Keterikatan Kerja adalah (skripsi dan tesis)

perilaku karyawan yang mampu memanfaatkan diri saat bekerja dengan penuh penghayatan, gigih dalam menjalakan peran kerja dan mampu mengekspresikan dirinya baik dari kognitif, afektif dan psikomotor dalam bekerja. Dalam penelitian ini akan menggunakan aspek yaitu vigor, dedication, absorbtion

Definisi Operasional (skripsi dan tesis)

 

  1. Kepuasan Kerja adalah kepuasan kerja adalah pandangan masing-masing karyawan tentang pekerjaan yang dijalaninya saat ini, apakah pekerjaannya tersebut sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai dalam dirinya atau tidak. Dalam penelitian ini akan kepuasan kerja akan menggunakan aspek yaitu aspek psikologis, aspek fisik, aspek sosial dan aspek finansial.

Faktor Yang Mempengaruhi Keterikatan Kerja (skripsi dan tesis)

 

Menurut Saks (2006) faktor-faktor pendorong keterikatan karyawan, yaitu:

  1. Job Characteristics (Karakteristik Pekerjaan) yaitu kebermaknaan psikologis dapat dicapai dari karakteristik tugas yang menyediakan pekerjaan yang menantang, bervariasi, menggunakan keterampilan berbeda, serta karyawan memiliki kesempatan untuk membuat kontribusi dalam bekerja. Khan (dalam Saks 2016) menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan yang tinggi menyebabkan individu bekerja dengan sunguh-sungguh sehingga karyawan menjadi terikat dengan pekerjaanya.
  2. Reward and Recognition (Penghargaan dan Pengakuan)

Menurut Maslach, dkk., (2011) kurangnya penghargaan dan pengakuan dapat menyebabkan kelelahan, pengakuan dan penghargaan merupakan hal yang penting untuk membentuk keterikatan. Ketika karyawan menerima penghargaan dan pengakuan dalam organisasinya, maka karyawan akan berkontribusi penuh serta merasa memiliki kewajiban yang tinggi dalam bekerja.

  1. Perceived Organizational and Supervisor Support (Persepsi Dukungan Organisasi dan Dukungan Atasan)

Pemahaman di atas mengacu organisasi dan atasan dapat menghargai kontribusi karyawan, serta organisasi dan atasan ada disaat karyawan membutuhkan. Jika karyawan telah mendapatkan dukungan dari organisasi dan atasan maka karyawan akan berkontribusi secara penuh ketika bekerja sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapi tujuan (Rhoades, dkk., 2001). Hal ini sejalan dengan pendapat Kahn (dalam Saks, 2006) bahwa suatu anggota merasa aman dengan lingkungan kerja menunjukkan keterbukaan serta berani dalam mencoba hal-hal yang baru. Menurut Schaufeli dan Bakker (2012) menemukan bahwa dukungan dari rekan-rekan diprediksi dapat membentuk keterikatan pada karyawan.

  1. Distributive and Procedural Justice (Penyaluran Keadilan dan Prosedur) Menurut Colquiit, dkk., (2001) dalam penelitiannya tentang keadilan organisai bahwa persepsi keadilan berkaitan dengan hasil organisasi seperti kepuasan kerja dan komitmen. Kurangnya keadilan dapat menyebabkan kelelahan pada karyawan dan sementara persepsi positif dari keadilan dapat meningkatkan keterikatan pada karyawan (Maslach, dkk., 2001). Keadilan distributif berkaitan dengan persepsi seseorang tentang keadilan dari hasil keputusan. Selain itu keadilan prosedural mengacu pada keadilan yang dirasakan dari sarana dan proses yang digunakan untuk menentukan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (Colquitt dan Rhoades dkk, 2001).

Menurut Bakker dan Schaufeli (2018), terdapat tiga faktor yang mempengruhi keterikatan karyawan yaitu:

  1. Job Resources merujuk pada aspek fisik, sosial, maupun organisasional dari pekerjaan yang mungkinkan individu untuk mengurangi tuntutan pekerjaan dan biaya psikologi maupun fisiologi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, mencapai target pekerjaan, menstimulusi pertumbuhan, dan perkembangan individu
  2. Salience of job resources faktor ini merujuk pada seberapa penting atau bergunanya sumber daya pekerjaan yang dimiliki oleh individu.
  3. Personal resousrces merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh karyawan seperti kepribadian, sifat, usia. Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, peneliti menyimpulkan faktor- faktor yang mempengaruhi keterikatan karyawan yaitu karakteristik pekerjaan, persepsi dukungan organisasi, persepsi dukungan pimpinan, reward dan pengakuan, keadilan prosedur, dan penyaluran keadilan, Job resource, Salience of job resoaurce, dan Personal resource merupakan faktor–faktor yang dapat mempengaruhi keterikatan karyawan.

Pengertian Keterikatan Kerja (skripsi dan tesis)

 

Menurut Scahaufeli, Salanva, Gonzalez-Roma, dan Bakker (2012), keterikatan kerja merupakan kegiatan penuh semangat bekerja yang ditandai dengan karakteristik semangat, dedikasi, dan juga absorbsi pada pekerjaan. Semangat mengacu pada energi, ketahanan dan usaha dalam melaksanakan pekerjaan. Dedikasi merujuk pada rasa bangga, antusias, dan rasa bermakna. Absorbsi mengacu pada keterlarutan yang ditandai dengan konsentrasi penuh dalam bekerja dan merasa bahwa waktu berjalan lebih cepat. Sedangkan menurut Robbins (2018), keterikatan kerja juga merupakan tingkat sejauh mana karyawan memihak pekerjaannya dan secara aktif berpartisipasi di dalamnya dan menganggap bahwa pekerjaan tersebut penting bagi dirinya. Karyawan dengan keterikatan kerja yang tinggi tidak akan mengeluh dengan beban kerja yang diberikan oleh perusahaan.

Schaufeli, dkk (2012) mendefinisikan keterikatan sebagai suatu hal yang positif, memuaskan, sikap pandang yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditandai oleh vigor, dedication, dan absoption. Sementara itu, Bakker, Schaufeli, Leiter dan Taris (2016) mengistilahkan keterikatan kerja yang dimiliki oleh karyawan sebagai work engagement, yaitu suatu keadaan efektif-motivasional yang positif tentang kesejahteraan terkait pekerjaan yang dimiliki ditandai dengan semangat (vigor), dedikasi (dedication), dan penghayatan (absorption).

Menurut Abraham (2015) menyatakan bahwa keterikatan karyawan merupakan derajat kepuasan kerja pada individu serta hubungan emosional dengan kesuksesan individu yang menghasilkan produktivitas serta inovasi-inovasi baru dalam bekerja. Lebih lanjut menurut Gallup (dalam Abraham, 2015) bahwa karyawan yang memiliki keterikatan akan terlibat, berdedikasi pada peran kerja yang dilakukan, bertahan lebih lama dalam perusahaan, lebih produktif dan memberikan layanan yang lebih baik untuk perusahaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterikatan karyawan merupakan perilaku karyawan yang mampu memanfaatkan diri saat bekerja dengan penuh penghayatan, gigih dalam menjalakan peran kerja dan mampu mengekspresikan dirinya baik dari kognitif, afektif dan psikomotor dalam bekerja

Aspek dalam Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

 

Luthans (Kaswan, 2012) menyatakan aspek-aspek dalam kepuasan kerja, antara lain:

  1. Pekerjaan itu sendiri

Dalam hal ini pekerjaan memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab. Jika karyawan merasa mampu untuk menerima tanggungjawab dari pekerjaan yang dibebankan dan karyawan juga merasa yakin bahwa pekerjaannya merupakan bakat dan keterampilannya maka karyawan akan sangat mudah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan begitupun sebaliknya. Jika pekerjaan itu dirasa membuat karyawan merasa senang maka akan terasa mudah untuk menjalaninya.

  1. Gaji

Sejumlah upah atau gaji yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. Karyawan akan merasa senang jika upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya dan merasa gaji yang diterima dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

  1. Promosi

Kesempatan untuk maju didalam organisasi dilakukan dengan cara promosi. Dalam hal ini karyawan akan senang jika promosi dilakukan secara objektif dan kesempatan untuk meningkatkan karier di dalam organisasi sangat besar. Promosi ditempat kerja dilakukan dengan alasan untuk memotivasi karyawan agar selalu bekerja dengan baik supaya naik jabatan.

  1. Pengawasan

Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. Apabila atasan dalam memberikan pengarahan dan mengambil keputusan sangat tegas dan objektif maka karyawan akan sangat puas. Atasan yang mengayomi dan mendukung prestasi bawahan akan sangat membuat karyawan merasa senang dan nyaman bekerja dengan atasan.

  1. Rekan Kerja

Tingkat dimana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung secara sosial. Rekan kerja sangat berpengaruh dalam kepuasan kerja karyawan. Jika setiap karyawan memiliki hubungan dan komunikasi yang baik, maka akan tercipta suasana kekeluargaan yang hangat dan situasi yang baik didalam organisasi. Setiap karyawan harus pandai menempatkan diri dan dapat memberikan dukungan kepada sesama rekan kerja dan lingkungan sekitar.

  1. Kondisi Kerja

Jika kondisi kerja bagus (misalnya bersih, rapih dan lingkungan menarik) maka karyawan akan lebih mudah untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan sebaliknya. Lingkungan yang menarik dapat membuat suasana hati karyawan menjadi baik sehingga dapat memengaruhi hasil kerja karyawan. Kondisi kerja seperti fasilitas yang memadai juga turut membuat karyawan merasa puas

Jewell dan Siegall (dalam Prestawan, 2010) beberapa aspek dalam mengukur kepuasan kerja adalah:

  1. Aspek psikologis yaitu kepuasan kerja yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan meliputi minat terhadap pekerjaan, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat dan keterampilan.
  2. Aspek fisik yaitu berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan waktu istirahat, keadaan ruangan, suhu udara, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan dan umur.
  3. Aspek sosial yaitu berhubungan dengan interaksi sosial, baik antar sesama karyawan dengan atasan maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya serta hubungan dengan anggota keluarga.
  4. Aspek finansial yaitu berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besar gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas dan promosi. Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan kerja terdiri dari aspek prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, promosi, pengembangan potensi individu. Selain itu aspek psikologis, aspek fisik, aspek sosial dan aspek finansial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aspek kepuasan kerja yang mengacu pada teori Herzberg (dalam Robbins & Judge, 2018) yaitu prestasi kerja, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, promosi, dan pengembangan potensi individu sebagai acuan untuk membuat alat ukur tentang kepuasan kerja karyawan karena aspek ini dipercaya sebagai sumber kepuasan kerja secara keseluruhan.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja pada karyawan menurut Robbins dan Judge (2018) ada empat faktor:

  1. Rekan kerja yang mendukung

Individu mendapat sesuatu yang lebih dari pada sekadar uang atau prestasi yang nyata dari pekerjaan. Untuk sebagian karyawan, kerja memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Oleh karena itu, memiliki  rekan-rekan kerja yang ramah dan mendukung mampu meningkatkan kepuasan kerja. Memiliki rekan kerja yang mendukung akan membuat karyawan merasa nyaman di tempat kerja. Lingkungan yang nyaman tersebut membuat karyawan tidak mudah stress dan tertekan sehingga mudah memperoleh kepuasan dalam bekerja.

  1. Penghargaan yang sesuai

Karyawan menginginkan sistem bayaran yang mereka rasa adil dan sesuai dengan harapan-harapan mereka. Ketika bayaran dianggap adil, sesuai dengan tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individual, dan standar bayaran masyarakat, kemungkinan akan tercipta kepuasan. Karyawan yang merasakan bahwa bayaran yang diterimanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan dikerjakan maka akan menciptakan kepuasan dalam bekerja.

  1. Kondisi lingkungan kerja yang mendukung

Karyawan berhubungan dengan lingkungan kerja mereka untuk kenyamanan pribadi dan kemudahan melakukan pekerjaan yang baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa karyawan lebih menyukai lingkungan fisik yang nyaman atau tidak berbahaya. Selain itu, sebagian besar karyawan lebih menyukai bekerja relatif dekat dengan rumah, mudah dijangkau dengan kendaraan dengan fasilitas yang relatif modern dan bersih, serta dengan peralatan yang memadai. Fasilitas yang memadai tersebut akan membantu karyawan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah sehingga akan memperoleh kepuasan dalam bekerja.

  1. Pekerjaan yang menantang

Pada umumnya, individu lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka peluang untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan serta memberi beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik tentang seberapa baik kerja mereka. Karakteristik-karakteristik ini membuat kerja lebih menantang secara mental dan membuatnya tertarik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apabila karyawan tertarik dengan pekerjaannya maka akan menajdi motivasi untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Hasil pekerjaan yang berkualitas akan membuat dirinya bangga dan puas dengan pekerjaannya.

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan kerja terdiri dari aspek psikologis, aspek fisik, aspek sosial dan aspek finansial.

 

Pengertian Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

 

Hasibuan (2013) berpendapat kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan membuat seseorang merasa menikmati dan mencintai pekerjaannya. Ketika karyawan dapat merasakan bahwa pekerjaan yang dilakukannya dirasa membuatnya bahagia, maka karyawan akan menjadi puas dan akan selalu menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan. Jika karyawan merasakan kepuasan didalam pekerjaannya, maka karyawan akan memiliki perilaku yang baik di dalam perusahaan sebab karyawan akan mematuhi segala peraturan perusahaan karena ia mencintai pekerjaannya. Kemudian karyawan akan menghasilkan produktivitas yang baik bagi perusahaan sebab karyawan ingin perusahaan tempat ia bekerja akan selalu berkembang. Karyawan juga akan memiliki kedisiplinan yang baik mengingat dengan perilaku disiplin yang baik, akan terciptanya perusahaan yang sukses.

Robbins (dalam Diasmoro, 2017) mendefinisikan kepuasan kerja adalah sikap positif yang dirasakan oleh seseorang terhadap hasil yang dikerjakannya. Kepuasan kerja tidak hanya didapat dari seorang karyawan yang dapat memenuhi tugas tugas dari pekerjaannya. Akan tetapi hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja, pemimpin, dapat mematuhi peraturan dan berada di kondisi lingkungan yang baik dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. rekan kerja, pemimpin dan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi bagaimana kepuasan pekerjaan karyawan, sebab jika karyawan memiliki masalah dengan atasan dan sesama rekan kerja maka akan tercipta perasaan benci dan perasaan tidak nyaman didalam bekerja.

Locke (dalam Kaswan, 2012) menjelaskan kepuasan kerja adalah suatu kondisi emosional yang dialami oleh seseorang akibat dari pengalaman kerjanya, akibatnya seseorang memiliki perasaan positif ataupun negative terhadap pekerjaannya. Setiap karyawan memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda ketika memasuki dunia kerja. Karyawan akan bisa menilai bagaimana pekerjaan yang dilakukannya apakah pekerjaan itu membuatnya bahagia atau pekerjaannya membuat karyawan merasa ada yang kurang. Setiap karyawan memiliki kebutuhan-kebutuhan dan konsep diri masing-masing sehingga persepsi seseorang tentang pekerjaannya akan berbeda, apakah menyenangkan dan menguntungkan ataupun justru sebaliknya.

Berdasarkan dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah pandangan masing-masing karyawan tentang pekerjaan yang dijalaninya saat ini, apakah pekerjaannya tersebut sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai dalam dirinya atau tidak

Latar Belakang Masalah (skripsi dan tesis)

 

Sumber daya manusia adalah kekayaan utama bagi sebuah organisasi. Sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan dari suatu perusahaan dalam merencanakan, melaksanakan serta mengendalikan berbagai macam kegiatan yang ada didalam perusahaan (Ramdhani & Sawitri, 2017). Hal tersebut membuat karyawan dilihat sebagai sumber yang sangat berpotensi untuk mengembangkan dan memajukan sebuah organisasi serta diharapkan mampu mengikuti persaingan secara global dalam dunia bisnis yang semakin ketat. Menurut Bakker dan Schaufeli (2018) organisasi yang modern saat ini mengharapkan karyawannya untuk menjadi proaktif dan menunjukkan inisiatif, memiliki tanggung jawab untuk pengembangan professional diri, serta harus berkomitmen untuk kualitas kinerja dengan standar yang tinggi. Oleh sebab itu, suatu organisasi tentunya membutuhkan karyawan yang energik dan berdedikasi pada pekerjaan mereka, yaitu dengan adanya rasa keterikatan yang baik dengan pekerjaannya.

Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, dan Bakker (2012) menyatakan keterikatan kerja merupakan sesuatu yang memuaskan dan ditandai dengan kondisi mental yang positif serta di deskripsikan menjadi tiga dimensi yaitu semangat (vigor), dedikasi (dedication) dan penyerapan terhadap pekerjaan (absorption). Karyawan yang terikat dengan pekerjaannya akan mampu berusaha lebih dalam untuk bekerja dan memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Keterikatan kerja akan membuat seseorang merasa bermakna dan menyatu di dalam sebuah organisasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja didalam perusahaan. (Mujiasih & Ratnaningsih, 2012). Tingkat keterikatan yang tinggi pada karyawan dapat menguntungkan pihak perusahaan, diantaranya dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas karyawan, membantu mempertahankan karyawan terbaik dan membantu pencapaian target perusahaan (Bakker dan Schaufeli, 2018). Karyawan yang merasa terikat dengan pekerjaannya akan menunjukkan hasrat yang nyata mengenai pekerjaannya dan akan bekerja dengan penuh antusias. Selain itu, karyawan juga menikmati pekerjaan yang dilakukannya dan berkeinginan untuk dapat memberikan segala bantuan dan ide-ide untuk bisa mensukseskan perusahaan tempat karyawan bekerja (Robertson dalam Ramdhani & Sawitri, 2017).

Hasil pengamatan pra penelitian menunjukkan bahwa beberapa karyawan non kependidikan maupun kependidikan merasa bahwa kompensasi yang diberikan oleh sekolah kurang. Hal ini menyebabkan karyawan non kependidikan maupun kependidikan merasa tidak bahagia dan mengalami perasaan yang negatif di tempat kerja, sehingga akan mempengaruhi rekan kerjanya melalui emosi yang negatif dan cenderung mengalami kelelahan.

Berdasarkan pengamatan tersebut dikteahui bahwa faktor kuat yang memengaruhi keterikatan kerja adalah kepuasan kerja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja karyawan (Sara Elvani, 2019; Made dkk, 2019: Herio dkk, 2020). Pengaruh antara kepuasan kerja terhadap keterikatan kerja dapat dijelaskan melalui Teori   pertukaran   sosial. Dalam teori tersebut dijelaskan   adanya   hubungan   timbal   balik   antara karyawan  dan  organisasi  atau  perusahaan  tempatnya  bekerja terkait  dengan  pemberian  sumberdaya  secara  timbal  balik, dimana Saks menyatakan bahwa karyawan akan mengembangkan  keterikatan  terhadap  pekerjaannya  dengan tingkat  yang  sebanding  dengan  sumber  daya  yang  ia  terima dari  perusahaan.  Teori  pertukaran  sosial  juga  menjelaskan bahwa   ketika   seorang   karyawan   merasa   bahwa   dirinya mendapatkan  perlakuan  adil  dari  perusahaan  maka  karyawan tersebut  juga  akan  memberikan  perlakuan  yang  baik  terhadap perusahaan  dengan  meningkatkan  kinerjanya  yang  mengarah kepada  timbulnya  rasa  keterikatan  (Law,  2015).

Pengertian kepuasan kerja mengacu pada seberapa puas karyawan terhadap pekerjaan, pencapaian, dan tanggung jawabnya yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan konten pekerjaan (job content) (Chang dan Chang, 2017). Hedge dan Borman (2012) menjelaskan bahwa kepuasan kerja dibentuk dari kumpulan pengalaman karyawan terkait dengan sifat pekerjaan (nature of job), renumerasi, level stress, lingkungan kerja, rekan kerja, atasan kerja, dan beban kerja

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Keterikatan Kerja Pada SMK N 1 Tanjungsari Gunung Kidul”

Jumlah Tenaga Pendidik (skripsi dan tesis)

 

Secara keseluruhan tenaga pendidik yang ada di SMKN 1 Tanjungsari adalah 34 orang dengan status PNS sebanyak 29 orang dan 5 orang dengan status tenaga honorer. Sebanyak 20 orang guru berjenis kelamin laki-laki dan 14 orang berjenis kelamin perempuan.

Visi dan Misi Sekolah (skripsi dan tesis)

 

SMKN 1 Tanjungsari merupakan satu-satunya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Gunungkidul yang memiliki visi misi mengembangkan potensi bidang Agribisnis Perikanan dan Kemaritiman untuk mewujudkan ketahanan pangan serta mengoptimalkan sumber daya alam

Sejarah Singkat (skripsi dan tesis)

 

SMKN 1 Tanjungsari berlokasi di JL. Baron KM.19 Kemadang, Kemadang, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunung Kidul Prov. D.I. Yogyakarta. Pada awal berdirinya, sekolah ini masih tergabung pada sebuah jurusan Nautika di SMK Negeri 2 Wonosari pada tahun 2001. Karena animo yang besar pada jurusan ini maka pada tahun 2003 dibukalah jurusan Teknika. Guna pengembangan jurusan ini maka sementara jurusankedua jurusan ini digabung pada sekolah baru yakni SMK Negeri 1 Tanjungsari pada tanggal 1 Januari 2005. Sekolah ini nantinya akan dikembangkan menjadi SMK Negeri 4 Wonosari guna mengelola potensi perikanan di sepanjang pantai selatan Gunungkidul.

Pada awal berdirinya SMK Negeri 1 Tanjungsari dipimpin oleh Bapak Sunarto, S.Pd. dari tahun 2005-2009. Lalu pada tahun 2009-sekarang dipimpin oleh Drs. Mustangid, M.Pd. Kini SMK Negeri 1 Tanjungsari telah membuka kampus 2 di gedung bekas P2AT Logandeng guna pengembagan ke arah SMK Negeri 4 Wonosari yang bergerak di bidang Agraris dan Maritim.

Faktor Yang Mempengaruhi Keterikatan Kerja (skripsi dan tesis)

 

Menurut Saks (2006) faktor-faktor pendorong keterikatan karyawan, yaitu:

  1. Job Characteristics (Karakteristik Pekerjaan) yaitu kebermaknaan psikologis dapat dicapai dari karakteristik tugas yang menyediakan pekerjaan yang menantang, bervariasi, menggunakan keterampilan berbeda, serta karyawan memiliki kesempatan untuk membuat kontribusi dalam bekerja. Khan (dalam Saks 2016) menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan yang tinggi menyebabkan individu bekerja dengan sunguh-sungguh sehingga karyawan menjadi terikat dengan pekerjaanya.
  2. Reward and Recognition (Penghargaan dan Pengakuan)

Menurut Maslach, dkk., (2011) kurangnya penghargaan dan pengakuan dapat menyebabkan kelelahan, pengakuan dan penghargaan merupakan hal yang penting untuk membentuk keterikatan. Ketika karyawan menerima penghargaan dan pengakuan dalam organisasinya, maka karyawan akan berkontribusi penuh serta merasa memiliki kewajiban yang tinggi dalam bekerja.

  1. Perceived Organizational and Supervisor Support (Persepsi Dukungan Organisasi dan Dukungan Atasan)

Pemahaman di atas mengacu organisasi dan atasan dapat menghargai kontribusi karyawan, serta organisasi dan atasan ada disaat karyawan membutuhkan. Jika karyawan telah mendapatkan dukungan dari organisasi dan atasan maka karyawan akan berkontribusi secara penuh ketika bekerja sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapi tujuan (Rhoades, dkk., 2001). Hal ini sejalan dengan pendapat Kahn (dalam Saks, 2006) bahwa suatu anggota merasa aman dengan lingkungan kerja menunjukkan keterbukaan serta berani dalam mencoba hal-hal yang baru. Menurut Schaufeli dan Bakker (2012) menemukan bahwa dukungan dari rekan-rekan diprediksi dapat membentuk keterikatan pada karyawan.

  1. Distributive and Procedural Justice (Penyaluran Keadilan dan Prosedur) Menurut Colquiit, dkk., (2001) dalam penelitiannya tentang keadilan organisai bahwa persepsi keadilan berkaitan dengan hasil organisasi seperti kepuasan kerja dan komitmen. Kurangnya keadilan dapat menyebabkan kelelahan pada karyawan dan sementara persepsi positif dari keadilan dapat meningkatkan keterikatan pada karyawan (Maslach, dkk., 2001). Keadilan distributif berkaitan dengan persepsi seseorang tentang keadilan dari hasil keputusan. Selain itu keadilan prosedural mengacu pada keadilan yang dirasakan dari sarana dan proses yang digunakan untuk menentukan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (Colquitt dan Rhoades dkk, 2001).

