Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Pemahaman para pakar mengenai budaya organisasi sebagai kesepakatan bersama
mengenai nilai-nilai kehidupan yang mengikat semua orang dalam organisasi mendasari
arti penting pemahaman budaya organisasi orang-orang yang tergabung didalamnya.
Menurut Robbin (2007) terdapat empat jenis budaya organisasi yaitu tipe akademik, tipe
kelab, tim bisbol, dan banteng. Sedangkan menurut Tosi dkk (dalam Munandar 2001)
menguraikan lima tipe budaya organisasi yaitu tipe charismatic vs self-suffiant, tipe
paranoid vs trusting, tipe avoidant vs achievhment, tipe politicied vs focused, tipe
bureaucratic vs creative. Tidak ada suatu tipe budaya yang dominan dan ektrem dalam
suatu perusahaan. Untuk menjadi organisasi yang kuat dan sehat, organisasi haruslah
memiliki campuran dari berbagai macam tipe kepribadian, karena tidak ada yang menjadi
dominan dan ektrem. Organisasi haruslah mampu mengadopsi dari berbagai tipe
39
kepribadian yang sehat yaitu budaya self-sufficient (prakarsa individu), trusting
(kepercayaan), achievement (prestasi), focused (focus), creative (kreatif).
Robbin (1996) menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat memberikan para
karyawan suatu pemahaman yang jelas dari tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi,
mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku anggota-anggotanya karena tingginya
tingkat kebersamaan. Budaya organisasi juga dapat membina kekohesifan, kesetiaan dan
komitmen bersama. Apabila karyawan diberikan pemahaman tentang budaya organisasi
maka setiap karyawan akan termotivasi dan semangat kerja untuk melakukan setiap
tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini salah satu kunci untuk memperoleh
prestasi kerja yang optimal, sehingga produktivitas meningkat untuk mencapai tujuan
organisasi
Budaya dalam suatu organisasi pada hakekatnya mengarah pada perilaku-perilaku
yang dianggap tepat, mengikat dan memotivasi setiap individu yang ada di dalamnya dan
mengerahkan pada upaya mencari penyelesaian dalam situasi yang ambigu (Turner,
1994). Pengertian ini memberi dasar pemikiran bahwa setiap individu yang terlibat di
dalamnya akan bersama-sama berusaha menciptakan kondisi kerja yang ideal agar
tercipta suasana yang mendukung bagi upaya pencapaian tujuan yang diharapkan. Ada
begitu banyak definisi mengenai budaya yang pada hakekatnya tidak jauh berbeda antara
satu ahli dengan ahli lainnya. Budaya oleh Robbins dan Coultar (1996) diartikan sebagai
sistem atau pola-pola nilai, simbol, ritual, mitos, dan praktek-praktek yang terus
berlanjut; mengarahkan orang untuk berperilaku dan dalam upaya memecahkan masalah

Menurut Bandura (1997) self Efficacy adalah belief atau keyakinan seseorang
bahwa ia dapat menguasai situasi dan menghasilkan hasil (outcomes) yang positif
(Santrock, 2001). Menurut Dale Schunk (1995, dalam Paulus Joko Sigiro dan Cahyono,
2005) self efficacy mempengaruhi siswa dalam memilih kegiatannya. Siswa dengan self
efficacy yang rendah mungkin menghindari pelajaran yang banyak tugasnya, khususnya
untuk tugas-tugas yang menantang, sedangkan siswa dengan self efficacy yang tinggi
mempunyai keinginan yang besar untuk mengerjakan tugas-tugasnya.
Menurut Bandura (1997) dalam Tesis yang berjudul Goal Orientantion, Self
Efficacy dan Prestasi Belajar pada Siswa Peserta dan Non Peserta Program Pengajaran
intensif di Sekolah oleh Retno Wulansari tahun 2001, ada beberapa faktor yang
mempengaruhi self efficacy yaitu:
a. Pengalaman Keberhasilan (mastery experiences)
Keberhasilan yang sering didapatkan akan meningkatkan self efficacy yang
dimiliki seseorang sedangkan kegagalan akan menurunkan self efficacynya. Apabila
keberhasilan yang didapat seseorang seseorang lebih banyak karena faktor-faktor di luar
dirinya, biasanya tidak akan membawa pengaruh terhadap peningkatan self efficacy.
Akan tetapi, jika keberhasilan tersebut didapatkan dengan melalui hambatan yang besar
dan merupakan hasil perjuangannya sendiri, maka hal itu akan membawa pengaruh pada
peningkatan self efficacynya.
b. Pengalaman Orang Lain (vicarious experiences)
Pengalaman keberhasilan orang lain yang memiliki kemiripan dengan individu
dalam mengerjakan suatu tugas biasanya akan meningkatkan self efficacy seseorang
dalam mengerjakan tugas yang sama. Self efficacy tersebut didapat melalui social models
yang biasanya terjadi pada diri seseorang yang kurang pengetahuan tentang kemampuan
dirinya sehingga mendorong seseorang untuk melakukan modeling. Namun self efficacy
yang didapat tidak akan terlalu berpengaruh bila model yang diamati tidak memiliki
kemiripan atau berbeda dengan model.
c. Persuasi Sosial (Social Persuation)
Informasi tentang kemampuan yang disampaikan secara verbal oleh seseorang
yang berpengaruh biasanya digunakan untuk meyakinkan seseorang bahwa ia cukup
mampu melakukan suatu tugas.
d. Keadaan fisiologis dan emosional (physiological and emotional states)
38
Kecemasan dan stress yang terjadi dalam diri seseorang ketika melakukan tugas
sering diartikan sebagai suatu kegagalan. Pada umumnya seseorang cenderung akan
mengharapkan keberhasilan dalam kondisi yang tidak diwarnai oleh ketegangan dan tidak
merasakan adanya keluhan atau gangguan somatic lainnya. Self efficacy biasanya ditandai
oleh rendahnya tingkat stress dan kecemasan sebaliknya self efficacy yang rendah
ditandai oleh tingkat stress dan kecemasan yang tinggi pula.
Sedangkan Jones (1986) mengungkapkan sumber atau indikator dari self efficacy
yang tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Bandura, yaitu: perasaan mampu
melakukan pekerjaan, kemampuan yang lebih baik, senang pekerjaan yang menantang
dan kepuasan terhadap pekerjaan.

