Di dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif oleh KPU Kabupaten/Kota sangatlah memerlukan sistem manajemen yang tepat dalam berbagai aspek. Sistem manajemen Pemilu yang tepat dan efektif oleh KPU mampu membantu KPU sendiri untuk memenuhi segala macam kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu dan meminimalisir munculnya permasalahan yang dapat terjadi selama pelaksanaan Pemilu.
Manajemen sendiri memiliki berbagai definisi namun secara singkat terdapat kesamaan konsep yaitu sebagai proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Sumber yang dimaksud adalah orang-orang, alat-alat, media bahan-bahan, uang, sarana dan prasarana semuanya diarahkan dan di koordinasi untuk mencapai tujuan. Integrasi yang dimaksud adalah mekanisme-mekanisme yang dijalankan organisasi untuk menggunakan sumber daya secara efektif dalam memenuhi kepentingan sebagai tujuan awal pendirian organisasi. Hal ini dapat diterapkan sebagai cara-cara spesifik sesuai dengan karakteristik organisasi dalam mengatasi kendala dan hambatan yang ada. [1]
Dengan demikian manajerial merupakan suatu penilaian yang dilakukan terhadap bagaimana organisasi dapat menetapkan tujuan-tujuan (goals) dan sasaran-sasaran (objectives) berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan kemudian rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari identifikasi berbagai kendala yang ada serta menentukan solusi sesuai dengan karakteritik organisasi tersebut.
Oleh karenanya sebagai bagian dari manajerial maka analisa mengenai kendala sebuah organisasi merupakan bagian dari upaya untuk mengkaji bagaimana organisasi dapat mengidentifikasi kendala serta hambatan yang muncul dan kemudian mengadaptasi mekanisme yang dijalankan sesuai dengan sumber daya yang ada. Untuk selanjutnya bagaimana pengaturan elemen-elemen sumber daya organisasi pulalah yang menentukan bagaimana sebuah organisasi itu sendiri dianggap efektivitas atau tidak. Dikatakan efektif apabila sumber daya yang dimiliki organisasi dapat memenuhi kepentingan sebagaimana tujuan pendirian awal dari organisasi itu sendiri. mengacu pada dua kepentingan yaitu baik [2]
Menurut Winardi, seperti halnya sebuah organisasi lainnya maka KPU juga memiliki elemen-elemen penting yang terdiri atas [3]:
- Tujuan-tujuan organisatoris
- Tekhnologi
- Manusia
- Tugas-tugas
- Struktur
Selain elemen-elemen menurut Winardi diatas, terdapat pula faktor-faktor pendukung yang sangat berpengaruh pada suksesnya sebuah organisasi publik. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari luar (eksternal), maupun dari dalam organisasi itu sendiri (internal). Demikian pula hal nya dengan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. KPU dihadapkan pada tantangan untuk mensukseskan sebuah Pemilu sebagai ujian untuk menguji kapabilitas KPU sendiri sebagai organisasi penyelenggara Pemilu. Terdapat pula faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kapabilitas KPU dalam melaksanakan tugasnya, antara lain[4]:
- Faktor Eksternal
- Ada tidaknya dukungan Pemerintah
- Ada tidaknya dukungan masyarakat
- Struktur Organisasi
- Faktor Internal
- Pendanaan
- Prasarana Organisasi
- Integritas dan kualitas anggota
- Koordinasi
Sementara itu terdapat beberapa aspek penting yang terlibat di dalam proses pelaksanaan Pemilu Legislatif yang perlu diperhatikan oleh KPU Kabupaten/Kota serta perlu diatur secara tepat. Aspek penting tersebut adalah hal teknokratik dalam pelaksanaan Pemilu legislatif, yang dalam hal teknokratik ini terkait dengan beberapa aspek lain seperti sumber daya manusia (SDM) serta profesionalisme SDM, anggaran, dan logistik[5].
Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang merupakan salah satu faktor penting yang sangat dibutuhkan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif. Jumlah SDM yang diperlukan oleh KPU Kabupaten/Kota ini sebelumnya telah jauh hari sebelum persiapan dan pelaksanaan Pemilu dilakukan. Dan yang menjadi pertimbangan di dalam merekrut SDM yang dibutuhkan ini adalah jumlah wilayah yang terdapat pada suatu Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota membutuhkan SDM yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang baik untuk ditempatkan di berbagai bidang yang ada dan sesuai dengan keahlian SDM tersebut. Oleh karena untuk memenuhi standar kualitas dan kapabilitas inilah, KPU Kabupaten/Kota di dalam melakukan perekrutan SDM membuat serangkaian persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap orang yang hendak mendaftar. Setelah perekrutan SDM dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah mengenai penempatan SDM pada bidang-bidang yang tepat sesuai dengan keahlian masing-masing. Sehingga setiap bidang di dalam KPU Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan baik setelah adanya tenaga ahli yang ditempatkan.
Kedua, anggaran menjadi faktor utama pendukung di dalam setiap hal yang harus dilakukan dalam persiapan serta pelaksanaan Pemilu. Anggaran telah ditetapkan oleh KPU Pusat, yang kemudian didistribusikan secara merata di setiap KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan anggaran secara tepat untuk memenuhi setiap kebutuhan di dalam menunjang pelaksanaan Pemilu Legislatif merupakan wujud pengelolaan manajemen anggaran yang baik oleh KPU Kabupaten/Kota. Dan sebagai perwujudan manajemen anggaran yang baik ini, KPU Kabupaten/Kota mengadakan rapat pleno yang bertujuan untuk membahas tentang penggunaan anggaran yang telah diberikan.
Ketiga, logistik tidak dapat dipisahkan di dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif. Hal ini dikarenakan logistik merupakan sarana penting pelaksanaan Pemilu Legislatif. Segala hal yang berkaitan dengan logistik, seperti surat suara, bolpen, bilik suara, dan lain sebagainya haruslah sudah dipersiapkan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif. Dan sudah harus di simpan di gudang logistik setiap KPU Kabupaten/Kota dan disiapkan berdasarkan wilayahnya.