Pengertian Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Konsep organizational citizenship behavior (OCB) pertama kali diperkenalkan oleh Bateman & Organ et al. dan telah dibahas secara detail oleh Organ tahun 1988. Namun jauh sebelum tahun tersebut Barnard mempergunakan konsep OCB dan menyebutnya sebagai kerelaan bekerja sama (willingness to coorporate). Pada tahun 1964, Katz menggunakan konsep serupa dan menyebutnya sebagai inovatif dan perilaku spontan (innovative and spontaneous behaviours) (Triyanto, 2009).Organizational citizenship behavior (OCB) adalah perilaku yang melampaui persyaratan formal dari pekerjaan dan bermanfaat untuk organisasi (Spector, 1996).

Organ (dalam Podsakoff, 2010) mendefenisikan OCB sebagai perilaku individu yang bebas memilih, tidak diatur secara langsung atau eksplisit oleh sistem penghargaan formal, dan secara bertingkat mempromosikan fungsi organisasi yang efektif.Johns (dalam Triyanto, 2019) mengemukakan bahwa organizational citizenship behavior (OCB) memiliki karakteristik perilaku sukarela/extra-role behavior yang tidak termasuk dalam uraian jabatan, perilaku spontan/tanpa saran atau perintah tertentu, perilaku yang bersifat menolong, serta perilaku yang tidak mudah terlihat serta dinilai melalui evaluasi kinerja. Organizational citizenship behavior (OCB) juga sering diartikan sebagai perilaku yang melebihi kewajiban formal (ekstra role) yang tidak berhubungan dengan kompensasi langsung. Artinya, seseorang yang memiliki organizational citizenship behavior (OCB) tinggi tidak akan dibayar dalam bentuk uang atau bonus tertentu, namun organizational citizenship behavior (OCB) lebih kepada perilaku sosial dari masing-masing individu untuk bekerja melebihi apa yang diharapkan, seperti membantu rekan disaat jam istirahat dengan sukarela (Ahdiyana, 2010).  Menurut Ehrhart (dalam Triyanto, 2009) organizational citizenship behavior (OCB) didefinisikan sebagai perilaku yang mempertinggi nilai dan pemeliharaan sosial serta lingkungan psikologi yang mendukung hasil pekerjaan.

Upaya Pemerintah Desa

Pengertian Upaya. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Menurut Poerwadarminta (1991 : 574), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu haltersebut dilaksanakan”.Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dengan menggunakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kata Pemerintah dan Pemerintahan, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. “Di dalam kata “perintah” tersimpul beberapa unsur yang merupakan ciri khasnya, yaitu :

  1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.
  2. Adanya dua pihak, yaitu yang memberi perintah dan yang menerima perintah.
  3. Adanya wewenang atau kekuasaan unruk memberi perintah.” Di dalam bahsa Inggris istilah “pemerintahan dan pemerintah tidak memiliki perbedaan yang disebut dengan “government”. Istilah ini bersumber dari latin yaitu “gubernauculum” yang berarti kemudi. Kata government dapat bermakna. Melaksanakan wewenang pemerintahan, Cara atau sistem memerintah, Fungsi atau kekuasaan untuk memerintah, Wilayah atau Negara yang diperintah, Badan yang terdiri dari orang-orang yang melaksanakan wewenang dan administrasi hukum dalam suatu Negara.”

Upaya pemerintah desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa tercantum dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa tugas aparatur desa menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masayarakat desa. Saat ini upaya pemerintah semakin nyata memberikan hak bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat.Dengan demikian masyarakat diharapkan aktif dalam perencanaan pembangunan agar cita-cita pembangunan dapat tercapai. Dengan kewenangan yang besar tersebut desa dalam perkembanganya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa supaya tidak terjadi kepincangan. Selama ini, pemerintah pusat sudah banyak mengucurkan berbagai jenis program untuk meningkatkan pembangunan di desa.

Aparatur pemerintah desa sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya kan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah desa juga hams memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat.

  1. Sebagai dinamisator ; tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
  2. Sebagai katalisator ; ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan.
  3. Sebagai Pelopor ; Sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang baik, memiliki dedikasi (loyalitas) yang tinggi, serta dapat memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan “bahwa pengertian dari upaya pemerintah desa adalah suatu kegiatan atau usaha pemerintah desa dengan seluruh perangkatnya dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam kewenangannya untuk mengatasi suatu masalah”

 

Skala Likert

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2018 ). Jawaban yang didapat dari pertanyaan yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Agar dapat dianalisis secara kuantitatif maka jawaban tersebut diberi skor sebagai berikut:

  1. 5 : Setuju
  2. 4 : Cukup setuju
  3. 3 : Kurang setuju
  4. 2 : Tidak setuju
  5. 1 : Sangat tidak setuju

 

Definisi Operasional Kinerja

Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaanya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan. Pengukuran kinerja pegawai dalam penelitian ini merujuk pada pernyataan Robbins (2017), yang meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja

 

Definisi Operasional Pemberdayaan

Pemberdayaan atau empowerment adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya dan keputusan-keputusannya, tindakan-tindakannya. Aasek pemberdayaan pegawai sesuai yang disampaikan oleh Khan (2017) yaitu Desire, Trust, Confident, Credibility, Accountability, Comunication

Definisi Operasional Gaya kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan norma yang digunakan sewaktu mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat oleh orang lain tersebut. Oleh sebab itu ketika seorang pemimpin melakukan proses pemecahan masalah serta pembuatan keputusan. Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard (2017), kepemimpinan dapat dibedakan berdasarkan tipe Gaya Kepemimpinan Instruksi (Telling-Directing), Gaya Kepemimpinan Konsultasi (Selling-Coaching), Gaya Kepemimpinan Partisipasi (Partisipasi-Supporting), Gaya Kepemimpinan Delegasi (Delegating)

Aspek Dalam Pemberdayaan Pegawai

Beberapa kondisi dasar yang harus diciptakan oleh organisasi yang dapat mendukung dilakukannya pemberdayaan pegawai dalam organisasi, yaitu (Luthan, 2016) :

  1. Partisipasi Karyawan diharapkan mempunyai kemauan untuk memeperbaiki hubungan dan proses kerja sehari- hari. Suatu pelatihan dalam pemberdayaan akan sangat berguna bagi karyawan agar mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dan mempunyai pandangan yang lebih luas. Pengurangan proses birokrasi perlu dilakukan oleh organisasi agar karyawan tidak terhambat dalam meningkatkan inisiatifnya.
  2. Inovasi Pemberian semangat dan keleluasaan karyawan terhadap inovasi untuk perbaikan dalam organisasi. Pemberian semngat untuk selalu membawa ide dan pemikiran baru untuk perbaikan dalam organisasi
  3. Perhatian terhadap informasi Ketika karyawan mempunyai perhatian terhadap suatu informasi, mereka mempunyai keinginan untuk mempelajari dan menggunakan di dalam usaha meningkatkan pemberdayaan. Organisasi perlu untuk memberikan kemudahan untuk mengakses informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam organisasi. Perhatian terhadap informasi merupakan dasar keinginan untuk tahu sesuatu.
  4. Pertanggungjawaban Diharapkan pegawai lebih berperan dalam organisasi dan bertanggungjawab terhadap hasil keputusannya

Pada konsep model pemberdayaan oleh Khan (2017) dapat diambil dimensi dan indikator dari pemberdayaan karyawan itu, di antaranya:

  1. Desire – pemberian kesempatan mengidentifikasi masalah – keterlibatan pekerja diperluas
  2. Trust – kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. – mendapat pelatihan untuk kebutuhan kerja – dihargai dalam pebedaan pandangan dan kesuksesan yang diraih
  3. Confident – di mintakannya ide dan saran – jaringan antar departemen terbangun luas
  4. Credibility – merasa sebagai partner dari pemimpin – terdapat target disetiap bagian pekerjaan
  5. Accountability – mendapat tugas dan ukuran yang jelas – dilibatkan dalam menentukan penentuan standar dan ukuran – mendapat bantuan oleh pemimpin dalam menyelesaikan beban kerja – mendapatkan feed back dalam pekerjaan
  6. Comunication – pemimpin menyediakan waktu untuk mendiskusikan masalah – terdapat kebijakan open door communication

Dalam penelitian ini akan mengunakan asek pemberdayaan pegawai sesuai yang disampaikan oleh Khan (2017) yaitu Desire, Trust, Confident, Credibility, Accountability, Comunication

Pengertian Pemberdayaan Pegawai

 

Pemberdayaan sebenarnya memiliki banyak definisi, tetapi jika didefinisikan secara umum maka pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pemberian kemampuan kepada karyawan untuk berfikir, bertindak, bersikap, bereaksi dan mengontrol semua pekerjaan mereka tersendiri dan nantinya dapat menimbulkan keterkaitan dan saling kepercayaan antara pihak-pihak yang berada di organisasi tersebut yang tentunya tetap dalam koridor dan pengawasan agar tidak melenceng dari tujuan organisasi. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Lodjo (2013: 748-749), di mana pemberdayaan merupakan pemberian suatu tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan, dan pemberdayaan itu sendiri merupakan sarana untuk membangun kepercayaan antara sesama karyawan dan pihak manajemen

Pemberdayaan bertujuan menghapus hambatan-hambatan sebanyak mungkin guna membebaskan organisasi dan orang-orang yang bekerja di dalamnya melepaskan mereka dari halanganhalangan yang memperlambat reaksi dan merintangi aksi mereka. Pemberdayaan adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang dari atasan kepada pegawai, yang melibatkan adanya sharing informasi dan pengetahuan untuk memandu dan mengembangkan pegawai dalam bertindak sesuai dengan tujuan organisasi yang dinyatakan dalam satuan skor sebagai tolok ukurnya (Hasibuan, 2015).

Conger & Kanungo (2018) mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses meningkatkan keyakinan diri (self efficacy) antara anggota-anggota. Pemberdayaan atau empowerment adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya dan keputusan-keputusannya, tindakan-tindakannya.

Pemberdayaan adalah pemberian tanggungjawab dan wewenang dari manajer kepada karyawan, yang melibatkan adanya sharing informasi dan pengetahuan untuk memandu karyawan dalam bertindak sesuai dengan tujuan organisasi (Baron dan Rue, 2017). Menurut Sudarusman (2014) bahwa pemberdayaan  adalah proses mendorong individu dalam organisasi untuk menggunakan inisiatif, kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.

Ditambahkan oleh Mulyadi dan Setyawan (2019) bahwa pemberdayaan adalah pemberian wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa harus mendapatkan otorisasi secara eksplisit dari manajer di atasnya. Selain itu pemberdayaan merupakan suatu usaha yang secara signifikan dapat menguatkan keyakinan wewenang untuk membuat keputusan dalam area kegiatan operasi tanpa harus memperoleh pengesahan orang lain (Luthan, 2016).

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah pelibatan pegawai yang benar-benar berarti, sehingga pegawai benar-benar mampu melaksanakan pekerjaan dan terlibat dalam pengambilan keputusan serta dalam pemecahan masalah.

Aspek Dalam Kepemimpinan Situasional

Menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard (2017), seorang pemimpin harus memahami kematangan bawahannya sehingga dia akan tidak salah dalam menerapkan gaya kepemimpinan. Tingkat kematangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

  1. Gaya Kepemimpinan Instruksi (Telling-Directing)

Kepemimpinan instruktif adalah untuk pengikut yang rendah kematangannya. Orang yang tidak mampu dan tidak mau (R1) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu adalah tidak kompeten atau tidak memiliki keyakinan, dengan demikian gaya pengarahan (S1) memberikan pengarahan yang jelas dan spesifik. Pengawasan yang ketat memiliki tingkat kemungkinan efektif yang paling tinggi. Sekali lagi perlu ditingkatkan bahwa gaya ini dirujuk sebagai instruksi karena dicirikan dengan peran pemimpin yang menginstruksikan bawahan tentang apa, bagaimana, dan dimana harus dilakukan suatu tugas.

  1. Gaya Kepemimpinan Konsultasi (Selling-Coaching)

Kepemimpinan konsultasi untuk tingkat kematangan rendah ke sedang. Orang yang tidak mampu tapi berkeingingan (R2) untuk mengikuti tanggung jawab dan memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki ketrampilan. Dengan demikian gaya konsultasi (S2) yang memberikan perilaku dukungan untuk memperkuat kemampuan dan antusias, tampaknya merupakan gaya yang sesuai dipergunakan bagi individu pada tingkat kematangan seperti ini. Gaya kepemimpinan ini disebut sebagai konsultasi karena hampir seluruh pengarahan masih dilakukan oleh pemimpin namun melalui komunikasi dua arah dan penjelasan pemimpin melibatkan pengikut mencari saran dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Komunikasi ini membantu mempertahankan tingkat motivasi pengikut, untuk kontrol dan pembuat keputusan tetap ada pada pemimpin.

  1. Gaya Kepemimpinan Partisipasi (Partisipasi-Supporting)

Gaya kepemimpinan partisipasi adalah bagi bawahan dengan tingkat kematangan dari sedang ke tinggi. Orang-orang pada tingkat perkembangan ini memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan (R3) untuk melakukan suatu tugas yang diberikan . Ketidakinginan mereka itu sering disebabkan oleh kurangnya keyakinan. Gaya mendukung, tanpa mengarahkan, partisipatif (S3) mempunyai tingkat keberhasilan tinggi untuk diterapkan bagi individu dengan tingkat kematangan seperti ini. Pemimpin atau pengikut saling menukar ide dalam pembuatan keputusan.

  1. Gaya Kepemimpinan Delegasi (Delegating)

Gaya kepemimpinan delegasi adalah bagi bawahan dengan tingkat kematangan yang tinggi. Orang-orang dengan tingkat kematangan seperti ini adalah mampu dan mau (R4). Dengan demikian delegasi yang berprofil rendah (S4) yang memberikan sedikit pengarahan dan sedikit dukungan memiliki tingkat kemungkinan efektif yang paling tinggi dalam individu tingkat kematangan seperti ini.

Secara singkat maka aspek dari kepemimpinan adalah

  1. Telling (gaya intruksi pemimpin) yaitu sebagai berikut:
  2. a) Menjelaskan peran masing-masing
  3. b) Komunikasi dua arah yang efektif
  4. c) Pemimpin membuat keputusan
  5. d) Intruksi tambahan untuk memperjelas
  6. Selling (gaya konsultasi pemimpin)
  7. a) keputusan dan peluang untuk klarifikasi
  8. b) Tingkat kemampuan pengikut
  9. c) Dorongan untuk meningkatkan kinerja bawahan
  10. Participating (gaya partisipasi pemimpin)
  11. a) Pendengar yang aktif
  12. b) Mendukung bawahan dalam mengambil resiko
  13. c) Memberi pujian atas keberhasilan tugas bawahan
  14. d) Membangun rasa percaya diri
  15. Delegating (gaya delegasi pemimpin)
  16. a) Memberi gambaran umum tentang tugas
  17. b) Memantau kegiatan bawahannya
  18. c) Mendorong pencapaian tujuan

 

Kepemimpinan Situasional

Teori kepemimpinan situasional dikembangkan oleh Heresy,yang merupakan penyempurnaan dari studi gaya kepemimpinan sebelumnya. Menurut Heresy dalam Arifin Dkk (2013), pada teori situasional, walaupun seluruh variabel situasional (yaitu manajer, bawahan, atasan, ikatan kelompok organisasi, tuntutan kerja, dan waktu) yang terlibat, akan tetapi penekanan tetap terletak pada hubungan antara pimpinan dan bawahannya. Para bawahan dalam situasi tertentu amat berperan, bukan karena eksistensinya sebagai penerima dan penolak pemimpin, lebih dari itu para bawahan sebagai kelompok sebenarnya menentukan otoritas pribadi apapun yang dimiliki pemimpin.

Menurut  Hersey dan Blanchard (Thoha, 2013) adalah kepemimpinan yang didasarkan atas hubungan saling mempengaruhi antara lain :

  1. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan,
  2. Jumlah dukungan sosioemosional yang diberikan oleh pimpinan,
  3. Tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu.

Hersey dan Blanchard dalam Thoha (2013) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma yang digunakan sewaktu mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat oleh orang lain tersebut. Oleh sebab itu ketika seorang pemimpin melakukan proses pemecahan masalah serta pembuatan keputusan

Aspek Kinerja

Mangkunegara (2011) menjelaskan pengukuran kinerja menggunakan aspek sebagai berikut :

  1. Kualitas kerja

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.

  1. Kuantitas kerja

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.

  1. Pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

  1. Tanggung jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan/instansi.

Beberapa indikator lain yang berkaitan terhadap penelitian ini antara lain menurut Robbins (2017), mengemukakan bahwa aspek untuk mengukur kinerja pegawai secara individu sebagai berikut:

  1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.

  1. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

  1. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

  1. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

  1. Kemandirian

Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya

  1. Komitmen kerja

Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut:

  1. Kuantitas

Kuantitas adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai.

  1. Kualitas

Kualitas adalah ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai.

  1. Waktu

Waktu adalah ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai.

  1. Biaya

Biaya adalah besaran jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas untuk mengukur kinerja pegawai dalam penelitian ini merujuk pada pernyataan Robbins (2017), yang meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja

Pengertian Kinerja Pegawai

Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Veithzal, 2015). Kinerja karyawan tidak hanya sekedar informasi untuk dapat dilakukannya promosi atau penetapan gaji bagi perusahaan. Akan tetapi bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawan dan mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki kemerosotan kinerja dapat dihindari.

Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud untuk memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas rencana karier mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sehingga perusahaan dapat menetapkan pemberian gaji, memberikan promosi, dan dapat melihat perilaku karyawan. Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance rating” atau “performance appraisal”. Menurut Munandar (2018), penilaian kinerja adalah proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seseorang tenaga kerja atau karyawan (pekerja dan manajer), yang dianggap menunjang unjuk kerjanya, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan.

Kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas (Sutrisno, 2011). Kemudian Robbins (2017) mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam pekerjaanya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.

GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

 

 

  • Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, di mana kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang  perindustrian dan perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
  3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang  perindustrian dan perdagangan;
  4. Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian;
  5. Pelaksanaan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi dan diversifikasi/inovasi teknologi;
  6. Pengawasan produk dan pengendalian perindustrian;
  7. Pelaksanaan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual;
  8. Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
  9. Pelaksanaan pengenalan dan penerapan teknologi informasi perdagangan;
  10. Pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik e-commerce;
  11. Pembinaan dan pengembangan ekspor daerah;
  12. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  13. Pembinaan sarana distribusi perdagangan masyarakat;
  14. Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  15. Pelaksanaan operasi pasar;
  16. Pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;
  17. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
  18. Pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal;
  19. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
  20. Pelaksanaan monitoring bidang perindustrian dan perdagangan;
  21. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perindustrian dan perdagangan;
  22. Penyusunan dan penerapan norma, standar, dan petunjuk operasional di bidang perindustrian dan perdagangan;
  23. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan; dan
  24. Pengelolaan UPT.
  • Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul terdiri dari

  1. Kepala : Johan Eko Sudarto, S.Sos., M.H.
  2. Sekretaris: Drs. Virgilio Soriano
  3. Kepala Sub. Bagian Umum : Sasongko HP, SE
  4. Kepala Sub. Bagian Perencanaan : Hartini, SE
  5. Kepala Sub. Bagian Keuangan : Tri Suryani, SE
  6. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar : Ari Setiawan, S.IP., M.Si.
  7. Kepala Seksi Bina Pedagang : Wasana, SE
  8. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : Sukarman, ST
  9. Kepala Seksi Pendapatan : R.Ramelan Supama, SE
  10. Kepala Bidang Perdagangan : Ir. Yuniarti Ekoningsih, M.Si.
  11. Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan Usaha : Hery Sulistyo, SE., M.Ec.Dev.
  12. Kepala Seksi Distribusi : Sigit Haryanto, SP
  13. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian : Sri Andarwati, SH.
  14. Kepala Bidang Perindustrian : Wibawanti Wulandari, SP
  15. Kepala Seksi Industri Makanan, Minuman dan Kimia : Ninin Kristanti, ST
  16. Kepala Seksi Industri Sandang , Kulit, Logam dan Aneka : Kun Muryono, ST., M.M.
  17. Kepala Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan : Retna Dewi Wuspada, SP., M.Si.
    • Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Industri

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengembangan produksi, usaha dan sarana industri. Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perindustrian;
  2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian;
  3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Perindustrian;
  4. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan produksi, usaha, dan sarana industri;
  5. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perindustrian;
  6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di Bidang Perindustrian; dan
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perindustrian.

Bidang Perindustrian terdiri dari :

  1. Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Kimia  mempunyai tugas :
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi  Industri Makanan, Minuman, dan Kimia;
  2. Merumuskan kebijakan teknis di Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Kimia;
  3. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Industri Makanan, Minuman, dan Kimia;
  4. Memfasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha industri makanan, minuman, dan kimia;
  5. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri makanan, minuman, dan kimia;
  6. Memfasilitasi hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu usaha industri makanan, minuman, dan kimia;
  7. Menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri makanan, minuman, dan kimia;
  8. Melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri makanan, minuman, dan kimia;
  9. Melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri makanan, minuman, dan kimia;
  10. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk industri makanan, minuman, dan kimia;
  11. Melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi industri makanan, minuman, dan kimia;
  12. Mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri makanan, Minuman dan kimia;
  13. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Industri Makanan, Minuman dan Kimia;
  14. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di Seksi Industri Makanan, Minuman dan Kimia; dan
  15. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Industri Makanan, Minuman dan Kimia.
    1. Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka mempunyai tugas :
  16. Menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam, dan Aneka;
  17. Merumuskan kebijakan teknis di Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka;
  18. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka;
  19. Memfasilitasi kemitraan dan kerjasama usaha industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  20. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  21. Memfasilitasi hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu usaha industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  22. Menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri;
  23. Melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  24. Melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  25. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  26. Melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  27. Mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  28. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka;
  29. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang industri sandang, kulit, logam dan aneka;
  30. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Industri Sandang, Kulit, Logam dan Aneka.
    1. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas:
  31. Menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
  32. Merumuskan kebijakan teknis di Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
  33. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
  34. Memfasilitasi kemitraan dan kerjasama usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
  35. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
  36. Memfasilitasi hak atas kekayaan intelektual dan gugus kendali mutu usaha industri hasil hutan dan perkebunan;
  37. Menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan sentra-sentra industri dan bengkel kerja industri hasil hutan dan perkebunan;
  38. Melaksanakan pembinaan mutu bahan baku dan produk industri hasil hutan dan perkebunan;
  39. Melaksanakan pengawasan mutu bahan baku dan produk industri hasil hutan dan perkebunan;
  40. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi, desain, dan diversifikasi produk industri hasil hutan dan perkebunan;
  41. Melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi dan proses produksi industri hasil hutan dan perkebunan;
  42. Mengembangkan dan fasilitasi teknologi informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
  43. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
  44. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
  45. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.

 

  • Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sarana perdagangan serta perlindungan konsumen. Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Perdagangan;
  2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan;
  3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perdagangan;
  4. Pelaksanaan promosi dan pengembangan usaha, distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta perlindungan konsumen dan kemetrologian;
  5. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perdagangan;
  6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perdagangan; dan
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perdagangan.

