Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Menururt Chuck Williams (2001:123) dalam (Resturiany 2011) menyebutkan bahwa: “Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan. 1). Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: make a profit. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar
perusahaan dapat terus hidup (survive) dan berkembang.
2). Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan harus taat
hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan
dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
3). Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan
praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu
menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya : be ethical.
4). Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat
hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan
kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: be a good
citizen. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung
jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal
dengan istilah nonfiduciary responsibility”.
Keempat poin CSR ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang dapat
diterapakan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa laba yang
harus diutamakan, karena laba merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dalam
menjalankan bisnisnya. Namun, keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba
tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepdulian perusahaan terhadap masyarakat dan taat
terhadap hukum yang berlaku. Sebaiknya, kegiatan untuk menghasilkan laba
dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan pembangunan yang
berkelanjutan, karena masyarakat memegang peranan penting dalam keberlangsungan
bisnis perusahaan. CSR bukan lagi hanya sekedar, kegiatan untuk memberdayakan
masyarakat denagan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban
bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam undang-undang
pada setiap tahunnya.

Seiring dengan perkembangan ide sustainability development, dunia usaha pun
mulai menyerap ide tersebut ke dalam kebijakan bisnis mereka, terutama sebagai
upaya keberlanjutan dari keuntungan yang bisa mereka dapatkan (Kingsbury, 2004).
Menurut Sukada (2008) adopsi prinsip sustainability development kemudian
menghasilkan gagasan bussines sustainability atau corporate sustainability yang
Environmental merupakan pengakuan dan pengintegrasian tujuan dunia bisnis dengan
tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan tersebut melihat peran potensial
perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:
“For the business enterprise, sustainable development means adopting business
strategies and activities that meet the needs of the enterprise and its stakeholders
today while protecting, sustaining and enhancing the human and natural resources
that will be needed in the future.”
“…If sustainable development is to achieve its potential, it must be integrated into the
planning and measurement systems of business enterprises.” (Sukada, Sonny & Jalal,
2008).
Ide tentang sustainable development inilah yang menjadi inspirasi bagi John
Elkington pada bukunya “Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st
Century Business“ menghasilkan prinsip utama Triple Bottom Line, yakni hubungan
yang seimbang antara profit, people, and planet dalam manajemen perusahaan.
Perusahaan dituntut tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (Profit).
Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (Planet) dan
kesejahteraan masyarakat (People)  Prinsip Triple Bottom Line inilah yang kemudian menjadi landasan bagi konsep
CSR yang modern. Konsep CSR yang modern dianggap sebagai pembumian gagasan
besar “pembangunan berkelanjutan”. Sejarah panjang yang mempertemukan konsep
dan praktik dari CSR dan sustainable development dijelaskan pada Gambar 2.2 yang
merupakan time-line yang disarikan oleh Loew pada Jalal dalam Hubungan
Sustainable Development dan CSR (Jalal, 2011).
Konsep pemikiran dari John Elkington tersebut menggeser tanggung jawab
pengelolaan perusahaan yang semula hanya kepada stockholders (pemegang saham)
bergeser pada stakeholders/pemangku kepentingan (pemilik, karyawan, pemerintah
dan masyarakat luas). Menurut Elkington, terdapat dua jenis stakeholder yaitu
traditional stakeholder dan emerging stakeholder Pemegang saham, pemberi pinjaman dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan
peraturan adalah pihak-pihak yang termasuk dalam traditional stakeholder.
Sedangkan karyawan, konsumen, organisasi akademisi, asosiasi pedagang,
masyarakat luas, generasi di masa depan dan planet bumi termasuk emerging
stakeholder.
Menurut konsep Triple Bottom Line, keuntungan jangka panjang (sustainability)
dapat dicapai ketika perusahaan mempertimbangkan kepentingan kedua jenis
stakeholder yang pada umumnya memiliki konflik kepentingan. Kesimpulan dari  teori Tripple Bottom Line ini adalah perusahaan bergantung pada traditional
stakeholder dan emerging stakeholder serta kondisi lingkungan dalam mencapai
keuntungan ekonomis (economic profit). Proses peningkatan nilai perusahaan harus
sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku serta harus sejalan dengan kepentingan
dan harapan dari kedua jenis stakeholder.
Fenomena nasional dan internasional mengimplikasikan dengan jelas bahwa
perusahaan pada masa kini tidak bisa hanya sekedar memperhatikan keuntungan
(profit) saja. Sebagai contoh di dalam negeri, pada tahun 2010 Burger King, Unilever,
Nestle dan Kraft Foods memutuskan menghentikan pembelian minyak kelapa sawit
yang diproduksi oleh Grup Sinar Mas dengan alasan adanya dugaan perusakan hutan
tropis yang membahayakan kehidupan satwa, mengurangi kemampuan penyerapan
karbon dioksida yang merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim global
yang lebih dikenal dengan global warming (www.nasional.news.viva.co.id, 2010).
Di luar negeri, Timberland, salah satu produsen pakaian dan sepatu outdoor juga
mengalami hal yang sama (Harvard Business Review, 2010). Pagi hari 1 Juni 2009,
Jeff Swartz, menerima e-mail dari 65 ribu aktivis dan pelanggan yang marah. Mereka
menuduh Timberland membeli materialnya dari hutan yang ditebang secara ilegal di
Amazon. Keadaan semakin diperburuk karena Timberland tidak mengetahui apakah
material yang mereka beli benar berasal dari Amazon atau tidak, yang
mengimplikasikan mungkin saja tuduhan tersebut benar. Kemudian pada Mei 2010,
seluruh dunia gempar dengan kasus bunuh diri di pabrik FoxConn, Cina. Delapan  pegawainya tewas karena bunuh diri dalam waktu lima bulan.
Peristiwa yang terjadi semakin memperkuat bahwa konsep Triple Bottom Line
(TBL)-People, Planet and Profit merupakan pilar yang mengukur nilai kesuksesan
suatu perusahaan dengan tiga kriteria: ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pendekatan
ini telah banyak digunakan sejak awal tahun 2007 seiring perkembangan pendekatan
akuntansi biaya penuh (full cost accounting) yang banyak digunakan oleh perusahaan
sektor publik. Pada perusahaan sektor swasta, penerapan tanggung jawab sosial
(Corporate Social Responsibility/CSR) pun merupakan salah satu bentuk
implementasi TBL. Konsep TBL mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih
mengutamakan kepentingan stakeholder (semua pihak yang terlibat dan terkena
dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan shareholder
(pemegang saham).
Konsep ini diaplikasikan pada program CSR pada perusahaan di Indonesia dengan
mengimplementasikan konsep sebagai berikut:
1. People menekankan pentingnya praktik bisnis suatu perusahaan yang
mendukung kepentingan tenaga kerja. Lebih spesifik konsep ini melindungi
kepentingan tenaga kerja dengan menentang adanya eksploitasi yang
mempekerjakan anak di bawah umur, pembayaran upah yang wajar, lingkungan
kerja yang aman dan jam kerja yang dapat ditoleransi. Bukan hanya itu, konsep
ini juga meminta perusahaan memperhatikan kesehatan dan pendidikan bagi
tenaga kerja.
2. Planet berarti mengelola dengan baik penggunaan energi terutama atas sumber
daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengurangi hasil limbah produksi dan
mengolah kembali menjadi limbah yang aman bagi lingkungan, mengurangi  oleh perusahaan yang telah menerapkan konsep ini. The Body Shop, dalam
Values Report 2005 mencantumkan salah satu target inisiatif Protect Our Planet
untuk tahun 2006 dengan mengurangi hingga 5% emisi CO2 dari listrik yang
digunakan di gerainya. Starbucks memiliki program Coffee and Farmer Equity
(CAFE) untuk memperoleh dan mengolah kopi dengan memperhatikan dampak
ekonomi, sosial dan lingkungan. Starbucks mendefinisikan sustainability sebagai
model yang layak secara ekonomis untuk menjawab kebutuhan sosial dan
lingkungan dari semua partisipan dalam rantai pasokan dari petani sampai
konsumen.
3. Profit di sini lebih dari sekadar keuntungan. Profit di sini berarti menciptakan fair
trade dan ethical trade dalam berbisnis. Starbucks dan The Body Shop selalu
mengaplikasikan fair trade – bukan mencari harga termurah – dalam mencari
bahan bakunya.
Dalam perkembangan dan penerapannya tidak dapat dipungkiri masih banyak
perusahaan yang melihat program ini sebagai suatu program yang menghabiskan
banyak biaya dan merugikan. Bahkan, beberapa perusahaan menerapkan program ini
karena “terpaksa” untuk mengantisipasi penolakan dari masyarakat dan lingkungan
sekitar perusahaan. Selain sisi internal perusahaan, hambatan lainnya dari sisi
eksternal karena belum adanya dukungan regulator dan profesi akuntansi tentang
penyajian pelaporan non-keuangan (Neviana, 2010).

Beberapa definisi pengertian CSR dilahirkan oleh sejumlah lembaga internasional
sebagai upaya untuk mengakomodasi pemahaman dimensi konsep CSR dari John
Elkington di atas yang dikenal dengan “3P”, di antaranya:
1. World Business Council for Sustainable Development (WSSD): “Corporate social
responsibility as ‘business’ commitment to contribute to suistanable economic
development, working with employees, their families, the local community, and
society at large to improve their quality of life”
Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan
memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas
kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas
pada umumnya. Dari WSSD disepakati bahwa CSR harus dilakukan seluruh
perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang
berkelanjutan. Intinya terfokus pada pengentasan kemiskinan, penataan
lingkungan hidup jadi lebih baik dan peningkatan perekonomian. Sebagai
penerapan dari kesepakatan WSSD, dibutuhkan three- sector partnership yakni
kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat/LSM. Dengan CSR,
perusahaan tak lagi hanya berpijak pada Single Bottom Line, yaitu hanya fokus
pada kondisi keuangan saja. Dengan CSR, perusahaan harus mengembangkan
Triple Bottom Line dan tidak hanya fokus di keuangan, melainkan juga harus
berperan serta pada kegiatan sosial dan penataan lingkungan. Laba dan ekonomi
tidak sebatas untuk perusahaan dan karyawannya. Perusahaan harus berpikir dan
bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar industrinya
juga.
2. International Finance Corporation: K om itm en dunia bisnis untuk m em berikan
kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama
dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk
meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun
pembangunan.
3. Institute of Chartered Accountants, England and Wales: Jam inan bahw a
organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi
masyarakat dan lingkungan dan memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham
(shareholders) mereka.
4. Canadian Government: K egiatan usaha yang m engintegrasikan ekonom i,
lingkungan, dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi,
dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab
untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.
5. European Commission: Sebuah konsep yang mengintegrasikan perhatian
terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis perusahaan dan dalam
interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan
prinsip kesukarelaan.
6. CSR Asia: K om itm en perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan
berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, sambil menyeimbangkan
beragam kepentingan stakeholders. International Organization for
Standarization, sebuah lembaga sertifikasi internasional, mengembangkan standar
internasional ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility dan
memberikan definisi CSR. Menurut ISO 26000, CSR adalah “Tanggung jawab
sebuah organisasi terhadap dampak- dampak dari keputusan-keputusan dan
kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam
bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan
berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan para
pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma
perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh”
(ISO 26000, 2007). K otler dan L ee (2005) m enyatakan “Corporate social
responsibility is a commitment to improve community well-being through
discretionary business practices and contributions of corporate resources.” Ahli
manajemen dari Harvard Business School, Michael Porter (2006), dalam
tulisannya yang berjudul Strategy and Society: The Link Between Competitive
Advantage and Corporate Social Responsibility pada Harvard Business Review
telah melakukan riset dan mengemukakan bahwa konsep sosial harus menjadi
bagian dari strategi perusahaan. Strategi perusahaan terkait erat dengan program
tanggung jawab sosial. Perusahaan tidak akan menghilangkan program tanggung
jawab sosial itu meski dilanda krisis kecuali ingin mengubah strateginya secara
mendasar. Sementara pada kasus program tanggung jawab sosial pada umumnya,
begitu perusahaan dilanda krisis, program tanggung jawab sosial akan dipotong
lebih dulu (Porter, 2006).
Perubahan pandangan masyarakat akan keberadaan suatu perusahaan juga didapatkan
dari hasil penelitian “Environics International” yang menyatakan sebagian besar dari
masyarakat di 23 negara memberikan perhatian yang tinggi terhadap perilaku sosial
perusahaan (Gupta, 2003).
Konsumen semakin banyak mencari produk dan jasa yang lebih memperhatikan
masalah lingkungan, sehingga pilihan terhadap produk cenderung semakin subjektif.
Perusahaan yang mengabaikan masalah lingkungan akan mengalami kesulitan untuk
ikut bersaing. Bankers dan Investors juga mulai memahami bahwa masalah
lingkungan yang dapat menimbulkan risiko dan ini patut dipertimbangkan saat
memutuskan untuk memberikan pinjaman atau berinvestasi (Medley, 1997).
Perubahan pandangan masyarakat, investor dan pemerintah pada gilirannya
mendorong perusahaan untuk menunjukkan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan
yang tidak terbatas hanya pada aktivitas perbaikan komposisi, kualitas dan keamanan
produk yang dihasilkan, tetapi juga pada teknik dan proses produksi, serta
penggunaan sumber daya manusia.

Dalam lingkup internasional berkembang dengan pesat konsep CSR atau
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Istilah CSR itu sendiri telah mulai
digunakan sekitar tahun 1970-an dan semakin popular terutama setelah lahir konsep
pemikiran dari John Elkington yang dituangkan kedalam buku “Cannibals With
Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998)”. Menurut konsep
tersebut, CSR dikemas kedalam tiga komponen prinsip yakni: Profit, Planet, dan
People (3P). Dengan konsep ini memberikan pemahaman bahwa suatu perusahaan
dikatakan baik apabila perusahaan tersebut tidak hanya memburu keuntungan saja
(profit), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet)
dan kesejahteraan masyarakat (people). Tanggung jawab pengelolaan perusahaan
yang semula hanya kepada stockholders (pemilik/pemegang saham) bergeser pada
stakeholders (pemilik, karyawan, pemerintah dan masyarakat luas).
CSR memuat nilai etika bisnis yang menunjukkan perilaku etis dari perusahaan. Etika
bisnis tersebut dianggap sudah ada sejak lama, namun konsep CSR didefinisikan
secara resmi pada tahun 1953 dalam buku Social Responsibility of Bussinesmen yang
ditulis Howard Browen. Ide dasar CSR yang dikemukakan Bowen mengacu pada
kewajiban pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan
tujuan yang hendak dicapai masyarakat di lingkungan tempat perusahaan beroperasi.
Bowen (1953) menggunakan istilah sejalan dalam konteks itu untuk meyakinkan
dunia usaha tentang perlunya memiliki visi yang melampaui kinerja finansial
perusahaan dan mengemukakan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan.
Prinsip-prinsip yang dikemukakannya mendapat pengakuan publik dan akademisi
sehingga Howard R. Bowen dinobatkan sebagai ”Bapak CSR” (Sukada, Sonny &
Jalal, 2008).

Community Relations atau hubungan komunitas merupakan sebuah fungsi
Public Relations. Community Relations adalah suatu perencanaan lembaga, aktif,
dan partisipasi yang terus menerus dengan dan dalam sebuah komunitas untuk
memelihara dan meningkatkan lingkungan agar keduanya, baik lembaga maupun
komunitas memperoleh manfaat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh
perusahaan dalam menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan komunitas
adalah program Community Relations. Communitty Relations sebagai peningkatan
partisipasi dan posisi organisasi didalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya
kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Community Relations
membutuhkan strategi-strategi pelaksanaan yang tepat kepada publiknya. Strategi
Community Relations yang tepat menyebabkan terjalinnya hubungan yang baik dan
bermitra dengan komunitas serta korporat mendapatkan pengakuan positif dari
komunitas. Berdasarkan hal tersebut, menjalin hubungan dengan komunitas
membutuhkan strategi-strategi yang tepat dalam melaksanakannya, yaitu Building
Relationship of Trust, Managing Community Issues and Concerns, dan Using
Community Support Program To Build Trust.
PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore merupakan salah satu
korporat yang memiliki program dan kegiatan Community Relations dalam wujud
CSR. Salah satu cara yang digunakan PT. Pertamina Hulu Energi West Madura
Offshore dalam menjalin hubungan baik dengan publik utamanya, yaitu komunitas
adalah dengan pengadaan program Community Relations dalam wujud CSR Si
Komo Pasir – Taman Pendidikan Mangrove. Dibutuhkan strategi-strategi
Community Relations yang tepat untuk menjalin hubungan baik dengan komunitas
dan mendapatkan pengakuan positif dari komunitas. Metode analisis yang
digunakan adalah studi kasus pada program CSR Si Komo Pasir – Taman
Pendidikan Mangrove dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi kasus
memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi data dari berbagai sumber,
sehingga kedalaman penelitian sangat diuntungkan.

“Case studies are in depth studies of particular people, organizations,
events or event processes. They are provide a richly detailed and complete
understanding of the case under the study”. Studi kasus adalah studi yang
mendalam terhadap berbagai orang, organisasi, event, atau proses event. Studi kasus
tersebut memaparkan data yang mendetail dan penjelasan yang lengkap terhadap
suatu bidang yang ditelitinya (Creswell, 1998, p.71). Metode studi kasus berupaya
membedah dan menganalisis suatu kasus secara holistik dan lengkap.
Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah proses
penyelidikan, pemahaman didasarkan pada perbedaan tradisi-tradisi metodologis
pada penelitian yang menjelaskan permasalahan sosial ataupun manusia. Peneliti
menjelaskan sebuah tempat, gambaran holistik, analisis kata-kata laporan secara
detail menurut sudut pandang informan dan perilaku studi dalam seting alamiah
(natural setting). (Creswell, 1998, p.15). Creswell mengemukakan beberapa
“tantangan” dalam perkembangan studi kasus kualitatif adalah sebagai berikut:
1. Peneliti hendaknya dapat mengidentifikasi kasusnya dengan baik.
2. Peneliti hendaknya mempertimbangkan apakah akan mempelajari sebuah
kasus tunggal atau multi kasus.
3. Dalam penelitian suatu kasus diperlukan dasar pemikiran dari peneliti untuk
melakukan strategi sampling yang baik sehingga dapat pula mengumpulkan
infomasi tentang kasus dengan baik pula.
4. Memliliki banyak informasi untuk menggambarkan secara mendalam suatu
kasus tertentu.
5. Memutuskan “batasan” sebuah kasus. Batasan-batasan tersebut dapat dilihat
dari aspek waktu, peristiwa dan proses. (Creswell, 1998, p.63).
Menurut Creswell, dalam studi kasus seseorang dapat menyusun pertanyaan
maupun sub pertanyaan melalui isu dalam tema yang dieksplorasi, juga sub
pertanyaan tersebut dapat mencakup langkah-langkah dalam prosedur
pengumpulan data, analisis dan konstruksi format naratif. Sub pertanyaan yang
dapat memandu peneliti dalam melakukan penelitian studi kasus adalah sebagai
benkut:
1. Apa yang terjadi?
2. Siapa yang terlibat dalam respons terhadap suatu penstiwa tersebut?
3. Tema respons apa yang muncul selama mengikuti peristiwa tersebut?
4. Konstruksi teori apa yang dapat membantu kita memahami respons
tersebut?
5. Konstruksi apa yang unik dalam kasus ini?
Creswell (1998, p.105) mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu
studi kasus, yaitu:
1. Mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi.
2. Kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan
tempat.
3. Studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan
datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang
respon dari suatu peristiwa.
4. Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan menghabiskan waktu
dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus
Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok karena pokok pertanyaan
suatu penelitian berkenaan dengan what, how atau why, bila peneliti memiliki
sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa – peristiwa yang akan diselidiki.
Sebagai suatu upaya penelitian, studi kasus dapat memberi nilai tambah pada
pengetahuan peneliti secara unik tentang fenomena individual, organisasi, sosial
dan politik. Pada semua situasi, kebutuhan akan studi kasus melampaui keinginan
untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Singkatnya, studi kasus
memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan
bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan
seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan
sosial, hubungan-hubungan internasional, dan kematangan industri industri. (Yin,
2009, p.1). Tujuan studi kasus adalah meningkatkan pengetahuan mengenai
peristiwa-peristiwa komunikasi kontemporer yang nyata dalam konteksnya.
Metode riset ini menggunakan berbagai sumber data yang dapat dipakai untuk
menguraikan bidang yang diteliti dengan lebih sistematis.

Menurut Rifai (dalam Surokim, 2015, p.44) tidak berbeda dengan suku
bangsa Indonesai lainya, dalam menghadapi tantangan masa depannya masyarakat
Madura juga tengah mengalami perubahan besar yang pesat jika dibandingkan
dengan sebelumnya. Membaiknya sarana komunikasi dan transportasi khususnya
dengan beropersinya jembatan Suramadu, telah meningkatkan frekuensi terjadinya
hubungan, persinggungan, dan interaksi masyarakat Madura dengan masyarakat
luar. Oleh karena itu batas-batas kebudayaan Madura dengan segala kekhasan
sistem tata nilainya telah mulai mengabur apabila dipertentangkan dengan
kebudayaan dan peradaban suku-suku bangsa lainnya.
Adanya jembatan Suramadu menjadikan semakin mudahnya akses bagi
orang luar untuk memasuki Madura dengan segala konsekuensi logisnya.
Industrialisasi Madura menjadikan identitas kultural Madura berada di kancah
global. Kondisi ini diharapkan menjadikan identitas kultural Madura semakin
menguat, dan bukannya terisolasi dalam relasi multi etnis yang kompleks. Ditengah
pesatnya kemajuan teknologi informasi, masyarakat Madura masih menjunjung
tinggi nilai-nilai tradisional maupun kearifan lokal yang telah lama berakar kuat.
Dalam masyarakat Madura banyak dikenal pepatah adat yang dijadikan sebagai
falsafah hidup dan menjadi identitas kultural tersendiri tersendiri bagi masyarakat
madura. Bila dipelajari dengan seksama pepatah-pepatah adat Madura, serta faktafakta dalam masyarakat seperti masalah perkawinan, sistem kekerabatan,
kedudukan dan peran, orang tua, guru dan pemimpin. Melalui falsafah tersebut kita
dapat membaca konsep-konsep hidup dan kehidupan yang ada dalam pikiran orang
Madura.
Salah satu tujuan adat pada umumnya termasuk Madura adalah membentuk
individu yang berbudi luhur, manusia yang berbudaya, dan beradab. Adat ini
jugalah yang telah diteruskan secara turun temurun dari generasi ke generasi oleh
masyarakat Madura sehingga menjadi ciri budaya dari orang madura. Ciri budaya
ini jugalah yang kemudian memiliki peran tertentu dalam interaksi orang Madura
dengan orang lain yang berbeda latar belakang budaya.
Ada ungkapan-ungkapan yang merupakan cerminan dari pandangan atau
falsafah hidup orang Madura yang mengandung kedalaman makna baik dalam
relasi dengan penciptanya, sesamanya, maupun lingkungannya. Diantara beberapa
ungkapan tersebut antara lain:
1. Abantal syahadat asapo’ iman (berbantal syahadat, berselimut iman). Suatu
ungkapan yang menyiratkan pentingnya menjadikan agama sebagai
sandaran hidup. Ungkapan ini menunjukkan sifat religiusitas orang Madura
terhadap agamanya. Hal ini salah satunya tercermin pada model bangunan
rumah di Madura yang selalu menempatkan bangunan langgar di sisi barat
halaman rumahnya. Langgar ini menjadi tempat shalat, mengaji dan belajar
agama. Sejak kecil anak-anak di Madura sudah dibiasakan untuk belajar
mengaji dan ilmu agama pada kyai. Tidak mengherankan bahwa dalam
struktur masyrakat Madura, kyai memiliki posisi penting dengan beragam
hak istimewa/privilege. Di Madura kyai dan pesantren menjadi sentral
hampir sebagian besar kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan Madura.
Hal ini menunjukkan kuatnya ikatan antara orang Madura dengan
agamanya. Agama diterima bukan semata sebagai tradisi warisan leluhur,
tapi juga menempati bagian tertinggi dalam kehidupan masyarakat Madura.
2. Bhuppha’, bhabhu’, ghuru, ratoh tidak sekedar menggambarkan struktur
penghormatan orang Madura, melainkan juga menggambarkan proses relasi
sosial orang Madura. Ketaatan pada orang tua (bapak dan ibu) (buppa’ ban
Babbu’) sebagai orangtua kandung sudah jelas, tegas, dan diakui
keniscayaannya. Secara kultural ketaatan dan ketundukan seseorang kepada
kedua orangtuanya. Bhuppha’-bhabhu’ adalah orang pertama bagi anak
untuk belajar dan menerima pendidikan. Di lingkungan inilah proses sosial
dalam lingkup kecil mereka kenal. Ghuru atau kyai merupakan sosok sentral
dalam masyarakat Madura. Sementara Ratoh termasuk orang yang harus
dihormati karena ia pemimpin formal dalam masyarakat. Bagi masyarakat
Madura kepatuhan pada ratoh sudah tertanam kuat, sehingga sikap tunduk
dan menghormati terhadap segala peraturan yang berkaitan dengan posisi
dirinya sebagai warga negara adalah sebuah keniscayaan.
3. Manossa coma dharma, yang menunjukkan keyakinan akan kekuasaan
Allah Yang Maha Kuasa. Dalam ungkapan ini tercermin kepatuhan akan
kuasa dan kebesaran Tuhan dalam menentukan takdir manusia.
4. Ango ‘an pote tolang e tembeng pote mata (lebih baik mati dari pada malu).
Makna ungkapan ini sebenarnya sangat mulia, dan mampu memberi
inspirasi bagi orang untuk berbuat kebaikan dan membela kebanaran.
Apabila memahami makna “pote mata pote tolang, ango’ poteya tolang”,
seseorang akan malu untuk berbuat buruk atau melanggar norma-norma
yang berlaku di masyarakat. Karena dengan melakukan tindakan buruk hal
itu diumpamakan mencoreng hitam di wajah sendiri.
5. Lakona lakone, kennengnga kennengnge. Makna dari ungkapan ini adalah
bahwa orang Madura memiliki pedoman atau tuntunan agar dapat
membawa diri dimanapun dia berada dalam kondisi apapun. Hal ini
menunjukkan bahwa orang Madura ulet professional dalam bekerja, karena
itu para perantau Madura jarang mengalami kegagalan.
6. Kar-karkar colpe’. Ungkapan ini menunjukkan keuletan dan kegigihan
orang Madura dalam bekerja. Bekerja diibaratkan seperti seekor ayam yang
selalu mencakar-cakar tanah untuk mendapat makanan, meskipun hasilnya
sedikit. Ungkapan kar-karkar colpe’ juga menggambarkan sifat orang
Madura yang rajin bekerja, tekun, mengumpulkan penghasilan sedikit demi
sedikit. Sifat ini juga menunjukkan bahwa orang Madura pantang menyerah
dan berputus asa, sampai dia mencapai keinginannya.
7. Ungkapan lain yang berkaitan dengan etos kerja orang Madura diungkapkan
oleh Rifai (2007) yang menjelaskan bahwa orang Madura tidak akan
menyia-yiakan atau membuang waktu dalam hidupnya yang pendek,
sehingga tidak akan mèndu ghabay atau menduakalikan pekerjaan.
Berdasarkan ungkapan ini, orang Madura bersikap sangat efisien terhadap
waktu dalam bekerja, yang tergambar dalam ungkapan atolo ngèras mandi
(berkeramas sambil mandi). Dalam mengerjakan suatu pekerjaan, orang
Madura bersikap du’-nondu’ mèntè tampar (duduk menunduk memintal
tali). Ungkapan ini berarti bahwa meskipun terlihat duduk menunduk,
sebenarnya orang Madura tetap ulet dan rajin melakukan kegiatan yang
bermanfaat. Orang Madura juga meyakini bahwa tiap orang mendapat hasil
sesuai dengan yang diupayakan nyamon atanè atana’, mon adhagang
adhaging (siapa yang bertani bertanak nasi, siapa yang mau berdagang atau
bekerja, maka dia akan memperoleh hasilnya).