Menurut Bakker dan Schaufeli (2018), terdapat tiga faktor yang mempengruhi keterikatan karyawan yaitu:

  1. Job Resources merujuk pada aspek fisik, sosial, maupun organisasional dari pekerjaan yang mungkinkan individu untuk mengurangi tuntutan pekerjaan dan biaya psikologi maupun fisiologi yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, mencapai target pekerjaan, menstimulusi pertumbuhan, dan perkembangan individu
  2. Salience of job resources faktor ini merujuk pada seberapa penting atau bergunanya sumber daya pekerjaan yang dimiliki oleh individu.
  3. Personal resousrces merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh karyawan seperti kepribadian, sifat, usia. Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, peneliti menyimpulkan faktor- faktor yang mempengaruhi keterikatan karyawan yaitu karakteristik pekerjaan, persepsi dukungan organisasi, persepsi dukungan pimpinan, reward dan pengakuan, keadilan prosedur, dan penyaluran keadilan, Job resource, Salience of job resoaurce, dan Personal resource merupakan faktor–faktor yang dapat mempengaruhi keterikatan karyawan.

Aspek dalam Keterikatan Kerja (skripsi dan tesis)

 

Menurut Schaufeli, dkk., (2012), aspek dari keterikatan karyawan terdiri dari tiga yaitu:

  1. Vigor merupakan aspek yang ditandai dengan tingginya tingkat kekuatan dan resiliensi mental dalam bekerja, keinginan untuk berusaha dengan sungguhsungguh dalam bekerja dan gigih dalam menghadapi kesulitan.
  2. Dedication merupakan aspek yang ditandai dengan perasaan yang penuh makna, antusias, inspirasi, bangga dan merasa tertantang dalam bekerja. Karyawan yang memiliki skor dedication yang tinggi secara kuat akan mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan sebagai pengalaman berharga, menginspirasi dan menantang dalam bekerja. Sedangkan skor yang rendah pada dedication berarti tidak mengidentifikasi diri karyawan dengan pekerjaannya karena karyawan tidak memiliki pengalaman bermakna, menginspirasi atau menantang, terlebih lagi karyawan merasa tidak antusias dan bangga terhadap pekerjaan yang dilakukan.
  3. Absorption merupakan aspek yang ditandai dengan adanya konsentrasi dan minat yang mendalam, tenggelam dalam pekerjaan, waktu terasa berlalu begitu cepat dan individu sulit melepaskan diri dari pekerjaan sehingga melupakan segala sesuatu disekitarnya. Orang-orang yang memiliki skor tinggi pada absorption biasanya merasa senang, perhatiannya tersita oleh pekerjaan, dan memiliki kesulitan untuk memisahkan diri dari pekerjaan. Akibatnya, yang ada di sekitarnya terlupakan. Sebaliknya karyawan dengan skor absorption yang rendah merasa tidak tertarik dengan pekerjaan yang dilakukan.

Menurut Macey dan Schneider (2018) aspek-aspek dari keterikatan karyawan yaitu:

  1. Trait engagement yaitu pandangan positif mengenai kehidupan dan pekerjaan. Meliputi kepribadian yang proaktif, kepribadian yang dinamis, mempunyai sifat dan afeksi yang positif, dan mempunyai sifat yang berhati– hati.
  2. State engagement yaitu perasaan yang meliputi kepuasan (afektif), keterikatan, komitmen, dan pemberdayaan.
  3. Behavioral engagement yaitu perilaku melebihi tugas yang dibebankan atau disebut perilaku peran ekstra. Meliputi perilaku sukarela, perilaku proaktif atau inisiatif personal, ekspansi peran, dan adaptif.

Berdasarkan dua pendapat yang telah dikemukakan maka peneliti memilih aspek keterikatan karyawan dari Schaufeli, dkk., (2012) yaitu vigor, dedication, absorbtion dalam membuat alat ukur dikarenakan beberapa penelitian banyak menggunakan aspek ini dan aspek ini lebih sesuai dengan kondisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Aspek dalam Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

 

Luthans (Kaswan, 2012) menyatakan aspek-aspek dalam kepuasan kerja, antara lain:

  1. Pekerjaan itu sendiri

Dalam hal ini pekerjaan memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab. Jika karyawan merasa mampu untuk menerima tanggungjawab dari pekerjaan yang dibebankan dan karyawan juga merasa yakin bahwa pekerjaannya merupakan bakat dan keterampilannya maka karyawan akan sangat mudah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan begitupun sebaliknya. Jika pekerjaan itu dirasa membuat karyawan merasa senang maka akan terasa mudah untuk menjalaninya.

  1. Gaji

Sejumlah upah atau gaji yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. Karyawan akan merasa senang jika upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya dan merasa gaji yang diterima dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

  1. Promosi

Kesempatan untuk maju didalam organisasi dilakukan dengan cara promosi. Dalam hal ini karyawan akan senang jika promosi dilakukan secara objektif dan kesempatan untuk meningkatkan karier di dalam organisasi sangat besar. Promosi ditempat kerja dilakukan dengan alasan untuk memotivasi karyawan agar selalu bekerja dengan baik supaya naik jabatan.

  1. Pengawasan

Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. Apabila atasan dalam memberikan pengarahan dan mengambil keputusan sangat tegas dan objektif maka karyawan akan sangat puas. Atasan yang mengayomi dan mendukung prestasi bawahan akan sangat membuat karyawan merasa senang dan nyaman bekerja dengan atasan.

  1. Rekan Kerja

Tingkat dimana rekan kerja pandai secara teknis dan mendukung secara sosial. Rekan kerja sangat berpengaruh dalam kepuasan kerja karyawan. Jika setiap karyawan memiliki hubungan dan komunikasi yang baik, maka akan tercipta suasana kekeluargaan yang hangat dan situasi yang baik didalam organisasi. Setiap karyawan harus pandai menempatkan diri dan dapat memberikan dukungan kepada sesama rekan kerja dan lingkungan sekitar.

  1. Kondisi Kerja

Jika kondisi kerja bagus (misalnya bersih, rapih dan lingkungan menarik) maka karyawan akan lebih mudah untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan sebaliknya. Lingkungan yang menarik dapat membuat suasana hati karyawan menjadi baik sehingga dapat memengaruhi hasil kerja karyawan. Kondisi kerja seperti fasilitas yang memadai juga turut membuat karyawan merasa puas

Jewell dan Siegall (dalam Prestawan, 2010) beberapa aspek dalam mengukur kepuasan kerja adalah:

  1. Aspek psikologis yaitu kepuasan kerja yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan meliputi minat terhadap pekerjaan, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat dan keterampilan.
  2. Aspek fisik yaitu berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan waktu istirahat, keadaan ruangan, suhu udara, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan dan umur.
  3. Aspek sosial yaitu berhubungan dengan interaksi sosial, baik antar sesama karyawan dengan atasan maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya serta hubungan dengan anggota keluarga.
  4. Aspek finansial yaitu berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besar gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas dan promosi. Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan kerja terdiri dari aspek prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, promosi, pengembangan potensi individu. Selain itu aspek psikologis, aspek fisik, aspek sosial dan aspek finansial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aspek kepuasan kerja yang mengacu pada teori Herzberg (dalam Robbins & Judge, 2018) yaitu prestasi kerja, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, promosi, dan pengembangan potensi individu sebagai acuan untuk membuat alat ukur tentang kepuasan kerja karyawan karena aspek ini dipercaya sebagai sumber kepuasan kerja secara keseluruhan.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja pada karyawan menurut Robbins dan Judge (2018) ada empat faktor:

  1. Rekan kerja yang mendukung

Individu mendapat sesuatu yang lebih dari pada sekadar uang atau prestasi yang nyata dari pekerjaan. Untuk sebagian karyawan, kerja memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Oleh karena itu, memiliki  rekan-rekan kerja yang ramah dan mendukung mampu meningkatkan kepuasan kerja. Memiliki rekan kerja yang mendukung akan membuat karyawan merasa nyaman di tempat kerja. Lingkungan yang nyaman tersebut membuat karyawan tidak mudah stress dan tertekan sehingga mudah memperoleh kepuasan dalam bekerja.

  1. Penghargaan yang sesuai

Karyawan menginginkan sistem bayaran yang mereka rasa adil dan sesuai dengan harapan-harapan mereka. Ketika bayaran dianggap adil, sesuai dengan tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individual, dan standar bayaran masyarakat, kemungkinan akan tercipta kepuasan. Karyawan yang merasakan bahwa bayaran yang diterimanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan dikerjakan maka akan menciptakan kepuasan dalam bekerja.

  1. Kondisi lingkungan kerja yang mendukung

Karyawan berhubungan dengan lingkungan kerja mereka untuk kenyamanan pribadi dan kemudahan melakukan pekerjaan yang baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa karyawan lebih menyukai lingkungan fisik yang nyaman atau tidak berbahaya. Selain itu, sebagian besar karyawan lebih menyukai bekerja relatif dekat dengan rumah, mudah dijangkau dengan kendaraan dengan fasilitas yang relatif modern dan bersih, serta dengan peralatan yang memadai. Fasilitas yang memadai tersebut akan membantu karyawan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah sehingga akan memperoleh kepuasan dalam bekerja.

  1. Pekerjaan yang menantang

Pada umumnya, individu lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka peluang untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan serta memberi beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik tentang seberapa baik kerja mereka. Karakteristik-karakteristik ini membuat kerja lebih menantang secara mental dan membuatnya tertarik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apabila karyawan tertarik dengan pekerjaannya maka akan menajdi motivasi untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Hasil pekerjaan yang berkualitas akan membuat dirinya bangga dan puas dengan pekerjaannya.

Pengertian Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

 

Hasibuan (2013) berpendapat kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan membuat seseorang merasa menikmati dan mencintai pekerjaannya. Ketika karyawan dapat merasakan bahwa pekerjaan yang dilakukannya dirasa membuatnya bahagia, maka karyawan akan menjadi puas dan akan selalu menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan. Jika karyawan merasakan kepuasan didalam pekerjaannya, maka karyawan akan memiliki perilaku yang baik di dalam perusahaan sebab karyawan akan mematuhi segala peraturan perusahaan karena ia mencintai pekerjaannya. Kemudian karyawan akan menghasilkan produktivitas yang baik bagi perusahaan sebab karyawan ingin perusahaan tempat ia bekerja akan selalu berkembang. Karyawan juga akan memiliki kedisiplinan yang baik mengingat dengan perilaku disiplin yang baik, akan terciptanya perusahaan yang sukses.

Robbins (dalam Diasmoro, 2017) mendefinisikan kepuasan kerja adalah sikap positif yang dirasakan oleh seseorang terhadap hasil yang dikerjakannya. Kepuasan kerja tidak hanya didapat dari seorang karyawan yang dapat memenuhi tugas tugas dari pekerjaannya. Akan tetapi hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja, pemimpin, dapat mematuhi peraturan dan berada di kondisi lingkungan yang baik dapat menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. rekan kerja, pemimpin dan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi bagaimana kepuasan pekerjaan karyawan, sebab jika karyawan memiliki masalah dengan atasan dan sesama rekan kerja maka akan tercipta perasaan benci dan perasaan tidak nyaman didalam bekerja.

Locke (dalam Kaswan, 2012) menjelaskan kepuasan kerja adalah suatu kondisi emosional yang dialami oleh seseorang akibat dari pengalaman kerjanya, akibatnya seseorang memiliki perasaan positif ataupun negative terhadap pekerjaannya. Setiap karyawan memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda ketika memasuki dunia kerja. Karyawan akan bisa menilai bagaimana pekerjaan yang dilakukannya apakah pekerjaan itu membuatnya bahagia atau pekerjaannya membuat karyawan merasa ada yang kurang. Setiap karyawan memiliki kebutuhan-kebutuhan dan konsep diri masing-masing sehingga persepsi seseorang tentang pekerjaannya akan berbeda, apakah menyenangkan dan menguntungkan ataupun justru sebaliknya.

Definisi Operasional (skripsi dan tesis)

1.    Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

2.    Efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

 

Definisi Konsep (skripsi dan tesis)

 

Alokasi ADD untuk BLT memerlukan cara yang tepat sehingga tidak hanya mendorong pada implementatif pengelolaan yang sesuai kebutuhan namun juga meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah local. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mencoba mengangkat mengenai bagaiaman efektivitas upaya yang dilakukana oleh pemerintah desa dalam melakukan menyalurkan dana desa sebagai BLT di Kelurahan Sawahan Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul.

Pengertian Desa (skripsi dan tesis)

 

Menurut Landis dalam (Syachbrani, 2012) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

    Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) (skripsi dan tesis)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1.        Perencanaan ADD

a.         Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

b.         Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

c.         Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

d.         Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2.             Pelaksanaan ADD

a.         Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

b.         Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

c.         Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3.             Pertanggungjawaban ADD

a.    Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

b.    2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

c.    Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

d.    Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

e.    format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

f.     format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

g.    format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

4.             Pengawasan ADD

a.    Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

b.    Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa (skripsi dan tesis)

 

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari bantuan langsung pemerintah sebagai wujud pemerataan.  Berbagai peraturan dalam sistem undang-undang memberikan pengertian mengenai alokasi dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dengan demikian pengertian dari Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat

Penggunaan ADD dalam Peraturan Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa disebutkan bahwa :

  • ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang kemasyarakatan.
  • Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
  1. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
  2. biaya operasional pemerintah desa
  3. operasional dan tunjangan anggota BPD; d. biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa;
  4. biaya penyusunan Peraturan Desa;
  5. biaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD, LKPPD, dan IPPD);
  6. kegiatan pengisian perangkat desa;
  7. kegiatan pemilihan kepala desa;
  8. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa;
  9. pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
  10. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
  11. optimalisasi pelaksanaan pelayanan satu pintu;
  12. peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa; dan
  13. penghargaan untuk kepala desa dan/atau perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat.

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (Solekhan, 2012). Oleh karena itu terdapat anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) sebenarnya merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, 2012). Oleh karena itu pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelengaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012). Dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standart pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, dan keuangan desa. Tahap-tahap pengelolaan ADD (Solekhan, 2012) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.

Dana Desa (skripsi dan tesis)

 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan , pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

  1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
  2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

  1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
  2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipastif sesuai dengan potensi desa;
  3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

  1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan .
  2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
  4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
  5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa.

Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) (skripsi dan tesis)

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Menurut Wynandin Imawan (2008:9) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PPIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu.

Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yng terkena dampak. Tujuan BLT adalah :

1.       Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

2.       Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.

3.       Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian . Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta. alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa.

1.      Desa yang miliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen;

2.      Desa yang miliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen;

2.      Desa yang miliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen. (https://setkab.go.id/)

Pengertian Efektivitas (skripsi dan tesis)

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas, berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep dari efektivitas. Dalam hal efektivitas F. Drucker dalam Sugiyono (2010:23) menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya Fremont E. Kas (dalam Sugiyono, 2010:23) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai.

Sedangkan menurut William N. Dunn (2005:498) efektivitas (effectiveness) adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149).

Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

James L. Gibson dkk (2006:38) (dalam Harbani Pasolong, 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut Komaruddin (2005:294) “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya The Liang Gie (2006 : 24) juga mengemukakan bahwa “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. Sedangkan Gibson (2011: 28) mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”.

Selanjutnya Steers (2008:87) mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2008:85) keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. Siagian (2010:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya”.

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

  1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
  2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
  3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
  4. Ketapatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menetukan pilihan dibutukan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
  5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
  6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
  7. Ketepatan dalam menetukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
  8. Ketepatan sasaran: dapat menetukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :

  1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.
  2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan lembaga.
  3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi Official Goal.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Komunikasi Interpersonal (skripsi dan tesis)

Menurut Rumanti (2002), di dalam berkomunikasi ini ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan yaitu:
a. Teknik komunikasi
Siapapun akan mengalami kesulitan apabila kurang adanya kecakapan
berkomunikasi. Sehingga hasilnya kurang efektif. Bila menyadari adanya
betapa pentingnya arti komunikasi bagi perkembangan dirinya, tugasnya,
maupun tempat ia bekerja, maka perlu mempelajari teknik berkomunikasi,
terbuka mau melatih diri dengan tekun, serta tidak takut resiko.
b. Etika pergaulan
Sikap kurang tepat karena bergaul dan terlalu egois, maka perlu
memperdalam hubungan kemanusaiaan, mau tahu dan mengerti orang lain.
c. Pengetahuan
Pengetahuan yang kurang akan mengakibatkan adanya jarak dalam
pergaulan karena tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Disini perlu adanya
kesadaran untuk meningkatkan dirinya dengan berbagai cara, banyak
membaca, mendengarkan dengan serius untuk mendapatkan pengalaman,
juga mengikuti penataran-penataran semacam itu.
d. Pemahaman terhadap sistem sosial
Bila kurang memahami sistem sosial, maka akan kurang menangkap
pembicaraan, kurang memperhatikan adanya kurang perbedaan kebiasaan,
tradisi, budaya setempat, bahasa dan sebagainya dalam kehidupan.
Lingkungan ikut mempengaruhi seluruh kehidupan, Sehingga penting dan
perlu mempelajari kebiasaan, budaya dan tradisi ditempat tersebut. Kalau
tidak, hal tersebut akan menghambat komunikasi.
e. Prasangka
Adanya rasa curiga, prasangka, tidak percaya yang mendasar, dapat terjadi
dilingkungan yang kurang terpelajari karena kurang luasnya pandangan.
Untuk mengatasinya perlu meningkatkan saling adanya pengertian yang
jelas, memberi kejelasan dengan sabar dan kurang memperhatikan ketepatan
informasi yang diberikan disini sedikit demi sedikit memberi kesadaran
pentingnya saling mempercayai, saling ada pengertian serta hormat
menghormati demi kepentingan semua pribadi.
Anderson (dalam Rumanti, 2002) menambahkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi komunikasi adalah sebagai berikut:
a. Sumber dan penerimaan pesan
Pada sumber dan penerimaan pesan ini meliputi pengetahuan, gagasan
pikiran dan pengalaman, sikap keyakinan dan tujuan, kebutuhan, keinginan
dan nilai-nilai, kepentingan, keanggotaan dan perasaan dalam kelompok,
kecakapan dalam berkomunikasi serta pencapai terhadap unsur-unsur lain.
b. Saluran
Saluran ini meliputi karakteristik saluran atau media yang digunakan dan
seberapa besar jumlah publiknya, yakni publik sasaran dan publik massa.
c. Pesan
Dalam pesan ini yang tercakup adalah gagasan dan isi pesan, susunan pesan,
bahasa dan gaya, juga cara penyampaian secara lisan, dan lain-lain.

Pengertian Komunikasi Interpersonal (skripsi dan tesis)

Menurut kamus besar bahasa indonesia, interpersonal adalah hubungan antar
pribadi. Komunikasi interpersonal disebut juga komunikasi antar pribadi, yang berarti
komunikasi yang berlangsung antara dua orang. Komunikasi ini dianggap sebagai
yang paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap jika dibandingkan dengan bentuk
komunikasi yang lain, alasannya karena komunikasi ini berlangsung secara tatap
muka, atau interaksi secara langsung sehingga jika akan merujuk pada konsep
feedback, maka feedback akan langsung terjadi (Timothius, 2012).
Menurut Effendy (dalam Timotihus, 2012), komunikasi interpersonal adalah
komunikasi yang berlangsung pada umumnya antara dua orang secara dialogis.
Sarwono (dalam Hutagalung, 2014) komunikasi interpersonal merupakan hal yang
membentuk hubungan antar pribadi, dimana ada pihak yang menyampaikan pesan
atau transmitter dan ada yang menerima pesan atau receiver. Sedangkan menurut
rogers komunikasi interpersonal adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi
dalam interaksi tatap muka antar beberapa pribadi dan senada dengan pendapat itu,
Pace mengatakan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi tatap muka
antara dua orang atau lebih (dalam Deddy, 2007).
Purwanto (dalam Sunyoto, 2013) menjelaskan bahwa komunikasi
interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih dalam dialog
yang terbuka, jujur dan hangat, keduanya menganggap sebagai teman bicara yang
setara, saling menghargai sebagai pribadi sehingga tidak akan terjadi yang satu
mendikte yang lain.
Jenis komunikasi ini dianggap paling efektif untuk mengubah sikap pendapat,
atau perilaku berhubung prosesnya yang dialogis, sifat dialogis itu ditunjukkan
melalui komunikasi lisan dalam percakapan yang menampilkan arus balik yang
langsung. Jadi komunikator mengetahui tanggapan komunikan pada saat itu juga,
komunikator mengetahui dengan pasti apakah pesan-pesan yang dia kirimkan itu
diterima atau ditolak, berdampak posotif atau negatif. Jika tidak diterima maka
komunikator akan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada komunikator untuk
bertanya.

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Stres Kerja (skripsi dan tesis)

Menurut Hurrel (dalam Munandar, 2008) sumber stress yang menyebabkan
seseorang tidak berfungsi optimal atau yang menyebabkan seseorang jatuh sakit,
tidak saja datang dari satu macam pembangkit tetapi dari beberapa pembangkit stress.
Sebagian dari waktu manusia adalah untuk bekerja, karena itu lingkungan pekerjaan
mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan seorang pekerja. Pembangkit
stress di pekerjaan merupakan pembangkit stress yang besar terhadap kurang
berfungsinya atau jatuh sakitnya seorang tenaga kerja yang bekerja.
Hurrel (dalam Munandar, 2008) Faktor-faktor di pekerjaan yang berdasarkan
penelitian dapat menimbulkan stress dikelompokkan dalam lima kategori,yaitu ;
a. Beban kerja dan intrinsik dalam pekerjaan
Beban kerja adalam pekerjaan katagorinya adalah tuntutan fisik dan tuntutan
tugas, tuntutan fisik: kondisi fisik misalnya faktor kebisingan, panas,
penerangan dan lain sebagainya, sedangkan faktor tugas mencakup; kerja
malam. beban kerja dan penghayatan dari resiko bahaya. Tuntutan fisik yaitu
kondisi fisik kerja mempunyai pengaruh terhadap faal dan psikologis
seorang tenaga kerja. Kondisi fisik dapat merupakan pembangkit stress,
tuntutan tugas menurut penelitian menunjukkan bahwa shift kerja /kerja
malam merupakan sumber stress bagi pekerja pabrik roti. Beban kerja
berlebih dan beban kerja terlalu sedikit merupakan pembangkit stress.
b. Peran dalam organisasi
Setiap tenaga kerja bekerja sesuai dengan perannya dalam organisasi artinya
setiap tenaga kerja mempunyai kelompok tugasnya yang harus dilakukan
sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan sesuai dengan yang diharapkan
oleh atasannya,namun demikian tenaga kerja tidak selalu berhasil untuk
memainkan perannya tanpa menimbulkan masalah. Kurang baiknya fungsi
peran merupakan pembangkit stress yang meliputi konflik peran dan ketidak
jelasan kerja.
c. Pengembangan karir
Pengembangan karir merupakan pembangkit stress yang potensial yang
mencakup ketidakpastian pekerjaan, promosi yang berlebih atau promosi
yang kurang.
d. Hubungan dalam pekerjaan
Hubungan dalam pekerjaan yang tidak baik terungkap dalam gejalagejalanya dalam kepercayaan yang rendah, minat yang rendah dalam
pemecahan masalah dalam organisasi, komunikasi antar pribadi yang tidak
sesuai antara pekerja, ketegangan psikologis dalam bentuk kepuasan kerja
yang menurun dan penurunan kondisi kesehatan.
e. Struktur dan Iklim organisasi
Faktor stress yang dikenali dalam katagori ini adalah terpusat pada sejauh
mana tenaga kerja dapat terlihat atau berperan serta pada support sosial.
Kurangnya peran serta atau partisipasi dalam pengambilan keputusan
Robbins (2001) mengidentifikasikan tiga perangkat faktor, meliputi
lingkungan (environmental), organisasional (organizational), dan individual yang
bertindak sebagai sumber potensial dari stres. Stres bergantung pada perbedaan
individual seperti pengalaman kerja dan kepribadian. Gejalanya dapat muncul
sebagai keluaran atau hasil fisiologis, psikologis, dan perilaku dan tergambar pada
model bagan dibawah ini (Robbin, 2001).

