baru menjadi suatu kemungkinan real sesudah sebuah unsur baru masuk ke dalam wawasan para pemikir politik: prinsip perwakilan atau pemerintahan representatif. Selanjutnya Suseno mencatat bahwa demokrasi representatif itu baru menjadi cita-cita pemikiran politik berkat adanya dua peristiwa besar, yaitu revolusi anti kerajaan Inggris di Amerika yang menghasikan United States of America pada tahun 1776 dan revolusi Perancis tahun 1789. [2]

Dengan adanya dua peristiwa tersebut, cita-cita kekuasaan di tangan rakyat yang diberi dasar ideologis baru oleh paham kehendak umum Rousseau yang kelihatan begitu utopis, sekarang dapat dikawinkan dengan paham John Locke tentang pemerintahan yang terbatas dan terkontrol. Seratus tahun kemudian, pada akhir abad ke-19, pola pemerintahan demokratis modern sudah mulai terwujud dalam beberapa negara. Di Indonesia sendiri wacana demokrasi sudah lama diterapkan dalam sistem pemerintahan indonesia yang terdiri dari fingsi legislasi, yudikasi, dan eksekusi.

Namun seiring perkembangan jaman, demokrasi terpusat pemerintah mulai didesentralisasikan kepada tingkat-tingkat di bawahnya seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam bentuk otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. bahwa Otonomi/desentralisasi bukanlah semata-mata bernuansa administrasi teknis (technical administratio) atau interaksi politik (political interaction), hal ini berarti bahwa desentralisasi/otonomi sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Prinsip otonomi daerah sendiri yang bertujuan untuk menumbuh kembangankan demokrasi dimana keputusan publik tidak lagi oleh didominasi Pemerintah Pusat tetapi dilakukan sebagai “self regulating society” yang menata kembali distribusi kewenangan pemerintahan pusat menjadi terbatas dan berpusat pada kewenangan pemerintah daerah sehingga akomodasi terhadap “burning isssues” seperti keterpihakan masyarakat minoritas dan penghormatan terhadap tradisi serta hukum adat menjadi dasar pengambilan kebijakan lebih strategis sehingga semua tujuan otonomi daerah tersebut akan  berujung pada kesehjateraan masyarakat dan pelaksanaan good governance.[3]

Demokrasi menjadi salah satu tujuan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah desa karena demokrasi memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini seperti dikemukakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi memiliki pengertian pemerintahan dari rakyat o;eh rakyat untuk rakyat. Demokrasi juga dimaknai sebagai artikulasi dan pertisipasi masyarakat ke dalam saluran-saluran politik sehingga dalam perwujudannya demokrasi sangat membutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat.

Implementasi peran serta masyarakat dalam rangka prinsip demokrasi dalam pemerintahan berarti bahwa serta masyarakat dalam pemerintahan tidak hanya sekedar ikut serta dalam proses perencanaan, Pengambilan keputusan dan pelaksanaan melainkan seharusnya ikut serta sebagai stakeholder yang ikut mempengaruhi isi kebijakan dan mengawasi jalanya pemerintahan. Hal ini dipandang penting sehingga dalam UU No. 22/1999 secara eksplisit mengatur adanya akses desentralisasi secara langsung kepada masyarakat yang berarti bahwa pemerintah pusat mulai memberikan sebagian kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan adanya akses desentralisasi langsung kepada masyarakat maka akan terwujud demokrasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan demokrasi ekonomi dan membuka kesempatan bagi masyarakat dalam penyaluran aspirasi dan keluhannya terhadap kebijsksnnys yang telah diambil.

Oleh karena itu dalam menyalurkan aspirasinya, Masyarakat perlu memiliki suatu lembaga lokal yang bisa mewadahi aspirasi dan partisipasi mereka sehingga bisa mengembangkan demokrasi ditingkat desa/demokrasi dari bawah (grass root democracy). Untuk itu konstruksi UU No. 22/1999 telah mengatur kedudukan Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga perwakilan rakyat didesa yang berperan mengayomi adat istiadat masyarakat desa, membuaty peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mengetaahui lebih lanjut tentang Badan Perwakilan Desa ini maka selanjutnya akan diuraikan mengenai peran Badan Perwakilan Desa dalam mewujudkan demokrasi desa.

 

 

 

GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA, SENI, DAN BUDAYA YOGYAKARTA

 

 

Dinas Pariwisata, seni dan Budaya kota Yogyakarta yang dibentuk pada tahun 2000 dengan peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2005 merupakan instansi dalam Pemerintah Kota Yogyakarta yang diberi wewenang untuk mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan sector pariwisata, seni dan budaya di Kota Yogyakarta. Keterlibatan stake holder kepariwisataan dan kebudayaan serta semua komponen masyarakat dalam mengkondisikan Yogyakarta sebagai Kota Wisata dan Kota Budaya yang Kondusif sangat penting dan harus dikoordinasikan secara komprehensif mengingat besarnya potensi pariwisata, seni dan budaya untuk pengembangan sosio-ekonomi dan pengentasan kemiskinan pada komunitas lokal serta pentingnya prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pelestarian pusaka budaya yang berkelanjutan.

Bencana alam berupa gempa bumi berskala 5,9 SR yang melanda Kota Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 27 Meim 2006 bukan hanya menelan ratusan jiwa manusia, namun juga meluluhlantahkan bangunan fisik yang ada di Kota Yogyakarta. Beberapa obyek wisata, sarana prasarana pariwisata, seni dan budaya turut hancur akibat gempa yang mengguncang tidak lebih dari 1 (satu) menit tersebut.Dampak dari gempa bumi bagi Kota Yogyakarta sangat luar biasa karena meluluhkan berbagai sector termasuk diantaranya sektor pariwisata, seni dan budaya. Dampak tersebut tentu saja berimbas pada kondisi perekonomian masyarakatnya. Bukan hanya tingkat kunjungan yang menurun secara drastis namun geliat seni dan budaya yang biasanya marak di kota ini menjadi mati suri. Kondisi ini tentu saja berpengaruh terhadap kineja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta yang sedikit banyak terpengaruh pada keadaan tersebut diatas.

Saat ini Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta melakukan pelayanan kepada masyarakat pada waktu-waktu sebagai berikut

Senin-Jumat          : 07:30-14:30

Jumat                     : 06.30-11:30

Sabtu                     : 07:30-13:00

 

  1. Visi dan Misi
  2. Visi

Menjadi coordinator dan fasilitator kepariwisataan yang harmonis dan dinamis.

  1. Misi

Mewujudkan pengembangan potensi kepariwisataan yang berbudaya.

  1. Tujuan

Terwujudnya pengembangan potensi keparaiwisataan yang berbudaya.

  1. Sasaran
    1. Terselenggaranya peningkatan pelayanan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan.
    2. Terselenggaranya peningkatan produk wisata, pembinaan pelaku wisata dan promosi kepariwisataan.
    3. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan seni dan budaya serta revitalisasi seni dan budaya tradisional.
  2. Strategi (cara mencapai Tujuan dan Sasaran)
  3. Kebijakan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana Stratejik Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta, diambil kebijakan sebagai berikut:

  1. Optimalisasi sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia.
  2. Pndayagunaan sarana, prasarana, sumberdaya manusia serta potensi wisata, seni dan bhudaya.
  3. Pendayagunaan potensi seni dan budaya.
  1. Program

Sebagai bentuk penjabaran dari kebijakan diatas, maka ditentukanlah program sebagai berikut:

  • Peningkatan pelayanan internal
  • Pengembangan sumberdaya kepariwisataan
  • Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

 

  1. Struktur Organisasi
  2. Kepegawaian

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta berdasarkan peraturan Daerah Nomor 09 tahun 20045 tentang pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, seni dan Budaya Kota Yogyakarta adalah :

  1. Kepalan Dinas
  2. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan, perencanaan dan Evaluasi.
  3. Bidang Pariwisata, yang terdiri dari:
  4. Seksi Kerjasama dan Pemasaran pariwisata
  5. Seksi pengembangan potensi pariwisata
  6. Seksi pembinaan Industri pariwisata.
  7. Bidang Seni dan Budaya yang terdiri dari :
  8. Seksi pembinaan dan pengembangan kesenian
  9. Seksi pelestarian Nilai dan peninggalan Budaya.

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Yogayakarta

Ka. Bidang Seni Budaya

Drs M Sudibyo

Ka. Bidang Seni Budaya

Drs M Sudibyo

Ka. Bidang Seni Budaya

Drs M Sudibyo

·   Lisnawati Ekaningtyas SH

·   Drs Ekwanto

·   Sigit Ka SS

·   D Afriani K Amd

·   Andrini W S Sn

·   Tri Wahyuni Amd

·   Y Wawan Agus S. Ami

·   Budiyono

·   Drs Dwi Hana CS

·   Suhardi

·   Sardjijana

·   Jak Prasetya

·   Karnoto

·   Maryadi

·   Purnomo, SE

·   Mujiyono

·   Erna Wahyuni

·   Anggoro Ph Sp

·   Sri Mulyati Amd

·   Diah Murniwarini

·   Samsuhadi, bA

·   B Hanistyas K

·   Safrin N, Bsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta

 

Berdasarkan kondisi tahun 2006, susunan pegawai di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Yogyakrta sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tabel Pegawai Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta

Jenis Kelamin Eselon Pendidikan Pangkat/Gol Status Perkawinan
Laki-laki     = 20 org]

Perempuan  = 14 org

Jumlah         = 34 org

Eselon IIb   = 1 org

Eselon IIIa  = 3 org

Eselom Iva = 7 org

Jumlah      = 11 org

SD      =1 org

SLTA  = 7 org

D III    = 6 org

S1      = 17 org

S2     = 3 org

JML= 34 org

Gol 1/d = 1 org

Gol II/c = 3 org

Gol II/d = 4 org

Gol III/a = 5 org

Gol III/b = 4 org

Gol III/c = 6 org

Gol III/d = 7 org

Gol IV/b = 4 org

Jml=  34 org

Kawin=31 org

Belum   =3 org

Jumlah =34 org

 

Kondisi kepegawaian  Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta saat ini sudah cukup baik jika ditinjau dari sisi jenjang pendidikan formal maupun non formal. Meski demikian, guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia  yang ada, maka selalu diupayakan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pegawai. Hal ini dilakukan karena latar belakang pendidikan bidang pariwisata, kesenian dan kebudayaan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Pengikutsertaan pegawai dalam berbagai kursus, seminar atau lokakarya bidang pariwisata, seni dan budaya merupakan jalan yang ditempuh untuk mengeliminir kekurangan yang ada.

 

  1. Tugas dan Wewenang

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pariwisata, seni dan budaya serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta memiliki ketugasan untuk melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pariwisata, seni dan budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta mempunyai fungsi:

  1. Merumuskan dan merencanakan kebijakan di bidang Pariwisata, seni dan budaya.
  2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di di bidang Pariwisata, seni dan budaya.
  3. Melaksanakan promosi dan pengembangan di bidang Pariwisata, seni dan budaya.
  4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
  5. Melaksanakan Ketatausahaan dinas.

Definisi Operasional Kinerja Dinas

Kinerja Dinas diukur melalui 3 indikator yaitu:

  1. Orientasi pelayanan, yaitu penggunaan sumber daya baik manusia maupun sarana yang diperuntukkan bagi pelayanan publik
    1. Jumlah sumber daya aparatur
    2. Pekerjaan yang dimiliki di luar dinas
    3. Kepemilikan sarana
  2. Produktivitas, yaitu pencapaian tujuan serta perbandingan input yang digunakan dan output yang dihasilkan
  3. Target kunjungan wisatawan 5 tahun terakhir
  4. Realisasi kunjungan wisatawan 5 tahun terakhir
  5. Program-program yang direncanakan dan realisasinya
  6. Responsivitas, yaitu kecepatan atau kesigapan dalam menindaklanjuti situasi yang berubah dalam rangka pemberian pelayanan publik.
  7. Keluhan masyarakat selama 1 tahun terakhir
  8. Sikap aparat dalam merespon keluhan masyarakat
  9. Beberapa tindakan aparat untuk memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat.

 

Konsep Pengembangan Pariwisata

Terdapat banyak definisi pariwisata yang satu sama lain saling berlainan kebanyakan orang menganggap pariwisata sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain bersifat sementara dan dilakukan oleh perorangn maupun kelompok sebagai usaha mencari kesenangan atau kebahagiaan. Gilbert Sigaux mendefinisikan pariwisata sebagai:

“Orang yang melancong atau mengadakan perjalanan untuk mencari kesenanngan karena tidak ounya kegiatan atau mengadakan perjalanan untuk mencari kesenangan karena tidak punya kegiatan atau pekerjaan yang lebih baik untuk dikerjakan (bahkan kepuasan membual)”.

 

Sedangkan Karyono[1] mendefinisikan pariwisata yang bersifat umum adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Definisi pariwisata yang lebih teknis merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok didalam wilayah negara sendiri atau di negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah atau masyarakat agar dapat mewujudkan keinginan masyarakat.

Didalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan dalam pasal 1 disebutkan pariwisata dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah pencerminan seluruh kegiatan manusia yang dilakukan melalui perjalanan dengan berbagai motivasi. Hal tersebut tergantung pada status sosial orang yang melakukan kegiatan tersebut dengan kaitannya dengan kemampuan ekonomi orang yang bersangkutan. Penyelenggaraan kepariwisataan sesuai dengan pasal 3 UU No.9 tahun 1990 bertujuan antara lain untuk :

  1. Memperluas dan memeratakan kesempatan berudaha dan lapangan kerja.
  2. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
  3. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Adapun pengaruh positif yang timbul dari pariwisata antara lain:[2]

  1. Makin luasnya kesempatan usaha.

Lapangan usaha yang dapat tumbuh guna menyediakan keperluan wisatawan cukup luas antara lain hotel, restoran, biro perjalanan, prawisata, tempat rekreasi, tempat penukaran uang, perusahaan angkutan, toko cinderamata, pusat perbelanjaan dan pembentukan kelompok kesenian.

  1. Makin Luasnya Lapangan Kerja.

Untuk menjalankan usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyaknya wisatawan yang berkunjung makin banyak pula jenis usaha yang tumbuh sehingga makin luas pula lapangan kerja yang tercipta. Lapangan kerja yang tercipta tidak hanya yang langsung berhubungan dengan pariwisata, tetapi juga dibidang lain yang tidak langsung berhubuangan dengan pariwisata.