Kontribusi pendapatan dari perusahaan tambang dan migas tidak diragukan
lagi telah menjadi bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meskipun mengalami pasang surut, pendapatan dari sektor tambang dapat
dikatakan telah menjelma menjadi tulang punggung perekonomian. Implementasi
Corporate Social Responsibility industri tambang dan migas turut menyumbang
berbagai aspek pengembangan masyarakat ke arah yang positif. (Prajarto, 2012,
p.186).
Konsep Community Development secara substansial diuraikan dalam
International Cooperation Administration sebagai pembangunan dari, oleh, dan
untuk komunitas, dan dengan bantuan minimal dari luar komunitas, yang secara
teoritik oleh kalangan akademisi dinilai ideal dalam penerapan berbagai prinsipnya.
Pada prakteknya, hal ini tidak bisa lepas dari berbagai faktor sosial budaya,
geografis komunitas, dan kepentingan lembaga penyelenggara baik itu dari
korporasi, lembaga swadaya masyarakat, atau Pemerintah. Kepentingan lembaga
penyelenggara dalam hal ini memang tidak dapat disalahkan secara etik karena
sejauh menyentuh kepentingan dan pengembangan nyata bagi komunitas, apapun
motif di baliknya, program Community Development atau Community Relations
memiliki manfaat ganda bagi penyelenggara dan komunitas. (Prajarto, 2012,
p.187).
Program Community Development memiliki berbagai pendekatan secara
general. Selain itu, program Community Development yang dijalankan oleh industri
tambang dan migas dapat dipetakan dalam tiga pendekatan: responsive,
intervensive, dan integrative. Pendekatan responsive merupakan tanggung jawab
korporasi pada dampak kerugian yang dialami komunitas dari operasional industri.
Pendekatan intervensive merupakan upaya intervensi korporasi atas dasar
kepedulian terhadap persoalan masyarakat, seperti kemiskinan dan
keterbelakangan, yang biasanya diterapkan melalui pelibatan diri pada programprogram Pemerintah. Sedangkan integrative adalah bentuk paling ideal dengan
komunitas dan perusahaan terintegrasi menjadi satu kesatuan sosial. Di sini
masyarakat berada pada posisi sejajar dan terintegrasi dalam perusahaan dalam
relasi resiprokal dan berkelanjutan. Pada titik ini, peran Community Development
dalam Corporate Social Responsibility meraih titik keadilan sosial (social justice)
yang telah tersepakati bersama dalam kontrak sosial, menciptakan distribusi
kesejahteraan, dan mendukung terbentuknya masyakarat madani yang
berkelanjutan. (Prajarto, 2012, p.187).

Dalam konsep tanggung jawab sosial korporat, terlihat bahwa salah satu
bidang perwujudan tanggung jawab sosial itu adalah menjalin hubungan dengan
masyarakat atau komunitas. Namun konsep komunitasnya, bukan komunitas dalam
artian geografis belaka melainkan juga komunitas dalam artian interaksi
antarmanusia yang menjadi anggota satu komunitas yang tak terikat dalam satu
wilayah geografis tertentu. Bagi para praktisi PR, ini merupakan tantangan baru.
Pergeseran konsep manajemen organisasi, yang sesungguhnya mulai berkembang
sejak akhir tahun 1970-an terutama sejak organisasi mulai menerapkan teori
organisasi modern, menuntut juga perubahan praktik PR yang dilakukan organisasi.
Hal ini merupakan konsekuensi yang wajar bila mengingat bahwa PR merupakan
salah satu fungsi manajemen atau PR adalah fungsi manajemen. (Iriantara, 2013,
p.31).
Dengan demikian, perubahan paradigma pengelolaan organisasi melalui
implementasi konsep tanggung jawab sosial mengubah peran praktisi PR yang
menangani program atau kegiatan Community Relations. Dalam konteks
tanggungjawab sosial korporat, Community Relations tidak lagi dipandang sebagai
kegiatan yang bisa dilakukan dan bisa pula tidak dilakukan satu organisasi bisnis,
melainkan sudah merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan. Mengingat,
organisasi bisnis pun mesti menjalankan peran sosialnya dan mesti menunjukkan
bahwa organisasi bisnis itu bagian dari warga negara yang memiliki hak dan
kewajiban. (Iriantara, 2013, p.32).

Triple Bottom Line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997
melalui bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth
Century Business”. Elkington mengembangkan konsep Triple Bottom Line dalam
istilah economic prosperity, enviromental quality, dan social justice. Melalui buku
tersebut, Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin
berkelanjutan, haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan
juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat
(people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan
(planet). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segitiga sebagai
berikut. (Wibisono, 2007, p. 32)

Menurut Iriantara (2013, p.78-84), Community Relations pada dasarnya
adalah kegiatan Public Relations. Maka langkah-langkah dalam proses PR pun
mewarnai langkah-langkah dalam Community Relations. Dengan menggunakan
tahapan-tahapan dalam proses PR yang bersifat siklis maka Community Relations
pun akan melalui langkah-langkah berikut:
1. Pengumpulan Fakta
Permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat cukup banyak.
Mulai dari pemasalahan lingkungan seperti polusi, sanitasi lingkungan,
tercemarnya sumber air dan penggundulan hutan sampai dengan
permasalahan ekonomi seperti tingkat pengangguran yang tinggi, sumber
daya manusia yang tak berketrampilan, rendahnya sikap mental
kewirausahaan atau tingkat produktivitas individu yang rendah.
Perusahaan bisa mengumpulkan fakta tentang permasalahan sosial
itu dari berbagai sumber. Misalnya dari berita media massa, data statistik,
obrolan warga masyarakat, atau keluhan langsung dari warga masyarakat.
Ada banyak sumber yang bisa digunakan untuk mengumpulkan fakta
mengenai persoalan sosial yang dihadapi komunitas organisasi. Perusahaan
juga bisa menelusuri dari laporan-laporan hasil penelitian yang dilakukan
LSM mengenai kondisi sosial seperti: laporan tentang kondisi sosial
pendidikan anak jalanan, kondisi pekerja migran di perkampungan kumuh
perkotaan atau permasalahan ibu rumah tangga yang suaminya di-PHK.
Bisa juga fakta tersebut berasal dari proposal kegiatan sosial yang
dikirimkan berbagai lembaga pada perusahaan bisnis.
Yosal Iriantara dalam bukunya Community Relations (2011; p.88)
menambahkan langkah-langkah strategis bagi perusahaan bisnis dalam
mengumpulkan fakta, yaitu:
a. Segmentasi
Para praktisi Public Relations biasanya membagi publik kedalam
publik- publik sasaran. Begitu juga halnya dengan Community
Relations, karena perusahaan bisnis tidaklah berhubungan dengan
komunitas massa yang tunggal melainkan pada sejumlah komunitas
yang berbeda-beda. Komunitas-komunitas itu bisa saja diidentifikasi
berdasarkan batasan demografis, ikatan etnis atau agama, atau
komunitas berdasarkan kesamaan kepentingan seperti seni, bisnis
atau lingkungan
b. Skala Prioritas
Dari sekian banyak komunitas itu tentu mesti dipilih mana yang
hendak menjadi sasaran program Communit Relations. Berarti di sini
harus membuat prioritas. Pertimbangan prioritas tersebut biasanya
didasarkan pada komunitas yang paling memiliki kekuatan untuk
mendukung atau menghambat pencapaian tujuan bisnis organisasi.
c. Penelitian
Setelah komunitasnya dipilih. Langkah berikutnya adalah
mengetahui bidang perhatian utama di kalangan komunitas yang
menjadi sasaran. Bagaimana cara mengetahuinya? Memang
sebaiknya melalui penelitian yang dilakukan sendiri oleh organisasi.
tapi ini akan membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar.
Karena itu bisa saja memanfaatkan data sekunder misalnya dari
laporan media massa.
d. Pemuka pendapat pada kelompok sasaran komunitas
Cara lain untuk mengetahui permasalahan komunitas adalah dengan
berbicara pada pemuka pendapatnya. Hasil pembicaraan dengan
pemuka pendapat itu akan memberi informasi mengenai
permasalahan-permasalahan yang dapi komunitas. Dengan
berbicara langsung pada pemuka pendapat, sesungguhnya,
perusahaan sudah mulai membangun hubungan dengan komunitas
tersebut.
e. Penyelarasan
Tentu saja setiap komunitas akan memiliki permasalahannya dan
harapannya masing-masing terhadap perusahaan. Begitu juga
dengan perusahaan, memiliki tujuan yang berbeda-beda pada tiap
komunitas. Karena itu perlu dila kukan penyelarasan. Perusahaan
perlu menyelaraskan kepentingan-kepentingan internal dengan
kepentingan orang-orang di dalam komunitas yang prioritas dengan
mendasarkan pada kesamaan pandangan.
2. Perumusan Masalah
Masalah secara sederhana bisa dirumuskan sebagai kesenjangan
antara yang diharapkan dengan yang dialami yang untuk menyelesaikannya
diperlukan kemampuan menggunakan pikiran dan keterampilan secara
tepat. Misalnya, perusahaan mengharapkan masyarakat memiliki sikap
mental kewiraswastaan sehingga bisa menciptakan lapangan kerja bagi
dirinya sendiri. Namun pada kenyataannya justru lebih banyak orang yang
lebih senang mencari pekerjaan dan bukan menciptakan lapangan kerja.
Tentu saja tidak semua permasalahan tersebut bisa diselesaikan melalui
pendekatan Community Relations organisasi. Masalah tingginya angka
pengangguran nasional atau rendahnya sikap mental kewirausahaan ratarata orang Indonesia tak bisa diselesaikan melulu hanya melalui pendekatan
Community Relations. Pendidikan di keluarga pun turut memengaruhi
terbentuknya sikap mental tersebut. Karena itu dalam merumuskan masalah
yang akan ditangani melalui kegiatan atau program Community Relations,
haruslah masalah yang diperkirakan dapat diatasi melalui kegiatan dan
program tersebut.
Misalnya, dari pengumpulan fakta diketahui salah satu masalah
yang mendesak dan bisa diselesaikan dengan memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki organisasi adalah rendahnya keterampilan para pemuda
sehingga tak bisa bersaing di pasar kerja atau tak bisa diandalkan untuk
membuka lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Berdasarkan hal tersebut,
maka dirumuskan permasalahan: Rendahnya keterampilan kerja pemuda
lulusan sekolah menengah. Yang harus diingat, tidak semua pemuda
tamatan sekolah menengah yang rendah tingkat keterampilan kerjanya yang
diidentifikasi sebagai masalah. Namun terbatas pada komunitas sekitar
lokasi operasi perusahaan, atau pemuda lulusan sekolah menengah di
beberapa kota yang jenis keterampilannya dibutuhkan oleh organisasi
bisnis, seperti keterampilan teknik, yang dibutuhkan organisasi yang
bergerak dalam ekploitasi dan ekplorasi migas. Jadi, dalam merumuskan
masalah itu Perusahaan mulai memfokuskan pada komunitas organisasi.
Bila komunitasnya dirumuskan secara sederhana, berarti komunitas
berdasarkan lokasi yakni komunitas sekitar wilayah operasi organisasi.
Namun bila komunitasnya dipandang sebagai struktur interaksi maka
komunitas tersebut lepas dari pertimbangan kewilayahan, tetapi lebih pada
pertimbangan kesamaan kepentingan.
3. Perencanaan dan Pemrograman
Menurut pakar manajemen. Bila perusahaan membuat perencanaan
yang baik berarti perusahaan sudah menyelesaikan separuh pekerjaannya.
Ungkapan itu digunakan untuk menunjukkan betapa pentingnya pembuatan
rencana. Dalam membuat rencana berarti perusahaan mengandaikan sesuatu
akan terwujud atau terjadi pada kemudian hari. Sesuatu yang akan terwujud
atau terjadi kemudian hari itu adalah tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata
lain, rencana merupakan sebuah prakiraan yang didasarkan pada fakta dan
informasi tentang sesuatu yang akan terwujud atau terjadi nanti.
Untuk bisa mewujudkan apa yang diperkirakan itu dibuatlah suatu
program. Dengan demikian, program bisa dianggap sebagai cara untuk
mewujudkan apa yang di andaikan bakal terjadi kemudian hari. Program
merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap program biasanya
diisi dengan berbagai kegiatan. Kegiatan sebagai bagian dari program
merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan program
guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
Perencanaan yang baik, harus bisa menjawab pertanyaan 5W + 1H
(what, why, who, where, when, dan how). Berdasarkan hal tersebut, seperti
diuraikan Manullang (1982; p.49), perencanaan yang baik itu mesti bisa
menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.
a. Tindakan apa yang harus dilakukan?
b. Apakah sebabnya tindakan itu harus dilakukan?
c. Siapa yang melaksanakan tindakan itu?
d. Dimana tindakan tersebut dilaksanakan?
e. Kapan tindakan tersebut dilaksanakan?
f. Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut?
Menurut Yosal Iriantara (2011, p.108-111), konsep perencanaan
dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan
operasional. Perencanaan strategis untuk perencanaan program jangka
panjang, sekitar 5, 10, hinga 20 tahun kedepan. Sedangkan, perencanaan
prosedural adalah perencanaan kegiatan-kegiatan yang diwadahi dalam
program tersebut.
A. Perencanaan Strategis
Dalam membuat rencana strategis, tentunya Perusahaan mesti
memperhitungkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Dalam
bagan yang dibuat Robson (1997:17) dijelaskan bahwa proses perencanaan
itu mencakup (a) unsur perencanaan yang terdiri atas analisis strategi,
pilihan strategi dan implementasi strategi, (b) komponen perencanaan yang
meliputi tujuan, strategi, kebijakan, keputusan dan tindakan, serta (c)
pertanyaan pokok yang di ajukan dalam penyusunan rencana yaitu apa yang
harus kita lakukan, ke mana kita menuju, rute mana yang dipilih, bagaimana
perusahaan mengarahkan keputusan kolektif untuk mencapai tujuan, pilihan
apa yang dimiliki, dan haruskah kita melakukannya?  kegiatan Community Relations. Menurut Iriantra (2011, p.117), kegiatankegiatan yang dijalankan dalam program Community Relations di antaranya
(a) meraih dukungan publik, yang bertujuan memberikan informasi akurat
yang diperlukan publik dengan cara membuat siaran pers dan
menyelenggarakan pertemuan publik; (b) menyusun daftar kontak, yang
bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dengan anggota komunitas yang
berkepentingan dengan cara: pada awalnya melakukan penelitian dan
pertemuan informal dengan lingkungan sekitar, dilanjutkan dengan
pertemuan secara berkala.
4. Aksi dan Komunikasi
Aspek aksi komunikasi inilah yang menjadi watak yang
membedakan kegiatan Community Relations dalam konteks Public
Relations dan bukan Public Relations. Watak PR-nya ditampilkan lewat
kegiatan komunikasi. Seperti kita ketahui, PR pada dasarnya merupakan
proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk membangun dan menjaga
reputasi dan citra organisasi di mata publiknya. Karena itu, dalam program
Community Relations selalu ada aspek bagaimana menyusun pesan yang
ingin disampaikan kepada komunitas, serta melalui media apa dan dengan
cara bagaimana. Sedangkan aksi sebagai implementasi program yang sudah
direncanakan, pada dasamya sama saja dengan implementasi program apa
pun.
Ketika program pendidikan dan pelatih keterampilan itu dijalankan,
harus ada ruangan, baik untuk penyampaian teori maupun bengkel kerja
sebagai tempat praktik. Di situlah aksi pendidikan dan pelatihan dijalankan.
Di dalamnya tentu juga ada komunikasi yang menjelaskan mengapa
program ini dijalankan, juga masalah tanggung jawab sosial organisasi pada
komunitasnya sehingga memilih untuk menjalankan program kegiatan
tersebut. Dalam melaksanakan aksi dan komunikasi dari suatu program
Community Relations diperlukan pengorganisasian sumber daya manusia,
penyusunan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengisi
kelompok-kelompok tugas yang ada, pengarahan akan kegiatan yang
dilakukan, pengawasan terhadap kegiatan, dan penilaian.
5. Evaluasi
Evaluasi merupakan keharusan pada setiap akhir program atau kegiatan
untuk Community Relations untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi
program. Berdasarkan hasil evaluasi itu bisa diketahui apakah program bisa
dilanjutkan, dihentikan atau di lanjutkan dengan melakukan beberapa
perbaikan dan penyempurnaan. Namun dalam konteks Community
Relations perlu diingat bahwa evaluasi bukan hanya dilakukan terhadap
penyelenggaraan program atau kegiatannya belaka. Melainkan juga
dievaluasi bagaimana sikap komunitas terhadap organisasi. Evaluasi atas
sikap publik itu diperlukan karena, pada dasarnya Community Relations ini
meski merupakan wujud tanggung jawab sosial organisasi, tetap merupakan
kegiatan Public Relations.

Beberapa perusahaan merencanakan, mengatur, dan mengelola
Community Relations Programs mereka sendiri. Dalam arti secara mandiri
perusahaan menangani langsung program tersebut. Beberapa perusahaan lain
memberikan dukungan pada outsource agency mengenai Community Relations
Program. Perusahaan tersebut memutuskan lembaga apa yang akan mereka dukung
dan kemudian membuat kontribusi kepada instansi berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh perusahaan. Teknik yang lain adalah perusahaan meminta
organisasi berbasis masyarakat (NGO) untuk mengajukan proposal untuk didanai
dan melakukan sejumlah program kemasyarakatan berdasarkan penilaian pradesain
perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan menarik bagi perusahaan. (Burke, 2001,
p.127)
Cara terbaik bagi perusahaan untuk membuat keputusan untuk mengelola
dan mengatur program masyarakat secara sendiri atau outsourcing itu adalah untuk
memahami perbedaan antara needs, programs, dan not-for-profit organizations.
a. Needs
Perusahaan sering menggunakan isu-isu interchangeably dengan konsep
kebutuhan masyarakat. Perusahaan akan berkata: “Masalah Fokus kami
adalah pendidikan, atau melek huruf, atau anak-anak dilecehkan.” Apa
yang mereka benar-benar katakan adalah bahwa mereka sedang
mengembangkan program-program amal mereka untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan masyarakat (meningkatkan pendidikan,
mengurangi buta huruf, atau mengurangi pelecehan anak).
b. Programs
Program-program, di sisi lain, adalah cara bahwa masyarakat atau
kelompok dalam masyarakat menanggapi kebutuhan tersebut. Mereka
mendirikan program pendidikan, sistem kesehatan masyarakat, sarana
transportasi, lembaga budaya, dan polisi, misalnya. Banyak program yang
disediakan secara universal di masyarakat dan didukung melalui beberapa
bentuk perpajakan. Program juga telah dikembangkan untuk merespon
kombinasi kebutuhan masyarakat.
c. Organizations
Tidak untuk keuntungan organisasi – organisasi yang berbasis masyarakat
didirikan untuk melaksanakan program-program yang diperlukan untuk
merespon kebutuhan. Sekolah menyediakan program pendidikan. rumah
pemukiman mungkin menawarkan program keaksaraan. Badan Pelayanan
Keluarga menyediakan program konseling dan pencegahan
penyalahgunaan anak. Audubon Society menyediakan program
pendidikan pada lingkungan, untuk memberikan beberapa ilustrasi.
Dengan kata lain, berbagai organisasi nirlaba di masyarakat dibentuk
untuk melaksanakan program-program yang membantu menanggapi apa
yang masyarakat lihat sebagai kebutuhan sosial. (Burke, 2001, p.130)
Walaupun mungkin tampak sederhana untuk membuat perbedaan antara
needs, programs, dan not for profit organizations, akan tetapi yang terpenting
adalah perencanaan tujuan (planning purposes). Sebuah Community Relations
Program yang terencana harus dimulai dengan fokus pada kebutuhan (needs). Jika
fokusnya adalah pada sebuah organisasi, maka program akan ditentukan oleh
organisasi tersebut. Community Relations Programs, pada gilirannya, akan reaktif
dan cenderung meningkatkan reputasi perusahaan atau mengembangkan
kepercayaan masyarakat secara luas. Perencanaan dari fokus pada kebutuhan
(needs) juga mempromosikan fleksibilitas dan kreativitas

Dalam Burke (2001, p.125), strategi ketiga untuk menjadi a neighbour of
choice adalah melalui penggunaan perencanaan program dukungan komunitas. Ini
tidak mudah untuk membenarkan filantropi perusahaan. Perusahaan telah dikritik
karena memberikan pendapatan pemegang saham untuk amal. Tapi semua itu di
masa lalu. Masyarakat saat ini berharap perusahaan untuk terlibat dalam
memecahkan masalah masyarakat dan memberikan kontribusi uang untuk
meningkatkan pelayanan masyarakat. “A Global Economy,” kata Rosabeth Moss
Kanter dalam bukunya berjudul World Class, memaksa konsepsi yang lebih luas
dari masyarakat dan kepemimpinan bisnis. Ini tidak boleh disamakan hanya dengan
uang, tetapi dengan keterlibatan dalam kegiatan yang berkontribusi terhadap
kualitas hidup komunitas.
Untuk merencanakan dan mengelola program dukungan komunitas dalam
cara untuk menerapkan a neighbour of choice, perusahaan perlu:
a. Determine which programs it wants to operate on its own and which it wants
to outsource. (Menentukan program yang ingin beroperasi sendiri dan yang
ingin outsourcing.)
b. Determine how much and what kind of resources it wants to expend on each
of its community support programs. (Menentukan berapa banyak dan jenis
sumber daya apa yang ingin dihabiskan pada setiap program community
support programs)
c. Determine how to make priority decisions about which programs it will
support and which it will not. (Tentukan bagaimana membuat keputusan
prioritas tentang program mana yang akan mendukung dan yang tidak.)
d. Determine the role of publicity in community program planning.
(Menentukan peran publisitas dalam perencanaan program masyarakat.)
e. Focus the community support programs so that they will foster relationships
and build community trust. (Fokus pada program dukungan masyarakat
sehingga akan membina hubungan dan membangun kepercayaan
masyarakat terhadap perusahaan.)

