Menurut (Abdul Halim 2013, 73) mengatakan bahwa:
“Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang
telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari
keragu-raguan dan ketidakjujuran (free from bias and dishonesty),
dan lengkap informasinya (full disclosure). Hal ini tentu saja masih
dibatasi oleh konsep materialitas.”
Opini audit tersebut kemudian dituangkan auditor dalam bentuk
laporan audit. Menurut SPAP (PSA 29 SA Seksi 508) terdapat 5 macam
opini audit, yaitu:
1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
Merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor berdasarkan
keyakinan bahwa bukti-bukti audit yang dikumpulkan telah
membuktikan bahwa laporan keuangan perusahaan terbebas dari
salah saji material dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku
umum di Indonesia.
2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelesan
(Unqualified Opinion With Explanatory Language)
Merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor apabila dalam
keadaan tertentu mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf
penjelasan ke dalam laporan auditnya, meskipun tidak
mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan
keuangan perusahan. Keadaan yang menyebabkan ditambahkannya
paragraf penjelasan dalam laporan audit adalah sebagai berikut:
Pendapat auditor sebagian besar didasarkan atas laporan auditor
independen lain.
Mencegah laporan keuangan dari hal yang menyesatkan karena
keadaan tertentu yang tidak biasa, atau laporan keuangan yang
disajikan menyimpang dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan
oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
Apabila terdapat kondisi atau peristiwa yang menyebabkan
auditor yakin adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup
perusahaan, namun setelah mempertimbangkan rencana
manajemen, auditor menyimpulkan bahwa rencana manajemen
dapat secara efektif dilaksanakan serta pengungkapan atas hal
tersebut telah memadai dalam laporan keuangan perusahaan.
Apabila diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan
dalam penerapan suatu metode atau penggunaan prinsip
akutansi.
Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas
laporan keuangan komparatif.
Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal namun tidak disajikan.
Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia, yang penyajiannya menyimpang dari pedoman yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan
auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah
informasi tambahan sesuai dengan pedoman Dewan Standar
Akuntansi Keuangan.
Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan
keuangan perusahaan secara material tidak konsisten dengan
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
3) Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor yang menyatakan
bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, kecuali untuk
kekeliruan hal-hal tertentu yang dikecualikan, namun kekeliruan
tersebut tidak mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan
perusahaan. Pendapat ini dikeluarkan apabila terdapat masalah
sebagai berikut:
Ketiadaan bukti kompeten yang cukup, atau adanya pembatasan
terhadap lingkup audit, yang mengakibatkan auditor tidak dapat
menyatakan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified
opinion) dan juga tidak menyatakan tidak memberikan pendapat
(disclaimer opinion).
Auditor yakin bahwa terdapat suatu penyimpangan dari prinsip
akuntansi berlaku umum dalam laporan keuangan perusahaan,
yang akan berdampak maerial, sehingga ia berkesimpulan untuk
tidak menyatakan pendapat tidak wajar (adverse opinion).
4) Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Merupakan opini yang diberikan oleh auditor dengan keyakinan
bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan,
menunjukan bahwa laporan keuangan perusahaan memiliki banyak
kekeliruan yang material dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi
berlaku umum di Indonesia.
5) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)
Merupakan pernyataan dimana auditor tidak memberikan pendapat
atas laporan keuangan perusahaan. Pernyataan untuk tidak
memberikan pendapat ini dikeluarkan oleh auditor apabilta terdapat
pembatasan yang besar atas lingkup auditnya, sehingga auditor tidak
dapat melaksanakan audit yang memadai yang memungkinkan
auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan
perusahaan
Kategori Reputasi Kantor Akuntan Publik
Menurut Arens et al (dalam Karina Harjanto 2017, 38) ada empat
kategori ukuran kantor akuntan publik, yaitu:
1) Kantor Akuntan Publik Internasional The Big Four
Ada empat kantor akuntan publik terbesar yang disebut sebagai
kantor akuntan publik international dan mempunyai julukan the Big
Four. Masing-masing memiliki kantor di setiap kota besar di
Amerika Serikat dan di banyak kota besar di seluruh dunia termasuk
di Indonesia. Berikut beberapa KAP di Indonesia yang berafiliasi
dengan The Big Four yaitu:
KAP Purwantono, Suherman, & Surja berafiliasi dengan Ernst &
Young.
KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche
Tohmatsu.
KAP Siddharta, Siddharta, Widjaja berafiliasi dengan Klynveld
Peat Marwick Goerdeler (KPMG).
KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan berafiliasi dengan Price
Waterhouse Cooper.
2) Kantor Akuntan Publik Nasional dan Regional
KAP ini memberikan persaingan langsung dengan KAP Big Four
dalam hal menarik klien karena memberikan pelayanan yang sama
dengan mereka. Selain itu mereka memiliki potensi international
karena memiliki hubungan dengan KAP luar negeri. KAP nasional
dan regional tergolong besar, namun masih lebih kecil dari KAP Big
Four. Pada masa belakangan ini makin banyak kantor akuntan publik
jenis ini yang juga diwakili di Indonesia.
3) Kantor Akuntan Publik Lokal
Sebagian kantor akuntan publik di Indonesia merupakan kantor
akuntan publik lokal. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di
dalam jangkauan areanya sedangkan untuk membuka cabang
dilakukan di daerah lain. Kantor akuntan publik lokal juga bersaing
dengan kantor akuntan publik lain dalam hal menarik klien baik
dengan kantor akuntan publik internasional maupun nasional.
Sebagian besar KAP lokal mempunyai kurang dari 25 tenaga kerja
profesional dalam satu kantor akuntan publik. KAP lokal
memberikan jasanya bagi badan organisasi kecil, organisasi nirlaba,
dan ada juga di antaranya melayani perusahaan go public.
Pengertian Reputasi Kantor Akuntan Publik
Reputasi Kantor Akuntan Publik adalah citra perusahaan yang
dibangun oleh perusahaan dari waktu ke waktu akibat dari kualitas audit
yang dirasakan oleh kliennya dan tidak ada litigasi setelah audit selesai
dilaksanakan dan fee yang dikenakan sudah sesuai dengan jasa yang
dilakukannya (Aronmwan 2013, 68).
Menurut Andra (dalam Firyana 2014, 24) ukuran atau reputasi KAP
merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya
suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat
dikatakan besar jika KAP tersebut mempunyai cabang dan kliennya
perusahaan-perusahaan besar, mempunyai tenaga professional di atas 25
orang, dan berafiliasi dengan Big Four. Sedangkan Ukuran Kantor
Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak mempunyai kantor cabang dan
kliennya perusahaan kecil, jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25
orang, dan tidak berafiliasi dengan Big Four. Begitupun menurut (Ginting
dan Fransisca 2014, 5) ukuran KAP merupakan besar kecilnya KAP yang
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big
Four dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big Four.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa
reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah citra perusahaan yang
dibangun oleh perusahaan dari waktu ke waktu, ukuran kantor akuntan
publik mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, dan kantor akuntan
publik dikatakan besar apabila berafilasi dengan KAP Big Four
Jenis-jenis Auditor
Jenis-jenis auditor menurut (Arens et al 2013, 19), yaitu:
1) Kantor Akuntan Publik. Mengaudit laporan keuangan historis yang
dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan
perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta
organisasi non-komersial yang lebih kecil merupakan tanggung jawab
dari kantor akuntan publik. Oleh karena luasnya penggunaan laporan
keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta
keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim
digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian
yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor
akuntan publik mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan
pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai
akuntan publik. Auditor independen atau auditor eksternal adalah
sebutan bagi kantor akuntan publik untuk membedakannya dengan
auditor internal.
2) Auditor Internal Pemerintah. Auditor internal pemerintah yaitu
auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
yang bekerja untuk melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama
upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi
dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP
mempekerjakan lebih dari 4.000 orang auditor diseluruh Indonesia.
Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.
3) Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Auditor Badan Pemeriksa
Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan
berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala. BPK
melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR.
Melaksanakan fungsi audit DPR adalah tanggung jawab utama BPK.
Selain itu juga mempunyai tanggung jawab lainnya seperti KAP.
Informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan
pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada
DPR harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK. Oleh karena kuasa
pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh
undang-undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan pada audit
ketaatan. Peningkatan porsi upaya audit BPK dikerahkan untuk
mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program
pemerintah. Hasil dari tanggung jawab BPK yang besar untuk
mengaudit pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kesempatan
mereka untuk melaksanakan audit operasional, auditor BPK sangat
dihargai dalam profesi audit.
4) Auditor Pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk
memberlakukan peraturan pajak. Audit SPT wajib pajak untuk
menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang
berlaku adalah tanggung jawab utama Ditjen Pajak. Audit ini murni
bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut
auditor pajak.
5) Auditor Internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk
melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK megaudit DPR.
Tanggung jawab auditor internal tergantung pada yang
memperkerjakan mereka dan tanggung jawab tersebut sangat
beragam. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua
karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit
internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang
memikul taggung jawab berlainan, termasuk di banyak bidang di luar
akuntansi. Banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit
operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem
komputer
Pengertian Auditor
Menurut (Arens et al 2013, 5) mengatakan bahwa:
“Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas
kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil
usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku
umum di Indonesia.”
Menurut (Mulyadi 2013, 1) mengatakan bahwa:
“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada
auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah
saji.”
Menurut (IBK Bhayangkara 2015, 2) mengatakan bahwa:
“Auditor merupakan pihak pertama yang melakukan audit terhadap
pertanggungjawaban pihak kedua kepada pihak ketiga dan
memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak
ketiga.”
Ukuran Perusahaan
Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan
besar/kecilnya suatu objek. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ukuran diartikan sebagai berikut:
(1) “Hasil mengukur
(2) Panjang, lebar, luas, besar sesuatu
(3) Bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda
(4) Alat untuk mengukur, misalnya penggaris, meteran, jengkal
(5) norma
(6) Panjang-pendek, besar-kecil, berat-ringan, dan luas-sempit sesuatu.”
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay
Banyak peneliti dari berbagai negara yang telah menguji mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay. Menurut Ashton et al
(dalam Malinda Dwi Apriliane 2015, 18) faktor-faktor yang
mempengaruhi keterlambatan audit bisa disebabkan dari faktor internal
perusahaan dan faktor eksternal perusahaan. Faktor-faktor yang berasal
dari internal perusahaan yang mempengaruhi keterlambatan audit yaitu :
total pendapatan, tipe industri, kompleksitas laporan keuangan,
kompleksitas data elektronik, laba dilihat dari total aset, umur perusahaan,
pos-pos luar biasa, laba, kompleksitas operasi perusahaan dan ukuran
perusahaan. Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal perusahaan
yang mempengaruhi keterlambatan audit yaitu opini audit, reputasi
auditor, dan kualitas auditor.
Pengertian Audit Delay
Audit delay atau dalam beberapa penelitian lainnya disebut sebegai
audit reporting lag yang merupakan selisih waktu antara berakhirnya
tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.
Menurut (Robbitasari 2013, 657) audit delay didefinisikan dengan
jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan hingga tanggal
ditandatanganinya laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor akan
melakukan proses audit dengan waktu yang telah disepakati antara pihak
klien dengan auditor.
Menurut Imam Subekti dan Novi Wulandari (dalam Esynasali,
2014, 11-12) audit delay adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan
keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang
menunjukkan mengenai lamanya waktu penyelesaian audit yang
dilakukan oleh auditor
Tujuan Audit
Perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan perlu
melakukan suatu pengendalian internal dalam perusahaan. Pengawasan
dalam pelaksanaan kegiatan dan mengerahkan serta menggunakan sebaik
mungkin sumber ekonomi yang dimiliki dapat menjamin tercapainya
tujuan tersebut.
Menurut (Tuanakotta 2014, 84) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai
laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu.
Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai
apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material
sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”
Menurut (Arens dkk 2015, 168) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan
suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan
keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material,
sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku.
Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang
bersangkutan terhadap laporan keuangan.”
Menurut Hery (2013, 40) mengatakan bahwa:
“Tujuan audit adalah berguna sebagai kerangka kerja yang akan
membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti yang cukup
kompeten dan tepat sesuai dengan jenis transaksi yang diaudit.”
Jenis-jenis Audit
Menurut (Mulyadi 2014, 30-32) auditing umumnya digolongkan
menjadi tiga jenis yaitu:
1) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit), audit laporan
keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen
terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk
menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai
kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip
akuntansi berterima umum.