Bidang Perdagangan terdiri dari :

  1. Seksi Promosi dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas :
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi dan Pengembangan Usaha;
  2. Merumuskan kebijakan teknis promosi dan pengembangan usaha;
  3. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian  kinerja promosi dan pengembangan usaha;
  4. Melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang;
  5. Melaksanakan kampanye pencitraan produk;
  6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
  7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ekspor daerah;
  8. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penerapan teknologi informasi perdagangan;
  9. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perdagangan elektronik/e-commerce;
  10. Melaksanakan monitoring kepemilikan legalitas usaha di bidang perdagangan;
  11. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Promosi dan Pengembangan Usaha;
  12. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang promosi dan pengembangan usaha; dan
  13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Promosi dan Pengembagan Usaha.
    1. Seksi Distribusi  mempunyai tugas :
  14. Menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi;
  15. Merumuskan kebijakan teknis distribusi;
  16. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja distribusi;
  17. Melaksanakan pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  18. Melaksanakan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  19. Melaksanakan publikasi harga barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan pokok;
  20. Melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
  21. Melakukan pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
  22. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
  23. Melaksanakan pendataan produk ekspor, produk impor dan produk potensial ekspor;
  24. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Distribusi;
  25. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang distribusi; dan
  26. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Distribusi.
    1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian mempunyai fungsi :
  27. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;
  28. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;
  29. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja perlindungan konsumen dan kemetrologian;
  30. Melaksanakan pendataan dan pemetaan penyebaran alat ukur dan layanan informasi kemetrologian;
  31. Memfasilitasi kerjasama metrologi legal;
  32. Melaksanakan tera, tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
  33. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil tera dan tera ulang alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya;
  34. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kemetrologian;
  35. Melaksanakan penyuluhan dan pengamanan penggunaan alat ukur takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, serta satuan internasional;
  36. Melakukan pembinaan operasional reparatir ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
  37. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;
  38. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian;
  39. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.

 

  • Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana, pendapatan bukan pajak, pasar, serta pembinaan keamanan dan ketertiban pasar. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pasar;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
  3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pengelolaan pasar;
  4. Pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana, pendapatan bukan pajak, pasar, serta pembinaan keamanan dan ketertiban pasar;
  5. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pengelolaan pasar;
  6. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang Pengelolaan pasar; dan
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengelolaan pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

  1. Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
  1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana;
  2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana;
  3. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Prasarana dan Sarana;
  4. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan saran pasar serta pedagang kaki lima;
  5. Melaksanakan analisis dan penyajian data pengelolaan prasarana dan sarana pasar serta pedagang kaki lima;
  6. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi prasaran dan sarana;
  7. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang prasarana dan sarana; dan
  8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana.
    1. Seksi Pendapatan mempunyai tugas sebagai berikut:
  9. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pendapatan;
  10. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
  11. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pendapatan;
  12. Melaksanakan pengelolaan pendapatan pasar;
  13. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pendapatan;
  14. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar;
  15. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk dan operasional di bidang pendapatan; dan
  16. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pendapatan.
    1. Seksi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut :
  17. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban;
  18. Memyusun kebijakan teknis di bidang bina pedagang, keamanan, dan ketertiban;
  19. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban;
  20. Melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
  21. Melaksanakan pengelolaan data pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
  22. Melaksanakan pemeliharaan  keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang kaki lima;
  23. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban;
  24. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina pedagang, keamanan, dan ketertiban; dan
  25. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Pedagang, Keamanan, dan Ketertiban.

 

 

Analisis Deskriptif

Setelah dilakukan skoring dan tabulasi data, langkah selanjutnya adalah penganalisaan data yang dilakukan secara deskriptif. Analisis deskriptif merupakan hasil tanggapan responden berdasarkan instrumen penelitian (isian pada angket) setelah dilakukan tabulasi, proses penskoran yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk prosentase setiap item instrumen. Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden dengan membuat interval, dimana banyaknya kelas interval adalah 5, dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sudjana (2011) sebagai berikut.

Dimana :

Rentang = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Banyaknya kelas interval = 5

Sehingga panjang interval adalah =

Maka kriteria penilaian adalah sebagai berikut

Tabel 3.2  Interval Penilaian Jawaban Responden

Interval Kinerja
1,00 – 1,79

1,80 – 2,59

2,60 – 3,39

3,40 – 4,19

4,20 – 5,00

Sangat Tidak Baik

Kurang Baik

Cukup Baik

Baik

Sangat Baik

 

Reabilitas

Menurut Arikunto (2015) suatu instrumen dikatakan mempunyai taraf kepercayaan (reliabilitas) yang tinggi jika instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang tetap, artinya ajeg memberikan data sesuai dengan kenyataan. Alat pengukur yang reliabel, kalau hasil pengukuran dengan alat tersebut adalah sama jika sekiranya pengukuran tersebut dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau oleh orang yang berlainan dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan. Jadi yang dimaksud reliabilitas suatu alat pengukur adalah sejauh mana alat pengukur tersebut memiliki ketetapan, keajegan terhadap hasil pengukuran, walaupun pengukuran itu dilakukan dalam waktu yang berlainan oleh orang yang berbeda.

Selanjutnya untuk mengetahui instrumen yang telah disusun tersebut reliabel atau tidak maka akan dilakukan uji reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas dengan teknik Cronbach’s Alpha. Pertimbangannya adalah karena data diambil dari instrumen dalam bentuk skala dengan beberapa pilihan seperti: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4) setuju, dan 5) sangat setuju. Dengan rumus sebagai berikut:

Menurut Sekaran (2016) bahwa pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas ditentukan sebagai berikut:

(1) Cronbach’s Alpha < 0,60 berarti reliabilitas buruk,

(2) Cronbach’s Alpha 0,60 – 0,79 berarti reliabilitas diterima, dan

(3) Cronbach’s Alpha > 0,80 berarti reliabilitas baik.

Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Pengertian valid menurut Sugiyono (2018:348) adalah, “Instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur”. Untuk mengetahui instrumen yang telah disusun tersebut valid atau tidak maka perlu dilakukan uji validitas instrumen. Pengujian validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian validitas konstruk (construct validity) yaitu “validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya” (Siregar, 2013).

Untuk menguji validitas kontruk, langkah yang ditempuh adalah meminta pendapat dari ahli (judgment experts). Dalam hal ini setelah instrumen dikonstruksi tetang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli dalam hal ini dosen pembimbing. Setelah pengujian konstruk dari dosen pembimbing selesai, maka diteruskan dengan uji coba (try out) instrumen kepada responden di luar anggota sampel.

Langkah berikutnya setelah data ditabulasikan adalah pengujian validitas konstruk dengan cara mengkorelasikan antara jumlah skor setiap butir instrumen dengan total skor semua butir instrumen. Teknik korelasi yang digunakan untuk melakukan uji validitas konstruk adalah korelasi Product Moment dari Pearson dengan rumus sebagai berikut:

Menurut Siregar (2013:77) adalah “suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila koefisien korelasi product moment (rhitung) > 0,30 dan rhitung > rtabel”.

Aspek dalam Komitmen Kerja

Komitmen kerja yang pertama dikemukakan oleh Potter, et al. (2012). Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Potter, et al. (2012) ini bercirikan adanya: (1) belief yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi. Komitmen ini tergolong komitmen sikap atau afektif karena berkaitan dengan sejauhmana individu merasa nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Semakin besar kongruensi antara nilai dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen karyawan pada organisasi.

Menurut Meyer dan Allen  dalam Luthans (2018) bahwa faktor-faktor penyebab komitmen kerja mengakibatkan timbulnya perbedaan bentuk komitmen organisasi yang dibaginya atas tiga aspek, yaitu: komitmen afektif (affective commitment), komitmen kontinuans (continuence commitment), dan komitmen normative (normative commitment). Hal yang umum dari ketiga aspek komitmen ini adalah dilihatnya komitmen sebagai kondisi psikologis yang: (1) menggambarkan hubungan individu dengan organisasi, dan (2) mempunyai implikasi dalam keputusan untuk meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi.

Meyer dan Allen dalam Luthans (2018) lebih memilih untuk menggunakan istilah aspek komitmen kerja daripada tipe komitmen organisasi karena hubungan karyawan dengan organisasinya dapat bervariasi dalam aspek tersebut. Adapun definisi dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut:

  • Komitmen Afektif (Affective Commitment)

Komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, pada siapa karyawan mengidentifikasikan dirinya, dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Dengan demikian, karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang ingin (want to) melakukan hal tersebut (Allen dan Meyer, dalam Luthans (2018).

Menurut Morgan dalam (Ahmad, S, K. Shahzad, S. Rehman, N. A. Khan & I.U. Shad 2010) komitmen afektif merupakan perasaan pribadi karyawan dan identifikasi dirinya pada organisasi dikarenakan kepercayaan yang kuat terhadap fungsi dan tujuan organisasi. Komitmen afektif dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama yaitu karakteristik pribadi, karakteristik struktur, karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan dan pengalaman kerja. Walaupun keempat kategori ini mempengaruhi komitmen afektif secara signifikan, kebanyakan literatur mendukung bukti bahwa pengalaman kerja mempunyai hubungan pengaruh yang lebih kuat (Mowder, et al., 1982 dalam Azliyanti, 2019).

  • Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment)

Komitmen kontinuans berkaitan dengan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan yang berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans sejalan dengan pendapat Becker yaitu bahwa komitmen kontinuans adalah kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman akan kerugian besar. Karyawan yang terutama bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh (need to) melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan lain (Allen dan Meyer, dalam Luthans, 2018).

Menurut Morgan (1988) dalam Ahmad, et al. (2011) komitmen kontinuans merupakan persepsi seseorang terhadap kerugian yang akan dialaminya apabila meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans berdasarkan pada persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. Komitmen ini pada saat awal dikembangkan dianggap sebagai aktifitas yang dianggap konsisten. Ketika individu tak melanjutkan lagi aktifitasnya pada suatu organisasi, maka akan timbul di hatinya suatu perasaan kehilangan. Oleh sebab itu selanjutnya komitmen ini disebut juga dengan exchanged oriented commitment atau komitmen yang berorientasi pada pertukaran atau biasa juga disebut komitmen komulatif (Dewayani, 2017).

  • Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti, karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan dalam organisasi (Allen dan Meyer, dalam Luthans , 2018). Wiener (dalam Luthans, 2018) mendefinisikan aspek komitmen ini sebagai tekanan normatif yang terinternalisasi secara keseluruhan untuk bertingkah laku tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat organisasi.

Menurut Morgan (1988) dalam Ahmad, et al. (2010) komitmen normatif adalah perilaku yang ditunjukkan karyawan atas pertimbanan moral dan apa yang benar untuk dilakukan. Chang, C. C., M. C. Tsai dan M. S. Tsai (2011), menyatakan bahwa komitmen normatif mengacu kepada perasaan pekerja bahwa mereka berkewajiban untuk tetap tinggal dalam organisasi. Sedangkan Dewayani (2017) mengatakan bahwa komitmen normatif ini juga disebut sebagai komitmen moral, merefleksikan persepsi individu terhadap norma, perilaku yang dapat diterima, yang timbul sebagai akibat perlakuan organisasi terhadap karyawan. Misalnya dengan gaji yang mereka terima serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti. Perasaan wajib ini terus tumbuh sampai mereka merasa impas dan tidak mempunyai kewajiban lagi.

Meyer dan Allen dalam Luthans (2018berpendapat bahwa setiap aspek memiliki dasar yang berbeda. Karyawan dengan aspek afektif tinggi, masih bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara itu karyawan dengan aspek continuance tinggi, tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena mereka membutuhkan organisasi. Karyawan yang memiliki a) spek normatif yang tinggi, tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus melakukannya.

Dalam penelitian ini maka pengukuran di dasarkan pada aspek Allen dan Meyer (1990) dalam Luthans (2018) yang membagi komitmen kerja menjadi Komitmen Afektif (Af ective Commitment), Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment) Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Pengertian Komitmen Kerja

Robbins (2010) mendefinisikan komitmen kerja sebagai suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Salancik (1977) dalam Tsai, et al. (2011) menganggap bahwa komitmen organisasi adalah prilaku dari seorang individu dalam ketergantungannnya pada organisasi. Mowday, et al. (1982) dalam Anggi (2008) mendefinisikan komitmen kerja sebagai kekuatan relatif identifikasi individu dengan dan keterlibatan khusunya dalam organisasi, melibatkan kepercayaan dan penerimaan dari sebuah tujuan organisasi dan nilai-nilai, kemauan untuk mengerahkan usaha yang cukup atas nama organisasi, dan keinginan kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi.

Porter dan Smith (Temaluru, 2011) mendefinisikan komitmen kerja ksebagai sifat hubungan antara pekerja dan organisasi yang dapat dilihat dari keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut, kesediaan untuk menjadi sebaik mungkin demi kepentingan organisasi tersebut dan kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai–nilai dan tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, pengertian komitmen kerja adalah suatu keadaan dimana seseorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi sehingga menimbulkan ketergantungan antara individu dan organisasi tersebut.

Aspek dalam Etos Kerja

Tasmara (2012) mendefinisikan etos kerja kedalam 4 aspek antara lain:

 

 

  1. Menghargai waktu

Etos kerja yang tinggi ditandai dengan sikap menghargai waktu. Dalam hal ini waktu dipandang sebagai suatu hal yang sangat bermakna sekaligus berkaitan dengan produktivitasnya.

  1. Tangguh dan pantang menyerah

Individu yang mempunyai etos kerja yang tinggi cenderung suka bekerja keras, ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan maupun dalam sebuah tekanan.

  1. Keinginan untuk mandiri

Etos kerja ditandai dengan upaya individu untuk berusaha mengatualisasikan seluruh kemampuannya dan berusaha memperoleh hasil dari usahanya sendiri tanpa menunjukkan ketergantungan pada pihak lain.

  1. Penyesuaian diri

Etos kerja ditandai dengan kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan kerja, rekan kerja maupun dengan atasan ataupun bawahan, tanpa menimbulkan permasalahan individual maupun masalah bagi lingkungannya.

Husni (2014) membagi aspek etos kerja sebagai berikut:

  1. Mempunyai perilaku seperti kerja keras

Seseorang yang memiliki etos kerja akan menunjukkan perilaku bekerja dengan semaksimal mungkin tanpa merasa mengeluh.

  1. Disiplin, jujur dan tanggung jawab

Sikap disiplin, jujur dan tanggung jawab ini merupakan gambaran dari seseorang yang memiliki etos kerja tinggi. Dicerminkan dari kebiasaannya ketika mendapatkan tugas dalam pekerjaannya.

  1. Rajin dan tekun

Sikap rajin dan tekun ini dapat dilihat dari kinerjanya ketika menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang dimilikinya tanpa pantang menyerah sebelum selesai.

  1. Menggunakan waktu secara tepat

Dalam menyelesaikan setiap pekerjaan, seseorang yang memiliki etos kerja akan menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia- sia ketika menyelesikan suatu pekerjaan.

Pengertian Etos Kerja

Menurut Yousef (2011), etos kerja memandang bekerja adalah sebuah kebajikan, bekerja dilakukan dengan kerjasama, dan konsultasi merupakan cara untuk mengatasi masalah dan mengurangi melakukan kekeliruan dalam bekerja. Hubungan sosial di tempat kerja dapat terjalin dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan kelompok. Sebagai tambahan, bekerja merupakan sumber mendapatkan kebebasan dan juga berarti memberikan ruang tumbuh pribadi, respon pribadi, kepuasan dan kebermanfaatan/keberperanan.

Sinamo (2011) etos kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Etos kerja yang tinggi seyogyanya harus dimiliki oleh setiap pegewai karena setiap organisasi sangat membutuhkan kerja keras dan komitmen yang tinggi setiap pegawai, kalau tidak organisasi akan sulit berkembang, dan memenangkan persaingan dalam merebut pangsa pasarnya. Setiap organisasi yang selalu ingin maju, akan melibatkan anggota untuk kinerjanya, diantaranya setiap organisasi harus memiliki etos kerja. Individu atau kelompok masyarakat dapat dinyatakan memiliki etos kerja yang tinggi.

Siagian (Tampubolon, 2017) menambahkan bahwa etos kerja ialah norma- norma yang bersifat mengikat dan ditetapkan secara eksplisit serta praktek- praktek yang diterima dan diakui sebagai kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan para anggota suatu organisasi. Karyawan yang memiliki etos kerja dalam pekerjaannya mampu meningkatkan komitmen organisasional mereka, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yushak, et al., (2011), Yousef (2001) dan Sulistyo (2010) bahwa variabel Etos kerja secara langsung dan positif mempengaruhi komitmen organisasional. Selain mampu meningkatkan komitmen organisasional, karyawan yang memiliki etos kerja   di dalam tempat mereka bekerja maka kinerja karyawan tersebut akan meningkat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan pengertian etos kerja tersebut peneliti menyimpulkan bahwa etos kerja adalah suatu sikap atau pandangan serta cara seseorang memandang sesuatu hal secara positif dan bermakna sehingga kemudian diwujudkan dengan sebuah perilaku kerja yang maksimal

 

Indikator Motivasi Kerja

Menurut Bangun (2012:316) menyatakan bahwa dalam diri manusia
terdapat hirarki dari lima kebutuhan, yaitu sebagai berikut :
1) Kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan paling dasar pada orang adalah
kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya
secara fisik. Kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makan, minuman, tempat
tinggal. Dalam susunan organisasi kebutuhan fisiologis tercermin dalam
kebutuhan-kebutuhan akan gairah kerja seperti fasilitas dan gaji pokok
untuk menjamin kelangsungan hidup.
2) Kebutuhan akan rasa aman, merupakan kebutuhan akan keselamatan dan
perlindungan atas kerugian fisik. Kebutuhan akan rasa aman mencerminkan
kebutuhan akan pekerjaan yang aman dan perlindungan kerja.
3) Kebutuhan sosial mencakup kasih sayang, diterima dengan baik dalam
kelompok tertentu. Dalam organisasi kebutuhan-kebutuhan ini
mempengaruhi keinginan untuk memiliki hubungan baik dengan sesame.
4) Kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan-kebutuhan ini berkenaan dengan
keinginan akan kesan diri yang positif dan untuk menerima perhatian,
pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Dalam organisasi kebutuhan akan
penghargaan mencerminkan motivasi untuk mendapatkan pengakuan,
peningkatan tanggung jawab dan pujian atas kontribusi bagi organisasi.
5) Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang mendorong agar
seseorang yang sesuai ambisinya yang mecakup pencapaian potensi dan
pemenuhuan diri

Metode Motivasi Kerja

Motivasi kerja memiliki dua metode dimana yaitu motivasi langsung dan
motivasi tidak langsung, kedua metode ini dijelaskan dalam Hasibuan (2013:149)
sebagai berikut :
1) Motivasi Langsung (Direct motivation), adalah motivasi (materiil dan
nonmateriil) yang diberikan secara langsung kepada individu karyawan untuk
memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti pujian,
penghargaan, tunjangan hari raya, bonus, dan bintang jasa.
2) Motivasi Tidak Langsung (Indirect motivation), adalah motivasi yang
diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta
menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga para karyawan betah
dan semangat dalam melakukan pekerjaan.

Jenis-jenis Motivasi Kerja

Jenis-jenis motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis menurut
Hasibuan (2013:150), yaitu
1) Motivasi positif (insentif positif), manajer memotivasi bawahan dengan
memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi
positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, karena manusia pada
umumnya senang menerima yang baik-baik saja.
2) Motivasi negatif (insentif negatif), manajer memotivasi bawahan dengan
memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjannya kurang baik
(prestasi rendah). Dengan memotivasi negatif ini semangat kerja bawahan
dalam waktu pendek akan meningkat, karena takut dihukum.

Pengertian Motivasi Kerja

Menurut T. Hani Handoko dalam Isniar Budiarti et al (2018:116)
mengemukakan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong
keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.
Menurut Bangun (2012:312) mengatakan bahwa motivasi merupakan suatu
kondisi yang mendorong orang lain untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai
dengan fungsinya dalam organisasi
Sedangkan menurut Sedarmayanti (2017:154) mengemukakan motivasi
merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan
atau tidak yang pada hakikatnya ada secara internal dan eksternal positif ataupun
negatif untuk mengarahkannya sangat bergantung pada ketangguhan pimpinan

Indikator Lingkungan Kerja Fisik

Menurut Sedarmayanti (2011:27), menyatakan bahwa lingkungan kerja
diukur melalui :
1) Penerangan / cahaya ditempat kerja
Menurut sedarmayanti (2011:28) cahaya atau penerangan sangat
bermanfaatnya bagi karyawan guna mendapatkan keselamatan dan
kelancaran kerja, oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya penerangan
(cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya kurang jelas
mengakibatkan penglihatan menjadi kurang jelas, sehingga pekerjaan akan
lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan
kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi
sulit tercapai.
2) Sirkulasi udara di tempat kerja
Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh mahluk hidup untuk menjaga
kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metaboliasme. Udara di sekitar
dikatakan kotor apabila kadar oksigen, dalam udara tersebut telah berkurang
dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi
kesehatan tubuh. Kotornya udara dirasakan dengan sesak napas, dan ini
tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama, karena akan mempengaruhi
kesehatan tubuh dan akan mempercepat proses kelelahan.
3) Kebisingan di Tempat Kerja
Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya
adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak
dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat
mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan
kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan yang serius
bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan membutuhkan konsentrasi,
maka suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan
dapat dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja meningkat.
4) Tata Warna di Tempat Kerja
Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan
sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan
dengan penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna
mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna
kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain, karena
dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia.
5) Dekorasi di Tempat Kerja
Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu dekorasi
tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja tetapi berkaitan juga
dengan cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, dan lainnya
untuk bekerja

Macam-macam Lingkungan Kerja Fisik

Menurut Isniar Budiarti et al (2018:117) menyatakan bahwa secara garis
besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua kategori, yaitu :
1. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (seperti : pusat
kerja, kursi, meja dan sebagainya)
2. Lingkungan perantara atau lingkungan umum yang dapat mempengaruhi
kondisi manusia, misalnya : pencahayaan, temperatur, sirkulasi udara,
kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain.
Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap karyawan,
maka langkah pertama adalah harus mempelajari manusia, baik mengenai
fisik dan tingkah lakunya maupun mengenai fisiknya, kemudian digunakan
sebagai dasar memikirkan lingkungan fisik yang sesuai.

Pengertian Lingkungan Kerja Fisik

Menurut Tohardi dalam I Wayan Sudana (2015) menyatakan bahwa yang
termasuk ke dalam lingkungan kerja fisik adalah ruangan, penerangan, gangguan
dalam ruangan kerja (noisy), keadaan udara (temperature, sirkulasi udara dan
warna).
Menurut Sri Widodo (2015:94) mengemukakan bahwa lingkungan kerja
adalah lingkungan dimana para karyawan dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari
dengan keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2011:26) Lingkungan kerja fisik adalah
semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat
mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung

Indikator Penghargaan

Menurut Kadarisman (2012:122) indikator reward (penghargaan) adalah
sebagai berikut :
1. Insentif merupakan suatu balas jasa yang diberikan diluar gaji pokok,
sebagai balas jasa terhadap prestasi karyawan. Tujuan utama dari pemberian
insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan.
2. Bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi
sasaran kinerja yang telah ditetapkan.
3. Tunjangan, merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan
perusahaan kepada karyawan
4. Penghargaan Interpersonal Atau biasa yang disebut dengan penghargaan
antar pribadi, manajer memiliki sejumlah kekuasaan untuk
mendistribusikan penghargaan interpersonal, seperti status dan pengakuan.
5. Promosi, manajer menjadikan penghargaan promosi sebagai usaha untuk
menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Kinerja jika
diukur dengan akurat, sering kali memberikan pertimbangan yang
signifikan dalam alokasi penghargaan promosi.