Dalam Burke (2001, p.102), sebuah tujuan dari Community Relations adalah
membangun hubungan warisan kepercayaan (legacy of trust) antara perusahaan
dengan komunitasnya. Cara utama untuk membangun kepercayaan adalah melalui
hubungan berkelanjutan dengan individu kunci dan organisasi di dalam sebuah
komunitas. Hubungan kepercayaan, bagaimanapun, tidak diraih dengan mudah,
santai, atau cepat. Sebuah komunitas tidak dikembangkan dengan hanya mengenal
orang atau menghadiri fungsi masyarakat. Mereka bergantung pada catatan
integritas perusahaan di komunitas.
“Is the company honest, fair, and consistent in its operations and its
relationships with individuals in the community?”
Berdasarkan pertanyaan tersebut, Edmund M. Burke mengemukakan bahwa
sama pentingnya. Mengembangkan hubungan kepercayaan membutuhkan
kompetensi. Mereka tidak bisa dibiarkan untuk mencoba atau melakukan sendiri.
Ini adalah fungsi manajemen yang memerlukan keterampilan teknis dan
konseptual. Tujuannya bukan untuk mengembangkan persahabatan, meskipun ini
bisa menjadi konsekuensi yang tidak disengaja, tetapi untuk menjalin hubungan
yang menggunakan transaksi yang menambah nilai kepercayaan sebuah komunitas
masyarakat.
Ada dua tujuan dalam hubungan, yaitu tujuan proses dan tujuan prosedural.
Tujuan proses meliputi keterampilan mendengarkan, berkomunikasi, dan
menciptakan situasi win-win. Ini menuntut rasa empati, kemampuan untuk
memahami tetapi tidak harus setuju dengan perasaan dan kekhawatiran orang lain.
Ini adalah keterampilan yang sering tidak dilakukan oleh manajer untuk
mencapainya karena mereka kurang dalam pendidikan atau pengalaman belajar.
Ada dua tujuan prosedural. Satu melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program
yang memfasilitasi dan meningkatkan hubungan. Kedua adalah mengelola harapan
atau mengelola kontrak psikologis komunitas. Ada empat cara untuk mengelola
kontrak psikologis, yaitu:
a. Recognize the contract exists
Kontrak harus diakui. Ini adalah konsep yang menggambarkan bukan hanya
harapan umum bahwa satu orang akan memiliki yang lain tetapi juga
harapan dari cita-cita bersama. Beberapa ini cukup eksplisit. Individu yang
berada di komunitas dan perusahaan, terlibat bersama-sama dalam
membangun dan mendukung komunitas yang nantinya menjadi lembaga
mandiri yang baik. Hal ini termasuk pembangunan sekolah, jalan, taman,
fasilitas rekreasi, perlindungan kebakaran, polisi, lembaga kebudayaan, jasa
manusia untuk melindungi yang lemah dan miskin, dan sejenisnya. Secara
implisit, ada harapan bahwa setiap orang membayar adil untuk mendukung
ini. Dan individu-individu dalam komunitas ingin hidup dalam suasana yang
bersih, lingkungan aman, ramah, dan cooperative.
b. Establish a procedure and plans for identifying the implicit expectations
Mengembangkan hubungan kepercayaan untuk mengelola kontrak
psikologis tidak dapat dilakukan tanpa program dan rencana. Ada sejumlah
program yang berbeda yang perusahaan gunakan untuk membangun
hubungan yang berkelanjutan di komunitas masyarakat.
Salah satu tujuan dari setiap program pembangunan hubungan (Community
Relationship) adalah untuk mendapatkan orang-orang (para pemimpin
kunci) untuk mendiskusikan harapan mereka bagi perusahaan. Ini tidak
berarti bahwa perusahaan akan menanggapi harapan. Tapi itu tidak berarti
bahwa perusahaan akan mengakui harapan dan bersedia untuk bernegosiasi.
Banyak perusahaan takut mengeksplorasi harapan dengan tokoh
masyarakat. Mereka merasa mereka dapat membuka sekaleng cacing atau,
lebih buruk lagi, menciptakan harapan yang tidak realistis. Tapi ini tidak
perlu terjadi. Orang umumnya bersedia untuk bernegosiasi masalah dan
kekhawatiran, asalkan hubungan kepercayaan ada. Bahkan, perusahaan
seperti Disney, Monsanto, dan Wal-Mart yang ditolak dalam keputusan
mereka untuk pindah ke masyarakat justru karena mereka melanggar
kontrak. Mereka tidak mau atau tidak untuk membahas harapan masyarakat
dan akibatnya dibiarkan tanpa posisi negosiasi.
c. Define the realities
Perusahaan tidak perlu dimasukkan ke dalam posisi yang mereka terusmenerus bereaksi dengan harapan. Sebuah perusahaan harus mendefinisikan
realitas: Apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa lakukan; apa yang
dinegosiasikan dan apa yang tidak. Perusahaan tidak perlu menerima segala
kritik atau perilaku marah dari masyarakat. Perilaku yang tidak dapat
diterima harus dapat dikontrol. Orang-orang di komunitas harus
bertanggung jawab untuk berperilaku secara efektif. Sebuah perusahaan
tidak harus memaafkan perilaku yang tidak beralasan. Memang,
bagaimanapun, harus mengelolanya. Bila ada ekspresi kemarahan atau
perilaku yang mencerminkan kemarahan, penting untuk mencoba dan
memahami apa artinya perilaku. artikel surat kabar, misalnya, kritis
operasional kebutuhan kinerja perusahaan untuk dieksplorasi pamrih.
Hanya setelah proses yang dapat perusahaan membuat keputusan yang
realistis dan dapat dilaksanakan. keputusan operasional, dengan kata lain,
tidak boleh dilakukan secara kebetulan.
d. Continually reinforce the necessity of managing the psychological contract
Manajemen tidak hanya harus mengakui keberadaan kontrak psikologis,
tetapi harus terus diperkuat melalui pelatihan. Hal ini tidak mungkin bahwa
perusahaan dengan reputasi masyarakat teladan melanggar kontrak
psikologis. Manajer, pada kesempatan, bertindak tergesa-gesa, atau mereka
mungkin lengah dari harapan yang telah bergeser.
Tujuan dari strategi membangun Community Relations adalah untuk
mengembangkan apa yang disebut dengan program praktek masyarakat yang
membuka dialog dan diskusi dengan individu dan kelompok kunci di semua
komunitas yang didefinisikan di mana perusahaan melakukan bisnis. Perusahaan
menggunakan berbagai program praktek masyarakat untuk membangun dan
mempertahankan hubungan yang positif di masyarakat. Adapun program praktek
masyarakat dapat dikatakan sebagai berikut.
a. Plant Tours and Programs
Salah satu program praktek masyarakat yang paling populer adalah
mengundang warga untuk tour ke daerah operasi atau melihat perusahaan
beroperasi. Dilihat awalnya sebagai gangguan yang tidak diinginkan dari
tempat kerja, tour pabrik telah menjadi cukup umum. Bahkan militer, lama
terbiasa menggunakan kerahasiaan untuk menghindari ketidaknyamanan,
memberikan tour dari instalasi dan kapal perang.
b. Encouraging the Use of Facilities by Nonprofits
Teknik lain yang populer adalah untuk memungkinkan organisasi nirlaba
untuk menggunakan fasilitas ruang pertemuan. Dalam beberapa kasus,
perusahaan telah memungkinkan kelompok organisasi nirlaba untuk
mendirikan relawan mengorganisir kios di lobi perusahaan. Procter &
Gamble mengadakan pameran organisasi komunitas yang adil di lobi untuk
menunjukkan dukungan untuk United Way.
c. Engaging Key Leaders in Planning Activities
Sebuah metode inovatif telah digunakan untuk membangun hubungan
kepercayaan adalah dengan melibatkan para pemimpin kunci dalam proses
penilaian masyarakat. Dengan mencari saran dari para pemimpin kunci
dalam sebuah komunitas untuk memberi saran tentang bagaimana
perusahaan harus menetapkan prioritas untuk program kontribusi yang
mengembangkan dukungan dan rasa hormat. Bahkan, meminta saran hanya
untuk fokus pada program kontribusi peningkatan reputasi komunitas
perusahaan. Perusahaan telah menemukan dan menjadikan metode yang
paling sederhana dan paling murah untuk menunjukkan minat yang tulus
dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
d. Key Contact Programs
Sebuah program praktek masyarakat digunakan oleh banyak perusahaan
dengan berbagai cara seperti “Key Contact Programs”. Dimana
menggunakan metode identifikasi pemimpin masyarakat. Individu
diidentifikasi oleh salah satu masyarakat yang memiliki pengaruh dalam
melestarikan lisensi perusahaan untuk beroperasi. Contohnya, kepala
asosiasi pemilik rumah, walikota, presiden rumah sakit, penerbit surat
kabar, dan pemimpin dalam mediasi, advokasi, dan organisasi sentimen.
e. Community Advisory Panels
Semakin populer, khususnya di kalangan perusahaan yang memiliki
hubungan operasional yang sangat sensitif di masyarakat, seperti
perusahaan kimia dan minyak, yaitu Panel Penasehat Komunitas atau
Community Advisory Panels (CAPs). CAPs berfungsi sebagai penghubung
antara perusahaan (fasilitas) dan komunitasnya. Mereka menyediakan
struktur untuk menangani keprihatinan masyarakat dan pertanyaan tentang
perusahaan

Menurut Ardianto & Machfudz (2011; p.67-69), tujuan Community Relations dipengaruhi oleh besarnya komunitasdan kebutuhannya, seperti sumber penghasilan dan sasaran Public Relations perusahaan yang mendukung program tersebut. Tujuan penting Community Relations adalah: 1. Memberi informasi kepada komunitas tentang kebijakan, kegiatan dan masalah perusahaan dan untuk menyampaikan saja yang dilakukan oleh perusahaan, berapa orang yang bekerja, berapa besar upahnya, apakah perusahaan membayar pajak, berapa besar yang diperuntukkan bagi masyarakat setempat, bagaimana tangung jawabnya terhadap komunitas, dan apa aja yang disumbangkan untuk kehidupan sosial dan ekonomi setempat. 2. Menjawab kritik dan memukul balik serangan dari tekanan kelompok setempat yang salah paham mengenai perusahaan. 3. Menjadikan perusahaan sebagai faktor penting dalam kehidupan komunitas melalui bantuan kepada lembaga-lembaga setempat dan turut serta dalam masalah lingkungan. 4. Mengetahui apakah komunitas memikirkan dan membicarakan perusahaan beserta kebijakan dan operasionalnya. 5. Meningkatkan kesejahteraan komunitas dengan mempromosikan daya tariknya kepada para wisatawan serta sumber dan potensinya untuk menarik investasi baru.  6. Saling berkenalan dengan orang-orang di dalam komunitas dengan mengundang kelompok dan pemuka setempat untuk bertemu dengan para pelaksana perusahaan dan melihat bagaimana perusahaan tersebut beroperasi. 7. Bekerja sama dengan sekolah dan perguruan tinggi dengan menyediakan bahan-bahan pendidikan dan melengkapi sarana dan fasilitas latihan. 8. Membina kepemimpinan kebudayaan dengan menggalakkan apresiasi yang lebih besar terhadap seni, musik, dan drama. 9. Membantu pertanian di tempat-tempat yang kesejahteraan komunitasnya bergantung pada kemakmuran sawah atau ladang sekitarnya 10. Meyakinkan komunitas bahwa sebuah pabrik lokal atau anjungan migas bukan hanya merupakan suatu cabang dari sebuah perusahaan besar, melainkan sebuah bisnis lokal yang menerima sepenuhnya serta memenuhi kepentingan dan kewajibannya di tempat beroperasinya perusahaan itu. 11. Menjaga hubungan yang harmonis dengan para pemuka komunitas dalam semangat kebersamaan yang tinggi.

Community Relations atau hubungan komunitas merupakan sebuah fungsi
Public Relations. Menurut Baskin, Aronoff, dan Lattimore, Community Relations
adalah suatu perencanaan lembaga, aktif, dan partisipasi yang terus menerus dengan
dan dalam sebuah komunitas untuk memelihara dan meningkatkan lingkungan agar
keduanya, baik lembaga maupun komunitas memperoleh manfaat. (Ardianto &
Machfudz, 2011, p.66). Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan
dalam menjalin hubungan kemitraan yang baik dengan komunitas adalah program
Community Relations. Menurut Jerold, Communitty Relations sebagai peningkatan
partisipasi dan posisi organisasi didalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya
kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas (Iriantara, 2013, p.7).
Kasali (2003) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi Public
Relations, komunitas lokal dipandang sebagai suatu kesatuan dengan perusahaan
yang saling memberi manfaat secara timbal balik. Prinsip kegiatan Public Relations
adalah mengharmoniskan hubungan antara perusahaan beserta manajer dan
karyawannya dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Tugas Public Relations
dalam hal ini adalah membina hubungan yang harmonis dalam jangka panjang
dengan komunitas organisasi, karena hubungan ini dibutuhkan oleh organisasi atau
perusahaan agar dukungan komunitas terhadap organisasi dapat diperoleh.
Dukungan ini dapat berupa pemasokan tenaga kerja yang tidak memerlukan
fasilitas antar-jemput dan perumahan (karena lokasi yang dekat), tenaga kerja yang
sehat dan terampil, dan tenaga kerja yang mengenal perusahaan. Dukungan
masyarakat juga dibutuhkan untuk turut mencegah kejadian yang tidak diinginkan,
misalnya partisipasi dalam menjaga keamanan, mencegah kebakaran, atau
kerawanan lainnya. Kesejahteraan komunitas yang meningkat juga merupakan
potensi yang besar bagi perusahaan untuk menjual hasil produksinya di ”pasar masa
depannya”. Perusahaan yang dekat dengan komunitasnya akan selalu mendapat
dukungan, baik dari komunitas informal, maupun pemerintah setempat (Kasali,
2003, p.136).
Menurut Iriantara (2013, p.90), pada organisasi bisnis fokus utama
Community Relations adalah dukungan komunitas untuk mencapai tujuan
organisasi tersebut. Diupayakan ada titik temu yang bisa dijadikan dasar yang sama
untuk membangun kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dan
tujuan komunitas. Oleh karena itu, kegiatan Community Relations tak mungkin
terbatas hanya pada kampanye komunikasi belaka, namun dilakukan juga kegiatan
lain seperti memberikan bantuan modal, memberikan bantuan manajemen atau
membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi komunitas. Iriantara (2013)
juga menyatakan bahwa Community Relations merupakan sebuah program yang
dilandasi kebijakan (policy) organisasi, yang merupakan pedoman pengambilan
keputusan dan rencana umum tindakan yang dilakukan organisasi.

Komunitas sekitar lokasi kegiatan perusahaan –seperti pabrik, area
penambangan, kantor atau bengkel– diibaratkan Jefkins sebagai tetangga. Bila
diperlakukan dengan baik maka akan menjadi kawan, dan sebaliknya bila
diperlakukan buruk bisa menjadi lawan. Akan tetapi hubungan antar organisasi dan
komunitas bukanlah sekadar soal bertetangga belaka. Bila komunitas dimaknai
dengan lokalitas, bisa berarti menjaga hubungan baik dengan tetangga seperti yang
dimaksudkan Jefkins. Namun, konsep komunitas sudah mengalami pergeseran
sehingga komunitas tidak hanya dimaknai dengan lokalitas saja melainkan juga
dimaknai secara struktural, artinya dilihat dari aspek interaksi yang pada saat ini
bisa saja berlangsung di antara individu yang berbeda lokasinya.
Hubungan antara organisasi dan komunitas lebih tepat dipandang sebagai
wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Daugherty (2003), konsep
tanggung jawab sosial perusahaan baru muncul tahun 1960-an sebagai respons
terhadap nilai-nilai sosial yang berubah. Nilai-nilai sosial tersebut muncul dalam
bentuk mulai meningkatnya perdebatan-perdebatan tentang isu-isu sosial.
Akibatnya, organisasi dituntut untuk mematuhi tanggung jawab hukum yang baru.
Berbeda dengan sebelumnya, khususnya sekitar revolusi industri, organisasiorganisasi bisnis hanya peduli dengan upaya meraup keuntungan dan aturan hukum
soal bisnis pun hanya ada beberapa saja. Daughtery menambahkan bahwa tanggung
jawab sosial itu merupakan proses untuk mengevaluasi stakeholder dan tuntutan
lingkungan serta implementasi program-program untuk menangani isu-isu sosial.
Tanggung jawab sosial itu berkaitan dengan kode-kode etik, sumbangan
perusahaan, program-program Community Relations dan tindakan mematuhi
hukum. (Iriantara, 2013, p.26).

Menurut Davis dalam Nasdian (2014, p.5-7), dalam mengkategorikan
komunitas dapat digunakan empat kriteria yang saling terkait, yaitu jumlah
penduduk; luas, kekayaan dan kepadatan Penduduk; fungsi-fungsi khusus
komunitas terhadap seluruh masyarakat; dan organisasi komunitas yang
bersangkutan. Kriteria tersebut, dapat digunakan untuk membedakan antara
beragam komunitas yang sederhana dan modern. Komunitas yang sederhana adalah
apabila dibandingkan dengan masyarakat yang sudah kompleks, terlihat kecil,
organisasinya sederhana, sedangkan penduduknya tersebar. Kecilnya masyarakat
dan belum berkembangnya masyarakat-masyarakat tadi disebabkan perkembangan
teknologi yang lambat.
Dengan adanya pengaruh-pengaruh yang datang dari luar komunitas yang
masih sederhana mulai mengenal hukum, ilmu pengetahuan, sistem pendidikan
modern, dan lain-lain. Kelembagaan sosial baru timbul, sehingga lama-kelamaan
dikenal pembagian kerja yang tegas. Semula kelembagaan sosial sangat sederhana
dan tradisional, sehingga relatif mudah untuk memahami pola-pola yang tetap atau
paling banyak hanya sedikit mengalami perubahan. Masyarakat yang sederhana
tersebut merupakan suatu unit yang fungsional, dalam batas-batas tertentu belum
mengenal spesialisasi dan kelompok ini dianggap sebagai suatu kelompok primer.
Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara komunitas pedesaan
(rural community) dan komunitas perkotaan (urban community). Perbedaan
tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan pengertian masyarakat sederhana,
karena dalam komunitas modern, betapapun kecilnya suatu desa, pasti ada
pengaruh kota. Sebaliknya, pada masyarakat sederhana pengaruh kota secara relatif
sangat rendah atau hampir tidak ada. Pembedaan antara komunitas pedesaan dengan
komunitas perkotaan pada hakekatnya bersifat gradual. (Nasdian, 2014, p.7-8)
a. Masyarakat Pedesaan (Rural Community)
Warga komunitas pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih
mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga komunitas pedesaan
lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem
kekeluargaan. Penduduk komunitas pedesaan pada umumnya hidup dari
pertanian. Sedangkan di luar jawa, misalnya di Sumatera dan Kalimantan,
disamping pertanian, penduduk komunitas pedesaan juga berkebun. Pada
umumnya warga komunitas pedesaan di Indonesia ini, apabila ditinjau dari
segi kehidupan sangat terikat dan sangat tergantung dari tanah. Karena
sama-sama tergantung pada tanah, maka kepentingan pokok juga sama,
sehingga mereka juga akan bekerja sama untuk mencapai kepentingankepentingannya. Sebagai akibat kerja sama tadi, timbullah kelembagaan
sosial yang disebut gotong royong, yang bukan merupakan kelembagaan
yang sengaja dibuat. Karena itu, pada komunitas pedesaan jarang ditemui
pembagian kerja berdasarkan keahlian, biasanya pembagian kerja
didasarkan pada usia dan jenis kelamin.
b. Masyarakat Perkotaan (Urban Community)
Komunitas perkotaan adalah masyarakat kota yang tidak tertentu jumlah
penduduknya. tekanan pengertian “kota”, terletak pada sifat serta ciri-ciri
kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberapa ciri
yang menonjol pada komunitas kota, yaitu kehidupan keagamaan berkurang
dengan kehidupan agama di komunitas pedesaan, warga komunitas kota
umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada
orang lain, pembagian kerja diantara warga komunitas kota juga lebih tegas
dan memiliki batas-batas yang nyata, peluang kerja di komunitas lebih
banyak, jalan pikiran rasional umumnya dianut warga komunitas kota,
faktor waktu dinilai penting oleh komunitas kota, dan perubahan sosial
tampak nyata di komunitas perkotaan. Sehubungan dengan perbedaan
antara komunitas pedesaan dan perkotaan, perlu dipahami bahwa urbanisasi
merupakan proses terjadinya komunitas perkotaan.
Selain komunitas pedesaan dan perkotaan, berdasarkan ciri-ciri masyarakat
agraris terdapat tipologi komunitas agraris, yang secara garis besar dapat dibedakan
atas:
a. Komunitas Nelayan (Pantai dan Pesisir)
b. Komunias Petani Sawah (Dataran Rendah)
c. Komunitas Petani Peladang atau Lahan Kering (Dataran Tinggi)

Komunitas adalah sekelompok orang yang hidup di tempat yang sama,
kepemerintahan yang sama, dan mempunyai kebudayaan yang sama dan sejarah
umumnya turun temurun. Orang – orang yang hidup dalam komunitas dan lembagalembaganya membuat mereka saling bergantung satu sama lain. Mereka tidak dapat
menikmati kehidupan yang baik tanpa lembaga-lembaga tersebut. Begitu pula
lembaga tersebut tidak dapat hidup tanpa ijin dan dukungan dari komunitas.
(Iriantara, 2013, p.22). Jefkin dalam Iriantara (2013, p.23) menambahkan definisi
komunitas dalam konteks publik perusahaan, dimana komunitas adalah kelompok
orang yang tinggal di sekitar wilayah operasi atau perusahaan yang bisa berupa
pabrik, area penambangan, kantor, atau bengkel (komunitas lokal).

Menurut Rhenald Kasali dalam bukunya Manajemen Public Relations
(2003: p.10), Publik dalam Public Relations merupakan khalayak sasaran dari
kegiatan Public Relations. Publik ini disebut juga stakeholders, yaitu kumpulan dari
orang-orang atau pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Unsur-unsur
dalam stakeholders antara lain:
1. Komunitas
2. Pemegang Saham
3. Karyawan dan Manajemen
4. Keluarga Karyawan
5. Kreditor
6. Konsumen
7. Pemasok
8. Pemerintah
Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah salah satu publik Public
Relations di atas, yaitu komunitas, komunitas masyarakat Desa Labuhan,
Bangkalan – Madura. Sebuah komunitas masyarakat dengan mayoritas pekerjaan
petani dan nelayan yang lingkungannya dekat dengan anjungan migas milik PHE
WMO (jarak sekitar 2 miles + 3 km).

Teori kontrak sosial (social contract) berawal pada karya pemikiran Plato,
The Republic (427 SM – 347 SM). Thomas Hobbes (1588 – 1679), yang kemudian
memformalisasikan secara eksplisit konsep teori kontrak sosial pada sekitar abad  melalui karya yang berjudul Leviathan. Konsep tersebut lebih lanjut
dikembangkan oleh John Locke (1636 – 1704) yang mengatakan pada dasarnya
bentuk dan dasar lingkungan sosial bersifat apolitical, dimana pelaku sosial
memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum alam yang sudah teratur (Chariri
Anis, dalam Nor Hadi, 2011, p.96). Keteraturan hukum alam memberikan
kewajiban kepada masyarakat untuk memelihara hukum dengan kontrak sosial
untuk mencegah individu agar tidak menyimpang dan melanggar hukum tersebut.
J.J Rousseau (1762) dalam buku Nor Hadi, berpendapat bahwa hukum alam
bukanlah wujud dari konflik, melainkan memberikan hak kebebasan bagi individuindividu untuk berbuat secara kreatif. (Nor Hadi, 2011, p.96). Kontrak sosial dibuat
sebagai media untuk mengatur tatanan (pranata) sosial kehidupan masyarakat.
Pendapat J.J Rousseau mengandung makna bahwa secara volunteer (sukarela),
individu harus menaati perintah, kemudian pemerintah harus mampu mengatur agar
terjadi peningkatan hubungan baik antara Negara dengan warga negaranya (good
citizenship). Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan salah satunya umtuk
menjelaskan hubungan antara Perusahaan terhadap masyarakat (society).
Perusahaan memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memberi kemanfaatan
bagi masyarakat setempat baik secara langsung maupun secara tidak langsung
(investasi jangka panjang Perusahaan). Interaksi Perusahaan dengan masyarakat
penting dalam rangka pemenuhan dan upaya untuk mematuhi aturan dan normanorma yang berlaku di masyarakat (community norm), sehingga Perusahaan
memperoleh dasar pembenar atau pengakuan (legitimasi) dari masyarakat (Deegan,
dalam Nor Hadi, 2011, p.96).
Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial
masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan termasuk
terhadap lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki
kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari
masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan
oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling pengaruh-memengaruhi. Untuk
itu agar terjadi keseimbangan (equality), maka perlu kontrak sosial baik secara
tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling
melindungi kepentingan masing-masing (Ardianto & Machfudz, 2011, p.76).
Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk
menjelaskan hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Di sini, perusahaan atau
organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi
masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk
memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat,
sehingga kegiatan perusahaan dapat dipandang legitimate. (Deegan, dalam
Ardianto & Machfudz, 2011, p.77).
Dalam perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan
hak kebebasan individu dan kelompok termasuk masyarakat yang dibentuk
berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan anggotanya (Rawl, dalam
Ardianto & Machfudz, 2011, p.77). Hal ini sejalan dengan konsep legitimacy theory
bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat keseuaian antara keberadaan
perusahaan yang tidak menganggu atau sesuai (congruence) dengan eksitensi
sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Shocker dan Sethi dalam
Ardianto & Machfudz, 2011, p.77 menjelaskan konsep kontrak sosial (social
contract) bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat,
kontrak sosial didasarkan pada :
1. Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada
masyarakat luas.
2. Distribusi manfaat ekonomis, sosial atau politik kepada kelompok
sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.
Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak adanya
power institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan membutuhkan legitimasi.
Di situ, perusahaan harus melebarkan tanggung jawabnya tidak hanya sekadar
ecomomic responsibility yang lebih diarahkan kepada shareholder (pemilik
perusahaan, namun perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak
melanggar dan bertanggung jawab kepada pemerintah yang dicerminkan dalam
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (legal responsibility). Di samping
itu, perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggung jawab kepada
masyarakat, yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada
berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang timbul (societal responsibility).
(Nor Hadi, dalam Ardianto & Machfudz, 2011, p.77)
Dalam konteks ini, salah satu tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam
membangun dan melaksanakan Community Relations ini adalah manakala
komunitas baik melalui opinion leader-nya maupun secara individu, merasa dan
menyatakan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan dan operasional
perusahaan di lingkungannya. Ada benih-benih rasa sayang dan cinta mereka
kepada perusahaan dikarenakan mereka pun merasakan adanya ketulusan,
kejujuran dukungan riil, rasa sayang, dan cinta perusahaan kepada komunitas.
Hubungan keduanya terasa dan tampak harmonis, saling pengertian, saling
mendukung, saling menghormati, dan solid. Duka dan sukanya komunitas menjadi
duka dan sukanya perusahaan, sebaliknya duka dan sukanya perusahaan menjadi
duka dan sukanya komunitas. Betapa indahnya interelasi dan interaksi keduanya.
Untuk ini dibutuhkan Community Development Officer dan Community
Development Manager yang tangguh, responsif, cerdas, amanah, bertanggung
jawab serta memiliki kemampuan empati dan human communications yang baik.
Ia adalah pribadi tepercaya, dipercaya oleh perusahaan dan dipercaya oleh
komunitas. Komunitas, setidaknya opinion leader-nya, bahkan ‘jawara’ setempat
menaruh respek dan sayang kepada Community Development Officer dan Managernya. (Ardianto & Machfudz, 2011, p.77-78).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut dengan sebagai Social Disclosure, Corporate Sosial Reporting, Social Accounting, atau Corporate Social Responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005) dalam (Rahmawati 2012: 183). Pratiwi dan Djamhuri (2004) dalam Rahmawati (2012: 183) mengartikan pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada stakeholder mengenai segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian di berbagai negara membuktikan, bahwa laporan tahunan (annual report) merupakan media yang tepat untuk menyampaikan tanggung jawab sosial perusahaan. 23 BAPEPAM belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi didalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. CSR sangat tergantung dari komitmen dan norma etika perusahaan untuk turut memikirkan kondisi sosial sekitarnya. Wacana CSR tidak pernah menjadi prioritas utama bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapannya, maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut (Rahmawati, 2012: 183). Sejak tanggal  September 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang hidup dari ekstraksi sumber daya alam. Dalam pasal 74 Undang-Undang tersebut diatur tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sehingga, tidak ada lagi sebutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sukarela, namun pengungkapan yang wajib hukumnya. Bahkan dibeberapa negara, CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian sebuah perusahaan dengan dicantumkannya informasi di dalam catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan
perhatiannya kepada tiga hal, yaitu laba, lingkungan, dan masyarakat. Dengan
diperolehnya laba, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham,
mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan
pengembangan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah.
Menurut Susanto (2012: 14) menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari
aktivitas CSR jika dilihat dari sisi perusahaan, yaitu:
1) Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima
perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara
konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari komunitas yang telah
meraskan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijalankannya. CSR akan
mendongkrak citra perusahaan, yang dalam rentang waktu panjang akan
meningkatkan reputasi perusahaan.
2) CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan
meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Demikian pula
ketika perusahaan diterpa kabar miring atau bahkan ketika perusahaan
melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan
memaafkannya.
3) Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga
bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, secara konsisten
melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan
kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada
akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga mereka merasa lebih
termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Hal ini akan
berujung pada peningkatan kinerja dan produktivitas.
4) CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan
mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder-nya.
Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap
lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Hal ini
mengakibatkan para stakeholder senang dan merasa nyaman dalam menjalin
hubungan dengan perusahaan.
5) Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus
lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan agar lebih giat
lagi menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Kotler dan Lee (2005) dalam Kartini (2009: 63) menyebutkan enam kategori
aktivitas CSR, yaitu:
1) Promosi Kegiatan Sosial (Cause Promotions)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya
lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari
masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.
2) Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (Cause Related Marketing)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk
menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial
berdasarkan besarnya penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu serta
untuk aktivitas derma tertentu.
3) Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (Corporate Societal Marketing)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan
kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan
kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4) Kegiatan Filantropi Perusahaan (Corporate Philanthropy)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung
dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut
biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau
pelayanan secara cuma-cuma.
5) Pekerja Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela (Community Volunteering)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung serta mendorong para
karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang franchise agar menyisihkan
waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal
maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.
6) Praktika Bisnis yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial (Socially Responsible
Business Practice)
Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis
melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi
yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
komunitas dan memelihara lingkungan hidup