2) Audit Kepatuhan (Compliance Audit), audit kepatuhan adalah audit
yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan
kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya
dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit
kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3) Audit Operasional (Operational Audit), audit operasional merupakan
review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya,
dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan
audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit
operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya
audit tersebut
Pengertian Audit
Menurut (Sukrisno Agoes 2017, 4) mengatakan bahwa:
“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis
dan sistematis oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan
yang telah disusun oleh manajemen, berserta catatan – catatan
pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya dengan tujuan agar
dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut.”
Menurut (Mulyadi 2014, 9) mengatakan bahwa:
“Audit adalah Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian
hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Menurut (Arens dkk 2015, 2) mengatakan bahwa:
“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi
untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuain antara
informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.”
Menurut (Messier, Glover dan Prawitt 2014, 12) mengatakan bahwa:
“Auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang
kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menetukan tingkat
kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihakpihak yang berkepentingan.”
Nilai Perusahaan
Menurut Indrarini (2019) Nilai Perusahaan merupakan
persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam
mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya
yang sering dihubungkan dengan harga saham. Sedangkan menurut
Hery (2017) Nilai Perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah
dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan
masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses
kegiatan selama beberapa tahun, yaitu mulai dari perusahaan
tersebut didirikan sampai dengan saat ini.
Nilai Perusahaan memiliki posisi yang sangat penting bagi
perusahaan karena dengan peningkatan Nilai Perusahaan akan
diikuti dengan peningkatan harga saham yang mencerminkan
peningkatan kemakmuran pemegang saham. Bagi seorang manajer,
Nilai Perusahaan merupakan tolok ukur atas prestasi kerja yang telah
dicapainya. Peningkatan Nilai Perusahaan menunjukkan
peningkatan kinerja perusahaan. Secara tidak langsung hal tersebut
dipandang sebagai suatu kemampuan untuk meningkatkan
kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan.
Bagi investor, peningkatan Nilai Perusahaan akan membuat investor
tersebut tertarik untuk berinvestasi di perusahaan (Indrarini, 2019)
Corporate Social Responsibility (CSR)
Menurut Hadi (2018) Tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses
bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada
masyarakat. Menurut Rusdianto (2017) Corporate Social
Responsibility adalah Tanggung jawab suatu organisasi atas dampak
dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan
lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:
konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan
masyarakat; memperhatikan kepentingan dari para stakeholder
sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma
internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam
pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.
Ranah tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsibility) mengandung dimensi yang sangat luas dan
kompleks. Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung
interprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan
kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders). Untuk itu,
dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan,
banyak ahli mencoba menggaris-bawahi prinsip dasar yang
terkandung dalam tanggung jawab sosial (Hadi, 2014).
Hadi (2018) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial
perusahaan (Corporate Social Responsibility) menjadi tiga yaitu :
1. Sustainability (Kelangsungan) berkaitan dengan bagaimana
perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan
keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga
memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya
sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian,
sustainbility berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana
society memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan
generasi masa datang.
2. Accountability (Akuntabilitas) merupakan upaya perusahaan
terbuka dan bertanggung-jawab atas aktivitas yang telah
dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan
mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
3. Transparancy (Transparansi) merupakan prinsip penting bagi
pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan
aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal.
Dan transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi
pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi,
kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban
berbagai dampak lingkungan.
Komite Audit
Menurut Effendi (2018) Komite Audit adalah suatu komite
yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh
dewan direksi dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan
memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam
menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan,
manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari
Corporate Governance di perusahaan-perusahaan. Pernyataan
tersebut menjelaskan bahwa Komite Audit dibentuk oleh Dewan
Komisaris dan bertanggung-jawab langsung kepada Dewan
Komisaris. Sedangkan menurut Peraturan OJK No.
55/POJK.04/2015 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh
dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu
melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit
paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari
Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan
Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang
bertujuan untuk membantu tugas pengawasan. Munculnya Komite
Audit disebabkan karena meningkatnya skandal yang timbul akibat
kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan
komisaris perusahaan besar yang marak terjadi di berbagai negara
yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat minim.
Menurut Keputusan Menteri BUMN KEP 117/MMBU/2002 Pasal 14, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah
membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan
efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan
tugas auditor eksternal dan auditor internal. Tujuan dibentuknya
komite audit menurut Effendi (2016) adalah sebagai berikut :
1. Pelaporan keuangan Meskipun direksi dan Dewan Komisaris
bertanggung-jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor
eksternal bertanggung-jawab hanya atas laporan keuangan audit
eksternal, Komite Audit melaksanakan pengawasan independen
atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.
2. Manajemen risiko dan kontrol Meskipun direksi dan Dewan
Komisaris terutama bertanggung-jawab atas manajemen risiko
dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen
atas proses risiko dan kontrol.
3. Tata kelola perusahaan Meskipun direksi dan Dewan Komisaris
terutama bertanggung-jawab atas pelaksanaan tata kelola
perusahaan, Komite Audit melaksanakan pengawasan
independen atas proses tata kelola perusahaan.
Kepemilikan Institusional
Menurut Pasaribu & Sulasmiyati, (2018) Kepemilikan
Institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh
institusi. Kepemilikan Institusional adalah alat yang dapat
digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan dalam suatu
perusahaan. Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah
kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing,
lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang
terdapat pada perusahaan. Sedangkan menurut Yuniati dan Raharjo,
(2018) Kepemilikan Institusional adalah tingkat kepemilikan saham
oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang
dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam
persentase.
Kepemilikan Institusional mempunyai fungsi penting dalam
mengawasi manajemen karena dengan adanya Kepemilikan
Institusional maka akan adanya dorongan tingkat pengawasan yang
lebih baik. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional
akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh
Kepemilikan Institusional dalam menjadi pihak pengawas
ditekankan dalam investasi yang cukup besar dalam pasar modal.
Tingkat Kepemilikan Institusional yang besar akan menghasilkan
usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional
sehingga perilaku oportunistik manajer dapat berkurang.
Kepemilikan Institusional menjadi penyadia dana yang
digunakan untuk modal perusahaan, mempunyai klasifikasi tertentu
dalam menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Untuk
mendapatkan kepercayaan institusi, maka perusahaan harus
menyediakan informasi yang handal dan relevan kepada pihak
institusi melalui laporan keuangan. Dengan kualitas pelaporan
keuangan yang terjamin, hal ini akan mempengaruhi persentase laba
dimasa mendatang. Kepemilikan Institusional memiliki kelebihan
antara lain:
a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi
sehingga dapat menguji keandalan informasi.
b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan
lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan
Independensi Dewan Komisaris
Istilah Direksi Independen ataupun Komisaris Independen
menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari
pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili
kepentingan lainnya (Effendi, 2018). Sedangkan, menurut Komite
Nasional Kebijakan Governance (2016) Komisaris Independen
adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan
manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan
lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan
perusahaan.
Menurut Hendro dan Conny (2017) tugas dan tanggung
jawab Dewan Komisaris dalam perusahaan yaitu :
a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan
bank.
b. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang
– undangan yang berlaku.
c. Direksi telah melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap
kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
d. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen
Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
e. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari
SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau
hasil pengawasan otoritas lain
f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tuganya
kepada pemegang saham melalui RUPS.
g. Direksi telah mengungkapkan kebijakan – kebijakan bank yang
bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan
media yang mudah diakses pegawai.
h. Direksi tidak mneggunakan penasehat perorangan atau jasa
professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat
khusus telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja,
tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya serta konsultan
merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk
mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat,
terkini dan tepat waktu kepada komisaris.
j. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah
mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat
Kepemilikan Manajerial
Majid (2018) menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial
adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif
ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya
direktur dan komisaris.
Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2018) Kepemilikan
Manajerial adalah pemilik/ pemegang saham oleh pihak manajemen
perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan
keputusan perusahaan.
Kepemilikan Manajerial sangat bermanfaat dimana manajer
ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer
kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai
perusahaan sehingga ia pun akan menikmati sebagai keuntungan
bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh
manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam
mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan
meningkatkan kepercayaaan, kemudian nilai perusahaan juga akan
naik.
Legtimacy Theory
Legitimasi Theory (Legitimasi Teori) didasari oleh kontrak
sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Teori ini
dibutuhkan perusahaan untuk peroperasi dan menggunakan sumber
ekonomi. Teori ini dibutuhkan oleh perusahaan – perusahaan untuk
mencapai tujuan yang selaras dengan masyarakat luas. Teori ini
menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan
kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.
Teori legitimasi ini sesuai dengan variabel Corporate Social
Responbility yang merupakan suatu bentuk pengabdian perusahaan
untuk menyisihkan sebagian harta perusahaan untuk mengecilkan
dampak negatif yang kemungkin dapat terjadi akibat dari kegiatan
operasional perusahaan dan upaya perusahaan untuk meningkatkan
dampak positif dari operasi perusahaan terhadap semua pihak yang
berkepentingan terutama pihak sosial dan lingkungan
Agency Theory
Konsep Agency Theory menurut Scott (2017) adalah
hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen, dimana prinsipal
adalah pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas untuk
kepentingan prinsipal, sedangkan agen adalah pihak yang
menjalankan kepentingan prinsipal.
Dalam penelitian ini teori keagenan sangat mendukung
dengan variabel – variabel yang akan diteliti. Diantaranya variabel –
variabel yang sesuai dengan teori keagenan adalah variabel
Kepemilikan Manajerial berfungsi sebagai penyatu kepentingan
antara manajer dengan pemegang saham, Kepemilikan Institusional
menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan
yang akan diambil oleh pihak manajemen, Komisaris Independen
adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen,
pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham
mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan
perusahaan (Gusti, 2017) , dan Komite Audit memberikan kepastian
bahwa perusahaan telah tunduk terhadap undang-undang dan
peraturan yang berlaku juga melakukan kontrol yang efektif
terhadap konflik kepentingan yang akan merugikan perusahaan dan
menurunkan Nilai Perusahaan (Mauren, 2017) sehingga variabelvariabel yang diteliti mempunyai dasar teori yang kuat dan sesuai.
Komite Audit
Komite Audit berperan untuk menjembatani hubungan antara auditor
eksternal dengan perusahaan dan juga dewan komisaris auditor internal
(Sondokan, dkk 2019). Komite Audit bekerja secara professional independen
dibentuk oleh dewan komisaris dimana tugasnya adalah membantu dan
memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan
fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,
pelaksanaan audit dan implementasi dari good corporate governance di
perusahaan-perusahaan.
Sistem pengawasan terhadap kinerja auditor internal oleh komite audit,
diharapkan mampu meninjau anggota manajemen perusahaan yang harus
bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan yang dapat mendatangkan
kerugian keuangan bagi perusahaan.
Unsur-unsur Good Corporate Governance
Dalam penerapan good corporate governance pada perusahaan dibutuhkan
unsur-unsur yang mendukung. Adapun menurut Agus Widjaja Tunggal (2013)
unsur-unsur good corporate governance adalah
1) Pemegang Saham
Pemegang saham adalah individu atau institusi yang memiliki posisi utama
dalam perusahaan. Dengan tata kelola perusahaan yang baik harus dapat
melindungi hak investor dengan cara mengamankan kepemilikan, menyerahkan
atau memindahkan saham, melaporkan informasi yang relevan dan mendapatkan
keuntungan dari perusahaan.
2) Komisaris dan Direksi
Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penetapan sasaran atau tujuan
dari korporat, mengembangkan kebijakan serta memilih tim manajemen puncak
untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu komisaris
dan direksi mempunyai tanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja perusahaan
apakah telah berjalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
3) Komite Audit
Tugas dari komite audit adalah memberikan pendapat atau rekomendasi
profesional kepada dewan komisaris tentang situasi tata kelola perusahaan yang
dijalankan oleh manajemen perusahaan.
4) Sekretaris Perusahaan
Sekretaris adalah pihak penghubung yang menjembatani antara kepentingan
perusahaan dengan pihak eksternal dalam rangka menjaga persepsi publik atas
citra perusahaan dan pemenuhan tanggung jawab perusahaan.
Pertanggungjawaban sekretaris perusahaan kepada direksi.
5) Manajer
Tanggung jawab manajer di dalam operasional sangatlah penting bagi
perusahaan. Sehingga seorang manajer harus memiliki pengetahuan yang luas
tentang hal teknis yang yang terkait dengan perusahaan.
6) Auditor Eksternal
Tanggung jawab auditor eksternal adalah memberikan opini atas laporan
keuangan perusahaan. Laporan Auditor Eksternal merupakan opini profesional
tentang laporan keuangan perusahaan.
