Kepemilikan saham pemerintah (government shareholding) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai Inventory Turnover : dengan kepentingan/aspirasi pemerintah. Untuk dapat bertahan, perusahaan ini harus dapat mensinkronkan dirinya dengan pemerintah. (Amran dan Devi, 2008). Kepemilikan saham pemerintah diukur dengan menggunakan persentase pemilikan saham pemerintah Indonesia. Kepemilikan tersebut masing-masing dibawah 5% dan dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2014 – 2016. Besarnya saham pemerintah diukur dari rasio dari jumlah kepemilikan saham pemerintah terhadap total saham perusahaan.