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meregulasi aktivitas CSR dalam bentuk Undang-Undang Perseroan Terbatas atau singkatnya disebut UU PT. UU PT telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 2007 silam. Pasal 74 dari UU PT pada dasarnya mengatur tentang hal-hal berikut ini:  a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 3) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah suatu lembaga yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan difasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Forum tanggung jawab sosial dunia usaha bertujuan mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergi potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility)
dikemukakan oleh John Eklington (1997) dalam Hadi (2011: 56) yang dikenal dengan
“The Triple Botton Line” yang dimuat dalam buku “Canibalts eith Forks, the Triple
Botton Line of Twentieth Century Business”. Konsep tersebut mengakui bahwa jika
perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuman profit
yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat
(people). Konsep Triple Botton Line tersebut merupakan kelanjutan dari konsep
sustainable development yang secara ekspilist telah mengaitkan antara dimensi tujuan
dan tanggungjwab, baik kepada shareholder maupun stakeholder.  1) Profit
Merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan,
bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional perusahaan,
profit merupakan orientasi utama perusahaan.
2) People
Merupakan lingkungan masyarakat (community) di mana perusahaan berada.
Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Dengan
demikian, community memiliki interrelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi
perusahaan.
3) Planet
Merupakan lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan. Lingkungan
fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. Mengingat, lingkungan
Sosial
Lingkungan Ekonomi
3P
merupakan tempat di mana perusahaan menopang. Satu konsep yang tidak bisa
diniscayakan adalah hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat sebab-akibat.
Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan
menghancurkan perusahaan dan masyarakat.

Tanggung jawab sosial muncul dan berkembang sejalan dengan interrelasi
antara perusahaan dan masyarakat, yang sangat ditentukan oleh dampak yang timbul
dari perkembangan dan peradaban masyarakat. Semakin tinggi tingkat peradaban
masyarakat, khususnya akibat perkembangan ilmu sehingga meningkatkan kesadaran
dan perhatian lingkungan memunculkan tuntutan tanggung jawab perusahaan. Hal itu
karena, peningkatan pengetahuan masyarakat meningkat keterbukaan harapan masa
depan dan pembangunan yang berkelanjutan. Corporate Social Responsibility (CSR)
saat ini telah menjadi konsep yang sedang hangat diperbincangkan, meskipun
definisinya masih menjadi perdebatan di antara para praktisi maupun akademisi.
CSR mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Disamping itu,
CSR juga mengandung konsep yang bervariasi membuat beberapa pengintrepretasian
akan definisi CSR yang berbeda-beda, terutama jika dikaitkan dengan para pemangku
kepentingan (stakeholder). Untuk itu, dalam rangka mempermudah pemahaman dan
penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggaris bawahi prinsip dasar yang
terkandung dalam CSR. Dibawah ini ada beberapa kutipan pendapat dari berbagai
organisasi dan para ahli mengenai definisi CSR.
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang
merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan 120
perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara dunia, dalam situs resminya
(www.wbcd.org) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan satu
bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan
untuk meningkatkan ekonomi, yang diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup
bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup
masyarakat sekitar dan masyarajat secara lebih luas.
Draf ISO 26000 tahun 2010, Guidance on Social Responsibility, mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab dari suatu organisasi untuk dampak–
dampak dari aktivitas perusahaan di masyarakat dan lingkungan melalui transparasi
dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan
kesejahteraan dari masyarakat dengan pertimbangkan harapan stakeholder sesuai
dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan norma-norma internasional yang
konsisten dari perilaku dan terintegrasi sepanjang organisasi. (Pian, 2010 dalam
Fahmi, 2015). Mengacu pada CSR-Asia (www.csr-asia.com), pengertian Corporate
Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan
cara yang terus-menerus secara ekonomi, sosial dan lingkungan dengan seimbang
menurut berbagai kepentingan dari stakeholder. Menurut Sumaryono dan Fadjrih (2017) Corporate Social Responsibility
(CSR) juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk ikut berkontribusi
dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung
jawab sosial perusahaan, dimana yang memfokuskannya pada tiga aspek, yaitu aspek
sosial, keuangan, dan lingkungan. Diharapkan dari tiga aspek tersebut perusahaan
mendapatkan pengakuan dan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.
Selain menurut berbagai organisasi dan para ahli yang telah disebutkan di
atas, pengertian tanggung jawab sosial juga terdapat dalam Undang-Undang PT
Nomor 40 tahun 2007 pasal satu butir tiga yang menyatakan bahwa “Tanggung jawab
sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya”.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Corporate Sosial
Responsibility (CSR) merupakan suatu tanggung jawab yang dilakukan perusahaan
atau organisasi dengan stakeholder-nya terhadap dampak yang ditimbulkan dari
kegiatan dan keputusan yang telah diambil perusahaan, dengan memfokuskan pada
tiga aspek yaitu lingkungan, sosial, dan keuangan, dimana diharapkan dari tiga aspek
tersebut perusahaan atau organisasi mendapatkan pengakuan dan keberadaannya
ditengah-tengah masyarakat, dan sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan
terhadap sektor lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan reputasi dan
citra perusahaan.
Pada saat ini konsepsi tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa
perusahaan secara sukarela menyatukan kepedulian sosial dan lingkungan dalam
kegiatan operasi mereka dan interaksi dengan para pemangku kepentingan
(stakeholder). CSR merupakan salah satu masalah etika dan moral yang
mempengaruhi pengambilan sebuah perilaku dan keputusan, sehingga jika suatu
perusahaan harus melakukan kegiatan tertentu atau menahan diri dari melakukannya
karena apakah hal tersebut bermanfaat dan berbahaya bagi masyarakat adalah suatu
pertanyaan yang utama.
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep dalam organisasi
atau perusahaan yang memiliki berbagai tanggung jawab terhadap berbagai pemangku
kepentingan seperti, karyawan, pemegang saham, konsumen, masyarakat, dan
lingkungan sekitar (Respati dan Hadiprajitno, 2015). Maka dari itu CSR sangat erat
kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, dimana perusahaan dituntut untuk
tidak hanya berkonsentrasi pada tingkat keuntungan saja, tetapi juga harus
mempertimbangkan risiko produksi yang mungkin akan menimpa lingkungan dan
masyarakat sekitar dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Pada lingkungan bisnis era sekarang CSR masih bersifat normatif, karena
belum ada hukum yang jelas memberlakukan CSR sebagai sebuah kewajiban kepada
semua perusahaan. Selain itu, konsep yang bervariasi membuat beberapa
pengintrepetasian akan defenisi CSR yang berbeda-beda. Corporate Social
Responsibilty (CSR) yang juga dikenal sebagai corporate responsibility, corporate
citizenship, responsible business, sustainable responsible business (SRB), ataupun
corporate social perfomance merupakan bentuk dari regulasi perusahaan yang
diintegrasikan dalam suatu model bisnis (Fahmi, 2015). Pada dasarnya, CSR merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh
perusahaan dalam upaya untuk menaikkan ketertarikan publik dengan memperhatikan
tiga garis dasar (triple bottom line) yaitu People, Planet, Profit. Selama ini belum ada
satu teori tunggal yang diterima untuk menjelaskan akuntansi sosial dan lingkungan,
sehingga masih banyak terdapat variasi dalam hal perspektif teoritis yang dapat
diadopsi.
Penerapan CSR dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki
komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (stakeholder), tapi juga
memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena CSR
merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang.
Untuk itulah maka pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) perlu diungkapkan
dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat
(Utami, 2017)

Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer
perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam
laporan keuangan dengan tujuan untuk mngelabuhi stakeholder yang ingin
mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008: 6). Istilah intervensi
dan mengelabuhi inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai
manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap
aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu
dilakukan manajer perusahaan dalam rangka standar akuntansi, yaitu masih
menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diakui secara umum.
Menurut Sulistyanto (2008: 7) secara umum ada tiga model empiris
manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan,
yaitu model yang berbasis akrual agregat (aggregate accrual), akrual khusus (specific
accrual), dan distribusi laba (distribution of eranings).
1) Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan discretionary
accruals sebagai proksi manajemen laba. Model manajemen laba ini
dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), serta
Dechow, Sloan, Sweeny (1995).
2) Model yang berbasis specific accruals, yaitu pendekatan yang menghitung
akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan
keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh
McNichols dan Wilson, Petrono, Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver
dan McNichols.
3) Model distribution of earning dikembangkan oleh Burgtahler dan Dichev,
Degeorge, Patel dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner.
Menurut Sulistyanto (2008: 7) ada dua perspektif penting yang dapat
dipergunakan untuk menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh seorang
manajer, yaitu perspektif informasi dan oportunis. Perspektif informasi merupakan
pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan
manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang arus kas
perusahaan di masa depan. Kedua perspektif ini mempunyai hubungan sebab akibat
yang mendorong terjadinya manajemen laba. Artinya manajemen laba sebenarnya
merupakan upaya oportunis seseorang untuk mempengaruhi informasi yang disajikan
dengan manfaatkan ketidaktahuan orang lain mengenai informasi yang sebenarnya.
Bentuk-bentuk manajemen laba menurut Rahmawati (2012: 117) ada empat yaitu:
1. Taking a bath: pola ini dijalankan ketika perusahaan dalam kondisi tertekan
atau sedang melakukan reorganisasi atau penunjukkan CEO baru. Manajer
cenderung melaporkan laba bersih yang rendah sekarang dengan harapan
meningkat di masa yang akan datang.
2. Minimisasi laba: pola ini dilakukan jika perusahaan dalam kondisi laba yang
tinggi maka untuk mengurangi vasibilitasi dia melakukan kebijakan
minimisasi laba.
3. Maksimisasi laba: pola ini dilakukan jika manajer ingin menaikkan bonusnya,
dan dihadapan pada perjanjian utang yang hampir dilanggar.
4. Perataan laba: pola ini yang paling sering dilakukan untuk mngantisipasi
kondisi yang akan dihadapi perusahaan.

Menurut Utari et al, (2014: 199) leverage artinya dongkrat. Dalam bahasa
keuangan leverage ialah penggunaan utang untuk meningkatkan total harta, atau
leverage ialah penggunaan biaya tetap atas aset atau beban tetap atas dana untuk
meningkatkan hasil (return) pemilik perusahaan. Berdasarkan pemahaman yang
demikian, maka lahir dua macam leverage yaitu:
1. Leverage operasi (operating leverage), yaitu penggunaan aset teknologi
tinggi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas output tinggi,
konsekuensinya melahirkan biaya tetap tinggi, seperti penyusutan,
pemeliharaan aset, asuransi, dsb.
2. Leverage keuangan (financial leverage), yaitu penggunaan utang tinggi untuk
menambah aset agar mampu menghasilkan output dan laba operasi tinggi,
konsekuensinya melahirkan beban bunga tinggi.
Semakin tinggi leverage perusahaan, semakin tinggi risikonya. Biaya tetap
tinggi berakibat leverage operasi tinggi, perusahaan berbahaya jika margin kontribusi
tidak mampu menutup biaya tetap tersebut. Beban bunga tinggi berakibat leverage
keuangan semakin tinggi, perusahaan berbahaya jika laba operasi tidak mampu
menutup beban bunga tersebut.
Leverage merupakan rasio yang menghitung sejauh mana dana yang telah
disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang
terhadap ekuitas suatu perusahaan. Dengan tingginya ekuitas suatu perusahaan
dikhawatirkan didapat dari hutang yang akan meningkatkan risiko investasi apabila
perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya tepat waktu dan perusahaan dengan
tingkat leverage yang tinggi memiliki kewajiban yang lebih untuk melakukan
pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan dengan rasio leverage yang rendah.
Menurut Utari et al. (2014: 61) leverage artinya harta perusahaan didongkrat
dengan utang atau leverage adalah kemampuan perusahaan mengunakan utang untuk
membiayai investasi. Rasio total utang terhadap harta idealnya 40%. Namun dalam
kondisi ekonomi yang baik, tingkat leverage bisa tinggi karena diharapkan akan
menghasilkan laba operasi yang tinggi. Dalam kondisi ekonomi buruk tingkat
leverage harus rendah agar beban bunga rendah. Analisis utang terdiri dari:
1. Debt ratio, yaitu total utang dibagi total aset
2. Debt equity ratio, yaitu total utang dibagi total ekuitas
3. Long term debt equity ratio, yaitu utang jangka panjang dibagi ekuitas
4. Time interest earned ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi bunga
5. Fixed payment coverage ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak ditambah
pembayaran sewa, dibagi bunga ditambah pembayaran sewa, dibagi bunga
ditambah dividen saham istimewa kali [1/1-pajak].

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok
orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non
fisik (Hadi, 2011: 87). Teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik pengungkapan
tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa agar aktivitas dan
kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Guna melegitimasi aktivitas
perusahaan di mata masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis
sosial dan pengungkapan informasi lingkungan. Selain pengungkapan berbasis sosial
kegiatan perusahaan juga dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan,
sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial
yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.
Perusahaan dapat mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan
organisasi sosial, komunitas masyarakat, dan lingkungan yang diperlukan. Informasi
tersebut dapat diungkapkan dalam sustainability reportsebagai akuntabilitas terhadap
publik yang bertujuan untuk mendapat legitimasi masyarakat dan menjelaskan
bagaimana dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan
(Rofiqkoh dan Priyadi, 2016).
Siregar (2013: 10) dalam Rofiqkoh dan Priyadi, (2016) mengatakan dasar
pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut
keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem
nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi
menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat
diterima oleh masyarakat. Maka, legitimasi organisasi dapat diilihat sebagai sesuatu
yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau
dicari perusahaan dari masyarakat. (Ghozali dan Chariri, 2009: 413).
Gray, Kouhy dan Lavers (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2009: 411)
berpendapat bahwa teori legitimasi dan teori stakeholder merupakan perspektif teori
yang berada dalam kerangka teori ekonomi. Karena pengaruh masyarakat luas dapat
menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan
cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi
lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata
masyarakat

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, dapat
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti
pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional,
lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan,
para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya keberadaannya sangat
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.
Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat
bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah,
masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghazali dan Chariri (2007: 409). Dengan
demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang
diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams
(1994, p.53) dalam Ghazali dan Chariri (2007: 409) mengatakan bahwa
“kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan tergantung pada
dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas
perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful
stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan
sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan
stakeholder-nya”
Teori stakeholders menjelaskan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh
para stakeholders. Oleh karena itu, pengungkapan sosial harus dianggap sebagai
wujud komunikasi antara manajemen dengan stakeholders (Indrawati, 2009 dalam
Alfarizi 2016).
Menurut Chariri dan Ghazali (2007) dalam Sumaryono dan Asyik (2017)
yang menyatakan bahwa pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog
antara perusahaan dengan stakeholder-nya. Stakeholder perusahaan pada dasarnya
memiliki peran yang sangat besar dalam mengendalikan atau mempengaruhi
pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Melihat
pentingnya peran stakeholder tersebut, maka perusahaan sudah seharusnya
memberikan perhatian yang besar terhadap setiap stakeholder-nya, bukan hanya
kepada pemilik saja. Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan
kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak- pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Ide bahwa perusahaan memiliki
stakeholder ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) bisa dikatakan sebagai
salah satu strategi untuk menjaga hubungan baik dengan para stakeholder yang dapat
dilakukan dengan cara memberi informasi mengenai kinerja perusahaan baik dalam
aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dengan adanya pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan informasi
yang sedang dibutuhkan oleh para stakeholder. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stakeholder teori merupakan
suatu teori yang mempertimbangkan kepentingan kelompok stakeholder yang dapat
mempengaruhi strategi perusahaan. Pertimbangan tersebut mempunyai kekuatan
karena stakeholder adalah bagian perusahaan yang memiliki pengaruh dalam
pemakaian sumber ekonomi yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. Strategi
stakeholder bukan hanya kinerja dalam finansial namun juga kinerja sosial yang
diterapkan oleh perusahaan. CSR merupakan strategi perusahaan untuk memuaskan
keinginan para stakeholder, makin baik pengungkapan CSR yang dilakukan
perusahaan maka stakeholder akan makin terpuaskan dan akan memberikan dukungan
penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan menaikkan kinerja
dan mencapai laba.

Kepemilikan saham pemerintah (government shareholding) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai Inventory Turnover : dengan kepentingan/aspirasi pemerintah. Untuk dapat bertahan, perusahaan ini harus dapat mensinkronkan dirinya dengan pemerintah. (Amran dan Devi, 2008). Kepemilikan saham pemerintah diukur dengan menggunakan persentase pemilikan saham pemerintah Indonesia. Kepemilikan tersebut masing-masing dibawah 5% dan dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2014 – 2016. Besarnya saham pemerintah diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham pemerintah terhadap total saham perusahaan.

Analisis aktivitas perusahaan menggambarkan hubungan antara tingkat
operasi perusahaan (sales) dengan aset yang dibutuhkan untuk menunjang
kegiatan operasi perusahaan. Rasio aktivitas juga dapat digunakan untuk
memprediksi modal yang dibutuhkan perusahaan (baik untuk kegiatan operasi
maupun kegiatan jangka panjang). Rasio-rasio aktivitas perusahaan
menunjukkan perbandingan yang layak antara sales dengan penggunaan
aktiva-aktiva perusahaan. Aktivitas perusahaan yang efektif akan
mempengaruhi perusahaan lebih giat dalam mengungkapkan informasi sosial.
Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk megukur efektivitas
perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya (Kasmir, 2008:172).
Rasio aktivitas dalam penilitian ini diukur melalui inventory turnover.

Tipe industri terdiri atas dua jenis, yaitu industri yang high-profile dan industri yang low-profile. Robert (1992) dalam Anggraini (2006) menggambarkan industri yang high-profile sebagai perusahaan yang mempunyai tingkat sensivitas yang tinggi terhadap lingkungan (consumer visibility), tingkat risiko politik yang tinggi atau tingkat kompetisi yang ketat. Keadaan tersebut membuat perusahaan menjadi lebih mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya. Industri lowprofile adalah kebalikannya, perusahaan ini memiliki tingkat consumer visibility, tingkat risiko politik, dan tingkat kompetisi yang rendah, sehingga tidak terlalu mendapat sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas DER : 20 perusahaannya meskipun dalam melakukan aktivitasnya tersebut perusahaan melakukan kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil produksinya. Tipe industri dapat diukur dengan menggunakan variabel dummy, yaitu pemberian skor 1 dan 0. Skor 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam industri high profile dan skor 0 untuk perusahaan yang termasuk dalam industri low profile

Leverage merupakan alat ukur untuk menghitung seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditor dalam membiayai aset perusahaan (Rismanda, Size : LN X Total Aset 2003).Leverage merupakan gambaran seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditor dalam membiayai aset perusahaan (Sembiring, 2005). Leverage mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat leverage (rasio ekuitas) semakin besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi, supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial). Rasio leverage merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Salah satu rasio leverage adalah debt to equity ratio (DER). Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutanghutang kepasa pihak luar, Semakin kecil rasio ini semakin baik (Harahap, 2001).

Ukuran perusahaan, yaitu: skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut pernyataan yang dilakukan oleh Sembiring (2005), secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan Sustainability report perusahaan akan semakin luas. Menurut Bambang (2001) dalam Ahmad (2014:7) ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan (firm size) dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari nilai equity, nilai perusahaan ataupun hasil nilai aktiva dari suatu perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar lebih banyak mendapat sorotan dari publik. Maka dari itu, perusahaan yang besar cenderung lebih banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas sebagai upaya untuk menjaga legitimasi perusahaan. Legitimasi perusahaan dapat diwujudkan melalui pengungkapan sustainability report. Sustainability report akan mengungkapkan bagaimana tanggung jawab perusahaan atas aktivitas yang telah dilakukan. Menurut Mas’ud (1998) ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain total aktiva, long size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Menurut Bapepam No. 9 tahun 1995 berdasarkan ukuran, perusahaan dapat digolongkan atas 2 kelompok sebagai berikut: 1. Perusahaan Kecil Perusahaan kecil merupakan badan hukum yang didirikan di Indonesia yang: (1) memiliki sejumlah kekayaan (total asset) tidak lebih dari Rp 20 miliar; (2) bukan merupakan afiliasi dan dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah/kecil; (3) bukan merupakan reksadana. 2. Perusahaan Menengah/Besar Perusahaan menengah/besar merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha. Usaha ini meliputi usaha nasional (milik negara atau swasta) dan usaha asing yang melakukan kegiatan di Indonesia. Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel dalam pengungkapan sustainbility report. Pada umumnya perusahaan besar memiliki informasi yang lebih lengkap sehingga besar kemungkinan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial pada perusahaan besar tersebut. Suripto (1999) menyatakan bahwa perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, skill karyawan yang baik, system informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas. Selain itu, perusahaan besar memiliki emiten yang banyak disoroti, sehingga pengungkapan yang lebih luas dapat mengurangi biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

Menurut Fisher dan Rosenzweig (1995), “Earnings management is a actions of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease)in long-term economic profitability of the unit (Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang)”. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai suatu pembuatan dan pelaporan keputusan manajemen yang legal yang beralasan yang dilakukan untuk mencapai hasil keuangan yang stabil dan dapat di prediksi (Alwan, 2009 : 12). Menurut Healy dan Wahlen (1999) mendefinisikan manajemen laba terjadi ketika seorang manejer menggunakan judgment dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan yang menyesatkan terhadap pemegang saham atas dasar kinerja ekonomi orgnisasi atau untuk mempengaruhi hasil sesuai dengan kontrak yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba dalam penelitian ini di proksi dengan discretionary accruals. discretionary accruals. Merupkan kebijakan akuntansi yang memberikan keleluesan bagi para manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akural secara fleksibel, atau dengan kata lain metode discretionary accruals memberikan peluang bagi manajer untuk memperbaiki profit laba sesuai dengan keinginanya (Friedlan, imam, 2009) dalam (budi santoso 2015).