  1. Meningkatkan pendapatan masayarakat dan Pemerintah.

Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya , seperti untuk hotel, makan dan minum, cinderamata, dan angkutan. Masyarakat bertambah pendapatannya dari pembelanjaan wisatawan secara langsung. Pemerintah akan mendapat devisa yang berasal dari wisatawan dan juga berupa pajak perusahaan serta bentuk-bernuk pajak lainnya.

  1. Mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lainnya.

Salah satu ciri khas pariwisata adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Artinya, periwisata batu bisa berkembang dengan baik apabila bidang pembangunan lainnya juga tumbuh dengan baik. Dengan demikian, berkembangnya pariwisata akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.

Dari paparan diatas terlihat bahwa sektor pariwisata membawa dampak yang luas bagi masyarakat. Periwisata merupakan sektor yang tidak dapat berdiri sendiri. Ini berarti sektor pariwisata akan menimbulkan kaitan ke depan dan ke belakang yang panjang sehingga pariwisata dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat yang pada akhirnya dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

Miftah Thoha[3] mendefinisikan pengembangan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan untuk berkembang dan peningkatan atas sesuatu. Sementara itu di dalam pengembangan pariwisata perlu dipertimbangkan segala macam segi tanpa terkecuali. Karena di akui bahwa pariwisata tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan sektor ekonomi, sektor sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Oka A. Yoeti[4] mengemukakan perlunya pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

  1. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Apabila industri pariwisata  pada suatu daerah tujuan wisata berkembang dengan baik, maka dengan sendirinya akan memberiakan dampak positif bagi daerah tersebut. Misalnya, lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk setempat.
  2. Pengembangan pariwisata lebih banyak bersifat non ekonomi.

Wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata salah satu motivasinya untuk menyaksikan dan melihat keidahan alam. Semuanya itu memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pemeliharaan dan perawatan. Dengan majunya pariwista sebagai suatu Industri, biaya yang besar untuk perbaikan, pemeliharaan, restoran dan pengembangan obyek tujuan wisata akan dapat diperoleh dikegiatan kepariwisataan tadi.

  1. Untuk Menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah pengertian, dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang datang berkunjung, terutama bagi masyarakat dimana proyek kepariwisataan itu dibangun. Pertukaranpikiran dan adanya interaksi antara wisatawan yang datang dengan penduduk setempat akan membuka mata penduduk sekitarnya dalam banyak hal.

Perencanaan dan pengembangan pariwisata harus mencakup masalah-masalah infrastruktur,sarana dan fasilitas sosial budaya, lingkungan, dan sektor-sektor lainnya. Dalam hubungan ini pariwisata harus ditangani oleh pemerintah sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu.

Inskeep[5] mengemukakan dalam literatur kepariwisataan tetapi semuanya semuanya meliputi komponen dasar yang sama yang diklasifikasikan tetapi semuanya meliputi komponen dasar yang sama yang diklasifikasiakan dan dideskrisikan menjadi atrkasi, dan aktivitas wisatawan, akomodasi, fasilitas dan pelayanan transportasi, infratruktur lain dan elemen institusi lain yang mengembangkan dan mengelola pariwisata.

  • Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan suatu organisasai untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan asprasi masyarakat.[1]

Responsivitas pelayanan publik dalam operasionalisasinya dijabarkan menjadi beberapa sub indikator, meliputi:[2]

  1. Terdapat tidaknya keluhan pengguna jasa selama satu tahun terakhir
  2. Sikap birokrasi dalam merespon keluhanpenggunanya
  3. Penggunaan keluhan pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan di masa yang akandatang
  4. beberapa tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan bagi pengguna jasa.
  5. Penempatan pengguna jasa olehaparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang diterima.

Dari berbagai penjelasan di atas maka responsivitas secara singkat dapat digunakan untuk mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut meruapakn bukti kemampuan suatu organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah maka dengan sendirinya kinerjanya akan buruk juga.

Kinerja organisasai pelayanan publik yang diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil ini diharapkandapt diukur melalui ketiga indikator tersebut di atas. Dalam kaitan dengan kinerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Yogyakarta usaha peningkatan kunjungan wisatawan maka stakeholder kepariwisataan di Yogyakarta harus juga diikut sertakan secara optimal dengan memberikan layanan berorientasi kepada publik yang baik serta responsivitas yang tinggi. Pada akhirnya kedua hal tersebut diharapkan untuk memberikansuatu produktivitas yang tinggi berupa peningkatankunjungan wisatawan dalam suatu konteks kinerja organisasi yang baik.

 

 

Produkitivitas

Produktivitas dimengerti sebagai perbandingan atau rasio antara keluaran dan masukan yang terpakai. Produktivitas adalah kemempuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan keluaran ayng optimal atau maksimal[1]

Seringkal iproduktivitas disamakan dengan efisiensi dan efektifitas, namun antara efisiensi dan efektifitas berbeda dengan produktivitas. Efisiensi dan efektifitas memiliki fokus pada satu sisi saja, dapat berupa fokus pada input atau fokus kepada output, sedangkan produktivitas beorientasi pada segi input maupun output.  Sebenarnya kalau suatu organisasai melaksanakan secara simultan peningkatan yang menyangkut efisensi, efektifitas, dan kualitas maka dengan sendirinya akan terjadi peningkatan produktivitas.[2] Pendapat lain menyebutkan bahwa konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi namun juga efektifitas pelayanan.[3]

Steers mendefinsikan produktivitas sebagai kuantitas atau volume dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Dapat diukur secara tingkat individual, kelompok dan keseluruhan organisasi.[4]

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka produktivitas bisa dijabarkan menjadi ukuran sejauh mana sumber daya yang ada digunakan atau dimanfaatkan secara efisien dalam mencapai suatu hasil secara efektif khususnya dalam mencapai dan meningkatkan apa yang telah dituangkan dalam rencana kerja sebagai tutunan visi dan misi organisasi publik.

Dalam konteks produktivitas Dinas Pariwisata Yogyakarta dalam meningkatkan kunjungan pariwisata, maka produktivitas dapat diukur dari pencapaian target kunjungan yang direncanakan serta upaya-upaya yang dilakukan untuk itu.

 

Orientasi Pelayanan

 

Organisasi publik hadir dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik. Sehingga organisasi publik bisa dikatakan berhasil apabila mampu mewujudkan apa yang menjadi tugas dan fungsi utama dari organisasai yang bersangkutan. Untuk itu organisasi/maupun karyawan yang melaksanakan suatu kegiatan harus selalu berorientasi terhadap apa yang menjadi tugasnya.

Sehubungan dengan orientasi pelayanan, Dwiyanto dan Kusumasari memberikan pengertian bahwa: [1]

Orientasi pelayanan menunjuk pada ukuran seberapa besar sumberdaya yang dimiliki oleh petugas yang digunakan untuk melayani masyarakat. Dengan demikian apabila petugas tidak memiliki pekerjaan dan tugas lain di luar pekerjaan penyelenggaraan pelayanan, akan semakin baik kinerjanya kerena semua sumberdaya yang dimiliki dapat dicurahkan untuk melayani masyarakat pengguna pelayanan.

 

Idealnya, segenap kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh aparat birokarasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan utnuk emlayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa.

Siagian mendefinisiakn birokrat ideal adalah birokrasi yang mengabdi waktu, tenaga, keahlian, keterampilan dan kemampuannya untuk mengabdi kepada Negara dan masyarakat. Semua itu menuntut perubahan orientasi birokrasi yang selama ini lebih berorientai kepada kekuasaan menjadi berorientasi pada pelayanan.[2]

 

Indikator Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran kinerja, indikator kinerja yang dipakai harus merefleksikan tujuan dan nilai yang dikandung oleh organisasi yang bersangkutan sehingga bisa jadi indikator kinerjanya berbeda antara organisasi yang satu dengan yang lain. Kesulitan lain dalam menilai kinerja birokrasi publik muncul karana tujuan dan misi birokrasi seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat multimensional. Kenyataan bahwa organisasi publik memiliki stakeholder yang banyak dan memiliki kepentingan  yang sering berbenturan satu dengan yang lainnya membuat organisasi publik mengalami kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata stakeholdernya menjadi berbeda-beda. Hal seperti ini yang menjadi hambatan dalam pengukuran kinerja pelayanan publik.

Menurut Gomez indikator kinerja yang dapat diukur secara obyektif untuk pengembangannya diperlukan kualifikasi-kualifikasi tertentu yaitu meliputi relevansi, reabilitas dan diskriminasi. Relevansi menunjukkan tingkat kesesuaian antara kinerja dengan tujuan-tujuan kinerja, reabilitas menunjukkan tingkat mana indikator menghasilkan hasill yang konstan, diskriminasi mengukur tingkat mana suatu indikator kinerja bisa memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam kinerja. Sedangkan tipe-tipe penilaian kinerja menurut Gomez:[1]

  1. Penilaian kinerja berdasarkan hasil result (result based permormance appraisal/evaluation) yaitu merumuskan kinerja berdasrkan pencapaian tujuan organisasi/hasil akhir.
  2. Penilaian kinerja berdasarkan perilaku (behavior based performance appraisal/evaluation)yaitu mengukur sarana atau means pencapaian sasaran (goals) bukannya hasil akhir (end result).
  3. Penilaian kinerja berdasarkan penilaian (judgement based performance appraisal/evaluation) yang menilai kinerja berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik (Quantity of work, quality of work, job knowledge,corporation,initiative,reablity, interpersonal completence, loyality, depend ability and personal)

Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak. Indikator kinerja diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menurut Gomez indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan (ex-ante) tahap pelaksanaan )on going) maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post)[2].

Mc. Donald mengemukakan bahwa kinerja dapat diukur dari beberapa indikator antara lain: output oriented, measures throughput, efficiency,effectiveness.[3] Menurut Selim dan Woodward kinerja dapat diukur dari beberapa indikator antara lain workload/demand, economy, dan equity.[4] Levine dkk mengusulkan tiga konsep yang biasa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu responsiveness,responsibility, dan accountability.[5]

Dwiyanto menyebutkan ada beberapa indikator yang biasa dipakai untuk mengukur kinerja organisasi publik yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas,[6] Dwiyanto dan Kusumasari mengatakan:[7]

Penilaian terhadap kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas efisiensi pelayanan, memotivasi, memonitor para birokrat pelaksana mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntut perbaikan dalam pelayanan publik. Dalam menilai kinerja organisasi dalam penelitian ini kinerja diukur dengan indikator sebagai berikut: akuntabilitas, responsivitas, orientasi pelayanan dan efisiensi.

 

Perspektif-perspektif dalam melihat kinerja organisasi seperti diatas memperlihatkan bahwa indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik begitu bervariasi. Namun begitu indikator-indikator yang bervariasi tersebut bisa dikelompokkan ke dalam dua perspektif. Yang pertama melihat kinerja organisasi pelayanan publik dari perspektif pemberi layanan (internal) dan melihat kinerja organisasi pelayanan publik dari lperspektif penggunanya (eksternal).Meskipun demikian keduanya saling mempengaruhi dan timbal balik. Keduanya saling berinteraksi. Terutama pengaruh interaksi lingkungan yang dapat mempengaruhi cara pandang birokrasi terhadap publik demikian juga sebaliknya.[8]

 

Pengertian Kinerja

Kinerja organisasi merupakan hal yang penting dan utama untuk dapat menjelaskan fenomena keberhasilan dan eksistensi organisasi dalam menjalankan misi dan tujuannya. Oleh karena itu untuk mengukur kinerja oranisasi harus disesuaikan antara misi dan tujuan dengan hal-hal nyata yang telah dilakukan oleh organisasi atau perusahaan tersebut.

Untuk itu perlu kiranya kita memahami makna yang  terkandung dalam kata kinerja itu sendiri. Menurut Benardin dan Russel mengungkapkan kinerja sebagai[1]

“the record of outcome on a specified job function on activity during a specified time period’

Jadi kinerja merupakan akibat yang dihasilkan dari suatu pekerjaan yang dikerjakan selama jangka waktu tertentu. Menurut  Prawirosentono, kinerja atau performance diartikan sebagai hasil kerja yang dicatat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, dan sesuai dengan mral maupun etika. Dalam hal ini kinerja sudah merujuk pada syarat-syarat tertentu untuk dapat dikatakan baik atau buruk.[2]

Kinerja organisasi didefinisikan secara umum sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan. Tingkat kinerja organisasi digambarkan sebagai seberapa jauh organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan bersama.

Kinerja diartikan sebagai salah satu faktor untuk menilai atau untuk mengukur efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Dengan demikian kinerja organisasi dikatakan berhasil apabila dalam melaksanakan kegiatannya tersebut mencapai hasil yang memuaskan baik itu untuk organisasi tersebut atau untuk masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa organisasi tersebut.

Rue dan Byars menyebutkan kinerja sebagai pencapaian hasil atau the degree of accomplishment. Atau dengan kata lain kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi.[3] Bernandian dan Russel menyebutkan bahwa kinerja adalah The record of outcome a specified or activity during a specified time period. Menurut pendapat tersebut atau kegiatan selama periode waktu tertentu.[4] Sedangkan, Simammora menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat terhadap mana karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan.[5]

Pengertian lain disebutkan oleh Setyawan yang memahami kinerja melalui tujuan pemeriksaan kinerja tersebut sebenarnya adalah untuk menilai hasil-hasil kerja manajemen agar supaya dewan komisaris dapat memperoleh input yang mencukupi guna menilai tujuan yang diinginkan dan strategi yang ditempuh manajemen.[6]

Aspek utama pemeriksaan ini berkenaan dengan penilaian atas kualitas pengelolaan dan kualitas pemeriksaan tugas dan operasi perusahaan. Fokus pemeriksaan terletak pada penilaian atas kualitas tim manajemen baik secara individual maupun kolektif serta proses manajerialnya. Aspek hubungan organisasi dengan lingkungan sosial dan lingkungan politiknya, dengan demikian dampak social politiknya terhadap perusahaan dapat dipantau dan dipertimbangkan guna pengambilan keputusan manajemen. Pemeriksaan ini di desain agar memungkinkan pendayagunaan keahlian dan pengalaman para anggota dewan komisaris bagi perusahaan. Dari tujuan pemeriksaan kinerja perusahaan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan kinerja perusahaan adalah untuk menilai hasil-hasil kerja perusahaan. Pada Aspek ini yang diperhatikan bukan pencapaian tujuan semata, namun juga diperhatikan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan tingkat kegiatan operasi perusahaan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikemukakan definisi kenerja sebagai berikut, hasil kerja yang dicapai oleh organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Kinerja organisasi kemudian dipahami sebagai tingkat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya atau sebagai gambaran mengenai tentang besar keculnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi dan misi organisasi yang bersangkutan. Bukan hanya menitik beratkan pada pencapaian tujuan belaka melainkan juga proses mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya, kondisi intern organisasi, pengaruh lingkungan luar dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat.