Pengertian Penghargaan

Menurut Handoko (2012:66), reward (penghargaan) merupakan sebagai
bentuk apresiasi usaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional sesuai dengan
tuntutan jabatan diperlukan.
Reward adalah semua bentuk return baik finansial maupun non finansial
yang diterima karyawan karena jasa yang disumbangkan ke perusahaan
(Kadarisman, 2012:122).
Sedangkan menurut Wibowo (2013:362) mengemukakan penghargaan
merupakan sesuatu yang diberikan untuk meningkatkan kinerja, dengan cara
organisasi menyediakan insentif bagi karyawan yang dapat memberikan prestasi
kerja melebihi standar kinerja yang diharapkan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi

Menurut Michael Zwell dalam Wibowo (2013:339) mengungkapkan bahwa
terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi
seseorang, yaitu:
1. Keyakinan dan nilai-nilai
Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan
mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan
inovatif maka mereka tidak akan berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam
melakukan sesuatu.
2. Keterampilan, keterampilan memainkan peran dikebanyakan kompetensi.
Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari,
dipraktikan dan diperbaiki.
3. Pengalaman
Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi
orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan
sebagainya.
4. Karakteristik kepribadian
Kepribadian dapat mempengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam
sejumlah kompetensi termasuk dalam penyelesaian konflik, kemampuan
bekerja dalam tim, dan memberikan pengaruh serta membangun hubungan.
5. Motivasi
Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan
memberikan dorongan, apresiasi tehadap pekerjaan bawahan, menberikan
pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat mempenyai pengaruh
positif terhadap motivasi bawahan.

Pengertian Kompetensi

Moeheriono (2012:5) mengemukakan bahwa kompetensi adalah sebuah
karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasi cara berpikir, bersikap, dan
bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh
seseorang pada waktu periode tertentu.
Wibowo (2013:324) menjelaskan bahwa Kompetensi merupakan Suatu
kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang
dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang
dituntut oleh pekerjaan tersebut.
Sedangkan menurut Mc Clelland dalam Veithzal Rivai (2011:299)
kompetensi (competency) sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki
seseorang yang berpengaruh langsung terhadap atau dapat memprediksikan kinerja
yang sangat baik.

Respon Ketidakpuasan Kerja

Robbins dan Judge (2015) mengidentifikasikan respon pekerja terhadap ketidakpuasan
yaitu :
1. Keluar (Exit)
Respon keluar mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasi, termasuk
mencari posisi yang baru serta pengunduran diri.
2. Suara (Voice)
Ketidakpuasan yang diungkap melalui percobaan untuk memperbaiki kondisi secara
aktif dan konstruktif
3. Kesetiaan (Loyalty)
Ketidakpuasan yang diungkap melalui secara pasif menunggu kondisi membaik,
termasuk berbicara untuk organisasi saat menghadapi kritikan eksternal dam
mempercayai organisasi dan manajemennya untuk melalukan hal yang benar.
4. Pengabaian (Neglect)
Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi memburuk, termauk
absen atau keterlambatan kronis, berkurangnya usaha, dan tingkat kesalahan yang
bertambah.

Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Weiss. Dawis, England dan Lafquist (1967) berpendapat faktor yang dapat
mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu :
1. Kepuasan Kerja Intrinsik
Kepuasan kerja intrinsik merupakan sesuatu yang merepresentasikan penilaian
individual mengenai kebutuhannya yang meliputi :
a. Ability Utilization, yaitu kesempatan untuk melakukan sesuatu yang
memanfaatkan kemampuan karyawan.
b. Achievement, yaitu prestasi yang didapatkan karyawan dari pekerjaanya.
c. Activity, yaitu segala bentuk aktivitas yang selalu dilakukan setiap waktu dalam
bekerja
d. Creativity, yaitu kesempatan kreativitas karyawan untuk mencoba metode dalam
suatu pekerjaanya.
e. Independence, yaitu kesempatan kemandirian karyawan untuk melakukan
pekerjaanya.
f. Moral values, yaitu nilai moral yang dimiliki karyawan dalam melakukan
pekerjaan.
g. Social service, yaitu rasa sosial yang dimiliki karyawan terhadap lingkungan
kerjanya.
h. Social status, yaitu derajat sosial yang dirasakan karyawan mengenai
pekerjaanya.
i. Variety, yaitu kesempatan untuk melakukan kerjaan yang bervariasi dari waktu
ke waktu.
j. Security, yaitu perasaan nyaman karyawan terhadap pekerjaanya yang
dikerjakan.
k. Authority, yaitu wewenang yang dimiliki untuk memberitahukan orang lain
mengenai pekerjaan yang harus dilakukan.
l. Responsibility, yaitu tanggung jawab kebebasan untuk menggunakan penilaian
sendiri dalam melakukan penilaian pekerjaan.
2. Kepuasan kerja ekstrinsik
Kepuasan kerja ekstrinsik yaitu suatu penilaian individu mengenai kebutuhan yang
didapatkan individu dari tempat kerjanya yang meliputi :
a. Advancement, yaitu kemajuan atau perkembangan yang dicapai dalam bekerja.
b. Company Policies and practices, yaitu kebijakan – kebijakan praktis pada
perusahaan.
c. Compensation, yaitu gaji yang diberikan sejumlah dengan pekerjaan yang
karyawan lakukan.
d. Recognition, yaitu pengakuan pujian yang karyawan dapatkan dalam melakukan
sejumlah pekerjaan dengan baik.
e. Supervision – human relation, yaitu dukungan atasan yang diberikan kepada
bawahannya.
f. Supervision – technical, yaitu kemampuan supervisi memberikan bantuan teknis
seperti pengambilan keputusan.
3. General Satisfaction, yaitu meliputi :
a. Co- Workes, yaitu rekan kerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan.
b. Working conditions, yaitu keadaan tempat karyawan bekerja

Definisi Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah sejauhmana pekerjaan individu memenuhi kebutuhan
individu Weiss, Dawis, England, dan Lafquist 1984 (dalam Johnson 2004). Menurut
Luthans, (2011) kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan tentang seberapa baik
pekerjaan mereka serta memberikan hal – hal yang dipandang penting. Menurut Schultz
dan Schultz, (2014) kepuasan kerja mengacu pada perasaan positif dan negatif serta sikap
yang dimiliki karyawan mengenai pekerjaanya. Sedangkan, menurut Robbins dan Judge,
(2015) kepuasan kerja adalah menjelaskan suatu perasaan positif tentang pekerjaan, yang
dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristik – karakteristiknya yang digambarkan
seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif,
sedangkan seseorang dengan level rendah memiliki perasaan negatif. Berdasarkan beberapa
definisi tersebut dapat disimpulkan kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif dan negatif
yang dirasakan individu yang berkaitan dengan pandangan mengenai pekerjaan memenuhi
kebutuhan individu dan menunjukkan suatu sikap mengenai pekerjaanya.

Dimensi Lingkungan Kerja

Sedarmayanti, 2009 (dalam Pangarso dan Ramadhyanti, 2015) secara garis besar membagi
lingkungan kerja menjadi dua yaitu:
1. Lingkungan kerja fisik
Sedarmayanti, (2011) Lingkungan kerja fisik adalah segala keadaan yang terdapat
disekitar tempat kerja yang akan mempengaruhi pegawai baik secara langsung
maupun secara tidak langsung. Indikator dari lingkungan kerja fisik meliputi :
a. Penerangan/ Cahaya di Tempat Kerja
Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna mendapat
keselamatan dan kelancaran kerja. Cahaya yang kurang jelas mengakibatkan
penglihatan menjadi kurang jelas sehingga pekerjaan akan lambat, banyak
mengalami kesalahan dan pada akhirnya menyebabkan kurang efesien dalam
melaksanakan pekerjaan. Kemampuan mata untuk dapat melihat obyek dengan
jelas ditentukan oleh ukuran obyek, derajat kontras diantara obyek
disekelilingnya, luminensi (Brightness) dan lama melihat. Derajat kontras
adalah perbedaan derajat terang relatif antara obyek dengan sekelilingnya,
sedangkan lumenensi berkaitan dengan cahaya yang dipantulkan.
b. Temperatur ditempat Kerja
Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur
yang berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan
normal, dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat
menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi diluar tubuh. Tetapi,
kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh
manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika
perubahan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan
35% untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh.
c. Kelembaban ditempat Kerja
Kelembaban adalah banyak air yang terkandung dalam udara, biasa dinyatakan
dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi oleh
temparatur udara, dan secara bersama – sama antara temperatur, kelembaban,
kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut akan
memepengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan
panas dari tubuhnya. Suatu keadaan dengan temperatur udara sangat panas dan
kelembabannya tinggi, akan menimbulkan pengurangan panas dari tubuh .
d. Sirkulasi Udara ditempat Kerja
Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga
kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Dengan cukupnya
oksigen disekitar tempat kerja, ditambah dengan pengaruh secara psikologis
akibat adanya tanaman disekitar tempat kerja, keduanya akan memberikan
kesejukan dan kesegaran pada jasmani. Rasa sejuk dan segar selama bekerja
akan membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja.
e. Kebisingan ditempat Kerja
Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. Tidak dikehndaki,
karena terutama dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat mengganggu
ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan
komunikasi. Karena pekerjaan membutuhkan konsentrasi maka suara bising
hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan
efesien sehingga produktivitas kerja meningkat.
f. Getaran mekanis ditempat Kerja
Getaran mekanis adalah getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis yang
sebagian dari getaran ini sampai ketubuh karyawan dan dapat menimbulkan
akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis umumnya sangat mengganggu
tubuh karena tidak teraturannya, baik tidak teratur dalam intensitas maupun
frekuensinya. Gangguan mekanis dapat mengganggu tubuh dalam hal
konsentrasi bekerja, datangnya kelelahan dan timbulnya beberapa penyakit.
g. Bau – bauan di Tempat Kerja
Adanya bau – bauan disekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran,
karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja dan bau – bauan yang terjadi
terus menerus dapat mempengaruhi kepakaan penciuman.
h. Tata warna
Penataan warna ditempat kerja harus direncanakan sebaik mungkin karena
warna mempunyai pengaruh besar terhadap emosi. Hal ini dapat dimaklumi
karena warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh
warna terkadang menimbulkan rasa senang, sedih dan lain – lain. Karena dalam
sifat warna dapat merangsang perasaan manusia. Selain itu, penataan warna
dapat memantulkan sinar yang diterima.
i. Dekorasi di Tempat Kerja
Dekorasi ditempat kerja berkaitan dengan pengaturan tata letak, tata warna,
perlengkapan yang berkaitan dengan pekerjaan. Tata ruang kantor merupakan
pengaturan dan penyusunan seluruh mesin kantor, alat perlengkapan kantor serta
perabot kantor pada tempat yang tepat, sehingga pegawai dapat bekerja dengan
baik, nyaman, leluasa, dan bebas untuk bergerak, guna mencapai efesiensi kerja.
Tata ruang kantor terbagi menjadi dua seperti tata ruang kantor berkamar
(Cubcle type – offices) dan tata ruang kantor terbuka (Open plan offices). Tata
ruang kantor berkamar (cubicle) yaitu ruangan untuk bekerja yang dipisah atau
dibagi dalam kamar atau ruang kerja. Sedangkan, tata ruang kantor terbuka
(open plan) yaitu ruang kerja yang cukup luas, ditempati oleh beberapa pegawai
untuk bekerja bersama diruang termaksud tanpa dipisah oleh penyekat atau
pembatas yang permanen.
j. Musik ditempat Kerja
Musik yang ada ditempat kerja dapat merangsang karyawan dalam melakukan
aktivtas pekerjaan. Musik yang nadanya lembut sesuai dengan waktu dan tempat
dapat membangkitkan dan merangsang karyawan untuk bekerja. Sebaliknya,
musik yang tidak sesuai diperdengarkan ditempat kerja akan mengganggu
konsentrasi kerja. Oleh karena itu, pemilihan musik yang ada ditempat kerja
perlu dipilih dengan selektif.
k. Keamanan ditempat Kerja
Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman
maka perlu diperhatikan adanya keberadaanya. Salah satu upaya menjaga
keamanan ditempat kerja dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Keamanan
(SATPAM).
2. Lingkungan Kerja Non Fisik
lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang berkaitan dengan hubungan
sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahannya. Indikator lingkungan
kerja non fisik meliputi diantaranya, yaitu :
a. Hubungan kerja antar karyawan
Hubungan kerja antar karyawan sangat diperlukan dalam melakukan pekerjaan,
terutama bagi karyawan yang bekerja secara berkelompok, apabila terjadi
konflik yang timbul dapat memperkeruh suasana kerja dan akan menurunkan
semangat kerja karyawan. Hubungan kerja yang baik antara yang satu dengan
yang lain dapat meningkatkan semangat kerja bagi karyawan, dimana mereka
saling bekerja sama atau saling membantu dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan.
b. Hubungan kerja antar karyawan dengan pimpinan
Sikap atasan terhadap bawahan memberikan pengaruh bagi karyawan dalam
melakukan aktivitas. Sikap yang bersahabat, saling menghormati perlu dalam
hubungan antar atasan dengan bawahan untuk kerjasama dalam mencapai tujuan
perusahaan. Sikap bersahabat yang diciptakan atasan akan menjadikan
karyawan lebih ingin untuk bekerja dan dapat menimbulkan semangat kerja bagi
karyawan. Pada perusahaan sikap pemimpin antara pegawainya saling
menghormati agar dapat memajukan perusahaan

Definisi Lingkungan Kerja

Menurut Sedarmayanti, (2011) lingkungan kerja adalah keselurahan alat perkakas
dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode
kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.
Selanjutnya, menurut Oludeyi (2015) lingkungan kerja merupakan pengaturan, situasi,
kondisi, dan keadaan dimana orang tersebut bekerja. Berdasarkan beberapa definisi tersebut
dapat disimpulkan lingkungan kerja adalah keseluruhan dari tempat kerja yang dapat
mempengaruhi aktivitas individu dalam melakukan suatu pekerjaan

Penyebab Komitmen Organisasi

Allen dan Meyer, (1990) membagi penyebab komitmen organisasi berdasarkan tiga
komponen komitmen organisasi, yaitu :
1. Komitmen Afektif (Affective Commitment)
Afektif Komitmen sangat berpengaruh pada pengalaman kerja, terutama
pengalaman atas kebutuhan psikologis karyawan agar merasa nyaman didalam
organisasi dan kompeten dalam peran kerja. Mayer dan Allen (1991) penyebab
komitmen afektif terdiri karakteristik personal, struktur organisasi, dan pengalaman
kerja. Karakteristik personal, menemukan adanya hubungan yang positif antara
masa kerja karyawan dengan komitmen. Struktur organisasi, memiliki relatif
penelitian yang lebih sedikit mengenai hubungan karakteristik organisasi dengan
komitmen. Mayer dan Allen, (1991) pengaruh karakteristik sturktural terhadap
komitmen tidak langsung melainkan dimediasi dengan pengalaman kerja seperti
hubungan karyawan / supervisi, kejelasan peran, dan perasaan kepentingan pribadi
yang terkait dengan karakteristik sturktural.
2. Komitmen Berkelanjutan (Continuance Commitment)
Komitmen berkelanjutan terdiri dari besar dan jumlahnya investasi atau taruhan
sampingan dan persepsi atas kurangnya alternatif pekerjaan lain. Karyawan yang
telah menginvestasikan waktu dan tenaga mereka untuk organisasi yang secara pasti
karyawan akan tinggal bersama organisasi terkait dengan besarnya investasi yang
diberikan untuk organisasi. Seperti investasi kurangnya alternatif pekerjaanya juga
meningkatkan biaya yang dirasakan. Oleh karena itu, semakin sedikit alternatif yang
diandalkan karyawan semakin menguatkan komitmen berkelanjutan pada karyawan.
3. Komitmen Normatif (Normative Commitment)
Komitmen normatif terdiri dari pengalaman individu sebelum masuk kedalam
organisasi seperti pengalaman dalam keluarga atau sosialisasi budaya serta
pengalaman sosialisasi selama berada dalam organisasi. Normatif komitmen
organisasi yang kuat pada karyawan sebelum masuk kedalam organisasi
dicontohkan orang tua mereka yang juga bekerja dalam organisasi yang
menekankan pentingnya kesetiaan pada organisasi. Sementara sosialisasi organisasi
menanamkan kepercayaan mengharapkan loyalitas mereka maka karyawan juga
akan menunjukkan normatif komitmen yang tinggi

Komponen Komitmen Organisasi

Allen dan Meyer, (1991) menjelaskan komponen komitmen organisasi sebagai berikut,
yaitu :
1. Komitmen Afektif (Affective Commitment)
Komitmen yang mengacu pada keterikatan emosional karyawan terhadap identifikasi,
dan keterlibatan dalam organisasi. Komitmen ini ditandai dengan keinginan karyawan
yang kuat untuk terus bekerja dengan organisasi.
2. Komitmen Berkelanjutan (Continuence Commitment)
Komitmen yang mengacu pada kesadaran akan biaya yang terkait dengan meninggalkan
organisasi. Komitmen ini ditandai dengan kebutuhan karyawan untuk melanjutkan
bekerja dengan organisasi.
3. Komitmen Normatif (Normative Commitment)
Komitmen yang mencerminkan perasaan berkewajiban untuk melanjutkan pekerjaan.
Komitmen ini ditandai dengan karyawan merasa bahwa mereka harus tetap berada
dalam organisasi.
Selanjutnya, Allen dan Meyer (1990) menjelaskan dengan singkat affective
Commitment berkaitan dikarenakannya rasa keinginan, continuance commitment berkaitan
dikarenakan kebutuhannya dan normative commitment berkaitan dikarenakannya keharusan
untuk melakukannya.

Definisi Komitmen Organisasi

Menurut Allen dan Meyer, (1991) komitmen organisasi adalah keadaan psikologis
mengkarakteristikan hubungan pekerja dengan organisasi dan memiliki implikasi terhadap
keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan keanggotannya dalam organisasi.
Sejalan menurut Andre (2008) komitmen organisasi adalah keterikatan emosional dan
identifikasi seseorang dengan organisasinya. Sedangkan, menurut Aamodt (2010)
komitmen organisasi adalah sejauh mana karyawan mengidentifikasikan dirinya dengan
keterlibatan karyawan dan bagian dari organisasi. Selain itu, Wolowska (2014) menyatakan
bahwa komitmen organisasi merupakan sebuah konsep dasar yang menggambarkan
hubungan antara karyawan dengan organisasinya. Berdasarkan beberapa definisi tersebut
dapat disimpulkan komitmen organisasi adalah keterikatan hubungan individu dengan
organisasinya yang mengidentifikasikan keterlibatan individu dan keinginan untuk menjadi
bagian dari organisasi.

Faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan

Menurut (Kamsir, 2016) faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja karyawan yaitu sebagai berikut :
a. Kemampuan dan keahlian
Merupakan kemampuan skill yang dimiliki seseorang
dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan
dan keahlian maka akan dapat menyelesaikan pekerjaaannya secara
benar, sesuai dengan yang telah ditetapkan.
b. Pengetahuan
Pengetahuan merupakan hasil yang didapatkan seorang
individu dari teori atau pengalaman. Bila seseorang memiliki
banyak pengetahuan akan memberikan hasil pekerjaan yang baik.
c. Rancangan kerja
Merupakan perencanaan dalam menyelesaikan pekerjaan
agar memudahkan karyawan dalam menyelesaian tanggung
jawabnya. Artinya bila suat pekerjaan memiliki kerangka
perencanaan yang baik, maka akan mempermudakan karyawan
untuk menjalankan pekerjaan yang telah di bebankan.
d. Kepribadian
Merupakan karakteristik yang dimiliki setiap individu.
Kepribadian setiap individu memiliki karakter yang berbeda.
Kepribadian bisa dilihat dari sikap dan perilaku yang dimiliki
setiap orang atau individu.
e. Motivasi kerja
Motivasi kerja merupakan dorongan ataupun dukungan dari
seseorang untuk data melakukan pekerjaan yang telah dibebankan.
f. Kepemimpinan
Adalah perilaku seseorang dalam memimpin, mengatur,
mengelolah dan memerintahkan bawahannya untuk mengerjakan
suatu tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.
g. Gaya kepemimpinan
Merupakan sikap seorang pemimpin dalam memimpin
bawahannya.
h. Budaya organisasi
Merupakan norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang
berlaku dan dimiliki dalam suatu organisasi atau perusahaan.
i. Kepuasan kerja
Merupakan perasaan yang dirasakan oleh individu sebelum
atau sesudah ia melakukan suatu pekerjaan.
j. Lingkungan kerja
Merupakan kondisi atau suasana disekitar tempat kerja.
k. Loyalitas
Merupakan kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan
membela perusahaan dimana tempatnya bekerja.
l. Komitmen
Merupakan kepatuhan karyawan untuk menjalankan
kebijakan atau peraturan perusahaan dalam melakukan pekerjaan.
m. Disiplin kerja
Merupakan usaha karyawan untuk menjalankan aktivita
kerjanya secara sungguh-sungguh

Indikator Kinerja Karyawan

Menurut (Mathis & Jackson, 2009) indikator-indikator
kinerja karyawan adalah sebagai berikut :
a) Kualitas Kerja, merupakan tingkat kualitas suatu pekerjaan
yang dihasilkan oleh seorang karyawan yang dapat dilihat dari
segi ketelitian dan kerapihan kerja, keterampilan dan
kecakapan.
b) Kuantitas Kerja, merupakan kemampuan karyawan terkait
dengan jumlah aktivitas dan hasil yang telah ditugaskan oleh
perusahaan.
c) Ketepatan Waktu, merupakan dasar bagi seorang pegawai
dalam menyelesaikan suatu produk atau jasa yang menjadi
tanggung jawabnya.
d) Kemampuan Bekerjasama, kemampuan seorang karyawan
bekerja dengan rekan kerja dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan.

Pengertian Kinerja Karyawan

Menurut (Mangkunegara, 2017) kinerja adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang
diberikan kepadanya.
Menurut (Rivai, 2014) kinerja merupakan suatu prestasi
yang ditampilkan seseorang karyawan dalam meyelesaikan
pekerjaannya dengan tingkat motivasi dan kemampuan tertentu
sesuai dengan perannya di perusahaan.
Menurut (Malayu, 2012) kinerja karyawan adalah suatu
hasil yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas-tugas
yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecapakan,
pengalaman, dan kesunggungan serta waktu

Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja

Menurut (Sutrisno, 2010) faktor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan kerja ialah sebagai berikut :
1. Faktor psikologis
Merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan
karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja,
sikap terhadap kerja, bakat dan ketrampilan.
2. Faktor social
Merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi
sosial antar karyawan maupun karyawan dengan atasan dan
lingkungan kerja karyawan.
3. Faktor fisik
Merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi
fisik karyawan meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan
waktu istirahat, perlengkapan kerja keadaan ruangan, suhu,
penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan,
umur, dan sebagainya.
4. Faktor financial
Merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan
serta kesejahteraan karyawan, yang meliputi sistem dan besaran
gaji, jaminan social, tunjangan, fasilitas yang diberikan,
promosi jabatan dan sebagainyan.