Pengaruh kesesuaian kerja dengan
keterampilan kerja memiliki hubungan yang
positif seperti penelitian Rietveld (2015). Hamid
(2011) mengemukakan bahwa keterikatan kerja
berpengaruh terhadap kesesuaian kerja.
Kesesuaian kerja adalah kecocokan individu
terhadap tuntutan kerja yang dihadapi dalam
lingkungan kerja.
Memon et al. (2014) mengemukakan
bahwa kesesuaian kerja berpengaruh negatif
terhadap keterikatan kerja. Keterikatan kerja
sebagai variabel mediasi antara pengaruh
kesesuaian kerja terhadap pergantian karyawan.

Schaufeli (2002) dalam Lu et al. (2014)
mengungkapkan keterikatan kerja adalah
motivasi kerja, pekerjaan yang berhubungan
dengan negara yang ditandai dengan semangat dedikasi dan penyerapan. Menurut Lu et al.
(2014) menyatakan bahwa karyawan yang
terlibat bisa membuat tempat yang bagus bagi
mereka sendiri untuk bekerja dan meningkatkan
kesesuaian kerja mereka sebagai konsekuensinya.
Menurut Schaufeli et al. (2002) dalam
Memon et al. (2015) menjelaskan mengenai
indikator yang terdapat pada keterikatan kerja
yaitu: (1) curahan energi dan mental yang kuat
selama bekerja, keberanian untuk berusaha
sekuat tenaga dalam menyesuaikan suatu
pekerjaan, dan tekun dalam menghadapi
kesulitan kerja, (2) merasa terlibat sangat kuat
dalam suatu pekerjaan dan mengalami rasa
kebermaknaan, antusiasme, kebanggaan, inspirasi
dan tantangan dan (3) dalam bekerja karyawan
selalu penuh konsentrasi dan serius terhadap
suatu pekerjaan. Dalam bekerja waktu terasa
berlalu begitu cepat dan menemukan kesulitan
dalam memisahkan diri dengan pekerjaan

merupakan cara orang mengontrol dan mengarahkan tindakan sendiri. Individu yang memiliki banyak informasi tentang dirinya sendiri, termasuk karakterisitik pribadinya dan keinginan serta konsep masa depan individu sendiri. Individu membuat tujuan dan mencapainya, menggunakan keahlian sosial dan regulasi diri (Anggrayani N, 2017). Menurut (Wicaksono, 2015)bahwa regulasi diri adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berpikir, mengontrol, mengarahkan perasaan dan perilaku sehingga dapat memanipulasi lingkungan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan

(Arlinda Arsa, 2018)menyatakan bahwa konsep afirmasi adalah Pernyataan positif atau kalimat yang ditujukan untuk diri sendiri yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar untuk membantu Anda mengembangkan persepsi yang lebih positif terhadap diri Anda sendiri

merupakan susunan kata yang disusun baik hanya sebatas pikiran maupun dituangkan dalam tulisa dan diucapkan secara berulang-ulang. Adapun afirmasi positif berarti mengafimasikan kalimat –kalimat positif dengan lantang dan secara berulang-ulang untuk melawan pemikiran negatif terhadap suatu masalah dari dalam diri sendiri (Martini, 2016)