Menurut McDonald dan Lawton menyatakan bahwa bagi setiap organisasi, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu hal atau kegiatan yang sangat penting karena penilaian tersebut dapat dipakai sebagai ukuran penilaian keberhasilan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, dan juga penilaian itu dapat dijadikan masukan bagi perbaikan kinerja organisasi selanjutnya.[7] Hal ini sesuai dengan pendapat dari Gomes bahwa penilaian digunakan untuk mendukung kinerja sebelumnya dan untuk memotivasi perbaikan kinerja untuk waktu yang akan datang.[8]

Peran dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum(KPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat hierarkis dan tetap. KPU Provinsi bertugas untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota akan ada KPU Kabupaten/Kota. Para anggota KPU harus tidak ada unsur partai politik, sehingga diharapkan saat pelaksanaan tugasnya KPU dapat bekerja secara independen dan non-partisan. Hal ini bertujuan demi terwujudnya pemilu yang adil, jujur, dan berazaskan demokrasi.

Di dalam pelaksanaan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) yang bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan. PPK dan PPS berperan di dalam membantu KPU Kabupaten/Kota di dalam mempersiapkan segala keperluan pelaksanaan Pemilu serta membantu di dalam pelaksanaannya. PPK dan PPS memiliki peran penting di dalam kesuksesan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk lebih dapat menjangkau seluruh masyarakat yang terdapat di suatu Kabupaten/Kota, yang mana masyarakat tersebut tersebar di berbagai wilayah atau kecamatan, sehingga seluruh masyarakat dapat ikut serta di dalam Pemilu. PPS membentuk  Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dapat membantu PPS dalam melakukan coklit di lapangan berdasarkan data yang sudah diterima dari KPU melalui PPK. Selain itu, PPS pun akan membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memiliki peran dalam membantu PPS dalam pelaksanaan tugas pada saat penyelenggaraan Pemilu.

Peran dan Fungsi dari KPU Kabupaten/Kota sendiri dapat dilihat secara jelas pada saat pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu. Adapun tahapan-tahapan Pemilu tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
  2. Proses Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu
  3. Proses Penetapan Daerah Pemilihan (DP) dan Jumlah Kursi
  4. Proses Pelaksanaan Pengajuan, Pemeriksaan, dan Penetapan Calon
  5. Proses Pelaksanaan Kampanye Pemilu
  6. Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara
  7. Proses Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu.

Dari tujuh tahapan Pemilu tersebut, peneliti bermaksud mengambil dua tahapan Pemilu saja untuk dibahas secara mendalam. Hal ini dikarenakan dua  tahapan tersebut paling banyak mengalami permasalahan di dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 yang lalu. Seperti yang diungkapkan Mohammad Najib[1], permasalahan pertama yang cukup serius adalah berkaitan dengan pendataan jumlah pemilih. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 19 ayat 1 PP No 6 Tahun 2005 “Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan  Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan”. Tetapi daftar itu tidak serta merta bisa digunakan, melainkan harus divalidasi dan ditambah oleh daftar pemilih tambahan. Dan dalam bukunya Mohammad Najb pun menambahkan, melakukan validasi juga bukan permasalahan yang mudah dipecahkan. Hal ini berkaitan dengan sistem kependudukan yang ada di Indonesia yang amsih belum bagus. Misalnya saja, masih ada penduduk yang ber-KTP ganda, bahkan ada pula penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu.

 

Pengertian KPU

 

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil  tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai

penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara  Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik

Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.  Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

 

Manajemen Pelaksanaan Pemilu Legislatif

Di dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif oleh KPU Kabupaten/Kota sangatlah memerlukan sistem manajemen yang tepat dalam berbagai aspek. Sistem manajemen Pemilu yang tepat dan efektif oleh KPU mampu membantu KPU sendiri untuk memenuhi segala macam kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu dan meminimalisir munculnya permasalahan yang dapat terjadi selama pelaksanaan Pemilu.

Manajemen sendiri memiliki berbagai definisi namun secara singkat terdapat kesamaan konsep yaitu sebagai proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Sumber yang dimaksud adalah orang-orang, alat-alat, media bahan-bahan, uang, sarana dan prasarana semuanya diarahkan dan di koordinasi untuk mencapai tujuan. Integrasi yang dimaksud adalah mekanisme-mekanisme yang dijalankan organisasi untuk menggunakan sumber daya secara efektif dalam memenuhi kepentingan sebagai tujuan awal pendirian organisasi. Hal ini dapat diterapkan sebagai cara-cara spesifik sesuai dengan karakteristik organisasi dalam mengatasi kendala dan hambatan yang ada. [1]

Dengan demikian manajerial merupakan suatu penilaian yang dilakukan terhadap bagaimana organisasi dapat menetapkan tujuan-tujuan (goals) dan sasaran-sasaran (objectives) berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan kemudian rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari identifikasi berbagai kendala yang ada serta menentukan solusi sesuai dengan karakteritik organisasi tersebut.

Oleh karenanya sebagai bagian dari manajerial maka analisa mengenai kendala sebuah organisasi merupakan bagian dari upaya untuk mengkaji bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi kendala serta hambatan yang muncul dan kemudian mengadaptasi mekanisme yang dijalankan sesuai dengan sumber daya yang ada. Untuk selanjutnya bagaimana pengaturan elemen-elemen sumber daya organisasi pulalah yang menentukan bagaimana sebuah organisasi itu sendiri dianggap efektivitas atau tidak. Dikatakan efektif apabila sumber daya yang dimiliki organisasi dapat memenuhi kepentingan sebagaimana tujuan pendirian awal dari organisasi itu sendiri. mengacu pada dua kepentingan yaitu baik [2]

Menurut Winardi, seperti halnya sebuah organisasi lainnya maka KPU juga memiliki elemen-elemen penting yang terdiri atas [3]:

  1. Tujuan-tujuan organisatoris
  2. Tekhnologi
  3. Manusia
  4. Tugas-tugas
  5. Struktur

Selain elemen-elemen menurut Winardi diatas, terdapat pula faktor-faktor pendukung yang  sangat berpengaruh pada suksesnya sebuah organisasi publik. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari luar (eksternal), maupun dari dalam organisasi itu sendiri (internal). Demikian pula hal nya dengan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. KPU dihadapkan pada tantangan untuk mensukseskan sebuah Pemilu sebagai ujian untuk menguji kapabilitas KPU sendiri sebagai organisasi penyelenggara Pemilu. Terdapat pula faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kapabilitas KPU dalam melaksanakan tugasnya, antara lain[4]:

  1. Faktor Eksternal
  2. Ada tidaknya dukungan Pemerintah
  3. Ada tidaknya dukungan masyarakat
  4. Struktur Organisasi
  5. Faktor Internal
  6. Pendanaan
  7. Prasarana Organisasi
  8. Integritas dan kualitas anggota
  9. Koordinasi

Sementara itu terdapat beberapa aspek penting yang terlibat di dalam proses pelaksanaan Pemilu Legislatif yang perlu diperhatikan oleh KPU Kabupaten/Kota serta perlu diatur secara tepat. Aspek penting tersebut adalah hal teknokratik dalam pelaksanaan Pemilu legislatif, yang dalam hal teknokratik ini terkait dengan beberapa aspek  lain seperti sumber daya manusia (SDM) serta profesionalisme SDM, anggaran,  dan logistik[5].

Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang merupakan salah satu faktor penting yang sangat dibutuhkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif. Jumlah SDM yang diperlukan oleh KPU Kabupaten/Kota ini sebelumnya telah jauh hari sebelum persiapan dan pelaksanaan Pemilu dilakukan. Dan yang menjadi pertimbangan di dalam merekrut SDM yang dibutuhkan ini adalah jumlah wilayah yang terdapat pada suatu Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota membutuhkan SDM yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik untuk ditempatkan di berbagai bidang yang ada dan sesuai dengan keahlian SDM tersebut. Oleh karena untuk memenuhi standar kualitas dan kapabilitas inilah, KPU Kabupaten/Kota di dalam melakukan perekrutan SDM membuat serangkaian persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang yang hendak mendaftar.  Setelah perekrutan SDM dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah mengenai penempatan SDM pada bidang-bidang yang tepat sesuai dengan keahlian masing-masing. Sehingga setiap bidang di dalam KPU Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik setelah adanya tenaga ahli yang ditempatkan.

Kedua, anggaran menjadi faktor utama pendukung di dalam setiap hal yang harus dilakukan dalam persiapan serta pelaksanaan Pemilu. Anggaran telah ditetapkan oleh KPU Pusat, yang kemudian didistribusikan secara merata di setiap KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan anggaran secara tepat untuk memenuhi setiap kebutuhan di dalam menunjang pelaksanaan Pemilu Legislatif merupakan wujud pengelolaan manajemen anggaran yang baik oleh KPU Kabupaten/Kota. Dan sebagai perwujudan manajemen anggaran yang baik ini, KPU Kabupaten/Kota mengadakan rapat pleno yang bertujuan untuk membahas tentang penggunaan anggaran yang telah diberikan.

Ketiga, logistik tidak dapat dipisahkan di dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif. Hal ini dikarenakan logistik merupakan sarana penting pelaksanaan Pemilu Legislatif. Segala hal yang berkaitan dengan logistik, seperti surat suara, bolpen, bilik suara, dan lain sebagainya haruslah sudah dipersiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif. Dan sudah harus di simpan di gudang logistik setiap KPU Kabupaten/Kota dan disiapkan berdasarkan wilayahnya.

Pengaruh Antara Motivasi Kerja, Kemampuan Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai

 

Locke dalam As’ad (1998:57) berpendapat bahwa tingkah laku manusia banyak didasarkan untuk mencapai tujuan. Teori Georgapalos dalam As’ad (1998:57) disebut Path Goal Theory Performance adalah fungsi dari “facilitating process” dan “inhibiting process”. Prinsip dasarnya ialah : “apabila seseorang melihat, bahwa performance yang tinggi itu merupakan jalur (path) untuk memuaskan needs (goal) tertentu, maka ia akan berbuat mengikuti jalur (path) tersebut, sebagai fungsi dari level of needs yang bersangkutan (facilitating process)”. Apakah proses tersebut akan melahirkan performance, tergantung dari tingkat kebebasan (level of freedom) yang ada pada jalur tersebut. Apabila tidak ada hambatan yang berarti (inhibiting process) maka dihasilkan performance, dan demikian pula sebaliknya. Kesimpulannya, performance kerja (kinerja) adalah fungsi dari motivasi untuk berproduksi dengan level tertentu.  Dengan demikian maka semakin tinggi motivasi kerja maka akan semakin tinggi kinerja pegawai.

Kemampuan seseorang terbentuk dari pengetahuan dan ketrampilannya. Seorang pegawai yang memiliki kemampuan tinggi dalam melakukan pekerjaannya berarti ia memiliki pengetahuan tingkat tinggi mengenai hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, juga memiliki ketrampilan sangat baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Pegawai yang berpengetahuan tinggi adalah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan spesialisasi pendidikannya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ia memiliki banyak informasi aktual mengenai dinamika pekerjaan, baik yang diperoleh dari penjelasan Pemerintah maupun dari artikel media cetak. Ia memiliki banyak teori yang melandasi cara berpikir dalam pelaksanaan pekerjaan, memahami setiap peraturan perundang-undangan berikut petunjuk pelaksanaan yang berlaku dan berkaitan dengan bidang pekerjaan. Seorang pegawai yang memiliki pengetahuan tingkat tinggi memiliki potensi untuk melakukan tugas dengan baik tanpa mengalami kesulitan yang berarti, memiliki wawasan sangat luas dalam pelaksanaan pekerjaan, memiliki banyak pilihan cara untuk memecahkan masalah dan penyempurnaan bidang tugasnya dan ia mengetahui secara pasti cara-cara dan perilaku yang benar dan salah dalam pelaksanaan pekerjaan.

Seorang pegawai yang memiliki potensi untuk melakukan pekerjaan dengan baik, memiliki wawasan sangat luas berkaitan dengan bidang pekerjaannya dan memiliki banyak cara untuk pemecahan masalah, akan dengan mudah menangani setiap tugas yang dibebankan kepadanya. Jika diberi kesempatan, dia memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengeluarkan buah pikiran yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Dengan disertai kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan, pengetahuan secara pasti tentang cara dan perilaku yang benar dan salah, pegawai dengan ciri-ciri tersebut cenderung mampu memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan pada bidang pekerjaannya. Dengan kata lain, apabila seorang pegawai memiliki kemampuan tinggi dalam melaksanakan pekerjaan akan menghasilkan kinerja yang tinggi.

Dalam hal keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun sebagai kelompok dalam suatu organisasi, sangat bergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu mutu kepemimpinan yang terdapat  dalam organisasi sangat menentukan/ memainkan peran yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut. Demikian juga dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kantor Kecamatan, maka pemimpin yang efektif harus menggunakan tipe/ gaya kepemimpinan yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Jadi tidak tergantung pada satu pendekatan atau tipe/ gaya untuk semua situasi. Pandangan ini mensyaratkan agar seorang pemimpin mampu membedakan tipe/ gaya kepemimpinan, membedakan situasi, menentukan tipe/ gaya yang sesuai untuk situasi tertentu serta mampu menggunakan tipe/ gaya tersebut secara benar. Dengan gaya kepemimpinan yang tepat maka akan meningkatkan kinerja pegawai.