Indikator Kepuasan Kerja

Menurut (Robbins, 2009) indikator kepuasan kerja yang
dapat mempengaruhi kepuasan kerja yaitu sebagai berikut :
1. Pekerjaan itu sendiri
Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk
memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama
kerja. Pekerjaan dapat memberikan pengalaman kerja yang
baru dan mampu meningkatkan kemampuan selama bekerja
membuat karyawan merasa puas dengan pekerjaan itu sendiri
atau ada hal lain yang membuat karyawan puas atau tidak
terhadap pekerjaan itu sendiri.
2. Pembayaran
Pembayaran adalah faktor paling banyak yang
menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang mengespresikan
kepuasan kerjannya dengan sejumlah uang yang diperolehnya.
Bayaran ini bisa berupa gaji atau inisiatif yang diberikan oleh
perusahaan. Faktor ini yang mampu membuat karyawan merasa
puas dan betah dengan tempat ia bekerja.
3. Kenaikan jabatan
Adanya kenaikan jabatan bagi karyawan sangat
berperan dalam menimbulkan rasa puas terhadap
kerja.Kenaikan jabatan dirasa penting bagi karyawan
dikarenakan karyawan akan semakin semangat dalam bekerja
dan semakin puas dengan pekerjaan dan tempat ia bekerja.
4. Pengawasan
Bagi karyawan, supervisor dianggap sebagai figur ayah
dan sekaligus atasannya. Supervisor yang buruk dapat
berakibat absensi dan turnover. Adanya pengawasan yang baik
dari atasan yang dilakukan secara objektif dan efektif terhadap
karyawannya dan sesuai dengan keadaan dilapangan membuat
karyawan merasa puas dan merasa adil dalam penilaian dari
atasan.
5. Rekan kerja
Rekan kerja dipandang sebagai faktor yang menunjang
puas atau tidak puas dalam kerja. Memiliki rekan kerja yang
baik, suportif, memiliki rasa kerjasama yang tinggi terhadap
pekerjaan, dan faktor lain yang memiliki dampak positif dapat
memberikan rasa puas karyawan tehadap rekan kerja dan
perusahaan.

Pengertian Kepuasan Kerja

Menurut (Mila Badriyah, 2015) kepuasan kerja adalah
sikap atau perasaan karyawan terhadap aspek-aspek yang
menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai pekerjaan yang
sesuai dengan penilaian masing-masing pekerja.
Menurut (Malayu, 2012) kepuasan kerja merupakan sikap
emosional seseorang yang menyenangi dan mencintai
pekerjaannya. Kepuasan kerja harus diciptakan sebaik mungkin
supaya normal kerja, dedikasi, kecintaan, dan kedisiplinan
karyawan meningkat. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan,
luar pekerjaan, dan kombinasi keduannya.
Menurut (Sutrisno, 2010) kepuasan kerja adalah suatu sikap
karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi
kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam
kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan spikologis.
Dari beberapa pengertian dari para ahli diatas dapat
disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang
dirasakan dalam diri setiap individu atau karyawan terhadap
pekerjaan maupun hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan.

Faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja
menurut (Nitisemito,2009) yaitu sebagai berikut :
1. Warna
Warna merupakan faktor yang penting untuk
memperbesar efesiensi kerja para karyawan. Khususnya warna
akan mempengaruhi keadaan jiwa mereka. Dengan memakai
warna yang tepat pada dinding ruangan dan alat-alat lainnya,
kegembiraan dan ketenangan bekerja para karyawan akan
terpelihara.
2. Kebersihan lingkungan kerja
Kebersihan lingkungan kerja secara tidak langsung
dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja, karena apabila
lingkungan kerja bersih maka karyawa akan merasa nyaman
dalam dalam melakukan pekerjaannya.
3. Penerangan
Penerangan dalam hal ini bukan terbatas pada
penerangan listrik saja, tetapi juga penerangan sinar
matahari.Dalam melaksanakan tugas karyawan membutuhkan
penerangan yang cukup, apabila pekerjaan yang dilakukan
tersebut menuntut ketelitian.
11
4. Pertukaran udara
Pertukaran udara yang cukup dari ventilasi udara yang
tersedia akan meningkatkan kesegaran fisik para karyawan.
selain ventilasi, kontruksi gedung yang mempunyai atap tinggi
akan menimbulkan pertukaran udara yang lebih baik daripada
gedung yang mempunyai atap rendah. Hal ini yang perlu
menjadi perhatian adalah volume ruangan harus sebanding
dengan jumlah karyawan yang ada agar pertukaran udara yang
berlangsung lebih baik.
5. Jaminan terhadap keamanan menimbulkan ketenangan
Keamanan akan keselamatan diri sendiri sering
ditafsirkan terbatas pada keselamatan kerja, padahal lebih luas
dari itu termasuk keamanan milik pribadi karyawan dan juga
kontruksi gedung tempat mereka bekerja. Sehingga akan
menimbulkan ketenangan yang akan mendorong karyawan
dalam bekerja.
6. Kebisingan
Merupakan suatu gangguan terhadap seseorang karena
adanya kebisingan, maka konsentrasi dalam bekerja akan
terganggu. Dengan terganggunya konsentrasi ini maka
pekerjaan yang dilakukan akan banyak menimbulkan kesalahan
atau kerusakan. Hal ini jelas akan menimbulkan kebosanan.
7. Tata ruang
Merupakan penataan yang ada didalam ruang kerja
yang biasa mempengaruhi kenyamanan karyawan dalam
bekerja.

Indikator Lingkungan Kerja

Menurut (Nitisemito,2009) indikator lingkungan kerja
adalah sebagai berikut :
a. Suasana kerja
Suasana kerja adalah kondisi disekitar karyawan yang
sedang dilakukannya pekerjaan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan itu sendiri.
b. Hubungan antar rekan kerja
Hubungan antar rekan kerja yaitu hubungan dengan
rekan kerja harmonis dan tanpa ada saling intrik diantara
sesame rekan kerja.Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi
karyawan tetap tinggal dalam suatu organisai adalah adanya
hubungan yang harmonis diantara rekan kerja.
c. Hubungan antara bawahan dengan pimpinan
Hubungan antara bawahan dengan pimpinana yaitu
hubungan dengan karyawan yang baik dan harmonis dengan
pimpinan tempat kerja. Hubungan yang baik dan harmonis
dengan pimpinan tempat kerja merupakan faktor penting yang
dapat mempengaruhi kinerja karyawan.
d. Tersedianya fasilitas kerja
Hal ini dimaksukan bahwa peralatan yang digunakan
untuk mendukung kelancaran kerja lengkap atau sesuai.
Tersedianya fasilitas kerja yang lengkap, walaupun tidak baru
mendapatkan salah satu penunjang proses dalam bekerja.

Jenis-jenis Lingkungan Kerja

Menurut (Sedarmayanti,2009) jenis lingkungan terbagi
menjadi dua macam yaitu :
a. Lingkungan kerja fisik
Lingkungan kerja fisik adalah semua yang terdapat
disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan
baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Lingkungan kerja fisik dibagi dalam dua kategori yaitu :
a) Lingkungan yang berlangsung berhubungan dengan
karyawan seperti : pusat kerja, kursi, meja dan sebagainya.
b) Lingkungan perantara atau lingkungan umum yaitu
lingungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia misal
: temperature, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan,
kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna dan
lain-lain.
b. Lingkungan kerja non fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang
terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan
atasan maupu dengan sesama rekan kerjaatupun hubungan
dengan bawahan

Pengertian Lingkungan Kerja

Menurut (Amirrullah, 2015) mendefinisikan lingkungan
kerja sebagai tempat dan unsur dinamis yang ada disekitar
seseorang bekerja. Lingkungan kerja bukan hanya menyangkut
lingkungan fisik kerja akan tetapi juga menyangkut unsur-unsur
psikis yang terjadi dalam bekerja.
Menurut (Sedarmayanti, 2009) mendefinisikan lingkungan
kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi,
lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya,
serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun
sebagai kelompok.
Menurut (Nitisemito, 2009) mengemukakan “lingkungan
krja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang
dapat mempengaruhi dirinya menjalankan tugas yang dibebankan”.
Dari pengertian menurut para ahli maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa lingkungan kerja adalah kondisi ataupun
suasana disekitar karyawan, selama waktu karyawan melakukan
kegiatan yang mana kegiatan tersebut mempunyai pengaruh bagi
karyawan pada waktu melakukan kegiatan kerja dalam rangka
menjalankan operasional perusahaan.

Prinsip Pelayanan Publik

Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan publik yang prima, perludilakukan penerapan pelayanan yang merupakan bagian yang harus diberikan kepadamasyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanaanpublik merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003, dalam Mukarom dan Laksana (2018:84) bahwa, prinsip penyelenggara pelayanan publik adalah sebagai berikut:

  1. KesederhanaanKesederhanaan merupakan menyangkut tentang prosedur pelayanan publik yangtidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat.
  2. KejelasanKejelasan yang dimaksud adalah mencakup dalam hal tentang persyaratan teknisdan administrasi pelayanan publik, unit kerja pejabat yang berwenang danbertanggung jawab dalam meberikan pelayanan dan penyelesaian keluhandalampelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik dan tata carapembayaran.
  3. Kepastian waktuPenyelesain dan pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan.
  4. AkurasiAkurasi maksudnya adalah produk atau jasa pelayanan publik yang diberikanharus benar, tepat dan sah.
  5. KeamanaanSelama masyarakat dalam proses melakukan layanan publik harus dapatmenerima rasa aman dan kepastian hukum.
  6. Tanggung jawabPimpinan penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab ataspenyelenggaraan pelayanan dan penyelesain keluhan dalam pelaksanaanpelayanan publik.
  7. Kelengkapan sarana dan prasaranaTersedianya peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai untukmembantu menyelesaikan suatu pelayanan publik
  8. Kemudahan aksesTempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai dan mudah dijangkauoleh masyarakat dan memanfaatkan teknologi yang ada.
  9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahanPemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan santun, ramah, serta iklasdalam member pelayanan.
  10. KenyamananLingkungan pelayanan harus tertip, teratur, ruang tunggu yang nyaman, bersih,rapi, serta disediakan fasilitas pendukung seperti tempat parker, toilet danlainnya

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Gibson (2005:164) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
sebagai berikut:
1) Faktor individu, meliputi kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga,
pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang.
2) Faktor psikologis, meliputi persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi,
lingkungan kerja dan kepuasan kerja.
3) Faktor organisasi, meliputi struktur organisasi, desain pekerjaan,
kepemimpinan dan imbalan

Manfaat penilaian kinerja

Menurut Sutrisno (2011) kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu
yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun secara
terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah : (1) penyesuaian-penyesuaian
kompensasi. (2) perbaikan kinerja. (3) kebutuhan latihan dan pengembangan. (4)
pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan,
pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja. (5) untuk kepentingan penelitian
pegawai. (6) membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai.

Indikator Innovative Leadership

Horth dan Vehar (2012) telah mengemukakan bahwa kepemimpinan inovasi dibentuk dari tiga area luas:

  1. seperangkat alat: kumpulan alat dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan pilihan baru, mengimplementasikannya dalam organisasi, mengkomunikasikan arah, menciptakan keselarasan, dan menyebabkan komitmen;
  2. seperangkat keterampilan: kerangka kerja yang memungkinkan para pemimpin inovasi menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Lebih dari sekadar alat dan teknik, ia membutuhkan fasilitas, praktik, dan penguasaan proses; dan
  3. pola pikir: sikap dan perilaku yang dihasilkan yang memungkinkan alat dan keterampilan menjadi efektif. Pola pikir adalah sistem operasi fundamental dari pemikir kreatif dan membedakan para pemimpin yang memungkinkan pemikiran kreatif dan inovasi dari mereka yang menahannya.

Para peneliti telah mengadopsi perilaku kepemimpinan inovasi dari Minnesota Innovation Institute, yang mengusulkan enam perilaku kepemimpinan inovatif sebagai berikut (Alsolami et al., 2016):

  1. Mendorong inisiatif individu;
  2. Memperjelas tanggung jawab individu;
  3. Memberikan umpan balik evaluasi kinerja yang jelas dan lengkap;
  4. Mempertahankan orientasi tugas yang kuat,
  5. Menekankan hubungan kelompok dan,
  6. Menunjukkan kepercayaan pada anggota organisasi.

Sedangkan Kozioł dan Nadolna (2020) menyatakan bahwa kepimpinanan inovatif memiliki dimensi sebagai berikut:

  1. Perilaku pemimpin dan pendekatan untuk berubah, pemecahan masalah dan keterampilan komunikasi, bekerja dalam kondisi ketidakpastian dan menetapkan tujuan;
  2. Gaya manajemen karyawan;
  3. Pendekatan kepada karyawan: merangsang kreativitas mereka, mendorong pembelajaran, kerja tim, mempromosikan dan menghargai perilaku inovatif.

 

 

Tujuan penilaian kinerja

Menurut Syafaruddin Alwi (2011:187) secara teoritas tujuan penilaian
dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang
bersifat evaluation harus menyelesaikan : (1) hasil penilaian digunakan sebagai
dasar pemberian kompensasi. (2) hasil penilaian digunakan sebagai staffing
decision. (3) hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi.
Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan : (1)
prestasi rill yang dicapai individu. (2) kelemahan-kelemahan individu yang
menghambat kinerja. (3) prestasi-prestasi yang dikembangkan.

Prosedur dan metode penilaian kinerja karyawan

Kerja yang dilakukan perlu dinilai dengan cermat untuk mengetahui hasil
kerja yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan organisasi atau tidak.
Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan
suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program
yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, penilaian
kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara
keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya
tentang bagaimana kinerja karyawan.
Hasibuan (2002:97) menjelaskan bahwa penilaian kinerja adalah kegiatan
manajer untuk mengevaluasi perilaku dan prestasi kerja karyawan serta
menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Dengan demikian penilaian kerja yang
dilakukan seseorang karyawan tergantung kepada kinerjanya. Jadi, penilaian
kinerja menurut pendapat diatas adalah menilai :
1. Pekerjaan
2. Perilaku
3. Hasil
4. Tingkat ketidakhadiran
Handoko (2003:135) menyatakan bahwa penilaian kinerja (performance
appraisal) adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau
menilai kinerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan
personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang
pelaksanaan kerja mereka. Dengan penilaian kerja dapat menjadi petunjuk dan
selanjutnya menjadi bahan masukan bagi personalia untuk menentukan jenjang
karir bagi karyawan.
Handoko (2003:139) menerangkan bahwa secara garis besar prosedur
penilaian pelaksanaan pekerjaan (kinerja) adalah sebagai berikut :
a. Bagian personalia mengirimkan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada
pejabat yang memiliki dalam lingkungan pengawasan / bimbingannya.
b. Pejabat penilai wajib untuk melaksanakan suatu penilaian atas hasil kerja
karyawan.
c. Setelah menilai dan mengisi daftar penilaian pelaksanaan, maka daftar tersebut
diberikan kepada karyawan yang dinilai untuk dipelajari dan ditanda tangani
sebagai tanda setuju.
d. Bila karyawan keberatan atas penilaian atasannya maka ia dapat mengajukan
keberatan diserta alasan logis.
e. ada tahap yang sama karyawan yang dinilai wajib mengembalikan daftar
tersebut.
f. Apabila setelah karyawan yang dinilai mempelajari dan menyetujui penilaian
(point c) maka pejabat penilai tanpa cacat / perbaikan-perbaikan.
g. Apabila pejabat penilai mendapatkan alasan-alasan yang logis dan cukup kuat,
maka dapat dilakukan perubahan nilai yang telah dibuat oleh pejabat penilai.
Prosedur penilaian perlu dilakukan agar didalam penilaian tidak terdapat
kesalahan yang berarti. Hal ini mengingat didalam melakukan penilaian si penilai
akan merasa kesulitan menentukan penilaian yang objektif jika prosedur penilaian
tidak diperhatikan. Apabila penilaian dapat dilakukan secara objektif diharapkan
hasil dari penilaian akan dapat membantu atasan untuk mengambil keputusan dan
akan dapat meningkatkan karir karyawan itu sendiri.
Menurut Bernardin dan Russel (2006:379) “a way of measuring the
contribution of individuals to their organization”. Penilaian kinerja adalah cara
mengukur konstribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka
bekerja.

pengertian kinerja

Suatu organisasi perusahaan didirikan karena mempunyai tujuan tertentu
yang lain dan harus dicapai. Dalam mencapai tujuannya setiap organisasi di
pengaruhi perilaku organisasi. Salah satu kegiatan yang paling lazim dilakukan
dalam organisasi adalah kinerja karyawan, yaitu bagaimana ia melakukan segala
sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu pekerjaan atau peranan dalam
organisasi.
Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2010:67) “kinerja (prestasi kerja)
adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya”.
kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang
telah ditetapkan, para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali
sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah . terlalu sering manajer
tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga
perusahaan/instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk
oraganisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan
adanya kinerja yang merosot.
Menurut Ambar Sulistiyani (2013:223) “kinerja seseorang merupakan
kombinasi dari kemampuan , usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil
kerjanya“kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan
atas kecakapan , pengalaman dan kesungguhan serta waktu.
Menurut Mink (2008:76) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang
memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya
(a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berpengendalian diri,
(d) kompetensi. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan
dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil
suatu instansi dihubungkan dengan visi suatu organisasi atau perusahaan serta
mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Definisi Kepemimpinan Inovatif

Kepemimpinan inovatif didefinisikan sebagai proses menciptakan konteks untuk terjadinya inovasi; membuat dan menerapkan peran, struktur pengambilan keputusan, ruang fisik, kemitraan, jaringan, dan peralatan yang mendukung pemikiran dan pengujian inovatif (Porter & Malloch, 2010). Adjei (2013) mendefinisikan kepemimpinan inovasi sebagai sintesis gaya kepemimpinan yang berbeda dalam organisasi untuk mempengaruhi karyawan untuk menghasilkan ide-ide kreatif, produk, layanan dan solusi.

Menurut Adjei, karena kepemimpinan inovasi merupakan konsep yang kompleks, maka tidak ada satupun penjelasan atau formula yang harus diikuti oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan inovasi. Pertimbangan lebih lanjut tentang kepemimpinan inovasi penting untuk memperbaiki tubuh teori kepemimpinan perilaku, yang terutama hanya menekankan pada kemampuan individu atau pemimpin (Adjei, 2013). Oleh karena itu, sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Van de Ven dan Chu (1989) dalam Alsolami et al. (2016), kepemimpinan inovasi meliputi dorongan inisiatif individu, klarifikasi tanggung jawab individu, penyediaan umpan balik evaluasi kinerja yang jelas dan lengkap, orientasi tugas yang kuat, penekanan pada kualitas kelompok. hubungan dan kepercayaan pada anggota organisasi

Kepemimpinan inovatif merujuk pada semangat kewirausahaan dalam menghasilkan transformasi sosial secara berkelanjutan dan membesar (scalable) (Alvord, Brown, and Letts, 2004). Thompson (2002) menegaskan bahwa kewirsausahaan sosial adalah sarana untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial yang tidak dijawab dan terabaikan oleh pemerintah nasional atau lokal. Semangat kewirausahaan memiliki beberapa karakter: otonomi, inovasi, pro-aktif, berani mengambil risiko dan kompetisi agresif (Lumpkin and Dess, 2001 dalam Pramusinto, 2010).

Oleh karena itu, kepemimpinan inovasi adalah tentang mampu membentuk gambaran inovasi yang terintegrasi dan, pada saat yang sama, memimpin komponen inovasi secara strategis (Ailin & Lindgren, 2008). Jadi, kepemimpinan inovasi bukanlah pengelolaan proyek pengembangan produk inovatif; sebaliknya, ini adalah proses memimpin portofolio inovasi perusahaan secara strategis. Secara khusus, kepemimpinan inovasi sangat penting untuk kinerja organisasi superior yang konsisten (Samad et al., 2015).

Karakteristik kepribadian lain di lingkungan kerja

Selain dari lima karakteristik tersebut, masih ada beberapa karakteristik
kepribadian yang mempunyai perilaku di dalam organisasi diantaranya :
1. Locus of control
Adalah sejauh mana orang percaya bahwa perilaku mereka memiliki dampak riil
terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Misalnya, sejumlah orang yakin
bahwa jika bekerja keras akan meraih sukses. Mereka juga yakin bahwa individu
yang tidak meraih sukses disebabkan tidak memiliki kemampuan atau motivasi.
Individu yang yakin mereka memiliki kendali penuh atas hidup dikatakan
mempunyai internal locus of control, individu lain mungkin berpikir bahwa takdir,
kesempatan, keberuntungan, atau perilaku orang lain yang menentukan apa yang
terjadi atas mereka.
2. Self efficacy
Adalah karakteristik kepribadian yang masih terkait tetapi agak berbeda. Self
efficacy adalah keyakinan seseorang pada kapabilitasnya untuk melakukan suatu
tugas. Individu yang memiliki self efficacy tinggi percaya bisa melakukan tugas
spesifik dengan baik, sementara individu yang memiliki self efficacy rendah
cenderung meragukan kemampuan diri sendiri melakukan suatu tugas spesifik.
3. Otoritarianisme
Yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa perbedaan kekuasaan dan status
berpengaruh pada hierarki sistem sosial seperti organisasi.
4. Machiavellianisme
Adalah karakteristik kepribadian yang dinamakan sesuai nama Noccolo
Machiavelli, seorang penulis dari abad ke-16. Dalam bukunya yang bejudul The
Princ, Machiavelli menjelaskan bagaimana kebangsawanan bisa dengan mudah
mendapatkan dan menggunakan kekuasaan.
5. Self esteem
Adalah sejauh mana seseorang menyakini bahwa dia adalah individu yang
berharga dan berhak memperoleh pencapain. Seseorang yang memiliki self
esteem tinggi akan mencari pekerjaan yang berstatus lebih tinggi, lebih percaya
pada kemampuannya meraih tingkat kinerja lebih tinggi dan menikmati kepuasan
batin yang lebih tinggi dari suatu pencapayan.
6. Risk propencity
Adalah sejauh mana seorang individu bersedia mengambil resiko dan membuat
keputusan resiko. Seorang manajer yang memiliki risk propencity tinggi ,
cenderung lebih mau bereksperimen dengan ide-ide baru dan mengambil resiko
dengan produk-produk baru. Dia juga akan membawa organisasi kearah baru yang
berbeda .

Katagorisasi Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan berasal dari bahasa ingris “Style” yang berarti mode seseorang yang selalu nampak yang menjadi ciri khas orang tersebut. Gaya kepemimpinan menurut Thoha (2004:49), merupakan norma prilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain. Stoner (1996) dalam Handoko, (2003) mendefinisikan bahwa gaya kepemimpinan (leadership style) adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan menpengaruhi pekerja.

Berdasarkan dua uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan menpengaruhi pekerja.

Pada dasarnya, ada tiga kategori gaya kepemimpinan seperti yang dikembangkan oleh Lewin, Lippitt dan White, yaitu otokratik, demokratik, dan laissez-faire (Carlislie dalam Salusu : 2003) :

  1. Gaya kepemimpinan otokratik

Gaya kepemimpinan otokratik biasanya dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Dalam banyak literatur para ilmuan yang membahas tentang tipologi kepemimpinan mengatakan bahwa yang tergolong sebagai pemimpin yang otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang dipandang sebagai kerakteristik yang negatif. Seorang pemimpin yang otokratik adalah seorang yang sangat egois . Egoismenya yang sangat besar akan mendorong memutarbalikkan kenyatan yang sebenarnya sehingga sesuai dengan dengan apa yag secara subjektif diinterpretasikan sebagai kenyataan.