Gejala Stres Kerja (skripsi dan tesis)

Adapun gejala dari stres kerja menurut Robbins (2001), mengelompokkan
gejala stres kerja ke dalam tiga aspek, yaitu:
a. Gejala fisiologis
Yang termasuk dalam gejala-gejala fisiologis yaitu ini yaitu:
1. Sakit perut
2. Detak jantung meningkat dan sesak nafas
3. Tekanan darah meningkat
4. Sakit kepala
5. Serangan jantung
Gejala-gejala pada fisiologis memang tidak banyak ditampilkan, karena
menurut Robbin (2001) pada kenyataannya selain hal ini menjadi kontribusi terhadap
kesukaran untuk mengukur stres kerja secara objektif. Hal yang lebih menarik lagi
adalah gejala fisiologis hanya mempunyai sedikit keterkaitan untuk mempelajari
perilaku organisasi.
b. Gejala psikologis
Adapun gejala-gejala psikologis yang muncul adalah sebagai berikut:
1. Kecemasan
2. Ketegangan
3. Kebosanan
4. Ketidakpuasan dalam bekerja
5. Iri hati
6. Menunda-nunda

Aspek- Aspek Stres Kerja (skripsi dan tesis)

Stres kerja dikategorikan dalam beberapa aspek-aspek stres kerja oleh
Beehr dan Newman (dalam Rahardja, 2007) meliputi:
a. Aspek fisiologis bahwa stres kerja sering ditunjukkan pada simptoms
fisiologis. Penelitian dan fakta oleh ahli-ahli kesehatan dan kedokteran
menunjukkan bahwa stres kerja dapat mengubah metabolisme tubuh,
menaikkan detak jantung, mengubah cara bernafas, menyebabkan sakit
kepala, dan serangan jantung. Beberapa yang teridentifikasi sebagai
simptoms fisiologis adalah meningkatnya detak jantung, tekanan darah,dan
risiko potensial terkena gangguan kardiovaskuler, mudah lelah fisik, kepala
pusing, sakit kepala, ketegangan otot, gangguan pernapasan, termasuk akibat
dari sering marah, sulit tidur, gangguan tidur, sering berkeringat, telapak
tangan berkeringat.
b. Aspek psikologis, stres kerja dan gangguan gangguan psikologis adalah
hubungan yang erat dalam kondisi kerja. Simptoms yang terjadi pada
aspek psikologis akibat dari stres adalah kecemasan, ketegangan, mudah
marah, sensitif dan jengkel, kebingungan, gelisah, depresi, mengalami
ketertekanan perasaan, kebosanan, tidak puas terhadap pekerjaan,
menurunnya fungsi intelektual, kehilangan konsentrasi, hilangnya
kreativitas, tidak bergairah untuk bekerja, merasa tidak berdaya, merasa
gagal, mudah lupa, rasa percaya diri menurun.
c. Aspek tingkah laku (behavioral). Pada aspek ini stres kerja pada
karyawan ditunjukkan melalui tingkah laku mereka. Beberapa symptoms
perilaku pada aspek tingkah laku adalah penundaan, menghindari pekerjaan,
absensi, menurunnya performansi dan produktivitas, makan secara
berlebihan/hilangnya nafsu makan, tindakan berlebihan, menurunnya
hubungan dengan teman dan keluarga, tidak berminat berhubungan dengan
orang lain.
Cox (dalam Gibson, dkk, 1997) juga mengemukakan situasi yang menekan
pada pekerja dapat menimbulkan respons pada subjek, perilaku, kognitif, fisiologis
maupun organisasi, yaitu:
a. Respons pada subjek, meliputi kecemasan, agresif, acuh, kebosanan, depresi,
keletihan, frustrasi, kehilangan kesabaran, rendah diri, gugup, dan merasa
kesepian.
b. Respons pada perilaku, meliputi kecenderungan mendapat kecelakaan,
alkoholik, penyalahgunaan obat-obatan, emosi yang tiba-tiba meledak,
makan berlebihan, merokok berlebihan, perilaku yang mengikuti kata hati,
dan tertawa gugup.
c. Respons pada kognitif, meliputi ketidakmampuan mengambil keputusan
yang jelas, konsentrasi yang buruk, rentang perhatian yang pendek, sangat
peka tehadap kritik,dan rintangan mental.
d. Respons pada fisiologis, misalnya meningkatnya kadar gula,
meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah, kekeringan di mulut,

Pengertian Stres Kerja (skripsi dan tesis)

Gibson, dkk (1997) menyatakan stres adalah kata yang berasal dari Bahasa
Latin, yaitu‘stringere’, yang memiliki arti keluar dari kesukaan (draw tight). Definisi
ini menjelaskan sebuah kondisi susah atau penderitaan yang menunjukkan paksaan,
tekanan, ketegangan atau usaha yang kuat, diutamakan ditunjukkan pada individual,
organ individual atau kekuatan mental seseorang. Stres juga didefinisikan sebagai
interaksi antara stimulus dan respons. Stres sebagai stimulus adalah kekuatan atau
dorongan terhadap individu yang menimbulkan reaksi ketegangan atau menimbulkan
perubahan-perubahan fisik individu.
Stres sebagai respons yaitu respons individu baik respons yang bersifat
fisiologik, psikologik terhadap stresor yang berasal dari lingkungan (Gibson,dkk,
1997). Sehingga Gibson, dkk (1997) merumuskan definisi kerja mengenai stres dan
mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan adaptif ditengahi oleh perbedaan
individual dan/atau proses psikologis, yaitu suatu konsekuensi dari setiap kegiatan
(lingkungan), situasi, atau kejadian eksternal yang membebani tuntutan psikologis
atau fisik yang berlebihan pada seseorang.
Stres adalah suatu respon adaptif, melalui karakteristik individu dan atau proses
psikologis secara langsung terhadap tindakan, situasi dan kejadian eksternal yang
menimbulkan tuntutan khusus baik fisik maupun psikologis individu yang
bersangkutan. Pendapat lain mengatakan bahwa stress adalah tanggapan yang
menyeluruh dari tubuh terhadap tuntutan yang datang kepadanya (Nasution, 2000).
Dalam kaitan dalam pekerjaannya, Smet (1994) secara spesifik menjelaskan
bahwa stress kerja sebagai suatu kondisi yang disebabkan oleh transaksi antara
individu dengan lingkungan kerja sehingga menimbulkan persepsi jarak antara
tuntutan yang berasal dari situasi dengan sumber daya sistem biologis, psikologis dan
sosial. Beehr dan Newman dalam Dhania (2010) yang mendefinisikan stres kerja
sebagai tuntutan pekerjaan yang berlebihan melebihi kemampuan pekerja meliputi
interaksi antara kondisi pekerjaan dengan sikap individu yang mengubah kondisi
normal dan fungsi psikologis pekerja sehingga menyebabkan orang merasa sakit,
tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja yang
tertentu.
Stres kerja oleh Handoko (2008) didefinisikan sebagai interaksi antara
seseorang dan situasi lingkungan atau stresor yang mengancam atau menantang
sehingga menimbulkan reaksi pada fisiologis maupun psikologis pekerja. Kemudian
Rice (dalam Dhania, 2010) mempunyai definisi senada mengenai stres kerja
menambahkan bahwa stres kerja yang terjadi pada individu meliputi gangguan
psikologis, fisiologis, perilaku, dan gangguan pada organisasi.
Stres kerja adalah suatu respon adaptif, dihubungkan oleh karakteristik dan
atau proses psikologi individu yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap
tindakan eksternal, situasi atau peristiwa yang menempatkan tuntutan psikologis
dan atau fisik khusus pada seseorang (Sunyoto, 2013). Selanjutnya Robbins
(2001) menyatakan stres sebagai suatu keadaan ketegangan fisik atau mental
atau kondisi yang menyebabkan ketegangan.
Stres timbul sebagai dampak dari hubungan antara individu dengan
lingkungannya yang dinilai oleh individu sebagai sesuatu yang mengganggu atau
melebihi kapasitas dan membahayakan kelangsungan hidupnya (Folkman dalam
Handoko, 2008). Rice (dalam Dhania, 2010), penulis buku Stres and Health,
seseorang dapat dikategorikan mengalami stres kerja jika stres yang dialami
melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja, namun
penyebabnya tidak hanya di dalam perusahaan karena masalah rumah tangga yang
terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah dapat juga
menjadi stres kerja.
Gibson (1997) mendefinisikan stres kerja sebagai reaksi seseorang terhadap
tekanan yang berlebihan atau tuntutan di tempat kerja yang bersifat merugikan.
Wilford dalam Dhania (2010) mengatakan bahwa stres kerja terjadi bila terdapat
penyimpangan dari kondisi-kondisi optimum yang tidak dapat dengan mudah
diperbaiki sehingga mengakibatkan suatu ketidakseimbangan antara tuntutan kerja
dan kemampuan pekerjaannya.
Robbins (2001) membagi tiga kategori potensi penyebab stres (stresor) yaitu
lingkungan, organisasi dan individu. Ketidakpastian lingkungan mempengaruhi
dalam perancangan struktur organisasi. Ketidakpastian itu juga mempengaruhi
tingkat stres di kalangan para karyawan dalam suatu organisasi. Lebih lanjut Robbins
(2001) berpendapat bahwa struktur organisasi menentukan tingkat diferensiasi dalam
organisasi, tingkat aturan dan peraturan, dan dimana keputusan diambil. Aturan yang
berlebihan dan kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak
pada karyawan merupakan potensi sumber stres.
Lebih lanjut Thoits (dalam Rahardja, 2007) mengemukakan bahwa persaingan
(alienation) mempunyai hubungan positif dengan stres kerja. Kelebihan beban kerja
(work overload) baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif mempunyai hubungan
empiris dengan fisiologi, psikologi dan stres (Rahardja, 2007). Sunyoto (2013) juga
menambahkan bahwa tidak ada aspek tunggal dari stimulus lingkungan yang dapat
mengakibatkan stres, tetapi semua itu tergabung dalam suatu susunan total yang
mengancam keseimbangan individu.

Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan (skripsi dan tesis)

 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggan (Kotler dan Keller, 2006) mengemukakan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu :

  1. Sistem keluhan dan saran

Setiap perusahaan berorientasi pada pelanggan (customer oriented) perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka.

Media yang dapat digunakan seperti kotak saran atau kartu komentar, dan lain-lain. Metode ini dapat memberikan ide-ide dan masukan baru bagi perusahaan.

  1. Survei kepuasan pelanggan

Banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan survei, baik melalui pos, telepon, dan wawancara pribadi. Melalui survei perusahaan memperoleh tanggapan langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan memberikan perhatian kepada pelanggannya. Metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

  1. Directly reported satisfaction

Pengukuran dapat dilakukan secara langsung melalui pertanyaan kepada pelanggan dengan ungkapan sangat tidak puas, kurang puas, cukup puas, dan sangat puas.

  1. Derived dissatisfaction

Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka rasakan.

  1. Problem analysis

Responden diminta menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi yang berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan diminta untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan.

  1. Importance-performance analysis

Responden diminta untuk merangking elemen atau atribut penawaran berdasarkan derajat kepentingan setiap elemen dan seberapa baik tingkat kinerja perusahaan pada masing-masing elemen.

  1. Ghost shopping

Metode ini dilakukan dengan mengirimkan seseorang untuk berperan sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing berdasarkan pengalaman mereka. Selain itu juga mengamati cara penanganan berbagai keluhan pelanggan oleh perusahaan pesaing.

  1. Lost customer analysis

Metode ini dilakukan perusahaan dengan cara menghubungi pelanggan yang berhenti membeli atau bepindah pemasok. Melalui kegiatan tersebut perusahaan akan memperoleh informasi penyebab terjadinya hal itu. Informasi itu bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan.

Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (skripsi dan tesis)

Pelayanan public adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Penyelenggara pelayanan public adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan public (masyarakat).

Hakekat pelayanan public adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah “Excellent Service” yang berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Disebut terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi prima, manakala mampu memuaskan pihak yang dilayani. Jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan (Sutopo , 2003:10).

Sugiarto (2002) menyatakan bahwa pelayanan prima adalah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehingga tercapai kepuasan. Pelayanan prima dilakukan untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan agar konsumen loyal terhadap organisasi/perusahaan (Barata, 2006). Dengan demikian pelayanan prima di Aparatur Desa Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga pelanggan dapat memperoleh kepuasan dan memiliki kepercayaan pada Aparatur Desa Bimomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman.

Berdasarkan prinsip pelayan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Men.PAN Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pelayanan Publik yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid dan reliable “, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

  1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan
  2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis & administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai jenis pelayanannya;
  3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan & kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, kewenangan & tanggung jawabnya);
  4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang & tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan & penyelesaian pelayanan;
  6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian & keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan pada masyarakat;
  7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
  8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
  9. Kesopanan & keramahan petugas, yaitu sikap & perilaku petugas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat secara sopan & ramah serta saling menghargai & menghormati;
  10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
  11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
  12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarpras pelayanan yang bersih, rapi & teratur sehingga dapat memberi rasa nyaman pada penerima pelayanan;
  14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko‑resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan

Analisis Importance dan Performance Matrix (Analisis Cartesius) (skripsi dan tesis)

Konsep ini sebenarnya berasal dari konsep SERVQUAL. Intinya, sebagaimana disarankan oleh Parasuraman bahwa tingkat kepentingan pelanggan (customer expectation) merupakan ukuran apa yang seharusnya dikerjakan oleh perusahaan agar menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan pelanggan, dapat dirumuskan tingkat kepentingan yang dominan. Diharapkan dengan memakai konsep tingkat kepentingan dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya variable tersebut dimata pelanggan kemudian diakitkan dengan pentingnya variable tersebut dengan kenyataan yang dirasakan pelanggan importance = kepentingan; performance = kinerja 

Matrik ini terdiri dari 4 kuadran: Kuadran pertama terletak disebelah kiri atas, kuadran kedua disebelah kanan atas, kuadran ketiga disebelah kiri bawah, dan kuadran keempat di sebelah kanan bawah.

Strategi yang dapat dilakukan berkenaan dengan posisi masing-masing variable pada keempat kuadran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Kuadran 1 (attributes to improve)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini belum sesuai seperti apa yang ia harapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus ditingkatkan. Caranya adalah perusahaan melakukan perbaikan secara terus menerus sehingga performance variabel yang ada dalam kuadran ini akan meningkat.

 

  1. Kuadran 2 (maintain performance)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap oleh pelanggan sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua variabel ini menjadikan produk/jasa tersebut unggul di mata pelanggan.

  1. Kuadran 3 (low priority)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan pada kenyataannya kinerja kurang istimewa. Peningkatan yang masuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan sangat kecil.

  1. Kuadran 4 (main priority)

Ini adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar perusahaan dapat menghemat biaya.

Tingkat Kepentingan Pelanggan (skripsi dan tesis)

Tingkat kepentingan pelanggan didefinisikan sebagai keyakinan pelanggan, sebelum mencoba atau membeli suatu produk atau jasa, yang akan dijadikan standar acuan dalam menilai kinerja produk jasa.

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2002) terdapat dua tingkatan kepentingan konsumen yaiut : adequate service  dan desired service. Adequate service adalah tingkat kinerja minimal yang masih dapat diterima berdasarkan perkiraan jasa yang mungkin akan diterima dan tergantung pada alternatif yang tersedia. Sedangkan desired service adalah tingkat kinerja yang diharapkan pelanggan akan diterimanya, yang merupakan gabungan dari kepercayaan pelanggan mengenai apa yang dapat dan harus diterimanya.

Desired service dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

  1. Keinginan dilayani dengan baik dan benar

Pelanggan berharap dilayani dengan baik karena ia melihat pelanggan lain dengan baik serta dilayani dengan benar, dimana pelayanan yang benar tergantung pada falsafah individu yang bersangkutan.

  1. Kebutuhan perorangan

Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena kebutuhan pelayan tersebut bersifat mendasar dan terkait dengan kesejahteraan pelanggan.

  1. Janji secara langsung

Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan dijanjikan mendapatkan pelayanan seperti itu oleh pemberi jasa.

  1. Janji secara tidak langsung

Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan memperoleh petunjuk yang berkaitan dengan pelayanan tersebut sehingga ia menarik kesimpulan tentang pelayanan seperti apa yang seharusnya diberikan, petunjuk tersebut meliputi harga serta peralatan pendukung pelayanan.

  1. Konsumsi mulut ke mulut

Pelayanan yang diharapkan pelanggan karena pelanggan menerima informasi atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak lain pemberi jasa.

 

  1. Pengalaman masa lalu

Pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan karena ia telah memiliki pengalaman yang meliputi hak-hak yang telah diketahui.

Adequate service dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

  1. Keadaan darurat

Pelayanan minimal yang harus diterima oleh pelanggan karena pelanggan membutuhkan pelayan tersebut untuk sementara waktu.

  1. Ketersediaan alternatif

Pelayanan minimal yang diharapkan oleh pelanggan yang muncul dari persepsi pelanggan atas tingkat pelayanan perusahaan lain yang sejenis.

  1. Derajat keterlibatan pelanggan

Pelayanan yang minimal diterima pelanggan karena pelanggan terlibat di dalam penyediaan jasa tersebut.

  1. Faktor-faktor yang bergantung situasi

Pelayanan minimal yang masih dapat diterima oleh pelanggan karena adanya peristiwa yang dapat mempengaruhi kinerja jasa yang berada di luar kendali penyedia jasa.

  1. Pelayanan yang diperkirakan

Pelayanan minimal yang masih dapat diterima pelanggan karena pelanggan telah memperkirakan akan mendapat pelayanan seminimal itu

Pengertian Kualitas Pelayanan (skripsi dan tesis)

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelangan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka.

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. (Fandy Tjiptono, 2000 : 59).

Definisi kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Adapun konsep kualitas berdasarkan produk jasa atau service menurut Zeithmal dan Bitner dalam (Fandy Tjiptono, 2000 : 70) adalah :

  1. Realibility (keandalan), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.
  2. Responsiveness (Daya tanggap), berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespons permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jas secara cepat.
  3. Assurance (jaminan), yakni perilaku para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelangganya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu besikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan.
  4. Empaty (perhatian), berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman.
  5. Tangibels (bukti langsung), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan.

Pengertian Layanan (skripsi dan tesis)

Layanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dapat dikaitkan pada salah satu produk fisik (Kotler, 1997 : 85).

  1. Pengertian Kualitas

Seperti yang kita ketahui, para eksekutif masa kini emmandang tugas dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sebagai prioritas utama. Keberhasilan banyak perusahaan disebabkan oleh kualitas produk yang luar biasa. Kebanyakan pelanggan tidak lagi bersedia menerima atau mentoleransi kinerja kualitas yang biasa saja. Jika para perusahaan ingin bertahan dalam persaingan, apalagi memperoleh laba, mereka tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan manajemen kualitas total.

Kualitas membutuhkan komitmen yang menyeluruh. Kualitas hanya dapat diberikan oleh perusahaan-perusahan yang semua karyawannya mempunyai komitmen terhadap kualitas  dan mempunyai motivasi serta terlatih untuk memberikan kualitas.

Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. (Kotler, 1997 : 49).

Ini merupakan definisi kualitas yang berpusat pada pelangan. Kualitas barang dan jasa ditentukan oleh pelanggan, sehingga kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila perusahaan memberikan kualitas yang baik.

(skripsi dan tesis)

  1. Tinjauan Umum DPRD

DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang pemilihannya sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. anggota DPR terdiri dari anggota partai politik (parpol). Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang (Marwan dan Jimmy, 2019),

Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. “Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2)”. Berdasarkan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR memulai kerjanya di masa orde baru dan pada masa reformasi sampai sekarang. Dalam konsep trias politika, DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif.

Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD ditetapkan sebagai berikut:

  1. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
  2. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyakbanyak 100 orang;
  3. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyakbanyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibukota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang paripurna DPR

 

Peran Legislasi DPRD (skripsi dan tesis)

Legislasi merupakan perancangan atau pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam ketentuan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 secara umum berkaitan dengan optimalisasi peran Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi (Furkon,  2012).

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan pengujian beberapa pasal yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah terhadap UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua undang-undang tersebut mengatur secara rinci peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah sekaligus yang mereduksi Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga di bawah Dewan Perwakilan Rakyat dan di bawah Presiden dalam proses legislasi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012 dapat disimpulkan bahwa peran Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi terdiri atas tiga bagian, yakni pertama, peran Dewan Perwakilan Daerah dalam menyusun program legislasi nasional (Prolegnas), kedua, peran Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan rancangan undang-undang, ketiga, peran Dewan Perwakilan Daerah dalam membahas rancangan undang-undang (Marwan dan Jimmy, 2019)

Tiga peran tersebut dijabarkan lagi ke dalam bagian-bagian yang lebih spesifik. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) terdiri atas penyusunan program legislasi nasional dan penetapan program legislasi nasional. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan rancangan undang-undang terdiri atas penyusunan rancangan undang-undang, penyampaian rancangan undang-undang dari Dewan  Perwakilan Daerah, penyampaian rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan penyampaian rancangan undang-undang dari Presiden. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam membahas rancangan undang-undang terdiri atas pembahasan undang-undang, penarikan undang undang, pembahasan rancangan undang-undang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan penyebarluasan program legislasi nasional dan rancangan undang-undang  (Furkon,  2012)..

Menurut Rosseau dalam Abu Daud Busroh (2015) bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/2012, Dewan Perwakilan Daerah dilibatkan secara penuh dan berbeda dengan keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi 92/PUU/2012 dikeluarkan. Peran legislasi Dewan Perwakilan Daerah secara rinci dan komprehensif akan dijelaskan di bagian sub pokok pembahasan. Namun, secara umum proses legislasi yang melibatkan Dewan Perwakilan Daerah menyangkut beberapa pokok penting, sebagai berikut:

  1. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyusunan Program Legislasi Nasional;
  2. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang;
  3. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang;
  4. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyebarluasan Program Legislasi Nasional dan Rancangan Undang-Undang;
  5. Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; dan
  6. Pembahasan Rancangan Undang-Undang secara Tripartit (bukan fraksi tetapi secara kelembagaan)

Donnelly, et al. (dalam Munaf, 2016) mengelompokkan pengawasan menjadi 3 Tipe pengawasan yaitu :

 

 

  1. Pengawasan Pendahuluan (preliminary control).

Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan Pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan Pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber-sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan.

Dengan ini, manajemen menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang ditujukan pada hilangnya perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan di masa depan. Dipandang dari sudut prespektif demikian, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan pedoman-pedoman yang baik untuktindakan masa mendatang.

  1. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control/interim control)

Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka.

  1. Pengawasan Feed Back (feed back control/post control)

Pengawasan Feed Back yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi-operasi aktual. Sifat kas dari metode-metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.

Jenis Risiko (skripsi dan tesis)

Dalam suatu usaha perdagangan dapat muncul risiko yang akan dihadapi.
Risiko dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu risiko yang dapat dikendalikan dan
risiko yang tidak dapat dikendalikan. Risiko yang tidak dapat dikendalikan adalah
risiko alam yang tidak dapat dihindari dan sulit diprediksi. Contoh dari risiko ini
adalah beras basah karena kehujanan ataupun tempat penyimpanan yang lembab
dan munculnya kutu beras karena perubahan cuaca. Sedangkan risiko yang dapat
dikendalikan terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah: (UCEO, 2015)
1. Risiko input
Risiko input merupakan risiko yang terjadi pada saat proses produksi.
Contoh dari risiko ini adalah beras mengalami penyusutan karena proses
penggilingan yang terlalu lama, kadar air beras terlalu tinggi sehingga
kondisi beras terlalu basah.
2. Risiko permintaan pasar
Risiko ini dapat terjadi ketika permintaan pasar tidak sesuai dengan produksi
yang dihasilkan, seperti persediaan beras menumpuk karena tidak dapat
dijual, dan persediaan beras tidak dapat memenuhi permintaan yang terlalu
tinggi karena pasokan beras dari petani yang tidak mencukupi.
3. Risiko sumber daya manusia
Risiko sumber daya manusia merupakan risiko yang terjadi akibat
ketidaktelitian sumber daya manusia dalam mengerjakan jobdesk.
Contoh dari risiko ini diantaranya ketidakmampuan karyawan dalam
mengerjakan pekerjaannya, karyawan meninggalkan pekerjaan pada saat
jam kerja, dan tidak bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan.
4. Risiko sosial
Risiko sumber daya merupakan risiko yang terjadi pada sumber daya
manusia itu sendiri dan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
Contoh dari risiko ini adalah karyawan yang tidak produktif karena kurang
pengawasan, karyawan baru yang kurang memiliki keterampilan, dan tindak
kecurangan oleh karyawan dengan cara mencuri, tidak menyetorkan uang
penjualan ataupun memanipulasi nilai timbangan.
5. Risiko teknologi dan bangunan
Risiko ini muncul karena pemakaian alat mesin yang digunakan tidak sesuai,
misalnya mesin rusak karena kurangnya perawatan atau umur ekonomis
yang sudah habis.
6. Risiko kerjasama
Risiko yang terjadi dengan mitra bisnis, seperti penipuan ataupun hal lain
yang dapat merugikan perusahaan. Contoh dari risiko ini dapat terjadi ketika
pedagang beras menerima barang dari penebas namun kekurang telitian
dalam pengecekan kondisi beras tersebut secara keseluruhan, sehingga
pedagang dapat mengalami kerugian karena kualitas beras tidak sesuai
dengan standar kadar air yaitu 12-13%.

