Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi yang kita kenal sekarang sebenarnya merupakan hasil gabungan dari empat sumber, yakni paham demokrasi Yunani, tradisi Republiken, paham pemerintahan perwakilan, dan logika kesamaan politik. Franz Magnis-Suseno mengemukakan bahwa logika kesamaan politik barangkali merupakan unsur yang paling universal. Yang dimaksudkan oleh Robert A. Dahl sebagai logika kesamaan politik adalah sebuah gagasan yang muncul di banyak lingkungan budaya dan tradisi yang menganggap bahwa semua anggota sebuah kelompok atau asosiasi sama saja berhak dan mampu untuk berpartisipasi secara sama dengan rekan-rekannya dalam proses pemerintahan kelompok atau asosiasi itu.[1]
Sementara, paham demokrasi Yunani juga merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan demokrasi modern yang kita kenal sekarang karena, sebagaimana dikemukakan di bagian awal bab ini, adanya tradisi untuk mengambil keputusan secara kolektif sebenarnya sudah dimulai sejak jaman Yunani Kuno. Dalam sistem pemerintahan ini semua keputusan penting diambil oleh sebuah majelis yang terdiri dari 500 orang yang dipilih untuk jangka waktu tertentu satu atau dua tahun –oleh semua warga negara (tidak termasuk budak dan wanita)- di mana orang tidak boleh dipilih lebih dari dua kali, sehingga jumlah warga negara yang secara aktif terlibat sangat tinggi. Majelis itu mengangkat dan memberhentikan para pemimpin. Dalam pandangan Yunani mengenai demokrasi, suatu tatanan demokrasi sekurang-kurangnya harus memenuhi enam persyaratan:
Warga negara harus cukup serasi dalam kepentingan mereka sehingga mereka sama-sama memiliki suatu perasaan yang kuat tentang kepentingan umum dan bertindak atas dasar itu, sehingga tidak nyata-nyata bertentangan dengan tujuan atau kepentingan pribadi mereka.
- Warga negara benar-benar harus amat padu dan homogen dalam hal ciri-ciri khas.
- Jumlah warga negara harus sangat kecil.
- Warga negara harus dapat berkumpul dan secara langsung memutuskan undang-undang dan keputusan-keputusan mengenai kebijakan.
- Namun demikian, partisipasi warga negara tidak hanya terbatas pada pertemuan-pertemuan Majelis. Mereka juga berpartisipasi dengan aktif dalam memerintah kota.
Selanjutnya pola pemerintahan demokratis juga muncul pada akhir abad ke-11 di kota-kota Italia Utara dan Tengah. Kota-kota itu tidak mengacu pada kota-kota demokratis Yunani melainkan pada tradisi Republiken, yaitu tradisi Republik Roma Kuno. Lebih daripada demokrasi, tradisi republiken sebenarnya merupakan sebuah aristokrasi (kekuasaan di tangan para bangsawan dan golongan terpandang), tetapi di dalamnya rakyat (plebs) selalu memainkan peranan amat penting.
Ada dua ciri khusus dari kedua budaya demokratis tersebut di atas, yaitu pertama, pemerintahan demokratis hanya terwujud dalam kerangka negara yang luasnya tidak terlalu besar; dan kedua, bahwa demokrasi bersifat cukup langsung di mana majelis rakyat dan badan-badan perwakilan lain terus menerus berhubungan langsung dengan rakyat yang telah menetapkan mereka. Akibatnya budaya ini tidak dapat diterapkan pada negara-negara bangsa yang mulai tumbuh pada abad ke-16. Itulah sebabnya acuan terhadap cita-cita pemerintahan rakyat secara langsung tidak dapat ditemukan dalam pustaka filsafat politik dan hukum abad ke-17 dan ke-18.