Berdasarkan nilai-nilai demikian, sebagai pemimpn yang otoriter akan menunjukkan berbagai sikap yang menojolkan “ke-akunnya” antara lain dalam bentuk:

  1. Kecenderungn memperlakukan para bawahan sama dengan alat-alat lain dalam organisai, seperti mesin dan dengn demikian kurang menghargai harkat dn martabat mereka.
  2. Pengutamaan orintasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahan.
  3. Pengabaian para bawahan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara pememberitahukan kepada para bawahan tersebut bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu dan para bawhan tu diharpkan dan bahkan dituntut untuk untuk melaksanakannya saja.

Dengan persepsi, nilai-nilai, sikap dan perilaku demikian seorang pemimpin yang otokratik akan menggunakan gaya kepemimpinannya dalam bentuk:

  1. Menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya.
  2. Dalam menegakkan disiplin menunjukkan kekakuan.
  3. Bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi.
  4. Menggunakan pendekatan punitif (pemberian hukuman) dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan.

Dalam kehidupan yang organisasional yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan berbagai bentuk kebutuhan, keinginan dan harapannya tipe kepemimpinan yang otokratik bukanlah tipe kepemimpan yang ideal. Bahkan bukan juga tipe yang diinginkan.

Gaya kepemimpinan otokratik mungkin saja mampu menjalankan organisasinya dengan “baik”. Baik dalam artian hanya tercapinya tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditentukan pemimpin yang bersangkutan sebelumnya. Artinya efektifitas kepemimpinan yang otokratik sangat dikaitkan dengan kekuasaan untuk mengambil tindakan punitif. Ketika kekuasaan untuk mengambil tindakan punitif tidak lagi dimilikinya. Ketaatan para bawahan segera mengendor dan disiplin kerjapun semakin merosot.

  1. Gaya kepemimpinan demokratik

Kepemimpinan demokratik adalah gaya yang dikenal pula sebagai gaya partisipatif. Gaya kepemiminan ini memempatkan manusia sebagai faktor terpenting dalam kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi. Filsafat demokratis yang mendasari pandangan tipe dan gaya kepemimpinan ini adalah pengakuan dan penerimaan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang mulia dengan hak asasi yang sama.

Ada beberapa karakteristik utama gaya dasar seorang pemimpin yang demokratik diantaranya adalah:

  1. Kemampuan memperlakukan organisasi sebagai suatu totalitas dengan menempatkan semua satuan organisasi pada peranan dan proporsi yang tepat tanpa melupakan peranan satuan kerja strategik tertentu tergantung pada sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi yang bersangkutan pada kurun waktu tertentu.
  2. Mempunyai persepsi yang holistik mengenai organisasi yang dipimpinnya.
  3. Menggunakan pendekatan yang integralistik dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya.
  4. Menempatkan kepentingan organisasi sebagai keseluruhab diatas kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok dalam tertentu organisasi.
  5. Menganut filsafat manajemen yang mengakui dan menjunjung tinggi harkat dab martabat para bawahannya sebagai makhluk politik, makhluk ekonomi, makhluk sosial dan sebagai individuyang mempunyai jati diri yang khas.
  6. Sejauh mungkin memberikan kesempatan kepada para bawahannya berperan serta dalam proses pengambilan keputusan.
  7. Terbuka terhadap ide, pabdangan dan saran orang lain termasuk para bawahannya.
  8. Memberikan perilaku keteladanan yang menjadikannya panutan bagi para bawahannya.
  9. Bersifat rasional dan obyektif dalam menghadapi permasalahan terutama dalam menghadapi bawahannya.
  10. Selalu berusaha dan menumbuhkan iklim kerja yag kondusif bagi inovasi dan kreativitas bawahan.

Selain itu, karakteristik penting seorang pemimpin yang demokratik yang sangat positif adalah dengan cepat ia menunjukan penghargaan kepada para bawahan yang berprestasi tinggi. Penghargaan itu dapat mengambil berbagai bentuk separti kata-kata pujian, tepukan pada bahu bawahan itu, mengeluarkan penghargaan, kenaikan pangkat, atau mungkin promosi jika keadaan memungkinkan. Seorang pemimpin yang demokratik akan sengat bangga bila para bawahannya menunjukkan kemampuan kerja yang bahkan lebih tinggi dari kemempuannya sendiri.

Pengimplementasian nilai-nilai demokratis dalam kepemimpinan dialakukan dengan memberikan kesempatan yang luas pada anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan sesuai dengan posisi dan wewenang masing-masing.

Seorang pemimpin yang demokratik dihormati dan disegani dan bukan ditakuti karena perilakunya dalam kehidupan orgaisasi sosial. Perilakunya mendorong para bawahanya menumbuhan dan mengembangkan daya inovasi dan kreativitasnya. Dengan sungguh-sengguh ia mendengarkan pendapat, dan bahkan kritik orang lain, terutama para bawahannya. Singkatnya, seorang pemimpin yang demokratik melihat bahwa dalam perbedaan-perbedaan yang merupakan kenyataan hidup, harus terjamin kebersamaan.

  1. Gaya kepemimpinan laissez-faire

Gaya kepemimpinan ini pada dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasinya mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya masing-masing, dengan sesedikit mungkin pengarahan atau pemberian petunjuk dalam merealisasikan tugas pokok masing-masing sebagai bagian dari tugas pokok orgasisasi.

Seorang pemimpin yang laissez faire baranggapan bahwa para anggota organisasi sudah mengetahui dan cukup dewasa untuk taat pada peraturan permainan yang berlaku, sehingga pemimpin cenderung memilih peranan yang pasif dan membiarkan organisasi serjalan menurut temponya sendiri tanpa banyak mencampuri bagaimana organisasi harus dijalankan dan ditegakkan.

Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pemimpin laissez faire dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya biasanya bertolak dari filsafat hidup bahwa manusia pada dasarnya memiliki rasa solidaritas dalam kehidupan bersama, mempunyai kesetiaan kepada sesama dan kepada organisasi, taat kepada norma-norna yang telah disepakati bersama, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang harus diembannya.

Ada beberapa karakteristik dari kepemimpinan Laissez Faire diantaranya adalah:

  1. Pendelegasian wawenang terjadi secara ekstensif (luas)
  2. Pengambilan keputusan diserahkan kepada para pejabat pimpinan yang lebih rendah dan kepada para petugas operasional, kecuali dalam hal-hal tertentu yang nyata-nyata menuntut keterlibatan secara langsung.
  3. Status quo organisasional tidak terganggu.
  4. Penumbuhan dan pengembangan kemampuan berpikir dan bertindak yang inovatif dan kreatif diserahkan kepada para anggota organisasi yang bersangkutan sendiri.
  5. Sepanjang dan selama anggota organisasi menunjukkan perilaku dan prestasi kerja yang memadai, intervensi pemimpin dalam perjalanan organisasi berada pada tingkat yang minimum.

Gaya kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan otoriter, meskipum tidak sama atau bukan kepemimpinan demokratis pada titik ekstrimya yang paling rendah. Kepemimpinn dijalankan tanpa memimpin atau tanpa berbuat sesuatu dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku anggota organisasinya.

Sedangkan Gatto dalam Salusu (2003), mengemukakan empat gaya kepemimpinan yaitu gaya direktif, gaya konsultatif, gaya partisipatif, dan gaya delegasi. Karakteristik dari setiap gaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Gaya direktif.

Pemimpin yang direktif pada umumnya membuat keputusan-keputusan penting dan banyak terlibat dalam pelaksanaannya. Pemimpin banyak memberikan pengarahan. Semua kegiatan terpusat pada pemimpin, dan sedikit saja kebebasan orang lain untuk berkreasi dan bertindak yang diizinkan. Pimpinan memberikan instruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan para pengikutnya, dan secara ketat mengawasi pelaksanaan tugas mereka. Komunikasi berlangsung satu arah. Inisiatif pemecahan masalah dan pembuatan keputusan semata-mata dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin memberikan batasan peranan pengikut dan memberitahukan mereka tentang apa, bagaimana, bilamana, dan di mana melaksanakan tugas. Pada dasarnya gaya ini adalah gaya yang otoriter.

  1. Gaya konsultatif.

Gaya ini dibangun diatas gaya direktif, kurang otoriter dan lebih banyak melakukan interaksi dengan para staf dan anggota organisasi. Pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. Fungsi pemimpin lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, member nasihat dalam rangka mencapai tujuan. Pemimpin dengan gaya ini mau menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil dan menerima pendapat dari pengikutnya, tetapi pemimpin masih harus tetap memberikan pengawasan dalam penyelesaian tugas-tugas bawahannya serta pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. Terjadi komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan.

  1. Gaya partisipatif.

Gaya partisipatif bertolak belakang dari gaya konsultatif yang bisa berkembang ke arah saling percaya antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin menekankan pada banyaknya memberikan dukungan dan sediki dalam pengarahan. Pemimpin cenderung memberi kepercayaan pada kemampuan staf untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tanggung jawab mereka. Pemimpin menyusun keputusan bersama-sama dengan para bawahan dan saling menukar ide/gagasan, serta mendukung usaha-usaha mereka dalam menyelesaikan tugas. Posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Komunikasi lebih ditingkatkan dan peranan pemimpin secara aktif mendengar. Hal ini wajar karena bawahan telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. Sementara itu, kontak konsultatif tetap berjalan terus. Dalam gaya ini, pemimpin lebih banyak mendengar, menerima, bekerja sama, dan memberi dorongan dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian diberikan kepada kelompok.

  1. Gaya Free-rein,

Gaya Free-rein atau disebut juga gaya delegasi, yaitu gaya yang mendorong kemampuan staf untuk mengambil inisiatif. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan sedikit dukungan dan sedikit pengarahan. Pemimpin dengan gaya ini mendelegasikan secara keseluruhan keputusan-keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada bawahannya sehingga bawahanlah yang memiliki kontrol untuk memutuskan tentang bagaimana cara pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan kesempatan yang luas bagi bawahannya untuk melaksanakan tugas mereka sendiri karena mereka memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memikul tanggung jawab. Kurangnya interaksi dan kontrol yang dilakukan oleh pemimpin sehingga gaya ini hanya bisa berjalan apabila staf memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan akan mengejar tujuan dan sasaran organisasi

Perilaku individu

Karakteristik kepribadian mencerminkan beberapa kolompok perbedaan
individual paling mendasar dalam organisasi. Kepribadian adalah atribut
psikologis dan perilaku yang relative stabil, yang membedakan satu orang dengan
orang lain. Manajer harus berusaha memahami atribut kepribadian dasar dan
bagaimana atribut tersebut mempengaruhi perilaku individu dalam situasi
organisasional, serta mencoba memahami persepsi dan sikap individu terhadap
organisasi.
1. Lima dasar karakteristik kepribadian
Dalam beberapa tahun terakhir para peneliti mengidentifikasi lima karakteristik
kepribadian fundamental yang sangat relevan bagi organisasi. Kelima
karakteristik ini secara umum adalah :
a. Keakuran adalah kemampuan seseorang memiliki hubungan baik dengan orang
lain. Keakuran menyebabkan sejumlah orang menjadi lembut, kooperatif, mau
memaafkan, mau memahami dan bersikap baik dalam berurusan dengan orang
lain. Meski riset belum meneliti seluruh dampak keakuran, individu yang
sangat akur cenderung lebih mampu membangun hubungan kerja yang baik
dengan rekan kerja, bawahan, dan manajer level lebih tinggi sementara
individu yang kurang akur cenderung memliki hubungan kerja yang buruk.
b. Kesungguhan adalah jumlah tujuan yang menjadi fokus seorang individu yang
berfokus pada tujuan relatif lebih sedikit. Pada waktu tertentu cenderung lebih
terorganisir, sistematis, hati-hati, komprehensif, bertanggung jawab, dan
mempunyai disiplin diri saat bekerja meraih tujuan ini. Sebaliknya individu
yang befokus pada lebih banyak tujuan cenderung tidak terorganisir, sembrono,
dan tidak bertanggung jawab serta kurang komprehensif dan kurang memiliki
disiplin diri.
c. Emosionalitas negative individu dengan emosionalitas negatif yang rendah
relatif tenang, santai, sabar, dan percaya diri. Sebaliknya individu dengan
emosionalitas negatif tinggi akan lebih tidak tenang, gelisah, reaktif, dan
mood-nya bisa sangat bergejolak. Individu yang memliki emosionalitas negatif
rendah dapat menangani stress, tekanan, dan ketegangan secara lebih baik.
d. Ekstoversi adalah level kenyamanan seseorang terhadap hubungan. Individu
yang disebut ekstrovert lebih mudah bergaul, suka berbicara, dan terbuka
terhadap hubungan baru. Sebaliknya individu introvert sulit bergaul, jarang
berbicara, serta kurang terbuka terhadap hubungan baru.
e. Keterbukaan adalah kekauan keyakinan dan lingkup minat seseorang. Individu
yang memiliki tingkat keterbukaan tinggi mau menerima ide baru dan mau
mengubah ide, keyakinan, dan sikap mereka sendiri setelah menerima
informasi baru. Mereka juga cenderung memiliki lingkup minat lebih luas dan
cenderung lebih ingin tahu, imajinatif, dan kreatif

Teori Kepemimpinan

Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan yang mewariskan nilai-nilai kepemimpinan dengan prinsip-prinsipnya ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Ing Ngarso Sun Tulodo maknanya adalah bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang disekitarnya.  Ia harus dapat memberikan contoh bagi stafnya perilaku jujur, disiplin, terbuka, berfikir positif, dan berintegritas tinggi. Ing Madyo artinya di tengah-tengah, Mangun berarti membangkitan atau menggugah dan Karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata Ing Madyo Mangun Karso adalah seorang pemimpin ditengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat.  Tut Wuri artinya mengikuti dari belakang dan Handayani berati memberikan dorongan moral atau dorongan semangat.  Sehingga arti Tut Wuri Handayani ialah seorang pemimpin harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2011)

Beberapa teori telah dikemukakan para ahli manajemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. Teori satu berbeda dengan teori yang lainnya, diantara berbagai teori mengenai lahirnya pemimpin ada tiga diantaranya yang paling menonjol yaitu sebagai berikut (Rivai, 2003:103).

  1. Teori Genetie

Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan “leaders are born and not made“. bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin ada karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimana pun seorang ditempatkan pada suatu waktu ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin.

  1. Teori Sosial

Jika teori genetis mengatakan bahwa “leaders are born and not made“, maka penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya yaitu “Leaders are made and not born“. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu.

  1. Teori Ekologis

Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pangalaman-pengalaman yang memungkinkanya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori kepemimpinan.

Indikator karakteristik individu

Perbedaan karakteristik individu yang tidak sama antara satu karyawan
dengan karaywan yang lainnya menurut Ratih Hurriyanti (2005:81) yang
termasuk karakteristik individu yaitu :
1. Usia
Sebagian besar penelitian menunjukkan hubungan positif antara usia dan
kepuasan, sekurangnya sampai usia 60 tahun. Ada dua tipe karyawan yaitu
karyawan professional dan karyawan non professional. Kepuasan cenderung terus
menerus meningkat pada para professional dengan bertambahnya usia mereka,
sedangkan pada non professional kepuasan itu merosot selama usia tengah baya
dan kemudian naik lagi dalam tahun-tahun sealnjutnya.
2. Jenis kelamin
Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa jenis kelamin karyawan mempengaruhi
kepuasan kerja. Jenis kelamin tidak mempengaruhi kepuasan kerja maupun
tingkat produktivitas pekerjaannya melainkan mempengaruhi tingkat turn over
dan tingkat absensi karyawan.
3. Status kawin
Perkawinan menyebabkan meningkatnya tanggung jawab seseorang. Ha ini pada
gilirannya membuat karyawan yang sudah berkeluarga melihat pekerjaannya lebih
bernilai dan penting, serta ikut menentukan bagaimana tingkat kepuasan kerja
mereka.
4. Masa kerja
Senioritas atau masa kerja berkaitan positif dengan kepuasan kerja. Apabila masa
kerja tinggi maka kepuasan kerja tinggi, sedangkan apabila masa kerja rendah
maka kepuasan kerja juga akan rendah. Apabila seorang karyawan mendapatkan
kepuasan atas pekerjaannya, maka karyawan tersebut akan merasa senang untuk
tetap tinggal bekerja ditempat kerjanya.
5. Keterampilan
kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitas dalam
mengerjakan suatu pekerjaan.

Pengertian karakteristik individu

Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan (hereditas)
yang berbeda-beda dan karakteristik yang di peroleh dari pengaruh lingkungan.
Menurut James (2004:87) karakteristik individu adalah minat, sikap dan
kebutuhan yang dibawa seseorang didalam situasi kerja. Minat adalah sikap yang
membuat seseorang senang akan obyek kecenderungan atau ide-ide tertentu. Hal
ini diikuti dengan perasaan senang dan kecenderungan untuk mencapai obyek
yang disenangi itu. Minat mempunyai kontribusi terbesar dalam pencapaian
tujuan perusahaan, betapapun sempurnanya rencana organisasi dan pengawasan
serta penelitiannya. Bila karyawan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan
minat gembira maka suatu perusahaan tidak akan mencapai hasil yang semestinya
dapat dicapai.
Karakteristik individu merupakan suatu proses psikologi yang mempengaruhi
individu dalam memperoleh, mengkonsumsi serta menerima barang dan jasa serta
pengalaman karakteristik individu merupakan faktor internal (interpersonal) yang
menggerakan dan mempengaruhi perilaku individu

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga
dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi
lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai
apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman dan
nyaman. Ketidaksesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka
waktu yang lama.
Berikut ini beberapa faktor yang diuraikan Sedarmayanti (2011) yang dapat
mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan dengan
kemampuan karyawan diantaranya adalah :
1. Penerangan/cahaya di tempat kerja
2. Temperature atau suhu udara ditempat kerja
3. Kelembapan di tempat kerja
UNIVERSITAS MEDAN AREA
7
4. Sirkulasi udara ditempat kerja
5. Kebisingan ditempat kerja
6. Getaran mekanis di tempat kerja
7. Bau tidak sedap di tempat kerja
8. Tata warna di tempat kerja
9. Dekorasi di tempat kerja
10. Music di tempat kerja
11. Keamanan di tempat kerja
Berikut ini akan diuraikan masing-masing faktor tersebut dikaitkan dengan
kemampuan manusia yaitu :
1) Penerangan / cahaya ditempat kerja
Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna mendapat
keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu perlu di perhatikan adanya
penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang
jelas sehingga pekerjaan akan lambat, banyak mengalami kesalahan dan pada
akhirnya mengakibatkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan sehingga
tujuan organisasi sulit dicapai.
2) Temperatur / suhu udara ditempat kerja
Dalam keadaan normal tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperature
berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal,
dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri
dengan perubahan yang terjadi diluar tubuh. Tetapi untuk menyesuaikan diri
tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh manusia dapat menyesuaikan dirinya
dengan temperatur luar jika perubahan temperatur luar tidak lebih dari 20% untuk
kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh.
3) Kelembapan ditempat kerja
Kelembapan adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, biasanya
dinyatakan dalam persentase. Kelembapan ini berhubungan atau dipengaruhi oleh
temperatur udara dan secara bersama-sama antara temperatur, kelembapan,
kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut akan
mempengaruhikeadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas
dari tubuhnya. Suatu keadaan dengan temperatur sangat panas dan kelembapan
tinggi, akan menimbulkan pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran
karena penguapan pengaruh lain adalah semakin secepatnya denyut jantung
karena semakin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan
tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai antara suhu tubuh dengan
disekitarnya.
4) Sirkulasi udara di tempat bekerja
Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga
kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme, udara disekitar dikatakan
kotor apabila dalam udara berkurang atau telah bercampur dengan gas atau baubauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sumber utama udara segar adalah
adanya tanaman disekitar tempat kerja. Tanaman merupakan pengahasil oksigen
yang dibutuhkan oleh manusia.
5) Kebisingan di tempat kerja
Pada umumnya dalam menjalankan proses produksi, perusahaan akan
mengeluarkan suara-suara bising dari mesin-mesin perusahaan. Suara bising yang
terus menerus akan mengganggu kesehatan para karyawan terutama pendengaran
karyawan. Oleh karena itu penanggulangan suara bising juga diperlukan dalam
perencanaan lingkungan kerja yang meyangkut kondisi kerja ini. Pengaturan dan
pengendalian suara ini adalah untuk menjaga agar kepekaan para karyawan tetap
dalam kondisi yang baik. Dengan demikian sebagai akibatnya adalah turunnya
produktivitas perusahaan.
Beberapa metode untuk pengurangan suara bising ini antara lain adalah:
 Pengendalian sumber suara
 Isolasi dari suara
 Penggunaan peredam suara
 Pemakaian alat perlindungan telinga
6) Getaran mekanis di tempat kerja
Getaran mekanis artinya getaran yang terjadi ditimbulkan oleh peralatan mekanis,
yang sebagian getaran ini sampai ketubuh karyawan dan dapat menimbulkan
akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis pada umumnya sangat
mengganggu tubuh karena tidak keteraturan, baik tidak teratur dalam intensitas
maupun frekuensi. Secara umum getaran mekanis dapat mengganggu konsentrasi
bekerja, mengakibatkan kelelahan dan menimbulkan penyakit seperti penyakit
mata, syaraf, peredaran darah, otot, tulang, dan lain-lain.
7) Bau-bauan di tempat kerja
Adanya bau-bauan ditempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran, karena
dapat menggganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan yang terjadi terus
menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman. Pemakai air condition atau
AC yang tepat merupakan salah satu cara yang dapat menghilangkan bau-bauan
yang mengganggu disekitar tempat kerja.
8) Tata warna di tempat kerja
Menata warna ditempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaikbaiknya. Pada kenyataan tata warna tidak dapat dipisahkan dengan penataan
dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh besar
terhadap perasaan. Sifat dan warna kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan
lain-lain, karena dalam sifat warna dapat merangsang perasaan manusia.
9) Dekorasi di tempat kerja
Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu dekorasi tidak
hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja tetapi berkaitan juga dengan
mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan dan lainnya untuk bekerja.
10) Musik di tempat kerja
Menurut para pakar, music dengan nada yang lembut sesuai dengan suasana
waktu dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang karyawan untuk
bekerja. Oleh Karena itu lagu-lagu perlu dipilih secara selektif untuk
dikumandangkan ditempat bekerja. Tidak sesuai musik yang diperdengarkan
ditempat kerja akan mengganggu konsentrasi bekerja.
11) Keamanan di tempat kerja
Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman
maka perlu diperhatikan keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga
keamanan ditempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga satuan petugas keamanan
(SATPAM).
Menurut Newstrom (2007) faktor yang lebih nyata yang dapat
mempengaruhi perilaku para pekerja adalah kondisi fisik, dimana yang
didalamnya adalah tingkat pencahayaan, suhu udara, kebisingan, getaran-getaran,
pencemaran yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia dan keanekan zat ditempat
kerja serta faktor keindahan yang meliputi music, warna dan wangi-wangian yang
menyenangkan. Lingkungan kerja fisik juga merupakan faktor penyebab stress
kerja pegawai yang berpengaruh pada prestasi kerja.
Sedangkan yang menjadi indikator-indikator lingkungan kerja menurut
Sedarmayanti (2011:15) adalah sebagai berikut :
1. Penerangan/cahaya
2. Penggunaan warna
3. Suhu udara
4. Kebisingan
5.Ruang gerak
6. Keamanan kerja
Berikut ini akan diuraikan masing-masing indikator tersebut dikaitkan dengan
kemampuan manusia yaitu :
1. Penerangan cahaya
Karyawan yang terlibat dalam pekerjaan sepanjang hari rentan terhadap
ketegangan mata yang disertai dengan keletihan fisik dan metal, sehingga
penerangan yang baik dapat memberikan ketenangan dan kesegaran dalam
bekerja. Penerangan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada penerangan listrik
tetapi juga penerangan matahari
2. Suhu udara
Suhu udara atau sirkulasi udara sangat mempengaruhi karyawan secara fisik di
dalam bekerja , dengan suhu yang sejuk karyawan akan nyaman dalam
mengerjakan pekerjaannya dan sebaliknya jika suhu udara panas dan tidak ada
sirkulasi udara maka karyawan akan merasa gerah dan tidak nyaman sehingga
tidak dapat bekerja secara maksimal.
3. Kebisingan
Bunyi suara kebisingan dapat mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja,
karena suara yang timbul bisa membuat pikiran karyawan tidak fokus dan
terganggu . karena saat bekerja karyawan membutuhkan ketenangan dan
keheningan agar pikiran lebih fokus dan optimal dalam menyelesaikan
pekerjaannya .
4. Penggunaan warna
Warna ruangan berpengaruh terhadap kemampuan mata melihat objek dan
memberi aspek psikologis dan perasaan kepada karyawan, karena warna ruangan
bisa menimbulkan semangat kerja atau sebaliknya dapat menimbulkan rasa
kurang menyenangkan bagi karyawan sehingga semangat kerja menurun dan
kinerja karyawan tersebut juga akan menurun.
5. Ruang gerak
Tata ruang kerja yang baik adalah yang dapat mencegah timbulnya gangguan
keamanan dan keselamatan kerja, juga tidak membatasi ruang gerkak karyawan
dalam bekerja sehingga karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lancar.
Tata letak fasilitas kerja yang sesuai dengan keinginan karyawan juga member
kemudahan kepada karyawan untuk melakukan aktivitasnya termasuk tata letak
tempat sampah.
6. Keamanan bekerja
Fasilitas kerja dan kondisi pekerjaan haruslah mengutamakan prosedur keamanan
yang melindungi fisik maupun psikologis karyawan . perusahaan harus
menyediakan fasilitas keamanan untuk menanggulangi berbagai kecelakaan yang
mungkin akan terjadi pada ruangan sehingga membuat karyawan merasa tenang
dalam mengerjakan pekerjaannya .