Pola Hubungan (skripsi dan tesis)

Pola hubungan antara pedagang dengan petani maupun pedagang dengan
penebas merupakan hubungan patron client yang terjadi karena didasarkan pada
hubungan saling ketergantungan. Penelitian Romadhan (2009) yang berjudul
“Pola Hubungan Tengkulak dengan Petani” menunjukkan bahwa hubungan petani
dengan pedagang berawal dari hubungan dagang antara penjual dengan pembeli.
Kemudian hubungan tersebut berlanjut menjadi hubungan yang lebih intens dan
mengarah kepada hubungan yang saling terkait satu sama lain dan sulit dipisahkan
karena didasari oleh hubungan yang saling membutuhkan dan saling
menguntungkan. Hubungan itu tercermin/terlihat dari tindakan yang mereka
lakukan baik petani maupun pedagang dalam melakukan hubungan tersebut
(Romadhan, 2009). Hubungan demikian sama halnya terjadi antara penebas
dengan pedagang. Menurut Scott (1985), ciri-ciri dari hubungan patron-client
antara penebas dengan pedagang adalah sebagai berikut:
1. Karena adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang
antara penebas dengan pedagang.
Ketidakseimbangan ini dimulai dalam hal pemasaran yaitu penebas tidak
memiliki akses untuk menjual hasil panen secara langsung ke pabrik karena
adanya standar minimal dalam menjual ke pabrik, sedangkan pedagang
memiliki akses untuk menjual hasil panen ke pabrik, dengan adanya
hubungan ini jelaslah bahwa semua kendala itu akan teratasi dan semakin
lama hubungan kerjasama ini menimbulkan rasa kekeluargaan antara
penebas dengan pedagang karena mereka pandai dalam bermasyarakat dan
pedagang juga merupakan masyarakat yang ada di lingkungan petani.
2. Adanya hubungan resiprositas.
Hubungan resiprositas adalah hubungan yang saling menguntungkan, saling
memberi dan menerima walaupun dalam kadar yang tidak seimbang.
Resiprositas merupakan pola distribusi yang dominan dalam masyarakat
petani dan adanya keperluan untuk berkerjasama yang dekat dikalangan
anggota tersebut. Berarti dapatlah di katakan bahwa hubungan patron-client
merupakan hubungan perlindungan antara kedua belah pihak yang saling
membutuhkan seperti patron memberikan hutang kepada client, dibalas oleh
client dengan menjual hasil panennya hanya kepada patron tersebut.
3. Hubungan loyalitas.
Loyalitas adalah kesetiaan atau kepatuhan. Hubungan loyalitas dimaksud
disini adalah suatu tindakan dari penebas selaku client kepada pedagang
selaku patron untuk membalas jasa atas apa yang telah mereka terima
selama ini. Mereka tetap menjual hasil panennya kepada pedagang
walaupun harganya lebih rendah dari harga pasar.
4. Hubungan personal.
Hubungan personal merupakan hubungan yang bersifat langsung dan
intensif antara patron dengan client yang menyebabkan hubungan yang
terjadi tidak lagi bersifat semata-semata bermotifkan keuntungan melainkan
juga mengandung unsur perasaan yang biasa terdapat dalam hubungan yang
bersifat pribadi. Hubungan yang mengandung unsur perasaan seperti ini
telah menimbulkan rasa saling percaya dan keakraban antara penebas dan
pedagang.
Terdapat beberapa faktor penyebab terbentuknya hubungan patron-client
antara pedagang dengan penebas diantaranya; faktor kondisi perekonomian,
dimana penebas menempati posisi tawar menawar (bargaining power) sangat
lemah dalam transaksi dengan pihak pedagang. Faktor sosial yaitu rasa
kekeluargaan sangat mempengaruhi seorang penebas untuk menjual hasil
produksinya kepada pedagang yang telah dipercaya walaupun tidak ada hubungan
darah dengan penebas tersebut. Faktor persaingan dan pertimbangan harga, faktor
jaminan pembayaran, pedagang tidak mengharuskan ataupun memaksa penebas
untuk meminta persyaratan khusus seperti mutu, tingkat kekeringan, kebersihan,
dan sebagainya.
Faktor penarik hubungan antara penebas dengan pedagang adalah faktor
yang mempengaruhi penebas tetap bertahan untuk menjual ke pedagang. Faktor
penarik hubungan antara penebas dengan pedagang antara lain adalah sebagai
berikut: (Syafriatin, dkk., 2012)
1. Faktor Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Setiap bulan Ramadhan, THR sangat ditunggu oleh penebas karena sifat
manusia adalah senang diberi. Adanya THR ini menyebabkan hubungan
pedagang dengan penebas menjadi sangat erat dan pedagang dipandang
sebagai orang yang baik hati sehingga penebas tetap menjual panenannya
kepada pedagang.
2. Faktor Pemberian Hutang
Adanya hubungan patron-client penebas yang menjual ke pedagang
menyebabkan penebas bisa meminjam uang ke pedagang apabila sewaktuwaktu memerlukan uang untuk modal. Pemberian hutang ini menyebabkan
penebas menjadi terikat dan merasa nyaman untuk selalu menjual hasil
panennya ke pedagang. Didalam pemberian hutang pedagang tidak
menentukan berapa maksimal uang yang akan di pinjam penebas serta tidak
menentukan berapa lamanya pengembalian hutang, pemberian hutang
berdasarkan berapa uang yang dibutuhkan penebas dan pengembalian sesuai
hasil dagangan penebas.
3. Faktor Modal
Modal merupakan hal yang sangat penting dalam berusaha baik bagi
penebas maupun pedagang. Modal merupakan tolak ukur kedudukan
seseorang di masyarakat serta merupakan salah satu faktor penentu
ketergantungan seseorang kepada orang lain. Pedagang memiliki kelebihan
ekonomi (modal) dibandingkan penebas. Dengan modal yang berlebih
pedagang bisa memberikan pinjaman berupa hutang ke penebas tanpa
bunga. Kelebihan modal dari pedagang merupakan faktor penarik bagi
penebas untuk tetap menjalin hubungan dengan pedagang sebagai patron
yang akan melindungi penebas sebagai clientnya.
4. Faktor Harga
Harga sangat mempengaruhi jumlah pendapatan penebas. Harga, baik
ditingkat penebas maupun pabrik sangat berfluktuatif.

Proses Manajemen Risiko (skripsi dan tesis)

1. Perencanaan
Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi,
dan tujuan, yang berkaitan dengan manajemen risiko kemudian bisa
diteruskan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan
dengan manajemen risiko. Keseluruhan hal tersebut dapat memudahkan
pengarahan dan menegaskan dukungan manajemen terhadap program
manajemen risiko. Setelah misi dan kebijakan serta prosedur yang umum
ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun kebijakan serta prosedur
yang lebih spesifik.
2. Pelaksanaan
Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan
dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko,
kemudian diteruskan dengan manajemen (pengelolaan) risiko yang
merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko.
Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses Identifikasi
Risiko, Evaluasi dan Pengukuran Risiko, dan Pengelolaan Risiko (Hanafi,
2006: 10)
3. Pengendalian
Tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah pengendalian yang
meliputi evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan manajemen risiko, output
pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik
(feedback). Program manajemen risiko dengan demikian mencakup tugastugas: mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau
menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau
menanggulangi risiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil
ataupun mengendalikan risiko, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan
risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat.
Fokus manajemen risiko adalah mengenal pasti risiko dan mengambil
tindakan yang tepat terhadap risiko. Tujuannya adalah secara terus menerus
menciptakan/menambah nilai maksimum kepada semua kegiatan organisasi.
Kegiatan apapun yang dilakukan harus dapat menciptakan nilai tambah (Siahaan,
2007: 22).

Sistem Manajemen Risiko (skripsi dan tesis)

Dalam suatu organisasi, manajemen diperlukan dalam segala bidang,
bentuk, serta kegiatan, dimana orang-orang saling bekerja sama untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen berasal dari kata “to manage” yang
artinya mengatur. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan
semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi
yang telah ditetapkan sebelumnya (Kotler, 2005: 14). Manajemen adalah
pengarahan suatu usaha melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian,
dan pengendalian sumber-sumber tenaga manusia dan bahan, dijuruskan untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan (Soebagio, 1999: 15). Berdasarkan definisi
manajemen tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu
perangkat dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan
pengendalian usaha baik dari pemimpin sampai anggota organisasi serta
penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi dalam mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.
Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang
umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksudkan. Pengertian
risiko secara ilmiah sendiri sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain:
“Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang
diharapkan” (Herman Darmawi, 1990: 20); Risiko adalah kemungkinan hasil yang
diperoleh menyimpang dari yang diharapkan (Hanafi, 2006: 1). Dari pengertian
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian yang
dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan.
Risiko dapat menyebabkan masalah tetapi dapat juga mendatangkan peluang
yang menguntungkan bagi perusahaan maupun orang per orang dalam kehidupan
sehari-hari. Risiko tertentu sering kali dianalisis dan dikelola secara sadar, tetapi
ada kalanya risiko diabaikan sama sekali karena yang bersangkutan tidak
menyadari akibat yang akan terjadi. Risiko berkaitan dengan kemungkinan
kerugian, kemungkinan yang dimaksud adalah kerugian yang menimbulkan
masalah. Kerugian dapat diketahui kemungkinan terjadinya sehingga dapat
direncanakan di awal untuk mengatasinya. Risiko menjadi masalah penting jika
kerugian yang ditimbulkannya tidak diketahui secara pasti (Siahaan, 2007: 2),
artinya pengusaha berupaya untuk meminimalkan ketidakpastian agar kerugian
yang ditimbulkan dapat dihilangkan. Penanggulangan risiko tersebut dapat
dilakukan dengan berbagai cara, pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko
inilah yang disebut dengan manajemen risiko.
Manajemen risiko adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh
organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan.
Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak
lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung
sebagian atau konsekuensi risiko tertentu (Hanafi, 2006: 18). Implementasi
manajemen risiko diperlukan dalam semua aspek kehidupan manusia, atau
setidaknya meminimalkan risiko yang dapat terjadi.
Berikut ini beberapa definisi manajemen risiko organisasi: “Manajemen risiko
adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi,
untuk mengelola, memonitor dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap
risiko” (Hanafi, 2006: 26); “Manajemen risiko adalah suatu proses dengan metodemetode tertentu supaya suatu organisasi mempertimbangkan risiko yang dihadapi
setiap kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi” (Siahaan, 2007: 22).
Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan manajemen risiko
organisasi adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan
risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi dalam mencapai tujuan
organisasi. Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir,
menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi)
program penanggulangan risiko.

Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Penggajian (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2013:385) sistem penggajian terdiri dari prosedurprosedur sebagai berikut:
1. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir
Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan untuk
menentukan gaji karyawan.
2. Prosedur Pembuatan daftar Gaji
Prosedur ini dilaksanakan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Data yang
dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat
keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat,
dan lain-lain.
3. Prosedur Distribusi Biaya Gaji
Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada
departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja.
4. Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar
Bukti kas keluar merupakan perintah pengeluaran sejumlah uang pada
tanggal tertentu dan untuk keperluan seperti yang tercantum dalam
dokumen tersebut.
5. Prosedur Pembayaran Gaji
Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi
keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas
kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji.
Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan
memasukkan uang ke amplop gaji karyawan.

Pengertian Peran (skripsi dan tesis)

Definisi tentang peran bisa diperoleh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1051) yang mengartikannya sebagai perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kata peran mempunyai makna sama dengan beberapa kata lain seperti fungsi dan wewenang. Fungsi diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan yang dilakukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:400). Fungsi dalam bahasa Belanda functie. Functie diartikan sebagai jabatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1560) mengartikan wewenang sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak.

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatankesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya (Soerjono, 2013).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Fungsi yang Terkait (skripsi dan tesis)

Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut
Mulyadi (2013:382) adalah:
1. Fungsi Kepegawaian
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru,
menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru,
dan sebagainya.
2. Fungsi Pencatat Waktu
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu
hadir bagi semua karyawan perusahaan.
3. Fungsi Pembuat Daftar Gaji
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gajiyang berisi
penghasilan bruto yang menjadi hak karyawan dan dikurangi berbagai
potongan yang menjadi kewajiban karyawan selama jangka waktu
pembayaran gaji.
4. Fungsi Akuntansi
Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung
jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya
dengan pembayaran gaji karyawan.
5. Fungsi Keuangan
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran
gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank.

Catatan Sistem Akuntansi Penggajian (skripsi dan tesis)

Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penggajian menurut
Mulyadi (2013:392) adalah:
1. Jurnal Umum
Dalam pencatatan gaji, jurnal umum digunakan untuk mencatat
distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam
perusahaan.
2. Kartu harga Pokok Produk
Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung
yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu.
3. Kartu Biaya
Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak
langsung dan biaya tenaga kerja nonproduksi setiap departemen dalam
perusahaan.
4. Kartu Penghasilan Kayawan
Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai
potongannya yang diterima oleh setiap karyawan.

Dokumen Sistem Akuntansi Penggajian (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2013:374) dokumen yang digunakan dalam sistem
akuntansi penggajian adalah sebagai berikut:
1. Dokumen Pendukung Perubahan Gaji dan Upah
Dokumen-dokumen ini umunya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian
berupa surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.
Misalnya surat keputusan pengankatan karyawan baru, dan lain
sebagainya.
2. Kartu Jam Hadir
Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat
jam hadir setiap karyawan perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini
dapat berupa daftar hadir biasa, adapat pula berbentuk kartu hadir
yang diisi dengan mesin pencatat waktu.
3. Kartu Jam Kerja
Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh
tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu.
4. Daftar Gaji dan Upah
Dokumen ini berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan, dikurangi
potongan-potongan berupa Pph Pasal 21, utang karyawan, iuran untuk
organisasi karyawan, dan sebagainya.
5. Rekap Daftar Gaji dan Upah
Dokumen ini berupa ringkasan gaji per deaprtemen, yang dibuat
berdasarkan daftar gaji.
6. Surat Pernyataan Gaji dan Upah
Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaan
dengan pembuatan daftar gaji atau dalam kegiatan yang terpisah dari
pembuatan daftar gaji
7. Amplop Gaji dan Upah
Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam
amplop gaji. Namun pada masa sekarang ini, amplop gaji hanya berisi
daftar gaji sedangkan uang ditransfer melalui rekening bank.
8. Bukti Kas Keluar
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh
fungsi akuntansi kepada fungsi karyawan, berdasarkan informasi
dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji.

Pengertian Sistem Penggajian (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2014:317) “Sistem penggajian dan pengupahan
digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang
dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer”. Menurut
Prianthara (2013:223) “Sistem penggajian dan pengupahan dalam perusahaan jasa
konstruksi melibatkan fungsi karyawan”.
Sedangkan menurut Mardi (2011:107) Sistem penggajian dan pengupahan
merupakan salah satu aplikasi pada sistem informasi akuntansi yang terus
mengalami proses dalam bentuk batch (bertahap), disebut proses bertahap
karena daftar gaji dibayarkan dan dibuat secara periodeik, demikian pula
pembayaran gaji sebagian besar pegawai dibayar pada waktu bersamaan.

Pengertian Gaji dan Upah (skripsi dan tesis)

Pengertian gaji menurut beberapa ahli diantaranya menurut Soemarso
(2009:307) “Gaji adalah imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tgas-tugas
administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan”.
Sedangkan menurut Mulyadi (2013:373) “Gaji pada umumnya merupakan
pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan yang
mempunyai jenjang jabatan manajer., dan dibayarkan per bulan”. Adapun
menurut Mardi (2011:107) “Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran dari sebuah
instansi atau perusahaan kepada pegawai”.
Pengertian upah menurut beberapa ahli diantaranya menurut Mulyadi
(2013:373) “mengemukakan bahwa pada upah umumnya merupakan pembayaran
atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana”. Adapun menurut
Soemarso (2009:307) “upah adalah imbalan kepada buruh yang melakukan
pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya
jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan atau borongan”. Sedangkan menurut
Diana dan Lilis Setiawati (2011:174) “mendefinisikan bahwa upah diberikan atas
dasar kinerja harian, biasanya praktik ini ditemukan pada perusahaan. Upah
adakalanya juga didasarkan pada unit produk yang dihasilkan”.

Komponen-Komponen Pengendalian Intern (skripsi dan tesis)

Istilah “Internal Control” yang digunakan dalam ISA 315 lebih luas dari
sekedar kegiatan-kegiatan pengendalian (control activities) seperti pemisahan
tugas (segregation of duties), proses otorisasi saldo. Menurut Tuanakotta
(2014:128) pengendalian internal dalam ISA 315 terdiri atas 5 komponen. Kelima
komponen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Lingkungan pengendalian
Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi pengendalian internal yang
efekti2. Hal tersebut memberikan disiplin dan struktur bagi entitas. Hal tersebut
menjadi petunjuk arah (its set the tone) bagi entitas. Membuat karyawan sadar
akan pengendalian (control conciusness) dalam organisasi itu. Lingkungan
pengendalian berurusan dengan fungsi pengelolaan dan pengawasan di tingkat
tertinggi dalam entitas itu, ia juga mengatur sikap, perilaku, kesadaran
pengendalian serta tindakan manajemen dalam Those Charged With
Governance (TCWG) mengenai pengendalian internal entitas itu. Evaluasi
auditor atas rancangan lingkungan pengendalian akan meliputi unsur-unsur
sebagai berikut:
a. Komunikasi dan pelaksanaan nilai integritas dan nilai lainnya. Nilai-nilai
ini sngat penting dan merupakan unsur dasar yang mempengaruhi
efektifnya rancangan, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian lainnya.
b. Komitmen terhadap kompetensi hal ini berkenan dengan pandangan dan
pertimbangan manajemen mengenai tingkat kompetensi dari setiap tugas
dan persyaratan pengetahuan keterampilan dan pengalaman untuk tugas
yang bersangkutan.
c. Keikutsertaan Those Charged with Governance (TCWD)
Aktribut TCWG terdiri dari:
 Independen dari manajemen
 Pengalaman dan penghargaan orang sekitarnya
 Seberapa banyak mereka ikut terlibat dalam pengawasan, informasi apa
yang mereka terima dan penelitian (secutity) atas kegiatan yang penting.
 Tepatnya sikap dan tindakan mereka ketika berurusan dengan
manajemen, auditor internal dan eksternal, terutama jika menghadapi
masalah berat.
d. Gaya kepemimpinan pada umumnya pendekatan menajeman dalam
mengambil dan mengelola risiko bisnis, sikap dan tindakan dalam
pelaporan keuangan (misalnya dalam “mengatur jumlah omset dan laba”)
dan proses informasi dan akutansi pada umumnya dan sikapnya dalam
masalah HRD.
e. Struktur Organisasi ini adalah kerangka dimana tujuan entitas
direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan review.
f. Pembagian tugas dan tanggung jawab ini menunjukan bagaimana tugas
dan tanggung jawab ditetapkan, hubungan antar pegawai dan atasan dan
hierarki wewenang dalam entitas itu.
g. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia ini berkenan dengan fungsi
HRD, yakni recruitment, orientation, training, evaluating, counselling,
promoting, compensating dan remidical actions.
2. Penilaian Risiko (Risk Asssesment)
Istilah risk asssesment atau penilaian risiko dapat dilihat dari sisi entitas dan
auditor. Entitas menilai risiko dari sudut pemandangan ancaman terhadap
pencapaian tujuan entitas, diantaranya ialah menghasilkan laporan keuangan
yang bebas dari salah saji yang material, untuk itulah entitas wajib merancang,
mengimplementasikan dan memelihara pengendalian internal. Di pihak lain,
auditor menilai risiko pada entitas yang bersangkutan tepat atau sesuai dengan
situasi yang dihadapi entitas itu, maka proses penjilaian risiko ini mendukung
upaya auditor ini untuk menilai seberapa besarnya risiko salah saji yang
material dalam laporan keuangan yang diauditnya. Proses penilaian risiko pada
entitas yangh bersangkutan umumnya berurusan dengan hal berikut:
a. Perubahan dalam lingkungan operasi entitas.
b. Karyawan senior yang baru bergabung dengan entitas.
c. Sistem (misalnya sistem informasi) yang baru atau yang mengalami
perubahan besar-besaran.
d. Teknologi baru.
e. Model bisnis, produk atau kegiatan baru
f. Terbitnya pernyataan akutansi (accounting pronouncements) yang baru.
3. Sistem Informasi dan komunikasi
Suatu sistem informasi meliputi infrastuktur(komponen fisik dan perangkat
keras), perangkat lunak, manusia, prosedur dan data. Banyak sistem informasi
memanfaatkan IT (Information Technology). Sistem informasi
mengidentifikasi, merekam dan menyebarkan informasi untuk mendukung
tercapainya tujuan pelaporan keuangan dan tujuan pelaporan keuangan,
meliputi proses bisnis dan sistem akutansi dari entitas yang bersangkutan.
Komunikasi adalah unsur kunci dalam suksesnya sistem informasi.
Komunikasi yang efektif secara internal membantu karyawan memahami
tujuan pengendalian internal, proses bisnis dan peran serta tanggung jawab
masing-masing pegawai. Ia juga membantu mereka memahami hubungan
antara kegiatan mereka dengan kegiatan orang lain dan cara-cara melaporkan
penyimpangan kepada atasan yang tepat dalam entitas. Cara berkomunikasi
bisa informasl (lisan) atau formal (didokumentasikan dalam kebijakan dan
buku pedoman pelaporan keuangan).
4. Kegiatan pengendalian (Control Activities)
Kegiatan-kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang
memastikan bahwa petunjuk dan arahan manajemen (managemen’s directives)
dilaksanakan, Contoh, pengendalian yang memastikan bahwa barabng
dagangan tidak dikirim ke pembeli yang mempunyai catatan atau reputasi
kredit yang buruk atau pembelian hanya boleh dilakukan jika ada otorisasi.
Kegiatan pengendalian dirancang untuk menanggulangi risiko yang biasa
terjadi dalam kegiatan sehari-hari seperti pengolahan transaksi (penjualan,
pembelian, pembayaran, dan transaksi lainnya) dan pengamanan aset (safe
guarding of assets). Kegiatan pengendalian di tingkat proses bisnis adalah
sebagai berikut:
a. Pemisahan tugas
b. Otorisasi
c. Aplikasi IT
d. Review angka-angka realisasi
e. Pengendalian fisik
5. Pemantauan
Komponen pemantauan menilai efektifnya kinerja pengendalian internal
dengan berjalannya waktu. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa
pengendalian internal berjalan sebagaimana harusnya dan jika tidak, maka
tindakan perbaikan (corrective actions) diambil. Manajemen dapat memantau
melalui kegiatan yang sedang berjalan, dengan evaluasi terpisah atau
kombinasi dari keduanya, pemantauan kegiatan yang sedang berjalan, dalam
entitas kecil bersifat informal dan biasanya merupakan bagian dari kegiatan
normal yang berulang-ulang terjadi.

Tujuan Pengendalian Intern (skripsi dan tesis)

Perusahaan perlu memiliki suatu sistem pengendalian intern untuk
menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan oleh pemilik perusahaan.
Untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan maka dalam pelaksaan kegiatan
yang telah direncanakan harus diawasi sumber dan sumber ekonomi yang dimiliki
harus dikerahkan dan digunakan sebagai mungkin. Tanggung jawab auditor atas
pengandalian intern adalah harus memahami hubungan antara pengevaluasian
pengendalian intern dengan tujuan audit.
Menurut Tuanakotta (2014:127) tujuan pengendalian intern secara garis
besarnya dapat dibagi dalam empat kelompok, sebagai berikut:
1. Stategis, sasaran-sasaran utama (high-level-goods) yang mendukung misi
entitas.
2. Pelaporan keuangan (pengendalian intern atas laporan keuangan)
3. Operasi (Pengendalian operasional atau operasional controls)
4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundangan-undangan
Menurut Hery (2016:132) “manajemen memiliki tiga tujuan utama dalam
merancang sistem pengendalian yang efektif, yaitu keandalan pelaporan
keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi serta ketaatan pada hukum dan
peraturan”.