Faktor-faktor Kesejahteraan Psikologis

Diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi
Kesejahtaraan Psikologs seseorang, yaitu sebagai berikut:
a. Usia
Menurut Ryff & Keyes (dalam Malika 2008) perbedaan usia dapat
mempengaruhi dimensi-dimensiKesejahteraan Psikologis seseorang. Perbedaan
usia ini juga dapat mempengaruhi tingkat Kesejahteraan Psikologis seseorang,
dimana dimensi penguasaan lingkungan dan dimensi otonomi mengalami
peningkatan seiring bertambahanya usia serta dimensi hubungan positif dengan
orang lain juga dapat meningkat seiring bertambahnya usia.
b. Jenis Kelamin
Dalam penilitian Ryff & Keyes (dalam Malika 2008) ditemukan bahwa
wanita cenderung memiliki Kesejahteraan Psikologis dibanding laki-laki. Dimana
seorang wanita lebih mampu mengekspresikan emosi dengan bercerita dengan
orang lain, dan wanita lebih senang menjalin relasi sosial dibanding laki-laki. Hal
ini dipengaruhi pola pikir yang berpengaruh terhadap strategi koping yang
dilakukan, karena wanita lebih memiliki kemampuan intrapersonal yang lebih
baik dari laki-laki.
c. Status Sosial Ekonomi
Seorang individu yang memfokuskan dirinya pada kebutuhan materi dan
finansial sebagai tujuanya menunjukan tingkat kesejahteraan yang rendah,
dimana hal ini sejalan dengan status sosial yang dimiliki individu akan
mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis seseorang.
d. Dukungan Sosial
Menurut Davis (dalam Pratiwi, 2000) seorang individu yang mendapatkan
dukungan sosial memiliki tingkat Kesejahteraan Psikologis yang lebih tinggi.
e. Religiusitas
Dalam hakikatnya seorang indidvidu yang memiliki tingkat religiusitas
yang tinggi akan lebih mampu memaknai hidupnya secara positif dan menjadikan
hidupnya lebih bermakna.
f. Kepribadian
Ryff dan Keyes(dalam Malika : 2008) mengatakan bahwa salah satu faktor
yang mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis adalah kepribadian. Idndividu
yang memiliki kepribadian yang sehat adalah individu yang memiliki coping skill
yang efektif, sehingga individu tersebut mampu mengahindari stres dan konflik,
memiliki banyak kompetensi pribadi dan sosial, seperti penerimaan diri dan
mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan.

Gaya Kepemimpinan

 

Istilah ”gaya” secara kasar dapat diartikan sama dengan ”cara”. Jadi gaya kepemimpinan digunakan oleh pemimpin sebagai cara dalam mempengaruhi para pengikut atau bawahannya. Pengertian gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dipergunakan oleh seseorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain atau pengikutnya. Lebih lanjut Thoha menjelaskan bahwa:

”Gaya kepemimpinan adalah merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pemimpin pada saat mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau pengikut seperti yang dilihatnya dalam rangka usaha menselaraskan presepsi para anggota atau pengikut sehingga dapat bersikap dan berbuat untuk mencapai tujuan. (Miftah Thoha, 1998 :337).

Secara terbatas, terdapat empat hal mendasar yang melahirkan beberapa gaya kepemimpinan, yaitu :

  1. Keluasan wilayah para anggota dalam mengambil keputusan atau frekuensi dan intensitas penggunaan otoritas pemimpin.
  2. Intensitas orientasi pemimpin pada prestasi dan pada bawahan.
  3. Peluang bawahan terlibat mengambil keputusan bersama pemimpin.
  4. Dukungan dan arahan pemimpin kepada bawahan. (Thoha, 1998:298).

 

Dengan dasar yang pertama tersebut, dapat diperoleh sebuah kontinuum tentang perilaku gaya kepemimpinan seperti yang ada pada gambar di bawah ini :

 

Gambar di atas menunjukkan terdapat titik ekstrim dari kanan ke kiri, yaitu pemimpin menggunakan otoritas secara penuh dan anggota/ bawahan hampir tidak memperoleh kebebasan menentukan kebijakan keputusan yang diambil pemimpin, disebut dengan gaya kepemimpinan otokratis. Sebaliknya dari titik ekstrim kiri ke kanan, pemimpin hampir tidak mempergunakan otoritas dan mempersilakan para anggota atau bawahan ikut menentukan keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin, disebut dengan gaya kepemimpinan demokratis (otokratis yang bijaksana).

Sedangkan Thoha mengemukakan empat gaya dasar kepemimpinan antara lain:

  1. Gaya Instruksi

Seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak memberikan pengarahan dan sedikit dukungan. Pemimpin ini memberikan instruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan bagi pengikutnya dan secara ketat mengawasi pelaksanaan tugas mereka.

  1. Gaya Konsultasi

Pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. Pemimpin dalam gaya seperti ini mau menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil dan mau menerima pendapat dari pengikutnya. Tetapi pemimpin dalam gaya ini masih tetap harus memberikan pengawasan dan pengarahan dalam penyelesaian tugas-tugas pengikutnya.

  1. Gaya Partisipasi

Perilaku pemimpin menekankan pada banyak memberikan dukungan dan sedikit dalam pengarahan. Dalam gaya seperti ini pemimpin menyusun keputusan bersama-sama dengan para pengikutnya, dan mendukung usaha-usaha mereka dalam menyelesaikan tugas.

 

  1. Gaya Delegasi

Pemimpin memberikan sedikit dukungan dan sedikit pengarahan. Pemimpin dengan gaya seperti ini mendelegasikan keputusan-keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada pengikutnya.

Dalam hal keberhasilan suatu organisasi, baik sebagai keseluruhan maupun sebagai kelompok dalam suatu organisasi, sangat bergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu mutu kepemimpinan yang terdapat  dalam organisasi sangat menentukan/ memainkan peran yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut.

Gaya Kepemimpinan dalam penelitian ini diukur dengan indikator:

  1. Banyak memberikan pengarahan.
  2. Banyak memberikan dukungan.
  3. Melakukan pengawasan.
  4. Mau menerima pendapat orang lain.

 

Dimensi-dimensi Kesejahteraan Psikologis

Menurut Ryff (dalam Papalia, 2008) seorang individu yang memiliki
Kesejahteraan Psikologis yang positif ialah individu yang memiliki respon
positif terhadap dimensi-dimensi Kesejahteraan Psikologis. Ryff (2014)
menyebutkan bahwa Kesejahteraan Psikologis terdiri dari enam dimensi, yaitu:
a. Penerimaan Diri
Penerimaan Diri yang merupakan ciri sentral dari konsep kesehatan
mental dan juga karateristik dari orang yang teraktualisasi diri, berfungsi secara
optimal dan matang. Penerimaan diri yang baik ditandai dengan kemampuan
menerima diri apa adanya maka seseorang dimungkinkan untuk bersikap positif
terhadap diri sendiri. Sikap positif selanjutnya akan meningkatkan toleransi
seseorang akan frustasi dan berbagai kondisi yang tidak menyenangkan termasuk
keterbatasan diri tanpa merasa menyesal atau marah yang mendalam.
b. Memiliki hubungan positif dengan orang lain
Individu yang memiliki hubungan positif dengan sesamanya diharapkan
memiliki hubungan yang hangat, memuaskan dan saling percaya dengan orang
lain, peduli terhadap kesejahteraan orang lain, mampu berempati, berafeksi dan
membina kedekatan dan memahami perlunya memberi dan menerima dalam
membina hubungan dengan orang lain. Tujuan dari memiliki hubungan yang
positif adalah untuk mengembangkan sesama manusia dan diri sendiri.
b. Otonomi
Ciri utama seorang individu yang memiliki otonomi yang baik antara lain
dapat menentukan segala sesuatu seorang diri dan mandiri. Ia mampu mengambil
keputusan tanpa tekanan dan campur tangan orang lain. Selain itu orang tersebut
memiliki ketahanan dalam menghadapi tekanan sosial, dapat mengatur tingkah
laku dari dalam diri sendiri, serta dapat mengevaluasi diri standar personal.
Sebaliknya, seseorang yang kurang memiliki otonomi akan sangat
memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dan evaluasi orang lain,
berpegangan pada orang lain untuk membuat keputusan penting, serta bersikap
konformis terhadap tekanan sosial.
c. Penguasaan Lingkungan
Individu yang matang akan mampu berpatisipasi dalam aktivitas diluar
dirinya, salah satu karateristik dari kondisi kesehatan mental adalah kemampuan
individu untuk memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi
psikisnya.
Seseorang yang memiliki dimensi penguasaan lingkungan yang baik akan
memiliki keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungan. Sebaliknya
seseorang yang memiliki penguasaan lingkungan yang kurang baik akan
mengalami kesulitan dalam sehari-hari, merasa tidak mampu mengubah atau
meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya, serta kurang memiliki kontrol
terhadap lingkungan.
d. Tujuan Hidup
Seseorang yang memiliki nilai tinggi dalam dimensi tujuan hidup
memiliki rasa keterarahan dalam hidup, mampu merasakan arti dari masa lalu
dan masa kini, memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta
memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai dalam hidup. Sebaliknya,
seseorang yang kurang memiliki tujuan akan kehilangan makna hidup,
kehilangan keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta tidak melihat makna
yang terkandung untuk hidupnya dari kejadian di masa lalu.
Adanya hidup yang bermakna sebagai tujuan hidup dari pribadi yang
berfungsi sepenuhnya. Setiap hal dalam hidup seringkali adalah seseuatu yang
baru, tidak dapat diramalkan, memili makna tersendiri dan unik. Individu akan
merasa hidup lebih bermakna. Perasaan seperti itu akan membuat hidup lebih
terarah dan tidak terjerat pada pengalaman masa lampau.
e. Pertumbuhan Pribadi
Realisasi diri atau aktualisasi diri merupakan sejauh mana seseorang
merealisasikan potensinya melalui kegiatan nyata yang terus menerus.
Sedangkan orang yang tahap dimensi pertumbuhan pribadinya merasa bahwa
dirinya mengalami stagnasi, kurang merasa berkembang dari waktu ke waktu,
merasa bosan dan tidak tertarik dengan kehidupan, serta merasa tidak mampu
untuk membentuk sikap atau perilaku yang baru.

Kemampuan Kerja

 

Didalam melaksanakan tugas, kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan kerja cukup memiliki andil menentukan tentang hal apa yang dapat dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Kemampuan kerja biasanya menunjukkan potensi untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kesanggupan, ketrampilan dan pengetahuannya. Kemampuan yang tinggi pada seorang pegawai akan berdampak positif terhadap peningkatan prestasi kerjanya. Artinya semakin mampu seorang pegawai untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan akan semakin banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dan menjaga kualitas kerjanya.

Mengenai batasan pengertian dari kemampuan, penulis mengutip beberapa pendapat ahli, seperti dikemukakan oleh Victor H. Vroom sebagai berikut:

“Kemampuan biasanya menunjukkan potensi untuk melaksanakan tugas yang mana mungkin atau tidak mungkin digunakan. Ini menunjukkan pada apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang dan bukan apa ia mengerjakan pekerjaan itu”. (Vroom, 1964:198).

 

Sedangkan Purwadarminta mengemukakan sebagai berikut:

“Kemampuan adalah sebagai kesanggupan, kecakapan dan kekuatan serta kekayaan”. (Purwadarminta, 1995:109).

 

Secara lebih luas Miftah Thoha mendefinisikan kemampuan  sebagai berikut:

“Kemampuan merupakan salah satu unsur dari kematangan, berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengalaman”. (Thoha, 1998:10).

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah suatu kekuatan kekuatan mental yang menunjukkan suatu potensi, kesanggupan, kecakapan, kekuatan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kesanggupan, ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Dengan memperhatikan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa seorang pegawai didalam melaksanakan pekerjaan/ tugas diperlukan adanya kekuatan mental yang menunjukkan adanya kesanggupan, kecakapan serta keahlian yang diperoleh melalui pendidikan, latihan kerja atau jabatan, ketrampilan serta pengalaman kerja didalam menjalani kehidupannya.

Dalam suatu organisasi, kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dapat dilihat dari adanya keahlian, kecakapan dan kesanggupan dalam manajemen organisasi. Oleh karena itu Terry mengatakan bahwa kemampuan kerja pegawai ditunjukkan adanya keahlian di bidang:

  1. Konsep, meliputi kemampuan mendapatkan, menganalisa dan menginterpretasikan informasi yang dibutuhkan.
  2. Human relation, merupakan kemampuan untuk mengerti orang lain dan berinteraksi dengan mereka.
  3. Administrasi, meliputi kemampuan merencanakan mengorganisasi pekerjaan dan mengawasi hasil kerja.
  4. Teknik, meliputi kemampuan menggunakan pengetahuan alat dan teknik dalam bidang pekerjaan. (Winardi, 2001:141)

 

Keahlian seseorang pegawai merupakan perwujudan pengetahuan tentang tugas dan pengetahuan tentang tugas, ini berkaitan dengan latar belakang pendidikannya. Dengan mengetahui tingkat pengetahuan dan ketrampilannya, maka dapat diperkirakan apakah seseorang mampu atau tidak melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pengetahuan dan ketrampilan seseorang hanya diperoleh melalui pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian sebagai berikut:

“Pengetahuan dan ketrampilan seseorang akan semakin meningkat apabila pendidikannya semakin meningkat. Dalam hal mana pendidikan itu adalah usaha sadar dan sistematis yang berlangsung dari seseorang kepada orang lain”. (Siagian, 1995:57).

 

Disamping itu, pengetahuan dan ketrampilan seseorang juga dapat diperoleh melalui latihan. Oleh karena itu seorang pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan  didalam melaksanakan pekerjaan organisasi tentu bisa diperoleh melalui latihan kerja atau latihan jabatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan latihan itu sendiri menurut Sondang P. Siagian adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan kerja seseorang atau sekelompok orang (Siagian, 1995:58). Selanjutnya kemampuan pegawai juga dapat didukung oleh pengalaman kerja yang pernah mereka miliki selama mengikuti atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi tertentu.

Seorang pegawai akan lebih teliti dan berhati-hati dalam bertindak yang selalu mencerminkan pada pengalaman yang mereka miliki atau alami sebelumnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam pekerjaannya. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Sondang P. Siagian, bahwa keseluruhan pelajaran yang dapat diambil seseorang dalam moment atau apa saja yang dilalui dalam perjalanan hidupnya (Siagian, 1995:60).