Sustainability report adalah praktik pengukuran, pengungkapan aktivitas perusahaan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi sebagai tanggungjawab kepada stakeholder internal dan eksternal dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (GRI, 2013). Sustainability report merupakan sebuah istilah umum yang dianggap sinonim dengan istilah lainnya untuk mendeskripsikan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial (seperti konsep tripple bottom line, pelaporan CSR, dan lain sebagainya). Sustainability report harus menyediakan gambaran yang berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi baik kontribusi yang positif maupun negatif (GRI, 2013). Sustainability report merupakan salah satu instrmen yang dapat digunakan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun perusahaan dalam berdilaog dengan warga negara maupun stakeholder-nya sebagai salah satu upaya penerapan pendidikan pembangunan keberlanjutan. Oleh karena itu, penyusunan sustainability report pada saat sekarang ini meliputi posisi yang sama pentingnya juga dengan pengungkapan informasi seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan kerangka Global Report Initiative versi 3 dengan 78 item pengungkapan. Tujuan dari GRI adalah untuk membantu pelapor menyusun laporan keberlanjutan yang bermakna dan membuat pelaporan keberlanjutan yang mantap dan terarah menjadi praktik standar. Dengan menggunakan pedoman ini organisasi yang melaporkan dapat menghasilkan informasi yang andal, relevan, dan terstandardisasi yang dapat digunakan untuk menilai peluang dan resiko, serta pengambilan keputusan yang lebih matang – baik di dalam perusahaan maupun di antara para pemangku kepentingannya. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (dikutip dari Widianto, 2011 dalam Rizky Zakiyah) menjelaskan manfaat yang didapat dari pengungkapan sustainability report antara lain: 1. Sustainability report memberikan informasi kepada stakeholder (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi. 2. Sustainabilty report dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value, market share, dan loyalitas konsumen jangka panjang. 3. Sustainability report dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya. 4. Sustainability report dapat digunakan sebagai stimulasi leadership thinking dan performance yang didukung dengan semangat kompetisi. 5. Sustainability report dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial. 6. Sustainability report cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang. 7. Sustainability report membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan. Dalam pedoman GRI terdapat tiga komponen utama pengungkapan yang memperlihatkan dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial pada bagian standar disclosures. Dari ketiga dimensi tersebut diperluas menjadi 6 dimensi, yaitu: ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Dari keenam dimensi terdapat total seluruh item pengungkapan menurut GRI adalah 78 item. Variabel Sustainability report ini diukur melalui Sustainability Report Disclosure Index (SRDI). SDRI diukur menurut global initiative Reporting (GRI), menurut GRI ada 78 item yang disesuaikan dengan masingmasing perusahaan. Perhitungan SRDI dilakukan dengan memberikan skor 1 jika satu item diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan

Teori Legitimasi menjelaskan bahwa korporasi dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “social contract”. Menurut teori kontrak sosial (social contract), keberadaan korporasi dalam suatu area karena didukung secara serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat (Lako,2011). Teori legitimasi menjelaskan tentang pengakuan masyarakat. Perusahaan membutuhkan pengakuan masyarakat dengan cara mengungkapkan SR agar perusahaannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Diterimanya suatu perusahaan oleh masyarakat, merupakan suatu bentuk legalitas bagi perusahaan. Pengungkapan SR oleh perusahaan memberikan image positif dimata para stakeholder, sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup perusahaan tersebut.

Stanford Research Institut (SRI) adalah lembaga yang pertama kali menggunakan konsep stakeholder. Lembaga ini mendefinisikan stakeholders sebagai kelompok yang mampu memberikan dukungan terhadap keberadaan sebuah organisasi. Tanpa adanya dukungan dari kelompok ini, maka organisasi tersebut tidak dapat eksis (Lepineux, 2005 dalam Sari, 2013:10). Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adam (1994:53) dalam Saputro (2013:12) mengatakan bahwa: “ Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerfull stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog diantara perusahaan dengan stakeholdernya.” Melalui pengungkapan sustainability report (pengungkapan sosial dan lingkungan) perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Sari, 2013:12).

Program CSR dalam bidang pengembangan sarana dan prasarana umum dilakukan dalam bentuk pembangunan fisik untuk meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat berupa perbaikan sarana prasarana umum, pengadaan air bersih dan perbaikan jalan masyarakat desa, pembuatan gorong-gorong, perbaikan MCK umum, dan lain-lain. Indikator dalam dimensi pembangunan sarana umum adalah: a. Bantuan perbaikan jalan sekitar perusahaan. b. Bantuan penerangan jalan lingkungan sekitar. c. Berpartisipasi dalam keamanan dan bantuan fasilitas keamanan (poskamling)

Tanggungjawab sosial atau Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Priyanto, 2008). Nor Hadi (2009,2011) menemukan dimensi tanggungjawab sosial perusahaan meliputti lima dimensi, yaitu (1) lingkungan; (2) energi; (3) community; (4) employee; (5) product; (6) bentuk lainnya. Kasus PT.Freeport yang merupakan salah satu pertambangan asing yang berada di Papua. Keberadaan PT. Freeport meskipun memberikan kontribusi bagi negara namun lebih banyak melakukan pelanggaran bukan hanya masalah ketimpangan ekonomi, tetapi sampai pelanggaran hak hidup, hak beragama, serta kehancuran lingkungan. Melihat kasus tersebut masyarakat menjadi salah satu alasan utama dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan. 32 Masyarakat merupakan bagian dari perusahaan yang saling berkontribusi. Kontribusi keduanya sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat akan berdampak negatif dan positif. Dampak positif yang mungkin terjadi adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan, membuka ruang kerja dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dan akan lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat ekonomi, kelembagaan sosial dan memperkecil terjadinya konflik sosial. Disisi lain keberadaan perusahaan dapat memunculkan ketimpangan sosial, diskriminasi, relokasi masyarakat kecil termarginal akibat digunakan untuk kawasan industri, sebagian masyarakat kehilangan tempat kerja akibat relokasi, polusi, pencemaran lingkungan, global warming dan sejenisnya Nor Hadi (2011). Dalam pelaksanaannya CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, hal ini menyebabkan program CSR belum berjalan sesuai dengan mestinya. Untuk itu, perlu adanya pengukuran untuk mengukur seberapa efektif pelaksanaan tanggungjawab sosial yang telah dilakukan untuk masyarakat. Berikut adalah tabel bidang pengukuran kinerja tanggung jawab sosial perusahan di bidang masyarakat (community).

Pelaksanaan tanggungjawab sosial yang menjadi bagian yang terpisahkan dengan operasional perusahaan tersebut ternyata membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan jika mengacu kepada peraturan perundangan yaitu keputusan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara lewat Keputusan Nomor KEP04/MBU/2007 yang merupakan penyempurnaan dari surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana perusahaan dianjurkan untuk menyisihkan sampai 3% dari laba bersih perusahaan, maka beban untuk pelaksanaan tanggungjawab sosial menjadi sangat material. Kinerja Corporate Social Responsibility adalah bentuk keberpihakan stakeholder, yang mana didalamnya mengandung konsekuensi ekonomi (Ulman, 1985) dalam (Lucia, 2013). Tantangan membangun keberlanjutan dalam mengelola bisnis diwujudkan Perusahaan dengan Rencana Induk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Master Plan CSR) yang memuat strategi dan acuan dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan. 29 Strategi kegiatan Corporate Social Responsibility direalisasikan melalui prinsip keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholder inclusivity) dan pembangunan masyarakat (Lucia, 2013). Kegiatan Corporate Social Responsibility untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang disesuaikan oleh kemampuan Perseroan. Realisasi kinerja sosial atau Corporate Social Responsibility dapat berupa beasiswa, bantuan kesehatan, pembangunan sekolah, bantuan perbaikan jalan dan lain-lain. Konsep pengukuran kinerja sosial (social performance) yang dikembangkan Nor Hadi (2011) tersebut mengacu pada kaidah legitimacy dan stakeholder theory, yang mana secara garis besar bahwa eksistensi perusahaan tidak bisa dilepas peran dan fungsi stakeholder internal maupun eksternal (community, supplier, customers, legislators, creditors, environmental, bankers, aquaires, directors, shareholder, employee, marketforce dan lainnya). Konsep dasar yang menjadi pijakan penilaian kinerja sosial (social performance) atas pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholder adalah mengacu pada teori legitimasi dimana dalam teori tersebut memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah” (Deegan, 2004) dalam Ni Kadek dan I Wayan (2017). Ranah yang diukur yaitu, tingkat kepuasan dan/klaim berbagai stakeholder terhadap perusahaan atas berbagai dampak yang dimunculkan, serta sejauh mana tanggung jawab yang dilakukan untuk mengurangi dan meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan. 30 Nor Hadi (2009, 2011) menemukan dimensi tanggung jawab sosial perusahaan meliputi lima dimensi, yaitu (1) lingkungan; (2) energi; (3) community; (4) employee; (5) product; dan (6) bentuk lainnya. Dimensi tanggung jawab kemudian dirumuskan dalam key succes factors for social performance measurement. Dalam ranah pengukuran kinerja sosial perusahaan di bidang community memiliki kewajiban legal yaitu tingkat klaim dari community akibat pelanggaran aturan (legal), hak dan kewajiban, harkat martabat, diskriminasi, eksploitasi masyarakat. Tingkat keberpihakan perusahaan terhadap oengakuan hak, kewajiban, harkat dan martabat, mengeliminasi diskriminasi, dan sejenisnya terhadap masyarakat. Ranah ukuran kinerja sosial perusahaan dalam bidang ekonomi memiliki kewajiban tingkat klaim dari community akibat kurang keberpihakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar, pembukaan lapangan kerja masyarakat sekitar, dan sejenisnya. Tingkat keberpihakan perusahaan dalam meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat setempat dan sejenisnya. Selanjutnya dalam ranah ukuran kinerja sosial perusahaan dibidang ethic adalah tingkat klaim dari masyarakat akibat pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan terkait dngan masyarakat. Tingkat keberpihakan perusahaan dalam menjalankan etika bisnis terkait masyarakat sekitar, dan sejenisnya. Ranah ukuran kinerja sosial perusahaan dalam kewajiban discrionary adalah tingkat klaim masyarakat terhadap perusahaan akibat kurang care, perhatian, keberpihakan manajemen terhadap masyarakat sekitar, dan sejenisnya. Tingkat keberpihakan, perhatian, care manajemen terhadap masyarakat sekitar, dan bentuk sejenisnya. Key succes factors selanjutnya di brokn down berbagai subindikatorsubindikator sehingga ditemukan subindikator lebih rinci dan measurable. Dari sub indikator yang telah measurable, kemudian dibuat instrumen pengukuran dengan menggunakan skala likert dan/atau differential semantik. Instrumen pengukuran yang sudah siap untuk digunakan, selanjutnya disebar kepada responden, yaitu stakeholder baik internal maupun eksternal, untuk dilakukan analisis lebih lanjut. (Nur Hadi, 2011)

“NH Approach” Metodologi berpikir praktik tanggung jawab soaial (social responsibility) berbasis “NH Approach” dijelaskan dalam “Lingkaran Orbit NH Approach”, sebagai berikut : (1) Lingkaran filosofis (orbit pertama) mengandung makna bahwa operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh filosofi hidup pendiri ketika mendirikan usaha. Kontrak kerja antara para pemilik dengan para stakeholder, baik stakeholder internal maupun eksternal bersifat agency, yaitu berdasarkan pada kaidah trade of cost and benefit. Dalam teori agensi bertujuan untuk meningkatkn kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil. Dalam lingkaran filosofis menentukan sikap, tanggung jawab dan responsivitas terhadap masalah sosial dan lingkungan yang dimunculkan. Mereka cenderung apatis dan melakukan hanya sebatas minimal. Lain hal jika didasarkan pada religius, maka akan dilakukan dengan tanggung jawab dan seimbang. (2) Lingkaran ke dua (orbit ke dua), merupakan areal visi dan misi perusahaan yang merupakan harapan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Pada visi dan misi terdapat cita-cita yang ingin dicapai, diamana tertuang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang panjang. (3) Lingkaran ke tiga (orbit ke tiga) merupakan ranah tanggungjawab perusahaan terhadap stakeholder. Perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal tetapi juga etika dan discrionary, karena menurut teori legitimasi tingkat kinerja sosial perusahaan diukur dengan tingkat klaim stakeholder atas keempat tanggung jawab tersebut. (4) Lingkaran ke empat (orbit ke empat) merupakan rumus strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial (sosial responsibility) yang akan dijadikan metode pelaksanaan (implementasi). Pada level ini perusahaan membuat strategi untuk melakukan pelaksanaan tanggung jawab sosial (social responsibility) yang terlebih dahulu harus melakukan survei lapangan, identifikasi berbagai persoalan, dampak kebutuhan, serta faktor yang lain yang tidak menimbulkan kontra terhadap kondisi masyarakat. (5) Lingkaran ke lima (orbit ke lima) merupakan daerah penentuan stakeholder baik eksternal maupun internal. Sejauhmana pelaksanaan dan manfaat yang sudah dirasakan oleh stakeholder.

Program Corporate Social Responsibility merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustanbility) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost centre) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (profit centre). Penerapan program Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Menurut Dian dkk (2014) diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholder) yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Menurut Nor Hadi (2011) implementasi tanggung jawab adalah merencanakan implementasi pelaksanaan tanggung jawab di lapangan. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat dijadikan pijakan dalam mengimplementasikan praktik tanggung jawab sosial, antara lain: (1) sentralisasi, program aplikasi yang tanggungjawab sosial terpusat di perusahaan; (2) desentralisasi, perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan (supporting media); (3) kombinasi, menggunakan pola memadukan antara sentralistik dan desentralistik. Selain itu implementasi tanggungjawab sosial juga dapat dilaksanakan secara self managing yang berarti perusahaan melaksanakan sendiri di lapangan, maupun outsourching pelaksanaan tanggung jawab sosial diserahkan pada pihak ketiga.

Konsep Corporate Social Responsibility memberikan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Crowther David (2008) dalam Nor Hadi (2011) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (social responsibility) menjadi tiga yaitu : (1) sustanbility, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya dimasa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, sustanbility berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang; (2) accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan memperngaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak eksternal (Crowther David, 2008) dalam Dian dkk (2014); (3) Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility yang berhasil menurut Pearce II dan Robinson (2008) dalam Dadang (2011) sebagai berikut: a. Mengidentifikasikan misi jangka panjang yang tahan lama, perusahaan memberikan kontribusi sosial terbesar jika mengidentifikasikan tantangan kebijakan yang penting dan berlangsung lama serta berpartisipasi pada solusinya dalam jangka panjang. b. Mengontribusikan yang telah dilakukan, perusahaan memaksimalkan manfaat dan kontribusi peruahaannya jika perusahaan itu dapat meningkatkan kemampuan inti serta mengkontribusikan produk dan jasa yang didasarkan pada keahlian yang digunakan dalam atau yang dihasilkan dari operasi normalnya. c. Mengontribusikan jasa khusus berskala besar, perusahaan memiliki dampak sosial terbesar ketika perusahaan memberikan kontibusi khusus kepada usaha koperasi berskala besar. d. Menimbang pengaruh pemerintah, dukungan pemerintah bagi pertisipasi perusahaan dalam Corporate Social Responsibility atau paling tidak kerelaannya untuk menghilangkan hambatan sehingga dapat memberikan pengaruh positif yang penting. e. Menyusun dan menilai total paket manfaat, perusahaan memperoleh manfaaat terbesar dari kontribusi sosialnya jika memberikan harga pada total paket manfaat.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan sehingga akan menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan Daniri (2008) dalam Devita dan Toto (2013). Profit (keuntungan) merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama setiap kegiatan usaha. Keuntungan sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendpatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. People (masyarakat) menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan merupakan karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Melalui kegiatan sosial perusahaan maka itu dapat dikatakan melakukan investasi masa depan dan timbal baliknya masyarakat juga akan ikut serta menjaga eksistensi perusahaan. Plenet (lingkungan) merupakan sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan perusahaan. Hubungan perusahaan dan lingkungan adalah sebab akibat yaitu jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan bermanfaat bagi perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan merusak lingkungan, maka lingkungan juga tidak memberikan manfaat kepada perusahaan. Sehingga, penerapan konsep Triple Bottom Line sangat diperlukan sebuah perusahaan dalam menjalankan operasinya. Sebuah perusahaan tidak hanya mencari profit tetapi juga memperdulikan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Konsep yang bervariasi membuat beberapa definisi Corporte Social Responsibility (CSR) yang berbeda-beda. Definisi yang berbeda-beda ini dikarenakan oleh berbagai perspektif yang berbeda. Pengertian Corporate Social Responsibilityyang dipublikasi dalam website World Bank (www.worldbank.org) sebagai berikut: “………..is the commitment of business to sustainable economic development, working with the employees and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.” Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mengenai kapasitas pembangunan untuk kehidupan yang terus menerus, dimana Corporate Social Responsibilitymenghormati perbedaan kultur dan menemukan peluang bisnis pada pembangunan kemampuan karyawan, komunitas dan pemerintah. Corporate Social Responsibility adalah mengenai bisnis memberikan kembali kepada masyarakat. Mengacu pada Corporate Social Responsibility-Asia (www.csrasia.com), pengertian Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang terus menerus secara ekonomi, sosial dan lingkungan dengan seimbang menurut berbagai kepentingan dari stakeholder. Dalam Corporate Social Responsibility Forum, “Corporate Social Responsibilityberarti bahwa praktek bisnis terbuka dan transparan, yang didasarkan pada nilai-nilai etis dan perhatian terhadap para pekerja, masyarakat, dan lingkungan (Wibisono, 2007). Pada awalnya perusahaan melakukan aktivitas bisnis tanpa menghiraukan lingkungan sosial, namun belakangan perusahaan melakukan operasi bisnis intinya dengan cara bertanggung jawab secara sosial untuk meningkatkan daya saing bisnis serta memaksimalkan nilai kesejahteraan masyarakat. Dan dalam perkembangannya CSR tidak hanya terkait kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Pengertian Corporate Social Responsibility berdasarkan ISO 26000 adalah Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, healt and the welfare of society; takes into account the expectations of stajeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships. Pendapat tersebut diatas menunjukkan tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbngkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terinegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Menurut Commision of the European Communities (2001) dalam Eiffeliena (2010) definisi Corporate Social Responsibility adalah A concept whereby companies intregrate social and environmental concern in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. Bagi Commission of the European Communities pengertian ini tdak hanya 18 memenuhi tanggung jawab hukum tetapi juga untuk meraih tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi yang lebih luas. Sanka dan Clement (2002) yang dikutip oleh Rudito dan Famiola (2007) dalam Dyah (2011) mendefinisikan CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas. Sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kemampuan manusia sebagai individu untuk beradaptasi dengan keadaan sosial yang ada, menikmati, memanfaatkan dan memelihara lingkungan hidup. Tanggung jawab perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat, tanggung jawab yang bisa diarahkan mulai dari perusahaan itu sendiri, karyawan, perusahaan lain, lingkungan sosial, dan bahkan bisa tanggung jawab dengan Negara tempat usaha didirikan, tanggung jawab itu sendiri merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan masyarakat atau institusi Nor Hadi (2011).

Legitimasi merupakan keadaan keberpihakan orang atau sekelompok orang yang peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. Menurut (Deegan dan Rankid, 1996) dalam (Galuh dan Fachrurrozie, 2014) teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi/perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar (dilegitimasi). Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dowling dan Prefeer (1997) dalam Chairi dan Ghozali (2007) berpendapat bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Legitimasi masyarakat menjadi faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat (Nor Hadi, 2011). Perusahaan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan seharusnya memiliki etika dalam berbisnis dan berpihak kepada masyarakat. Dengan kepedulian tersebut keberlangsungan perusahaan dapat terus berjalan dan keberadaan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Program Corporate Social Responsibility adalah salah satu usaha perusahaan untuk mendapatkan legitimasi masyarakat. Pertanggung jawaban sosial atau Corporate Social Responsibility merupakan komitmen perusahan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Priyanto, 2008). Program Corporate Social Responsibility diungkapkan baik di dalam annual report maupun sustainability report sebagai suatu bentuk informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan terkait kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat. Gray et al. (1995) dalam Erinda (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kinerja CSR berpengaruh terhadap nilai sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini disebabkan karena legitimasi di pengaruhi oleh kultur, intreprestasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi pemerintah. Pelaporan kinerja CSR penting untuk dilkakukan. Dengan pengukuran ini diukur seberapa efektif pelaksanaan tanggungjawab sosial dalam menangani persoalan sosial lingkungan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung serta sudah sesuai atau belum dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Pajak menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang 22 langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3). UU pajak penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkaitan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan (Mardiasmo, 2016:163). Mardiasmo (2016:163-164) mengungkapkan subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Badan terdiri dari PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Yoehana (2013) mengungkapkan bahwa UU No. 36 Tahun 2008 merupakan perubahan UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 7 Tahun 1991 dan UU No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Dasar pengenaan PPh Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Kewajiban WP Badan dalam Perpajakan antara lain: a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). b. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007, yaitu WP orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. c. Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan, diantaranya: a. Kewajiban pajak sendiri (PPh Pasal 25/29). b. Kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan orang lain (PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final). c. Kewajiban memungut PPN dan atau PPn BM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak. d. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). e. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak. f. Kewajiban membuat faktur pajak. g. Kewajiban melunasi bea materai. Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak seringkali melakukan penghematan beban pajak demi pencapaian laba sesudah pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan karena ada benturan kepentingan antara stakeholderdengan pihak managemen. Ketidakselarasan tersebut, membuat manajer melakukan berbagai hal demi kepuasan stakeholder, salah satunya dilakukan dengan meminimalisir jumlah laba, sehingga jumlah beban pajak yang dibayarkan rendah, baik melalui cara yang legal maupun ilegal yang sering disebut agresivitas pajak. Agresivitas pajak dilakukan melalui perencanaan yang lebih agresif untuk mengurangi pajak terhutang perusahaan (Jessica dan Toly, 2014). Hlaing (2012) mengungkapkan agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak di semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Tidak ada definisi ataupun ukuran agresivitas pajak yang dapat diterima secara universal. Gunawan (2017) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan hal umum yang terjadi diperusahaan-perusahaan besar diseluruh dunia. Tujuan agresivitas pajak untuk meminimalisir pajak perusahaan yang menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan merugikan pemerintah. Pembayaran pajak oleh perusahaan memiliki keterlibatan penting bagi masyarakat dalam hal pembiayaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat dan hukum (Gunawan, 2017) Tujuan utama agresivitas pajak untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Jumlah pajak yang dibayarkan sebesar hasil perkalian antara pendapatan kena pajak (PKP) dengan tarif pajak (tax rate) yang telah ditetapkan negara. PKP diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU PPh. Pajak yang dibayar perusahaan bergantung pada koreksi pajak atau selisih antara laba dengan pendapatan kena pajak (book tax difference), sehingga teknik dalam melakukan agresivitas pajak dengan mengatur book tax difference (Kamila, 2014). Setiap tindakan yang akan dilakukan manajer pasti dipertimbangkan terlebih dahulu cost and benefit yang akan diterima, termasuk keputusan melakukan agresivitas pajak.  Pajak memiliki unsur memaksa mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan perusahaan dapat berupa perlawanan pajak aktif maupun perlawanan pajak pasif. Diantara kedua perlawanan pajak tersebut perlawanan pajak aktif lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yanga dapat diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak (Andhari, 2017). Wajib Pajak (WP) dapat melakukan suatu perencanaan pajak karena Indonesia mengimplementasikan Self Assessment System sebagai sistem perpajakannya, dimana sistem ini adalah sebuah sistem perpajakan yang memberi wewenang serta kepercayaan pada WP untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya secara mandiri. Upaya WP untuk menurunkan beban pajaknya menggambarkan tingkat agresivitas pajak yang dilakukannya. Perusahaan berkewajiban untuk membayarkan pajak berdasarkan laba bersih. Perusahaan memandang pajak sebagai kewajiban perusahaan yang bisa mengurangi laba. Hal tersebut mendorong perusahaan mengambil langkah untuk meminimalkan besaran pajak yang ditanggungnya, sehingga perusahaan cenderung dipandang telah melakukan agresivitas pajak (Rengganis, 2018). Yoehana (2013) mengatakan bahwa beban pajak yang dipikul oleh subjek pajak badan, membutuhkan kerangka yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan mutlak diperlukan untuk mencapai perusahaan yang optimal. Strategi dan perencanaan pajak yang baik dan legal, mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Jenis transaksi agresivitas pajak antara lain penggunaan utang perusahaan secara berlebihan untuk meminimalisir penghasilan kena pajak dengan mengklaim kelebihan pengurangan pajak untuk beban bunga, penggunaan berlebih atas kerugian pajak. Transaksi yang sering dilakukan dalam tindakan agresivitas pajak secara efektif menambah pengurangan pajak (melalui bunga, kerugian pajak, dan lain-lain) yang dapat digunakan perusahaan untuk mengimbangi nilai pendapatan, sehingga mengurangi pajak penghasilan dan jumlah pajak terhutang perusahaan (Jessica, 2014). Rengganis (2018) mengungkapkan ada banyak cara yang digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan mengatur beban pajaknya, salah satunya adalah dengan mengamati besaran tarif efektifnya. Rendahnya nilai ETR perusahaan menggambarkan bahwa beban pph perusahaan lebih kecil dari penghasilan sebelum pajaknya yang menunjukkan adanya kemungkinan tindak agresivitas pajak yang cukup tinggi. Hal tersebut karena ada kemungkinan perusahaan tersebut tidak membayarkan beban pajak dalam jumlah yang semestinya. Nilai ETR perusahaan yang semakin rendah mengindikasikan semakin tingginya tindakan agresivitas pajak suatu perusahan. Tindakan agresivitas pajak yaitu tindakan yang bertentangan dengan harapan dari lingkungan masyarakat. Apabila perusahaan terbukti melakukan suatu tindakan agresivitas pajak akan memperoleh pandangan negatif dari masyarakat karena dirasa kurang memiliki tanggung jawab sosial. Perusahaan sebagai organisasi yang sangat berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan tentunya tidak menginginkan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Yoehana (2013) Mengungkapkan bahwa ada berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak, antara lain Effective Tax Rates (ETR), Book Tax Differences, Discretionary Permanent BTDs (DTAX), Unrecognize Tax benefit, Tax Shelter Activity, dan Marginal tax rate. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan menggunakan ETR sebagai proksi untuk mengukur agresivitas pajak, antara lain penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Slemrod, 2004; Dyreng et al, 2008; Robinson et al, 2010; Armstrong dkk menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak, proksi ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur, dan nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikin, ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak.