Pengertian Pengendalian Intern (skripsi dan tesis)

Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu
perusahaan karena hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan operasional
perusahaan, sehingga memerlukan pengendalian intern yang baik dalam
menjalankan tugasnya. Adapun pengertian pengendalian intern menurut
Tuanakotta (2014:127) yaitu :Pengendalian intern merupakan jawaban manajemen
untuk menangkal risiko yang diketahui tau dengan perkataan lain yang mencapai
suatu tujuan pengendalian (control objective)”.
Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:221) pengendalian intern adalah
Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan
personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan
keyakinan memandai guna mencapai tujuan-tujuan berikut ini: (a)
Keandalan laporan keuangan, (b) Menjaga kekayaan dan catatan
organisasi, (c) Keputusan terhadap hukum dan peraturan, (d) Efektivitas
dan efisiensi operasi.
Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2014:226) yaitu
“Pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang menjalankan untuk
menyediakan jaminan memadai bahwa jaminan pengendalian dipenuhi”.

Risiko Audit (skripsi dan tesis)

Auditor yang efektif menyadari risiko-risiko audit sulit diukur dan
memerlukan penanganan yang hati-hati dan seksama. Adapun penjelasan risiko
audit menurut Arens dan Loebbecke (2015:15) adalah :
1. Risiko Bawaan
Penetapan audior akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen
audit yang melewati batas toleransi, sebelum memperhitungkan faktor
efektivitas pengendalian intern.
2. Risiko Pengendalian
Ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan (salah
saji) dalam segmen audit yang melewati batas toleransi, yang tak
terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien.
3. Risiko deteksi
Risiko sebagai akibat auditor tidak mendeteksi salah saji melebihi
jumlah yang dapat ditoleransi, jika salah saji tersebut itu ada. Auditor
dapat mengurangi penemuan yang dicapai hanya dengan
mengumpulkan bahan bukti.

Aspek Dalam Leader Member Exchange (skripsi dan tesis)

Leader Member Exchange sendiri pada dasarnya memiliki beberapa dimensi di dalamnya. Liden dan Maslyn (1998) membagi Leader Member Exchange menjadi empat dimensi, antara lain :

  1. Affect ( Afeksi )

Affect mengacu pada keakraban antara satu individu dengan individu lainnya. Keakraban ini sendiri tidak memandang status sosial. Interaksi dapat terbentuk oleh hubungan karyawan dengan pimpinan, pimpinan dengan pimpinan maupun karyawan dengan karyawan. Liden dan Maslyn (1998, p. 46) menambahkan bahwa aspek afeksi dapat menjadi unsur paling dominan maupun tidaknya dapat bergantung kepada jenis hubungan yang ada di tempat kerja. Waktu yang diperlukan oleh pemimpin dengan bawahan untuk menjalin hubungan cenderung berbeda dari satu dengan yang lainnya, ada yang bisa menjalin hubungan baik dalam waktu yang singkat, namun ada juga yang tidak. Hubungan saling menyukai antara pimpinan dan karyawan sendiri sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan LMX.

  1. Contribution (Kontribusi)

Kontribusi mengacu pada persepsi bahwa tindakan orang lain juga berhubungan tiap individu di perusahaan. Liden dan Maslyn (1998) menyatakan bahwa dimensi kontribusi adalah persepsi tentang kegiatan yang berorientasi pada tugas di tingkat tertentu antara pemimpin dan karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Level  kontribusi dari seseorang dapat dilihat dari seberapa banyak pekerjaan dan informasi yang didapat. Adanya kualitas kontribusi yang tinggi menyebabkan karyawan rela berkorban demi pemimpin, rekan kerja dan perusahaan. Semakin tingginya level kontribusi karyawan maka kualitas hubungan LMX juga semakin baik.

  1. Loyalty (Loyalitas)

Loyalty adalah kesetiaan dan dukungan yang diberikan pada individu lain, baik itu karyawan maupun pemimpin. Liden dan Maslyn (2018) menyatakan bahwa loyalitas adalah bagaimana pemimpin maupun karyawan saling mendukung aksi dan karakter satu sama lainnya dalam segala situasi. Pemimpin akan lebih menyukai untuk memberikan tugas kepada karyawan loyal sebagaimana dikutip dari pernyataan Liden, Graen, Scandura (1986) dalam Liden dan Maslyn (1998, p.46). Loyalitas karyawan maupun pemimpin di sebuah perusahaan sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan LMX yang nantinya berdampak terhadap kinerja perusahaan.

  1. Professional Respect (Respek / Hormat)

Professional respect mengacu pada rasa hormat atau kagum pada pekerjaan yang dilakukan orang lain. Rasa kagum dapat didasarkan berbagai hal seperti keinginan untuk bisa menjadi orang tersebut atau karena pencapaian yang dicapai oleh orang yang dikagumi. Rasa kagum seseorang karyawan dapat disebabkan karena reputasi yang dimiliki oleh pemimpinnya.

Liden dan Maslyn (2018) menyatakan bahwa reputasi dapat terbentuk melalui data sejarah mengenai seorang pribadi seperti pengalaman pribadi, komentar yang didapat melalui perseorangan maupun dari luar organisasi dan penghargaan yang diberikan terhadapnya. Karyawan yang menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap performa maupun interaksi dari pemimpin diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai baik tersebut dalam kesehariannya bekerja. Seorang karyawan yang mampu menerapkan sesuai dengan yang dilakukan oleh pemimpin dapat mewujudkan transisi yang baik di dalam organisasi

Menurut Graen dan Uhl-Bien (1995) terdapat tiga indikator leader member exchange, yaitu :

  • Respect, Hubungan antar atasan dan bawahan tidak dapat terbentuk tanpa adanya saling menghormati (respect) terhadap kemampuan orang lain.
  • Trust, tanpa adanya rasa percaya yang timbal balik, hubungan antara atasan dengan bawahan akan sulit terbentuk.
  • Obligation, pengaruh kewajiban akan berkembang menjadi suatu hubungan kerja antara atasan dengan bawahan.

Dalam penelitian ini akan menggunakan aspek leader member exchange yang diuraikan oleh Liden dan Maslyn (1998) yaitu meliputi Afeksi, Kontribusi, Loyalitas, Respek / Hormat

Tujuan Audit (skripsi dan tesis)

Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:12) audit operasional memiliki
tujuan sebagai berikut:
1. Untuk memberikan informasi (to inform)
Pempimpin perusahaan diharapkan sadar atas hasil pekerjaan audit dan
diberi informasi mengenai kesimpulan audit. Laporan audit harus
menyajikan butir penting ini dengan gaya yang mudah dan cepat
dimengerti manajemen.
2. Untuk mengambil keputusan (to persuade)
Informasi yang disajikan kepada manajemen puncak harus secara
langsung signifikan terhadap organisasi. Manajemen harus diyakini
terhadap manfaat dan rekomendasi sebelum rekomendasi tersebut
disetujui untuk mengambil tindakan. Manajemen puncak harus melihat
nilai informasi yang disajikan sebelum ia memberikan dukungan
kepada audit operasional.
3. Untuk mendapat hasil (to get result)
Nilai yang terakhir dari laporan audit adalah kemampuan untuk
mempromosikan tindakan akseptasi perubahan yang direkomendasikan
untuk mengurangi risiko, mencegah masalah dan mengoreksi kesalahan
adalah hasil yang diharapkan dari laporan.

Jenis Audit (skripsi dan tesis)

Dalam melaksanakan pemeriksaan ada beberapa jenis audit yang
dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan.
Menurut Agoes (2012:11) ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan
atas:
1. Managemen audit (Operational audit)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan,
termasuk kebijakan akutansi dan kebijakan yang telah ditentukan oleh
managemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah
dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan ketaatan (Compliance Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan
sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijalan yang
berlaku, baik yang diterapkan oleh pihak intern perusahaan
(manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah,
Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain)
3. Pemeriksaan intern
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik
terhadap laporan keuangan dan catatan akutansi perusahan, maupun
ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Komputer Audit
Pemeriksa oleh Kantor Akutansi Publik (KAP) terhadap perusahan
yang memproses data akutansi dengan menggunakan Electronics Data
Processing (EDP) Sistem.

Pengertian Auditing (skripsi dan tesis)

Auditing merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan
penilaian terhadap pengendalian intern yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya
penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan dalam perusahaan. Proses
auditing dapat diperlukan suatu perusahaan karena dengan proses tersebut seorang
akuntan publik dapat memberikan pernyataan opini terhadap kewajaran atas
laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang berlalu umum.
Definisi auditing menurut Mulyadi (2014:9) adalah sebagai berikut:
Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan keterjadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan-peryataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
Menurut Arens dkk (2015:2) auditing adalah
Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah
ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan
independen.
Sedangkan menurut Agoes (2012:4) auditing adalah
Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak
yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut.

Pengertian Leader Member Exchange (skripsi dan tesis)

Pengertian leader member exchange (LMX) sebagaimana pendapat Morrow, (2015) bahwa leader member exchange merupakan peningkatan kualitas hubungan antara supervisi dengan karyawan akan mampu meningkatkan kerja keduanya. Realitasnya, hubungan antara karyawan dan supervisi dapat dikelompokkan pada dua hubungan yaitu hubungan yang baik dan hubungan yang buruk. Hubungan yang baik akan menciptakan kepercayaan karyawan, sikap positif, dan loyalitas, namun hubungan yang buruk berpengaruh sebaliknya.”

Pengertian leader member exchange menurut Organ (2018) bahwa “perilaku karyawan terhadap perusahaan mempunyai peran penting terhadap keberhasilan sebuah organisasi. Perlakuan yang baik terhadap karyawan akan mampu menciptakan perasaan suka rela pada diri karyawan untuk bisa berkorban bagi perusahaan. Selain itu, melalui perlakuan khusus yang positif akan mampu meningkatkan kontribusi karyawan pada perusahaan dimana karyawan bekerja.”

Ivancevich, et al (2006) bahwa leader member exchange (LMX) adalah pendekatan yang mengenali tidak adanya konsisten perilaku atasan kepada seluruh bawahannya. Atasan membina ikatan dan hubungan pribadi terhadap masing – masing bawahannya. Yulk (2018) menjelaskan bagaimana atasan dan bawahan mengembangkan hubungan saling mempengaruhi satu sama lain dan menegoisasikan peran bawahan dalam satu organisasi. LMX tidak hanya melihat perilaku atasannya saja tetapi menekankan pada kualitas hubungan antara atasan dan bawahan.

Robbins dan Judge (2018) membagi bawahan dalam dua kategori in – group members dan out – group members, yaitu :

  1. In – group members

Atasan berpendapat bahwa bawahan yang ada pada kategori ini adalah bawahan yang dapat diandalkan dalam berpartisipasi dan memberikan usaha yang lebih dari yang ditetapkan di gambaran pekerjaan (job description). Atasan akan memperlakukan bawahan dalam kategori ini sebagai bawahan yang memperoleh penilaian kerja yang lebih tinggi, pergantian yang lebih rendah, dan kepuasan kerja yang lebih baik karena hubungan ini memiliki kualitas hubungan yang tinggi.

 

 

  1. Out – group members

Atasan berpendapat bahwa bawahan dalam kategori ini adalah bawahan yang melaksanakan tugas – tugasnya sesuai dengan gambaran pekerjaan formal mereka saja. Atasan akan memperlakukan bawahan dalam kategori ini sebagai bawahan yang memperoleh lebih sedikit waktu, lebih sedikit penghargaan darinya dan mendapatkan sedikit dukungan dari atasan karena hubungan ini memiliki kualitas hubungan

Dari berbagai pendapat para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa LMX merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan komunikasi antara pemimpin dan karyawan melalui keakraban antar satu dan lainnya, berkontribusi untuk sesama, saling setia dan mempunyai rasa hormat antar individu.yang rendah.

Pengaruh RBC terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Risk Based Capital (RBC) didefinisikan sebagai rasio kecukupan modal terhadap
manajemen resiko yang ditanggung dan menjadi salah satu indikator utama dalam
menilai kesehatan perusahaan asuransi. Khususnya yang terkait dengan
solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya.

Pengaruh ERM terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Enterprise risk management didefinisikan sebagai informasi yang berkaitan
dengan komitmen suatu perusahaan dalam mengelola resiko dan proses
manajemen resiko perusahaan yang dirancang untuk diimplementasikan ke dalam
setiap strategi perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Enterprise risk
management dengan Struktur modal yaitu Enterprise risk management dalam
suatu perusahaan memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas perusahaan.
Enterprise risk management yang tinggi menggambarkan adanya tata kelola
resiko perusahaan yang baik, termasuk juga memastikan pengendalian internal
perusahaan masih tetap terjaga dalam pertahapan modal sendiri.

Aspek Dalam Kepemilikan Psikologikal (skripsi dan tesis)

Avey et al. (2009) mengembangkan instrumen kepemilikan psikologikal yang sebelumnya telah didefinisikan oleh Pierce et al. (2003) yaitu efikasi diri (self efficacy), identitas diri (self identity) dan memiliki tempat (having a place/belonging), dan dua tambahan yang diusulkan mereka, yaitu teritorial (territoriality) dan akuntabilitas (accountability).

  1. Efikasi diri (self efficacy) menunjukkan bahwa penting bagi individu untuk mampu mengontrol atau mengendalikan sesuatu. Kemungkinan untuk memiliki kontrol, mampu untuk melakukan sesuatu terkait dengan lingkungan sekitar, dan mampu untuk memengaruhi hasil tindakan yang diinginkan Pierce et al. (2001); Avey et al. (2009)
  2. Identitas diri (self identity) persepsi indvidu tentang kesatuan dengan atau kepemilikan terhadap target (misal, organisasi) menjelaskan bahwa orang menggunakan kepemilikan untuk tujuan menunjukkan dan mengekspresikan identitas diri mereka, termasuk menjadi memahami diri sendiri, mengekspresikan diri kepada orang lain, dan menjaga eksistensi diri
  3. Memiliki tempat (having a place/ belongingness) tingkat sejauh mana individu merasa “at home” dalam organisasi (Porteous, 1976) atau perasaan keterlibatan individu dengan target (misal, organisasil) sehingga individu merasa menjadi bagian tidak terabaikan dan utuh dari target (misal, organisasi tersebut) menunjukkan kebutuhan untuk memiliki sebuah wilayah tertentu, “kebutuhan untuk memiliki sebuah rumah” (untuk dihuni atau didiami)
  4. Akuntabilitas (accountability) menunjukkan kecenderungan individu untuk bertanggung jawab mempertahankan individu dan organisasi yang dapat bertanggung jawab terhadap objek kepemilikannya Avey et al. (2009)
  5. Teritorial (territoriality) ekspresi perilaku individu tentang perasaan kepemilikannya terhadap objek fisik atau sosial menunjukkan bahwa motif kepemilikan psikologikal dapat muncul pada anggota organisasi yang ingin mendapatkan dan berkuasa atas sesuatu baik yang nyata (tangible), seperti tempat dan kepemilikan fisik; sesuatu yang tidak nyata (intangible), seperti ide, peran, dan tanggung jawab; dan atau entitas sosial, seperti orang dan kelompok

Dalam penelitian ini akan pengukuran yang di dasarkan pada aspek sesuai dengan pernyataan Avey et al. (2009) yaitu efikasi diri (self efficacy), identitas diri (self identity) dan memiliki tempat (having a place/belonging), dan dua tambahan yang diusulkan mereka, yaitu teritorial (territoriality) dan akuntabilitas (accountability).

Risk Basic Capital (RBC) (skripsi dan tesis)

Risk based capital (RBC) merupakan rasio untuk mengukur tingkat kecukupan
modal pada perusahaan asuransi. Risk Based Capital” atau rasio solvabilitas
(RBC) telah menjadi penting, khususnya berkaitan dengan pengukuran kesehatan
finansial perusahaan asuransi. Menurut Agus Prawoto (2003), risiko (kerugian)
yang menjadi beban perusahaan asuransi/ reasuransi harus sebanding dengan
modalnya. Semakin tinggi banyak risiko yang dihadapi maka modalnya pun harus
semakin banyak juga. Dengan adanya nilai risk based capital yang tinggi, maka
risiko yang dihadapi akan semakin kecil. Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI
no. 424/KMK.06.2003 pasal 2 dan peraturan menteri keuangan RI no.
53/PMK.010/2012 dinyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas atau tingkat kesehatan
dalam melakukan pengembalian hutang paling sedikit 120% dari risiko kerugian
yang muncul sebagai akibat dari devisiasi dalam pengelolaan kekayaan dan
kewajiban.

Enterprise Risk Management (ERM) (skripsi dan tesis)

Menurut Nocco dan Stulz (2006) Enterprise Risk Management adalah sebuah
proses yang diidentifikasi, mengkaji dan mengelola risiko individu (misalnya,
risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko reputasi risiko bisnis, dll) dalam
kerangka terorganisasi strategis. Oleh karena itu, ERM merupakan penggeseran
paradigma radikal dari metode tradisional mengelola risiko secara individu untuk
mengelola risiko secara holistik. Dengan kata lain, ERM adalah menekankan
pengelolaan semua risiko yang dihadapi perusahaan, karena enterprise risk
management dianggap menurunkan risiko kegagalan didalam perusahaan (Gordon
et al, 2009).
Forum Kustodian Sentral Efek Indonesia (2008) mendefinisikan Enterprise Risk
Management sebagai pendekatan yang komprehensif untuk mengelola risiko-
risiko perusahaan secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan perusahaan
untuk mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman, dan memaksimalkan
peluang. Enterprise Risk Management juga merupakan proses pengelolaan yang
mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, serta
didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko, yang memungkinkan adanya
proses perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen itu sendiri.
Beasley, et al. (2007) mendefinisikan manajemen risiko perusahaan (ERM)
sebagai proses menganalisis risiko bisnis yang dihadapi perusahaan untuk
memastikan bahwa efek gabungan dari risiko tersebut berada dalam toleransi
dapat diterima.

Pengertian Kepemilikan Psikologikal (skripsi dan tesis)

Pada awalnya, kepemilikan psikologikal dikembangkan dari pengalaman psikologis individu ketika mengembangkan rasa possesif (memiliki) akan suatu target (Van, Dyne, & Pierce, 2004). Menurut Pierce, Kostova, dan Dirks (2002) bahwa kepemilikan psikologikal sebagai keadaan dimana seseorang merasa seolah-olah target kepemilikan atau bagian dari target tersebut adalah milik mereka “milik mereka”. Psychological ownership mengacu pada hubungan antara individu dan objek di mana objek itu dialami sebagai terhubung dengan diri sendiri (Wilpert, 1991), atau menjadi bagian dari “diperpanjang diri” (dalam Pierce, Kostova, Dirks, 2002).

Dalam suatu kepemilikan tersebut kemudian muncul rasa tanggung jawab. Tanggung jawab yang muncul, pada kepemilikan psikologikal muncul dari individu itu sendiri untuk bertanggung jawab dan mengakui suatu objek yang bukan miliknya sebagai miliknya.

Khususnya dalam suatu organisasi, kepemilkan psikologikal merujuk pada sebuah variabel yang merepresentasikan keterikatan karyawan secara psikologikal terhadap organisasi, terutama dalam bentuk rasa memiliki (my, ours, mine) terhadap organisasi (Reni, 2012).

Jadi, kepemilikan psikologikal adalah perasaan memiliki oleh seseorang terhadap organisasi tempat karyawan bekerja yang ditunjukkan dengan munculnya rasa tanggung untuk ikut menjaga, mengembangkan dan merawat organisasi tempat karyawan bekerja

Pengukuran Risiko (skripsi dan tesis)

Pengukuran risiko gunanya untuk menentukan relatif pentingnya dan
untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan
kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk mananganinya.
Adapun dimensi yang diukur adalah frekuensi yang terjadiselama periode
tertentu dan besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadapkondisi
keuangan perusahaan atau usaha dagang. Tujuan lain dari
pengukuranterhadap risiko adalah meningkatkan kesadaran risiko sehingga
senantiasa waspada, mengidentifikasi risiko-risiko kerugian atau
mengetahui sumber-sumberrisiko dan frekuensi terjadinya risiko sehingga
dapat diukur sampai berapa jauh akibat keuangan bagi perusahaan atau
usaha dagang apabila suatu risikobenar-benar terjadi dan menilai atau
menetapkan tingkat prioritas dari langkah-langkah yang harus diambil
dalam manajemen risiko serta dampak keseluruhan dari kegiatan-kegiatan,
seandainya kerugian itu ditanggung sendiri.

Manfaat manajemen risiko (skripsi dan tesis)

Manfaat manajemen risiko :
Berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah
yang rumit.
– Memudahkan estimasi biaya.
– Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang
dihasilkan dalam cara yang benar.
– Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi
resiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.
– Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan
berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan
masalah.
– Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat
keputusan.
– Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.
– Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif.
Menurut Darmawi, (2012, p. 11) Manfaat manajemen risiko yang
diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama
yaitu :
– Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari
kegagalan.
– Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba.
– Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung.
– Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya
perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi
perusahaan itu.
– Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan
karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan
yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan
public image.

Pengertian Manajemen Risiko (skripsi dan tesis)

Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis
serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan
tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.
Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengendalikan risiko yang
terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematik agar kerugian dapat
dihindari atau diminimalisirkan. Risiko dapat dikelompokkan beberapa
jenis seperti risiko bisnis yaitu suatu akibat yang mungkin dapat terjadi
pada sebuah bisnis yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.
Sifat dari risiko bisnis itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar
menimbulkan kerugian. Risiko ini biasanya muncul karena faktor pelaku
bisnis itu sendiri, dan dapat muncul karena kegiatan dan keputusan yang
diambil dalam kegiatan rutinitas sehari-hari.
Menurut Abbas Salim, ada beberapa faktor yang mempengaruhi
ketidakpastian yang nantinya akan menyebabkan kerugian. Ketidakpastian
tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
– Ketidakpastian ekonomi (economic uncertainly caused)
– Ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (human
uncertainly caused).

Aspek Dalam Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

Herzberg (dalam Robbins & Judge, 2018) mengemukakan beberapa aspek kepuasan kerja antara lain:

  1. Prestasi kerja

Keberhasilan karyawan menyelesaikan tugas serta mencapai prestasi yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan karyawan dalam menghasilkan output yang lebih baik bagi perusahaan, berkualitas, dan tepat waktu.

  1. Pengakuan

Besar kecilnya penghormatan atau pengakuan dari atasan yang diberikan kepada karyawan atas kinerjanya. Hal ini berkaitan dengan ada atau tidaknya kemampuan atasan untuk mendengar, memahami, dan mengakui pendapat atas hasil pekerjaan karyawan.

  1. Pekerjaan itu sendiri

Besar kecilnya tantangan yang dirasakan oleh karyawan, minat terhadap pekerjaan, perhatian terhadap keselamatan kerja, variasi di dalam pekerjaan, pengaturan waktu kerja, dan rasa memiliki terhadap organisasi.

  1. Tanggung jawab

Besar kecilnya beban dan tanggung jawab yang diemban atau dimiliki karyawan terhadap tugasnya. Karyawan yang diberikan tanggungjawab yang sesuai dengan kemampuannya membuat karyawan merasa dipercaya.

  1. Promosi

Kesempatan untuk maju atau memperoleh peningkatan jabatan dalam karir selama bekerja. Adanya kesempatan yang sama yang diliki oleh seluruh karyawan untuk dapat memperoleh peningkatan jabatan.

  1. Pengembangan potensi individu

Ada atau tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengembangan diri atau peningkatan kemampuan karyawan selama bekerja. Berkaitan dengan ada atau tidaknya pelatihan maupun kegiatan yang diberikan oleh pihak perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan maupun pengalaman karyawan.

Jewell dan Siegall (dalam Prestawan, 2010) beberapa aspek dalam mengukur kepuasan kerja adalah:

  1. Aspek psikologis yaitu kepuasan kerja yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan meliputi minat terhadap pekerjaan, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat dan keterampilan.
  2. Aspek fisik yaitu berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan waktu istirahat, keadaan ruangan, suhu udara, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan dan umur.
  3. Aspek sosial yaitu berhubungan dengan interaksi sosial, baik antar sesama karyawan dengan atasan maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya serta hubungan dengan anggota keluarga.
  4. Aspek finansial yaitu berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besar gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas dan promosi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aspek kepuasan kerja yang mengacu pada teori Herzberg (dalam Robbins & Judge, 2018) yaitu prestasi kerja, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, promosi, dan pengembangan potensi individu sebagai acuan untuk membuat alat ukur tentang kepuasan kerja karyawan karena aspek ini dipercaya sebagai sumber kepuasan kerja secara keseluruhan.