BAB II GAMBARAN KALURAHAN KEPEK KAPANEWON SAPTOSARI

 

 

  • Kondisi Geografis

Desa Kepek Kapanewon Saptosari merupakan 1 dari 7 Desa yang ada di Kapanewon Saptosari kabupaten Gunung Kidul. Kapanewon Saptosari sendiri berdiri pada tanggal 28 Febuari 1996, merupakan pengembangan/pecahan dari kecamatan Paliyan.  Luas Desa Kepek Kapanewon Saptosari yaitu 9,81 km2. Desa Kepek Kapanewon Saptosari terletak di sisi selatan kabupaten gunung kidul yang berbatasan dengan Desa Kanigoro.

Adapun batas-batas wilayah Desa Kepek adalah sebagai berikut :

Sisi barat : Desa Jetis, dan Nglora

Sisi timur : Desa Monggol

Sisi utara : Kapanewon Paliyan

Sisi Selatan : Desa Kanigoro

  • Penduduk Desa Kepek

Desa Kepek Kapanewon Saptosari memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.312 jiwa pada tahun 2019 yang terdiri dari penduduk 3166 laki-laki dan 3146 penduduk perempuan. Desa yang memiliki penduduk terbanyak yaitu dusun Kepek  sebesar 1.232 jiwa. Desa Kepek Kapanewon Saptosari terdiri dari 6 dusun dimana rata-rata jiwa per dusun yaitu 611 orang dan jumlah RT terbanyak terdapat pada dusun Kepek yaitu sebanyak 10 RT.

Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Padukuhan Nama Kepala Padukuhan Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BULUREJO 10 303 1282 636 646
2 GONDANG 9 243 1096 575 521
3 KEPEK 10 354 1232 601 631
4 SUMURAN 9 237 945 467 478
5 TILENG 9 185 808 408 400
6 WARENG 7 254 949 479 470
TOTAL 54 1576 6312 3166 3146

 

 

 

  • Wilayah Administratif

Desa Kepek Kapanewon Saptosari terdiri dari 6 dusun, 54 RT. Dari segi klasifikasi desa Desa Kepek tergolong desa swakarya yaitu desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, di mana adat-istiadat masayarakat desa sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan pekerjaan di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sektor primer ke sektor sekunder, produktifitas mulai meningkat dan diimbagi dengan bertambahnya prasarana desa.

  • Iklim Desa Kepek

Wilayah Desa Kepek Kecamatan Saptosari pada musim penghujan tahun 2019/2020 ini termasuk wilayah yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi pada bulan bulan tertentu, hal ini bisa diketahui dari hasil pengukuran curah hujan. Musim penghujan diawali pada bulan Nopember 2019 sebesar 223 mm dan curah hujan tertinggi bulan Pebruari 2020 mencapai 422 mm, kemudian bulan yang tidak ada curah hujan di tahun 2019 ada di bulan Agustus, September dan Oktober.

Gambar 2.1. Curah hujan di Desa Kepek Kecamatan Saptosari (mm)

  • Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan kondisi lahan permukaan, sebagai hasil dari pengelolaan manusia ataupun kondisi secara alami yang belum dipengaruhi oleh bentuk pengelolaan manusia. Penggunaan lahan di Desa Kepek Kecamatan Saptosari bervariasi antara lain meliputi tanah kering, permukiman, sawah, kebun campuran, dan semak belukar. Tanah kering  merupakan bentuk penggunaan lahan yang paling luas terdapat di Desa Kepek Kecamatan Saptosari yaitu 2636 ha. Penggunaan lahan sawah dapat dibedakan menjadi sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Sawah irigasi berada di polje dan sekitar alur sungai sedangkan sawah tadah hujan terdapat pada lembah-lembah antar bukit karst

  • Pemerintah Desa Kepek

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa  bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa yang dimaksud pada terdiri dari :

  1. sekretariat desa; yang terdiri dari
  • urusan umum
  • urusan perencanaan
  • urusan keuangan
    1. pelaksana teknis lapangan; terdiri dari :
  • bagian pemerintahan;
  • bagian kesejahteraan rakyat;
  • bagian pembangunan
    1. unsur kewilayahan. yaitu Padukuhan yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas.

Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Desa mempunyai wewenang :

  1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  2. mengajukan rancangan peraturan desa;
  3. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  4. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  5. membina kehidupan masyarakat desa;
  6. membina perekonomian desa;
  7. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  8. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  9. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  4. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  5. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
  6. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  7. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  9. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  10. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  11. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  12. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  13. membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adatistiadat;
  14. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  15. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana di atas, Kepala Desa mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
  3. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  4. pelaksanaan tugas pembantuan;
  5. pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kepek Kecamatan Saptosari adalah sebagai berikut:

  • Visi dan Misi

Visi dan Misi Pemerintah Desa Kepek adalah :

  1. Visi

Visi dalam hal ini adalah visi pemerintahan desa, yaitu visi Kepala Desa. Visi pemeritahan desa pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa dalam periode 2014 – 2019 fungsi visi pemerintah desa, terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya.

Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka pemerintah desa Madukara dalam periode 2014-2019 menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya desa.Madukara Mandiri dan sejahtera  ”. dan mempunyai slogan “Nyawiji Mbangun Desa”

  1. Misi

Misi dalam hal ini adalah misi Kepala Desa. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berapa output  output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan visi Kepala Desa sebagaimana rumusan dimuka, maka dirumuskan misi  (beban kinerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat .
  2. Meningkatkan sumber sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
  3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
  4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
  5. Mengembangkan perekonomian desa.
  6. Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.

 

Jenis-Jenis Lingkungan Kerja

Menurut Sedarmayanti (2011:21) secara garis besar jenis lingkungan kerja
terbagi menjadi 2 yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik.
a. Lingkungan kerja fisik
Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat
disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Lingkungan kerja langsung yaitu yang berhubungan secara langsung dengan
karyawan seperti ukuran ruang kerja, meja, kursi, computer dan sebagainya.
Sedangkan lingkungan kerja tidak langsung atau perantara yaitu lingkungan
sekitar yang dapat mempengaruhi kondisi karyawan misalnya sirkulasi udara,
pencahayaan, kebisingin, getaran, bau tidak sedap, warna dan lain-lain.
b. Lingkungan kerja non fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan
hubungan kerja yang terjadi di lingkungan kerja seperti hubungan sesama rekan
kerja, hubungan bawahan dengan atasan maupun sebaliknya.

Kinerja

Kinerja karyawan sering diartikan sebagai pencapaian tugas, dimana
karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja organisasi untuk
menunjukkan tingkat kinerja organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan
organisasi. Gibson (1996:471) mendefinisikan kinerja karyawan sebagai hasil
yang diinginkan dari pelaku. Kinerja karyawan adalah tingkat terhadapnya para
karyawan mencapai persyaratan pekerjaan (Simamora, 2004:327). Penilaian
kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuntitatif dari
kinerja pelaksanaan pekerjaan. Menurut Mathis dan Jacson (2006:203:) faktor
yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu kemampuan karyawan untuk
pekerjaan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi yang
diterimanya. Sehubungan dengan fungsi manajemen manapun, aktivitas
manajemen sumber daya manusia harus dikembangkan, dievaluasi, dan diubah
apabila perlu sehingga mereka dapat memberikan kontribusi pada kinerja
kompetitif organisasi dan individu di tempat kerja. Faktor-faktor yang
mempengaruhi karyawan dalam bekerja, yaitu kemampuan karyawan untuk
melakukan pekerjan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan
organisasi.
Kinerja karyawan berkurang apabila salah satu faktor ini berkurang atau
tidak ada. Sebagai contoh beberapa karyawan memiliki kemampuan untuk
melakukan pekerjaannya dan bekerja keras, tetapi organisasi memberikan
peralatan yang kuno. Masalah kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai
seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan
kepada karyawan. Kinerja meliputi kualitas output serta kesadaran dalam bekerja.
Ada tiga alasan yang berkaitan mengapa penentuan sasaran mempengaruhi
kinerja, yaitu:
1. Penentuan sasaran mempunyai dampak mengarahkan, yaitu memfokuskan
aktivitas-aktivitas kearah tertentu dari pada kearah lainnya.
2. Disebabkan oleh sasaran-sasaran yang telah diterima, maka orang-orang
cenderung mengarahkan upaya secara proporsional terhadap kesulitan
sasaran.
3. Sasaran-sasaran yang sukar akan membuahkan ketekunan dibandingkan
sasaran-sasaran yang ringan.
Kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil karya karyawan selama
periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar,
target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah
disepakati bersama. Menurut Handoko (2000:58), penilaian prestasi kinerja
merupakan proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai
prestasi kinerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan
personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan
kinerja. Kegunaan-kegunaan penilaian prestasi kinerja sebagai berikut:
1. Perbaikan prestasi kinerja
Umpan balik pelaksanaan kerja kemungkinan karyawan, manajer,
dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka
untuk memperbaiki prestasi.
2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi
Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam
mnentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi
lainnya.
3. Keputusan-keputusan penempatan
Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi
kinerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk
penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu.
4. Kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan
Prestasi kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan.
Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang
harus dikembangkan.
5. Perencanaan dan pengembangan karier
Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier,
yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti.
6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing
Prestasi kinerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau
kelemahan prosedur staffing departemen personalia.
7. Ketidak akuratan informasional
Prestasi kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahankesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya
manusia, atau komponen-komponen lain sistem manjemen personalia.
Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat
menyebabkan keputusan-keputusan personalia yang tidak diambil tepat.
8. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan
Prestasi kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda
kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnose
kesalahan-kesalahan tersebut.
9. Kesempatan kinerja yang adil
Penilaian prestasi kinerja secara akurat akan menjamin keputusankeputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi.
10. Tantangan-tantangan eksternal
Kadang-kadang prestasi kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di
luar lingkungan kinerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau
masalah-masalah pribadi lainnya.
Menurut Desler (1992:25), penilaian kinerja merupakan upaya
membandingkan prestasi aktual karyawan dan prestasi kerja yang diharapkan
darinya. Jika kinerja tidak sesuai dengan standar, maka untuk menyusun rencana
peningkatan kinerja. Dalam penilaian kinerja karyawan tidak hanya menilai secara
fisik, tetapi pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan menyangkut berbagai
bidang seperti kemampuan kerja, kerajinan, disiplin, hubungan kerja, atau hal-hal
khusus sesuai dengan bidang dan tingkatan pekerjaan. Faktor-faktor penilaian
kinerja adalah sebagai berikut:
1. Kualitas pekerjaan, meliputi akurasi, ketelitian, penampilan, dan
penerimaan keluaran.
2. Kuantitas pekerjaan, meliputi volume keluaran dan kontribusi;
3. Supervisi yang diperlukan, meliputi membutuhkan saran, arahan atau
perbaikan.
4. Kehadiran, meliputi ketepatan waktu, disisplin, dapat dipercaya /
diandalkan.
5. Konservasi, meliputi pencegahan pemborosan, kerusakan, dan
pemeliharaan peralatan.
Bentuk-bentuk kinerja karyawan menurut Manzoor, et al., (2011:23) dapat
dikur dengan menggunakan tiga indikator sebagai berikut:
1. Work behavior (perilaku kerja)
Work behavior berhubungan dengan perilaku karyawan di tempat
kerja. Perilaku kerja karyawan dalam perusahaan memberikan kontribusi
pada kinerja karyawan. Karyawan yang memiliki perilaku yang baik akan
bekerja dengan lebih giat, sesuai dengan prosedur dan aturan kerja yang
telah dibuat perusahaan. Karyawan tidak memiliki keinginan untuk
melanggar aturan yang telah dibuat.
2. Work result (hasil kerja)
Salah satu indikator dari kinerja karyawan adalah hasil yang
diperoleh. Hasil kerja karyawan dapat diukur secara kualitas maupun
kuantitas. Semakin baik dan semakin banyak pekerjaan yang dapat
diselesaikan karyawan mengindiaksikan tingginya kinerja karyawan.
3. Work eficiency (efesiensi kerja)
Selain efektifitas dalam bekerja karyawan dituntut untuk dapat
mengerjakan pekerjaannya secara efisien. Ukuran dari efisien antara lain
adalah rendahanya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu
pekerjaan dan waktu yang semakin singkat untuk menyelesaikan suatu
pekerjaman.

Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Dari sisi materi dapat diukur dengan pendekatan pendapatan dan konsumsi. Mayer dan Sullivan (2003) menyatakan bahwa secara konseptual dan ekonomi data konsumsi lebih tepat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dibandingkan dengan data pendapatan karena data konsumsi merupakan pengukuran yang lebih langsung dari kerjahteraan. Kesejahteraan dari dimensi non materi dapat dilihat dari sisi pendidikan dan kesehatan. Pengukiran status kesehatan dapat dilakukan melalui pertanyaan tentang pengukuran kesehatan secara umum, penyakit berdasarkan pelaporan respiden dan pengukuran secara medis, pengobatan yang dijalani, aktivitas fisik, hubungan sosial dan kesehatan psikologi/mental/emosional seperti tetang sulit tidur, perasaan takut/gelisah, dan pertanyaan tentang kebahagiaan (Easterlin, 2001).

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di antaranya adalah menurut kriteria Badan Pusat Statistik (BPS), yakni menggunakan kriteria yang didasarkan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik pangan maupun non pangan (pendekatan kemiskinan). Disamping itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam pendekatan kesejahteraan mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan keluarga Sejahtera Plus (KS III Plus) (BPS, 2008).

Selanjutnya Cahyat dkk (2021) dari lembaga CIFOR (Center for International Forestry Research) melakukan pemantauan kesejahteraan dengan mengambil kasus Kutai Barat Kalimantan Timur menemukan bahwa kesejahteraan diukur dengan kriteria (1) kesejahteraan subjektif; (2) kesejahteraan dasar yang dibagi menjadi tiga indeks, yaitu kesehatan dan gizi, kekayaan materi, dan pengetahuan; (3) lingkungan pendukung yang antara lain lingkungan alam, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, dan infrastruktur serta pelayanan.

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefenisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan adalah

(1) standar hidup materiil (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan;

(2) kesehatan;

(3) pendidikan;

(4) aktivitas individu, termasuk bekerja;

(5) suara politik dan tata pemerintahan;

(6) hubungan dan kekerabatan sosial;

(7) lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan);

(8) ketidaknyamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik.

Semua dimensi tersebut menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif. Indikator-indikator objektif kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia.

United Nations Research Institute for Social Development menyusun delapan belas indikator yang apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang tidak terlampau besar. Delapan belas indikator tersebut, antara lain:

1) tingkat harapan hidup;

2) konsumsi protein hewani per kapita;

3) persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah;

4) persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan;

5) jumlah surat kabar;

6) jumlah telepon;

7) jumlah radio;

8) jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih;

9) persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian;

10) persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengakutan, pergudangan, dan transportasi;

11) persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji;

12) persentase PDB yang berasal dari industri pengolahan;

13) konsumsi energi per kapita;

14) konsumsi listrik per kapita;

15) konsumsi baja per kapita;

16) nilai per kapita perdagangan luar negeri;

17) produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian;

18) pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto.

World Bank pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai Millenium Development Goals (MDGs). MDGs terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerja sama global.

Keberhasilan pembangunan manusia diukur dalam beberapa dimensi utama tersebut. Menurut World Bank, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (decrease in proverty), peningkatan kemampuan baca tulis (increase in literacy), penurunan tingkat kematian bayi (decrease in infant mortality), peningkatan harapan hidup (life expectancy), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (decrease income inequality).

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

Badan Pusat Statistik menggunakan IPM untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. Ketiga dimensi dasar tersebut menggambarkan empat komponen dasar kualitas hidup yakni angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok hidup masyarakat yang dapat dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup yang layak (Gambar 1.1).

Gambar 1.1

Diagram Perhitungan IPM

Pembangunan manusia merupakan suatu konsep yang mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif untuk menopang hidup, yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan pembangunan manusia yang lebih baik, yang akan menciptakan manusia yang lebih terdidik dan sehat, tidak mengalami kelaparan dan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan sosial (Karmakar, 2006). Selanjutnya, Saharudin (2009) mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator- indikator pengujuran indeks pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

  1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu saran untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung pada pendidikn. Pentingnya pendidikan tercantum dalam UUD 1945 dan GBHN yang mengatakan bahwa pendidkan adalah hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pendidikan mempunyai peran penting dalam kemajuan bangsa, ekonomi maupun sosial. Keadaan pendidikan penduduk dapat diketahui dari bebrapa indikator seperti angka pastrisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka melek huruf.

  1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem persekolahan.

  1. Tingkat Pendidikan Teringgi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat menghambat jalannya pembangunan, dengan demikian pendidikan yang tinggi sangat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yaitu merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Tingkat pendidikan tertingi yang ditamatkan sering juga disebut dengan rata-rata lama bersekolah. Rata-rata lama bersekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usi 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikian formal.

  1. Angka Melek Huruf

Salah satu variabel yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tingi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Karena kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki dapat mendorong penduduk untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Angka melek huruf adalah peresentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.

  1. Kesehatan

Kesehatah merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Variabel-variabel yang menggambarkan tingkat kesehatan penduduk pada umumnya adalah:

  1. Tingkat Kesakitan penduduk

Tingkat kesakitan penduduk terhadap penduduk dapat dilihat dari tingkat keluhan penduduk terhadap kesehatannya. Dimana semakin banyak keluhan maka, semakin buruk kesehatan di suatu negara atau daerah.

  1. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan gambaran jumlah rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta beserta kapasitas daya tampung rumah sakit. Selain itu menjelaskan jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan posyandu.

 

  1. Usia Harapan Hidup

Penduduk yang hidup berumur panjang, pada umumnya memiliki tingkat kesehatan yang baik. Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup yang rendah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehtan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, serta pembrantasan kemiskinan. Usia harapan hidup pada umur X adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani sesorang yang telah berhasil mencapai umur X, pada satu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia harapan hidup dihitung dengan rumus:

Indeks harapan hidup = LE−25

85−25

Dimana: LE= Angka harapan hidup yang disesuaikan dengan standar global UNDP

  1. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan menggambarkan jumlah dokter umum, dokter gigi, relawan kesehatan, dokter spesialis, bidan dan perawat. 3. Tingkat Konsumsi atau Tingkat Pendapatan Tingkat kesejahteraan penduduk dapat juga diukur dari oleh besarnya pendapatan yang diterimanya. Namun demikian gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendektan pendapatan sangat sulit dilakukan karena adanya hambatan teknis lapangan terutama pada saat wawancara. Oleh karena itu pendapatan keluarga diperkirakan dari data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menrut pengeluaran makanan dan bukan untuk makanan.

Di negara berkembang pengeluaran utnuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumah tangga. Sebaliknya di negara maju pengeluaran untuk aneka barang dan jasa merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Untuk indiktor konsumsi dan pengeluaran umah tangga, variabel yang digunakan adalah besarnya pengeluaran rill perkapita penduduk miskin setiap tahunnya. Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), BPS-UNDP-Bappenas (2004) mengklasifikasikan IPM suatu daerah ke dalam empat kategori, yaitu

  • kategori tinggi (nilai IPM di atas 70),
  • menengah tinggi (nilai IPM 66 – 70),
  • menengah rendah (nilai IPM antara 60 – 65)
  • rendah (nilai IPM di bawah 60).

Indeks pembangunan manusia dihitung dengan menggunakan rumus:

IPM = 1 3 (x(1)+ x(2)+ x(3))

Dimana: X(1) = indeks harapan hidup

X(2) = indeks pendidikan

X(3) = indeks standar hidup layak

Masing- masing indeks komponen IPM tersebut adalah perbandingan antara selisih nilai suatu indikator maksimum dan minimum dari masing- masing indikator tersebut, denga rumus:

x- indeks =         x−min ⁡

(x) max (x)−min (x)

Dimana nilai dari maksimum dan minimum dari setiap indikator sesuai dengan standar UNDP

 

Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman .

Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk manjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : ”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.

Dengan melihat pembukaan UUD 1945 diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya .

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada masyarakat yang belum terjamin kesejahteraanya sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi masyarakat tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi adalah adanya kepastian hukum dan tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup bagi semua warga Negara.

Kemiskinan sangat erat dengan kesejahteraan, selama kemiskinan masih membelenggu maka kesejahteraan sosial bagi semua masyarakat sulit untuk dicapai, keterbatasan mengakses layanan pemerintah, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan, kurangnya media untuk mengembangkan diri, tingkat ekonomi rendah dan minimnya sarana prasarana pendukung lainya. Sehingga dibeberapa wilayah di Indonesia masih jauh dari masyarakat yang adil dan makmur. Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur berupa tersedianya ;

  1. Tercukupinya sandang dan pangan dan perumahan yang layak.
  2. Tersedianya fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat
  3. Kesempatan memperoleh pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum atau professional kejuruan, baik sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang terampil.
  4. Ketersediaan lapangan kerja yang cukup untuk memudahkan masyarakat mencari nafkah.
  5. Tersedianya sarana prasarana transportasi perhubungan dan komunikasi yang memadai.
  6. Kemudahan mengakses modal usaha untuk meningkatkan ekonomi produktif masyarakat.

