Kinerja Corporate Social Responsibility Berbasis “NH Approach” (skripsi dan tesis)

Pelaksanaan tanggungjawab sosial yang menjadi bagian yang terpisahkan dengan operasional perusahaan tersebut ternyata membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan jika mengacu kepada peraturan perundangan yaitu keputusan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara lewat Keputusan Nomor KEP04/MBU/2007 yang merupakan penyempurnaan dari surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dimana perusahaan dianjurkan untuk menyisihkan sampai 3% dari laba bersih perusahaan, maka beban untuk pelaksanaan tanggungjawab sosial menjadi sangat material. Kinerja Corporate Social Responsibility adalah bentuk keberpihakan stakeholder, yang mana didalamnya mengandung konsekuensi ekonomi (Ulman, 1985) dalam (Lucia, 2013). Tantangan membangun keberlanjutan dalam mengelola bisnis diwujudkan Perusahaan dengan Rencana Induk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Master Plan CSR) yang memuat strategi dan acuan dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan. 29 Strategi kegiatan Corporate Social Responsibility direalisasikan melalui prinsip keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholder inclusivity) dan pembangunan masyarakat (Lucia, 2013). Kegiatan Corporate Social Responsibility untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang disesuaikan oleh kemampuan Perseroan. Realisasi kinerja sosial atau Corporate Social Responsibility dapat berupa beasiswa, bantuan kesehatan, pembangunan sekolah, bantuan perbaikan jalan dan lain-lain. Konsep pengukuran kinerja sosial (social performance) yang dikembangkan Nor Hadi (2011) tersebut mengacu pada kaidah legitimacy dan stakeholder theory, yang mana secara garis besar bahwa eksistensi perusahaan tidak bisa dilepas peran dan fungsi stakeholder internal maupun eksternal (community, supplier, customers, legislators, creditors, environmental, bankers, aquaires, directors, shareholder, employee, marketforce dan lainnya). Konsep dasar yang menjadi pijakan penilaian kinerja sosial (social performance) atas pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap stakeholder adalah mengacu pada teori legitimasi dimana dalam teori tersebut memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah” (Deegan, 2004) dalam Ni Kadek dan I Wayan (2017). Ranah yang diukur yaitu, tingkat kepuasan dan/klaim berbagai stakeholder terhadap perusahaan atas berbagai dampak yang dimunculkan, serta sejauh mana tanggung jawab yang dilakukan untuk mengurangi dan meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan. 30 Nor Hadi (2009, 2011) menemukan dimensi tanggung jawab sosial perusahaan meliputi lima dimensi, yaitu (1) lingkungan; (2) energi; (3) community; (4) employee; (5) product; dan (6) bentuk lainnya. Dimensi tanggung jawab kemudian dirumuskan dalam key succes factors for social performance measurement. Dalam ranah pengukuran kinerja sosial perusahaan di bidang community memiliki kewajiban legal yaitu tingkat klaim dari community akibat pelanggaran aturan (legal), hak dan kewajiban, harkat martabat, diskriminasi, eksploitasi masyarakat. Tingkat keberpihakan perusahaan terhadap oengakuan hak, kewajiban, harkat dan martabat, mengeliminasi diskriminasi, dan sejenisnya terhadap masyarakat. Ranah ukuran kinerja sosial perusahaan dalam bidang ekonomi memiliki kewajiban tingkat klaim dari community akibat kurang keberpihakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar, pembukaan lapangan kerja masyarakat sekitar, dan sejenisnya. Tingkat keberpihakan perusahaan dalam meningkatkan ekonomi, kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat setempat dan sejenisnya. Selanjutnya dalam ranah ukuran kinerja sosial perusahaan dibidang ethic adalah tingkat klaim dari masyarakat akibat pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan terkait dngan masyarakat. Tingkat keberpihakan perusahaan dalam menjalankan etika bisnis terkait masyarakat sekitar, dan sejenisnya. Ranah ukuran kinerja sosial perusahaan dalam kewajiban discrionary adalah tingkat klaim masyarakat terhadap perusahaan akibat kurang care, perhatian, keberpihakan manajemen terhadap masyarakat sekitar, dan sejenisnya. Tingkat keberpihakan, perhatian, care manajemen terhadap masyarakat sekitar, dan bentuk sejenisnya. Key succes factors selanjutnya di brokn down berbagai subindikatorsubindikator sehingga ditemukan subindikator lebih rinci dan measurable. Dari sub indikator yang telah measurable, kemudian dibuat instrumen pengukuran dengan menggunakan skala likert dan/atau differential semantik. Instrumen pengukuran yang sudah siap untuk digunakan, selanjutnya disebar kepada responden, yaitu stakeholder baik internal maupun eksternal, untuk dilakukan analisis lebih lanjut. (Nur Hadi, 2011)