Mengenai pengertian pengalaman, penulis mengutip pendapat Purwadarminta, yaitu apa saja yang pernah dialami, diketahui, dirasakan dan dikerjakan (Purwadarminta,1995:28). Jadi pengalaman kerja akan lebih memfokuskan pada yang pernah dialami, diketahui, dirasakan dan dikerjakan selama seseorang melaksanakan pekerjaan atau tindakan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa kemampuan kerja pegawai adalah suatu kekuatan mental pegawai didalam melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai dengan ketrampilan, kecakapan dan keahliannya yang diperoleh dari kebutuhannya. Tingkat kemampuan kerja pegawai didalam penelitian ini dapat dilihat dari tolak ukur:

  1. Kemampuan dalam bidang konsep.
  2. Kemampuan dalam human relation.
  3. Kemampuan dalam administrasi dan teknik.

Definisi Kesejahteraan Psikologis

Ryff (dalam Sari: 2006, hlm.13) menjabarkan bahwa Kesejahteraan
Psikologis merupakan integrasi serta teori perkembangan manusia, teori psikologi
klinis, dan juga konsepsi mengenai kesehatan mental. Ryff mengintegrasikan
beberapa macam teori psikologi yang dapat berkaitan dengan konsep aktualisasi
miliki Abraham Maslow, konsep kematangan yang diambil dari teori milik
Allport, konsep fully funcitioning milik Roger, dan konsep individu dari Jung.
Berdasarkan teori Ryff (dalam Malika: 2008, hlm. 12) definisi dari
Kesejahteraan Psikologis sendiri merupakan sebuah kondisi dimana individu
memiliki sikap positif terhadap diri sendiri maupun orang lain, dapat membuat
keputusan sendiri dan mengatur lingkungan yang sesuai dengan kebutuhanya,
memiliki tujuan hidup dan membuat hidup lebih bermakna serta berusaha dan
mengeksplorasi dirinya.Kesejahteraan Psikologis juga merupakan suatu keadaan
dimana individu mampu menerima keadaan dirinya dengan apa adanya, mampu
membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian
terhadap tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti
hidup, serta mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontinyu.
Ryff (2014) menyebutkan bahwa Kesejahteraan Psikologis terdiri dari
enam dimensi, yaitu penerimaan terhadap dirisendiri, memiliki hubungan yang
positif dengan orang lain, kemandirian atau otonomi, penguasaan terhadap
lingkungan, memiliki tujuan dan arti hidup serta pertumbuhan dan perkembangan
pribadi yang berkelanjutan

Motivasi Kerja

Motivasi merupakan hasil dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi tertentu akan berbeda dengan orang lain dalam menghadapi situasi yang sama. Bahkan seseorang akan menunjukkan dorongan tertentu dalam menghadapi situasi yang berbeda dan dalam waktu yang berlainan pula. Sehingga perlu diperhatikan bahwa tingkat motivasi, berbeda antara seseorang dengan orang lain dan dalam diri seseorang pada waktu yang berlainan.

Dalam kehidupan organisasional, yang menjadi sasaran utama pemberian motivasi oleh pimpinan (manajer) kepada bawahannya adalah peningkatan prestasi kerja dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Akan tetapi prestasi kerja tidak dapat ditingkatkan hanya melalui pemberian motivasi saja, karena merupakan pertalian antara kemampuan dan motivasi.

Adapun yang dimaksud dengan motivasi adalah: “Daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya” (Siagian; 1995:138).

Dari pengertian di atas maka jelaslah bahwa dengan memberikan motivasi yang tepat, para karyawan akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya dan diyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, kepentingan-kepentingan pribadinya akan terpelihara pula. Lebih jelasnya bahwa dorongan atau motivasi itu berupa kebutuhan yang timbul dalam diri karyawan yang harus dipenuhi dengan cara bekerja.

Setiap manusia mempunyai needs (kebutuhan, dorongan, intrinsic dan extrinsic factor) yang munculnya sangat tergantung dari kepentingan individu. Abraham H. Maslow dalam Handoko (2003:258) membuat “need hierarchy theory” untuk menjawab tentang tingkatan kebutuhan manusia.

Menurut Maslow manusia mempunyai five hierarchy of needs (lima tingkatan atau hirarki kebutuhan), yaitu:

  1. Physiological of needs (kebutuhan fisiologikal), seperti sandang, pangan dan papan.
  2. Safety needs (kebutuhan keamanan), tidak hanya dalam arti fisik, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual.
  3. Social needs (kebutuhan sosial), seperti kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, dihormati dan sebagainya.
  4. Esteem needs (kebutuhan prestise), yang umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status.
  5. Need for self actualization (kebutuhan aktualisasi diri), dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.

 

Kebutuhan-kebutuhan yang pertama dan kedua diklasifikasikan sebagai kebutuhan primer, sedangkan kebutuhan-kebutuhan ketiga, keempat dan kelima diklasifikasikan sebagai kebutuhan sekunder. Dengan semakin banyaknya organisasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan semakin mendalamnya pemahaman tentang pentingnya unsur manusia dalam kehidupan organisasional, teori klasik Maslow semakin disempurnakan dan bahkan mengalami koreksi. Hal ini karena berdasarkan pengalaman, menunjukkan bahwa usaha pemuasan berbagai kebutuhan manusia berlangsung secara simultan. Artinya sambil memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik, seseorang dalam waktu yang bersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa dihargai, memerlukan teman serta ingin berkembang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih tepat apabila berbagai kebutuhan manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bukan sebagai hierarki. Dalam hubungan ini, maka:

  1. Kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbul lagi di waktu yang akan datang.
  2. Pemuasan berbagai kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan fisik, bisa bergeser dari pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan kualitatif dalam pemuasannya.
  3. Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai “titik jenuh”, dalam arti tibanya suatu kondisi dalam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan itu.

 

Ilmuwan lain yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi para karyawan adalah Herzberg. Herzberg dalam Handoko (2003:259) mengembangkan teori “Model dua faktor” dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor higine atau pemeliharaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor motivasional adalah pendorong berprestasi yang bersifat intrinsik atau hakiki, yang artinya bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan faktor higine atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang bersifat ekstrinsik, yang artinya bersumber dari luar diri seseorang, misalnya dari organisasi, tetapi turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan kekaryaannya.

Menunut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain adalah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan tumbuh, kemampuan dalam karier dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor higine atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan karyawan dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijaksanaan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja dan sistem imbalan yang berlaku. Yang perlu dipahami dalam penerapan teori Herzberg adalah memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan kekaryaan seseorang, apakah yang bersifat intrinsik atau yang bersifat ekstrinsik.

Mc Clelland menyatakan bahwa setiap orang (individu) mempunyai tiga kebutuhan pokok yang mendorong tingkah lakunya, yaitu (Mc Clelland; 1971:104):

  1. Need for Achievement
  2. Need for Affiliation
  3. Need for Power

Ad 1) Need for Achievement

Adalah kebutuhan untuk mencapai sukses (keberhasilan) dalam hidupnya, termasuk dalam pekerjaannya. Dalam kehidupan organisasional, kebutuhan untuk mencapai sukses ini tercermin dari adanya dorongan untuk meraih prestasi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Individu yang tingkah lakunya didorong oleh kebutuhan berprestasi yang tinggi akan nampak sebagai berikut:

  1. Berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara baru dan kreatif.
  2. Mencari feed back (umpan balik) tentang perbuatannya.
  3. Memilih resiko yang moderat (sedang) dalam perbuatannya. Ini berarti masih ada peluang untuk berprestasi lebih tinggi.
  4. Mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatannya.

 

Ad 2) Need for Affiliation

Adalah kebutuhan akan situasi persahabatan dan kehangatan dalam interaksi dengan orang lain dalam organisasi, baik orang lain itu merupakan teman sekerja, bawahan maupun atasannya. Kebutuhan akan afiliasi biasanya diusahakan agar terpenuhi melalui kerja sama.

Individu yang tingkah lakunya didorong oleh kebutuhan untuk bersahabat yang tinggi akan nampak sebagai berikut:

  1. Lebih memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaannya, daripada segi tugas-tugas yang ada pada pekerjaannya.
  2. Melakukan pekerjaannya lebih efektif apabila bekerja sama dengan orang lain dengan suasana yang lebih kooperatif.
  3. Mencari persetujuan atau kesepakatan dengan orang lain.
  4. Lebih suka dengan orang lain daripada sendirian.

 

Ad 3) Need for Power

Adalah kebutuhan untuk menguasai dan mempengaruhi orang lain. Kebutuhan ini menyebabkan orang yang bersangkutan tidak atau kurang memperhatikan perasaan orang lain. Individu yang tingkah lakunya didorong oleh kebutuhan untuk berkuasa yang tinggi akan nampak sebagai berikut:

  1. Berusaha menolong orang lain walaupun tidak diminta.
  2. Sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan organisasi dimana ia berada.
  3. Mengumpulkan barang-barang atau menjadi anggota suatu perkumpulan yang dapat mencerminkan prestise.
  4. Sangat peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dan kelompok atau pribadi.

 

Penelitian untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kerja yang dilakukan oleh para peneliti menumbuhkan hasil yang bervariasi. Tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh karakteristik pekerja, karakteristik pekerjaan dan karakteristik lingkungan kerja.

Dalam penelitian ini, Motivasi kerja diukur dari:

  1. Physiological of needs (kebutuhan fisiologikal), seperti sandang, pangan dan papan.
  2. Safety needs (kebutuhan keamanan), tidak hanya dalam arti fisik, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual.
  3. Social needs (kebutuhan sosial), seperti kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, dihormati dan sebagainya.
  4. Esteem needs (kebutuhan prestise), tercermin dalam berbagai simbol-simbol status.
  5. Need for self actualization (kebutuhan aktualisasi diri), dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.

 

Pertumbuhan pribadi (Personal growth)

Dimensi ini menjelaskan mengenai kemampuan individu untuk
mengembangkan potensi dalam dirinya. Pertumbuhan pribadi yang baik
ditandai dengan perasaan mampu dalam melalui tahap-tahap
perkembangan, terbuka terhadap pengalaman baru, menyadari potensi
yang ada dalma dirinya, melakukan perbaikan dalam hidupnya setiap
waktu. Sebaliknya, seseorang yang kurang baik dalam dimensi ini akan
menampilkan ketidakmampuan untuk mengembangkan sikap dan
bertingkah laku baru, mempunyai perasaan bahwa ia adalah pribadi yang
stagnan dan tidak tertarik dengan kehidupan yang dijalaninya. Berdasarkan
pada dimensi-dimensi yang ada dalam kesejahteraan psikologis dapat
disimpulkan bahwa dimensi kesejahteraan psikologis meliputi kemampuan
individu dalam menerima diri apa adanya, mampu mengembangkan
potensi dalam dirinya, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain,
memilki kemandirian, memiliki tujuan dalam hidup, dan mampu mengusai
lingkungannya

Tujuan Hidup (Purpose of life)

Kesehatan mental didefinisikan mencakup kepercayaan-kepercayaan
yang memberikan individu suatu perasaan bahwa hidup ini memiliki
tujuan dan makna.Individu yang berfungsi secara positif memiliki tujuan,
misi danarah yang membuatnya merasa hidup ini memiliki makna.
Dimensi ini menjelaskan mengenai kemampuan individu untuk mencapai
tujuan dalam hidup. Seseorang yang mempunyai arah dalam hidup akan
mempunyai perasaan bahwa kehidupan saat ini dan masa lalu mempunyai
makna, memegang kepercayaan yang memberikan tujuan hidup dan
mempunyai target yang ingin dicapai dalam kehidupan. Sebaliknya,
seseorang yang kurang baik, dalam dimensi ini akan memiliki perasaan
bahwa tidak ada tujuan yang ingin dicapai dalam hidup, tidak melihat
adanya manfaat dari masa lalu kehidupannya dan tidak mempunyai
kepercayaan yang membuat hidup lebih bermakna.

Kinerja Pegawai

Ada beberapa definisi atau batasan mengenai kinerja atau job performance, sebagaimana dikutip oleh As’ad dalam bukunya “Psikologi Industri” (1998:47), menurut Maier Job Performance adalah kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan”. Lebih tegas lagi menurut Lawler dan Porter (1967:138), “Job Performance adalah successfull role achievement yang diperoleh seseorang dari perbuatannya”. Dari batasan-batasan tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Job Performance adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Menurut Nasucha (2004:37), kinerja adalah tingkat pencapaian hasil dari suatu organisasi setelah melakukan reformasi administrasi yang diukur berdasarkan dimensi produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Sedang menurut Roger Belows dalam Achmad (2002:12) berpendapat bahwa kinerja adalah:

“A periodical evaluation on the value of an individual employee for his/ her organization conducted by his/ her superior or by someone in a position to evaluate his/ her performance”.

 

(Suatu penilaian periodik atas nilai seorang individu karyawan bagi organisasinya, dilakukan oleh atasannya atau seorang yang berada dalam posisi untuk mengamati/ menilai prestasi kerjanya).

 

Dari berbagai pendapat di atas, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi yang diajukan oleh pakar tersebut di atas memberikan penekanan yang berbeda dan berbasis pada pendekatan yang berbeda. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa apa yang selama ini dikenal sebagai kinerja, menurut mereka mengarah kepada prestasi kerja. Jadi kinerja adalah hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu selama kurun waktu tertentu. Definisi yang lebih lengkap menurut Bemadin dan Russel dalam Achmad (2002:7) tentang kinerja adalah hasil suatu pekerjaan suatu kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu.

Dalam pengertian tersebut ada tiga aspek yang perlu dipahami setiap pimpinan suatu unit kerja yaitu :

  1. Kejelasan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
  2. Kejelasan hasil yang diharapkan dari suatu pekerjaan atau fungsi.
  3. Waktu yang diperlukan suatu pekerjaan agar hasil yang diterapkan dapat terwujud.

 

Kinerja dapat berupa produk akhir (barang dan jasa) dan atau berbentuk perilaku, kecakapan, pelayanan, kompetisi, sarana dan  keterampilan spesifik yang dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, maka penulis berpendapat bahwa pada hakekatnya pengertian kinerja aparat adalah tingkat hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan untuk pekerjaan itu.

Tingkat keberhasilan seseorang didalam melaksanakan tugas pekerjaannya dinamakan level of performance (Vroom; 1964:96). Orang yang level of performance-nya tinggi dikatakan orang yang produktif, sedangkan orang yang level of performance-nya tidak mencapai standar disebut tidak produktif atau ber-performance rendah. Kinerja seseorang berbeda-beda karena situasi yang berbeda dan kinerja antara seseorang dengan orang lain juga bisa berbeda, disebabkan perbedaan karakteristik dan masing-masing individu (Maier; 1965:216). Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja (performance) seseorang dipengaruhi oleh dua hal, faktor-faktor individu dan faktor-faktor situasi.