7) Auditor Internal
Tugas dari Auditor Internal adalah memberikan rekomendasi atau konsultasi
kepada pihak-pihak berwenang di dalam perusahaan tentang situasi yang terjadi
didalam perusahaan.
e. Dewan Komisaris Independen
Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan
berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu dewan komisaris memiliki kewajiban
untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
dari dewan direksi. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap
netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan yang dibuat
oleh BEI mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek
Indonesia (BEI) memiliki sekurang-kurangnya 30% dari Dewan Komisaris yang
ada. (Surya dan Yustiavandana 2006)
Definisi Good Corporate Governance
Corporate Governance (CG) adalah serangkaian mekanisme untuk
mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan
berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (IICG,2006).
Corporate governance adalah mekanisme monitoring aktivitas perusahaan agar
tindakan manajerial (agent) sejalan dengan tujuan perusahaan (principal) yaitu
meningkatkan nilai perusahaan.
Corporate governance juga dapat diartikan sistem yang mengatur,
mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai
saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, dan
masyarakat sekitar (Tunggal, 2012).
Model Pendeteksian Manajemen Laba
1) Manajemen Laba Akrual
Manajemen laba akrual adalah salah satu teknik pengelolaan laba yang
biasa digunakan. Manajemen laba akrual ditunjukkan dengan adanya
discretionary accrual (diskresioner akrual). Penggunaan diskresioner akrual
digunakan untuk menjadikan laporan keuangan lebih informatif yaitu laporan
keuangan yang dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (Ningsih,
2015). Berikut ini dua kategori akrual yang umum digunakan dalam penelitian:
1) Akrual Non Diskresioner
Menurut Sulistiyanto (2008) dijelaskan bahwa akrual non diskresioner adalah
komponen akrual yang berasal secara alamiah dari pencatatan dasar akrual
dengan mengikuti standar akuntansi umum. Akrual ini tidak dapat
dipengaruhi oleh kebijakan manajemen.
2) Akrual Diskresioner
Menurut Sulistiyanto (2008) dijelaskan bahwa akrual diskresioner adalah
komponen akrual hasil kebijakan manajerial dimana manajemen dapat
memilih metode dan standar akuntansi yang digunakan.
Secara teori manajemen laba akrual yang bisa dijadikan indikator praktik dan
kebijakan manajemen laba dalam sebuah perusahaan adalah akrual
diskresioner. Dalam akrual diskresioner manajemen perusahaan memiliki
keleluasaaan dan kebebasan dalam memilih dan menerapkan standar
akuntansi untuk mencapai hasil akhir dan dijalankan dalam kerangka praktik
secara umum dan masih dapat diperdebatkan
Teknik Manajemen Laba
Teknik manajemen laba menurut Dedhy, dkk (2011) yaitu sebagai berikut :
1) Kebijakan manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan)
terhadap estimasi akuntansi yaitu estimasi tingkat piutang tak tertagih,
estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak
berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
2) Penggantian metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi
adalah mengganti metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka
tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3) Salah satu rekayasa periode biaya atau pendapatan adalah mempercepat atau
menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada
periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluran promosi
sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke
pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.
Bentuk dan Pola Manajemen Laba
Bentuk dan pola manajemen laba menurut Scott (2017) ada 4 jenis yaitu:
1) Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara
menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim
rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba
pada periode sebelumnya atau sesudahnya.
2) Income minimization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara
menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah
daripada laba sesungguhnya.
3) Income maximization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan
cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi
daripada laba sesungguhnya.
4) Income Smoothing adalah salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan
dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau smooth) dari
periode ke periode
Pengertian Manajemen Laba
Manajemen laba adalah kebijakan memodifikasi laporan keuangan
khususnya untuk merekayasa laba perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan
(Desri dan Muslih, 2019). Motivasi tertentu dapat mendorong manajer untuk
melaporkan kegiatan atau laporan keuangan sesuai dengan kepentingan
perusahaan diinginkan atau dikatakan tidak sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya.
Perencanaan Pajak (Tax Planning)
Perencanaan pajak (tax planning) adalah tahap awal dalam penghematan
pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan
pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan
tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan
memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (Suandy,2011).
Perencanaan pajak memiliki tujuan untuk meminimalkan nilai beban pajak
dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada sehingga berdampak pada
peningkatan jumlah laba setelah dipotong pajak. Karena pajak merupakan unsur
pengurang dari laba perusahaan.
Manfaat perencanaan pajak menurut Mangoting (1999) adalah sebagai berikut:
a. Penghematan kas keluar karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat
dikurangi.
b. Mengatur aliran kas karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat
diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pemabayaran
sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.
Metode yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban
pajak menurut Lumbantoruan (1996), diantaranya yaitu
a. Pergeseran Pajak (tax shifting) adalah pemindahan atau mentransfer beban
pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Sehingga orang atau badan
yang dikenakan pajak bisa menghindari beban pajaknya.
b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah
pajak yang dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan
dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
d. Penggelapan Pajak (tax evasion) adalah penghindaran pajak yang dilakukan
secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar undang-undang
perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (tax evasion) dilakukan dengan
cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan
sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak
terutang yang sebenarnya.
e. Penghindaran Pajak (tax avoidance) adalah usaha wajib pajak untuk
meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif
yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Menurut Adityamurti (2017) tax
avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam
peraturan perundang-undangan.
Nilai perusahaan
Nilai perusahaan dapat menunjukkan keadaan pasar saham terhadap
perusahaan. Semakin besar nilai perusahaan maka dapat menunjukkan ke
publik dalam menilai hNilai Perusahaanarga pasar saham perusahaan diatas nilai bukunya,
sehingga ketika nilai perusahaan meningkat berarti publik menilai kinerja dan
performa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik, serta tujuan utama
perusahaan dapat tercapai melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para
pemegang saham (Vivi, 2017).
Secara umum menurut Pertiwi (2010) mengatakan bahwa banyak
metode dan teknik yang telah dikembangkan dalam penilaian perusahaan,
diantaranya adalah
a. Pendekatan laba antara lain metode rasio tingkat laba atau price earnings
ratio.
b. Pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas.
c. Pendekatan deviden antara lain pertumbuhan deviden
d. Pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva.
e. Pendekatan harga saham.
Teori Sinyal (Sighnaling Theory)
Teori sinyal pertama kali dijelaksan oleh Michael Spence (1973) dalam
penelitiannya yang berjudul JobMarket Signalling. Spence menjelaskan tentang
hubungan dua pihak yang saling berkaitan yaitu manajemen dan investor. Pihak
manajemen selaku pihak internal yang memberikan sinyal dan pihak investor
selaku pihak eksternal yang menerima sinyal tersebut
Teori sinyal adalah sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan oleh para
shareholder untuk mempertimbangkan dan menentukan dalam membeli saham
pada perusahaan tertentu. Informasi tentang perubahan harga dan volume saham
bermanfaat bagi para investor untuk membeli saham perusahaan tertentu
(Suwardjono, 2005).
Salah satu jenis informasi yang berasal dari perusahaan yang dapat
menjadi sinyal bagi pihak eksternal perusahaan, khususnya pihak investor
adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan
dapat berupa informasi akuntansi adalah informasi yang berkaitan dengan
laporan keuangan dan informasi non-akuntansi adalah informasi yang tidak
berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan perusahaan seharusnya
menjelaskan tentang informasi yang relevan dan informasi yang vital untuk
diketahui oleh pengguna laporan baik pihak internal ataupun eksternal
(Permatasari, 2018).
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham
perusahaan oleh pihak eksternal perusahaan yang berbentuk
institusi seperti perusahaan dana pensiun, perusahan asuransi,
perusahaan investasi, dan lain-lain yang diharapkan dapat
mengurangi tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang
(Dewi, 2015). Kepemilikan institusional sangat diperlukan dalam
perusahaan untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh
manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat langsung
dalam pengambilan yang strategis sehingga mereka tidak mudah
percaya terhadap tindakan manipulasi laba.
Menurut (Khurana, 2010) perusahaan dengan kepemilikan
institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk
meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan
optimis sehingga mengurangi tindakan tax avoidance oleh
perusahaan, dan memastikan bahwa manajemen perusahaan
bertanggung jawab membuat keputusan yang akan memaksimalkan
kesejahteraan pemegang saham.
Kualitas Audit
Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat
terjadi disaat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan
menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan
melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Damayanti &
Susanto, 2015).
Kualitas audit diukur menggunakan variable dummy,
apabila audit laporan keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik The Big Four yaitu Price Water House Cooper-PWC,
Delotte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst & Young-E&Y diberi
nilai 1, dan apabila audit laporan keuangan tidak dilakukan oleh
Kantor Akuntan Publik The Big Four yaitu Price Water House
Cooper-PWC, Delotte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernst &
Young-E&Y diberi nilai 0. Jadi perusahaan dengan kualitas audit
yang baik adalah perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four
karena apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan tersebut
cenderung tidak melakukan kebijakan tax avoidance.
Menurut (Suartana, 2017) hal-hal yang berhubungan
dengan kualitas audit antara lain:
1) Lamanya auditor / umur audit, semakin lama maka semakin
rendah kualitas auditnya.
2) Jumlah klien, semakin banyak maka semakin baik kualitas
auditnya.
3) Kesehatan keuangan klien, semakin sehat maka ada
kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti
standar yang berlaku.
4) Review dari pihak ketiga, kualitas audit semakin tinggi
apabila direview oleh pihak ketiga.
Komite Audit
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan
komisaris dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat
yang professional dan independen kepada dewan komisaris
terhadap laporan dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas
pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Komite audit juga
berfungsi sebagai saluran komunikasi antara dewan komisaris,
auditor eksternal, dan auditor internal. Komite audit memiliki
wewenang antara lain adalah memiliki akses yang tidak terbatas
pada karyawan, dana, catatan asset, serta sumber daya lainnya yang
berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap
laporan keuangan dan memberikan evaluasi mengenai masalah
yang berhubungan dengan laporan keuangan (Kusumangningtyas,
2012).
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jumlah anggota komite audit (Sriwedari, 2012). Jumlah anggota
komite audit sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk ketua
komite audit yang independen didalam perusahaan yang dipilih dan
mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan
(Sandy, 2015).
Menurut (Guna & Herawaty, 2010) tujuan keberadaan
komite audit dalam perusahaan adalah:
1) Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang
dikeluarkan oleh manajer harus sesuai dengan prinsip
akuntansi serta disajikan secara wajar dan tidak
menyesatkan.
2) Memberikan kepastian bahwa pengendalian intern
perusahaan telah memadai.
3) Melakukan monitoring dan menindaklanjuti kemungkinan
adanya penyimpangan material dalam bidang keuangan dan
implikasi hukumnya.
4) Memberikan rekomendasi pemilihan auditor eksternal yang
akan melakukan audit di perusahaan.
Tax Avoidance
Tax avoidance merupakan bentuk upaya wajib pajak untuk
mengefisienkan atau mengurangi beban pajak dengan menghindari
pungutan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Tax
avoidance yang dilakukan tersebut merupakan tindakan pajak
secara legal, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran
hukum yang dilakukan, karena dianggap praktik yang berhubungan
dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam
undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi
penerimaan negara sektor pajak (Damayanti & Susanto, 2015).
Komite urusan fiscal dan organization for economic
cooperation and development (OECD) dalam (Suandy, 2014) yang
menyebutkan bahwa karakteristik dari tax avoidance hanya
mencakup tiga hal yaitu:
1. Adanya unsur artificial dimana berbagai pengaturan seolaholah terdapat didalamnya padahal tidak ada, dan ini
dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai
tujuan, padahal bukan itu sebetulnya yang dimaksudkan
oleh pembuat undang-undang.
3. Skema kerahasiaan, dimana para konsultan menunjukkan
cara untuk melakukan tax avoidance / penghindaran pajak
dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.
Menurut (Pohan, 2013), tax avoidance adalah transaksitransaksi ataupun perencanaan yang dilakukan para wajib pajak
untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara
yang legal dan tidak melibatkan tindakan kriminal. Metode yang
digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat
dalam undang-undang perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil
jumlah pajak yang terutang.
Komisaris Independen
Komisaris independen berperan penting dalam menjaga keintegritasan
laporan keuangan perusahaan. Pengawasan yang dilakukan komisaris independent
dengan baik dapat meminalisir terjadinya konflik antara pihak agen dengan pihak
principal sehingga dapat mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan dan
laporan keuangan yang disajikan akan terjaga integritasnya. Dengan adanya
proporsi komisaris independen yang semakin banyak dalam suatu perusahaan dapat
menunjukan dewan komisaris yang kuat sehingga semakin tinggi juga tingkat
konservatisme yang diinginkan karena adanya persyaratan informasi keuangan
yang lebih berkualitas (Savitri;2016;73).