Demokrasi dalam arti modern baru menjadi suatu kemungkinan real sesudah sebuah unsur baru masuk ke dalam wawasan para pemikir politik: prinsip perwakilan atau pemerintahan representatif. Selanjutnya Suseno mencatat bahwa demokrasi representatif itu baru menjadi cita-cita pemikiran politik berkat adanya dua peristiwa besar, yaitu revolusi anti kerajaan Inggris di Amerika yang menghasikan United States of America pada tahun 1776 dan revolusi Perancis tahun 1789. [2]
Dengan adanya dua peristiwa tersebut, cita-cita kekuasaan di tangan rakyat yang diberi dasar ideologis baru oleh paham kehendak umum Rousseau yang kelihatan begitu utopis, sekarang dapat dikawinkan dengan paham John Locke tentang pemerintahan yang terbatas dan terkontrol. Seratus tahun kemudian, pada akhir abad ke-19, pola pemerintahan demokratis modern sudah mulai terwujud dalam beberapa negara. Di Indonesia sendiri wacana demokrasi sudah lama diterapkan dalam sistem pemerintahan indonesia yang terdiri dari fingsi legislasi, yudikasi, dan eksekusi.
Namun seiring perkembangan jaman, demokrasi terpusat pemerintah mulai didesentralisasikan kepada tingkat-tingkat di bawahnya seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam bentuk otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. bahwa Otonomi/desentralisasi bukanlah semata-mata bernuansa administrasi teknis (technical administratio) atau interaksi politik (political interaction), hal ini berarti bahwa desentralisasi/otonomi sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Prinsip otonomi daerah sendiri yang bertujuan untuk menumbuh kembangankan demokrasi dimana keputusan publik tidak lagi oleh didominasi Pemerintah Pusat tetapi dilakukan sebagai “self regulating society” yang menata kembali distribusi kewenangan pemerintahan pusat menjadi terbatas dan berpusat pada kewenangan pemerintah daerah sehingga akomodasi terhadap “burning isssues” seperti keterpihakan masyarakat minoritas dan penghormatan terhadap tradisi serta hukum adat menjadi dasar pengambilan kebijakan lebih strategis sehingga semua tujuan otonomi daerah tersebut akan berujung pada kesehjateraan masyarakat dan pelaksanaan good governance.[3]
Demokrasi menjadi salah satu tujuan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah desa karena demokrasi memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini seperti dikemukakan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi memiliki pengertian pemerintahan dari rakyat o;eh rakyat untuk rakyat. Demokrasi juga dimaknai sebagai artikulasi dan pertisipasi masyarakat ke dalam saluran-saluran politik sehingga dalam perwujudannya demokrasi sangat membutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat.
Implementasi peran serta masyarakat dalam rangka prinsip demokrasi dalam pemerintahan berarti bahwa serta masyarakat dalam pemerintahan tidak hanya sekedar ikut serta dalam proses perencanaan, Pengambilan keputusan dan pelaksanaan melainkan seharusnya ikut serta sebagai stakeholder yang ikut mempengaruhi isi kebijakan dan mengawasi jalanya pemerintahan. Hal ini dipandang penting sehingga dalam UU No. 22/1999 secara eksplisit mengatur adanya akses desentralisasi secara langsung kepada masyarakat yang berarti bahwa pemerintah pusat mulai memberikan sebagian kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan adanya akses desentralisasi langsung kepada masyarakat maka akan terwujud demokrasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan demokrasi ekonomi dan membuka kesempatan bagi masyarakat dalam penyaluran aspirasi dan keluhannya terhadap kebijsksnnys yang telah diambil.
Oleh karena itu dalam menyalurkan aspirasinya, Masyarakat perlu memiliki suatu lembaga lokal yang bisa mewadahi aspirasi dan partisipasi mereka sehingga bisa mengembangkan demokrasi ditingkat desa/demokrasi dari bawah (grass root democracy). Untuk itu konstruksi UU No. 22/1999 telah mengatur kedudukan Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga perwakilan rakyat didesa yang berperan mengayomi adat istiadat masyarakat desa, membuaty peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mengetaahui lebih lanjut tentang Badan Perwakilan Desa ini maka selanjutnya akan diuraikan mengenai peran Badan Perwakilan Desa dalam mewujudkan demokrasi desa.