Ranah tanggungjawab sosial (social responsibility) mengandung aspek yang sangat luas dan bertautan. Disamping itu, tanggungjawab sosial juga mengandung pemahaman yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan stakeholder (Hadi, 2011:59). Hadi (2011:59) menguraikan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial (social responsibility) menjadi 3, yaitu : a. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya dimasa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana aplikasi sumber daya saat ini tetap memperhatikan dan memperhitungkan keahlian generasi masa depan. b. Accountability, Bentuk upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. c. Transparency, merupakan prinsip utama bagi pihak eksternal, transparansi bersinggungan dengan pelapporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Hadi (2011:61) menjelaskan transparansi merupakan hal yang sangat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk menekan asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertangggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. Mardikanto (2014:164) telah menetapkan prinsip-prinsip corporate social responsibility (CSR) yang meliputi : a. Prinsip akuntabilitas, terkait dengan pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan. b. Prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan integritas. c. Prinsip menghormati kepentingan stakeholders, dalam arti harus menghormati, mempertimbangkan dan menangggapi kepentingan stakeholders. d. Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus mengakui bahwa penghormatan pada supremasi hukum adalah wajib. e. Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional. f. Prinsip menghormati hak asasi manusia, dalam arti organisasi harus menghormati hak asasi manusia dan membenarkan pengtingnya dan universalitas mereka. Hadi (2011:61) menjelaskan bahwa ragam pertanggungjawaban perusahaan terbagi dari tiga dimensi, yaitu : a. Economic Responsibility, eksistensi perusahaan ditujukan untuk menambah nilai bagi shareholder, perusahaan juga harus meningkatkan nilai bagi para kreditur. b. Legal responsibility, sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memilki tanggungjawab menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Social Responsibility, tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan. Menurut Mapisangka (2009) praktek CSR perusahaan dapat diidentifikaskan dalam berbagai tujuan, yakni hukum, ekonomi, moral, dan filantropi. Namun demikian, tujuan tersebut masih dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi aktual di masyarakat terkait dengan tekanan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan CSR yang sangat urgen khususnya di negara sedang berkembang adalah peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Oleh karena itu penerapan CSR di Indonesia pada dasarnya dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang ber-basis usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Mardikanto (2014:92) mengartikan corporate social responsibility (CSR) adalah sebuah konsep yang memikat perhatian dunia dan memperoleh getaran baru dalam ekonomi global, dimana saat ini semakin tinggi minat corporate social responsibility (CSR) dalam beberapa tahun terakhir yang muncul bersamaan dengan globalisasi dan perdagangan internasional, yang tercermin dalam kepelikan bisnis yang meningkat dan tuntutan baru untuk meningkatkan transparansi dan good corporate governance. Corporate social responsibility (CSR) seperti yang di definisikan oleh Mardikanto (2014:92) adalah sebuah rancangan dimana perusahaan memadukan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis serta dalam hubungan dengan para penyelenggara relevansi secara sukarela yang semakin menyadarkan bahwa perilaku tanggungjawab mengarah pada kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Corporate social Resposibility merupakan metode bagi perusahaan untuk secara bebas mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggungjawab sosial di bidang hukum (Husnan, 2013). Mardikanto (2014) menyatakan CSR merupakan kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai” masyarakat. Perusahaan pada saat ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada hal menghasilkan banyak uang untuk menguntungkan bagi perusahaan dan pemilik (single bottom line) tetapi juga harus memperhatikan aspek lain yang sesuai dengan konsep triple bottom line dimana perusahaan harus memperhatikan aspek keuangan, sosial dan lingkungan. Corporate Social Responsibility merupakan bentuk sustainability reporting yang membuat perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada triple bottom lines yaitu memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Husnan, 2013). Husnan (2013) mengembangkan metode triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. Perusahaan yang ingin berkelanjutan harus memperhatikan “3P”. Perusahaan harus mampu memenuhi mengenai kesejahteraan masyarakat (people), turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet), serta mengejar profit. triple-p bottom line (3P) dijelaskan sebagai berikut : 1. Profit (keuntungan) Profit merupakan pendapatan yang bisa digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Aktivitas yang digunakan untuk meraih profit yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga 10 perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang mampu memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan memperbarui manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang kurang efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan serta menggunakan material sehemat mungkin dengan biaya serendah mungkin 2. People (Manusia) Masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka sangat dibutuhkan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Masyarakat tidak dapat dipungkiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perusahaan. Perusahaan jika ingin tetap bertahan dan diterima, maka perlu berkomitmen agar berusaha memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sekitar. Operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. 3. Planet Lingkungan adalah suatu hal yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Semua tindakan yang manusia lakukan berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan mampu menjadi teman atau musuh manusia tergantung bagaimana memperlakukannya. Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan hubungan sebab akibat, apabila manusia merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada manusia. Sebaliknya, jika lingkungan dirusak, maka akan mendapat akibatnya. Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak terdapat makna leksikal dari term CSR yang dalam bahasa Indonesia dimaknai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Namun jika ditinjau dari kata perkata dapat ditemukan makna sebagai berikut : • Tanggung jawab : (1) kondisi wajib memikul segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). (2) hak fungsi mendapatkan pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. • Sosial : berkenaan dengan masyarakat : perlu adanya komunikasi, suka memperhatikan kepentingan umum (Taufiq, 2018). CSR bisa diinterpretasikan sebagai kontrak industri untuk mempertanggungjawabkan akibat aktivitas dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar efek tersebut memberikan manfaat untuk masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan CSR secara tetap dalam kurun waktu jangka panjang akan menumbuhkan rasa saling menerima masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kecenderungan akhir-akhir ini di Indonesia banyak perusahaan industri telah menerapkan prinsip-prinsip CSR dalam tataran pragmatis, yaitu sebagai penghubung antara pengambilan keputusan dengan nilai etika, kaidah hukum serta menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan (Taufiq, 2019:51). Praktik Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan perusahaan mempunyai tujuan untuk menyesuaikan diri dengan norma masyarakat. Dengan adanya pengungkapan Corporate Social Responsibility yang baik, maka diharapkan perusahaan akan memperoleh legalitas dari masyarakat sehingga  mampu meningkatkan kinerja yang bertujuan guna mencapai keuntungan perusahaan (Husnan, 2013). Secara implementasi, perkembangan CSR di Indonesia masih memerlukan banyak perhatian dari seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Diantara banyaknya perusahaan yang ada, belum terindinkasi seluruh perusahaan sungguh-sungguh dalam menerapkan konsep CSR dikegiatan perusahaannya. CSR merupakan bagian lain dari manejemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan. Padahal sesuai dengan UU yang ada, keberadaan CSR melekat secara inherent dengan manajemen perusahaan, sehingga bidang kegiatan dalam CSR pun masih dalam kontrol manejemen perusahaan. Lebih jauh lagi dalam lingkungan bisnis perusahaan, masyarakat di sekitar perusahaan pada dasarnya merupakan pihak yang perlu mendapatkan apresiasi. Apresiasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan hidup mereka melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kegiatan CSR perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan dan masyarakat pada dasarnya merupakan kesatuan elemen yang bisa menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri (Mapisangka, 2009). Hadi (2011:47) Menjelaskan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate soacial responsibility) memberikan daya tampung dalam membangun corpoate building menuju terjaganya going concern perusahaan. Didalamnya, termasuk dalam upaya peka (respect) terhadap adopsi sistemik beragam budaya (kearifan lokal) kedalam strategi bisnis perusahaan, termasuk keterampilan karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Corporate social responsibility (CSR) terdiri dari 13 empat bagian : ekonomi, hukum, etika dan sukarela atau filantropi (Mardikanto, 2014:90). Mardikanto (2014:97) memberikan pengertian tentang tanggungjawab sosial sebagai berikut : Tanggungjawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang terbuka dan bermoral yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mengestimasi harapan pemangku kepentingan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma karakter internasional, dan terintegrasi di semua organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya. Negara memberi regulasi pentingnya korporasi melaksanakan sejumlah kewajiban yang dapat dikategorikan sebagai “tanggungjawab sosial”, seperti kewajiban melaksanakan AMDAL, membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum, bina lingkungan, bantuan pendidikan serta kewajiban lainnya. Sederetan tanggungjawab tersebut memeprlihatkan Negara mendorong dengan kuat agar korporasi mengoptimalkan kemanfaatan sosial ekonominya atas operasinya di Indonesia. Tapi, korporasi tidak sendirian. Pemerintah juga terjun langsung dalam masalah sosial ini, dan dapat saling berbagi peran dan beban. Itu diwujudkan misalnya dalam program kemitraan, pembinaan usaha, dan lainnya. Pendeknya Negara dan korporasi berjalan bersam dalam mengemban misi sosial. Sebaliknya bila korporasi mendatangkan dampak negatif, maka Negara tidak akan membiarkan korporasi menanggung sendirian seluruh beban. Dalam tingkat tertentu, Negara pasti terlibat. Contoh paling mutakhir adalah bencara Lumpur Lapindo. Disana tidak hanya korporasi yang menanggung beban, melainkan terdapat keterlibatan Negara (Taufiq, 2019:52-53). Taufiq (2018) menyatakan bahwa dasar filosofis Corporate Social Responsibility dapat kita lihat pada Dasar Negara Republik Indonesia Pancasila pada Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ke-5 Pancasila ini dipandang sebagai dasar filosofis CSR karena nilai ‘keadilan’ yang termuat didalamnya memberikan norma hubungan yang balance antara pelaku usaha dengan masyarakat. Undang-Undang Dasar NRI Pasal 33 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kakeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.Bumi dana air dan kekayaan yang terkandung di dalamnnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 UUD NRI 1945 mengisyaratkan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan berlandaskan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Taufiq (2018) Mengungkapkan bahwa Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Pasal 74 menyebutkan : (1) Perseroan yang menggerakkan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperkirakan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan melihat kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Taufiq (2019:57) Mengungkapkan bahwa dalam hal kebijakan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap CSR tertuang dalam Undang-Undang RI Perseroan Terbatas (Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007) Bab V Pasal 74. Meskipun hanya mewajibkan penerapan aktivitas CSR di bidang pertambangan, UndangUndang RI tersebut menimbulkan kontroversi lantaran kebijakan mewajibkan aktivitas CSR bukan merupakan kebijakan umum yang juga dilaksanakan di negara-negara lain. Kontroversi juga terlihat dari adanya kekhawatiran munculnya peraturan pelaksanaan yang memberatkan para pengusaha. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan dasar implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) bagi dunia perusahaan di Indoensia. Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum di Indonesia merupakan salah satu dari sekian pilar pembangunan perekonomian nasional yang mestinya didukung berbagai regulasi untuk lebih menggalakkan pembangunan nasional yang dirancang sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-Undang (UU) RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan jawaban atas kelemahan UU RI Nomor 1 Tahun 1995 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan pada Tanggal 20 Juli 2007 mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR. Kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial tidak boleh dianggap sebagai beban bagi perusahaan, karena secara normative merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakaan sebagai bentuk ketaatan terhdap peraturan. Pasal 74 UU No. 40/2007 merupakan aturan formal yang memperkenalkan konsep Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Di Indonesia penggunaan istilahnya sering disilihkan dengan Corporate Social Responsibility (Taufiq, 2018). Taufiq (2019:54) menyatakan bahwa Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 merupakan jawaban atas kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional. Terdapat peraturan terkait yang pernah ada yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pemikiran yang mendasari CSR (corporate social responsibility) sering dianggap inti dari Etika Bisnis bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) akan tetapi juga kewajiban-kewajiban pada pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang mana pencapaiannya melebihi kewajibankewajiban di atas. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini diantaranya adalah manajemen perusahaan (corporate governance) yang saat ini sedang naik daun di Indonesia, kesadaran perusahaan tentang lingkungan, kondisi tempat kerja dan parameter bagi karyawan, hubungan perusahaan-masyarakat, investasi sosial perusahaan (corporate philantrophy) (Taufiq, 2019:61). Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial perusahaan menggambarkan upaya perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari aktifitas operasional perusahaan. Semakin tinggi pengimplementasian tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, akan meningkatkan image perusahaan di masyarakat. kualitas pelaksanaan CSR dapat menaikkan citra perusahaan. Dunia investasi modern membuktikan bahwa investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra baik di masyarakat. Hal mana menampakkan bahwa semakin baik citra perusahaan, maka dapat dipastikan loyalitas konsumen semakin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu lama maka penjualan perusahaan akan membaik dan perusahaanakan berjalan lancar. Secara teoritis perusahaan dikatakan memiliki 18 nilai baik jika kinerja perusahaan baik. Nilai perusahaan dapat tampak dari harga sahamnya, apabila nilai sahamnya tinggi, maka bisa dikatakan bahwa nilai perusahaannya juga baik karena tujuan utama dari perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui eskalasi kemakmuran pemilik atau pemegang saham (Taufiq, 2018).

Menurut Irham Fahmi (2016:82) nilai perusahaan merupakan rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang”. Kemudian menurut Agus Sartono (2017:9) nilai perusahaan adala tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang atau present value semua keuntungan pemegang saham akan meningkat apabila harga saham yang dimiliki meningkat”. Sedangkan menurut Harmono (2016:233) “Nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan”. Menurut Maya Septiyuliana (2018) nilai perusahaan adalah : “ Nilai perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, bahwa dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan”. Dari definisi tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham suatu perusahaan. Jika harga saham tinggi maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Menurut Vinola Herawaty (2008) salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan Tobin’s Q. Rasio ini dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1967). Karena rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik. Tobin’s Q juga memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan, tidak hanya harga saham dan ekuitas perusahaan saja yang dimasukkan, namun seluruh aset perusahaan. Dengan memasukan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja, yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004).

CSR merupakan sebuah konsep tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholder-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR berusaha memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya. Banyak perusahaan saat ini telah mengintegrasikan pelestarian lingkungan ke dalam operasi perusahaannya. Pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dalam sustainable development yaitu pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep triple bottom line yakni profit, planet, people atau 3P (Sahla dan Aliyah, 2016). Triple bottom line adalah suatu konsep yang mendorong perusahaan agar selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Gagasan ini menghendaki perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansialnya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.Konsep dan praktik CSR saat ini bukan lagi dipandang sebagai suatu cost center tetapi juga sebagai suatu strategi perusahaan yang dapat memacu dan menstabilkan pertumbuhan usaha secara jangka panjang. Yanti (2017) menyatakan bahwa CSR mampu menciptakan brand image bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif. Oleh karena itu penting untuk mengungkapkan CSR dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan sekitar mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut adalah dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan.Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan klaim agar perusahaan tak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (shareholders), tapi juga untuk kemaslahatan pihak stakeholders dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen, dan lingkungan.

Ukuran dan komposisi dewan komisaris dapat membantu meningkatkan keefektifan kinerja dewan komisaris. Ukuran yang tidak seimbang dengan jumlah dewan direksi yang lebih banyak akan menyebabkan komisaris kesulitan ketika bernegosiasi dengan dewan direksi. Ukuran dewan komisaris yang pas dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah ukuran dewan direksi, karena jika jumlah anggota dewan komisaris lebih sedikit dari jumlah dewan direksi, maka ada kemungkina dewan komisaris akan mengalami tekanan psikologis pada saat mengadakan rapat yangmembahas masalah strategis dengan dewan direksi. Untuk memperkecil kemungkinan tersebut, maka sebaiknya jumlah anggota dewan komisaris setidaknya sama dengan jumlah dewan direksi (Muntoro, 2017).

Dewan direksi perusahaan memiliki pengaruh cukup besar dalam prosespengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat dan cepat, maka komposisi jumlah dewan direksi harusdiperhatikan. Keanggotan dewan direksi terdiri atas beberapa direktur dan dipimpinoleh seseorang sebagai direktur utama atau CEO (Chief Executive Officer). Direksibertugas dan bertanggungjawab untuk mengelola perusahaan. 8 Setiap anggota direksimempunyai tugas dan wewenang yang berbeda. Dalam pedoman GCG Indonesia(KNKG, 2006) agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perludipenuhi prinsip-prinsip berikut: a) Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. b) Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. c) Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (profitabilitas) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan. d) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Noorizkie, 2016). 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau yang disingkat dengan KNKG (2006), merupakan salah satu lembaga yang pernah mengeluarkan prinsipprinsip GCG tersebut. Prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut: 1. Transparansi (Transparency) Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut mampu menyediakan informasi yang penting atau materiil dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, comparable dan mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders karena keyakinan dan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu, perusahaan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan audit yang lazim digunakan dan dapat diterima secara luas dalam pengungkapan laporan keuangan. Disamping itu, perusahaan diharapkan mempublikasikan laporan keuangan dan informasi agar investor mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (conflict of interest). Selain laporan keuangan, perusahaan harus menyediakan informasi-informasi penting lainnya dan kebijakan-kebijakan perusahaan kepada stakeholders, khususnya para pemegang saham. Informasi yang disajikan oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (transparency), tanpa rekayasa oleh pihak manapun. 2. Akuntabilitas (Accountability) Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip ini ditujukan untuk menghindariagency problem yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan direksi. Usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan prinsip ini antara lain dengan memisahkan secara jelas fungsi, hak, wewenang dan tanggungjawab masingmasing organ perusahaan, dan memastikan setiap organ perusahaan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar, etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Untuk meyakinkan bahwa tidak adanya penyimpangan fungsi, hak dan wewenang, maka dibentuk suatu sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Disamping itu perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) untuk mendorong semua organ perusahaan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab. 3. Responsibilitas (responsibility) Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Mengingat dalam menjalankan operasinya perusahaan seringkali menghasilkan dampak yang negatif yang harus ditanggung masyarakat, untuk ini tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sangat diperlukan. Perusahaan juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. Denganperusahaan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat maka kesinambungan usaha dalam jangka panjang akan terwujud dan perusahaan mendapatkan penghargaan sebagai Good Corporate Citizen

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, disebutkan bahwa Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Berdasarkan pengertian diatas, secara singkat GCG dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder. Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, 4 pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan (Nugroho, 2014). Good Corporate Governance (GCG) merupakan upaya membangun perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Penerapan GCG diharapkan meningkatkan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi stakeholder. Penerapan GCG memerlukan komitmen dari semua personal organisasi sebagai kebijakan dasar tata tertib yang harus dianut dan diterapkan oleh top manajemen sebagai kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada didalam perusahaan (Alfinur, 2016). Forum for Corporate Governance in Indonesia(FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pula pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Randy dan Juniarti, 2013). Menurut Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG, 2010) Good corporate governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Corporate governance (CG) secara umum adalah seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan maupun pilihan manajer dengan kepentingan stakeholders (Susanti, 2011). Mekanisme CG terdiri dari mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara dalam mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal meliputi rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, pertemuan board of director (Barnhart and Rosentein, 1998 dalam Sutaryo dan Wibawa, 2011), kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif serta komite audit (Prajitno dan Christiawan, 2013) sedangkan mekanisme eksternal meliputi pengendalian oleh pasar, level debt financing, dan auditoreksternal (Barnhart and Rosentein, 1998 dalam Sutaryo dan Wibawa, 2011). Mekanisme eksternal merupakan cara untuk mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti kualitas audit eksternal, peraturan pemerintah (perlindungan kepemilikan investor), monitoring debtholder, dan kepemilikan pihak luar seperti kepemilikan institusional (Muryati dan Suardikha, 2014). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka: 1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. 2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham. 3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. 5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan (Wicaksono, 2014)

Lingkungan menurut definisi umum yaitu kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Lingkungan juga dapat diartikan ke dalam segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Jadi kinerja lingkungan perusahaan bisa diartikan sebagai kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green). Perusahaan memberikan perhatian dan tanggung jawab dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.Kinerja lingkungan dipengaruhi dan mempengaruhi perusahaan dan dapat menentukan keunggulan perusahaan dalam persaingan sehingga menarik minat shareholder dan stakeholder yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan, pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup sejak 2002 membentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).PROPER berkaitan erat dengan penyebaran informasi kinerja penaatan masing-masing perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan pada skala nasional (Yanti, 2017). Peningkatan kinerja ketaatan ini dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi.Kinerja perusahaan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam peringkat warna. Masingmasing peringkat warna mencerminkan kinerja perusahaan dari mulai yang terbaik sampai perusahaan dengan kinerja lingkungan terburuk yaitu: emas, hijau, biru, merah, hitam mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja ekonomi. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang bagus akan direspon secara positif oleh para investor melalui fluktuasi harga saham perusahaan yang semakin naik dari perioda ke perioda. Sebaliknya, jika perusahaan dengan rating buruk maka akan muncul keraguan dari para investor terhadap perusahaan tersebut dan direspon negatif dengan fluktuasi harga saham perusahaan di pasar yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan kinerja lingkungan perusahaan manufaktur go public di Bursa Efek Indonesia yang dinilai sebagai perusahaan berisiko lingkungan yang tinggi (Haholongan, 2016).

Gantino (2016), mengungkapkan definisi teori legitimasi sebagai suatu kondisi atau status yang ada ketika suatu sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar di mana perusahaan merupakan bagiannya. Sejalan dengan pemahaman ini Sudana (2016) meyakini bahwa aktivitas ekonomi harus dipahami sebagai bagian dari kegiatan sosial kemasyarakatan. Teori legitimasi tersebut dibutuhkan oleh institusiuntuk mencapai tujuan agar sejalan dengan masyarakat luas. Sedangkan menurut Nor 2 Hadi (2018:87) teori legitimasi merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju Harapan masyarakat terhadap perilaku perusahaan dapat bersifat implisit dan eksplisit. Bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Pengungkapan pelaporan sosial dan lingkungan menjadi salah satu cara perusahaan untuk mewujudkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan investor. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan image dan pengakuan yang baik serta akan memiliki daya tarik dalam penanaman modal atau investor dalam negeri maupun asing.

Teori Stakeholder (Stakeholder theory) telah muncul sejak pertengahan tahun 1980-an. Menurut Ghozali dan Chariri (2014) dalam Devi, dkk (2017) : Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan, namun juga harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, analis, karyawan, pemerintah, dan pihak lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial).Kemakmuran suatu perusahaan sangat bergantung kepada dukungan dari para stakeholdernya. Stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan (Ayudia, 2017). Istilah stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, para stakeholder antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, supplier, pasar modal dan lain-lain (Haniffa, 2016). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.

Pengukuran kinerja bukan tujan akhir melainkan alat agar dihasilakan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Hasil dari pengukuran kinerja akan membaritahukan apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja secara efektif agar dapat mengidentifikasikan strategi dan perubahan operasional apa yang dibutuhkan serta proses yang diperlukan dalam perubahan tersebut. Pengukuran kinerja menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai: (Mahsum 2006:35). 1. Bagaimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan 2. Membantu dalam mengenali area-area kekuatan dan kelemahan 3. Menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja 4. Menunjukan bagaiman kegiatan mendukung tujuan organisasi 5. Membantu dalam membuat keputusan-keputusan dengan langkah inisiatif 6. Mengutamakan alokasi sumber daya 7. Menigkatkan produk-produk dan jasa-jasa kepada pelanggan Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui rasio-rasio keuangan (financial rasio). Rasio-rasio tersebut merupakan cara untuk membandingkan dan menyelidiki hubungan yang ada di antara berbagai informasi keuangan. Pengunaan rasio akan menghilangkan masalah ukuran karena ukuran akan secara efektif terbagi, yang akhirnya didapatkan adalah presentase, kelipatan, atau periode waktu (Ross, Westerfield, jordan 2009:78). Mengukur kinerja keuangan dilakukan melalui rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan. Beberapa rasio memiliki aplikasi umum dalam analisi keuangan, sementara yang lainnya bersifat unik untuk situasi atau industri yang spesifik, ada tiga area penting analisis laporan keuangan: Analisis Kredit (Resiko), Analisis Profotabilitas, dan Analisis Valuasi (Subramanyam dan Wild 2010:43). Laporan keuangan bersifat historis, menyeluruh dan merupakan suatu progress report, yang merupakan hasil kombinasi antara fakta yang tercatat, prinsip-prinsip dan anggapan serta konvesi atau kebiasaan-kebiasaan dalam akuntansi, dan (personal jugement) pendapat pribadi. (Munawir 2008:19). Analisis laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dan bagian penting dari analisis bisnis yang lebih luas. Analisis bisnis (business analysis) merupakan proses evaluasi prospek ekonomi dan resiko perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis atas lingkuangan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi keuangan dan kinerjanya. Analisis laporan keuangan (financial statement analysis) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis (Subramanyam dan Wid 2010:3). Untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini di gunakan analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas (profitability analysis) merupakan evalusai atas tingkat pengembalian investasi perusahaan. Analisis ini berfokus pada sumber daya perusahaan dan tingkat profitabilitasnya, dan melibatkan identifikasi dan pengukuran dampak berbagai pemicu profitabilitas. Analisis ini juga mencakup evaluasi atas dua sumber utama profitabilitas-margin (bagian dari penjualan yang tidak tertutup oleh biaya) dan perputaran (penggunaan modal). Analisis profitabilitas juga berfokus pada penyebab perubahan profitabilitas dan daya tahan laba (Subramanyam dan Wild 2010:16). Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini yaitu, Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Profit Margin (PM). Tiga ukuran ini merupaka ukuran yang paling dikenal dan paling luas penggunaanya di antara semua rasiorasio keuangan yang lain. Dalam setiap bentuknya, rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan telah menggunakan aset dan mengelola operasinya (Ross, Westerfield, jordan 2009:89).