Menurut Parinduri, dkk (2018) komisaris independen berpengaruh positif
terhadap integritas laporan keuangan, karena pada umumnya pemilik saham
percaya bahwa komisaris independen memiliki akuntabilitas yang baik untuk
mengawasi manajemen, sehingga komisaris independen lebih baik dalam
melaksanakan pengawasan.
Leverage
Leverage merupakan sumber dana serta aset yang digunakan perusahaan yang
mempunyai beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan pemegang
saham (Sartono, 2008:257).Leverage merupakan kemampuan suatu entitas untuk
melunasi utang lancar maupun utang jangka panjang, atau rasio yang digunakan
untuk menilai sejauh mana suatu entitas dibiayai dengan menggunakan utang
(Wiagustini, 2010:76) dalam Widhiarti dan Merkusiwati, 2015. Rasio leverage
dipergunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan
berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi
perusahaan dan kewajibannya (Gayatri dan Suputra, 2013). Rasio leverage
menggambarkan sumber dana perusahaan dari utang yang digunakan untuk
kegiatan operasional perusahaan.
Semakin tinggi leverage semakin tinggi juga kewajiban perusahaan
memberikan informasi dalam bentuk penyajian laporan keuangan secara lebih luas,
dengan cara ini menghapuskan rasa keraguan kreditor (Mais dan Nuari, 2016).
Karena perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi mencerminkan
bahwa perusahaan memiliki risiko keuangan yang tinggi (Nurdiniah dan Pradika ;
2017). Sehingga perusahaan yang memiliki leverage yang besar biasanya akan
mencoba tutupi informasi ini, dan kemudian perusahaan biasanya akan
mengeluarkan atau menawarkan saham baru sebagai upaya untuk mengurangi
pembiayaan melalui utang (Parinduri, dkk ; 2018).
Audit Tenure
Audit tenure adalah jangka waktu penugasan audit antara pihak auditor
(Kantor Akuntan Publik) dengan perusahaan yang diaudit secara terus menerus
tanpa mengganti pihak auditor yang lain. Menurut Praptika dan Rasmini (2016),
Audit tenure adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik melakukan
perikatan terhadap kliennya dalam memberikan jasa audit laporan keuangan. Selain
itu menurut Andriani dan Nursiam (2018), Tenure adalah masa perikatan audit
antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa
Akuntan Publik Pasal 3 ayat (1) menyatakan, pemberian jasa audit umum atas
laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimna dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut
dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturutturut. Oleh karena itu, diperlukan adanya pergantian auditor sehingga dapat
meningkatkan kualitas audit dan proses pelaporan keuangan (Arista,dkk,2018)
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah manajer perusahaan memiliki bagian saham di
dalam perusahaan. Menurut Aluy, Tulung, dan Tasik (2017), kepemilikan
manajerial adalah presentase saham yang dimiliki manajer dan direksi suatu
perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan
kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, sehingga manajer dapat
merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan dapat ikut
serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang
salah (Hidayah, 2015). Maka dari itu dengan adanya kepemilikan manajemen ini
dianggap dapat meningkatkan keseimbangan informasi antara pemegang saham
dan manajemen, sehingga mampu mengurangi masalah keagenan. (Dewi dan Putra;
2016). Selain itu manajer dalam perusahaan yang memiliki saham perusahaan akan
cenderung lebih bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan, mengambil
keputusan yang terbaik bagi perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan
benar dan jujur sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi
(Mudasetia dan Solikhah; 2017)
Komite Audit
Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu tugas dewan
komisaris. Menurut IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia) dalam Effendi
(2016:48), Komite Audit didefinisikan sebagai suatu komite yang bekerja secara
professional dan independent yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan
demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris
(atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas
proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan
implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Komite audit
adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan
pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal (Sari dan
Hapsari, 2018).
Adanya komite audit dalam suatu perusahaan memiliki manfaat agar dapat
menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan bagi semua
stakeholder dan pengungkapan semua informasi yang dilakukan oleh manajemen
meski di dalam perusahan terjadi konflik kepentingan (Dwidinda, dkk, 2017).
Selain itu, Komite audit memiliki tugas untuk menilai pengendalian internal,
menelaah kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, menelaah sistem
pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Siahaan, 2017). Dalam
POJK Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit, Pasal 4, menyatakan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri
dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari
luar Emiten atau Perusahaan Publik.
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh
perusahaan atau institusi yang meliputi perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi atau kepemilikan institusi lainnya (Dewi dan Putra; 2016). Kepemilikan
institusional juga dapat diartikan sebagai saham perusahaan yang dimiliki oleh
pihak eksternal perusahaan. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan
akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen
(Istiantoro,dkk; 2017). Semakin tinggi kepemilikan modal oleh institusional maka
akan semakin kecil pendanaan perusahaan dengan utang karena adanya
pengawasan oleh Lembaga institusional lain seperti bank terhadap kinerja
perusahaan (Bonita dan Pohan, 2017). Besarnya investasi yang dimiliki
institusional mempengaruhi tingkat pengawasan yang dilakukan investor
institusional (Dwidinda,dkk; 2017). Dengan adanya investor institusional dalam
suatu perusahaan dianggap dapat menjadi mekanisme monitoring yang efektif
dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer dikarenakan
investor institusional terlibat dalam pengambilan strategis sehingga tidak akan
mudah percaya terhadap tidakan manipulasi laba (Siahaan; 2017).
Struktur Corporate Governance
Setiap perusahaan diharapkan memiliki tata kelola perusahaan yang baik atau
biasa disebut dengan Good Corporate Governance. Definisi dari Corporate
Governance adalah sistem yang dibentuk agar dapat mengarahkan pengelolaan
perusahaan secara profesional yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan
(Effendi,2016:3).
Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per –
01/MBU/2011, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsipprinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Sedangkan
definisi Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang
digunakan dalam menjalankan suatu perusahaan, agar dapat meningkatkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan pemangku kepentingan
(Hamdani,2016:27). Menurut Arista, dkk (2016), Perusahaan harus menerapkan
good corporate governance agar dapat meyakinkan pemodal eksternal bahwa
manajemen tidak bertindak menyimpang serta perusahaan menggunakan sumber
daya perusahaannya dilakukan secara efektif dan efisien. Good corporate
governance dapat terwujud dengan adanya pengendalian yang baik di dalam
perusahaan. Pengendalian yang baik dapat dilakukan oleh struktur corporate
governance. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa struktur corporate
governance terdiri dari komisaris independent, kepemilikan institusional, komite
audit, dan kepemilikan manajerial.
A. Komisaris Independen
Komisaris independen merupakan badan yang terdapat dalam suatu
perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal
dari luar perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan secara luas
dan keseluruhan serta untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan agar
dapat melindungi pemegang saham minoritas dan pihak terkait lainnya (Sari dan
Hapsari; 2018). Selain itu menurut Handayani (2017), Komisaris Independen
merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak memiliki
hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali maupun
dengan perusahaan.
Keberadaan komisaris independen memiliki fungsi untuk mengawasi dan
melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam
perselisihan diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen
serta memberikan nasihat kepada manajemen sehingga komisaris independen
merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi pengawasan agar terciptanya
perusahaan yang good corporate governance dan menghasilkan laporan keuangan
yang berintegritas tinggi (Istiantoro,dkk; 2017).
Integritas Laporan Keuangan
Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan secara
jujur dan sesuai dengan fakta tanpa adanya informasi yang disembunyikan.
Menurut Aljufri (2014), Integritas laporan keuangan merupakan salah satu standar
etika sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur dalam menyediakan
sumber informasi (laporan keuangan) yang wajib dipublikasikan dengan benar
sebagai pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya pemilik.
Laporan keuangan yang berintegritas harus memiliki dua karakteristik utama
laporan keuangan yaitu relevan dan keandalan sehingga laporan keuangan yang
memiliki integritas tinggi dan dapat diandalkan karena laporan keuangan disajikan
secara jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada
informasi tersebut (Indrasari, Yuliandhari, dan Triyanto ;2016).
Ukuran integritas laporan keuangan selama ini belum ada walaupun
demikian secara intuisi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan
konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya di
ukur dengan manajemen laba (Siahaan; 2017). Ukuran yang sering digunakan
adalah dengan konservatisme. Akuntansi konservatisme merupakan prinsip yang
mana jika diterapkan dapat menghasilkan biaya cenderung tinggi, dan pendapatan
serta aset menjadi lebih rendah, dalam prakteknya penerapan akuntansi
konservatisme setiap perusahaan dilakukan secara berbeda-beda tergantung dengan
karakteristik perusahaan tersebut (Amrulloh, dkk; 2016). Konservatisme memiliki
konsep yang mengakui beban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian
tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin
akan diterima (Savitri ;2016 ;23). Metode akuntansi yang konservatif akan
menghasilkan laba minimal, bukan merupakan laba yang dibesar-besarkan,
sehingga laba yang ada dapat dinilai sebagai laba yang berkualitas
(Arista,dkk;2018). Karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme dapat
menjadi salah satu faktor untuk mengurangi manipulasi laporan keuangan dan
meningkatkan integritas laporan keuangan (Rahiim dan Wulandari, 2014).
Teori Agensi
Hubungan keagenan merupakan suatu hubungan kontrak antara pemilik
(principal) dan agen (management), dimana principal mengontrak agent untuk
memberikan suatu jasa dengan cara mendelegasikan wewenangnya dalam
mengambil keputusan kepada agent yang dimaksud (Saad dan Abdillah, 2019).
Masalah keagenan kemudian terjadi karena adanya harapan principal untuk
memperoleh pengembalian maksimal atas investasinya yang berbeda dengan
harapan manajer karena manajer (agen) tidak selalu bertindak sesuai dengan
harapan principal yang sebagian besarnya disebabkan oleh moral hazard
(Arista,dkk,2018). Dimana terjadi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical
information) antara agen dengan principal yang disebabkan karena agen lebih
banyak memiliki informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan principal
dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan
kepentingan diri sendiri, sehingga dengan ketidak yang dimilikinya akan
mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui
principal (Siahaan; 2017). Terjadinya asymetri informasi antara pemegang saham
dengan manajer juga disebabkan adanya pemisah antara pemilik dengan manajer
atau yang mengendalikan, sehingga pemegang saham selaku pemilik harus selalu
memonitor tindakan yang dilakukan oleh manajer agar manajer selalu bertindak
sesuai dengan keinginan pemilik (Putra, 2015). Perilaku agen yang memaksimalkan
kepentingan sendiri dan agen yang tidak bertindak sesuai dengan kepentingan
principal menimbulkan biaya pengawasan yang lebih banyak yang disebut agency
cost (Hamdani, 2016;31). Konflik antara agen dan principal dapat diminimumkan
dengan adanya kontrak yang efisien adalah kontrak yang jelas untuk masingmasing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban (Widiasari dan Prabowo,
2008)
Kompleksitas Operasi
Kompleksitas operasi yaitu pembentukan departemen dan
pembagian pekerjaan yang berfokus pada jumlah unit dan lokasi
operasinya (cabang) yang berbeda. Kompleksitas operasi ini bisa
menyebabkan audit delay berkepanjangan, karena seorang auditor akan
memerlukan waktu yang cukup banyak dalam mengaudit anak cabang
sebelum mengaudit induk perusahaan. Biaya yang dikeluarkan otomatis
akan meningkat juga karena auditor harus mengaudit setiap anak cabang
perusahaan.
Menurut (Darmawan & Widhiyani, 2017) bahwa kompleksitas
operasi perusahaan yang dilihat yaitu dari diverifikasi bisnis operasi klien
dan total anak perusahaan klien dimana akan berdampak pada ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik.
Total anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan
mencerminkan bahwa perusahaan mempunyai unit operasi yang lebih
banyak yang harus diperiksa dalam setiap transaksinya dan catatan yang
menyertainya, sehingga seorang auditor memerlukan waktu yang cukup
lama untuk melakukan tugas pekerjaan auditnya.
Proporsi pengukuran kompleksitas operasi yaitu dapat
dikategorikan sebagai berikut:
1. Perusahaan yang memiliki anak cabang perusahaan diberi kode (1).
2. Perusahaan yang tidak memiliki anak cabang perusahaan diberi
kode (0)
Komite Audit
Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dimana anggotanya di
angkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu
melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap
pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan. Emiten atau
perusahaan yang sudah Go Publik wajib membentuk 3 anggota komite
audit dimana berasal dari komisaris independen dan pihak luar dari
perusahaan publik.