Penilaian kinerja atau performance appraisal sangat penting bagi organisasi untuk menilai prestasi kerja karyawannya. Pentingnya penilaian kinerja karyawan paling tidak ada dua kepentingan, yaitu untuk kepentingan karyawan yang bersangkutan dan untuk kepentingan organisasi.

Bagi karyawan, penilaian ini memberikan umpan balik tentang pelaksanaan kerja mereka, misalnya tentang kemampuan, kekurangan, potensinya dan sebagainya yang pada gilirannya bermanfaat untuk perbaikan kinerja, penyesuaian kompensasi, pengembangan karirnya dan sebagainya. Sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian kinerja dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk pengembangan keputusan tentang berbagai hal, seperti kebutuhan program pendidikan dan latihan, rekruitmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, sistem imbalan dan sebagainya.

Penilaian kinerja terdiri dari tiga langkah, yaitu mendefinisikan pekerjaan, menilai kinerja dan memberikan umpan balik. Mendefinisikan pekerjaan berarti memastikan bahwa pimpinan organisasi dan karyawan sepakat tentang tugas-tugasnya dan standar jabatan. Menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual karyawan dengan standar yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang dinilai, dapat berbeda antara satu jenis pekerjaan dengan jenis pekerjaan lainnya. Hal ini tergantung pada segi pekerjaan apa yang dipandang kritikal dalam mengukur keberhasilan seseorang dalam menunaikan kewajibannya, seperti kesetiaan, prakarsa, kerajinan, ketekunan, sikap kerja sama, kepemimpinan, kejujuran, ketelitian, kecermatan dan kerapihan.

Dikemukakan oleh Hersey (1995:71) bahwa performance adalah hasil interaksi antara motivasi dan ability (kemampuan dasar). Menurut Simamora (1997:328) penilaian kinerja adalah proses pengukuran kinerja karyawan, yang pada umumnya mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif atau pelaksanaan pekerjaan. Ditambahkan pula bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja, yaitu: (1). Karakteristik situasi, (2) deskripsi pekerjaan, (3) spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja (4) tujuan penilaian kinerja (4) sikap karyawan terhadap evaluasi.

Secara operasional, kinerja karyawan dapat dipantau dari catatan lembaga (Miller; 1978:250), yakni catatan tentang efisiensi dan produktivitas kerja dan perkembangan dampak pengiring dapat disimpulkan dari prestasi karyawan terhadap karakteristik pekerjaan. Dessler (1997:108) menyebutkan beberapa faktor yaitu:

  1. Mutu – kecermatan, ketuntasan dan dapat menerima pekerjaan yang dijalankan.
  2. Produktivitas – mutu dan efisiensi dari kerja yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu.
  3. Pengetahuan jabatan – ketrampilan dan informasi praktis atau teknis yang digunakan pada jabatan.
  4. Kehandalan – sejauh mana seseorang karyawan dapat menjalankan tugas yang diberikan.
  5. Ketersediaan – sejauh mana seseorang karyawan tepat pada waktunya meninjau periode istirahat yang ditetapkan dan catatan kehadiran keseluruhan.
  6. Ketidaktergantungan – sejauh mana kerja dijalankan, dengan sedikit atau tanpa supervisi.

 

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, unsur-unsur yang dinilai adalah:

  1. Kesetiaan
  2. Prestasi kerja
  3. Tanggung jawab
  4. Ketaatan
  5. Kejujuran
  6. Kerjasama
  7. Prakarsa
  8. Kepemimpinan

 

Kinerja Pegawai dalam penelitian ini dilihat dengan indikator sebagai berikut:

  1. Prestasi kerja
  2. Tanggung jawab
  3. Ketaatan
  4. Kejujuran
  5. Kerjasama
  6. Prakarsa

Ciri-ciri Kemandirian

Menurut Gilmore (2014) merumuskan cirri kemandirian yang
meliputi:
1) Ada rasa tanggung jawab
2) Memiliki pertimbangan dalam menilai problem yang dihadapi
secara intelegen
3) Adanya perasaan aman bila memiliki pendapat yang berbeda
dengan orang lain
4) Adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ide yang berguna bagi
orang lain

Kemandirian (Autonomy)

Pengertian kemandirian menurut Masrun (2014:8) kemandirian
adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas,
melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri
tanpa bantuan dari orang lain, maupun berpikir dan bertindak
original/kreatif, dan penuh inisiatif, maupun mempengaruhi lingkungan,
mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.
Pengertian mandiri berarti mampu berindak sesuai keadaan tanpa
meminta atau tergantung pada orang lain. Mandiri adalah dimana
seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang
terlihat dalam tindakan/perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu
(barang/jasa) demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya
(Antonius,2013:145).
Kemandirian secara psikologis dan mentalis yaitu keadaan seseorang
yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu
tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin
dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama
tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi
negative dan kerugian yang akan dialaminya (Hasan Basri,2014:53).
Menurut Brawer dalam Chabib Toha (2014:121) kemandirian adalah
suatu perasaan otonomi, sehingga pengertian perilaku mandiri adalah suatu
kepercayaan diri sendiri, dan perasaan otonomi diartikan sebagai perilaku
yang terdapat dalam diri seseorang yang timbul karena kekuatan dan
dorongan dari dalam diri seseorang yang timbul dari dalam tidak karena
terpengaruh oleh orang lain.
Menurut Kartini Kartono (2015:21) kemandirian seseorang terlihat
pada waktu orang tersebut menghadapi masalah, bila masalah itu dapat
diselesaikan sendiri tanpa meminta bantuan dari orang tua dan akan
bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui
berbagai pertimbangan maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut
mampu mandiri.

Hubungan Positif Dengan Orang Lain (Possitive relations with others)

Berfikir positif adalah kemampuan berpikir seseorang untuk menilai
pengalaman-pengalaman dalam hidupnya sebagai bahan yang berharga
untuk pengalaman selanjutnya dan menganggap semua itu sebagi proses
hidup yang harus di terima. Peale menyatakan bahwa individu yang
berpikir positif akan mendapatkan hasil yang positif dan individu yang
berpikir negative akan mendapatkan hasil yang negative (Peale, 2013)

  Jenis Koperasi

 

Saat ini terdapat beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia, Revrisond Baswir (2010: 76) menggolongkan koperasi menjadi beberapa kelompok besar berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut.

 

1)      Berdasarkan Bidang Usahanya

 

  1. a) Koperasi Konsumsi, merupakan koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis barang konsumsi yang disediakan sangat beraneka ragam tergantung dari ragam anggotanya dan daerah tempat kerja koperasi berada.
  2. b) Koperasi Produksi, merupakan koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya melalui suatu perusahaan yang mereka kelola dan miliki, guna menghasilkan barang-barang tertentu.
  3. c) Koperasi Pemasaran, merupakan koperasi yang dibentuk untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuan utama dari koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata-niaga dan mengurangi sekecil mungkin peran pedagang perantara dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan.
  4. d) Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam, merupakan koperasi yang bergerak dibidang pemupukan simpanan dari anggotanya kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan bantuan modal. Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk mendidik para anggota koperasi agar bersikap hemat, gemar menabung dan untuk membebaskan anggotanya dari jeratan rentenir. Koperasi simpan pinjam hadir untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat dalam hal finansial atau keuangan dalam bentuk simpan pinjam.

 

2) Berdasarkan Jenis Komoditi

  1. a) Koperasi Ekstraktif, merupakan koperasi yang melakukan usahanya  dibidang pemanfaatan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.
  2. b) Koperasi Pertanian dan Peternakan. Koperasi pertanian merupakan koperasi yang menjalankan usahanya sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Sedangkan koperasi peternakan merupakan koperasi yang menjalankan usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
  3. c) Koperasi Industri dan Kerajinan, merupakan koperasi yang menjalankan usahanya dibidang industri atau kerajinan tertentu.
  4. d) Koperasi Jasa-Jasa, merupakan koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa.

3) Berdasarkan Jenis Anggota

  1. a) Koperasi Karyawan (Kopkar)
  2. b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
  3. c) Koperasi Angkatan Darat (Kopad)
  4. d) Koperasi Mahasiswa (Kopma)
  5. e) Koperasi Pedagang Pasar (Koppas), dan sebagainya.

 

 

 

 

 

4) Berdasarkan daerah Kerja

a). Koperasi Primer, merupakan koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 20 orang atau lebih, dan biasanya didirikan dalam lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu.

  1. b) Koperasi Sekunder/Pusat Koperasi, merupakan koperasi yang  beranggotakan minimal 3 koperasi primer, yang biasanya didirikan sebagai pemusatan koperasi primer dalam wilayah tertentu.
  2. c) Koperasi Tersier atau Induk Koperasi, merupakan koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder yang berkedudukan di ibu kota Negara. Selanjutnya dalam pasal 83 UU No 17 tahun 2012, disebutkan jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

o   Koperasi Konsumen;

o   Koperasi Produsen;

o   Koperasi Jasa;

o   Koperasi Simpan Pinjam

Dalam kriteria jenis koperasi tersebut koperasi buana jasa termasuk jenis koperasi simpan pinjam syaratnya yaitu memberikan  jaminan barang untuk pengajuan pinjaman serta melayani transaksi Tunai maupun non Tunai Anggota

 

 

 

 

 

 

  Jenis Koperasi

 

Saat ini terdapat beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia, Revrisond Baswir (2010: 76) menggolongkan koperasi menjadi beberapa kelompok besar berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut.

 

1)      Berdasarkan Bidang Usahanya

 

  1. a) Koperasi Konsumsi, merupakan koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis barang konsumsi yang disediakan sangat beraneka ragam tergantung dari ragam anggotanya dan daerah tempat kerja koperasi berada.
  2. b) Koperasi Produksi, merupakan koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya melalui suatu perusahaan yang mereka kelola dan miliki, guna menghasilkan barang-barang tertentu.
  3. c) Koperasi Pemasaran, merupakan koperasi yang dibentuk untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuan utama dari koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata-niaga dan mengurangi sekecil mungkin peran pedagang perantara dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan.
  4. d) Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam, merupakan koperasi yang bergerak dibidang pemupukan simpanan dari anggotanya kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan bantuan modal. Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk mendidik para anggota koperasi agar bersikap hemat, gemar menabung dan untuk membebaskan anggotanya dari jeratan rentenir. Koperasi simpan pinjam hadir untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat dalam hal finansial atau keuangan dalam bentuk simpan pinjam.

 

2) Berdasarkan Jenis Komoditi

  1. a) Koperasi Ekstraktif, merupakan koperasi yang melakukan usahanya  dibidang pemanfaatan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.
  2. b) Koperasi Pertanian dan Peternakan. Koperasi pertanian merupakan koperasi yang menjalankan usahanya sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Sedangkan koperasi peternakan merupakan koperasi yang menjalankan usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
  3. c) Koperasi Industri dan Kerajinan, merupakan koperasi yang menjalankan usahanya dibidang industri atau kerajinan tertentu.
  4. d) Koperasi Jasa-Jasa, merupakan koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa.

3) Berdasarkan Jenis Anggota

  1. a) Koperasi Karyawan (Kopkar)
  2. b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
  3. c) Koperasi Angkatan Darat (Kopad)
  4. d) Koperasi Mahasiswa (Kopma)
  5. e) Koperasi Pedagang Pasar (Koppas), dan sebagainya.

 

 

 

 

 

4) Berdasarkan daerah Kerja

a). Koperasi Primer, merupakan koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 20 orang atau lebih, dan biasanya didirikan dalam lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu.

  1. b) Koperasi Sekunder/Pusat Koperasi, merupakan koperasi yang  beranggotakan minimal 3 koperasi primer, yang biasanya didirikan sebagai pemusatan koperasi primer dalam wilayah tertentu.
  2. c) Koperasi Tersier atau Induk Koperasi, merupakan koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder yang berkedudukan di ibu kota Negara. Selanjutnya dalam pasal 83 UU No 17 tahun 2012, disebutkan jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

o   Koperasi Konsumen;

o   Koperasi Produsen;

o   Koperasi Jasa;

o   Koperasi Simpan Pinjam

Dalam kriteria jenis koperasi tersebut koperasi buana jasa termasuk jenis koperasi simpan pinjam syaratnya yaitu memberikan  jaminan barang untuk pengajuan pinjaman serta melayani transaksi Tunai maupun non Tunai Anggota

 

 

 

 

 

 

Fungsi dan Peran Koperasi

 

Revrisond Baswir (2010: 68) menyatakan bahwa koperasi mempunyai dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu :

1) Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi Fungsi dan peran koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus antara lain sebagai berikut:

  1. a) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan
  2. b) Mengembangkan metode pembagian SHU secara adil Memerangi monopoli
  3. d) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah
  4. e) Meningkatkan penghasilan anggota koperasi f) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan

2) Fungsi Koperasi dalam Bidang Sosial

  1. a) Mendidik anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama
  2. b) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan.
  3. c) Mendorong terwujudnya suatu tatanan nasional yang bersifat demokratis.
  4. d) Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram.

 

 

 

 

 

 

Tujuan Koperasi

 

Tujuan Koperasi dapat ditemukan dalam pasal 4 UU No. 17/2012, yang berbunyi: “ Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.” Dalam tujuan koperasi tersebut dikatakan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota menjadi prioritas utama koperasi dibandingkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Prinsip Koperasi

 

Menurut Arifin Sitio, dkk. (2001: 16), prinsip koperasi merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Prinsip-prinsip dasar koperasi sendiri telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungannya. Pertama kali prinsip koperasi diterapkan adalah prinsip koperasi Rochdale pada tahun 1944 di Inggris yang meliputi :

1)      Pengawasan yang dilakukan secara demokratis;

2)      Keanggotaan yang bersifat terbuka;

3)      Bunga atas modal yang dibatasi;

4)      Pembagian SHU yang sebanding dengan jasa masing-masing anggota;

5)      Penjualan dengan tunai;

6)      Barang yang dijual harus asli;

7)      Penyelenggaraan pendidikan bagi anggota dan

8)      Bebas dari politik dan agama

. Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2012 pasal 6, Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

1)             Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

2)             Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;

3)             Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

4)             Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;

5)             Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;

6)              Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

7)             Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi akan mampu mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Pengertian Koperasi

 

Menurut ILO (International Labour Organization) pengertian koperasi adalah : Cooperative defined as an asociation of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and trough the formation of a democratically controlled bussiness organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking. (Arifin Sitio, dkk. 2001: 16) 

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2012 pasal 1, pengertian koperasi yaitu : Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum koperasi, yang dalam menjalankan usahanya dilakukan dengan adanya kerjasama para anggotanya. Usaha yang dijalankan harus sesuai dengan nilai dan prinsip yang ada pada koperasi.