 

Jenis-jenis Motivasi Kerja

Wijono (2001:254) dalam penelitiannya mengelompokkan motivasi
seseorang dalam bekerja ke dalam empat kelompok yaitu:
a. Motif keberadaan
Motif keberadaan adalah motif yang didasarkan akan kebutuhan fisik
atau keamanan.
b. Motif afiliasi
Motif afiliasi adalah keinginan untuk meluangkan waktu dalam
aktivitas dan hubungan sosial dimana menginginkan dapat bekerjasama
dengan orang lain untuk mencapai suatu prestasi kerja.
c. Motif kekuasaan
Motif kekuasaan adalah keinginan seorang individu untuk
memperngaruhi, membimbing, mengajar, atau mendorong orang lain
untuk berprestasi.
d. Motif berprestasi
Motif berprestasi adalah keinginan untuk memenuhi sesuatu yang
ingin dicapai.

Jenis-jenis Kebutuhan

Setiap manusia mempunyai needs (kebutuhan, dorongan) yang
pemunculannya sangat tergantung padari kepentingan individu. Kebutuhan
manusia tersebut dari yang bersifat mendasar sampai ke yang tinggi. Dimana
seorang individu terlebih dahulu akan memenuhi kebutuhan mendasar bagi
kelangsungan hidupnya. Hal tersebut yang mendorong beberapa ahli untuk
mengidentifikansi jenis serta tingkatan kebutuhan manusia, antara lain adalah:
Kebutuhan-kebutuhan manusia menurut Maslow dapat digolongkan dalam
lima tingkatan (need hierarchy theory) yaitu sebagai berikut (As’ad, 2004:49):
a. Phsyiological needs (kebutuhan yang bersifat biologis)
Phsyiological needs atau kebutuhan yang bersifat biologis merupakan
kebutuhan yang bersifat biologis misalnya adalah sandang, pangan dan
tempat berlindung, sex dan kesejahteraan individu. Kebutuhan ini
merupakan kebutuhan yang amat primer, karena kebutuhan ini telah ada
dan terasa sejak manusia dilahirkan ke bumi ini.
b. Safety needs (kebutuhan rasa aman)
Safety needs atau kebutuhan rasa aman akan rasa aman dikaitkan
kebutuhan akan keamanan jiwanya sewaktu bekerja. Selain itu juga
perasaan aman akan harta yang ditinggalkan sewaktu mereka bekerja.
Perasaan aman juga menyangkut masa depan karyawan.
c. Social needs (kebutuhan-kebutuhan sosial)
Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, sehingga mereka
mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial antara lain adalah: Kebutuhan
akan perasaan diterima di oleh orang lain dimana ia hidup dan bekerja;
Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa dirinya
penting; Kebutuhan untuk bisa berprestasi; Kebutuhan untuk ikut serta
(sense or participation).
d. Esteem needs (kebutuhan akan harga diri)
Situasi yang ideal ialah apabila prestise itu timbul akan prestasi. Akan
tetapi kenyataannya tidaklah selalu demikian halnya. Dalam hal ini
semakin tinggi kedudukan seseorang maka semakin banyak hal yang
digunakan sebagai simbol status sosialnya itu.
e. Self actualization (ingin berbuat yang lebih baik).
Pada dasarnya manusia memiliki sikap positif. Salah satu bentuk sikap
positif tersebut adalah keinginan untuk berbuat lebih daik dari sebelumnya.
Oleh sebab itu pada masa-masa yang akan datang, seorang karyawan
menginginkan untuk dapat memperoleh atau memberikan sesuatu yang
lebih baik dari apa yang telah ia dapatkan atau berikan.
Menurut Mc Clelland (1974) seperti dikutip As’ad (2004:52) timbulnya
tingkah laku karena dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri
manusia. Dalam konsepnya mengenai motivasi, dalam diri individu terdapat tiga
kebutuhan pokok yang mendorong tingkah lakunya, konsep motivasi ini lebih
dikenal dengan “Social Motives Theory”. Adapun kebutuhan yang dimaksudkan
menurut teori motif sosial ini, adalah:
a. Need for achievement
Need for achievement merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses,
yang diukur berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri seseorang.
b. Need for affiliation
Need for affiliation merupakan kebutuhan akan kehangatan dan
sokongan dalam hubungannya dengan orang lain.
c. Need for power
Need for power merupakan kebutuhan untuk menguasai dan
memperngaruhi terhadap orang lain.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki keadaan. kemiskinan dapat diartikan secara lebih luas dengan menambahkan faktor-faktor lain seperti faktor sosial dan moral. Secara konvensional, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan individu atau masyarakat yang berada di bawah garis tertentu. Secara umum pengertian dari kemiskinan sangat beragam, tergantung dasar pemikiran dan cara pandang seseorang. Namun kemiskinan identik dengan ketidakmampuan sekelompok masyarakat yang terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi.

Pada umumnya kemiskinan diidentikkan dengan ketidakmampuan seorang individu untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Pembahasan ini dimaksud dengan kemiskinan material. Definisi kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan penyebabnya yaitu pada awal tahun 1990. Definisi diperluas tidak hanya berdasarkan pada tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup ketidakmampuan dibidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, seperti sandang, papan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Kemiskinan juga dapat didefinisikan menurut dua pendekatan. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diukur dengan suatu standart tertentu, sementara kemiskinan relatif  bersifat kondisional, biasanya membandingkan pendapatan sekelompok orang dengan pendapatan kelompok lain. Sedang kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu- atau mereka berada di bawah garis kemiskinan internasional.

Kemiskinan menurut Edi Suharto dalam Abdul Hakim (2002:219) adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi:

  1. Sumber keuangan (mata pencaharian, kredit, modal)
  2. Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, kesehatan, alat produksi)
  3. Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa.
  4. Organisasi sosial dan politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama.
  5. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.
  6. Pengetahuan dan keterampilan.

Definisi Motivasi Kerja

Motif sering diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga
tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Sehingga motif
tersebut merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk
bertingkah laku, dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu
(As’ad, 2004:45). Wexley dan Yukl seperti dikutip As’ad (2004:45)
mendefinisikan motivasi kerja sebagai “The process by which behavior is
energized and directed”. As’ad (2004:45) mendefinisikan motivasi kerja sebagai
“sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja”. Robbins (2004:55)
mendefinisikan motivasi kerja sebagai “keinginan untuk melakukan sesuatu dan
menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu”.
Berdasarkan ketiga definisi motivasi di atas maka dapat disimpulkan
bahwa motivasi kerja merupakan suatu dorongan dari dalam diri masing-masing
individu untuk melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya.
Motivasi dalam konteks organisasi adalah keadaan dalam pribadi
seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melalukan kegiatan-kegiatan
tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan
mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran
kepuasan. Jadi motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati, tetapi adalah hal
yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang tampak
(Reksohadiprodjo dan Handoko, 1997:252).

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu  sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (sadan,1997). Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan  masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan  kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan  martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku  anggota masyarakat.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih  memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam  pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada  bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam  perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan  sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta  terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa  ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi  keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahaptahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosisl di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan penguatan modal social. Apabila kita sudah mem Kepercayaan (trusts), Patuh Aturan (role), dan Jaringan (networking))iliki modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (direct) masyarakat serta mudah mentransfer knowledge kepada masyarakat. Dengan memiliki modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan Knowledge, modal (money), dan people. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah Trasfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan social. Modal social yang kuat akan menjamin suistainable didalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how to build thr trust).

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal soaial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Sipahelut, 2010). Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

  1. Mememuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
  2. Menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.
  3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Definisi Operasional akuntabilitas kinerja

Variabel dalam penelitian ini difokuskan pada akuntabilitas kinerja Aparat Pemerintah Desa terutama dalam kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat. Karena begitu luasnya kajian akuntabilitas kinerja bagi suatu organisasi pemerintah, maka dengan mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya peneliti, fokus akuntabilitas lebih ditekankan pada jenis Akuntabilitas Manfaat dan Prosedur. Kajian akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu program atau kegiatan secara efektif telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan manfaatnya serta telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, keadilan, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik. Sedangkan dalam pengukurannya digunakan teknik secara umum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di depan yaitu dengan mereview kemajuan indikator kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun cara-cara pengukurannya dapat diakukan melalui:

  1. Pembandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
  2. Pembandingan antara kinerja nyata dengan hasil (sasaran) yang diharapkan
  3. Pembandingan antara kinerja nyata dengan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mengetahui perkembangan dan trend data kinerja
  4. Pembandingan antara kinerja nyata dengan standarnya.

Dari uraian di atas, variabel penelitian yang dikaji dapat diuraikan sebagaimana matrik berikut ini :

Tabel 1 : Matrik Fokus Penelitian

 

No. Variabel Aspek Sub Aspek
1 Akuntabilitas

 

Kinerja Aparat

 

Pemerintah Desa

-Efisiensi dan

Efektivitas

 

-Keadilan

 

-Daya tanggap

(Responsivitas)

–    Tingkat pencapaian tujuan

–    Tingkat akurasi dan sosialisasi informasi

–    Tingkat kelayakan

–    Kesamaan hak

–    Penghargaan dan hukuman

–     Kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat

–    Adanya pemberdayaan akses publik

–    Kemampuan merespon opini publik

2 Pelayanan Publik -Prosedur pelayanan

 

-Manfaat pelayanan

–    Transparansi

–    Kesederhanaan dan kemudahan akses

–    Tingkat kepuasan masyarakat

–    Tingkat kepercayaan masyarakat

 

 

 

Konsep Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya yang dikemukan oleh Dwiyanto (2006) mendefisinikan pelayanan publik adalah: Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan pelatanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan sebagainya. Moenir (2002 ) menyatakan: “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu” Menurut Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011) pelayanan publik diartikan “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetepkan.

Sedangkan berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dicantumkan juga dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah disebutkan.

  1. Kesederhanaan Pelayanan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

  1. Kejelasan dan Kepastian Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:

  1. Prosedur/tata cara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
  2. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;
  3. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;
  4. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
  1. Keamanan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

  1. Keterbukaan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

  1. Efisiensi dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti : Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait.

  1. Ekonomis dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran; Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Keadilan yang Merata dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

  1. Ketepatan Waktu dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dwiyanto (2002) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut :

  1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output.konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang harapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

  1. Orientasi layanan kepada pelanggan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

  1. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

  1. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi kalu kegiatan itu dianggab benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

 

Lingkungan Kerja Non Fisik

Sedamayanti (2001) seperti dikutip Analisa (2011:25) menyatakan bahwa
lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan
dengan hubungsn kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan
bawahan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan
kerja non fisik ini tidak kalah pentingnya dengan lingkungan kerja fisik. Semangat
kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kerja non fisik,
misalnya hubungan dengan sesama karyawan dan dengan pemimpinnya. Apabila
hubungan seorang karyawan dengan karyawan lain dan dengan pimpinan berjalan
dengan sangat baik maka akan dapat membuat karyawan merasa lebih nyaman
berada di lingkungan kerjanya. Dengan begitu semangat kerja karyawan akan
meningkat dan kinerja pun juga akan ikut meningkat.
Ada 5 aspek lingkungan kerja non fisik yang bisa mempengaruhi perilaku
karyawan, yaitu
a. Struktur kerja, yaitu sejauh mana bahwa pekerjaan yang diberikan
kepadanya memiliki struktur kerja dan organisasi yang baik.
b. Tanggung jawab kerja, yaitu sejauh mana pekerja merasakan bahwa
pekerjaan mengerti tanggung jawab mereka serta bertanggung jawab atas
tindakan mereka.
c. Perhatian dan dukungan pemimpin, yaitu sejauh mana karyawan
merasakan bahwa pimpinan sering memberikan pengarahan, keyakinan,
perhatian serta menghargai mereka.
d. Kerja sama antar kelompok, yaitu sejauh mana karyawan merasakan ada
kerjasama yang baik diantara kelompok kerja yang ada.
e. Kelancaran komunikasi, yaitu sejauh mana karyawan merasakan adanya
komunikasi yang baik, terbuka, dan lancar, baik antara teman sekerja
ataupun dengan pimpinan.
Kedua jenis lingkungan kerja di atas harus selalu diperhatikan oleh
organisasi. Keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Terkadang organisasi
hanya mengutamakan salah satu jenis lingkungan kerja di atas, tetapi akan lebih
baik lagi apabila keduanya dilaksanakan secara maksimal. Dengan begitu kinerja
karyawan bisa akan lebih maksimal. Peran seorang pemimpin benar-benar
diperlukan dalam hal ini. Pemimpin harus bisa menciptakan sebuah lingkungan
kerja baik dan mampu meningkatkan kinerja karyawan.

Konsep Desa dan Aparat Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur peneyelenggara pemerintahanan desa. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam.Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah (Adisasmita, 2002).

Lingkungan Kerja Fisik

Sedarmayanti (2001) seperti dikutip Analisa (2011:21) menyatakan
bahwa lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang
terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik
secara langsung maupun secara tidak langsung. Komarudin (2002) seperti
dikutip Analisa (2011:21) mendefinisikan lingkungan kerja fisik sebagai
keseluruhan atau setiap aspek dari gejala fisik dan sosial-kultural yang
mengelilingi atau mempengaruhi individu. Nitisemito (2002) seperti dikutip
Analisa (2011:21) mendefinisikan lingkungan kerja fisik sebagai segala sesuatu
yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya penerangan, suhu udara,
ruang gerak, keamanan, kebersihan, musik dan lain-lain.
Berdasarkan definisi tersebut bahwa lingkungan kerja fisik adalah
segala sesuatu yang ada di sekitar tempat kerja karyawan lebih banyak
berfokus pada benda-benda dan situasi sekitar tempat kerja sehingga dapat
mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan tugasnya, Masalah lingkungan
kerja dalam suatu organisasi sangat penting, dalam hal ini diperlukan adanya
pengaturan maupun penataan faktor-faktor lingkungan kerja fisik dalam
penyelenggaraan aktivitas organisasi.
Faktor-faktor lingkungan kerja fisik adalah sebagai berikut
a. Pewarnaan
Masalah warna dapat berpengaruh terhadap karyawan didalam
melaksanakan pekerjaan, akan tetapi banyak perusahaan yang kurang
memperhatikan masalah warna. Dengan demikian pengaturan hendaknya
memberi manfaat, sehingga dapat meningkatkan semangat kerja karyawan.
Pewarnaan pada dinding ruang kerja hendaknya mempergunakan warna
yang lembut.
b. Penerangan
Penerangan dalam ruang kerja karyawan memegang peranan yang
sangat penting dalam meningkatkan semangat karyawan sehingga mereka
akan dapat menunjukkan hasil kerja yang baik, yang berarti bahwa
penerangan tempat kerja yang cukup sangat membantu berhasilnya
kegiatan-kegiatan operasional organisasi.
c. Udara
Di dalam ruangan kerja karyawan dibutuhkan udara yang cukup,
dimana dengan adanya pertukaran udara yang cukup, akan menyebabkan
kesegaran fisik dari karyawan tersebut. Suhu udara yang terlalu panas akan
menurunkan semangat kerja karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan.
d. Suara bising
Suara yang bunyi bisa sangat menganggu para karyawan dalam
bekerja. Suara bising tersebut dapat merusak konsentrasi kerja karyawan
sehingga kinerja karyawan bisa menjadi tidak optimal. Oleh karena itu
setiap organisasi harus selalu berusaha untuk menghilangkan suara bising
tersebut atau paling tidak menekannya untuk memperkecil suara bising
tersebut. Kemampuan organisasi didalam menyediakan dana untuk
keperluan pengendalian suara bising tersebut, juga merupakan salah satu
faktor yang menentukan pilihan cara pengendalian suara bising dalam
suatu organisasi.
e. Ruang gerak
Suatu organisasi sebaiknya karyawan yang bekerja mendapat
tempat yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas. Karyawan
tidak mungkin dapat bekerja dengan tenang dan maksimal jika tempat
yang tersedia tidak dapat memberikan kenyamanan. Dengan demikian
ruang gerak untuk tempat karyawan bekerja seharusnya direncanakan
terlebih dahulu agar para karyawan tidak terganggu di dalam
melaksanakan pekerjaan disamping itu juga perusahaan harus dapat
menghindari dari pemborosan dan menekan pengeluaran biaya yang
banyak.
f. Keamanan
Rasa aman bagi karyawan sangat berpengaruh terhadap semangat
kerja dan kinerja karyawan. Di sini yang dimaksud dengan keamanan yaitu
keamanan yang dapat dimasukkan ke dalam lingkungan kerja fisik. Jika di
tempat kerja tidak aman karyawan tersebut akan menjadi gelisah, tidak
bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya serta semangat kerja karyawan
tersebut akan mengalami penurunan. Oleh karena itu sebaiknya suatu
organisasi terus berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan suatu
keadaan dan suasana aman tersebut sehingga karyawan merasa senang dan
nyaman dalam bekerja.
g. Kebersihan
Lingkungan kerja yang bersih akan menciptakan keadaan
disekitarnya menjadi sehat. Oleh karena itu setiap organisasi hendaknya
selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja. Dengan adanya lingkungan
yang bersih karyawan akan merasa senang sehingga kinerja karyawan
akan meningkat.

Pengukuran Kinerja

Menurut Handoko (2006) mengungkapkan untuk mengukur kinerja (performance) seseorang ada dua konsepsi utama yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efisiensi ini merupakan konsep matematis atau merupakan perhitungan rasional keluaran yang lebih tinggi (hasil, produktivitas, performance) dibanding masukan-masukan (tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu). Dengan kata lain dapat memaksimumkan keluaran dengan masukan terbatas. Sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang karyawan yang efektif adalah seorang yang dapat memilih pekerjaan yang dapat dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Dalam hal lain, pengukuran kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan publik dan admisitrasi telah dioperasionalkan dalam penelitian Linda (2012) melalui alat ukur yang diuraikan sebagai berikut:

  1. Prestasi kerja (achievement): yaitu hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas baik secara kualitas maupun kuantitas kerja.
  2. Keahlian (skill): yaitu kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerja sama, komunikasi, inisiatif, dan lain-lain.
  3. Perilaku (attitude): yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku di sini juga mencangkup kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin.
  4. Kepemimpinan (Leadership): ini menyangkut tentang kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

Pengertian Kinerja

Berbagai pernyataan digunakan untuk mendefinisikan pengertian kinerja mengingat konsep mengenai kinerja meluas dari penilaian pegawai hingga aparat dan perusahaan hingga instansi pemerintah. Menurut Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002) memberikan pengertian atau kinerja sebagai suatu catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi- fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu. Menurut Gibson, dkk (2003), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja kefektifan kinerja lainnya.

Menurut Widodo (2005) kinerja adalah merupakan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara menurut Ilyas (2009), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (2005) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Sudarto (2009) mengungkapkan, bahwa Kinerja merupakan sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara konkret dan dapat di ukur.

Berdasarkan pengertian kinerja tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan sesuatu tugas, tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan, hasil (keluaran) dari pekerjaan seseorang sesuai standar yang ditetapkan oleh organisasi, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan.

Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan
kinerja karyawan. Karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung
terhadap karyawan didalam menyelesaikan pekerjaan yang pada akhirnya akan
meningkatkan kinerja organisasi. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik
apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan
nyaman. Oleh karena itu penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik
akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya
apabila lingkungan kerja yang tidak baik akan dapat menurunkan motivasi serta
semangat kerja dan akhirnya dapat menurunkan kinerja karyawan.
Kondisi dan suasana lingkungan kerja yang baik akan dapat tercipta dengan
adanya penyusunan organisasi secara baik dan benar sebagaimana yang dikatakan
oleh Sarwoto (1991) seperti dikutip Analisa (2011:21) menyatakan bahwa suasana
kerja yang baik dihasilkan terutama dalam organisasi yang tersusun secara baik,
sedangkan suasana kerja yang kurang baik banyak ditimbulkan oleh organisasi
yang tidak tersusun dengan baik pula. Dari pendapat tersebut dapat diterangkan
bahwa terciptanya suasana kerja sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang
ada dalam organisasi tersebut.

BAB II    GAMBARAN UMUM KELURAHAN SEMANU

 

  1. Letak Geografis

Kelurahan Semanu merupakan wilayah desa belokasi di sekitar Kota Kecamatan Semanu. Wilayah Kelurahan Semanu umumnya masih relatif landai/datar. Terletak sekitar mulai dari 0 hingga 3 km dari Ibukota Kecamatan

Batas Kalurahan Semanu  adalah sebagai berikut:

  1. Batas Utara yaitu Kelurahan Ngipak, Bendungan dan WIladeng Kapanewon Karangmojo
  2. Batas Timur yaitu Kelurahan Ngeposari Kapanewon Semanu
  3. Batas Selatan yaitu Kelurahan Candirejo Kapanewon Semanu
  4. Batas Barat yaitu Kelurahan Pacarejo Kapanewon Semanu
  1. Iklim Kelurahan Semanu

Wilayah Kelurahan Semanu Kecamatan Semanu pada musim penghujan tahun 2014/2015 ini termasuk wilayah yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi pada bulan bulan tertentu, hal ini bisa diketahui dari hasil pengukuran curah hujan. Musim penghujan diawali pada bulan Nopember 2014 sebesar 223 mm dan curah hujan tertinggi bulan Pebruari 2015 mencapai 422 mm, kemudian bulan yang tidak ada curah hujan di tahun 2014 ada di bulan Agustus, September dan Oktober.

Gambar 2.1. Curah hujan di Kelurahan Semanu Kecamatan Semanu (mm)

  1. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan kondisi lahan permukaan, sebagai hasil dari pengelolaan manusia ataupun kondisi secara alami yang belum dipengaruhi oleh bentuk pengelolaan manusia. Penggunaan lahan di Kelurahan Semanu Kecamatan Semanu bervariasi antara lain meliputi tegalan, permukiman, sawah, kebun campuran, dan semak belukar. Tanah kering merupakan bentuk penggunaan lahan yang paling luas terdapat di Kelurahan Semanu Kecamatan Semanu yaitu 1850,40 ha. Penggunaan lahan sawah dapat dibedakan menjadi sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Sawah irigasi berada di sekitar alur sungai sedangkan sawah tadah hujan terdapat pada lembah-lembah antar bukit karst

Wilayah Kelurahan Semanu Kecamatan Semanu yang relatif berbukit sangat menggantungkan pertaniannya pada musim hujan, yang secara langsung mempengaruhi musim tanam pertanian di wilayah tersebut. Musim tanam pertanian pada umumnya hanya dua kali dalam setahun, meskipun ada beberapa wilayah yang sudah tersedia sumur bor yang dapat digunakan untuk mengairi pertanian pada musim kemarau.

  1. Administratif Kelurahan Semanu

Di Kelurahan Semanu terdiri dari 19 Padukuhan, berikut ini Nama Padukuhan (Dusun) di wilayah Kelurahan Semanu :

  1. Padukuhan Ngringin
  2. Padukuhan Nitikan Barat
  3. Padukuhan Nitikan Timur
  4. Padukuhan Sambirejo
  5. Padukuhan Tunggul Tiumr
  6. Padukuhan Tunggul Barat
  7. Padukuhan Ngebrak Barat
  8. Dukuh Munggi Pasar
  9. Dukuh Semanu Selatan
  10. Padukuhan Tambakrejo
  11. Padukuhan Pragak
  12. Padukuhan Sokokerep
  13. Dukuh Wareng
  14. Padukuhan Ngebrak Timur
  15. Padukuhan Semanu Utara
  16. Padukuhan Bendorejo
  17. Padukuhan Clorot
  18. Padukuhan Munggi
  19. Padukuhan Semanu Tengah

 

  1. Penduduk Kelurahan Semanu

Penduduk adalah salah satu kunci pokok dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat, tapi harus didukung dengan kualitas yang memadai. Jumlah penduduk suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi/perpindahan penduduk datang atau pergi. Jumlah penduduk Kelurahan Semanu Kecamatan Semanu tahun 2014 sebanyak 6958 jiwa yang terdiri dari 3434 penduduk laki-laki dan 3718 penduduk perempuan.  Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk (jiwa) yang tinggal di setiap luas wilayah 1 km2. Jumlah penduduk Kecamatan Semanu mencapai 2240,21 jiwa pada tahun 2019 sehingga kepadatannya mencapai 321,02/Km2

  1. Pertanian

Pertanian merupakan sumber penghasilan utama penduduk Kelurahan Semanu Kecamatan Semanu. Hal ini didukung oleh luasnya lahan pertanian yang ada. Meskipun termasuk daerah pegunungan namun potensi pertaniannya cukup besar. Hasil pertanian utama di wilayah Kelurahan Semanu Kecamatan Semanu antara lain padi, singkong, jagung, kedelai dan kacang tanah. Untuk lebih mengembangkan potensi pertanian di Kecamatan Semanu memang dihadapkan kondisi geografis berupa pegunungan dengan bebatuan kapur dengan sumber air di bawah tanah. Pertanian memang sangat tergantung pada ketersediaan air maka diperlukan teknologi untuk dapat mengekplorasi sumber-sumber air yang berada di bawah tanah.