Menurut Sedarmayanti (2009:26) Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi dan yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Sedangkan menurut Nitisemito (2000:171) perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antara tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama di dalam perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik dan pengenalan diri

Menurut Sumarto dan Sugito (2004:146) Lingkungan kerja fisik adalah kondisi fisik dalam perusahaan disekitar tempat kerja, seperti sirkulasi udara, warna tembok, keamanan, ruang gerak dan lain-lain. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2009:22) Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja, yang mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja fisik adalah segala macam keadaan yang berbentuk fisik atau berwujud, yang ada di sekitar tempat kerja, meliputi sirkulasi udara, warna tembok, keamanan, ruang gerak yang mempengaruhi pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tugas yang dibebankan kepadanya.
Menurut Sedarmayanti (2009:29) yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja fisik adalah sebagai berikut:
1) Penerangan/Cahaya di Tempat Kerja
2) Sirkulasi Udara Di Tempat Kerja
3) Tata Warna Di Tempat Kerja
4) Musik di Tempat Kerja
5) Kebersihan di Tempat Kerja
6) Keamanan di Tempat Kerja
7) Temperatur di Tempat Kerja
8) Kelembapan di Tempat Kerja
9) Kebisingan di Tempat Kerja
10) Getaran Mekanis di Tempat Kerja
Lingkungan Kerja Non Fisik
Menurut Sedarmayanti (2009:26) Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi dan yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Sedangkan menurut Nitisemito (2000:171) perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antara tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama di dalam perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik dan pengenalan diri.

Menurut Kreitner and Knicki (2014:165) komitmen organisasi adalah tingkatan di mana seseorang mengenal perusahaan dan tujuan-tujuannya. Komitmen organisasional adalah sikap kerja yang penting karena orang-orang yang memiliki komitmen diharapkan dapat menunjukkan kesediaan untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan organisasi dan memiliki hasrat yang lebih besar untuk tetap bekerja di suatu perusahaan. Dalam diri karyawan terdapat beberapa bentuk komitmen organisasi (Organizational Commitment). Menurut Allen and Meyer (diacu dalam Kreitner and Knicki, 2014:165):
1. Komitmen afektif berarti pelekatan emosi pada pegawai, identifikasi pegawai, dan keterlibatan pegawai dalam perusahaan. Pegawai yang memiliki komitmen afektif yang kuat terus berkerja untuk perusahaan karena mereka menginginkannya.
2. Komitmen berkelanjutan adalah kesadaran akan kerugian karena meninggalkan perusahaan. Pegawai yang hubungan dasarnya dengan perusahaan didasarkan pada komitmen berkelanjutan tetap bekerja karena mereka harus bekerja.
3. Komitmen normatif mencerminkan rasa tanggung jawab untuk terus bekerja. Pegawai yang memiliki tingkat komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka harus tetap berada di perusahaan.
Faktor komitmen organisasional dalam hal ini erat kaitannya dengan kepuasan kerja yang diperoleh seseorang. Pernyataan ini diperkuat oleh Luthans (2011) bahwa sikap komitmen organisasional dapat dipandang penting untuk dipahami dan sangat berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan. Karyawan dengan komitmen organisasional yang tinggi dapat menyebabkan kepuasan kerja mereka lebih meningkat. Kepuasan kerja akan lebih baik ketika di dalam suatu organisasi para pekerjanya memiliki komitmen organisasional yang tinggi dalam organisasi sehingga mereka dapat bekerjasama dengan baik dan nyaman. Selain dipengaruhi oleh komitmen organisasional, Kreitner dan Kinicki (2014:169) memberikan lima model pengaruh kepuasan kerja yaitu:
1. Pemenuhan kebutuhan (Need Fulfilment)
Model ini menyebutkan bahwa kepuasan ditentukan oleh tingkatan dimana karakteristik memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Ketidaksesuaian (Discrepancies)
Model ini menyebutkan bahwa kepuasan merupakan hasil dimana tingkatan seseorang menerima apa yang diharapkan dari pekerjaan.
3. Nilai Yang Didapat ( Value Attainment)
Model ini menyebutkan bahwa kepuasan merupakan hasil persepsi bahwa sebuah pekerjaan memungkinkan pemenuhan nilai kerja yang sangat penting bagi individu.
4. Persamaan (Equity)
Dalam model ini, kepuasan adalah sebuah fungsi yang adil pada bagaimana individu diperlakukan dalam bekerja.
5. Faktor Genetik (Dispositional/ Genetic Components)
Model ini berdasarkan pada anggapan bajwa kepuasan kerja adalah bagian fungsi dari ciri-ciri pribadi dan faktor genetik.
Komitmen organisasi perlu dimiliki agar pekerjaan berhasil dan memberikan kepuasan sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan semangat dan gairah kerja. Di samping itu, dengan memiliki komitmen lalu terbentuk suatu harapan dalam diri karyawan tersebut dan karyawan akan berusaha keras untuk memenuhinya. Terdapat konsekuensi ketika karyawan mengalami kepuasan ataupun ketidakpuasan kerja, Robbins dan Judge (2015:110) mengilustrasikannya ke dalam framework’s four responses, yang masing masing kerangkanya dibedakan kedalam 2 dimensi: constructive/ destructive dan active/passisve.
Gambar 1. framework’s four responses
Sumber: Robbis dan Judge (2015:110)
1. Exit
Melibatkan perilaku yang mengarah pada meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru sekaligus mengundurkan diri.
118
2. Voice
Melibatkan secara aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki kondisi yang melibatkan pemberian saran untuk perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan melakukan beberapa bentuk kegiatan serikat.
3. Loyaty
Melibatkan secara pasif tetapi optimis menunggu kondisi membaik termasuk berbicara untuk organisasi dalam menghadapi kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemennya untuk “melakukan hal yang benar.”
4. Neglect
Melibatkan secara pasif membiarkan kondisi memburuk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan kronis, usaha yang berkurang, dan tingkat kesalahan meningkat