   Manfaat Penilaian Kinerja

 

Menurut Loeke (dalam Sule, 2002: 211), kepuasan atau ketidakpuasan karyawan tergantung pada perbedaan antara apa yang diharapkan. Apabila yang didapat karyawan lebih rendah daripada yang diharapkan akan menyebabkan karyawan tidak puas. Begitu juga sebaliknya, apabila yang didapat karyawan lebih tinggi dari pada yang diharapkan, secara otomatis akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan.Disamping itu ada beberapa hal yang mesti dijadikan pondasi bagi setiap manajemen untuk bisa menciptakan kinerja yang maksimal diantaranya :

  1. Pihak manajemen harus mengetahui betul bagaimana teknik pengerjaan
  2. .Pihak manajemen harus mngetahui betul bagaimana kendala-kendala yang dihadapi
  3. .Pihak manajen harus turun langsung kelapangan,tujuannya agar menciptakan hubungan baik antar manajemean dengan karyawan
  4. .Pihak manajemen harus bisa memahami bagaimana tingkat kesulitan dari setiap proses
  5. .Pihak manajemen harus bisa menemukan teknik agar produktivitas bisa berjalan dengan baik

Kondisi yang mendukung proses penerimaan diri

Hurlock (1974) menjelaskan beberapa kondisi yang mendukung
seseorang untuk dapat menerima dirinya sendiri, antara lain :
1) Pemaham Diri (Self-understanding)
Adalah persepsi tentang diri nya sendiri yang dibuat secara jujur,
tidak berpura-pura dan bersifat realistis.Pemahaman diri bukan
hanya terpaku pada mengenal atau mengakaui fakta tetapi juga
merasakan pentingnya fakta-fakta.
2) Harapan yang realistis (realistic expectations)
Harapan yang realistis muncul jika individu menentukan sendiri
harapan yang di sesuaikan dengan pemahaman mengenai
kemampuan dirinya, bukan harapan yang ditentukan orang lain. Hal
tersebut dikatan realistis jika individu memahami segala kelebihan
dsn kekurangan dirinya dalam mencapai harapan dan tujuan.
3) Tidak adanya hambatan lingkungan (absence of environmental
obstacle)
Ketidak mampuan meraih harapan realistis mungkin disebabkan
oleh adanya berbagai hambatan dari lingkungan. Bila lingkungan
sekitar tidak memberikan kesempatan atau bahkan menghambat
individu untuk dapat mengekspresikan dirinya, maka penerimaan
diri akan sulit dicapai. Namun jika lingkungan dan significant
others turut member dukungan, maka kondisi ini dapat
mempermudah penerimaan diri seorang individu.
4) Sikap social yang menyenangkan (favorable social attitudes)
Tiga kondisi untama yang menghasilkan evaluasi positif terhadap
diri seseorang antara lain, tidak adanya prasangka terhadap
seseorang, adanya penghargaan terhadap kemampuan-kemampuan
social, dan kesediaan individu mengikuti tradisi suatu kelompok
social. Individu yang memiliki hal tersebut diharpkan mampu
menerima dirinya.
5) Tidak adanya stress emosional (absence of severe emotional stress)
Ketiadaan gangguan stress yang berat akan membuat individu dapat
bekerja sebaik mungkin, merasa bahagia, rileks, dan tidak bersikap
negative terhadap dirinya.kondisi positif ini diharapkan membuat
individu mampu melakukan evaluasi diri sehingga penerimaan diri
yang memuaskan dapat tercapai.
6) Konsep diri yang stabil (stable self-concept)
Individu dianggap memiliki monsep diri yang stabil, jika dalam
setiap waktu ia mampu melihat kondisinya dalam keadaan yang
sama. Jika seseorang ingin mengembangkan kebiasaan penerimaan
diri, ia harus melihat dirinya sendiri dalam suatu cara yang
menyenangkan untuk menguatkan konsep dirinya, sehingga sikap
penerimaan diri itu akan menjadi suatu kebiasaan.

Tahap penerimaan diri

Menurut Kubler-Ross (2013), sikap penerimaan diri terjadi bila
seseorang mampu menghadapi kenyataan dari pada hanya menyerah
pada pengunduran diri atau tidak ada harapan. Menurutnya, sebelum
mencapai pada tahap acceptance individu akan melalui beberapa
tahapan, diantaranya adalah :
1) Tahap Denial
Tahap ini berupa penyangkalan atas peristiwa yang tidak
menyenangkan ataupun kekurangan yang dimiliki.
2) Tahap Anger
Tahap ini ditandai dengan reaksi emosi atau marah atas kenyataan
yang dialaminya.
3) Tahap Bergaining
Pada tahap ini individu mengalihkan kemarahan dengan lebih baik.
Penawaran untuk mendapatkan sesuatu yang lebih sering kali
berbentuk kesepakatan dengan tuhan
4) Tahap Depression
Tahap ini muncul dalam bentuk putus asa dan kehilangan harapan.
5) Tahap Acceptance
Pada tahap ini individu telah mencapai pada titik pasrah dan
mencoba untuk menerima kenyataan buruk yang terjadi.

Faktor –faktor yang mempengaruhi Kinerja

 

Menurut Timple dalam Mangkunegara (2005:15) ,factor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Faktor eksternal yaitu faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pemimpin, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Grifin dalam Sule dan Saefullah (2005:235) Kinerja terbaik ditentukan oleh 3 faktor, yaitu:

  1. Kemampuan

Kemampuan yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaan. Kemampuan SDM berkaitan dengan latar belakangnya seperti pendidikan serta kemampuan softskill lainnya.

  1. Motivasi

Motivasi yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Dalam suatu organisasi ataupun instansi motivasi sangat dibutuhkan dalam mempengaruhi kinerja dari karyawan/pegawai. Motivasi berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai dalam melakukan sebuah pekerjaan.

  1. Lingkungan pekerjaan

Lingkungan pekerjaan yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut. Dalam indikator ini, diharapkan mampu diterima oleh lingkungan sekitar, terkhusus masyarakat.

Menurut Ruky ( 2006 : 8 ) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu :

1      Memotivasi pegawai atau karyawan, dalam hal memotivasi pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua agar bersemangat dalam mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Dengan adanya motivasi para pegawai mempunyai dorongan bekerja dengan erat karena adanya perhatian yang baik terhadap kebutuhan dan keinginan mereka yang mana dalam suatu organisasi tergantung pada tinggi rendahnya taraf perealisasian dari tujuan perseorangan dalam melakukan kesiapan. 28

2      Sarana dan prasarana, lingkungan kerja dari para pegawai pengaruh yang sangat besar terhadap operasional organisasi, dengan demikian suatu yang ada disekitar para pegawai dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya kebersihan, keamanan dan kesalahan kerja merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh suatu organisasi.

3      Kemampuan SDM, kemampuan SDM yang tinggi dapat mendorong kinerja yang diinginkan.

4      Kuantitasn bahan baku dan bahan pembantu, prosedur pengadaan bahan baku juga akan berpengaruh terhadap tingkat efesiensi dan produktivitas. Gejala itu terlihat apabila terdapat hambatan dalam melakukan pekerjaan.

5      Proses kerja atau Metode kerja, dimaksudkan proses kerja atau metode kerja adalah cara kerja sebuah tim akan melakukan penelitian terhadap kerja yang digunakan dan proses yang dijalankan. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ini sangatlah penting, karena hal tersebut kemudian dapat membuat personalia mampu memilih faktor-faktor peningkatan produktivitas kinerja yang sesuai dengan situasi tertentu

Ciri-ciri penerimaan diri

Menurut Sari & Nuryanto (2014) cirri-ciri penerimaan diri adalah :
1) Memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya dalam menjalani
kehidupan.
2) Meganggap dirinya berharga sebagai seorang manusia yang
sederajat dengan individual lain.
3) Tidak ada anggapan aneh/abnormal terhadap diri sendiri.
4) Menyadari dan tidak merasa malu akan keadaan dirinya.
5) Bertanggung jawab atas segala perbuatannya.
6) Menerima pujian atau celaan atas dirinya secara objektif.

Pengertian Penerimaan diri (Self acceptance)

Menurut Ryff 1996 (Wibowo 2013) penerimaan diri adalah
keadaan dimana seorang individu memiliki penilaian positif terhadap
dirinya, menerima serta mengakui segala kelebihan maupun segala
keterbatasan yang ada dalam dirinya tanpa merasa malu atau merasa
bersalah terhadap hidupnya.Penerimaan diri merujuk pada kepuasaan
hidup dan kebahagiaan seseorang yang sangat penting bagi kesehatan
mental yang baik.Seseorang yang mampu menerima diri memahami
betul kelebihan dan kelemahan dalam dirinya (Shepard, 1979, dalam
Cristanty & Whardhana, 2013).
Menurut Ananwong dkk (2013) mengatakan bahwa “Selfacceptance is the self-consciousness of oneself by individual through
the process of understanding their own life with reasonable reality,
perceiving the pros and cons, and accepting the limitations and errors
of their own judgment”. Penerimaan diri adalah kesadaran individu
mengenai pemahaman hidupnya dalam menghadapi pro dan kontra
serta menerima keterbatasannya.
Hurlock (1974) mendefinisikan self acceptance sebagai “the degree
to which an individual having considered his personal characteristics,
is able and willing to live with them” yaitu derajat dimana seseorang
telah mempertimbangkan karakteristik personalnya, merasa mampu
serta bersedia hidup dengan karakteristiknya tersebut.
Sedangkan Aderson dalam Sugiarti, (2013) menyatakan bahwa
penerimaan diri berarti kita telah berhasil menerima kelebihan dan
kekurangan diri apa adanya. Menerima diri berarti kita telah
menemukan karakter diri dan dasar yang membentuk kerendahan hati
dan intergritas.
Menurut Kubler-Ross (2015) penerimaan (acceptance) terjdi bila
seseorang mampu menghadapi kenyataan dari pada hanya menyerah
pada tidak adanya harapan.

Dimensi-dimensi kesejahteraan Psikologis (Psikological Well-Being)

Ryff (1989) mengembangkan pendekatan multidimensial untuk mengukur
psychological well-being. Pendekatan multidimensial tersebut berdasarkan pada
tinjauan berbagai sudut pandang berbagai ahli psikologi yang tertarik dengan
pertumbuhan dan perkembangan penuh potensi individual seperti teori aktualisasi
diri Abraham Maslow (1968), fully functioning personCarl Rogers (1961),
matureperson Gordon Allport (1961), dan Individuation Carl Jung (1933) (dalam
Ryff, Keyes dan Shmothkin, 2002).
Ryff (1989) telah menyusun pendekatan multidimensional untuk
menjelaskan mengenai psychological well-being. Dimensi-dimensi tersebut antara
lain kepemilikan akan rasa penghargaan terhadap dirisendiri, kemandirian,
memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, memiliki tujuan hidup dan
pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan.

Kesejahteraan Psikologis (Psychological Well-Being)

Dalam bahasa indonesia, well being berarti sejahtera. Dalam kamus besar
bahasa indonesia, sejahtera berarti aman, sentosa, makmur dan selamat.
Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, dan kesenangan hidup
(Depdikbud, 1996)
Menurut kementerian koordinator kesejahteraan rakyat, sejahtera berarti
suatu kondisi masyarakat yang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu
sandang, pangan, papan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.
Konsep Well-being pertama disusun oleh Bradburn (1969). Bradburn
membedakan efek positif dan negatif serta mendefinisikan happiness, yang lebih
menekankan pada dimensi perasaan dari positiv functioning (Andrew &
McKennel,1980; Amdrews 7 Whitey, 1976; Bryant dan Veroff, 1982; Campbell,
Converse 7 Rodgers, 1976).
Ryff (Dwipayama, 2013) berpendapat bahwa psychological well being
adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki kemampuan menerima diri sendiri
maupun kehidupannya di masa lalu (self-acceptance), pengembangan atau
pertumbahan diri (personal growth), keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan
memiliki tujuan (Purpose in life), memiliki kualitas hubungan positif dengan
orang lain (positive relationship with others), dan kemampuan untuk menetukan
tindakan sendiri (autonomy).
Sedangkan menurut padangan Werdyanigrum (2013), Pschological wellbeing adalah konsep kesejahteraan psikologis individu yang mampu menerima
dari apa adanya, tidak terdapat gejala-gejala depresi, dan selalu memiliki tujuan
hidup yang di pengaruhi oleh fungsi psikologi positif berupa aktualisasi diri dan
penguasaan lingkungan sosial

Faktor-Faktor Mempengaruhi Kesejahteraan Psikologis

Menurut Ryff (1989) faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan psikologis
adalah:
1. Faktor demografis yang memengaruhi kesejahteraan psikologis yaitu usia, jenis
kelamin, status sosial ekonomi, dan budaya.
2. Dukungan sosial sendiri diartikan sebagai rasa nyaman, perhatian, penghargaan,
atau pertolongan yang dipersepsikan oleh seorang individu yang didapat berbagai
sumber, diantaranya pasangan, rekan kerja, teman, dokter, maupun organisasi
sosial.
3. Evaluasi terhadap pengalaman hidup, mencakup berbagai bidang kehidupan dalam
berbagai periode kehidupan. Evaluasi individu terhadap pengalaman hidupnya
memiliki pengaruh yang penting terhadap kesejahteraan psikologis.
4. Locus of Control didefinisikan sebagai suatu ukuran harapan umum seseorang
mengenai pengendalian (kontrol) terhadap penguatan (reinforcement) yang
mengikuti perilaku tertentu, dapat memberikan peramalan terhadap kesejahteraan
psikologis.
Dijelaskan pula oleh Bhogel dan Prakash (dalam Wahyuni 2001) yang tertuang ada
beberapa faktor yang memengaruhi kesejahteraan psikologis yaitu:
1. Personal Control, yaitu kemampuan individu dalam mengontrol segala bentuk emosi
dan dorongan yang ada dalam diri.
2. Self Esteem (harga diri) yakni memiliki harga diri yang seimbang
3. Positive Affect, emosi atau kondisi emosional yang positif (kebahagiaan atau
kegembiraan).
4. Manage Tension, ialah kemampuan untuk mengatur ketegangan yang keluar dari
dalam diri, misalnya amarah atau kesenangan, sehingga tidak muncul secara
berlebihan.
5. Positive Thinking, yaitu berpikir positif dalam menyikapi sebuah peristiwa, kejadian,
suasana, atau individu baru.
6. Ide & Feeling yang efisien, yaitu mengeluarkan ide dan perasaan yang tepat dan
sesuai dengan konteks serta tidak berlebihan.
Huppert (2009) menjabarkan beberapa faktor yang mempengaruhi
kesejahteraan psikologis, yaitu :
1. Dukungan sosial, merupakan gambaran perilaku mendukung kepada individu yang
dilandasi emosi positif dari orang-orang yang bermakna dalam hidupnya, terutama
keluarga. Individu membutuhkan dukungan sosial baik yang berasal dari atasan,
teman kerja maupun keluarga.
2. Kepribadian, merupakan individu dengan kepribadian yang senang bergaul, energik,
dan mampu mengontrol hubungannya dengan orang lain akan memunculkan emosi
yang positif.
3. Usia dimana kesejahteraan dipandang sebagai aspek yang berkembang seiring
meningkatnya usia.
4. Jenis kelamin berkaitan erat dengan kebahagiaan seseorang. Wanita yang Memiliki
skor tinggi pada skala yang menilai fungsi sosial, seperti menjalin hubungan positif
dengan orang lain.
5. Status sosial ekonomi berkaitan erat dengan kebahagiaan individu.