Pengukuran Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Struktur modal yang berartikan perimbangan antara penggunaan modal sendiri
dengan penggunaan pinjaman jangka panjang. Struktur modal diukur
menggunakan WACC (Weight Average Cost of Capital) karena Biaya modal ratarata tertimbang (WACC) mencerminkan rata- rata biaya modal yang diharapkan
di masa yang akan datang. Biaya rata-rata tertimbang diperoleh dengan
menimbang biaya dari setiap jenis modal tertentu dengan proporsinya dalam
struktur modal perusahaan.

Komponen Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Komponen struktur modal terdiri dari internal dan eksternalperusahaan.Modal
internal terdiri dari modal sendiri sedangkan modal eksternal berasal dari utang.
Berikut ini adalah komponen-komponen struktur modal:
1. Modal Sendiri
Sumber pendanaan dari modal sendiri terbagi menjadi dua yaitu dapat berasal dari
dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Sumber dari dalam (internal
financing) berasal dari hasil operasi (laba) yang ditahan, sedangkan sumber dari
luar (external financing) dalam bentuk saham biasa atau saham preferen (Suad
Husnan, 2015).
2. Utang Jangka Panjang
Utang adalah sumber pendanaan yang harus dikembalikan pada jangka waktu
tertentu. Utang jangka panjang merupakan sumber pendanaan yang dihimpun dari
kreditur dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Menurut Suad Husnan (2015)
yang termasuk dalam utang jangka panjang adalah obligasi, hipotek, dan kredit
investasi.

Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Semakin ketatnya persaingan bisnis saat ini, sumber pendanaan yang berasal
modal sendiri seringkali dirasa kurang. Hal tersebut mendorong manajer keuangan
untuk melakukan alternatif pendanaan selain dari modal sendiri yaitu dengan cara
menggalang dana dari luar perusahaan berupa utang. Pada proporsi tertentu
dengan adanya tambahan pendanaan berupa utangakan meningkatkan
produktivitas perusahaan yang kemudian akan berdampak meningkatnya nilai
perusahaan. Namun sebaliknya, apabila tingkat utang jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan produktifitas perusahaan akan berdampak turunnya nilai
perusahaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan masalah pendanaan pada struktur
modal perusahaan. Struktur modal sangat berperan penting di dalam suatu
kegiatan perusahaan. Struktur modal didapatkan dari sumber dana dari dalam
perusahaan maupundari luar perusahaan.
Struktur modal merupakan salah satu faktor fundamental dalam operasi
perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh kebijakan
pembelanjaan (Financing Policy) dari manajer keuangan yang senantiasa
dihadapkan pada pertimbangan baik.
Dalam Jurnal Yudhistira A (2018), Struktur modal adalah bagian dari struktur
keuangan yang mencerminkan perimbangan (absolut maupun relatif) antara
keseluruhan modal eksternal (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan
jumlah modal sendiri (Hermuningsih, 2013). Struktur modal merupakan topik
utama yang terdapat dalam keuangan, baik dibahas sebagai sub topik dalam
keuangan perusahaan maupun dalam keputusan investasi. Dalam neraca
perusahaan (balance sheet) yang terdiri dari sisi aktiva yang mencerminkan
struktur kekayaan dan sisi pasiva sebagai struktur keuangan. Struktur modal
sendiri merupakan bagian dari struktur keuangan yang dapat diartikan sebagai
pembelajaran permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang jangka
panjang dengan modal sendiri.
Salah satu keputusan terpenting dalam mengelola suatu fungi keuangan adalah
seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana yang
akan digunakan baik untuk kegiatan operasional maupun untuk melakukan
ekspansi. Pemenuhan akan kebutuhan dana dapat diperoleh dengan baik secara
internal perusahaan maupun secara eksternal. Bentuk pendanaan secara internal
(internal financing) adalah laba ditahan dan depresiasi. Sumber pendanaan secara
eksternal dapat dibedakan menjadi pembiayaan hutang (debt finaning) dan
pendanaan modal sendiri (equity financing).

Trade Off Teory (skripsi dan tesis)

Trade off theory menjelaskan bahwa struktur modal perusahaan adalah hasil dari
keputusan rasional yang mengusahakan terjadinya keseimbangan antara biaya dan
manfaat penggunaan hutang. Manajemen perusahaan berupaya memaksimalkan
biaya modal yang dikeluarkan dengan mencapai rasio hutang yang optimal,
dimana manfaat marjinal dari hutang dapat untuk menutup biaya yang
ditimbulkan dari hutang yang timbul (Myers, 2001 dan Gurau, 2013). Kegunaan
trade-off theory dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan
pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat
lebih besar, tambahan hutang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena
penggunaan hutang sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak
diperbolehkan. Trade-off theory telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti
corporate tax, biaya kebangkrutan, dan personal tax dalam menjelaskan mengapa
suatu perusahaan memilih struktur modal tertentu (Suad Husnan, 2000).
Penggunaan hutang akan meningkatkan modal perusahaan tetapi hanya pada
sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaaan hutang justru
menurunkan struktur modal perusahaan (Hartono, 2003). Walaupun model tradeoff theory tidak dapat menentukan secara tepat struktur modal yang optimal,
namun model tersebut memberikan kontribusi penting (Hartono, 2003).
Perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi, sebaiknya menggunakan sedikit
hutang. Marsh (1982) dalam Siregar (2005) , mengembangkan teori yang
dikemukakan oleh Modigliani dan Miller. Teori ini menyatakan bahwa setiap
perusahaan dapat menentukan target pembiayaan hutang yang optimal.
Pembiayaan hutang yang optimal ditentukan berdasarkan pertimbangan antara
manfaat dan biaya kebangkrutan karena perusahaan memiliki hutang. Secara
prinsip, perusahaan membutuhkan pendanaan ekuitas baru apabila pembiayaan
hutang perusahaan tersebut di atas target dan menambah hutang apabila
pembiayaan hutang perusahaan tersebut dibawah target. Perusahaan tidak akan
mencapai nilai optimal apabila semua pendanaan dari hutang atau jika tidak ada
hutang sama sekali. Indrawati dan Suhendra (2005) menyatakan bahwa salah satu
cara untuk meningkatkan biaya modal adalah dengan pengelolaan komposisi
modal perusahaan dan keputusan manajer keuangan di dalam memilih sumber
pendanaan akan mempengaruhi harga saham perusahaan.
Hutang menyebabkan perusahaan memperoleh manfaat pajak, sedangkan biaya
kebangkrutan merupakan biaya administrasi, biaya hukum, biaya keagenan, dan
biaya pengawasan untuk mencegah perusahaan mengalami kebangkrutan (Siregar,
2005). Sedangkan nilai optimal adalah titik yang menunjukkan manfaat pajak atas
setiap tambahan rupiah hutang sama besarnya dengan kenaikkan biaya
kebangkrutan (bankcruptcy cost) atas penambahan hutang tersebut. Perusahaan
yang tidak menggunakan pinjaman sama sekali dan perusahaan yang
menggunakan pendanaan investasinya dengan pinjaman seluruhnya adalah
perusahaan yang menginginkan kebangkrutan atau bisa dibilang perusahaan itu
buruk. Hal ini berarti dalam melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan
pendanaan dalam struktur modal hendaknya bersifat moderat dalam melakukan
penggunaan dana maupun modal sendiri dan mempertimbangkan pembiayaan
modal (Hanafi, 2004).

Leverage (skripsi dan tesis)

Leverage merupakan suatu perbandingan antara utang dengan aktiva yang
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka
panjang. Tingkat leverage dapat menunjukkan bagaimana perusahaan dalam
menanggung risiko akibat hutang yang dimilikinya (Anisa, 2012). Menurut
Kasmir (2011) leverage merupakan sebarapa besar beban hutang perusahaan yang
ditanggung dibanding dengan asetnya. Tingkat rasio leverage yang semakin besar
maka berarti keadaan keuangan perusahaan semakin buruk, karena semakin besar
pendana yang berasal dari hutang maka semakin besar pula risiko keuangan yang
akan ditanggung oleh perusahaan. Dan apabila rasio leverage pada perusahaan
rendah maka semakin rendah pula risiko perusahaan dalam pengembalian
pinjaman.
Sedangkan Kumalasari, Subowo dan Anisykurillah (2014) berpendapat
bahwa leverage merupakan pengeluaran pada aktiva perusahaan dimana
perusahaan harus menutupi pengeluaran dengan biaya tepat. Leverage akan
memiliki dampak yang positf bagi perusahaan apabila pendanaan perusahaan
lebih besar disbanding pengeluaran aktiva perusahaan sehingga beban total yang
ditanggung semakin kecil. Perusahaan dengan hutang yang tinggi cenderung lebih
berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya karena semakin tinggi proporsi hutang
yang ditanggung maka perusahaan akan semakin berusaha untuk mengurangi
aktivitas yang tidak optimal (Andarini dan Januarti, 2012).

Pengertian Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

Robbins & Judge (2011) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif pada suatu pekerjaan, yang merupakan dampak/hasil evaluasi dari berbagai aspek pekerjaan tersebut. Hal yang senada diungkapkan oleh Koesmono (2015), bahwa kepuasan kerja merupakan penilaian, perasaan atau sikap seseorang atau karyawan terhadap pekerjaannya dan berhubungan dengan lingkungan kerja, jenis pekerjaan, kompensasi, hubungan antar teman kerja, hubungan sosial ditempat kerja dan sebagainya (Ruvendi, 2015).

Secara sederhana, kepuasan kerja diartikan sebagai persaan seseorang terhadap pekerjaan (As’ad, 2018). Sifat dari kepuasan kerja itu sendiri sangat individual, yang berarti pandangan tentang perasaan puas antara seorang individu dengan individu lain akan sangat berbeda. Hal ini dikarenakan setiap individu adalah makhluk unik yang berbeda satu dengan lainnya sehinga sistem nilai yang dianut untuk mengukur kepuasan kerja yang dimiliki setiap individu akan berbeda pula. Pada umumnya, cara untuk mengukur kepuasan kerja adalah dengan melihat seberapa banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan seseorang. Semakin banyak aspek yang telah terpenui maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang dimiliki orang tersebut.

Richard et al., (2012) menegaskan bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan perasaan atau sikap seseorang mengenai pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi atau pendidikan, pengawasan, rekan kerja, beban kerja dan lain-lain. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sikap tersebut adalah segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan seperti pengawasan supervise, gaji, kondisi kerja, pengalaman  terhadap kecakapan, penilaian kerja yang adil dan tidak merugikan, hubungan sosial di dalam pekerjaan yang baik, penyelesaian yang cepat terhadap keluhan dan perlakuan yang baik dari pimpinan terhadap pegawai.

Menurut Mathis dan Jackson (2016) kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang positif yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja seseorang. Wagner dan Hollenbeck (2009) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan senang atau pernyataan emosi yang positif dari hasil pemenuhan suatu pekerjaan atau pengalaman-pengalaman pekerjaan. Sedangkan menurut Wilsom (2012) menyatakan bahwa dengan kepuasan kerja seorang pegawai dapat merasakan pekerjaannya apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk dikerjakan

Dari penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap umum yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaannya. Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaannya, sedangkan karyawan yang tidak puas terhadap pekerjaannya cenderung menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaannya.

 

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Ukuran Perusahaan merupakan nilai yang menggambarkan ukuran besar
kecilnya suatu perusahaan (Hasina, Nazar dan Budiono, 2018). Menurut KPMG
(2001) dalam penelitain Handayani dan Yanto (2013) berpendapat bahwa
perusahaan yang memiliki ukuran besar umumnya cenderung dapat mengadopsi
serta menerapkan praktik Gorporate Governance dengan lebih baik jika
dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil, karena semakin besar ukuran
perusahaan maka akan semakin besar pula risiko yang dihadapi.
Menurut Sanjaya dan Linawati (2015) menyatakan bahwa ukuran
perusahaan menunjukkan pengalaman serta dapat membuktikan kemamuan
perusahaan dalam mengelola tingkat risiko yang ada di dalamnya. Perusahaan
perusahaan besar pada umumnya memiliki aktifitas bisnis yang lebih kompleks
disbanding dengan perusahaan kecil sehingga kemungkinan terjadinya risiko
dalam perusahaan baik itu risik keuangan, operasional, peraturan, reputasi, dan
informasi lebih tinggi dibanding perusahaan kecil dengan aktifitas usaha yang
tidak terlalu kompleks (Dzakawali, Nazar dan Yudowati, 2017).
Ukuran perusahaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar
kecilnya ukuran dari suatu perusahaan, yang dilihat dari total penjualan, rata rata
tingkat penjualan serta total aktivanya (Rini dan Zakiyah, 2020). Perusahaan yang
berukuran besar memiliki kemampuan untuk merekrut karyawan yang ahli, dan
juga memiliki tuntutan baik itu dari para pemegang saham maupun analisis
sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengungkapan
yang lebih luas (Pangestuti dan Susilowati, 2017).
Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang
menggambarkan nilai seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan
dilihat dari rata rata tingkat penjualan, total penjualan dan aktiva totalnya. Yang
dimana perusahaan yang berukuran atau diindikasikan sebagai perusahaan besar
memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengungkapan risiko manajemen yang
lebih luas karena risiko yang mungkin dihadapi juga relaif besar akibat aktifitas
usaha yang lebih kompleks (Handayani dan Yanto, 2013; Sanjaya dan Linawati,
2015; Dzakawali, Nazar dan Yudowati, 2017; Pangestuti dan Susilowati, 2017;
Hasina, Nazar dan Budiono, 2018; Rini dan Zakiyah, 2020). Dalam penelitian ini,
ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total asset, karena asset dapat
menunjukkan kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang
didapat dari kegiatan operasional perusahaan (Pangestuti dan Susilowati, 2017).

Komite Audit (skripsi dan tesis)

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisakn komite audit
sebagai suatu komite yang bekerja secara professional dan mandiri yang dibentuk
dewan komisaris untuk menajalnkan fungsi berupa pengawasan atas pelaporan
keuangan, majemen risiko, pelaksanaan audit, dan penerapan corporate
governance dalam perusahaan. Komite audit dibentuk sebagai suatu komite
khusus yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang
sebelumnya dilaksanakan dewan komisaris.
Sedangkan Komite Audit menurut POJK (Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan) 55/POJK.04/ 2015 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris
dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan
tugas dan fungsi dari dewan komisaris. Jumlah komite audit minimal terdapat
anggota di dalam perusahaan yang berasal dari komisaris independen dan pihak
luar perusahaan. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab sebagai perantara
diantara pihak stakeholder dengan dewan komisaris serta pihak manajemen dalam
hal menangani fungsi pengendalian perusahaan (Kristiono, Zulbahridar dan Azhar,
2014).
Komite audit dapat diartikan sebagai suatu komite yang dibentuk oleh
dewan kmoisaris yang bertanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan,
majemen risiko, pelaksanaan audit, dan penerapan corporate governance dalam
perusahaan yang diharapkan dapat lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan. Dan
menjadi perantara bagi pihak stakeholder dengan dewan komisaris dan pihak
manajemen dalam menangani fungsi pengendalian dengan jumlah minimal tiga
anggota (Kristiono, Zulbahridar dan Azhar, 2014; POJK, 2015; IKAI).
Pengungkapan komite audit dilakukan dengan menghitung keseluruhan jumlah
anggota komite audit yang ada dalam perusahaan.

Pengungkapan Enterprise Risk Management (skripsi dan tesis)

Pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan merupakan salah
satu hal penting dalam pengelolaan risiko. Pengungkapan (disclosure) merupakan
penyediaan suatu informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan secara
optimal pasar modal efisien (Zuhroh dan Pande, 2003). Perusahaan harus
mengungkapkan informasi yang dapat digunakan pengguna laporan tahunan dan
keuangan perusahaan sebagai sumber untuk mengevalusai jenis dan cakupan jenis
risiko yang timbul dari instrument yang terdapat pada laporan perusahaan.
Pengungkapan Enterprise Risk Managemen adalah pengungkapan yang
dilakukan pada risiko risiko yang telah dikelola perusahaan atau pengungkapan
mengenai bagaimana perusahaan dalam mengelola risiko yang akan datang.
Pengungkapan Risk Managemen memiliki potensi manfaat bagi para analis,
investor dan stakeholder (Fathimiyah, Zulfikar dan Fitriyani, 2012). Pihak
Manajemen perusahaan diharapkan untuk mengungkapkan manajemen risiko
dalam laporan tahunan untuk memfasilitasi para pemegang sahap serta pihak
investor dalam pengambilan keputusan (Elzahar dan Hussaniey, 2012).
Menurut Kristiono, Zulbahridar dan Azhar (2014) pengungkapan risiko
adalah upaya perusahaan untuk member informasi kepada pengguna laporan
tahunan perusahaan mengenai apa yang berpotensi mengancam perusahaan,
sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Pengungkapan ini dilakuakn untuk menghindari risiko yang dihadapi perusahaan
serta melindungi pihak pihak yang berkepentingan akan kemungkinan terjadinya
risiko pada perusahaan.
Pengungkapan risiko dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan
sukarela (voluntary disclosure) dan pengungkapan wajib (mandatory disclosure).
Pengungkapan sukarela merupakan opsi bebas pada manajemen perushaan untuk
memberi informasi akuntansi ataupun informasi lain yang dianggap relevan dalam
pengambilan keputusan oleh investor dan para pengguna informasi lainnya.
Sedangkan pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang di
wajibkan oleh standar akuntansi yang berlaku.

Enterprise Risk Management (skripsi dan tesis)

Forum Kustodian Sentral Efek Indonesia (2008) mendefinisikan
Enterprise Risk Management sebagai pendekatan yang komprehensif untuk
mengelola risiko – risiko perusahaan secara menyeluruh, meningkatkan
kemampuan perusahaan untuk mengelola ketidak pastian, mengurangi tingkat
ancaman, dan memaksimalkan peluang usaha. Enterprise Risk Management juga
dapat diartikan sebagai proses pengelolaan yang mengidentifikasi, mengukur, dan
mengawasi risiko secara sistematis, yang didukunng dengan kerangka kerja
manajemen risiko yang mendukung dalam proses perbaikan yang berkelanjutan
terhadap manajemen risiko itu sendiri (Pangestuti dan Susilowati, 2017).
Enterprise Risk Management adalah prosedur yang digunakan dalam
mengelola risiko, mengidentifikasi sampai mengevaluasi risiko dengan maksud
mencapai tujuan perusahaan tanpa terhambat oleh risiko risiko yang ada, serta
dapat membantu stakeholder dalam pengambilan keputusan investasi.
Pengungkapan manajemen risiko bermanfaat kepada perusahaan ketika
melakukan pengungkapan informasi informasi kepada pihak yang berkepentingan
sehingga para stakeholder dapat memperoleh keuntungan dalam penerapan
manajemen risiko (Handayani dan Yanto, 2013).

Masyarakat Petani Miskin (skripsi dan tesis)

Secara umum, petani didefinisikan sebagai orang yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar penghasilannya berasal dari sektor pertanian. Dalam batasan statistik orang yang bekerja disektor pertanian minimal satu jam seminggu, dapat disebut sebagai petani. Selain itu orang yang tinggal di pedesaan dan secara psikologis menjadi petani, sering pula disebut sebagai petani (Husainassadi,2008).

Petani pedesaan di Jawa menurut lapisan sosial termasuk golongan wong cilik diantara mereka sendiri juga terbagi-bagi secara berlapis. Lapisan tertinggi dalam desa adalah wong baku. Lapisan ini terdiri dari keturunan orang-orang yang dulu pertama-tama datang dan menetap di desa. Mereka ini memiliki sawah, rumah dengan tanah perkarangannya. Lapisan kedua dalam rangka sistem pelapisan sosial di pedesaan adalah kuli gandok atau lindung. Mereka adalah laki-laki yang sudah menikah akan tetapi tidak mempunyai tempat tinggal sendiri, sehingga terpaksa menetap dirumah mertuanya. Namun begitu, tidaklah berarti mereka ini tidak mempunyai tanah-tanah pertanian. Biasanya mereka mendapatkan tanah pertanian yang diperoleh dari warisan atau pembelian (Masri dan Penny, 1980).

Lapisan ketiga ialah lapisan joko dan sinoman atau bujangan. Mereka semuanya belum menikah dan masih tinggal bersama-sama dengan orang tuanya sendiri atau ngenger di rumah orang lain. Golongan bujangan ini bisa mendapatkan atau memiliki tanah-tanah pertanian, rumah, dan perkarangnnya dari pembagian warisan atau pembelian. Sistem pengolongan-penggolongan di atas tersebut selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban yang berbeda-beda dari keluarga-keluarga atau anggota-anggota tiap-tiap ketiga lapisan itu (Masri dan Penny, 1980).

Pada masa sekarang, petani miskin merupakan dikaitkan dengan kepemilikan lahan, akses terhadap teknologi pengelolaan pertanian dan pengetahuan. Menurut Soekartawi (1988), petani miskin dicirikan karakteristik sebagai berikut:

  1. Petani yang pendapatannya rendah, yaitu kurang dari 240 kg per tahun atau 20 Kg per bulan
  2. Petani yang memiliki lahan sempit, yaitu lebih kecil dari 0,25 ha di lahan sawah di Jawa atau 0,5 Ha di luar Jawa. Bila petani tersebut juga mempunyai lahan tegal maka luasnya 0,5 Ha di Jawa atau 100 Ha di luar Jawa
  3. Petani yang kekurangan modal dan memiliki tabungan yang terbatas
  4. Petani yang memiliki pengetahuan yang terbatas.

COBIT Core Model (skripsi dan tesis)

COBIT Core Model merupakan konsep dasar yang djadikan sebagai tujuan
tata kelola dan manajemen, dengan aktivitas yang saling berkaitan. Proses yang
berlatar belakang biru tua seperti pada gambar merupakan proses yang bertujuan
untuk tata kelola, sedangakan yang berwarna biru muda proses untuk tujuan
manajemen. Tujuan tata kelola dikelompokkan dalam domain EDM ( Evaluate,
Direct, and Monitor), sedangakn untuk tujuan manajemen dikelompokkan dalam
domain APO (Align, Plan, and Organize), BAI ( Built, Acquire, and Implement),
DSS ( Deliver, Service, and Support), dan MEA ( Monitor, Evaluate, and Assess)

Faktor Penyebab Kemiskinan (skripsi dan tesis)

Menurut Hadiwigeno dan Pakpahan (Prisma 1993), kemiskinan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sumber daya alam, teknologi dan unsur pendukungnya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kelembagaan. Selanjutnya, menurut Sayogyo dalam Singarimbun (1978), bahwa ada dua penyebab utama kemiskinan pedesaan di Indonesia yaitu adanya kegagalan pasar dan politik. Kegagalan pasar timbul karena: (l) daya beli penduduk pedesaan sangat rendah, upah dan pendapatan sangat kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar; (2) terbatasnya kesempatan dan peluang berusaha di pedesaan; (3) keadaan prasarana yang tidak memadai untuk pengembangan produksi; (4) pola penguasaan tanah sebagai alat produksi vital keadaannya timpang; (5) hambatan dalam pemasaran. Sedangkan kegagalan politik akibat struktur dan institusi ekonomi politik yang ada pada tingkat supra lokal (desa) mengalami distorsi dalam mempresentasikan kepentingan masyarakat desa (Khomsan et al, 2015

Dalam pernyataan (Cox, 2004) disebutkan bahwa Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi peneyebab kemiskinan   yaitu :

  1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi.

Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah Negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.

 

  1. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.

Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan

  1. Kemiskinan sosial,

dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi

  1. Kemiskinan konsekuensial.

Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

COBIT 5 (skripsi dan tesis)

COBIT (Control Objective for Information and related Technology)
merupakan panduan dalam implementasi tata kelola TI, kerangka kerja yang
membantu auditor, manajemen, dan pengguna untuk menjembatanipemisah (gap)
antara risiko bisnis, kebutuhan kendali, dan permasalahan – permasalahan teknis.
COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute (ITGI) yang merupakan
bagian dari Information Systems Audit and Control Association [10]. COBIT 5
memiliki 5 principles yaitu 1. Meeting Stakeholder Needs;2. Covering the
Enterprise End-to-End; 3.Applying a Single Integrated Framework; 4. Enabling a
Holistic Approach; 5. Separating Governance from Management [10]

Tahapan Audit (skripsi dan tesis)

Pada penelitian kali ini, terdapat tahapan audit yang akan dijadikan acuan dalam
proses pengukuran level kapabilitas suatu objek, yaitu :
1. Planning ( tahap perencanaan )
2. Field and documentation (tahap dokumentasi dan observasi)
3. Issue discovery and validation (temuan masalah dan validasi)
4. Solution development (pengembangan solusi atau 20 rekomendasi)
5. Report drafting and issuance (penyusunan dan pembuatan laporan)
6. Issue tracking (pematangan masalah)

Jenis Kemiskinan (skripsi dan tesis)

  1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Mutlak (absolut), adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan perangkat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses pada pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan adalah masalah global,sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang sudah mapan. Kemiskinan dipahami dalam bermacam-macam cara. Pemahaman utamanya mencakup: Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan  kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran mengenai kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, sebab hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimun, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas agar bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan jenis ini mengacu pada satu standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara.