Kinerja keuangan merupakan pengakuan pendapatan dan pengaitan biaya menghasilkan angka laba yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan dalam suatu periode telah diakui. Pengaitan memastikan bahwa beban yang dicatat pada suatu periode hanya beban yang terkait dengan periode tersebut. (Subramanyam dan Wild 2010:101). Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik (Munawir, 2008:53) Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Dalam menggunakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam perbandingan, yaitu: Pertama, membandingkan rasio sekarang (present ratio) dengan rasio-rasio dari waktu yang telah lalu (histories ratio) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio sejenis dari perusahaan yang lain yang sejenis. (Kusumo 2008).

Dalam kamus besar bahasa indonesia dikatakan bahwa kinerja adalah (a) sesuatu yang dicapai, (b) prestasi yang diperlihatkan, (c) kemampuan kerja. sedang Schermerson, Hunt dan Osborn mengatakan kinerja adalah kuantitas dan kualitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan individu, kelompok maupun organiasi (Nawami 2006: 62). Suyadi Prawirosentono dalam (Nawawi 2006) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi/perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Nawawi 2006:66). Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi, organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadapa tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Mahsun 2006:26). Sementara itu menurut Loham (2003) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan startegis organisai. Whittaker (dalam BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Mahsun 2006:26)  

TMenururt Chuck Williams (2001:123) dalam (Resturiany 2011) menyebutkan bahwa: “Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan. 1. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: make a profit. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive) dan berkembang. 2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. 3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: be ethical. 4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: be a good citizen. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah nonfiduciary responsibility”. Keempat poin CSR ini perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang dapat diterapakan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa laba yang harus diutamakan, karena laba merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepdulian perusahaan terhadap masyarakat dan taat terhadap hukum yang berlaku. Sebaiknya, kegiatan untuk menghasilkan laba dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat memegang peranan penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. CSR bukan lagi hanya sekedar, kegiatan untuk memberdayakan masyarakat denagan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam undang-undang pada setiap tahunnya.

Pengukuran CSRDI dihitung dengan Komponen Corporate Social Responsibility menurut Edy Rismanda Sembiring (2005) sebagai berikut : 1. Lingkungan 1) Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk mengurangi polusi. 16 2) Operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi. 3) Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi. 4) Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi. 5) Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas. 6) Penggunaan material daur ulang 7) Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan. 8) Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan. 9) Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan. 10) Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah. 11) Pengelolaan limbah. 12) Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan. 13) Perlindungan lingkungan hidup. 2. Energi 1) Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi. 2) Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi. 17 3) Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang. 4) Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi. 5) Peningkatan efisiensi energi dan produk. 6) Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk. 7) Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan. 3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 1) Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja. 2) Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental. 3) Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja. 4) Mentaati peraturan standar kesehatan dengan keselamatan kerja. 5) Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja. 6) Menetapkan suatu komite keselamatan kerja. 7) Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja. 8) Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja. 4. Lain-lain Tentang Tenaga Kerja 1) Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita / orang cacat. 2) Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita / orang cacat dalam tingkat managerial. 3) Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita / orang cacat dalam pekerjaan. 4) Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat. 18 5) Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja. 6) Memberikan bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan. 7) Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja. 8) Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan. 9) Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan. 10) Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi. 11) Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun. 12) Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan. 13) Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan. 14) Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada. 15) Mengungkapkan disposisi staff dimana staff ditempatkan. 16) Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka. 17) Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalnya penjualan per tenaga kerja. 18) Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut. 19) Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja. 20) Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain. 21) Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan keputusan dan motivasi kerja. 19 22) Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan. 23) Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah. 24) Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh. 25) Melaporkan gangguan dan aksitenaga kerja. 26) Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan. 27) Peningkatan kondisi kerja secara umum. 28) Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja. 29) Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja. 5. Produk 1) Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasan. 2) Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk. 3) Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk. 4) Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan. 5) Membuat produk lebih aman untuk konsumen. 6) Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan. 7) Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk. 8) Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan. 9) Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan 10) Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya, ISO 9000). 6. Keterlibatan Masyarakat 1) Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni. 2) Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar. 3) Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat. 4) Membantu riset media. 5) Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni. 6) Membiayai program beasiswa. 7) Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat. 8) Mensponsori kampanye nasional. 9) Mendukung pengembangan industri lokal. 7. Umum 1) Pengungkapan tujuan. Kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. 2) Informasi hubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebut di atas.

John Elkington pada tahun 1997 dalam (Wibisono 2007) melalui bukunya “Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality dan social justice. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). H

Dunia usaha saat ini berkembang sangat pesat, dan semakin terasa pengaruhnya terhadap roda perekonomian masyarakat. Merekalah yang belakangan paling diharapkan peranannya terutama karena mereka dianggap paling mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan taraf hidup banyak orang serta mendorong kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat luas (Wibisono 2007:95). Perkembangan dunia usaha yang semkain pesat diikuti dengan berbagai peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan salah satunya adalah CSR (Tanggung jawab sosial) yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selama satu periode. Perkembangan CSR untuk konteks indonesia (terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR untuk kategori discretionary responsibilities) dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksaaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela (discretionary business practice) artinya pelaksaaan CSR lebih banyak berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaran Republik Indonesia. Kedua, pelaksanaan CSR bukan lagi merupakan discretionary business practice, melainkan pelasanaannya sudah di atur oleh undang-undang (bersifat mandatory) (Solihin 2008:161). Undang-undang perseroan terbatas yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan gambaran bahwa adanya dukungan pemerintah dalam penerapan CSR. Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 74: 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Siti Kotijah: 2008) dalam (Prastowo dan Huda 2011:48).

CSR sebagai sebuah konsep yang semakin populer belakangan ini, belum memiliki definisi yang tuggal, yang dapat diterapakan dalam sebuah perusahaan, namun ada beberpa definisi yang dapat di jadikan acuan dalam pengungkapan CSR. 1. The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, sebagai: “Continuing commitment by business to behave athically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.” Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan pengingkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Wibisono 2007:7). 2. Menurut (Wibisono 2007:8) CSR dapat didefinisikan sebagai: Tanggung jawab perusahaan kepada para pemamangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan (triple bottom line). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 3. Kotler dan Lee (2005) dalam (Solihin 2009) memberika rumusan: “corporate social responsibility is a commitment to improve community well being through discretionary business practices and contribution of corporate resources” Dalam definisi tersebut, Kotler dan Lee memberikan penekanan pada kata discretionary yang berarti 9 kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan meruapakan aktifitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundangundangan seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Kata discretionary juga memberikan nuansa bahwa perushaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah menaati hukum dalam pelaksaaan bisnisnya. (solihin 2009:5). 4. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 5. Menurut (Prastowo dan Huda 2011:17): CSR adalah mekanisme alami sebuah perusahaan untuk ‘membersikan’ keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperolah keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusankeputusan ataupun kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak tersebut kepada keadaan yang lebih baik. 6. Definisi menurut ISO 26000 dalam (Prastowo dan Huda 2011) adalah: “Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.” Terjemahan bebasnya: (Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatanya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan 10 dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan dengan normanorma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh) (Prastowo dan Huda 2011:101). Walupun perumusan ISO 26000 tidak berpretensi untuk menyediakan definisi tunggal, setidaknya kalangan korporasi dan stakeholder yang berkepentingan tentang CSR dapat menghargai jerih paya perumus ISO 26000 yang telah bekrja selama bertahun-tahun. Sehingga, definisi CSR pada ISO 26000 ini setidaknya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerapkan CSR dengan baik. Hal yang menarik, bahwa ISO 26000 menegaskan tanggung jawab sosial (social responsibility/SR) tidak hanya berkaitan dengan perusahaan saja sebagaimana yang dikenal CSR selama ini. Tetapi, setiap organisasi yang memiliki dampak atas kebijakan-kebijakannya terutama terhadap lingkungan dan masyarakat, direkomendasikan untuk menjalankan CSR (Prastowo dan Huda 2011:101). Dari berbagai macam definisi di atas, dapat diakatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perushaan dalam menaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam undang-undang dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar baik dari segi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Hadi (2014) legitimasi merupakan keadaan dimana individu atau kelompok yang sangat perduli terhadap tanda-tanda kerusakan lingkungan baik secara fisik ataupun non fisik. Deegan 2002 dalam (Hadi, 2014) menyatakan, “Legitimacy theory is a system oriented perspective, the entity is assumed to influenced by, and in turn to have influence upon, the society in which it operates. Corporate disclouser are considered to represent one important means by witch management can influence external perceptions about organitation”. Deegan 2002 dalam (Hadi, 2014) menyatakan, Legitimasi teori adalah suatu perspektif yang berorientasi pada sistem, entitas diasumsikan dipengaruhi oleh, dan pada gilirannya memiliki pengaruh atas, masyarakat di mana ia beroperasi. Diskriminasi perusahaan dianggap mewakili satu cara penting oleh manajemen penyihir dapat mempengaruhi persepsi eksternal tentang organisasi ”. Limbdolm 1994 dalam(Hadi, 2014)berpendapat, “Legitimacy is dinamic in that the relevant public continously evaluate corporate output, methods, and goals against an ever-evolving expenctation. The legitimacy gap will fluctuate without any changes in action on the part of the corporate. Indeed, as expectations of the relevant publics change the corporate must make changes or the legitimacy gap will grow as the level of conflict increases and the levels of positive and passive supportt decreases”. “Limbdolm 1994 dalam (Hadi, 2014) berpendapat, “Legitimasi itu dinamis karena publik yang relevan secara terus-menerus mengevaluasi output, metode, dan sasaran perusahaan terhadap pengeluaran yang terus berevolusi. Kesenjangan legitimasi akan berfluktuasi tanpa ada perubahan dalam tindakan di pihak perusahaan. Memang, sebagaimana harapan publik yang relevan mengubah perusahaan harus membuat perubahan atau kesenjangan legitimasi akan tumbuh ketika tingkat konflik meningkat dan tingkat dukungan positif dan pasif menurun ”. Hadi(2014) mengemukakan bahwa, legistimasi telah mengalami pergeseran seiring dengan pola fikir masyarakat serta keadaan lingkungan yang ikut mempengaruhi perubahan baik dari segi produk, metode ataupun tujuan perusahaan. Wartick dan Mahon 1994 dalam (Hadi, 2014) menyatakan bahwa legitimacy gap (incongruent) dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu: (a) ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah; (b) kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap masyarakat telah berubah; (c) kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang berbeda, atau kearah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Menurut pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini: a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Maksud dari “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan ”perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumberdaya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumberdaya alam. b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan denganmemperhatikan kepayuhan dan kewajaran. c. Mengenai sanksi dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pengukuran Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah indikator pengungkapan. Indikator tersebut mengacu pada indikator Global Reporting Initiative(GRI) sebagai dasar dari sustainability reporting.Global Reporting Initiaves (GRI) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah melopori perkembangan dunia paling banyak menggunakan laporan berkelanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan diseluruh dunia. (www.globalreporting.org ). Pengungkapan CSR terdiri dari beberapa indikator yaitu indikator ekonomi, indikator lingkungan, indikator masyarakat / sosial, indikator tenaga kerja, dan indikator produk. a. Indikator ekonomi, meliputi aspek kinerja ekonomi; keberadaan pasar dan dampak ekonomi tidak langsung. b. Indikator lingkungan, meliputi aspek material; energi; air; keragaman hayati; emisi, effluent dan limbah; produk dan jasa; kepatuhan; transportasi dan aspek keseluruhan. c. Indikator tenaga kerja, meliputi aspek pekerja; hubungan tenaga kerja / manajemen; keselamatan dan kesehatan kerja; pendidikan dan pelatihan; keberagaman dan kesempatan setara. d. Indikator hak asasi manusia meliputi aspek praktek investasi dan pengandaan; non-diskriminasi; kebebasan berserikat dan berkumpul untuk berunding; pekerja anak; kerja paksa dan kerja wajib; praktek / tindakan pengamanan dan hak penduduk asli. e. Indikator sosial / masyarakat, meliputi aspek kemasyatrakatan; kebijakan mengenai korupsi; kebijakan umum / publik; perilaku anti persaingan dan aspek kesesuaian. f. Indiikator produk, meliputi aspek keselamatan dan kesehatan konsumen; labeling produk dan jasa; komunikasi pemasaran; privasi konsumen dan aspek kesesuaian. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan sebanyak 6 indikator dengan sub-indikator mencapai 79 item terdiri dari indikator ekonomi yang terdiri dari 9 item, indikator lingkungan yang terdiri dari 30 item, indikator tenaga kerja yang terdiri dari item, indikator hak asasi manusia yang terdiri dari 9 item, indikator masyarakat / sosial yang terdiri dari 8 item dan indikator produk yang terdiri dari 9 item

Ambadar (2008) dalam (Yudharma, Nugrahanti, &
Kristanto, 2016) menyebutkan ada 4 manfaat yang dihasilkan
dari pengungkapan CSR, yaitu (a) perusahaan akan terhindar
dari reputasi negatif atau nilai yang buruk dari masyarakat, (b)
perusahaan memiliki kerangka kerja etis yang mampu
menghadapi masalah sosial dan lingkungan, (c) perusahaan
mendapatkan rasa hormat dari kelompok yang membutuhkan
eksistensi perusahaan, (d) perusahaan akan aman dari
gangguan lingkungan sekitar, sehingga dapat beroperasi
dengan lancar

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bentuk keperdulian perusahaan terhadap pemegang saham dan semua pihak diluar perusahaan misalnya pemerintah, lingkungan, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya berupa laporan keberlanjutan (sustansibility reporting) yang berkaitan tentang masalah sosial, lingkungan, dan keuangan. Johnson and Johnson 2006 dalam Hadi (2014) mendefinisikan, “Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business process to produce an overall positive impact on society”. Johnson dan Johnson 2006 dalam Hadi (2014) mendefinisikan, “Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan keseluruhan dampak positif pada masyarakat ”. Lord Holme and Richard Watts 2006 dalam Hadi (2014) mendefinisikan, “Corporate Social Responsibility is the continuing commitmentby business to behave ethically and contribute to economic development while improving the eqality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”. Lord Holme dan Richard Watts 2006 dalamHadi (2014) mendefinisikan, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen terus-menerus dari bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi seraya meningkatkan kesetaraan kehidupan tenaga kerja dan keluarga mereka serta masyarakat lokal dan masyarakat pada umumnya”. Perkembangan corporate social responsibility yang dikemukakan oleh John Eklington (1997) dalam Hadi (2014) menyatakan bahwa konsep triple bottom line yaitu sebuah konsep keberlanjutan dari konsep sustainable development. Konsep triple bottom line adalah lanjutan dari konsep sustainable development yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab, baik kepada shareholder maupun stakeholder. Setiap perusahaan harus memperhatikan 3P yaitu profit (keuntungan), people (orang/masyarakat) serta planet ( lingkungan). a. Profit Merupakan satu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofi operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendukung kemampuan menciptakan keuntungan diantaranya: (a) Peningkatan kesejahteraan personil dalam perusahaan; (b) meningkatkan kesejahteraan pemilik (shareholder); (c) peningkatan kontribusi bagi masyarakat lewat pembayaran pajak; (d) melakukan ekspansi usaha dan kapasitas produksi membutuhkan sumberdana. b. People Merupakan lingkungan masyarakat (community) dimana perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, community memiliki interelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hampir tidak mungkin, perusahaan mampu menjalankan operasi secara survive tanpa didukung masyarakat sekitar. Disitulah letak terpenting dari kemauan dan kemampuan perusahaan mendekatkan diri dengan masyarakat lewat strategi social responsibility. c. Planet Merupakan lingkungan fisik (sumberdaya fisik) perusahaan. Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap esistensi perusahaan. Mengingat, lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan menopang. Satu konsep yang tidak bisa diniscayakan adalah hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat sebab-akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan masyarakat.

Perusahaan Secara umum, kinerja keuangan dapat diukur dengan 4 jenis rasio yaiytu rasio likuiditas, rasio aktifitas, rasio leverage finansial dan rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas (ROA). Return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, serta untuk mengukur suatu efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2015). Hartono (2006: 99) dalam (Rosalina, Yuniarta, & Darmawan, 2014) Return on asset mencerminkan keuntungan yang diperoleh perusahaan tanpa mempermasalahkan darimana sumber modal dan menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam melaksanakan operasinya. “The return on assets (ROA) shows the percentage of how profitable a company’s assets are in generating revenue”. “Return on assets (ROA) menunjukkan persentase seberapa menguntungkan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan”. https://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_assets “Return on assets (ROA) is a financial ratio that shows the percentage of profit a company earns in relation to its overall resources. It is commonly defined as net income divided by total assets. Net income is derived from the income statement of the company and is the profit after taxes”. “Return on assets (ROA) adalah rasio keuangan yang menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber dayanya. Hal ini umumnya didefinisikan sebagai laba bersih dibagi dengan total aset”. ( Return on Assets (ROA) – Encyclopedia – Business Terms | Inc.com). Return on assets adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimiliki, Husnan (2013: 14) dalam (Rosalina, Yuniarta, & Darmawan, 2014). Naiknya nilai ROA akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar dan akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut yang ikut meningkat (Prastowo & Julianti, 2002).Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Secara umum, kinerja keuangan dapat diukur dengan 4 jenis rasio yaiytu rasio likuiditas, rasio aktifitas, rasio leverage finansial dan rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas (ROA). Return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, serta untuk mengukur suatu efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2015). Hartono (2006: 99) dalam (Rosalina, Yuniarta, & Darmawan, 2014) Return on asset mencerminkan keuntungan yang diperoleh perusahaan tanpa mempermasalahkan darimana sumber modal dan menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam melaksanakan operasinya. “The return on assets (ROA) shows the percentage of how profitable a company’s assets are in generating revenue”. “Return on assets (ROA) menunjukkan persentase seberapa menguntungkan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan”. https://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_assets “Return on assets (ROA) is a financial ratio that shows the percentage of profit a company earns in relation to its overall resources. It is commonly defined as net income divided by total assets. Net income is derived from the income statement of the company and is the profit after taxes”. “Return on assets (ROA) adalah rasio keuangan yang menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber dayanya. Hal ini umumnya didefinisikan sebagai laba bersih dibagi dengan total aset”. ( Return on Assets (ROA) – Encyclopedia – Business Terms | Inc.com). Return on assets adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aktiva yang dimiliki, Husnan (2013: 14) dalam (Rosalina, Yuniarta, & Darmawan, 2014). Naiknya nilai ROA akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar dan akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut yang ikut meningkat (Prastowo & Julianti, 2002).

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mellihat sejauh mana suatu perusahaan melaksanakan kegiatan keuangan secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan), Fahmi (2012). Jumingan, (2006) dalam (Yudharma, Nugrahanti, & Kristanto, 2016) menyatakan bahwa, kinerja keuangan dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecakupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. “Financial performance is a subjective measure of how well a firm can use assets from its primary mode of business and generate revenues. This term is also used as a general measure of a firm’s overall financial health over a given period of time, and can be used to compare similar firms across the same industry or to compare industries or sectors in aggregation”. “Kinerja keuangan adalah ukuran subjektif dari seberapa baik perusahaan dapat menggunakan aset dari mode bisnis utamanya dan menghasilkan pendapatan. Istilah ini juga digunakan sebagai ukuran umum kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan selama periode waktu tertentu, dan dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan serupa di industri yang sama atau untuk membandingkan industri atau sektor secara agregasi”. https://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance .asp “Financial Performance in broader sense refers to the degree to which financial objectives has been accomplished and is an important aspect of finance risk management. It is the process of measuring the results of a firm’s policies and operations in monetary terms. It is used to measure firm’s overall financial health over a given period of time and can also be used to compare similar firms across the same industry or to compare industries or sectors in aggregation”. “Kinerja Keuangan dalam arti luas mengacu pada sejauh mana tujuan keuangan telah atau telah selesai dan merupakan aspek penting dalam pengelolaan risiko keuangan. Ini adalah proses untuk mengukur hasil kebijakan dan operasi perusahaan dalam hal moneter. Ini digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan selama periode waktu tertentu dan juga dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan sejenis di industri yang sama atau untuk membandingkan industri atau sektor secara agregasi”. https://www.simplilearn.com/financial-performance-rar21- article (Fahmi, 2012) berpendapat, ada 5 tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu: a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan. b. Melakukan perhitungan. c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. d. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. e. Mencari dan memberikan pemecahan masalaah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikaan solusi guna memberikan input atau masukan agar apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dapat diselesaikan.

Menurut (Martono & Harjito, 2010) ada tiga fungsi utama manajemen keuangan yaitu : A. Keputusan Investasi Keputusan investasi adalah keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola perusahaan, sehingga menjadi keputusan yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas di masa yang akan datang. B. Keputusan Pendanaan Keputusan pendanaan merupakan keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi berupa hutang jangka penedek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Selain itu keputusan pendanaan digunakan sebagai penetapan perimbangan pembiayaan yang baik atau disebut struktur modal optimum. Struktur modal optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimum. C. Keputusan Deviden Keputusan deviden adalah keputusan yang menyangkut masalah penentuan besarnya presentase labayang akan dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai deviden tunai, stabilitas pembayaran saham dan pembelian saham kembali.

Manajemen keuangan merupakan bagian yang sangat penting bagi perusahaan. Menurut (Fahmi, 2014) Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan dan penyimpanan dana dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan dan menjamin keberlanjutan perusahaan dimasa mendatang. Manajemen keuangan tidak hanya mengatur dan mengambil keputusan dalam segala aktifitas yang berhubungan dengan pengalikasian dana, tetapi juga mencakup bagaimana cara mengelola danmenggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. ”financial management is that activity of management wich is concerned with the planing, producing, and controlling of the firm’s financial resources”. “Manajemen keuangan adalah bahwa kegiatan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, produksi, dan pengawasan dari sumber daya keuangan perusahaan”. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Financial_management “financial management is a vital actifity in any organization. It is thr process of planing, organizing, controlling, and monitoring financial resources with a view to achive organizational goal and objectives. It is an ideal practice for controlling the financial actifities of an organization such as procurement of funds, utilization of funds, accounting, payments, risk assessment and every other thing related to money”. “manajemen keuangan adalah kegiatan penting dalam organisasi. Ini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan sumber daya keuangan dengan maksud untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Ini adalah praktik yang ideal untuk mengendalikan kegiatan keuangan dari suatu organisasi seperti pengadaan dana, penggunaan dana, akuntansi, pembayaran, penilaian risiko dan setiap hal lain yang berkaitan dengan uang ”. www3.fundsforngos.org/financial-managemen/2-what-isfinancial–managemen/

Chuck Williams (2001:123) dalam Novi Resturiyani (2012:107) menyebutkan bahwa: Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan, 1. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: make a profit. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive) dan berkembang. 2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. 3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Normanorma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: beethical. 4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: be a good citizen. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility.