Pengertian bank menurut UU No. 7
tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 10 tahun 1998:
1. Bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan, dan
menyalurkannya kepada masyarakat
dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.
2. Bank umum adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara
konvesional dan atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah
bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvesional atau
berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
Jenis-jenis bank di Indonesia
digolongkan berdasarkan jenisnya,
kepemilikannya, kegiatan usahanya dan
system pembayaran jasanya
1 Berdasarkan jenisnya
a) Bank umum adalah bank yang
melaksanakan kegiatan usaha
secara konvesional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan
jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
b) Bank Perkreditan Rakyat adalah
bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara
konvesional atau berdasarkan
prinsip syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan
jasa dalam lalu lintas
pembayaran
2. Berdasarkan kepemilikannya
a) Bank milik pemerintah yaitu
bank yang baik akte pendirian
maupun modalnya dimiliki oleh
pemerintah, sehingga seluruh
keuntungan bank juga dimiliki
pemerintah
b) Bank milik pemerintah daerah
yaitu bank yang baik akte
pendirian maupun modalnya
dimiliki oleh pemerintah daerah,
seluruh keuntungan bank juga
dimiliki pemerintah daerah
c) Bank milik swasta nasional yaitu
bank yang sebagian besar
modalnya dimiliki oleh pihak
swasta nasional, sehingga
sebagian besar keuntungan bank
dimiliki pihak swasta nasional
d) Bank milik koperasi yaitu bank
yang baik akte pendirian
maupun modalnya dimiliki oleh
koperasi, seluruh keuntungan
bank dibagikan kepada anggota
koperasi
e) Bank asing/campuran
merupakan cabang dari bank
yang ada di luar negeri, baik itu
milik swata asing maupum
pemerintah asing suatu negara
atau yang telah bergabung
dengan bank nasional
3. Berdasarkan kegiatan usahanya
a) Bank devisa merupakan bank
yang dapat bertransaksi keluar
negri atau yang bertransaksi
menggunakan mata uang asing
baik untuk penerimaan atau
pembayaran
b) Bank non devisa adalah bank
yabg belum bisa bertransaksi
menggunakan mata uang asing
sehingga masih terbatas didalam
negeri
4. Berdasarkan sistem pembayaran jasa
a) Bank konvesional dalam
menentukan harga pembayaran
jasa menggunakan dua metode.
Pertama, bunga pada bank
konvesional bisa diartikan
sebagai balas jasa pihak bank
kepada nasabahnya baik yang
membeli maupun menjual jasa
perbankan. Harga beli diberikan
berkaitan dengan fungsi bank
sebagai penghimpun dana yang
biasa disebut sebagai bunga
simpanan. Sebaliknya, harga jual
ditetapkan berkaitan dengan
fungsi bank sebagai penyalur
dana atau dengan kata lain dana
yang harus dibayarkan oleh
nasabah yang meminjam di bank
(bunga pinjaman). Keuntungan
bank diperoleh dari selisih bunga
simpanan dan bunga pinjaman.
Apabila bunga pinjaman lebih
besar dari bunga simpanan maka
bank memperoleh keuntungan.
Sebaliknya jika bunga simpanan
lebih besar maka bank merugi.
Kedua, dengan menetapkan
berbagai biaya baik itu secara
nominal maupun persentase
untuk jasa-jasa bank yang lain,
seperti biaya administrasi, biaya
profisi, sewa dan biaya lainnya
yang dikenal dengan istilah fee
based.
b) Bank syariah dalam harga jasajasa
layanannya berdasarkan atas
prinsip-prinsip syariah Islam
seperti tertera dalam Al Quran
dan Al Hadits. Hubungan antara
bank syariah dan nasabahnya
bukan hubungan antara debitur
dan kreditur melainkan
hubungan kemitraan antara
penyandang dana (shahibul
maal) dengan pengelola dana
(mudharib). Oleh karena itu
tingkat laba bank syariah bukan
saja berpengaruh terhadap
tingkat bagi hasil untuk para
pemegang saham tepai juga
berpengaruh terhadap bagi hasil
yang dapat dibagikan kepada
nasabah penyimpan dana.