Pada bidang pertanian, Kelurahan Semanu Kecamatan Semanu juga memiliki potensi peternakan, diantaranya adalah sapi dan kambing. Jumlah lahan pertanian yang luas menyediakan pakan yang cukup untuk ternak. Tantangan utama peternakan adalah musim kemarau yang panjang. Pada musim kemarau ketersediaan pakan menjadi kurang karena kurangnya sumber air untuk menanam pakan ternak.

 

  1. Pemerintah Kelurahan Semanu

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan bahwa Pemerintah Kalurahan terdiri atas Lurah dan Pamong Kalurahan. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Pamong Kalurahan terdiri atas (a) Sekretariat; (b) Pelaksana Teknis; dan (c) Pelaksana Kewilayahan. Pamong Kalurahan berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pamong Kalurahan bertanggungjawab kepada Lurah.

Sekretariat sebagaimana dipimpin oleh Carik dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Urusan Teknis yaitu:

  1. Tata Laksana yang merupakan sebutan dari Urusan Tata Usaha dan Umum;
  1. Danarta yang merupakan sebutan dari Urusan Keuangan; dan
  2. Pangripta yang merupakan sebutan dari Urusan Perencanaan.

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.Pelaksana Teknis terdiri atas:

  1. Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan,dipimpin oleh Jagabaya;
  2. Kemakrnuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan, dipimpin oleh Ulu-ulu; dan
  3. Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan, dipimpin oleh Kamituwa.

Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan. Satuan tugas kewilayahan disebut Padukuhan yang dipimpin oleh Dukuh. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan Semanu Kecamatan Semanu adalah sebagai berikut:

Struktur Pemerintah Kelurahan Semanu Kapanewon Semanu

Analisa Data Kualitatif

Teknik analisa data yang digunakan adalah model alir (in going process). Dengan teknik ini, setelah data terkumpul dilakukan analisa melalui 3 komponen utama yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitan kualitatif ketiga komponen itu merupakan proses yang harus dilakukan supaya dapat membangun analisa yang tepat. Adapun langkah-langkah analisa data sebagai berikut :

  1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian/data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan  dirangkum, dipilih hal pokok, dikelompokkan atau dikategorikan agar mudah untuk analisis selanjutnya. Data ini diolah lagi menjadi laporan parsial. Pada mulanya diidentifikasikan adanya satuan, yaitu bagian terkecil yang ditemukan daam data yang memiliki makna, bila dikaitkan dengan fokus masalah penelitian (Rohendi, 2002)

  1. Penyajian data

Proses penyajian data berfungsi untuk membuat sajian data (data display), yakni memudahkan bagi peneliti untuk memaparkan temuan dan pembaca untuk melihat serta memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dan hubungan dari masing-masing laporan parsial. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi sehingga memudahkan pembuatan deskripsi yang berisi penjelasan sesuai dengan hasil temuan lapangan.

  1. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses pencarian dan penjabaran makna dari data yang dikumpulkan. Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang telah dilakukan sejak awal hingga akhir pengumpulan data. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat ditemukan kesimpulan akhir yang lebih kuat. Verifikasi dapat dilakukan dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam dengan melakukan wawancara beberapa kali.

 

 

 

 

 

 

 

Definisi Operasional Pelayanan pemerintah desa

adalah pelayanan publik bagi masyarakat desa. Bentuk pelayanan publik desa menurut Ahmad (2014) meliputi:

  1. pelayanan administrasi terdapat administrasi umum dan penduduk seperti pengurusan KTP, IMB dan lain sebagaiman
  2. pelayanan non administrasi meliputi:
    • pelayanan fisik atau infrastruktur desa seperti pembangunan jalan desa, pengairan desa dan lain-lain
    • pelayanan non fisik atau pelayanan yang berbentuk pemberdayaan masyarakat desa

Definisi Operasional Peran kepemimpinan

adalah tindakan-tindakan yang dilakukan kepala desa terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah desa dapat mengacu pada Peran Pemerintah dalam Pembangunan Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2003), yaitu :

  1. Selaku modernisator
  2. Selaku katalisator.
  3. Selaku dinamisator.
  4. Selaku stabilisator.
  5. Selaku pelopor

Pelayanan Pemerintah Desa

Output pelayanan pemerintah desa adalah pelayanan publik bagi masyarakat desa. Manajemen pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintahan dimaknai sebagai keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya, baik pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan negara dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima, paradigm pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (costumer driven government), dengan ciri-ciri berikut :

  • Lebih memfokuskan kepada fungsi pengaturan, melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya peluang yang kondusif bagi kegiatan pelayanan oleh masyarakat;
  • Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama;
  • Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu;
  • Berfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcomes) yang sesuai dengan input yang digunakan;
  • Lebih mengutamakan keinginan masyarakat;
  • Dalam hal tertentu, Pemerintah berperan juga untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan;
  • Lebih mengantisipasi permasalahan pelayanan;
  • Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelayanan;
  • Menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian dicantumkan juga dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah disebutkan  14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

  • Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
  • Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
  • Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
  • Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  • Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
  • Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
  • Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
  • Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
  • Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
  • Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
  • Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
  • Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  • Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
  • Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan

Bentuk pelayanan publik desa menurut Ahmad (2014) meliputi:

  • pelayanan administrasi terdapat administrasi umum dan penduduk seperti pengurusan KTP, IMB dan lain sebagaiman
  • pelayanan non administrasi meliputi:
    1. pelayanan fisik atau infrastruktur desa seperti pembangunan jalan desa, pengairan desa dan lain-lain
    2. pelayanan non fisik atau pelayanan yang berbentuk pemberdayaan masyarakat desa

 

Pengertian Peranan Kepemimpinan Kelurahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (dalam Amba, 1998). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto,2004):

  • Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
  • Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
  • Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan Tindakan Kepemimpinan Kelurahan maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan kepala desa terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005), peran pemerintah desa yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

  • Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
  • Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
  • Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk,) untuk peran pemerintah desa termasuk kepala desa yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

  • Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.
  • Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
  • Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sementara desa sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa adalah bagian terkecil dalam susunan pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa, dalam pelaksanaan kerjanya pemerintah desa mempunyai kewenangan yang dapat diatur sendiri oleh masing-masing individu sebagai peranangkat desa. Namun, kewenangan tersebut tidak serta merta bebas tanpa ada batas, kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola jalannya roda pemerintahan harus sesuai dan memperhatikan adat istiadat masyarakat yang ada selain itu juga karakter local masyarakat juga harus tetap dijaga sebagai suatu cirri dan keistimewaan yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa telah diketahui mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, di antara beberapa kewenangan desa antara lain :

  • kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  • kewenangan lokal berskala Desa;
  • kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
  • kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintahan Desa adalah perpanjangan tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dapat mengacu pada Peran Pemerintah dalam Pembangunan Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2003), peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama yaitu sebagai berikut :

  • Selaku modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.
  • Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional, mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
  • Selaku dinamisator, bahwa peran pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
  • Selaku stabilisator, bahwa peran pemerintah adalah stabilisator yang menjaga kestabilan nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
  • Selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

 

Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

  1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
  2. Pemberdayaan masyarakat
  3. Pelayanan masyarakat
  4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

Menurut Zainun (2010) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

(1)      Perumusan dan penetapan kebijakan umum,

(2)      Kepemimpinan,

(3)      Pengawasan,

(4)      Koordinasi.

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

  1. Pelayanan kepada masyarakat
  2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
  3. Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe,2006)

Selanjutnya menurut Beratha (2002) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

  1. Tugas bidang pemerintahan.
  2. Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
  3. Tugas bidang ketatausahaan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas administrasi pemerintahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

  1. Tugas bidang pemerintahan, meliputi :
  2. Registrasi; dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.
  3. Tugas-tugas umum meliputi : menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ; ketertiban, kesejahteraan dan keamanan,
  4. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
  5. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
  6. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah,
  7. Tugas bidang pelayanan umum, meliputi
  8. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan.
  9. Memberikan macam-macam keterangan seperti : bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.

III. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi :

Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan    keuangan dan lain lain. Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nornor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa “desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenagaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah dan wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) Desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu :

  1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
  2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
  3. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat
  4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.
  5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-msing unsur aparat baik Kepala Desa maupun aparatnya yang terdiri dari : Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan.

Struktur Pemerintah Desa Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, 15 Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:

  1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  3. Memegang kekeuasaanpengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  4. Menetapkan Peraturan Desa;
  5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. Membina kehidupan masyarakat desa;
  7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
  10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guma meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
  13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
  15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, diantaranya adalah:

  1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  7. Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
  9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  10. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  11. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  12. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
  13. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  14. Memberikan informasi kepada masyrakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi:

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
  3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

  1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
  2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib: menyampikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan.

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terncantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas;

  1. Sekretariat desa;
  2. Pelaksana kewilayahan; dan
  3. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.14 Untuk melaksanakan tugastugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut Asnawi Rewansyah (2010) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.

Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto5 , berdasarkan tinajuan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ,7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan 11 urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-ususl dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah , lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan. Menurut Zakaria dalam Candra Kusuma (205) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi. Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

  1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
  2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
  3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

  1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal- usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

  1. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
  3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
  4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 14 pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, Keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor
kemampuan dan faktor motivasi. Mangkunegara (2017), mengemukakan
bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu:
1. Faktor Kemampuan
Karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian.
Secara psikologis, kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi
intelligence quotient (IQ) di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan
yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan
sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.
2. Faktor Motivasi
Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri karyawan yang terarah
untuk mencapai tujuan organisasi. Motivasi terbentuk dari sikap
(attitudude) seorang keryawan dalam menghadapi situasi (situation).
Karyawan mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki motif
berprestasi tinggi. Motif berprestasi yang perlu dimiliki oleh karyawan
harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri selain dari lingkungan kerja. Hal
ini karena motif berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan
membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut
menjunjung maka pencapaian kinerja akan lebih mudah. Motif berprestasi
dalam diri dapat dimanfaatkan untuk menciptakan situasi yang ada pada
lingkungan kerja guna mencapai kinerja maksimal.

Pengertian Kinerja

Organisasi memiliki sumber daya manusia yang berperan secara
aktif dalam seluruh kegiatan manajemen, yang lebih dikenal dengan kinerja.
Kinerja merupakan hasil kerja atau perilaku seseorang dalam satu periode
tertentu (Kasmir dalam Wibowo, 2016). Mankunegara (2017), menyatakan
bahwa kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan karyawan. Dalam penelitian ini, kinerja merupakan
hasil pekerjaan yang dicapai seseorang guru dan tenaga kependidikan di
SDIT Ar-Rayyan seperti standar hasil kerja, target yang ditentukan selama
periode tertentu yang berpedoman pada norma, prosedur standar operasi,
kriteria dan fungsi yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam suatu
organisasi.
Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan
misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu
organisasi (Titisari dalam Chonstantia, 2014). Kinerja guru dan tenaga
kependidikan di SDIT Ar-Rayyan dapat menjadi indikator untuk mengukur
tingkat produktifitas yang dimiliki SDIT Ar-Rayyan

Sumber Stres Kerja

Robbins dan Judge (2015) menyatakan bahwa terdapat tiga kategori
dari sumber stress yang potensial, antara lain :
1. Faktor Lingkungan
Ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi desain dari struktur
organisasional, hal ini juga mempengaruhi level stres di antara karyawan di
dalam organisasi tersebut. Ketidak pastian merupakan alasan terbesar
orang-orang yang memiliki masalah dalam mengatasi perubahan
organisasional.
2. Faktor Organisasional
Tekanan untuk menghindari kesalahan atau menyelesaikan tugas dalam
waktu terbatas, beban kerja yang berlebihan, atasan yang sangat menuntut
dan tidak sensitif, serta para rekan kerja yang tidak menyenangkan
merupakan beberapa contoh dari faktor organisasional.
3. Faktor Pribadi
Faktor ini biasanya dialami setiap orang dalam kehidupan pribadi,
diantaranya adalah permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi pribadi,
dan karakteristik kepribadian.

Pengertian Stres Kerja Positif (Eustress)

Stres yang menimbulkan dampak positif disebut dengan eustress.
Jarinto (2013) menemukan bahwa eustress merupakan faktor penentu yang
mendorong karayawan untuk mencapai kinerja maksimal dan adanya
peningkatan kepuasan kerja. Stres kerja yang bisa berdampak positif
terhadap kesehatan dan kinerja adalah pada saat stres tidak melebihi tingkat
maksimal.
Di tempat kerja, stres sering dapat diartikan sebagai tantangan, yang
umumnya menunjukkan eustress positif, atau sebagai pemicu yang
mengacu pada tantangan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan atau
tugas. Eustress menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi karyawan,
yang membuat mereka berkinerja lebih baik. Menurut Hargrove, dkk.
(2013) eustress kerja dapat diukur pada tingkat subyektif seperti kualitas
hidup atau kehidupan kerja, tekanan pekerjaan, sumber daya mengatasi
psikologis, keluhan, tingkat stres keseluruhan, dan kesehatan mental, yang
akan dideskripsikan sebagai berikut :
1. Kehidupan Kerja
Kehidupan kerja merupakan suatu kondisi sebagai hasil dari interaksi
antara individu dan pekerjaannya. Pendekatan yang harus dilakukan
17
untuk memenuhi kualitas hubungan kerja yang baik adalah berupaya
untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan dengan memberikan
kesempatan bagi setiap pegawai untuk menggunakan kemampuan
secara penuh.
2. Tekanan Pekerjaan
Tekanan kerja akan mendorong kontraproduktifnya hasil-hasil
pekerjaan, sementara kepuasan kerja akan menciptakan suasana kerja
yang berkorelasi positif dengan tingginya kinerja karyawan di dalam
organisasi.
3. Sumber Daya Mengatasi Psikologis
Kemampuan penggunaan sumber daya (manusia) secara efektif untuk
mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang
muncul karena tanggapan (respon).
4. Keluhan
Keluhan merupakan permasalahan yang terjadi pada setiap karyawan,
hal ini dapat berdampak negatif ketika hal tersebut memiliki dampak
terhadap kinerja karyawan yang berakibat tidak pernah tercapainya
produktivitas sebagaimana yang diharapkan.
5. Tingkat Stres Keseluruhan
Tingkat stres secara keseluruhan adalah suatu kondisi ketegangan yang
menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis, yang
mempengaruhi emosi, proses pikir, dan kondisi seorang
karyawan. Stress yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan
seseorang untuk menghadapi lingkungan.
6. Kesehatan Mental
Kesehatan mental merupakan kondisi seseorang yang berkaitan dengan
penyesuaian diri yang aktif dalam menghadapi dan mengatasi masalah
dengan mempertahankan stabilitas diri, juga ketika berhadapan dengan
kondisi baru, serta memiliki penilaian nyata baik tentang kehidupan
maupun keadaan diri sendiri.

Pengertian Stres Kerja Negatif (Distress)

Jenis stres yang bersifat tidak baik ini adalah distress, (Hargrove,
dkk. 2013). Distress yang dirasakan biasannya disebut kecemasan. Distress
melibatkan pikiran dan perasaan, seperti ketakutan, kebingungan,
kecemasan, dan kekhawatiran. Ketika jumlah sumber stres begitu banyak,
dan kemampuan untuk berurusan dengan stres sedikit, maka stres akan
memberikan dampak negatif. Robbins dan Judge (2015), mengemukakan
bahwa stres dihubungkan dengan tuntutan dan sumber daya. Tuntutan
merupakan tanggung jawab , tekanan, kewajiban, dan ketidakpastian yang
dihadapi oleh para individu di tempat kerja, sedangkan sumber daya
merupakan hal-hal di dalam kendali individu yang dapat dia pergunakan
untuk menyelesaikan tuntutan. Sifat distress yang tidak menyenangkan
biasanya menyebabkan individu melakukan sesuatu untuk
merekduksikannya, tetapi bila distress itu sangat hebat, maka individu akan
menjadi lumpuh secara psikologi dan tidak mampu melakukan sesuatu

Pengertian Stres Kerja

Stres merupakan kondisi dinamis yaitu konfrontasi individu dengan
peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan keinginan individu
(Robbins dan Judge 2015). Stres juga dapat diartikan dengan kondisi
dimana terjadi tekanan yang menyebabkan ketegangan dan
ketidakseimbangan psikis, fisik dan proses berfikir. Konflik di tempat kerja,
pemberian beban kerja yang terlalu berlebihan terhadap karyawan dapat
menimbulkan stres yang berkepanjangan, yaitu kondisi atau keadaan yang
dihadapioleh setiap orang, baik secara fisik maupun mental, (Anatan dalam
Sipatu 2013).
Stres kerja dapat berpengaruh terhadap emosional dan kondisi fisik
individu. Robbins dan Judge (2015), mengemukakan bahwa stres
dikorelasikan dengan tuntutan dan sumber daya. Tuntutan merupakan
tanggung jawab , tekanan, kewajiban, dan ketidakpastian yang dihadapi
oleh para individu di tempat kerja, sedangkan sumber daya merupakan halhal di dalam kendali individu yang dapat dia pergunakan untuk
menyelesaikan tuntutan.
Ketidakpastian dan beban kerja yang berlebihan adalah indikator
yang memungkinkan dapat mempengaruhi kinerja guru dan tenaga
kependidikan di SDIT Ar-Rayyan. Kuantitas sumber daya manusia yang
kurang mencukupi membuat pembagian beban kerja menjadi kurang
efisien, sehingga setiap guru dan tenaga kependidikan memiliki beban kerja
yang berlebihan.

Faktor-faktor Lingkungan Kerja

Sedarmayanti dalam Chonstantia (2015) mengungkapkan bahwa
faktor yang berkaitan dengan lingkungan organisasi untuk mendukung
keberhasilan dan kemajuan perusahaan yaitu hubungan kerja, tingkat
kebisingan lingkungan kerja, peraturan kerja, penerangan, siklus udara,
serta keamanan, yang akan dijabarkan sebagai berikut :
1. Hubungan Kerja
Hubungan kerja merupakan seluruh instrumen sumber daya manusia
yang ada dalam perusahaan yang menciptakan menciptakan suasana,
iklim, dan hubungan kerja yang kondusif agar tercapainya pekerjaan
yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.
2. Tingkat Kebisingan Lingkungan Kerja
Kebisingan lingkungan kerja adalah semua bunyi atau suara yang tidak
dikehendaki yang dapat mengganggu konsentrasi kerja. Sifat suatu
kebisingan ditentukan oleh intensitas suara, frekuensi suara, dan waktu
terjadinya kebisingan.
3. Peraturan Kerja
Peraturan merupakan tahapan dalam tata kerja tentang bagaimana
mengelola sebuah pekerjaan, yang mengandung pengertian tentang apa,
untuk apa, dan bagaiman pekerjaan harus diselesaikan sehingga
membentuk suatu pola yang dapat dengan tepat menyelesaikan sebuah
pekerjaan.
4. Penerangan
Penerangan yang baik adalah penerangan yang memungkinkan tenaga
kerja melihat pekerjaan dengan teliti, cepat dan tanpa upaya yang tidak
perlu. Penerangan yang cukup dan diatur secara baik juga akan
membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
5. Siklus Udara
Untuk memberikan kenyamanan selama bekerja, udara di tempat kerja
harus mempunyai sirkulasi yang baik. Apabila udara di tempat bekerja
tidak bersirkulasi secara optimal maka akan mempercepat proses
kelelahan dan mengganggu kinerja.
6. Keamanan
Lingkungan yang tidak aman sering juga dipicu oleh adanya kelalaian
pengawas maupun manager dalam mengawasi. Kondisi ini harus
diperhatikan karena untuk menjaga tempat dan kondisi lingkungan
kerja agar tetap aman

Jenis lingkungan Kerja

Sedarmayanti dalam Wibowo (2016) menyatakan bahwa secara
garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua yaitu :
1. Lingkungan Kerja Fisik
Lingkungan kerja fisik adalah semua kejadian yang berbentuk fisik yang
terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik
secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat
digambarkan dengan kondisi sarana prasarana, temperatur, kelembaban,
sirkulasi udara, pencahayaan, maupun kebisingan. Kondisi yang ditemui
di lapangan adalah kebisingan yang ditimbulkan oleh peserta didik yang
dapat berpeluang mengakibatkan penurunan kinerja Guru sehingga sulit
untuk menemukan titik konsentrasi dalam melakukan pekerjaannya.
2. Lingkungan Kerja Non Fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi dan
berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan maupun hunbungan
sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Hubungan kerja
antara atasan kepada bawahan yang cenderung kaku dan kurang
memahami kondisi emosional yang dirasakan oleh masing-masing
individu yang ada di dalam lingkungan kerja. Kondisi tersebut
memungkinkan dapat mengakibatkan guru dan tenaga kependidikan di
SDIT Ar-Rayyan kurang termotivasi untuk melakukan pekerjaannya
dengan baik

Pengertian lingkungan kerja

Lingkungan kerja merupakan keadaan sosial, psikis & materi,
yang berada di sekitar tempat dimana karyawan dipekerjakan. Lingkungan
kerja juga dapat diartikan sebagai kondisi sarana dan prasarana serta
hubungan interaksi sosial antar karyawan dalam suatu organisasi.
Lingkungan kerja akan menentukan kenyamanan seseorang dalam bekerja.
Semakin baiknya lingkungan kerja akan mengakibatkan pencapaian kinerja
secara global dengan hasil maksimal (Arianto 2013).
Dalam penelitian ini, lingkungan kerja dapat digambarkan
dengan kondisi ruang kerja yang dapat memungkinkan berpengaruh
terhadap kinerja guru dan tenaga kependidikan di SDIT Ar-Rayyan.
Terbatasnya penggadaan ruang dapat mengakibatkan guru dan tenaga
kependidikan kurang nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Dapat
dikatakan lingkungan kerja mampu mempengaruhi kinerja seseorang
(Kasmir dalam Wibowo 2016).
Handoko dalam Wibowo (2016) menyatakan bahwa,
penciptaan lingkungan yang sehat secara tidak langsung akan
mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitas. Lingkungan
kerja dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah interaksi
antar karyawan yang dapat memicu terjadinya konflik dan masalah dalam
pekerjaan, namun dampak positifnya yaitu tercapainya kinerja yang dinamis
karena adanya penyesuaian terhadap tantangan dalam lingkungan internal
organisasi dan eksternal karena pengaruh globalisasi. Dalam lingkungan
kerja, setiap karyawan dituntut untuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan jabatan yang dipegang dan dapat beradaptasi dengan lingkungan
serta rekan kerja yang memiliki karakter berbeda-beda (Sipatu 2013).