Menurut peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor
55/PJOK.04/2015 yang menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab
sebagai komite audit antara lain:
a. Melaksanakan penelaahan atas informasi keuangan yang akan
dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau
pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan
lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan
Publik;
b. Melaksanakan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau
Perusahaan Publik;
c. Menyampaikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan
pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan menunjukan seberapa besar kecilnya sebuah
perusahaan. Pengukuran besar kecilnya perusahaan dilihat berdasarkan
total asset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang
memiliki total asset yang besar cenderung akan bisa mempertahankan
kualitas laporan keuangan sehingga bisa memperpendek audit delay
(keterlambatan audit). Hal ini disebabkan perusahaan besar memiliki
sistem pengendalian internal yang baik sehingga tingkat resiko kesalahan
dalam penyajian laporan keuangan perusahaan bisa berkurang, sehingga
seorang auditor lebih mudah dalam melakukan proses pengauditan
(Ardianti, 2013).
Menurut (Darmawan & Widhiyani, 2017) bahwa perusahaan
berskala besar mempunyai manajemen yang tinggi, hal ini cenderung
diberikan insentif untuk mempercepat penerbitan laporan keuangan
auditan. perusahaan berskala besar juga dimonitor secara ketat oleh
investor, pengawas permodalan dan pemerintah sehingga tekanan
eksternal yang dihadapi perusahaan lebih tinggi untuk mengumumkan
laporan keuangan auditan lebih awal.
Menurut (Apriliani, 2015) perusahaan berskala besar tentunya
lebih berkonsisten untuk tepat waktu dibandingkan perusahaan kecil
dalam menginformasikan laporan keuangannya. Pengaruh ini ditujukan
bahwa semakin besar nilai assets atau kekayaan yang dimiliki perusahaan
maka semakin pendek audit delay (keterlambatan audit).
Laporan Audit
Menurut (Novi, 2018) laporan audit adalah bentuk
pengkomunikasian kepada pemakai informasi tentang apa yang dilakukan
auditor dan kesimpulan yang didapatkan. Keharusan dalam menyusun
laporan audit didasarkan pada empat standar pelaporan, khususnya
standar yang terakhir, yang mengatakan pernyataan pendapat atas laporan
keuangan secara keseluruhan
Standar Auditing
Standar auditing merupakan ukuran pelaksanaan tindakan yang
menjadi pedoman umum bagi seorang auditor dalam melaksanakan audit.
IAI (2011:150.1) telah menetapkan sepuluh standar auditing yang
dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu sebagai berikut:
a. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai
auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus diperhatikan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh
untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan
lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui
inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi
sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan yang diaudit.
c. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada ketidakkonsistenan
penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan
periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip
akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat tentang
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan
keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang
jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada,
dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor
Definisi Auditing
Menurut (Boynton, Johnson, & Kell, 2003) Auditing merupakan
proses sistematis guna mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara
ilmiah tentang asersi dari kegiatan ekonomi, dengan bertujuan
menetapkan kesesuaian antara asersi dengan kriteria yang sudah
ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil kepada pihak yang
berkepentingan.
Auditing akan memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan
perusahaan, karena akuntan publik adalah pihak yang ahli dan independen
pada akhir pemeriksaannya memberikan pendapat mengenai kewajaran
posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah media yang memberikan informasi
penting bagi investor, calon investor, kreditor, maupun pihak yang
bersangkutan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan.
Komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan
penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus
kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Menurut (Martini, Siregar, Wardhani , Farahmita, & Tanujaya,
2012) karakteristik kualitatif laporan keuangan, terdiri atas:
a. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi dalam laporan keuangan merupakan
kemudahan untuk bisa dipahami oleh pengguna. Pengguna mempunyai
pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis,
akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan
yang wajar.
b. Relevan
Informasi harus relevan guna memenuhi kebutuhan pengguna
dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas
relevan apabila bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, dengan
membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan.
c. Keandalan
Informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas
yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan
material, dan bisa diandalkan penggunaannya yang seharusnya disajikan
secara wajar.
d. Dapat Dibandingkan
Pengguna harus bisa membandingkan laporan keuangan
perusahaan antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan
(trend) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus bisa
membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi
posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
Teori Agensi
Menurut (Ardianti, 2013) hubungan antara (agent) dan (principal).
Principal dalam hal ini diwakili oelh shareholders menuntut akuntabilitas
dari agent yang diwakili oleh manajer melalui pelaporan informasi
keuangan bertindak sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam
mengambil keputusan, sedangkan principal merupakan pihak yang
mengevaluasi. implementasi dari teori agensi yakni perjanjian yang berisi
proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Darmawan &
Widhiyani, 2017). Tetapi, prakteknya ditemukan kepentingan yang
berbeda antara principal (pemilik saham) dan agent (manajemen)
sehingga menyebabkan konflik kepentingan. Untuk mengatasi konflik
tersebut principal dan agent sepakat menjembatani konflik dengan pihak
ketiga yakni auditor independen, sehingga tidak terdapat kecenderungan
untuk memanipulasi laporan keuangan yang akan berakibat timbulnya
tenggang waktu dari audit delay yang cukup lama.
Teori Kepatuhan
Teori kepatuhan merupakan bentuk dari kedisiplinan dalam
melaksanakan suatu perintah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia
(KKBI) mengatakan patuh merupakan sifat pada perintah atau suatu
peraturan.Menurut (Darmawan & Widhiyani, 2017) kepatuhan diartikan
yakni suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan
dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang akan dijatuhkan.
Hukuman tersebut berupa sanksi yang timbul akibat dari ketidakpatuhan.
Kepatuhan perusahaan publik terhadap ketepatan waktu dalam
menyampaikan laporan keuangan secara berkala yang sudah diatur
melalui keputusan OJK Nomor.29/PJOK.04/2016 tentang Laporan
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, mewajibkan perusahaan yang
terdaftar di BEI dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada
OJK paling lambat 120 hari setelah tahun buku terakhir. Teori kepatuhan
mendorong untuk perusahaan lebih mematuhi aturan yang berlaku dalam
menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu
Aktivitas Komite Audit
Komite audit berperan penting dalam mengawasi berbagai aspek
Berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit di Indonesia diantaranya
organisasi.
adalah Surat Edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan
perusahaan-perusahaan publik untuk memiliki komite audit dan KEP-339/BEJ/07-
2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di BEJ (Bursa Efek
Jakarta) untuk memiliki komite audit.
Adanya independensi dan keahlian keuangan yang baik akan semakin
lengkap dan efektif dengan adanya keaktifan komite audit dalam mengadakan
pertemuan (rapat). Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 menyatakan
bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
Komite audit dapat melakukan rapat dengan berbagai pihak seperti rapat komite
audit dengan dewan komisaris, dewan direksi, auditor internal, auditor eksternal
maupun pihak manajemen. Setidaknya setiap tahun komite audit yang diwakili
oleh ketua komite audit akan menyampaikan laporan tahunan mereka kepada
dewan komisaris. Pertemuan efektif komite audit yang dilaksanakan secara teratur
dan lebih sering dapat meningkatkan transparansi laba yang dilaporkan, sehingga
manajemen yakin untuk melaporkan laporan keuangannya. Ketika komite audit
lebih banyak melakukan pertemuan dan lebih independen, maka koordinasi
komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan
terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung
peningkatan pengungkapan informasi laporan keuangannya.
Independensi Komite Audit
Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang
independen, harus terdiri dari individu-indidvidu yang independen dan tidak
terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan,
serta memiliki pengalaman untuk melasanakan fungsi pengawasan secara efektif.
Independensi disini adalah bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak
lain, tidak tergantung pada orang lain dan tidak terikat dengan pihak internal dari
perusahaan tersebut. Salah satu dari alasan utama independensi ini adalah untuk
memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta
penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang
independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam
menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).
Ukuran Komite Audit
Ukuran komite audit merupakan salah satu karakteristik yang mendukung
efektifitas kinerja komite audit dalam suatu perusahaan. Destika (2011)
menyatakan bahwa karakteristik komite audit yang mendukung fungsi
pengawasan terhadap manajemen (agen) agar tidak merugikan pemilik perusahaan
(prinsipal) adalah ukuran komite audit. Karena dengan semakin besarnya ukuran
komite audit akan meningkatkan fungsi monitoring pada komite audit terhadap
pihak manajemen. Keanggotaan komite audit yang diatur dalam Surat Keputusan
ketua BAPEPAM Nomor Kep-339/BEJ/07/2001 bagian C, bahwa komite audit
sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota.
Komite Audit
Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004, komite
audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas
pengawasan pengelolaan perusahaan. Menurut Tjager dkk (2003) dalam Purwati
(2006) komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris
dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggungjawab
utama untuk memastikan prinsip-prinsip good corpotare governance terutama
transparansi dan disclousure diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para
eksekutif. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian
perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara
pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam
menangani masalah pengendalian. Manfaat Komite Audit yang dibentuk sebagai
sebuah komite khusus di perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan
yang sebelumnya merupakan tanggungjawab penuh Dewan Komisaris.
Tanggung jawab Komite Audit meliputi : memilih auditor independen,
mengawasi proses audit dan memastikan kualitas laporan keuangan. Bapepam
(2000)juga menyatakan bahwa Komite Audit bertanggung jawab untuk:
a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, serta informasi keuangan
lainnya.
b. Melakukan penelahaan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lain yang
berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
c. Melakukan penelahaan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh
Akuntan Publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah
dipertimbangkan.
Ukuran Perusahaan
Penelitian terdahulu telah banyak menguji hubungan antara tingkat pengungkapan
laporan perusahaan dan ukuran perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa
terdapat hubungan yang positive antara ukuran perusahaan dan tingkat
pengungkapan (Hossain dan Hammami, 2009).
Pasar cenderung lebih banyak menyukai entitas yang di miliki oleh
perusahaan besar, sehingga manajemen akan lebih banyak mengungkapkan
informasi sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas
publik dan menghindari resiko (Prayogi, 2003). Besar-kecil ukuran perusahaan
dapat dilihat dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, karena aset
yang dimiliki suatu perusahaan mencerminkan sumber daya yang dimiliki oleh
perusahaan tersebut untuk dapat melakukan kegiatan operasionalnya untuk
menghasilkan suatu output.
Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu
perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah {medium size), dan
perusahaan kecil {smallfirm). Kategori ukuran perusahaan yaitu:
a. Perusahaan Besar
Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar
termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50
Milyar/tahun.
b. Perusahaan Menengah
Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah
dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan
kurang dari Rp 50 Milyar/tahun.
c. Perusahaan Kecil
Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak
termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp
1 Milyar/tahun.
Tingkat Profitabilitas
Profitabilitas merupakan alat pengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola
kekayaan perusahaan yang ditunjukkan berupa keuntungan (profit) yang
dihasilkan pada tingkat penjualan, asset, investasi dan modal saham. Ada
beberapa jenis rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas, yaitu rasio
profit margin, retum on asset (ROA), retum on equity (ROE) dan Eaming Per
Share (EPS). Singhvi dan Desai (1972) dalam Rakhmawati et el, (2007) telah
mengidentifikasi profit magin dan eaming retum sebagai variabel yang
berhubugan secara positive terhadap luas pengunkapan perusahaan. Pemikiran
tersebut didasari bahwa profitabilitas yang tinggi menjadi pertimbangan pihak
untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas karena pihak
bahwa pengungkapan informasi tentang profitabilitas
perusahaan merupakan kabar baik bagi investor, sehingga dengan informasi
tersebut dapat meyakinkan investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang
manajemen
manajeman merasa
baik.
Tingkat Leverage
Leverage mengukur kemapuan suatu perusahaan untuk memenuhi
kewajiban, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek,
atau kenaikan bila mengalami likuidasi. Semakin besar leverage perusahaan,
semakin besar pula kemungkinan transfer kemakmuran kepada pemegang saham
dan manajer (Meek et al, 1995 dalam Yularto dan Chariri, 2003). Oleh karena itu
semua
perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi mempunyai kewajiban lebih
untuk memenuhi kebutuhan informasi krediturjangka panjang. Pernyataan serupa
juga dinyatakan oleh Na’im dan Rakhman (2000) bahwa perusahaan dengan
resiko hutang atas modal yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak
informasi dala laporan keuangan daripada perusahaan dengan rasio hutang yang
lebih rendah.