Return on Equity (ROE) adalah
mengukur tingkat profitabilitas dari sisi
modal investor dengan menghubungkan
keuntungan perusahaan terhadap
modalnya. Rasio ini dapat
diformulasikan sebagai berikut:
ROE = Laba bersih X 100% Total Ekuitas
Rasio ROE banyak digunakan oleh
investor maupun calon investor pasar
modal yang ingin melakukan investasi
pada suatu perusahaan. Karena ROE
dilihat dari cara pandang pemegang
saham biasa, maka ROE biasanya
dibandingkan dengan cost of equity.
Perusahaan yang memiliki prospek yang
baik akan memiliki ROE lebih tinggi
dibandingkan dengan cost of equity-nya

Return on Asset mengukur kemampuan
perusahaan menghasilkan laba bersih
berdasarkan tingkat aset yang dimiliki.
Rasio ini dapat diformulasikan sebagai
berikut:
ROA = Laba bersih X 100% Total Asset

Non Performing Loan (NPL) sering juga
disebut rasio resiko kredit, menunjukkan
kemampuan bank dalam memenuhi
likuiditasnya dengan jalan mengadakan
penarikan kredit outstandingnya untuk
memenuhi permintaan akan kredit yang
lain. Pinjaman umumnya
dipertimbangkan sebagai non
performing bila pokok atau bunga
pinjaman yang telah jatuh tempo dan
belum dibayar selama 90 hari atau lebih.
Bank Indonesia menetapkan NPL
sebesar 5%. Semakin tinggi resiko ini
menunjukkan bahwa bank tersebut
mengalami kesulitan likuidasi.
Tingkat kolektibilitas kredit dapat
dikatagorikan menjadi lima yaitu kredit
lancar (pass), dalam perhatian khusus
(watch), kurang lancar (substandart),
diragukan (doubtful) dan macet (loss).
Yang termasuk sebagai non performing
adalah tiga katagori terakhir. NPL dapat
diformulasikan sebagai berikut:

NPL = Kredit X100%Total kredit

Bandura (dalam Rahmawati, 2015) mengatakan bahwa dengan self-regulation, manusia akan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya, dan dengan kemampuan itu mereka dapat menentukan dan memengaruhi tingkah lakunya dalam belajar dengan mengontrol lingkungan. Ditambahkan juga oleh Zimmerman, bahwa dengan adanya self-regulation individu mempunyai perasaan yakin pada dirinya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, usaha yang telah dilakukan, dan perencanaan kegiatan belajar untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dengan kata lain, self-regulation dapat membantu siswa untuk secara aktif mampu mengatur tindakan, cara berpikir, dan motivasi dalam proses belajar untuk mencapai keberhasilan di dalam belajar (Zimmerman, 1990).Manfaat Self-Regulation

Zimmermandalam Alfina (2014), menyatakan bahwa ada 3 aspek dari self-regulation, yaitu: metakognitif, motivasi, dan perilaku. a)Metakognitif yaitu suatu komponen mengenai kemampuan individu dalam merencanakan, mengorganisasikan, melakukan pengawasan dan mengevaluasi diri pada proses pembelajaran. b)MotivasiAspek ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mendorong diri sendiri berkeyakinan diri, dan berkonsentrasi pada tujuan prestasi serta mampu mengelola emosi dan afeksi sehingga siswa dapat beradaptasi terhadap tuntutan tugas. c)Perilaku (behavioral) Aspek ini berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mengatur waktu, mengatur lingkungan fisik, memanfaatkan orang lain atau teman sebaya dan orang-orang sekolah dalam upaya meningkatkan aktivitas pembelajarannya