Kesulitan konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi tingkat kebutuhan minimum karena dua hal tersebut tidak hanya di suatu negara adat kebiasaan saja tetapi juga oleh iklim tingakat kemajuan suatu negara dan berbagai faktor ekonomi lainya. Kebutuhan dasar dapat di bagi menjadi 2 golongan kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. United Nation Research Institute for Social Development menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 kelompok yaitu pertama kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan; kedua kebutuhan cultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang dan rekreasi serta ketenangan hidup dan ketiga kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi (Khomsan, et al, 2015).

  1. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan  struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural adalah pemerintah. Sebab, pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin. Kalau pun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan, sehingga tidak ada masyarakat miskin yang „naik kelas‟. Artinya jika pada awalanya sebagai buruh, nelayan, pemulung, maka selamanya menjadi buruh nelayan dan pemulung.Kemiskinan ini timbul, karena ada hubungan sosial ekonomi yang membuat kelompok orang tereksklusif dari posisi ekonomi yang lebih baik. Penyebab tereksklusif adalah ketergantungan ekonomi pada negara industry maju, struktur perekonomian nasional jatuh pada segelintir orang (kolusi penguasa dan pengusaha) serta politik dan hubungan sosial yang tidak demokratis (Khomsan et al, 2015).

  1. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Sikap budaya itu, seperti seseorang atau masyarakat yang merasa berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok ini tidak mudah diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan cenderung tidak mau berusaha rnemperbaiki tingkat kehidupannya. Dengan ukuran absolut mereka miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau dikatakan miskin.

Sedangkan, kebudayaan kemiskinan, merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang  dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Ciri dari kebudayaan kemiskinan ini adalah masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, sikap apatis, curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas.Dalam komunitas lokal ditemui ada rumah yang bobrok, penuh sesak dan bergerombol. Di tingkat keluarga, masa kanak-kanak cenderung singkat, cepat dewasa, cepat menikah.Pada individu mereka ada perasaan tidak berharga, tidak berdaya dan rendah diri akut. Pandangan lain tentang budaya miskin merupakan efek domino dari belenggu kemiskinan struktural yang menghinggap masyarakat terlalu lama. Keadaan seperti itu membuat masyarakat apatis, pasrah, berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir. (Khomsan et al, 2015).

  1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Pengukuran kemiskinan relatif didasarkan pada perbandingan pendapatan antara kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah terhadap kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi. Artinya, sebenarnya kelompok tersebut tidak miskin secara absolut, tetapi lebih miskin dibandingkan kelompok masyarakat lain yang kaya atau makmur. Kemiskinan ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan nasional yang diterima antara lapisan sosial dalam masyarakat (Khomsan et al, 2015).

Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Menurut Harniati (2010) bahwa kemiskinan memiliki dimensi yang sangat komplek. Oleh karenanya muncul jenis kemiskinan diantaranya adalah:

  1. Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanami lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menyebabkan hasil produksi hanya dapat diperoleh sekali dalam satu tahun.
  2. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena Sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga semakin lama menjadi semakin sempit.
  1. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan Sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. (Indra, 2007). Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun-temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Ketiga dimensi menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan tidak lah tunggal, bisa berasal dari kondisi alam yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, seperti yang diperlihatkan kemiskinan alamiah. Namun bisa juga kemiskinan disebabkan karena faktor manusianya, seperti yang digambarkan pada kemiskinan secara kultural, bahkan bisa juga karena kondisi yang dibentuk oleh manusia melalui struktur dan institusi dalam masyarakat, seperti diperlihatkan dimensi kemiskinan struktural. Kemiskinan yang dialami oleh petani diperdesaan selain karena rendahnya kualitas sumber daya manusia juga karena struktur dan kebijakan sektor pertanian yang kurang mengembangkan sektor pertanian. kemiskinan struktural di wilayah perdesaan umumnya dialami oleh para petani yang tidak memiliki lahan atau buruh tani dan buruh penggarap dimana hasil pertaniannya tidak mencukupi untuk memberi makan dirinya dan keluarganya. (Soedjatmoko, 1980 )

Hubungan Antara Konsep Buyer-Supplier Relationship dengan SCRM (skripsi dan tesis)

Koordinasi lekat antaramitra meningkatkan ketergantungan terhadap satu sama lain
karena risiko bisa muncul bagi masing-masing perusahaan serta untuk seluruh rantai
pasokan. Oleh karena itu,Relationship untuk mencapai SCRM yang kolaboratif menjadi
perlu (Breuer, Siestrup, Haasis & Wildebrand, 2013).
Sebuah elemen penting bagi kolaborasi rantai pasokan adalah integrasi
dansinkronisasi proses bisnis perusahaan dengan proses bisnisperusahaan mitra (Breuer,
Siestrup, Haasis & Wildebrand, 2013) . Proses bisnis yang material mencakup pembagian
informasi dan penanganan arus keuangan (Breuer, Siestrup, Haasis & Wildebrand, 2013).
Untukmeningkatkan kinerja SCRM, arus informasi dan keuangan harus dikoordinasikan
dan dikelola (Hudnurkar dan Rathod, 2012).

HubunganAntaraKonsep Top Management Involvement dengan Buyer-Supplier (skripsi dan tesis)

Relationship
Menurut Seppanen, Blomqvist & Sundqvist (2007), adalah perlu untuk
menentukan apakah Relationship yang ada terjadi pada tingkat antar-pribadi atauantarorganisasi. Meskipun fenomena ini sebagian besar berhubungan dengan Relationship
pribadi dan Relationship pribadi dianggap lebih kuat dan lebih penting, tetapi Relationship
antar-organisasi adalah yang paling valid (Seppanen, Blomqvist & Sundqvist, 2007).Oleh
sebab itu, manajemen puncak harus terlibat untuk memastikan bahwa hubungan yang
dibangun antara individu harus bergerak pindah ke sebuah organisasi (Huang & Wilkinson,
2013). Bahkan jika karyawan berhenti bekerja untuk salah satu perusahaan, hubungan
antara kedua belah pihak hanya akan memburuk sedikit, tapi tidak akan lenyap.
Manajemen puncak perlu mengembangkan sistem internal yang akan memberikan
kemungkinan bahwa hubungan yang pada awalnya dikembangkan pada tingkat individu
berpindah ke tingkat perusahaan. Perusahan perlu memastikan bahwa apa hubungan saling
percaya yang sudah dikembangkan, terus berkembang karena karakter dan peraturan
perusahaan, bukan karena karyawantertentu.
SCRM memiliki sejumlah tujuan, termasuk menerimarisiko,menghindari atau
mentransfer risiko ke entitas lain. Manajemen puncakperlu membandingkan tingkat
kepercayaan dan tingkatrisiko yang dirasakan dan kemudian memutuskan untuk terlibat
dalam Relationshipdengan pihak lain

Strategi Bertahan Hidup (skripsi dan tesis)

Dalam kehidupannya, manusia tidak terlepas dari berbagai masalah. Untuk menghadapi berbagai masalah tersebut maka manusia mengembangkan strategi untuk memertahankan hidup. Dalam pengertian yang di sampaikan oleh Widiyanto (2009) bahwa secara umum strategi bertahan hidup (survival strategy) didefinisikan sebagai tindakan ekonomi yang disengaja oleh rumah tangga dengan motivasi yang tinggi untuk memuaskan sebagian besar kebutuhan dasar manusia, paling tidak pada level minimum, sesuai dengan norma sosial dan budaya masyarakat”.

Resmi Setia (2005) mengemukakan bahwa strategi bertahan hidup adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi. Melalui strategi ini seseorang bisa berusaha untuk menambah penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat pengurangan kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Cara-cara individu menyusun strategi dipengaruhi oleh posisi individu atau kelompok dalam struktur masyarakat, sistem kepercayaan dan jaringan sosial yang dipilih, termasuk keahlian dalam mobilitas sumber daya yang ada, tingkat keterampilan, kepemilikan asset, jenis pekerjaan, status gender, dan motovasi pribadi. Nampak bahwa jaringan sosial dan kemampuan mobilitas sumber daya yang ada termasuk didalamnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain membantu individu dalam menyusun strategi bertahan hidup.

Berbagai penelitian (Fadilah, 2019; Anwar, 2015 dan Murtiah, 2019) menyampaikan mengenai bagaimana masyarakat miskin mengembangkan strategi bertahan hidup dalam mengatasi permasalahan ekonomi, diantaranya:

  1. Strategi Aktif

Strategi aktif merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Menurut Suharto (2009:31) strategi aktif merupakan strategi yang dilakukan keluarga miskin dengan cara mengoptimalkan segala potensi keluarga (misalnya melakukan aktivitasnya sendiri, memperpanjang jam kerja dan melakukan apapun demi menambah penghasilannya). Strategi aktif yang biasanya dilakukan petani kecil adalah dengan diversifikasi penghasilan atau mencari penghasilan tambahan dengan cara melakukan pekerjaan sampingan. Menurut Stamboel (2012:209) diversifikasi penghasilan yang dilakukan petani miskin merupakan usaha agar petani dapat keluar dari kemiskinan, diversifikasi yang bisa dilakukan antara lain berdagang, usaha bengkel maupun industri rumah tangga lainnya. Sedangkan menurut Andrianti (dalam Kusnadi, 2000:192) salah satu strategi yang digunakan oleh rumah tangga untuk mengatasi kesulitan ekonomi adalah dengan mendorong para isteri untuk ikut mencari nafkah. Bagi masyarakat yang tegolong miskin mencari nafkah bukan hanya menjadi tanggungjawab suami semata tetapi menjadi tanggungjawab semua anggota keluarga sehingga pada keluarga yang tergolong miskin isteri juga ikut bekerja demi membantu menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud strategi aktif adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan seseorang atau 15 keluarga dengan cara memaksimalkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki keluarga mereka.

  1. Strategi Pasif

Strategi pasif merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara meminimalisir pengeluaran keluarga sebagaimana pendapat Suharto (2009:31) yang menyatakan bahwa strategi pasif adalah strategi bertahan hidup dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga (misalnya biaya untuk sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya). Strategi pasif yang biasanya dilakukan oleh petani kecil adalah dengan membiaskan hidup hemat. Menurut Kusnadi (2000:8) strategi pasif adalah strategi dimana individu berusaha meminimalisir pengeluaran uang, strategi ini merupakan salah satu cara masyarakat miskin untuk bertahan hidup. Pekerjaan sebagai petani kecil yang umumnya dilakukan oleh masyarakat desa membuat pendapatan mereka relatif kecil dan tidak menentu sehingga petani kecil di pedesaan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan dari pada kebutuhan lainnya. Pola hidup hemat dilakukan petani kecil agar penghasilan yang mereka terima bisa untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga mereka. Petani kecil biasanya menerapkan hidup hemat dengan cara berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka. Sikap hemat terlihat pada kebiasaan keluarga petani kecil yang membiasakan untuk makan dengan lauk seadanya dan hanya membeli daging ketika hari besar seperti hari raya idul fitri. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud strategi pasif adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara selektif, tidak boros dalam mengatur pengeluaran keluarga.

  1.  Strategi Jaringan

Strategi jaringan adalah strategi yang dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan sosial. Menurut Suharto (2009:31) strategi jaringan merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara menjalin relasi, baik formal maupun dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan (misalnya meminjam uang kepada tetangga, mengutang di warung atau toko, memanfaatkan program kemiskinan, meminjam uang ke rentenir atau bank dan sebagainya). Menurut Kusnadi (2000:146) strategi jaringan terjadi akibat adanya interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, jaringan sosial dapat membantu keluarga miskin ketika membutuhkan uang secara mendesak. Secara umum strategi jaringan sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang tergolong miskin adalah dengan meminta bantuan pada kerabat atau tetangga dengan cara meminjam uang. Budaya meminjam atau hutang merupakan hal yang wajar bagi masyarakat desa karena budaya gotong royong dan kekeluargaan masih sangat kental dikalangan masyarakat desa. Strategi jaringan yang biasanya dilakukan petani kecil adalah memanfaatkan jaringan sosial yang dimiliki dengan cara meminjam uang pada kerabat, bank dan memanfaatkan bantuan sosial lainnya. Bantuan sosial yang diterima petani kecil merupakan modal sosial yang sangat berperan sebagai penyelamat ketika keluarga petani kecil yang tergolong miskin membutuhkan bantuan sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Stamboel (2012:244) yang mengatakan bahwa modal sosial berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin. Bantuan dalam skala keluarga besar, komunitas atau dalam relasi pertemanan telah banyak menyelamatkan keluarga miskin. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud strategi jaringan adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada kerabat, tetangga dan relasi lainnya baik secara formal maupun informal ketika dalam kesulitan, seperti meminjam uang ketika memerlukan uang secara mendadak.

Hubungan Antara Konsep Supplier Trust dengan Buyer-Supplier Relationship (skripsi dan tesis)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Davis, Schoorman & Hoon Tan (2000),
kepercayaan ditunjukkan sebagai moderator risiko dalam keputusan yang diambil oleh
organisasidan individu. Umumnya dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan,
semakin rendah risiko yang dirasakan dalam Relationship (Szczepanski & ŚwiatowiecSzczepańska, 2012), karena ketidakpastian juga menurun. Dalam kasus demikian, makna
kontrak resmi berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Z., & Musa, R. (2014)
menyatakan bahwa trust memberikan pengaruh terhadap relationship pada perusahaan
distributor dan retail Klang Valley Malaysia. Penelitian yang dilakukan Yeung et al., (2008)
menyatakan bahwa trust memberikan pengeruh terhadap supplier integration dalam hal ini
bahwa trust yang dilakukan pada perusahaan memberikan relasi yang baik sehingga kedua
belah pihak antara buyer-supplier membentuk integrasi data.
Hali yang sama dilakukan oleh Kwon and Suh (2005) bahwa trust memberikan
pengaruh terhadap efektifitas relationship yang lebih baik.

Hubungan Antara Konsep Top Management Involvement dengan SCRM (skripsi dan tesis)

Menyeimbangkan risiko dan imbalan tidak pernah lebih menantang daripada
sekarang ini. Perusahaan menghadapi risiko yang lebih kompleks dan saling berhubungan
daripada sebelumnya. Oleh karena itu, Top Management Involvement memainkan peran
penting dalam manajemen risiko (Lipton, Neff, Brownstein, Rosenblum & Emmerich,
2010). Manajemen puncak harus melibatkan diri dalam proses manajemen risiko dengan
menyediakan kepemimpinan, otoritas, dan pengawasan (Ingley & Walt, 2008). Secara
khusus, ini termasuk kontribusi keahlian dan penilaianuntuk proses strategis;
mendefinisikan dan mengkomunikasikan batas toleransi risiko kepada karyawan untuk
memandu keputusan mereka; memberdayakan karyawan untuk mengelola risiko dalam
tingkat toleransi yang ditentukan; dan mengawasi pelaksanaan proses manajemen risiko
perusahaan(Ingley & Walt, 2008).
Karena manajemen puncak memberikan pengawasan manajemen risiko, mereka
perlu memahami proses manajemen untuk menilai dan menanggapi risiko yang signifikan
(Ballou, Heitger & Stoel, 2011). Untuk mengembangkan pemahaman ini, manajemen
puncak perlu dilibatkan secara berkala mendiskusikan dan menantang asumsi utama dan
prosedur yang mendasari manajemenuntuk mengembangkan dan melaksanakan proses
manajemen risiko.
Manajemen puncak yang efektif harus memahami bagaimana sebuah perusahaan
mengidentifikasi dan mengelola risiko (Ballou, Heitger & Stoel, 2011). Selain itu, mereka
akan perlu memahami bagaimana manajemen mengembangkan perkiraan kemungkinan
risiko atau dampak potensial. Manajemen puncak harus memiliki proses untuk
mengidentifikasi dan menilai risiko yang muncul (Ballou, Heitger & Stoel, 2011).
Manajemen puncak dapat juga memberikan panduan tentang peran pengawasan
risiko dari berbagai regulator industri dan organisasi swasta yang mempublikasikan saransaran praktik terbaik (Lipton, Neff, Brownstein, Rosenblum & Emmerich, 2010).
Hipotesis yang akan diuji untuk menunjukkan bukti empiris tentang hubungan
antara Top Management Involvement dan SCRM adalah:
Universitas Kristen Petra
H2: Top Management Involvement berpengaruh terhadap Supply Chain Risk
Management

Teori Tindakan (skripsi dan tesis)

Menurut Damsar “upaya mencapai pemenuhan kebutuhan manusia, seseorang melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi secara sosial didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh interaksi sosial atau sebaliknya mereka yang mempengaruhinya”.  Weber melihat pokok pembahasan sosiologi pada apa yang disebut sebagai tindakan sosial (social action). Menurutnya sosiologi adalah “Ilmu yang berupaya memahami tindakan sosial. Tidak semua tindakan manusia dalam pandangan weber dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat dikatakan sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain menurutnya tindakan sosial ialah perbuatan manusia yang dilakukan untuk mempengaruhi individu lain didalam masyarakat.

Proses interaksi dalam kehidupan sosial baik secara vertical maupun horizontal tentu diwarnai dengan berbagai macam tindakan. Tindakan ini menunjukkan bahwa manusia selalu aktif dalam menjalani kehidupannya. Mereka bekerja, belajar dan berhubungan dengan manusia lainnya senantiasa didasarkan pada motif tertentu. Dari setiap perbuatan atau tindakan manusia yang dilakukan didasarkan pada maksud dan tujuan tertentu. Mengenai tindakan sosial, Weber dalam Upe secara khusus mengklasifikasi tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif ke dalam empat tipe. Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami. Berikut tipe-tipe tindakan sosial Max Weber dalam Erfan (2021):

  1. Rasional Instrumental (zwerkrational) yaitu suatu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai hal tersebut telah dirasionalisasikan sedemikian rupa untuk dapat dikejar atau diraih oleh manusia.
  2. Rasional Nilai (werkrational) Yaitu suatu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilainilai yang penting seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lainnya yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya.
  3. Tindakan yang dipengaruhi emosi (affectual action) Yaitu suatu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan seseorang berdasarkan perasaan yang dimiliki, biasanya timbul secara spontan begitu mengalami suatu kejadian.
  4. Tindakan karena kebiasaan (traditional action) Yaitu suatu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging. Tindakan ini lazimnya dilakukan atas dasar tradisi secara turun temurun.

Pengertian Keluarga Petani (skripsi dan tesis)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Secara implisit dalam batasan ini yang dimaksud dengan anak adalah anak yang belum menikah. Apabila ada anak yang sudah menikah dan tinggal bersama suami/ isteri atau anak-anaknya, maka yang bersangkutan menjadi keluarga tersendiri (keluarga lain atau keluarga baru). Sementara (Ahmadi, 2002: 239)

Burgest dan Locke (2010) mengemukakan 4 (empat) ciri keluarga yaitu (a) Keluarga adalah susunan orangorang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah (hubungan antara orang tua dan anak) atau adopsi; (b) Anggotaanggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Tempat kos dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumah tangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi, (c) Keluarga merupakan kesatuan dari orangorang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan; Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman; dan (d) Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum. Stephens mendefiniskan keluarga sebagai suatu susunan sosial yang didasarkan pada kontrak perkawinan termasuk dengan pengenalan hak-hak dan tugas orang tua; tempat tinggal suami, istri dan anak-anak; dan kewajiban ekonomi yang bersifat reciprocal antara suami dan istri. (Puspitawati, 2012: 2)

Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu, yaitu: a) Keluarga batih berperan sebagi pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut. b) Keluarga batih berperan sebagi pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut. c) Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomis yang secara materiil memenuhi kebutuhan anggotanya. d) Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidahkaidah pergaulan hidup. e) Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat

Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Secara garis besar terdapat tiga jenis petani, yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik yang sekaligus juga penggarap, dan buruh tani. Secara umum, petani bertempat tinggal dipedesaan dan sebagian besar di antaranya, terutama yang tinggal di daerah-daerah. Pengertian petani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi farmer yang sebenernya sangat berbeda sekali dengan petani yang dalam arti peasent. Farmer adalah petani pengusaha, yang menjalankan usaha pertanian sebagai suatu perusahaan, sehingga untung rugi senantiasa menjadi pertimbangan di dalam menjalankan usahanya dan memproduksi hasil pertanian, menguasai lahan pertanian dengan orientasi pasar. Preasent yaitu petani kecil sebagai produsen pertanian, menguasai lahan sempit dengan orientasi produk untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bersifat subsistem (Suratiyah, 2006; 23)

Keluarga petani ialah keluarga yang kepala keluarga atau anggota keluarganya bermata pencarian sebagai Petani. Keluarga Petani mendapat penghasilan utama dari kegiatan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Secara umum, petani bertempat tinggal di pedesaan dan sebagian besar dipinggiran kota, keluarga Petani yang tinggal di daerah-daerah yang padat penduduk ataupun perkotaan hidup dibawah garis kemiskinan (Fadilah, Zainal Abidin dan Umi Kalsum. 2014).

Menurut Asih (2015; 53) tentang keluarga petani bahwa keluarga yang sangat mengutamakan pekerjaan bertani, pekerjaan-pekerjaan yang lain dirasa kurang sesuai dengan dirinya. Biasanya keluarga ini menghendaki agar keturunannya sebagai petani, pendidikan dianggap kurang penting, sekolah dianggap menghabiskan biaya saja, sehingga hasil yang dicapainya sangat lama.1 Anggota keluarga terdiri dari Suami, Istri atau orang tua (ayah dan ibu) serta anak. Ikatan dalam keluarga tersebut didasarkan kepada cinta kasih sayang antara suami istri yang melahirkan anak-anak.

Menurut Amanahturrohim (2015) bahwa karakteristik keluarga petani sebagai berikut: 1) Satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda. 2) Petani hidup dari usahatani, dengan mengolah tanah (lahan). 3) Pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas. 4) Petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat, mereka adalah ’orang kecil’ terhadap masyarakat di atas-desa. Adapun ”petani kecil” dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Berusahatani dalam tekanan penduduk lokal yang meningkat. 2) Mempunyai sumberdaya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup yang rendah. 3) Bergantung seluruhnya atau sebagian kepada produksi yang subsisten. 4) Kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya.

Pengertian Relasi Gender (skripsi dan tesis)

Memahami konsep gender tentu perlu dibedakan antara pengertian gender dengan pengertian seks atau jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Mansour Fakih, 2010: 8). Artinya secara biologis alat-alat yang melekat pada perempuan seperti alat reproduksi, rahim, vagina, alat menyusui dan laki-laki seperti penis, kala menjing, dan alat untuk memproduksi sperma tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan alat ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interprestasi biologis oleh kultur kita. Gender mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya (Mosse, 2007: 2)

Gender dapat didefinisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan (Helen Tierney (ed.), 1993: 153). Sebagai contoh, di dalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat perempuan biasanya digambarkan sebagai feminine, seperti misalnya lemah-lembut, emosional, penurut, dst. Sifat laki-laki digambarkan maskulin, seperti misalnya kuat, tegas, rasional, dst. Padahal dalam kenyataan tidak selalu demikian halnya, karena ada perempuan yang perkasa, rasional, tegas; demikian halnya ada laki-laki yang gemulai, emosional, penurut. Itulah yang disebut pelabelan menurut jenis kelamin (stereotip gender). Peran, tanggung-jawab, relasi sosial antara perempuan dan lakilaki serta semua harapan dipelajari dan disosialisasi sejak dini. Karena didapat dari cara belajar, dari budaya atau tradisi yang dianut secara turun temurun (culturally learned behavior), perilaku itu disahkan oleh masyarakat sebagai budaya setempat (culturally assigned behavior) (Nasaruddin Umar, 2001: 33-35)

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu:

  • Gender dan Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak dalam rumah tangga dengan bentuk diskriminasi atas anggota keluarga lakilaki dan perempuan. Salah satu contoh marginalisasi perempuan dalam permainan tradisional pasar-pasaran adalah anak perempuan lebih diarahkan pada pemilihan peran masak-masakan sedangkan anak laki-laki diarahkan pada pemilihan peran menjadi pembeli atau kepala rumah tangga.