Sustainability Reporting atau laporan berkelanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. „Laporan berkelanjutan merupakan sebuah istilah umum yang dianggap sinonim dengan istilah lainnya untuk menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (misalnya triple bottom line, laporan pertanggungjawaban perusahaan, dan lain sebagainya).Suatu laporan berkelanjutan mengacu pada suatu pengungkapan terkonsolidasi tunggal yang memberikan suatu penyajian yang wajar dan seimbang mengenai kinerja selama satu periode yang ditetapkan. Sebuah laporan berkelanjutan harus menyediakan gambaran yang berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi, baik kontribusi yang positif maupun negatif. Laporan berkelanjutan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu peride laporan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan manajemennya. Laporan dapat digunakan untuk tujuan berikut, diantaranya: 19 a. Patok banding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela; b. Menunjukan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan. c. Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan diantara berbagai organisasi dalam waktu tertentu. Tata cara pembuatan laporan tahunan tanggung jawab sosial dapat dilihat sebagai berikut : 1. Sustainability Reporting Guidelines Dalam penyusunan laporan tahunan tanggung jawab sosial menurut Sustainability Reporting Guidelines harus memuat didalamnya tentang : a. Strategi dan Analisis Strategi dan Analisis yaitu strategi perusahaan yang berkelanjutan secara naratif menjelaskan tentang : 1) Pernyataan Dewan Direksi tentang strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; pandangan tentang trend (baik makro ekonomi maupun politik) yang dapat mempengaruhi strategi kesuksesan, dan keberlanjutan organisasi; menjelaskan tentang kunci kesuksesan kegagalan organisasi dalam satu periode pelaporan; review tentang pencapaian dan target 20 pencapaian indikator kinerja, prediksi atau pandangan akan target dan tantangan organisasi 3-5 tahun kedepan. 2) Penjelasan tentang dampak penting atas keberlanjutan organisasi, penjelasan tentang pendekatan dan prioritas organisasi dalam menghadapi tantangan dan oportunitas, dan penjelasan tentang risiko penting dan oportunitas yang dihadapi organisasi. 3) Menyajikan tabel kinerja dan pencapaian target kinerja, dan rencana strategis untuk 3-5 tahun kedepan. b. Profil organisasi Profil organisasi mencerminkan beberapa informasi berikut : 1) Nama organisasi 2) Merek dagang, produk, dan/atau jasa yang dihasilkan 3) Struktur organisasi, termasuk divisi-divisi utama, anak perusahaan, dan joint venture 4) Lokasi tempat operasional organisasi 5) Jumlah negara tempat operasional organisasi, dan nama negara 6) Sifat kepemilikan dan bentuk hukumnya 7) Wilayah pemasaran, geografi pemasaran, dan tipe konsumen  8) Skala pelaporan, termasuk; jumlah karyawan, jumlah operasional atau wilayah operasional, penjualan bersih (untuk private sector), pendapatan bersih (untuk public sector), Total kapitalisasi yang dibagi ke dalam jumlah uang dan ekuitas, kuantitas produk atau jasa yang dihasilkan, total aktiva, struktur pemilikan modal, informasi tentang penjualan, harga pokok penjualan dan karyawan untuk setiap unit/cabang/wilayah/departemen organisasi. 9) Perubahan signifikan selama periode pelaporan, seperti ukuran organisasi, struktur, atau kepemilikan 10) Penghargaan yang diterima organisasi selama periode pelaporan c. Profil Laporan Profil Laporan berisi penjelasan tentang : 1) Periode laporan (misalnya tahun fiskal atau tahun kalender) untuk informasi yang disajikan 2) Siklus pelaporan (tahunan, semi tahunan dll) 3) Contac person untuk melayangkan pertanyaan berkaitan dengan laporan atau isi laporan 4) Proses untuk mendefinisikan isi laporan, termasuk; menentukan materialitas, prioritas isi laporan, dan 22 mengidentifikasi stakeholders yang diharapkan menggunakan laporan tersebut 5) Batasan laporan (misalnya negara, divisi, cabang, joint venture, dan supplier) 6) Pernyataan tentang batasan skope atau batasan laporan 7) Dasar pelaporan pada joint venture, anak perusahaan, fasilitas leasing, operasi outsorcing, dan entitas lain yang secara signifikan dan dapat mempengaruhi perbandingan dari periode ke periode dan/atau antar organisasi 8) Teknik pengukuran data dan dasar perhitungan, termasuk asumsi dan teknik yang mendasari estimasi untuk mengkompilasi indikator dan informasi lain dalam laporan tersebut 9) Penjelasan tentang efek pernyataan kembali dari informasi pada laporan sebelumnya, dan alasan mengapa diungkapkan kembali 10) Perubahan penting dari periode pelaporan sebelumnya atau metode pengukuran yang diaplikasikan dalam laporan tersebut 11) Tabel yang mengidentifikasi lokasi standar pengungkapan dalam laporan; seperti mengidentifikasi jumlah halaman atau web links, sehingga dapat menemukan dasar strategi dan analisis, profil organisasi, parameter pelaporan, tata kelola dan komitmen manajemen, pengungkapan pendekatan manajemen per kategori 12) Kebijakan dan praktik yang dilaksanakan organisasi sekarang untuk meyakinkan pihak luar akan isi laporan d. Tata kelola dan Komitmen Manajemen Bagian ini berisi penjelasan tentang : 1) Struktur tata kelola organisasi, tanggung jawab untuk masing-masing bagian, penyusunan strategi, pengawasan dan pengendalian organisasi 2) Mekanisme pemberian rekomendasi dan perintah bagi para pemegang saham dan karyawan kepada bagian diatasnya 3) Hubungan antara bagian dalam tata kelola organisasi untuk mekanisme kompensasi 4) Proses penempatan dalam struktur tata kelola organisasi untuk menghindari terjadi konflik kepentingan 5) Proses penentuan komposisi, kualifikasi dan pengalaman, termasuk pertimbangan gender dalam penempatan personal dalam struktur tata kelola organisasi 6) Penempatan visi, misi, atau nilai, kode etik, dan prinsip yang relevan dengan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial 7) Prosedur pengawasan dan pengendalian manajemen kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk analisis atas risiko dan oportunitas, kepatuhan terhadap standar, prinsip dan kode etik secara internasional 8) Proses untuk mengevaluasi kinerja manajemen tata kelola, terutama yang berkaitan dengan kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial 9) Penjelasan tentang apa dan bagaimana prinsip dan pendekatan yang dilaksanakan oleh organisasi 10) Perkembangan charter, prinsip ekonomi , lingkungan dan sosial secara eksternal dimana organisasi tersebut terdaftar sebagai anggota 11) Keanggotaan pada suatu asosiasi (seperti asosiasi industri) baik nasional maupun internasional 12) Daftar kelompok stakeholders yang terkait atau terikat dengan organisasi, misalnya masyarakat sipil, pelanggan, karyawan, buruh, serikat buruh, masyarakat lokal sekitar organisasi, pemegang saham, penyedia modal, dan supplier 13) Dasar pemilihan dan pengidentifikasian stakeholders yang terkait atau terikat dengan organisasi 14) Pendekatan yang digunakan dalam perjanjian dengan stakeholders 15) Topik kunci dan konsentrasi yang muncul dalam perjanjian dengan stakeholders, dan bagaimana respon organisasi terhadap topik kunci dan konsentrasi tersebut e. Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja Pengungkapan tentang pendekatan manajemen seharusnya menyajikan analisis mendalam akan pendekatan manajemen organisasi untuk beberapa aspek yang didefinisikan dalam setiap kategori indikator. Pengungkapan menggambarkan semua aspek yang akan dikaitkan dengan setiap kategori. Pelaporan pada indikator kinerja, petunjuk berikut digunakan untuk mengkopilasi data : 1) Trend laporan; informasi seharusnya disajikan untuk pelaporan periode sekarang (misalnya untuk satu tahun) dan minial 2 tahun sebelumnya, dan target dua tahun kedepan yang dimasukan dalam rencana jangka pendek dan jangka menengah 2) Penggunaan protokol (sebagai standar operating prosedur/SOP), indikator ketika penyusunan laporan, 26 sehingga memberikan petunjuk dalam menginterpretasi dan mengompilasi informasi 3) Menyajikan data pada beberapa kasus rasio atau data yang dinormalisasi berguna dalam format sementara untuk menyajikan data 4) Data agregasi pelaporan organisasi akan menentukan level dari agregasi informasi 5) Metric data yang dilaporkan sebaiknya disajikan menggunakan satuan ukuran internasional yang diterima secara umum (misalnya kg, ton, liter) dan dikalkulasi menggunakan faktor konversi standar 2. Indikator Kinerja (GRI) Selanjutnya indikator kinerja seperti yang ada di tabel GRI menyangkut tiga hal yaitu Indikator kinerja ekonomi, Indikator kinerja lingkungan dan Indikator kinerja sosial a. Ekonomi Dampak organisasi yang menjadi fokus keberlanjutan dari dimensi ekonomi adalah pada kondisi ekonomi dari stakeholders organisasi dan pada sistem ekonomi tingkat lokal, nasional, dan global. Kinerja keuangan adalah fundamental untuk memahami suatu organisasi dan keberlanjutan organisasi tersebut. Namun informasi ini secara normal sudah dilaporkan dalam laporan keuangan. Minimal  apa yang telah dilaporkan, dan yang seringkali dituntut oleh pemakai laporan berkelanjutan adalah kontribusi organisasi akan keberlanjutan dari sistem ekonomi yang terbesar. b. Lingkungan Dampak organisasi, dimensi lingkungan keberlanjutan memfokuskan pada lingkungan tempat tinggal dan sistem alamiah yang bukan tempat tinggal, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air. Indikator lingkungan berhubungan dengan kinerja untuk input (misalnya material, energi, air) dan output (misalnya emisi, limbah, sampah). Selain itu, disebutkan juga kinerja yang berkaitan dengan masalah keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi relevan lainnya seperti pengeluaran untuk reservasi lingkungan dan dampak produk dan jasa. c. Sosial Dimensi sosial berkelanjutan menyangkut dampak organisasi terhadap sistem sosial tempat organisasi beroperasi. Indikator kinerja sosial GRI (Global Reporting Initiative) mengidentifikasi aspek kinerja kunci yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. GRI (2000-2006:3 dan diakses tanggal 22 desember 2014)

Barkemeyer (2007) dalam Yosua Rinaldy (2011:14) mengungkapkan bahwa terdapat dua bagian penting tentang kekuatan teori legitimasi organisasi dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan dinegara-negara berkembang; pertama, kapabilitas untuk menempatkan motif memaksimalkan keuntungan membuat gambaran lebih jelas bagi perusahaan tentang motivasi perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan instisusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Menurut Hanafia dan Cooke (2005) dalam Priyatna Bagus Susanto dan Imam Subekti (2013:3-4) dalam legitimacy theory perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk mendapatkan legitimasi dari kelompok tersebut. Oleh karena itu perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan setiap aktivitasnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Menurut Guthrie, dkk (2007) dalam Fadilla Purwitasari (2011:20), legitimacy theory berasal dari konsep legitimasi organisasi. 17 Kosep legitimasi organisasi didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer (1975, h. 122), dalam Guthrie, dkk (2007) dalam Fadilla Purwitasari (2011:20), sebagai: “…kondisi atau status yang terjadi ketika sistem nilai suatu entitas yang digunakan sesuai dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih luas yang merupakan entitas bagian. Ketika disparitas, aktual atau potensial, ada antara kedua sistem nilai, ada amcaman bagi entitas legitimasi”. O‟Donovan (2000) dalam Diah Febriyanti (2010) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat keada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memberikan manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan (going concern). Diah Febriyanti (2010:12) Dalam Diah Febriyanti (2010:12-13) Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus-menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan normanorma masyarakat dimana mereka berada. Legitimasi mengalami pergeseran sejalan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan berada, Dowling (1975) dalam Diah Febriyanti (2010). Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia, juga menjadi motivator perubahan legitimasi perusahaan disamping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan, Lindblom (1994) dalam Diah Febriyanti (2010).Teori legitimasi, sama seperti teori lain, yaitu teori political economic dan teori stakeholder dipandang sebagai teori orientasi system.

Definisi stakeholder menurut Freeman (1984) dalam Moir (2011) dalam Diah Febriyanti (2010) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Kasali (2005) dalam Diah Febriyanti (2010) membagi stakeholders menjadi: 1. Stakeholders internal dan stakeholders eksternal Stakeholders internal adalah stakeholders yang berada didalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholder).Sedangkan stakeholder eksternal adalah stakeholders yang berada diluar lingkungan organisasi seperti enyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsible investor, licensing partner dan lain-lain. 2. Stakeholders primer, sekunder dan marginal Tidak semua elemen dalam stakeholders perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. Stakeholders paling sering disebut stakeholders primer, stakeholders yang kurang penting disebut stakeholders sekunder dan yang bisa diabaikan disebut stakeholders marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu. 3. Stakeholders tradisional dan stakeholders masa depan Karyawan dan konsumen dapat disebut stakeholders tradisional. Karena saat kini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholders masa depan adalah stakeholders pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial. 4. Proponents, oponents, dan uncommitted Diantara stakeholders ada kelompok yang memihak organisasi (proponents), menentang organisasi (oponents) dan ada yang tidak peduli atau abai (uncommitted). Organisasi perlu mengenal stakeholders yang berbeda-beda ini agar dapat melihat 14 permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proporsional. 5. Silent majority dan vokal minority. Dilihat dari aktivitas stakeholders dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara vokal (aktif) namun ada juga yang menyatakan secara silent (pasif). Diah Febriyanti (2010:17-18) Menurut Prasetijo, et al (2004) dalam Indra Jatmiko (2011) Stakeholders adalah semua anggota komuniti, atau kelompok individu, Masyarakat (tidak semua) yang berasal dari wilayah korporat tersebut berdiri, wilayah negara dan bisa juga negara lain (global) yang mempunyai pengaruh terhadap jalannya suatu korporat. Indra Jatmiko (2011:5) Stakeholders menurut kamus Oxford dalam Prasetio, et al (2004) dalam Indra Jatmiko (2011:6) memiliki pengertian seseorang atau organisasi yang mempunyai bagian dan kepentingan pada bentuk korporat atau korporat. Indra Jatmiko (2011:5-6). Solihin (2008) dalam Indra Jatmiko (2011) Stakeholders atau pemangku kepentingan sebagai orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. I Nyoman Swastika Yoga Sindhudiptha dan Gerianta Wirawan Yasa (2013), Stakeholder theory menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas 15 perusahaan selama periode tertentu yang mampu mempengaruhi pengambilan keputasan. Keberadaan stakeholder disuatu perusahaan sangat penting. Menurut Rawi dan Muchlish (2010) dalam I Nyoman Swastika Yoga Sindhudiptha dan Gerianta Wirawan Yasa (2013), Stakeholder merupakan orang atau kelompok orang yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. Kaitannya dengan CSR adalah segala informasi yang diberikan perusahaan mengenai kinerja perusahan kepada stakeholder tidak hanya didasarkan pada kinerja keuangan saja. CSR mampu memberikan informasi tambahan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan yang nantinya juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. CSR mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada stakeholder dan melaporkan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh perusahaan. I Nyoman Swastika Yoga Sindhudiptha dan Gerianta Wirawan Yasa (2013:394) Ghozali dan Chairi (2007) dalam Rimba Kusumadilaga (2010) Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat kepada stakeholdernya. Dengan demikian keadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut. Rimba Kusumadilaga (2010:11).

Pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis. Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility (CSR) secara sukarela diantaranya adalah karena untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat , untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor. (Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Sitti Murniati Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, JEM No. 2 Vol. 10 September 2013) hal 137. Perusahaan selain menerapkan Corporate social Responsibility (CSR) juga perlu melakukan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas 11 CSR yang dilakukan kepada stakeholder. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu perbuatan perusahaan untuk menerapkan kegiatan CSR. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan dan secara teknis merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk statement keuangan . Pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha (Ghozali dan Chairi, 2007:23). (Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Sitti Murniati Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, JEM No. 2 Vol. 10 September 2013)hal 137. Golob dan Barlett (2007) dalam William (2012:19) menyatakan bahwa laporan CSR (CSR reporting) merupakan upaya perusahaanperusahaan di dalam mempublikasikan segala kegiatan yang telah dilakukan sehubungan dengan CSR kepada para stakeholders. Pendapat Glob dan Barlett didukung oleh Gruning (1989) dalam William (2012) yang menyatakan bahwa publikasi CSR tersebut dapat saling menguntungkan bagi kegua belah pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak stakeholders. Laporan CSR tersebut juga dapat digunakan perusahaan sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan semacam persetujuan legitimasi sosial dari masyarakat apabila didukung dengan data-data yang aktual dan relevan tentang kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. William (2012:19) Menurut Grunig dan Hunt (1984), CSR digambarkan sebagai “public information model”, dimana report CSR harus bisa menjelaskan sisi positif dan penyimpangan tanggung jawab sosial dari kegiatan CSR mereka. Report CSR dapat bersifat mutlak, wajib jika diminta dan juga sukarela (Van der Laan, 2004; Woodward, Edwards & Birkin, 1996) dalam William (2012). Ketika report CSR menjadi suatu hal yang mutlak bagi perusahaan, maka negara harus membuat regulasi yang bertujuan untuk memastikan report CSR berisi informasi yang faktual guna melindungi kepentingan warganegaranya Doane (2002) dalam William (2012). William (2012:19)

Undang-undang nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT) khususnya dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Setiap Perseroan selaku subjek hukum 10 mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”, kemudian Undangundang ini menjadi pedoman kewajiban PT untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) kemudian dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.”

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan mekanisme yang dilaksanakan secara sukarela oleh perusahaan untuk memasukan isu sosial dan lingkungan ke dalam operasi perusahaan dan mengkomunikasikannya kepada stakeholders. CSR berkembang dari konsep sustainable development. Banyak cara dipergunakan dalam melaksanakan CSR, diantaranya untuk Indonesia melalui program community development (CD). (Akuntan Indonesia, mitra dalam perubahan. Edisi no. 3 /Tahun I / November 2007). Hal 10 Yusuf Wibisono (2007:7) dalam Novi Resturiyani (2012:90) mengartikan definisi CSR menurut Versi Bank Dunia: “CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya”. Rawi (2010:7) dalam Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEM) No.2 Vol. 10 September 2013, atas nama Sitti Muniarti. Hal 136, Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social 7 Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum. Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Proses pengambilan keuntungan tersebut perusahaan sering sekali menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial lainnya. Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEM) No.2 Vol. 10 September 2013, atas nama Sitti Muniarti. Hal 136 Cahya (2010) dalam Ahmad Chuzairi (2013:3) mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan perusahaan, atas dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya, dan mungkin sedikit-banyak berpengaruh terhadap masyarakat internal maupun eksternal dalam lingkungan perusahaan. Menurut definisi yang dikemukakan The Jakarta Consulting Group dalam Khilda Holishon (2010) tanggung jawab sosial ini diarahkan baik kedalam (internal) maupun keluar (eksternal) perusahaan. Ke dalam tanggung jawab ini diharapkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Seperti diketahui, pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan, dan oleh karenanya mereka akan mengharapkan profitabilitas yang optimal serta pertunbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka di masa depan juga akan mengalami peningkatan. Oleh karenanya perusahaan harus berjuang keras agar memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa mencari peluang demi pertumbuhan di masa depan. Khilda Holishon (2010:20-21) Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai berbagai bentuk tergantung pada kebijakan perusahaan. Sen dan Bhattacharya (2001) dalam Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011) mengidentifikasi enam hal pokok yang termasuk dalam CSR, yaitu: 1. Community support, antara lain dukungan pada program-program pendidikan, kesehatan, kesenian, dan sebagainya. 2. Diversity, Merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan konsumen dan calon pekerja dalam hal gender (jenis kelamin), fisik (cacat), atau ke dalam ras-ras tertentu. 3. Employee support, berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif, dan penghargaan serta jaminan keselamatan kerja. 4. Environment, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah dengan baik, menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dan sebagainya. 5. Non-U.S operations, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan hak yang sama bagi masyarakat dunia untuk mendapat kesempatan bekerja antara lain dengan membuka pabrik diluar negeri (abroad operations). 6. Product, perusahaan berkewajiban untuk membuat produk-produk yang aman bagi kesehatan, tidak menipu, melakukan riset dan pengembangan produk secara berkelanjutan dan menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang. Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011:181-182) Menurut Bhattacharya (2009) dalam Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011) ketika mempersiapkan kegiatan CSR, perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan persepsi positif terkait dengan kualitas pelayanan dan memberikan tanggapan yang positif dari para stakeholders perusahaan. Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011:183) Holmes (2001) dalam Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011) menunjukkan bahwa jika konsumen terlibat langsung dalam kegiatan CSR, persepsi konsumen akan lebih positif terhadap perusahaan. Kegiatan ini dapat membantu perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pelanggan dan membangun loyalitas, dan ini telah terbukti memiliki substansial positif berpengaruh pada keuntungan. Muhadjir dan Gita Fitri Qurani (2011:183)

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat dan para pengguna laporan tahunan terhadap dampak kegiatan bisnis perusahaan. Darwin menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholder lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan CSR dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Pengungkapan tanggung jawab sosial di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan akuntabilitas, responsibility dan transparansi perusahaan kepada stakeholdernya. Ada berbagai motivasi bagi para manajer untuk sukarela melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti memutuskan untuk melaporkan informasi sosial dan lingkungan. Deegan (2002) dalam peneltiannya merangkum beberapa alasan yang dikemukakan oleh berbagai peneliti untuk melaporkan informasi sosial dan lingkungan sebagai berikut : 1. Keingingan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undangundang; 2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi; 3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan; 4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman; 5. Untuk memenuhi harapan masyarakat, mungkin mencerminkan suatu pendangan yang sesuai degan “komunitas lisensi untuk beroperasi”. Selain itu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan legitimasi dari para stakeholder khususnya investor. Perusahaan yang memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang baik akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham, namun sebaliknya perusahaan yang memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang buruk maka akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif melalui penurunan harga saham.

Tanggung jawab sosial perusahaan bukanlah merupakan konsep baru dalam lingkungan masyarakat, akan tetapi semakin meluas bersamaan dengan konsep-konsep lain. Pada dasarnya ide tanggung jawab sosial adalah bagaimana upaya perusahaan memberi perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan didalam operasional perusahaan. Moir (2001) menyatakan selain mengahasilkan laba, perusahaan harus membantu memecahkan masalah-masalah sosial terkait atau tidak perusahaan ikut menciptakan masalah tersebut bahkan jika disana tidak mungkin ada potensi keuntungan jangka pendek atau jangka panjang yang lain. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pertanggung jawaban sosial perusahaan adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Defenisi CSR dalam ISO 26000 adalah Responsibility of an organization for impact of its decisional and activities on society and the environmental through transparent and ethical behavior that is consistent with suistainable development and welfare of society; takes into account the expectatiion of international norms of behavior; and is intergrated throughout the organization. Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atas dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang telah diambil dan dilakukan dari keputusan yang telah diambil dan dilakukan oleh perusahaan tersebut, melalui proilaku yang transaparan dan etis. Berdasarkan konsep ISO 26000 penerapan tanggung jawab sosial perusahaan hendaknya terintegrasi pada seluruh aktivitas organisasi yang mencakup isu-isu pokok sebagai berikut : 1. Pengembangan masyarakat; 2. Konsumen; 3. Praktek kegiatan institusi yang sehat; 4. Lingkungan; 5. Ketenagakerjaan; 6. Hak asasi manusia; 7. Organizational governance. Dengan demikian operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomitmen dengan keuntungan secara financial saja, tetapi harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selurug pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan disosialisasikan kepada ublik, salah satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan (annual report).

Semua stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. Pada awalnya pemegang saham sebagai satu-satunya stakeholder. Pandangan ini didasarkan oleh argumen yang disampaikan Friedman (1962) yang mengatakan bahwa tujuan umum dari perusahaan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian Freeman (1983) tidak setuju dengan pandangan tersebut dan memperluas defenisi stakeholder dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan (adversarial group) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator (Ghozali dan Chairi;2007). Menurut Ghazali dan Chairi (2007), teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas bisnis yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakehldernya (pemegang saham, kreditor, konsumen,supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain). Kelompok stakeholder inilah yang menjadi behan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informai didalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkna penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitasaktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder. Teroi stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para stakeholder. Dengan melakukan aktivitas dan peengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka perusahaan pun berharap akan mampu untuk terus mempertahankan eksisitensinya. Karena semakin kuat tuntutan stakeholder pada perusahaan maka perusahaan akan semakin berusaha untuk memenuhi keinginan stakeholder yang mana salah satu caranya yaitu dengan aktivitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam hal ini perusahaan mengungkapkan secara sukarela atas investasi lingkungan yang telah dilakukan untuk membuktikan kepada masyarakat akan kepedulian perusahaan tersebut dalam menjaga lingkungan dan memberikan nilai tambah serta manfaat bagi masyarakat yang merupakan stakeholder.

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat, oleh sebab itu perilaku perusahaan dan cara yang digunakan perusahaan saaat menjalankan aktivitasnya harus berada dalam bingkai pedoman dan harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat agar dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Ghazali dan Chairi (2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisi perilaku organisasi, karena teori legitimasi adalah hal yang paling penting bagi perusahaan, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan bahwa kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi masyarakat merupakan faktor kunci bagi perusahaan agar dapat mengembangkan perusahaan di masa yang akan datang. Hal tersebut dapat digunakan sebagai saran untuk mempromosikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.

Agency Theory mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal (pemegang saham) merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen (manajemen) merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risks yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu mampu menyeimbangkan antara prinsipal dan agen secara matematis memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang memuaskan dari prinsipal ke agen. Teori agency menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen. Praktik CSR dan pengungkapannya juga dikaitkan dengan agency theory (Cowen et.al, 1987). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial. Dengan demikian, manajemen akan mendapatkan penilaian positif dari stakeholders.

Corporate Social Responsibility and Resource-Based Prespectives, membagi dua manfaat CSR bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, yaitu dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, manfaat itu meliputi : a. Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan praktik-praktik ketenaga kerjaan yang bertanggung jawab secara sosial. b. Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan. c. Menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik. d. Kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah go public, menjadi lebih baik. Sementara itu manfaat eksternal yang dapat diperoleh perusahaan dari penerapan CSR sebagai berikut  : a. Penerapan CSR akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggung jawaban secara sosial. b. CSR merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. c. Melaksanakan CSR dan membuka kegiatan CSR secara public merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan khalayak.

Triple Bottom Lines Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip yang dikenal dengan triple bottomlines oleh Eklington  : a. Profit, merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. b. People, Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal. c. Planet, Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Misalnya, penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, serta pengembangan pariwisata (ekoturisme).

Sebagai satu konsep yang menjadi populer, Corporate Social Responsibility (CSR) belum memiliki batasan yang sepadan. Banyak ahli praktisi dan peneliti belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi. Dalam bukunya Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of21th Century Business (1997), John Eklington mengemukakan bahwa perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian pada kemajuan masyarakat, khususnya komunitas sekitar (people), serta lingkungan hidup/bumi (planet), dan peningkatan kualitas perusahaan (profit). CSR sebagai serangkaian tindakan perusahaan yang muncul untuk meningkatkan produk sosialnya, memperluas jangkauan melebihi kepentingan ekonomi eksplisit perusahaan, dengan pertimbangan tindakan semacam ini tidak disyaratkan oleh peraturan hukum. Sebagai perilaku bisnis, di mana pengambilan keputusannya mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan memberikan perhatian secara lebih seimbang terhadap kepentingan stakeholder yang beragam. Definesi CSR oleh The WorldBusiness Council for Sustainable Development (WBSCD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan parapekerja, keluarga mereka dan komunitas lokal 1 . Schema Corporate Social Responsibility 2 : “Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.” Dari beberapa pengertian CSR di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan satu bentuk tindakan etis perusahaan/dunia bisnis yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan alam sekitar perusahaan.