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah
rasio modal terhadap aktiva tertimbang
menurut resiko. Rasio ini
memperlihatkan seberapa jauh seluruh
aktiva bank yang mengandung resiko
ikut dibiayai dari dana modal sendiri
bank disamping memperoleh dana dari
sumber-sumber diluar bank seperti dana
masyarakat, pinjaman dan lain
sebagainya. Dengan kata lain CAR
adalah rasio untuk mengukur kecukupan
modal yang dimiliki bank untuk
menunjang aktiva yang mengandung
resiko. CAR dapat diformulasikan
sebagai berikut:
CAR = Modal Bank X 100%
Aktiva tertimbang menurut resiko
CAR merupakan indikator kemampuan
bank untuk menutupi penurunan
aktivanya sebagai akibat dari kerugian
yang disebabkan oleh aktiva yang
beresiko. Peraturan bank Indonesia
mengenai tata cara penilaian kesehatan
bank memasukkan rasio CAR sebagai
salah satu indikator utamanya.

Analisis rasio keuangan adalah metode
yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi kesehatan keuangan
perusahaan.
Menurut Horne dan
Wachowich (2005;132)
“ To evaluate the
financial condition and
performance of the firm,
the analyst need to
perform checkup on
various aspects of a
firm’s financial health. A
tool frequently used
during these checkups is
financial ratio. Or index
which related two pieces
of financial data by
deviding one quantity by
other”.

Rasio keuangan dapat digunakan oleh
pihak manajemen untuk analisis,
monitoring dan perencanaan :
1. Sebagai alat analisis, rasio keuangan
dapat membantu pihak manajemen
dalam mengidentifikasi kekuatan
dan kelemahan pada perusahaan
pada area investasi, pendanaan dan
dividen. Rasio keuangan juga dapat
digunakan untuk menilai
kelangsungan hidup perusahaan
sebagai an ongoing enterprise dan
menentukan apakah return yang
diperoleh sesuai dengan resiko yang
dihadapi.
2. Sebagai alat monitoring, melalui
pemeriksaan secara teratur dari rasio
keuangan yang relevan, manajemen
dapat memonitor setiap operasi
perusahaan. Dengan demikian pihak
manajemen dapat mengetahui
kemajuan yang dicapai perusahaan
dengan membandingkan data rasio
keuangan dimasa lalu atau dengan
perusahaan sejenis.
3. Rasio keuangan mempunyai peranan
yang efektif pada perencanaan.
Perencanaan merupakan kunci
sukses bagi manajer keuangan,
dengan data rasio keuangan dapat
dibuat rencana keuangan perusahaan
dimasa yang akan datang yang
disesuaikan dengan kondisi
perusahaan saat ini.
Capital Adequacy Ratio (CAR)
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah
rasio modal terhadap aktiva tertimbang
menurut resiko. Rasio ini
memperlihatkan seberapa jauh seluruh
aktiva bank yang mengandung resiko
ikut dibiayai dari dana modal sendiri
bank disamping memperoleh dana dari
sumber-sumber diluar bank seperti dana
masyarakat, pinjaman dan lain
sebagainya. Dengan kata lain CAR
adalah rasio untuk mengukur kecukupan
modal yang dimiliki bank untuk
menunjang aktiva yang mengandung
resiko. CAR dapat diformulasikan
sebagai berikut:
CAR = Modal Bank X 100%
Aktiva tertimbang menurut resiko
CAR merupakan indikator kemampuan
bank untuk menutupi penurunan
aktivanya sebagai akibat dari kerugian
yang disebabkan oleh aktiva yang
beresiko. Peraturan bank Indonesia
mengenai tata cara penilaian kesehatan
bank memasukkan rasio CAR sebagai
salah satu indikator utamanya.

Regulasi diri atau Pengelolaan diri merupakan aspek penting dalam menentukan perilaku seseorang. Regulasi diri adalah upaya individu untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikutsertakan kemampuan metakognisi,motivasi, dan perilaku aktif. Regulasi diri bukan merupakan kemampuan mental atau kemampuan akademik, melainkan bagaimana individu mengolah dan mengubah pada suatu bentuk aktivitas.1Standardan tujuan yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri, dan cara kita memonitoring dan mengevaluasi proses-proses kognitif dan perilaku kita sendiri, dan konsekuensi-konsekuensi yang kita tentukan sendiri untuk setiap kesuksesan dan kegagalan semuanya merupakan aspek-aspek pengaturan diri (self-regulated).2Menurut Bandura sebagaimana dikutip Lisya dan Subandi regulasi diri merupakan kemampuan mengatur tingkah laku dan menjalankan tingkah laku tersebut sebagai strategi yang berpengaruh terhadap performansi seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti peningkatan. Zimmerman menyatakan bahwa regulasi diri merujuk pada pikiran, perasaan dan tindakan yang terencana oleh diri dan terjadi secara berkesinambungan sesuai dengan upaya pencapaian tujuan pribadi

Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya hendaya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial. Retardasi mental dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya. Hendaya perilaku adaptif selalu ada, tetapi dalam lingkungan sosialterlindung dimana sarana pendukung cukup tersedia, hendaya ini mungkin tidak tampak sama sekali pada penyandang retardasi mental ringan.

Proses regulasi diri memiliki relevansi yang luas dengan banyak bidang terutama bidang kesehatan dan pendidikan, yang merupakan bidang di mana pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana orang melatih kontrol perilaku mereka sendiri akan berdampak pada meningkatnya keberhasilan masyarakat dalam pengajaran dan kesehatan. Bandura menawarkan tiga tahap yang terjadi dalam proses regulasi diri, ialah; a.Pengamatan diri, kita melihat diri dan perilaku kita sendiri, serta terus mengawasinya.b.Penilaian, kita membandingkan apa yang kita lihat pada diri dan perilaku kita dengan standar ukuran. Contohnya, kita bisa membandingkan perilaku kita dengan standar-standar tradisional, seperti “tata-krama”. Atau kita dapat menciptakan standar ukuran sendiri, seperti “saya harus membaca satu buku dalam satu minggu”. Atau kita dapat bersaing dengan orang lain atau dengan diri sendiri.c.Respon-diri, kalau anda telah membandingkan diri dan perilaku anda dengan ukuranstandar tertentu, anda dapat memberiimbalan respon diri pada diri anda sendiri.

Regulasi diri adalah proses di mana seseorang dapat mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri, menentukan target untuk diri mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut,dan memberikan penghargaan kepada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut

Leverage“merupakan bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan adanya ikatan di antara utang terhadap modal ataupun aset perusahaan. Leverage juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Leverage atau solvabilitas merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi Leverage akan menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.”Terdapat empat faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan leverage modal oleh (Brigham & Houston, 2006) : 1) Risiko“usaha, atau tingkat risiko yang melekat dalam operasi perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan utang. Makin besar risiko perusahaan makin rendah rasio utang optimalnya.” 2) Posisi“pajak perusahaan, jika sebagian besar laba perusahaan dilindungi dari pajak oleh perlindungan pajak yang berasal dari penyusutan, maka bunga atas utang yang saat ini belum dilunasi, atau kerugian pajak yang dibawa ke periode berikutnya akan menghasilkan tarif pajak yang rendah.” 3) Fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. 4) Konservatisme“atau keagresifan manajerial, beberapa manajer lebih agresif dari manajer yang lainnya sehingga mereka bersedia menggunakan utang sebagai usaha untuk meningkatkan laba.”  Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014)“leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi atau aset perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai CETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007). Penambahan hutang akan memberikan beban bunga yang nantinya harus dibayarkan perusahaan.”Beban“bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.”Penelitian Kurniasih & Sari (2013)“menyimpulkan bahwa leverage terbukti memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.”

Teori“agensi menjelaskan hal yang dapat memacu para agent untuk meningkatkan laba”perusahaan. Profitabilitas“menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan”sebagainya (Harahap, 2008). Salah“satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah”ROA. Profitabilitas merupakan“sebuah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan ROA. ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam  memanfaatkan seluruh sumber daya yang”dimilikinya (Siahaan, 2004). Bank Indonesia (BI) mempunyai standar untuk ROA berdasarkan peraturan pada Bank Indonesia NO: 6/10/PBI/2004 yaitu sebesar 1,25%. Jadi, semakin tinggi rasio laba yang dihasilkan terhadap total aset, maka semakin baik juga produktivitas aset untuk memperoleh keuntungan bersih berarti semakin tinggi profitabilitasnya. Dalam penelitian Kurniasih & Sari (2013) serta Prakosa (2014)“menyatakan bahwa profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA berpengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan dengan pendapatan pra-pajak yang lebih tinggi lebih memungkin untuk mengurangi pajak dari pada perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak yang lebih sedikit.” Ketika“laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan”(Chen, Cheng, & Shevlin, 2010). Hal tersebut berakibat kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun (Prakosa, 2014). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agusti (2014) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap tax”avoidance

Ukuran“perusahaan merupakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat menggambarkan kondisi dari perusahaan tersebut. Apabila total aset yang dimiliki besar menunjukan bahwa ukuran perusahaan besar, sebaliknya apabila total aset yang dimiliki kecil menunjukan bahwa ukuran perusahaan kecil”(Sulistiono, 2010). Total aset yang dimiliki oleh perusahaan dianggap telah melalui tahap di mana perusahaan lebih stabil dikarenakan bertambahnya arus kas atas adanya arus laba yang akan membuat perusahaan lebih stabil dalam jangka waktu yang relatif lama jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset yang kecil.