 

 

  • Gender dan Subordinasi

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tugas-tugas kerumahtanggaan dan pengasuhan anak adalah tugas wanita, walaupun wanita tersebut bekerja. Ada hal batasan yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh pria dan wanita dalam menjalankan tugastugas rumah tangga (Irwan Abdullah, 2006: 245). Termasuk dalam permainan tradisional pasar-pasaran, anak laki-laki dianggap tidak  pantas untuk memerankan masak-masakan sebab memasak merupakan pekerjaan perempuan.

  • Gender dan Stereotipe

Salah satu jenis stereotipe bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin yang bersumber dari penandaan (streotipe) yang dilekatkan pada mereka. Laki-laki dipersiapkan untuk menjadi tiang keluarga, sedangkan perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga, kalaupun mereka bekerja, hasilnya dianggap tambahan, oleh sebab itu, pendidikan perempuan dinomorduakan (Irwan Abdullah, 2006: 246). Seperti halnya dalam permainan anak, anak perempuan lebih diarahkan pada permainan yang mengarah pada bidang domestik seperti pasar-pasaran, sedangkan anak laki-laki lebih sering diarahkan pada permainan yang mengandung IPTEK.

  • Gender dan Kekerasan

Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang terjadi pada perempuan umumnya merupakan kekerasan akibat adanya keyakinan gender. Kekerasan yang berbasis gender, pada dasarnya adalah refleksi dari sistem patriarkhi yang berkembang di masyarakat (Trisakti Handayani, 2001: 17-18). Salah satu contoh bentuk kekerasan gender dalam permainan tradisional pasar-pasaran adalah ejekan atau olok-olok berupa kata banci yang diterima oleh anak laki-laki jika berperan masak-masakan.

  • Gender dan Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa perempuan bersifat memelihara, rajin dan tidak akan menjadi kepala rumah tangga, berakibat semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Perempuan menerima beban ganda, selain harus bekerja di sektor domestik, mereka masih harus bekerja membantu suami dalam mencari nafkah (Tri Sakti Handayani, 2001: 18). Oleh sebab itu, pekerjaan memasak sudah mulai dikenalkan kepada anak perempuan sejak kecil salah satunya melalui permainan tradisional pasar-pasaran

Teori Struktural Fungsional (skripsi dan tesis)

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur- unsur tersebut dalam masyarakat. Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem (Poloma, 2018).

Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat (Megawangi, 2018: 56). Menurut para penganutnya, teori struktural-fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah suatu yang wajar (Nasaruddin, 2019: 53).

Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-isteri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula. Struktur sosial terdiri dari berbagai komponen dari masyarakat, seperti kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat/lokal dan sebagainya. Kunci untuk memahami konsep struktur adalah konsep status (posisi yang ditentukan secara sosial, yang diperoleh baik karena kelahiran (ascribed status maupun karena usaha (achieved status) seseorang dalam masyarakat). Setiap status memiliki aspek dinamis yang disebut dengan peran (role) tertentu, misalnya seorang yang berstatus ayah memiliki peran yang berbeda dengan seseorang yang berstatus anak Kedudukan seseorang dalam keluarga akan menentukan fungsinya, yang masing-masing berbeda. Namun perbedaan fungsi ini tidak untuk memenuhi kepentingan individu yang bersangkutan, tetapi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kesatuan (Karlinawati dan Eko 2010; 3 dan 7).

Tentunya, struktur dan fungsi ini tidak akan pemah lepas dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat itu (Megawangi, 2001) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Parsons dengan Bales, mereka membuat kesimpulan bahwa institusi keluarga serta kelompok-kelompok kecil lainnya, dibedakan (didiferensiasikan) oleh kekuasaan atau dimensi hierarkis. Umur dan jenis kelamin biasanya dijadikan dasar alami dari proses diferensiasi ini. Parsons menekankan pula pentingnya diferensiasi peran dalam kesatuan peran instrumental-ekspresif. Dalam keluarga harus ada alokasi kewajiban tugas yang harus dilakukan agar keluarga sebagai sistem dapat tetap ada

Teori Peran (skripsi dan tesis)

Teori peran (role theory) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku di dalamnya. Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianologikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Dalam teorinya Biddle & Thomas (dalam Sarlito, 2015; 34) membagi peristilahan dalam teori peran dalam 4 golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi. 3) Kedudukan orang-orang dan perilaku. 4) Kaitan antara orang dan perilaku.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya tidak ada peranan tanpa kedudukan (Soerjono, 2012;423). Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan (norm) yang berlaku (Nurdin, 2016;17).

Gross, Mason dan McEachern dalam David Berry (2013; 99) mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal berikut ini: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 2) Peranan merupakan suatu konsep perihal yang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social position) merupakan unsur statis yang menunjukan pada fungsi,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini adalah teori perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat (Gratia & Septiani, 2014). Ketika individu menduduki sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu tersebut dituntut dapat berinteraksi dengan hal lain atau individu lain sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam lingkungan pekerjaan mengandung beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas yang terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. Kinerja dari satu individu akan bergantung dari aktivitas individu lain. Adanya hubungan saling kebergantungan ini, terutama berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai (Hambali et al., 2016). Individu dapat mengalami konflik dalam dirinya sendiri ketika dihadapkan pada 3 dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan. Individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan; menjadi lebih tidak puas; melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain (Katz, D & Kahn, 1980)

Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Pasar Tradisional (skripsi dan tesis)

Mempertahankan eksistensi pasar ialah langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat dengan suatu kondisi yang berkesinambungan serta dibatasi oleh waktu dan tempat yang relatif bagi individu atau kelompok tersebut, objek dan tujuan tertentu untuk mempertahankan keberadaannya. Secara sosiologis, konsep strategi bertahan ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan diri dengan keberadaan yang ada disertai dengan usaha-usaha untuk menuju kemajuan secara berkesinambungan.

Dengan kata lain, strategi bertahan yang identik dengan bertahan hidup ini merupakan serangkaian tindakan yang dipilih secara sadar oleh individu dan rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi . Dengan demikian, peneliti menyimpulkan, mempertahankan eksistensi pasar adalah cara menentukan strategi agar pasar tetap ada meskipun menghadapi berbagai rintangan yang mengancam keberlangsungan hidup pasar, seperti mempertahankan eksistensi pasar rakyat dalam menghadapi persaingan.

Indikator kelangsungan eksistensi pasar tradisional ditunjukkan dari keminatan atau kelebihsukaan (preference) konsumen dalam berbelanja. Preferensi konsumen tersebut dipengaruhi oleh persepsi seseorang mengenai suatu hal. Selain itu faktor seperti situasi, kebutuhan, keinginan, dan juga kesediaan seseorang terhadap preferensi disebabkan oleh adanya latar belakang serta tujuan seseorang dalam melakukan atau memutuskan seseuatu.(Adinugroho,2009:51). Lebih lanjut Adinugroho (2009) mengemukakan variabel eksistensi pasar tradisional terdiri dari beberapa kajian yang dispesifikkan lagi menjadi beberapa variabel, yang pertama dilihat dari karakteristik pasar tradisional dimana karakteristik pasar tradisional dilihat lagi dari beberapa kajian, yaitu sarana prasarana pasar, karakteristik konsumen (segmen pasar), komoditas dan aktivitas pasar. Variabel dari sarana prasarana pasar terdiri dari kondisi fisik pasar dan kelengkapan dan kualitas prasarana penunjang pasar. Variabel dari karakteristik konsumen (segmen pasar) terdiri dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, lokasi tempat tinggal, jenis barang kebutuhan, sarana transportasi, dan frekuensi aktivitas. Sedangkan variabel dari komoditas dan aktivitas pasar terdiri dari ragam barang, kualitas barang, dan aktivitas pasar.

Adinugroho (2009) juga menyampaikan bahwa selain dilihat dari karaktersitik pasar tradisonal maka eksistensi pedagang juga dilihat dari persepsi konsumen terhadap eksistensi pasar tradisional dengan variabel yang terdiri dari: faktor kenyamanan, faktor keamanan, harga barang, ragam barang, kemudahan pencapaian, kualitas barang, dan pelayanan. Kajian ketiga adalah persepsi pedagang terhadap eksistensi pasar tradisional dengan variabel yang terdiri dari: perubahan omset, jumlah pembeli, ragam barang, dan harga barang. Sedangkan kajian yang yang terakhir dilihat dari preferensi konsumen dan pedagang terhadap eksistensi pasar tradisional dengan variabel usulan dan masukan konsumen dan pedagang untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional

Pedagang Pasar Tradisional (skripsi dan tesis)

Menurut Santoso, (2017) pasar sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya beli. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses transaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar adalah satu dari berbagai system institusi, prosedur, hubungan social dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan

Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar. Di pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun pengunjung bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual dagangannya di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit, menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia (Masitoh, 2013).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Dan Pengendalian Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern pasal 1 ayat (10) “pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola baik secara mandiri oleh pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta maupun badan usaha milik daerah/perusahaan daerah atau dalam bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha dalam bentuk took, kios, los, dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi, dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar-menawar”.

Menurut Wicaksono dkk. (2011) pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern.

Secara kualitas, pasar tradisional umumnya mempunyai persediaan barang yang jumlahnya sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik atau permintaan dari konsumen. Dari segi harga, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga yang pasti karena harga disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik usaha sendiri-sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah, sehingga bila menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti-ganti label harga sesuai dengan perubahan harga yang ada di pasar (Dewi dan Winarni, 2013)

Pasar tradisional di pedesaan juga terhubung dengan pasar tradisional di perkotaan yang biasa menjadi sentral kulakan bagi pedagang pasar – pasar pedesaan dan di sekitarnya. Pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi masyarakat. Saat ini pasar tradisional tengah mengalami banyak tantangan. Persaingan menjadi tidak seimbang karena perbedaan modal antara pedagang di pasar tradisional dengan pasar modern (Masitoh, 2013).

Pasar tradisional juga memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan pasar modern. Kelebihan tersebut diantaranya adalah:

  1. Di pasar tradisional pembeli dapat melakukan tawar menawar harga dengan pedagang.
  2. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau.
  3. Secara budaya pasar tradisonal merupakan tempat publik dimana terjadi interaksi sosial (Masitoh, 2013)

Teori Tindakan Rasional Max Weber (skripsi dan tesis)

Max Weber (dalam Wirawan. 2015; 79) menyampaikan bahwa individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan alat yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nila, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial. Dalam hal lain,  Weber juga mengakui  dalam masyarakat terdapat struktur sosial dan pranata sosial, dimana struktur sosial dan pranata sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam membentuk tindakan sosial

Dijelaskan lebih lanjut bahwa interaksi sosial merupakan perilaku yang bisa dikategorikan sebagai tindakan sosial. Dimana tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilanpengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang di tujukan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan diwaktu yang akan datang. tindakan sosial (social action) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (a subjective meaning) bagi dan dari aktor pelakunya.Tindakan sosial seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya. Baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun diam-diam, yang oleh pelakunya diarahkan pada tujuannya. Dengan demikian tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan tetapi yang memiliki pola dan struktur tertentudan makna tertentu

Dalam menjelaskan teorinya, Weber memulai dari pernyataan bahwa  setiap tindakan sosial yang dilakukan oleh individu selalu ada alasan atau motifnya”. Weber memisahkan empat tindakan sosial di dalam sosiologi,yaitu:

  • Zweck rational, yaitu tindakan sosial yang melandaskan diri kepada pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional ketika menanggapi lingkungan eksternalnya (juga ketika menanggapi orang-orang lain di luar dirinya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup). Dengan perkataan lain, zwert rational adalah suatu tindakan sosial yang ditujukan untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin dengan menggunakan dana serta daya seminimal mungkin.
  • Wert rational, yaitu tindakan yang rasional, namun yang menyandarkan diri kepada suatu nilai-nilai absolute tertentu. Nilai-nilai yang dijadikan sandaran ini bisa nilai etis, estetis, keagamaan atau pula nilai-nilai lain. Jadi di dalam tindakan wert rational ini manusia menyandarkan pada suatu keyakinan terhadap suatu nilai tertentu.
  • Affectual, yaitu suatu tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional. Ledakan kemarahan seseorang misalnya, atau ungkapan rasa cinta, kasihan, adalah contoh dari tindakan affectual ini.
  • Traditional, yaitu tindakan sosial yang didorong dan berorientasi kepada tradisi masa lampau. Tradisi di dalam pengertian ini adalah suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau. Mekanisme tindakan semacam ini selalu berlandaskan hukum-hukum normatif yang telah ditetapkan secara tegas oleh masyarakat. (Siahaan, 2016:200-201)

Teori Mekanisme James Scott (skripsi dan tesis)

Moser (1998:77), mendefinisikan Survival sebagai kemampuan   dalam mengelola berbagai aset yang dimilikinya. Sementara itu berbeda dengan Moser, Scott (1981:3) menjelaskan mekanisme survival sebagai upaya yang dilakukan oleh kelompok miskin guna mempertahankan hidupnya. Upaya tersebut diantarannya yakni mereka dengan cara mengikat sabuk lebih kencang dengan mengurangi frekuensi makan, beralih kemakanan yang mutunya lebih rendah. Disamping itu menggunakan alternatif subsisten lainnya dengan melakukan “swadaya” yang mencakup kegiatan- kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas atau bermigrasi serta upaya terakhir menggunakan jaringan-jaringan sosial yang berfungsi sebagai peredam kejut selama masa krisis ekonomi

Scott (Ritzer. 2012: 760-761) melihat bahwasannya individu ataupun kelompok memliki kecenderungan untuk bertahan dari kondisi ataupun situasi yang tidak menguntungkan dengan cara melakukan bentuk mekanisme survival atau strategi bertahan hidup. Yang dimaksud Scott kondisi atau situasi di sini lebih difokuskan terhadap kemiskina yang melanda suatu individu ataupun kelompok. Teori mekanisme survival   memandang bahwa dua tiga cara yang dilakukan masyarakat miskin untuk bertahan hidup, yaitu:

  • Mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan jalan makan hanya sekali sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah
  • Menggunakan alternatif subsistem yaitu swadaya yang mencakup kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, sebagai buruh lepas, atau melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Cara ini dapat melibatkan seluruh sumber daya yang ada di dalam rumah tangga miskin,terutama istri sebagai pencari nafkah tambahan bagi suami
  • Meminta bantuan dari jaringan sosial seperti sanak saudara, kawan-kawan sedesa, atau memanfaatkan hubungan dengan pelindungnya (patron), dimana ikatan patron dan kliennya (buruh) merupakan bentuk asuransi dikalangan petani. Patron menurut definisinya adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Patron dalam kehidupan petani adalah pemilik modal yang dapat membantu kesulitan keuangan yang dihadapi petani. (Scott, 1989:40)

Menurut Chambers dan Conway dalam Rachmawati (2013:24), penghidupan berkelanjutan adalah suatu penghidupan yang meliputi kemampuan atau kecakapan, aset-aset (simpanan, sumber daya, klaim, akses), juga kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana hidup. Suatu penghidupan dikatakan bertahan jika dapat mengatasi dan memperbaiki diri dari tekanan dan bencana, menjaga atau meningkatkan kecakapan dan aset-aset, dan menyediakan penghidupan berkelanjutan untuk generasi berikutnya dan yang memberi sumbangan terhadap penghidupan- penghidupan lain pada tingkat lokal dan global dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam bentuk paling sederhana, kerangka kerja penghidupan berkelanjutan ini menggambarkan manusia (individu maupun kelompok) merupakan penggerak berbagai aset dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dan ancaman

Pengertian Skripsi (skripsi dan tesis)

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan(eksperimen) (Huda, 2011). Dalam pengerjaan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh satu atau dua orang dosen pembimbing yang ditunjuk oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Pembimbingan ini dimaksudkan agar hasil skripsi mahasiswa berkualitas baik dari segi isi maupun tekniknya penyampaiannya.

Skripsi adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan dankepustakaan yang disusun oleh seorang mahasiswa sesuai dengan bidang studiyang diambil sebagai tugas akhir studi formal di Prodi di mana dia terdaftar. Sementara propsosal skripsi adalah usulan penelitian yang disusun dan disiapkan sedemikian rupa sebelum melakukan penelitian dan penulisan skripsi.Skripsi merupakan merupakan salah satu karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana (S1) pada akhir bidang studi.

Karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program dan dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau hasil kajian pustaka.Penulisan skripsi juga merupakan bagian dari kegiatan pendalaman displinilmu lewat kegiatan tulis-menulis bagi mahasiswa program S-1. Bahkan,karena pentingnya kegiatan ini, kadar kelulusan atau ketuntasan program S-1ini ditentukan oleh kualitas hasil skripsi yang disusunnya.

Skripsi merupakan karya akhir atau karya puncak yangdianggap bisa memberikan indikator kadar pemahaman atau ketercapaiandisplin ilmu mahasiswa yang bersangkutan. Bidang kajian yang dapat dijadikan objek kajian penelitian untukmenyelesaikan skripsi harus didasarkan pada mata kuliah yang pernah diikuti mahasiswa (Maryaeni, 2009).

Pengertian Mahasiswa (skripsi dan tesis)

Mahasiswa merupakan masa peralihan dari masa remaja akhir (18-22 tahun) menuju dewasa (diatas 22 tahun). Pada masa ini seseorang akan memiliki sikap yang lebih konkrit terhadap sesuatu (dalam Diana, 2007). Menurut UU No 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan/perguruan tinggi. Dalam peraturan pemerintah RI No. 30 tahun 1990, mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu.

Menurut Sarwono (2018) mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang berada pada tataran elit karena kelebihan yang dimiliki, yang mempunyai kekhasan fungsi, peran dan tanggung jawab. Selain itu, mahasiswa juga mempunyai tugas perkembangan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, mahasiswa merupakan individu yang belajar diperguruan tinggi. Mahasiswa memegang peranan yang penting dalam masyarakat, karena keberadaan mereka dapat membantu dalam kehidupan masyarakat.

Definisi Mahasiswa menurut DIRJEN DIKTI, Mahasiswa itu terdaftar diperguruan tinggi dan mengikuti Semester berjalan. Menurut Hurlock (2019) mahasiswa adalah individu yang berada pada masa dewasa awal, dimana mereka mempunyai tugas perkembangan tentang memenuhi harapan mayarakat dengan bekerja sesuai dengan studi yang ditempuh dan mendapat gaji yang dapat mencukupi kebuuhannya sehari-hari. Namun, keberhasila dalam kuliah atau studi mahasiswa dapat dan bahkan sangat mempengeruhi keberhasilannya dalam pekerjaan (Wahyuni, 2017). Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah individu yang mengikuti pelajaran dan terdaftar di sebuah perguruan tinggi dan mempunyai tugas perkembangan

Tipe-Tipe Kelompok Sosial (skripsi dan tesis)

Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian atas dasar berbagai ukuran atau kriteria. Menurut Simmel dalam buku Soekanto (2017: 104), klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial berdasarkan ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lain yang diambil untuk menentukan tipe-tipe kelompok sosial adalah derajat interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Unsur kepentingan dan juga wilayah, serta berlangsungnya suatu kepentingan yang ada didalam masyarakat.

Tipe-tipe kelompok sosial yang ada di masyarakat antara lain:

  1. In-group dan Out-group

W.G. Sumner dalam buku Soekanto (2017: 108), membagi kelompok sosial menjadi dua yaitu In-group dan out-group. Ingroup adalah kelompok sosial dimana individu mengidentifikasikan dirinya didalam suatu kelompok atau golongan, sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang diartikan individu sebagai lawan dari ingroupnya. Sikap out-group selalu ditandai oleh kelainan yang berwujud antagonisme dan antipati. Perasaan in-group dan out-group atau perasaan dalam serta luar suatu kelompok dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme.

  1. Kelompok Primer dan Kelompok Sekunder

Menurut Charles Horton Cooley dalam buku Soekanto (2017: 109) kelompok sosial terbagi atas kelompok sosial primer (primary group) dan kelompok sekunder (secondary group). Kelompok primer atau face to face group adalah kelompok sosial yang paling sederhana dimana anggotanya saling mengenal dekat satu sama lain, saling bekerjasama dan juga mempunyai hubungan pribadi yang sangat erat. Contoh dari kelompok primer adalah keluarga, teman sepermainan, sahabat karib, dan lain sebagainya. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang, sifat hubunganya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak berlansung dengan langgeng, kelompok ini hanya berdasarkan kepada kepentingan sesaat dan juga tidak mempunyai hubungan secara pribadi atau personal satu sama lain. Contoh hubungan sekunder adalah kontrak jual beli.

  1. Paguyuban (Gemeinshcaft) dan Patembayan (Gesselschaft)

Menurut Ferdinand Tonnies dalam buku Soekanto (2017: 116), kelompok sosial dibagi menjadi dua tipe yaitu paguyuban (gemeinshcaft) dan patembayan (gesselschaft). Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya mempunyai hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta bersifat kekal.

Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah di kodratkan. Paguyuban terbagi dalam tiga tipe yaitu: paguyuban karena ikatan darah (gemeinshcaft of blood), yaitu paguyuban yang didasarkan pada adanya ikatan darah atau ikatan keturunan diantara kelompok tersebut, misalnya keluarga, kelompok kekerabatan (trah). Kedua adalah paguyuban karena tempat (gemeinshcaft of place), yaitu paguyuban yang didasarkan pada orang-orang yang mempunyai tempat tinggal yang berdekatan sehingga bisa selalu menghasilkan kerjasama atau gotong royong, misalnya adalah rukun tetangga, rukun warga, dan lain-lain.

Jenis paguyuban yang ketiga adalah peguyuban karena persamaan jiwa, pemikiran, dan juga ideologi (gemeinshcaft of mind), yaitu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah atau tempat tinggal yang berdekatan tetapi mempunyai jiwa, pemikiran, idealisme, dan juga ideologi yang sama, misalnya adalah organisasi garis keras, dan lain-lain.  Patembayan (gesselschaft) adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya berjalan dengan jangka waktu yang relatif pendek, dia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contoh patembayan antara lain ikatan pedagang, ikatan guru, organisasi buruh pabrik, dan sebagainya.

 

 

  1. Kelompok Formal dan Kelompok Informal

Jenis pembagian kelompok sosial juga terdapat jenis kelompok sosial formal dan kelompok sosial informal. Kelompok sosial formal (formal group) adalah kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama, contohnya adalah organisasi. Kelompok informal (informal group) adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan   organisasi yang pasti, kelompok tersebut biasanya terbentuk karena adanya pertemuan yang berulang kali yang didasari oleh keinginan dan juga kepentingan yang sama, contoh dari informal group adalah clique (Soekanto, 2017: 120).

  1. Membership Group dan Reference Group.

Robert K. Merton dalam buku Soekanto (2017: 123), membagi kelompok sosial menjadi membership group dan reference group. Membership group merupakan kelompok dimana orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group adalah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang (bukan anggota kelompok tersebut) untuk membentuk pribadi dan perilakunya.

  1. Kelompok Okupasional dan Kelompok Volunter.

Tipe kelompok sosial juga terbagi atas kelompok sosial okupasional dan kelompok sosial volunter. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya kelompok kekerabatan, seperti yang kita tahu bahwa di jaman sekarang ini hubungan kekeluargaan seseorang tidak lagi erat seperti pada jaman dahulu, jadi pada jaman sekarang ini banyak timbul kelompok yang anggotanya didasarkan pada persamaan profesi atau perkerjaan mereka, misalnya saja ikatan dokter Indonesia, ikatan pengusaha, ikatan pengacara, dan lain sebagainya. Kelompok sosial volunter adalah kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Melalui kelompok ini diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum (Soekanto, 2017: 126).

Kesimpulan yang bisa ditarik dari berbagai pendapat para ahli tentang kelompok sosial adalah, bahwa kelompok sosial dapat terbentuk karena didahului dengan adanya interaksi sosial di dalam suatu masyarakat, dari interaksi sosial itulah maka sekumpulan individu akan memiliki kesadaran bahwa dia merupakan anggota dari masyarakat atau kelompok yang bersangkutan. Kesadaran akan keanggotaan kelompok itu akan semakin besar dengan adanya persamaan tujuan bersama yang hendak dicapai, dengan kata lain kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang memiliki ciri-ciri dan pola interaksi yang terorganisir secara berulangulang, sertamemiliki kesadaran bersama akan keanggotaanya. Kelompok sosial memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu, memiliki kepentingan bersama, serta memiliki norma-norma yang mengatur para anggotanya