Tingkat leverage yang tinggi juga dapat menimbulkan keraguan bagi para
investor maupun calon investor dengan kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan bisnis perusahaan tersebut, karena sebagian besar
dana yang diperoleh perusahaan pastinya akan digunakan untuk membiayai
kewajiban sehingga dana untuk beroperasi akan semakin berkurang. Dengan
demikian perusahaan akan cenderung memberikan informasi yang lebih mengenai
mengapa kondisi kewajiban mereka berada pada angka tersebut kepada publik
sehingga diharapkan investor cukup jelas mengetahui kondisi kewajiban
perusahaan
Karakteristik Perusahaan
Kebijakan penyajian pengungkapan laporan secara sukarela pada perusahaan
dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing perusahaan. Dilihat dari aspek
laporan keuangan karakteristik perusahaan ditentukan berdasarkan 3 pendekatan,
yaitu: karakteristik yang berhubungan dengan struktur (structure), kinerja
(performance) dan pasar (market) (Lang dan Lundholm, 1993 dalam
Hardiningsih, 2008). Struktur meliputi ukuran (size) perusahaan dan kemampuan
perusahaan untuk melunasi kewajiban atau leverage. Kinerja mencakup likuiditas
perusahaan dan profitabilitas. Sedangkan pasar ditentukan oleh faktor-faktor yang
bersifat kualitatif berupa tipe industri, tipe auditor dan status perusahaan (publik
atau non-publik). Pendekatan pasar dapat juga dilihat secara kuantitatif yang
meliputi total penjualan ekspor, ukuran perusahaan (total aktiva) dan total utang,
termasuk juga proporsi pemegang saham dan umur perusahaan.
Luas Pengungkapan Sukarela (Luas Voluntary Disclosure)
Informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok,
yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela
(Voluntary Disclosure). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang wajib
dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Di
Indonesia pengungkapan wajib telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten
bagi perusahaan publik. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah
pengungkapan informasi yang tidak diwajibkan oleh badan regulator pasar modal
(BAPEPAM).
atau
Prayogi (2003) mengatakan bahwa perusahaan dituntut oleh para investor,
pelanggan, pemerintah, dan publik untuk membuat laporan tentang kinerja
perusahaan lebih dari sekedar menyajikan informasi kineija keuangan. Banyak
perusahaan sudah menambahkan informasi laporannya dengan memasukkan
informasi atas kineija keuangan dan non keuangan yang mencakup aspek-aspek
operasional mereka dalam perspektif stakeholders, pemasok dan pelanggan
(Waterhouse dan Spenden, 1998 dalam Prayogi, 2003). Perusahaan dapat dengan
leluasa melakukan pengungkapan sukarela sesuai dengan kepentingan perusahaan
yang dianggap relevan dan mendukung dalam pengambilan keputusan ekonomi
yang dilakukan oleh pengguna laporan tahunan.
Pengungkapan sukarela dapat menambah kelengkapan informasi dalam
memahami kegiatan operasional perusahaan publik dan menunjukkan adanya
ketransparanan keadaan perusahaan yang sebenarnya terhadap pengguna lapo
keuangan. Healy dan Palepu (1993) dalam Prayogi (2003) mengatakan bahwa
pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningkatkan
kredibilitas laporan keuangan perusahaan dan untuk membantu investor dalam
memahami strategi bisnis perusahaan.
Prayogi (2003) mengatakan bahwa pertimbangan manajemen untuk
mengungkapkan informasi secara sukarela dipengaruhi oleh faktor biaya dan
Manajemen akan cenderung mengungkapkan informasi sukarela apabila
ran
manfaat.
manfaat yang diperoleh perusahaan dari pengungkapan informasi sukarela
tersebut lebih besar dari biaya (Prayogi, 2003). Manfaat tersebut diperoleh karena
pengungkapan informasi oleh perusahaan akan membantu investor dan kreditur
memahami resiko investasi.
Menurut Belkaoui (2004) tujuan dilakukannya pengungkapan ada lima,
yaitu:
a. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan
ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
b. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran
yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan
keuangan.
c. Untuk menyediakan informasi bagi investor dan kreditor dalam menentukan
risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
d. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna
laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun,
e. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di
masa mendatang
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan
Pengungkapan (disclosure) memiliki arti tidak menutupi
menyembunyikan. Hendriksen (2002) mengatakan
pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (the release of
information). Prayogi (2003) mengatakan bahwa secara sederhana pengungkapan
dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami
dan tidak menimbulkan salah intepretasi apabila laporan keuangan dilengkapi
dengan pengungkapan yang memadai, terutama yang berkaitan dengan kondisi
keuangan perusahaan. Artinya semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh
suatu perusahaan akan meningkatkan kualitas informasi yang mungkin akan
didapat oleh pengguna laporan keuangan terutama yang berhubungan dengan
kondisi keuangan suatu perusahaan.
atau tidak
secara sederhana,
Konsep pengungkapan yang digunakan oleh Harahap, 2002:89),yaitu :
1. Pengungkapan Cukup (Adequate Disclosure), konsep ini digunakan untuk
pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku,
dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterprestasikan dengan benar
oleh investor.
2. Pengungkapan Wajar {Fair disclosure), tujuan etis adalah agar memberikan
perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan
informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. Pengungkapan Penuh (Full disclosure), Pengungkapan penuh memiliki
kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak
menganggapnya tidak baik. Bagi beberapa pihak pengungkapan secara
penuh diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan. Terlalu
banyak informasi akan membahayakan, karena penyajian rinci dan yang
tidak penting justru mengaburkan informasi yang signifikan membuat
laporan sulit ditafsirkan.
Tujuan Laporan Keuangan
Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kineija, serta perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan
keputusan.
Laporan keuangan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pemakai. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah
dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya. Namun demikian, laporan keuangan tidak
menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh
keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan
informasi nonkeuangan
Pihak-Pihak Pemakai Laporan Keuangan
Catatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan oleh
berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan tersebut. Pihakpihak tersebut meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan,
pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah
serta lembaga-lembaganya, masyarakat dan manajemen perusahaan. Mereka
menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi
yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi:
a. Investor
Penanam modal dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko yang
bisa terjadi, sehingga mereka membutuhkan informasi untuk membantu
menentukan apakah harus membeli menahan atau menjual investasi
tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan
mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
b. Karyawan
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada
informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan serta
kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan
kesempatan keija.
c. Pemberi pinjaman
Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan
mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar
pada saat jatuh tempo.
d. Pemasok dan kreditur usaha lainnya
Pihak ini tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk
memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh
tempo.
e. Pelanggan
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan
hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka
panjang dengan, atau tergantung pada, perusahaan.
f. Pemerintah serta Lembaga-Lembaganya
Mereka yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi
sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan.
Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan,
menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik
pendapatan nasional dan statistik lainnya.
g. Masyarakat
Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara.
Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada
perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan
perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat
membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan
(trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian
aktivitasnya.
h. Manajemen Perusahaan
Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan, meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen
dan keuangan.Informasi ini membantu manajemen dalam melaksanakan
tanggung jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan catatan informasi mengenai kondisi finansial suatu
perusahaan pada suatu periode akuntansi, dengan melakukan analisis atau
interpretasi terhadap catatan informasi tersebut kita dapat mendeskripsikan
kondisi finansial dari perusahaan bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap
biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan
perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau
laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan
merupakan bagian integral dari laporan keuangan
Teori Agensi
Teori agensi mendasari hubungan antara agen dan prinsipal. Manajemen (agen)
mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan,
memberikan informasi cukup kepada stakeholder (prinsipal). Sedangkan prinsipal
menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan. Stakeholder itu
sendiri adalah pihak yang membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan
perusahaan, kinerja serta informasi yang mendukung prospek perusahaan di
yang akan datang. Teori keagenan juga memberikan penjelasan
serta
masa
mengenai pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan melalui laporan tahunan
perusahaan.
Teori agensi menjelaskan bagaimana asimetri informasi teijadi di dalam
suatu perusahaan. Asimetri informasi ini sangat merugikan bagi pihak
stakeholders, oleh karena itu para stakeholder memerlukan suatu alat kontrol
untuk dapat mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi. Alat kontrol yang
dapat digunakan oleh stakeholders adalah informasi yang berupa pengungkapan
sukarela pada laporan tahunan perusahaan.
Stakeholder T/teory.
Stakeholder theory lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang
dianggap memiliki power sebagai bagian dari masyarakat dan dapat
mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian
sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Dalam pandangan
stakeholder theory, perusahaan memiliki stakeholder, bukan sekedar shareholder
(Riahi-Belkaoui, 2003). Stakeholder theory juga menunjukkan bahwa pihak-pihak
yang memiliki kepentingan dengan perusahaan dapat mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh tujuan, tindakan organisasi dan kebijakan perusahaan itu sendiri
diantaranya membatasi pemakaian pemakaian sumber ekonomi (modal dan tenaga
kerja), kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk
mempengaruhi konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Dalam hal
ini, perusahaan membutuhkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola
perbedaan kepentingan tersebut karena perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi
stakeholdemya, sehingga perusahaan dapat menjaga eksistensi pada lingkungan
bisnisnya.
Dalam konteks ini para stakeholder mencangkup pemegang saham,
karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Dari
pendapat diatas, stakeholder theory menjelaskan bahwa para pemangku
kepentingan (stakeholder) tidak hanya mencangkup pemegang saham, karyawan,
direksi, pemerintah, tetapi juga anggota masyarakat secara keseluruhan. Sehingga
dampak harapan dari kelompok stakeholder yang berbeda menjadi bahan
pertimbangkan atas kebijakan pengungkapan informasi mengenai aktivitas
perusahaan. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan merupakan
suatu tanggungjawab dari manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang
dibutuhkan oleh berbagai kelompok stakeholder. Oleh karena itu, manajemen
diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting bagi para
stakeholder dan melaporkan aktivitas-aktivitas tersebut melalui pengungkapan
informasi untuk mengelola stakeholder yang kuat agar mendapatkan dukungan
dari stakeholder dimana dukungan ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup
perusahaan.
Pengaruh Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan
Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan memiliki
kecenderungan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas
jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki leverage lebih rendah.
Perusahaan dengan leverage yang tinggi berarti perusahaan memiliki resiko
keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan
hutang yang tinggi untuk membiayai aktivanya. Hal ini menunjukkan bahwa
resiko keuangan yang tinggi akan memperlambat manajemen untuk
menginformasikan kinerja perusahaan dan meningkatkan upaya kecurangan untuk
memanipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan dengan leverage
yang tinggi lebih memilih untuk meningkatkan integritas laporan keuangannya di
mata para stakeholder, khususnya bagi para kreditur (Verya, 2017).
Penelitian yang dilakukan oleh Karo-karo dan Perlantino (2017) yang
menyatakan hubungan antara leverage dengan Integritas Laporan Keuangan adalah
berpengaruh signifikan. B
Pengaruh Ukuran Perusahaan (Firm Size) terhadap Integritas Laporan Keuangan
Semakin tinggi ukuran perusahaan suatu perusahaan maka tingkat
integritas laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Ukuran perusahaan
dianggap memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan yang
berintegritas, Perusahaan besar akan menghadapi tuntutan yang lebih besar dari
para stakeholder untuk menyajikan laporan keuangan yang berintegritas (Karokaro dan Perlantino, 2017). Menurut Karuniasari (dalam Verya, 2017) Perusahaan
yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir laporan
keuangannya karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang lebih banyak
diungkapkan. Perusahaan yang berukuran besar juga diduga mempunyai
karyawan ahli berkualitas yang lebih memahami tentang integritas laporan
keuangan. Dengan mengungkapkan lebih banyak butir-butir informasi dalam
pelaporan keuangan diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang
berintegritas.
Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rahiim dan Wulandari (2014)
dan Verya (2017) tentang hubungan antara Ukuran Perusahaan terhadap Integritas
Laporan Keuangan adalah berepengaruh signifikan
Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan
Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung
lebih memperhatikan risiko perusahaan dibandingkan proporsi komisaris
independen yang rendah (O’Sullivan, 1997 dalam Setiawan, 2015). Jika
perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang
disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena terdapat badan
yang mengawasi dan melindungi hak-hak diluar perusahaan (Astria, 2011).
Menurut (Oktadella, 2011), berjalannya fungsi komisaris independen dalam
rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain
yang terkait, menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu
perusahaan dapat membantu mengatasi masalah agensi yang mungkin terjadi.
Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya memihak pada sebagian
pihak, namun dapat mencakup seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan
adanya laporan keuangan yang tidak memihak karena keberadaan komisaris
independensi dalam suatu perusahaan mampu menghasilkan laporan keuangan
yang berintegritas.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015), Irawati dan
Fakhruddin (2016) dan Verya (2017) tentang hubungan antara Komisaris
Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan dengan Objek perusahaan
manufaktur menyatakan berpengaruh signifikan
Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan
Jama’an (dalam Auditya dan Wijayanti, 2013) menyatakan semakin besar
keberadaan jumlah komite audit, maka semakin tinggi nilai integritas informasi
laporan keuangan. Karena sedikit banyak keberadaan dan efektivitas komite audit
dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan
yang dihasilkan. Komite audit akan bekerja secara efektif apabila
independensinya tetap terjaga (Verya, 2107). Menurut (Oktadella, 2011), komite
audit juga bertugas untuk menyediakan komunikasi formal antara dewan,
manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal. Adanya komunikasi formal
tersebut dapat menjamin proses audit internal dan eksternal yang baik sehingga
biaya agensi dapat ditekan, akurasi laporan keuangan meningkat dan kemudian
kepercayaan publik terhadap laporan keuangan juga akan meningkat. Sehingga
dengan adanya komite audit dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.
Setiawan (2015) dan Verya (2017) meneliti tentang hubungan antara
Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan yang menyimpulkan hasil
penelitian tersebut berpengaruh signifikan
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Integritas Laporan Keuangan
Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka
semakin besar pengaruhnya terhadap integritas laporan keuangan (Setiawan,
2015). Menurut (Oktadella, 2011), kepemilikan oleh manajer dapat menentukan
kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan
pada perusahaan yang mereka kelola. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki
persentase kepemilikan manajerial cenderung memiliki tanggung jawab ketika
menjalankan perusahaan, mengambil keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan
perusahaan, dan melaporkan informasi laporan keuangan secara benar dan jujur
sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahiim dan Wulandari (2014) juga
Verya (2017) yang meneliti tentang hubungan antara Kepemilikan Manajerial
terhadap Integritas Laporan Keuangan menyatakan berpengaruh signifikan
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan
Kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk
melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan
(Verya, 2017). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham
perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain. Gideon (dalam
Mudasetia, 2011) menyatakan bahwa persentase saham tertentu yang dimiliki
institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak
menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.
Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat
mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja
perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan
diri sendiri. Adanya Kepemilikan Institusional dalam suatu perusahaan diharap
mampu meningkatkan monitoring terhadap manajer sehingga meminimalisir
terjadinya manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Sehingga laporan
keuangan yang dihasilkan dapat berintegritas.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari dan Budiartha
(2014) dan Verya (2017) yang sama-sama menggunakan variabel Kepemilikan
institusional menyatakan bahwa hubungan antara Kepemilikan Institusional
berpengaruh signifikan terhadap Integritas
Pengaruh Independensi Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan
Semakin tinggi independensi auditor maka semakin tinggi pula integritas
pelaporan keuangan yang dihasilkan (Setiawan, 2015). Menurut (Mulyadi, 2013)
independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh
pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Auditor dituntut untuk memiliki
kemandirian dalam memberikan penilaian yang tidak memihak. Sedangkan
Independensi dalam The CPA Handbook menurut E.B. Wilcox (dalam Aqmalia,
2014) merupakan suatu standar auditing yang penting karena opini akuntan
independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang
disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pekerjaannya
auditor dituntut untuk memiliki independensi yang tinggi dalam memberikan
opininya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas.
Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) tentang pengaruh
Independensi Auditor terhadap Integritas Laporan Keuangan dengan objek
Perusahaan Manufaktur tahun 2008 hingga 2012 menyimpulkan berpengaruh
signifikan
Rasio-rasio Leverage
Menurut Sartono (2008) mendefinisikan rasio financial leverage sebagai
berikut Financial leverage ratio, menunjukkan kapasitas perusahaan untuk
memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut
adalah jenis-jenis rasio leverage :
1. Debt to Equity Ratio atau Rasio Hutang terhadap Ekuitas adalah rasio
keuangan yang menunjukan proporsi relatif antara Ekuitas dan Hutang
yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Debt to Equity Ratio
(DER) atau Rasio Hutang Terhadap Ekuitas ini dihitung dengan cara
mengambil total kewajiban hutang (Liabilities) dan membaginya dengan
Ekuitas (Equity). Berikut dibawah ini adalah Rumus Debt to Equity Ratio
(DER) :
2. Debt Ratio atau Rasio Hutang adalah Rasio yang digunakan untuk
mengukur seberapa besar perusahaan mengandalkan hutang untuk
membiayai asetnya. Debt Ratio atau Rasio Hutang ini dihitung dengan
membagikan total hutang (total liabilities) dengan total aset yang
dimilikinya. Debt Ratio ini sering juga disebut dengan Rasio Hutang
Terhadap Total Aset (Debt to Total Assets Ratio). Berikut ini adalah rumus
rasio hutang (Debt to Total Assets Ratio) :
3. Times Interest Earned adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan
dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Times Interest
Earned Ratio ini juga sering disebut juga Interest Coverage Ratio. Cara
menghitungnya adalah dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga
dengan Biaya Bunga. Berikut ini adalah rumus Times Interest Earned Ratio
Pengertian Leverage
Menurut Sartono (2008) leverage adalah penggunaan aset dan sumber
dana (sources of funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap)
dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan
yang menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih
besar dari biaya tetap (beban tetap). Selain itu pengertian Leverage menurut
Kasmir (dalam Verya, 2017) yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar
seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila
perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Dalam leverage memiliki rasio. Rasio
Leverage (Leverage Ratio) adalah suatu rasio keuangan yang mengukur
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti
pembayaran bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang dan
kewajiban-kewajiban tetap lainnya
Pengertian Ukuran Perusahaan
Torang (2012) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai berikut Ukuran
organisasi adalah menentukan besarnya jumlah anggota yang berhubungan
dengan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai
tujuan. Menurut Scott (dalam Torang, 2012) Ukuran organisasi adalah sebagai
berikut Ukuran organisasi merupakan suatu variabel konteks yang mengukur
tuntutan pelayanan atau produk organisasi.
Sedangkan, menurut Murdoko dan Lana (dalam Verya, 2017)
mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan yang
dapat dilihat dari total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran
tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan
karena semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar
modal yang ditanam. Semakin besar penjualan, maka semakin besar pula
perputaran uang dalam perusahaan tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar
maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat.
Komisaris Independen
Istilah direksi independen ataupun komisaris independen menunjukkan
bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen
(minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya (Effendi, 2016). Sedangkan,
menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) komisaris independen
sebagai berikut Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak
berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak
semata-mata demi kepentingan perusahaan.
Menurut Yanuarsi (2017) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas
Tugas Komisaris Independen tidak diatur secara rinci, akan tetapi secara umum
tugas komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha
perseroan dan memberi nasihat kepada dieksi
Tujuan Komite Audit
Menurut Keputusan Menteri BUMN KEP 117/M-MBU/2002 Pasal 14,
tujuan dibentuknya Komite Audit adalah membantu Komisaris atau Dewan
Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan
efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Tujuan
dibentuknya komite audit menurut Effendi (2016) adalah sebagai berikut :
1. Pelaporan keuangan
Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab terutama atas
laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas
laporan keuangan audit ekstern, komite audit melaksanakan pengawasan
independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal.
2. Manajemen risiko dan kontrol
Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas
manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan
independen atas proses risiko dan kontrol.
3. Tata kelola perusahaan
Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas
pelaksanaan tata kelola perusahaan, komite audit melaksanakan pengawasan
independen atas proses tata kelola perusahaan
Pengertian Komite Audit
Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (dalam Effendi, 2016)
Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professional dan
independen yang dibentuk oleh dewan direksi dan dengan demikian tugasnya
adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan
pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses
pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari
corporate governance di perusahaan-perusahaan. Pernyataan tersebut menjelaskan
bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab
langsung kepada dewan komisaris. Sedangkan menurut Peraturan OJK No.
55/POJK.04/2015 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan
tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3
(tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar
Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris
Independen
Struktur Dewan Komisaris
Dewan komisaris telah membentuk komite audit sebagai pendukung dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya, hal ini sesuai dengan peraturan yang
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite Audit
terdiri dari dua anggota yang merupakan pihak independen (pihak dari luar
perseroan) dan diketuai oleh Komisaris Independen
Pengertian Dewan Komisaris
Menurut Undang-Undang RI Pasal 1 No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Untuk membantu Dewan
Komisaris dalam yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris, dapat
menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite khusus.
Setiap anggota Dewan Komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai
pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Tugas
yang wajib dilakukan oleh dewan komisaris diatur dalam pasal 116 UU Perseroan
Terbatas yaitu sebagai berikut :
a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinanya
b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada perseroan tersenut atau perseroan yang lain.
c. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru lampau kepada RPUS.
Komisaris memiliki 2 (dua) wewenang, yaitu :
1. Wewenang Preventif
Di dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan wewenang
Dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada
Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat 1
UU PT).
Jika direksi berhalangan dapat bertindak sebagai pengurus
Meminta keterangan kepada Direksi
Berwenang memasuki ruangan/tempat penyimpanan barang milik
Perseroan untuk pengawasan.
2. Wewenang Represif
Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk
sementara dengan menyebutkan alasannya (Pasal 106 UU PT).
Setiap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris selaku organ harus
melaksanakan tugas mereka dengan baik, demi kepentingan perusahaan, dan harus
juga memastikan bahwa Perseroan melaksanakan fungsi tanggung jawab
sosialnya dan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan
(stakeholders) terhadap perusahaan
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan institusional dalam peran
memonitoring manajemen, kepemilikan institusional merupakan pihak yang
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karena sebagai pemilik saham
mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberi
kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Menurut
(Setiawan, 2015) Kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh keberadaan
pemegang saham institusional terhadap kinerja manajemen, terkait dengan
pelaporan keuangan perusahaan. Keberadaan pemegang saham institusional
didukung oleh hadirnya komisaris independen yang beranggotakan orang dari
dalam maupun luar perusahaan yang berfungsi untuk melindungi pemegang
saham minoritas menurut Jama’an (dalam Setiawan, 2015). Sedangkan menurut
Susiana dan Herawaty (dalam Verya, 2017) menyatakan kepemilikan institusional
merupakan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik
yang berada di dalam maupun luar negeri serta saham yang dimiliki pemerintah
dalam maupun luar negeri. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat
digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan.
Menurut (Yuniati, et.al, 2016) Kepemilikan institusional sebagai penyedia
dana untuk modal perusahaan mempunyai klasifikasi tertentu dalam
menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Untuk meraih kepercayaan
institusi, maka perusahaan harus memberikan informasi yang handal dan relevan
kepada pihak institusi melalui pelaporan keuangan. Dengan terjaminnya kualitas
pelaporan keuangan, hal ini akan berpengaruh pada persentasi laba dimasa
mendatang. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:
a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat
menguji keandalan informasi.
b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat
atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
2.1.10 Kepemilikan Manajerial
Menurut Linata & Sugiarto (dalam haq, et.al, 2017) mendefinisikan
kepemilikan manajerial sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen
yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi
komisaris dan direksi. Selanjutnya, menurut (Mahariana dan Ramantha, 2014),
secara teoritis pihak manajemen yang memiliki presentase yang tinggi dalam
kepemilikan saham akan bertindak layaknya seseorang yang memengang
kepentingan dalam perusahaan. Kepemilikan oleh manajer dapat menentukan
kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang ditetapkan
pada perusahaan yang mereka kelola (Oktadella, 2011). Dengan demikian
manajemen akan lebih termotivasi agar selalu mempersiapkan laporan keuangan
yang berkualitas serta berintegritas.
Menurut (Setiawan, 2015) menyatakan kepemilikan manajerial
menunjukkan peran ganda seorang manajer, yakni manajer juga bertindak sebagai
pemegang saham. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan
besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Semakin besar
kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka semakin besar
pengaruhnya terhadap integritas laporan keuangan
Kepemilikan Perusahaan
Semakin berkembangnya suatu perusahaan, pemilik tidak mungkin
melaksanakan semua fungsi karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan
sebagainya. Maka dari itu pemilik perlu manunjuk pihak lain (agen) yang
profesional untuk melaksanakan tugas mengelola kegiatan yang lebih baik.
Menurut (Sudana, 2011) menyatakan struktur kepemilikan merupakan pemisahan
antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang
saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan
manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil
keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai
dengan kepentingan pemilik. Sedangkan, menurut (Yuniati, et.al, 2016),
menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham adalah :
a. Kepemilikan manajemen
b. Kepemilikan institusional
c. Kepemilikan Publik
Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi
konflik antara manajemen dengan pemegang saham.
Manfaat Good Corporate Governance
Menurut (Dwiridotjahjono, 2009) berbagai manfaat dan keuntungan yang
diperoleh dengan penerapan good corporate governance antara lain:
1. Dengan penerapan good corporate governance perusahaan dapat
meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari
pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya
penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan
pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen
itu sendiri.
2. Perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang
harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur.
Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat
yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para
kreditur.
3. Dengan good corporate governance proses pengambilan keputusan akan
berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang
optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang
lebih sehat.
4. Good corporate governance akan memungkinkan dihindarinya atau
sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan
wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu
akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak
berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.
5. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari
meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat
mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan
akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang
diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan
ekspansi.
6. Dengan baiknya pelaksanaan corporate governance, maka tingkat
kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat
sehingga citra positif perusahaan akan naik.
7. Penerapan corporate governance yang konsisten juga akan meningkatkan
kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk
tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya
kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang
berlaku dan penyajian informasi secara transparan
Pengertian Mekanisme Good Corporate Governance
Adanya manipulasi data akuntansi dapat menimbulkan banyak pertanyaan
bagi masyarakat luas terhadap berbagai pihak, terutama pada sistem pengelolaan
suatu perusahaan dan sistem kepemilikan yang tersebar secara luas yang sering
disebut dengan istilah corporate governance, yang memberitahukan kenyataan
bahwa mekanisme good corporate governance belum dapat diterapkan dalam
perusahaan tersebut. Belum diterapkannya mekanisme good corporate
governance yang baik pada perusahaan ini dapat menjadi penyebab perusahaan
atau pihak manajemen untuk memberikan informasi-informasi yang memberi
dampak positif terhadap harga saham dan dapat mendorong perusahaan untuk
cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu
untuk menghindari terpuruknya harga saham (Susiana dan Herawaty, 2007).
Menurut (Nasution dan Setiawan, 2007) Tata kelola perusahaan
merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui
pengawasan kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap
pemangku kepentingan (pemegang saham) dengan mendasarkan pada kerangka
peraturan. Semakin baik penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan
perusahaan, maka diharapkan dapat mengurangi perilaku manajemen perusahaan
yang menyimpang dalam penyusunan hingga penyajian laporan keuangan
sehingga informasi laporan keuangan yang disajikan benar dan jujur. Mekanisme
tata kelola perusahaan sendiri memerlukan pengawasan :
1. Pemegang saham dan tanggung jawab manajemen Dewan direksi atau
komisaris.
2. Kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif merupakan mekanisme
pengawasan internal untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan
pemilik.
Disisi lain peraturan pemerintah merupakan mekanisme pengawasan
eksternal yang membantu internal untuk pengawasan efektif perusahaan.
Good Corporate Governance
Menurut Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) (dalam Sari dan Rahayu, 2014) Corporate governance merupakan
seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris,
pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Corporate governance
merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan ekonomis, yang meliputi
serangkaian hubungan manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang
saham dan stakeholders lainnya yang memberikan suatu struktur yang
memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai
sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja menurut Komsiyah (dalam
Sari dan Rahayu, 2014).
Menurut (Sutedi, 2011) Corporate Governance dapat didefinisikan
sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan
(pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi).
Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan
permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk
menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan
serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Sedangkan menurut (Agoes, 2011) Tata
kelola perusahaan yang baik yaitu suatu sistem yang mengatur hubungan peran
Dewan Komisaris, peran Dewan Direksi, pemegang saham, dan pemangku
kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu
proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan
penilaian kinerjanya
Kualitas Audit
Menurut Financial Accounting Committee (2000) (dalam Hardiningsih,
2010) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi
dan independensi. Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (joint probability)
dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada
dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit dapat menunjukkan betapa
pentingnya peran auditor dalam melakukan tugasnya untuk mengaudit laporan
keuangan perusahaan sehingga diperoleh laporan keuangan yang dapat diandalkan
dan wajar. Kualitas audit dibedakan berdasarkan big four dan non big four dan
ada juga yang menggunakan spesialisasi industri auditor untuk memberi nilai bagi
kualitas audit ini seperti penelitian (Mayangsari, 2003). Auditor big four adalah
auditor yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi di banding dengan auditor non
big four. Oleh karena itu, auditor big four akan berusaha secara sungguh-sungguh
mempertahankan reputasinya (Sanjaya, 2016). Firma empat besar yang berafiliasi
dengan KAP di Indonesia telah disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :
22
Tabel 2.1
KAP Big-Four dan Afiliasinya di Indonesia
No. KAP Big-Four Kantor Pusat Afiliasinya di Indonesia
1. Price Water House
Coopers (PWC)
Britania Raya
KAP Tanudiredja,
Wibisana dan Rekan
Klynveld Peat Marwick
Goerdeler (KPMG)
International
Belanda
KAP Siddharta dan
Widjaja
3. Deloitte Touche
Tohmatsu
Amerika Serikat KAP Osman Bing Satrio
4. Ernst & Young (EY) Britania Raya
KAP Purwantono,
Suherman dan Surja
Sumber: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia (2013)
Pengertian Independensi Auditor
Definisi independensi dalam The CPA Handbook menurut E.B. Wilcox
(dalam Aqmalia, 2014) merupakan suatu standar auditing yang penting karena
opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan
keuangan yang disajikan oleh manajemen. Sedangkan, menurut (Mulyadi, 2013)
independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh
pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya
kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya
pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan
dan menyatakan pendapatnya.
Auditor harus bersikap independen, yang berarti tidak mudah dipengaruhi
dalam melaksanakan perkerjaan untuk kepentingan umum. Auditor harus
independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan
dalam perusahaan yang diauditnya (Mulyadi, 2013). Menurut (Mulyadi, 2013)
Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact)
maupun dalam penampilan (in appearance). Auditor tidak hanya berkewajiban
untuk mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari
berbagai keadaan yang mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya.
Macam-Macam Auditor
Menurut (Mulyadi, 2013) orang atau kelompok yang melaksanakan audit
dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu :
1. Auditor Independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya
kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas lapora
keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti
kreditur, investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintah
(terutama instansi pajak).
2. Auditor Pemerintah adalah auditor professional yang bekerja di instansi
pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban
keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan
atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.
3. Auditor Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan
negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh
manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya
penjagaan terhadap organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas
prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang
dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi
Pengertian Auditing
Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh
dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang
kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan dalam Mulyadi (2013). Menurut International of Organization
(2002) mendefinisikan bahwa auditor adalah orang yang memiliki kompetensi
untuk melaksanakan audit.
Syarat Laporan Keuangan yang Berintegritas
Laporan keuangan menggambarkan kondisi kesehatan suatu perusahaan.
Oleh karena itu, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif
informasi akuntansi dalam informasi akuntansi yang dibuat. Menurut Jama’an
(dalam Wulandari dan Budiartha, 2014) Informasi akuntansi tersebut harus
relevance, objectivity dan reliability. Suatu laporan keuangan dikatakan Relevance
apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memiliki
manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan.
Objectivity artinya dianggap sebagai suatu ukuran yang dapat diverifikasi
kebenarannya (keabsahannya). Keandalan atau reliability merupakan kualitas
informasi yang disampaikan laporan keuangan menyebabkan pemakai informasi
bergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Laporan keuangan dituntut
harus memiliki kualitas andal, bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan
material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus dan
jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan.
Pengertian Integritas Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang
memiliki integritas dalam penyajiannya (Irawati dan Fakhruddin, 2016). Integritas
merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan
bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Integritas sebagai prinsip moral
yang tidak memihak dan jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang
fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya
(Mulyadi, 2013). Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur
dan transparansi, berani, bijaksana dan bertanggungjawab dalam melaksanakan
audit. Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan
kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi atau
disembunyikan (Astria, 2011). Informasi akuntansi yang memiliki integritas yang
tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur
sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada informasi tersebut
Manfaat Laporan Keuangan
Setiap perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Verya, 2017).
Pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya seperti kreditur, debitur, investor
dan pemilik perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan digunakan untuk
menyampaikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar
pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu, dalam proses
pembuatan laporan keuangan harus dibuat dengan benar dan disajikan dengan
jujur kepada pengguna laporan keuangan (Mudasetia dan Solikhah, 2017). Dapat
dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan cerminan dari semua transaksi
usaha sepanjang periode yang menghasilkan, baik dari segi peningkatan maupun
segi penurunan bersih nilai ekonomi bagi pemilik modal. Oleh karena itu, laporan
keuangan dapat sebagai media yang penting untuk menilai prestasi, kinerja serta
kondisi ekonomi suatu perusahaan
Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Boediono (dalam Irawati dan Fakhruddin, 2016) Laporan
Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi
keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Laporan keuangan
menjadi media bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan
mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pemenuhan kebutuhan
pihak-pihak eksternal yaitu diperolehnya informasi kinerja perusahaan. Informasi
dalam laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jujur dengan
mengungkap fakta sebenarnya yang menjadi kepentingan banyak pihak. Laporan
keuangan merupakan media yang dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan
perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, ikhtisar laba ditahan
dan laporan posisi keuangan secara singkat adalah hasil proses akuntansi (Sawir,
2001). Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menunjukkan hasil
pertanggungjawaban dari manajemen atas penggunaan sumber daya yang
dipercayakan kepada mereka.
Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan.
Menurut Munawir (2012:31) faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan:
1. Likuiditas, yang mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan
untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi atau
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada
saat ditagih.
2. Solvabilitas, yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi
baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Profitabilitas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Stabilitas Ekonomi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk
melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan
mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayarkan hutanghutangnya serta membayar deviden secara teratur tanpa mengalami
hambatan atau krisis keuangan.
Fungsi Rasio Leverage
Menurut Kasmir (2013:122) ada beberapa fungsi rasio leverage diantaranya
sebagai berikut :
1. Memastikan kondisi perusahaan terhadap komitmen kewajiban kepada pihak
lainnya. Mengukur kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban
(seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
2. Mengukur kesepadanan antara nilai aset, seperti aset tetap dengan modal.
3. Memperkirakan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang.
4. Menilai bagaimana pengaruh pinjaman perusahaan tentang pengendalian aset.
5. Mengukur berapa presentase dari setiap aset yang dijadikan tanggungan
kewajiban hutang jangka panjang.
Leverage
Menurut Syamsudin (2013) Rasio Leverage merupakan rasio keuangan
yang mengukur kekuatan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang
maupun jangka panjangnya. Menurut Fahmi (2013) rasio leverage merupakan
untuk mempertimbangkan seberapa besar perusahaan dibiayai hutang, penaksiran
rasio ini dengan menggunakan presentase terhadap total hutang dengan modal
perusahaan. Dan sedangkan menurut Martono dan Harjito (2011) rasio leverage
adalah mengarahkan pada pemakaian aset dan sumber dana oleh perusahaan
dalam pemakaian aset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya.
Keanggotaan dan Organisasi
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016. Syarat
menjadi anggota Komite audit :
1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh komisaris dan
dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Komite audit mencakup sedikitnya tiga orang yang satu orang komisaris
independen dan dua anggota pihak dari luar perusahaan.
2. komite audit adalah diketuai oleh komisaris independen
3. Setiap anggota Komite Audit harus mempunyai pemahaman yang
memadai mengenai laporan keuangan
Pelaksanaan Tugas Komite Audit
Menurut Agoes (2014) Pelaksanaan tugas komite audit adalah mendorong
terbentuknya terciptanya bentuk pengelolaan yang memadai atau sesuai dengan
prinsip kewajibannya atau tanggungjawabnya. Oleh karena itu komite audit harus
aktif memberikan arahan kepada internal auditor terhadap semua aktivitas yang
diperlukan dan harus bersikap fleksibel serta menjadi subyek dari perubahan.
Diperlukan dukungan yang lebih nyata dari manajemen dan dewan komisaris agar
semua pelayanan yang diberikan adalah merupakan yang terbaik. Sebagai
tambahan bahwa internal auditor juga mempunyai peranan penting dalam
membantu komite audit dalam menentukan langkah terbaiknya dalam pelaksanaan
pekerjaan dan tanggungjawabnya.
Komite Audit
Menurut Tugiman (2014) Komite audit kumpulan orang-orang yang
dipilih oleh perkumpulan yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu
untuk melakukan tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris yang
bertanggungjawab untuk membantu dalam independensinya. Menurut Arents
(2010) komite audit adalah komite yang beranggotakan dari tiga atau lima orang
yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.dibentuknya komite audit untuk
menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi
perselisihan. Sedangkan menurut Effendi (2016) Komite audit adalah komite
dibawah dewan komisaris yang terdiri dari sekurangnya seorang komisaris
independen dan para profesional independen dari luar perusahaan, yang
bertanggung jawab termasuk membantu para auditor tetap independen dari
manajemen.