Aspek-aspek Kesejahteraan Psikologis

Aspek-aspek kesejahteraan psikologis yang dikemukankan Ryff (1989) mengacu
pada teori positive psychological functioning, teori perkembangan, dan teori kesehatan
mental. Aspek-aspek tersebut terdiri dari 6 aspek, yaitu:
1. Penerimaan Diri
Penerimaan diri yang dimaksud adalah kemampuan seseorang menerima
dirinya secara keseluruhan baik pada masa kini dan masa lalunya. Individu yang
menilai positif diri sendiri adalah individu yang memahami dan menerima berbabgai
aspek diri termasuk di dalamnya kualitas baik maupun buruk, dapat
mengaktualisasikan diri, berfungsi optimal dan bersikap positif terhadap kehidupan
yang dijalaninya. Sebaliknya, individu yang menilai negatif diri sendiri menunjukkan
adanya ketidak puasan terhadap kondisi dirinya, merasa kecewa dengan apa yang
telah terjadi pada kehidupan masa lalu, bermasalah dengan kualitas personalnya dan
ingin menjadi orang yang berbeda dari diri sendiri atau tidak menerima diri apa
adanya.
2. Hubungan positif dengan orang lain.
Hubungan positif yang dimaksud adalah kemampuan individu menjalin
hubungan baik dengan orang lain di sekitarnya. Individu yang memilki nilai tinggi
dalam dimensi ini ditandai dengan mampu membina hubungan yang hangat dan
penuh kepercayaan dengan orang lain. Selain itu, individu tersebut juga memiliki
kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, dapat menunjukkan empati, afeksi,
serta memahami prinsip memberi dan menerima dalam hubungan antar pribadi.
Sebaliknya, individu yang memiliki nilai rendah dalam dimensi hubungan positif
dengan orang lain, akan terisolasi dan merasa frustasi dalan membina hubungan
interpersonal, tidak berkeinginan untuk berkompromi dalam mempertahankan
hubungan dengan orang lain.
3. Otonomi
Otonomi yang dimaksud adalah kemampuan individu untuk bebas namun
tetap mampu mengatur hidup dan tingkah lakunya. Individu yang memilki nilai
otonomi yang tinggi ditandai dengan bebas, mampu menentukan nasib sendiri dan
mengatur perilaku diri sendiri, memiliki kemampuan mandiri, tahan terhadap tekanan
sosial, mampu mengevaluasi diri sendiri, serta mampu mengambil keputusan tanpa
adanya campur tangan dari orang lain. Sebaliknya, individu yang nilainya rendah
dalam dimensi otonomi akan sangat memperhatikan dan mempertimbangkan
harapan dan evaluasi dari orang lain, berpegang pada penilaian orang lain untuk
membuat keputusan penting, serta mudah terpengaruh oleh tekanan sosial untuk
berpikir dan bertingkah laku dengan cara-cara tertentu.
4. Penguasaan Lingkungan
Penguasaan lingkungan digambarkan dengan kemampuan individu untuk
mengatur lingkungannya, memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan,
menciptakan, dan mengontrol lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Individu yang
tinggi dalam dimensi penguasaan lingkungan memilki keyakinan dan kompetensi
dalam mengatur lingkungan, dapat mengendalikan aktivitas eksternal yang berada di
lingkungannya termasuk mengatur dan mengendalikan situasi kehidupan sehari-hari,
memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan, serta mampu memilih dan
menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Sebaliknya,
individu yang memiliki penguasaan lingkungan yang rendah akan mengalami
kesulitan dalam mengatur situasi sehari-hari, merasa tidak mampu untuk mengubah
atau meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya serta tidak mampu memanfaatkan
peluang dan kesempatan diri di lingkungan sekitarnya.
5. Tujuan hidup
Tujuan hidup memiliki pengertian sebagai individu yang memiliki pemahaman
jelas akan tujuan dan arah hidupnya, memegang keyakinan bahwa ia mampu
mencapai tujuan dalam hidupnya, dan merasa bahwa pengalaman hidup di masa
lampau dan masa sekarang memiliki makna. Individu yang tinggi dalam dimensi ini
adalah individu yang memiliki tujuan dan arah hidup, merasakan arti dalam hidup
masa kini maupun yang telah dijalaninya, memiliki keyakinan yang memberikan
tujuan hidup serta memiliki tujuan dan sasaran hidup. Sebaliknya individu yang
rendah dalam dimensi tujuan hidup akan kehilangan makna hidup, arah dan cita-cita
yang tidak jelas, tidak melihat makna yang terkandung untuk hidupnya dari kejadian
di masa lalu, serta tidak mempunyai harapan atau kepercayaan yang memberi arti
pada kehidupan.
6. Pertumbuhan pribadi
Individu yang tinggi dalam aspek pertumbuhan pribadi ditandai dengan
adanya perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam dirinya,
memandang dirinya sebagai individu yang selalu tumbuh dan berkembang, terbuka
terhadap pengalaman-pengalaman baru, memiliki kemampuan dalam menyadari
potensi diri yang dimiliki, dapat merasakan peningkatan yang terjadi pada diri dan
tingkah lakunya setiap waktu, serta dapat berubah menjadi pribadi yang lebih efektif
dan memilki pengetahuan yang bertambah. Sebaliknya, individu yang memiliki
pertumbuhan pribadi rendah akan merasakan dirinya mengalami stagnasi, tidak
mengetahui peningkatan dan pengembangan dirinya, merasa bosan dan kehilangan
minat terhadap kehidupannya, serta merasa tidak mampu dalam mengembangkan
sikap dan tingkah laku yang baik.

Pengertian Kesejahteraan Psikologis

Menurut Ryff (1989) individu bisa dikatakan memiliki
kesejahteraan psikologis yang baik apabila bebas dari
indikator Kesehatan mental negatif, seperti tervevas dari
kecemasan, tercapainya suatu kebahagiaan dan lain-lain.
Hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah individu
memiliki rasa akan penerimaan diri, hubungan positif dengan
orang lain, otonomi, kemampuan untuk memiliki rasa akan
pertumbuhann dan pengembangan pribadi secara
berkelanjutan, Ryff juga mengatakan bahwa kesejahteraan
psikologis menggambarkan sejauh mana individu merasa
nyaman, damai, dan bahagia berdasarkan penilaian subjektif
serta bagaimana mereka memandang pencapaian potensi
yang mereka miliki. Ryff (dalam Carr, 2004) mengartikan
kesejahteraan psikologis merupakan suatu dorongan untuk
menggali potensi diri individu secara keseluruhan. Dorongan
tersebut dapat menyebabkan individu menjadi rendah atau
berusaha untuk memperbaki keadaan hodup yang akan
membuat kesejahteraan individu tersebut menjadi lebih
tinggi. Menurut Ryff dan Singer (2008) kesejahteraan
psikologis ada dua poin utama. Pertama, kesejahteraan yang
menekankan pada proses pemenuhan dan pertumbuhan
individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.
Kedua, menekankan pada pengaturan efektif dari sistem
fisiologis untuk mencapai suatu tujuan.
Diener (dalam Papalia, 2008) mengatakan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan
perasaan subjektif dan evaluasi individu terhadap dirinya sendiri.Kesejahteraan psikologis
adalah suatu kondisi tercapainya kebahagiaan tanpa adanya gangguan psikologis yang
ditandai dengan kemampuan individu mengoptimalkan fungsi psikologisnya. Doyle dan
Hanks (dalam Lakoy, 2009) menuturkan kesejahteraan psikologis merupakan bentuk
refleksi dari happiness, emotional well being, dan posititive mental health. Emotional well
being merupakan pikiran dan perhatian berkaitan dengan perasaan depresi, kecemasan
dan frustrasi, harapan hidup, kemampuan untuk relaks, dan bahagia dalam hidup. Selain
itu Huppert (2009) mendefinisikan bahwa kesejahteraan psikologis adalah kondisi hidup
manusia yang berjalan dengan baik. Hal ini merupakan kombinasi dari perasaan yang
baik dan berfungsi secara efektif, orang-orang dengan kesejahteraan psikologis yang
tinggi memiliki perasaan senang, mampu mendapat dukungan dan puas dengan
kehidupannya. Kemudian.
Ramos (2010) menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis adalah kebaikan,
keharmonisan, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain baik dengan personal
maupun kelompok. Robertson dan Cooper (2011) memberikan pengertian tentang
kesejahteraan psikologis ditempat kerja sebagai tingkat perasaan dan tujuan psikologis
yang dirasakan seseorang di tempat kerja. Daniella (2012) mengartikan kesejahteraan
psikologis adalah tingkat kemampuan individu dalam menerima dirinya apa adanya,
membentuk suatu hubungan yang hangat dengan orang lain, mandiri terhadap tekanan
sosial, mengontrol lingkungan luar, memiliki arti dalam hidup, serta merealisasikan
potensi dirinya secara konsisten. Individu dapat dikatakan memperoleh kesejahteraan
psikologis apabila dirinya memiliki penilaian positifi terhadap diri sendiri, mampu
bertindak secara otonomi, menguasai lingkungannya, memiliki tujuan dan makna hidup,
perkembangan kepribadian. Menurut Diener (dalam Dewanto & Retnowati, 2015)
kesejahteraan psikologis mewakili fungsi manusia yang optimal yaitu makna hidup dan
tujuan hidup, hubungan yang saling mendukung dan menguntungkan, keterlibatan dan
ketertarikan, berkontribusi terhadap diri dan oranglain.

Indikator Kinerja

Menurut Robbins (dalam Bintoro, Daryanto, 2017 : 107) indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu, yaitu :

 

  1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

 

  1. Kuantitas

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

 

  1. Ketepatan Waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

 

  1. Efektivitas

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

 

  1. Kemandirian

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat melaksanakan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan dimana dia bekerja.

Sedangkan Agus Dharma dalam bukunya Manajemen Supervisi (2003:355)mengatakan hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

  1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan.
  2. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran ”tingkat kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk keluaran.
  3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Menurut Moheriono (dalam Abdullah, 2014 : 152) kategori untuk ukuran kinerja, yaitu :

  1. Efektif

Indikator ini mengukur derajat kesesuaian yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator efektivitas ini menjawab pertanyaan apakah kita melakukan sesuatu yang sudah benar (are we doing the right).

  1. Efisien

Indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Indikator efektivitas ini menjawab pertanyaan apakah kita melakukan sesuatu dengan benar (are we doing things right?).

  1. Kualitas

Indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.

  1. Ketepatan Waktu

Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu.

  1. Produktivitas

Indikator ini mengukur tingkat efektivitas suatu organisasi.

  1. Keselamatan

Indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta lingkungan kerja para karyawan ditinjau dari aspek kesehatan.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan indikator kinerja Robbins (dalam Bintoro, 2017:107 ). Hal tersebut dikarenakan indikator – indikator kinerjanya yaitu : Kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, kemandirian, lebih sesuai dengan objek penelitian tentang Kualitas Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Buana Jasa Kota Magelang.

 

Faktor-faktor Self-Regulation

Bandura (sebagaimana dikutip dalam Feist & Feist, 2012) mengatakan
bahwa faktor eksternal dan faktor internal merupakan dua faktor yang
berpengaruh dalam proses self-regulation untuk memunculkan sebuah
perilaku. Faktor eksternal mempengaruhi self-regulation dengan dua cara,
yaitu:
1. Evaluasi dari perilaku individu dengan menggunakan standar
tertentu. Faktor lingkungan yang memiliki pengaruh personal pada
individu dapat membentuk sebuah standard individual untuk evaluasi.
2. Mendapatkan penguatan atau reinforcement dengan cara
memberikan sebuah dukungan.
Faktor internal yang disebutkan oleh Bandura (sebagaimana dikutip dalam
Feist & Feist, 2012) terdapat 3 kebutuhan internal dalam proses self-regulation
yang akan dilakukan secara terus menerus, yaitu:
1. Observasi Diri
Individu harus memonitor performa yang dimiliki oleh seseorang
dan memberikan perhatian lebih terhadap beberapa aspek dari perilaku
serta melupakan sesuatu hal yang menghalangi proses pencapaian
sesuatu dengan sepenuhnya.
2. Proses Penilaian
Individu harus melakukan penilaian dan evaluasi dari performa
seseorang. Pada proses penilaian ini dapat membantu sebuah proses
self-regulation melalui proses mediasi kognitif. Proses penilaian dapat
tergantung oleh standar yang telah ditentukan, performa rujukan,
pemberian nilai dalam kegiatan yang telah dilakukan dan atribusi
terhadap performa seseorang.
3. Reaksi Diri
Individu dapat merespons baik secara positif atau negatif terhadap
sebuah perilaku, hal tersebut dapat tergantung pada bagaimana perilaku
memenuhi sebuah standar yang telah ditentukan serta dapat
menciptakan insentif untuk sebuah tindakan melalui reinforcement atau
punishment.