Merupakan“suatu badan yang mempunyai kepentingan besar terhadap investasi termasuk investasi saham, sehingga biasanya institusi memberikan suatu pertanggungjawaban kepada devisi tertentu untuk mengatur investasi perushaaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi, sehingga potensi dapat ditekan.”Hal“ini disebabkan karena jika tingkat kepemilikan manajeral tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, para manajer memiliki memiliki posisi yang kuat untuk melakukan suatu kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan para manajer”tersebut. Pengawasan“yang efektif yang dilakukan investor institusional terhadap manajemen perusahaan akan memaksa manajer mendistribusikan arus kas sebagai dividen. Selain itu, dividen sering kali dijadikan insentif atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional.” Perusahaan“memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, maka pemilik instusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang”saham

“leverage akan selalu dihadapi oleh perusahaan, leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan”pemilik perusahaan. Pada penelitian Godfrey et al (2010) menyatakan bahwa leverage adalah “the use of debt to finance an entity, often measured as the amount of debt to equity or as the amount of liabilities to assets”. Leverage menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Leverage“merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan untuk pemilik”perusahaan. Selain“itu leverage memperlihatkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.”

ROA“dalam hal ini berguna untuk mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak Earning After Taxes (EAT) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (assets) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase (Siahan, 2004).”Dengan“mengukur semua efektivitas yang menghasilkan laba melalui aktiva yang sudah disediakan, kemampuan untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.” ROA juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau”ditetapkan. ROA“merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi.”

Penghindaran“pajak (tax avoidance) adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan memberikan manfaat marjinal dan biaya marjinal (Chen et al. 2010). Perusahaan harus berhati-hati dalam menganalisis dan mempertimbangkan setiap tindakan yang diambil, termasuk manajemen pajak melalui penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kim et al (2010) bahwa praktek penghindaran pajak ini yang awalnya dianggap sebagai alat nilai tambah bagi pemegang saham memberikan kesempatan bagi manajer sebagai pemegang kendali perusahaan untuk mengambil sumber daya perusahaan melalui berbagai upaya dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini sama sekali tidak ditemukan suatu pelanggaran hukum yang dilakukan, sebaliknya akan memperoleh penghematan pajak caranya dengan mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2008).”

Agency theory merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu perjanjian, dimana terdapat satu atau lebih pihak prinsipal yang mempekerjakan agen, dimana agen diharapkan dapat melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal. Awal mula teori ini terjadi di Negara United Stated yang menggunakan kepemilikan menyebar. Namun, berbeda dengan struktur kepemilikan yang ada di Negara Indonesia, di Indonesia sendiri menggunakan struktur terkonsentrasi. Meilinda (2013) menyatakan bahwa masalah yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal menyebabkan munculnya biaya. Dan disinilah letak pentingnya corporate governance, yaitu sebagai penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham.

Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu sturktur yang ada di dalam corporate governance yang berdampak pada tanggung jawab sosial perusahaan. Alasannya ukuran dewan komisaris dengan integritas yang tinggi dirasa akan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar jumlah anggota  dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Hal ini akan meningkatkan berbagai pengungkapan yang seharusnya dilakukan oleh manajemen, salah satunya pengungkapan tanggung jawab sosial. Anggota dewan komisaris mempunyai tugas yaitu memberikan saran yang berguna dalam penyusunan strategi serta penyelengaraan perusahaan.Fungsi ini yang dapat mendorong peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Titan (2012) ukuran dewan komisaris dalam perusahaan diukur berdasarkan banyaknya jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan.

Profitabilitas menunjukan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, dan ekuitas. Profitabilitas memberikan kebebasan kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Dengan kata lain, manajemen memiliki kebebasan untuk tidak mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya saat tingkat profit tinggi. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin rendah pengungkapan informasi sosialnya (Anastasia, 2014).

Kepemilikan asing adalah bentuk kepemilikan saham perusahaan oleh pihak yang tidak terdaftar sebagai warga negara namun secara hukum perundangan mempunyai hak untuk berusaha di negara tersebut (Puspitasari, 2009). Investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia akan mendorong perusahaan  untuk melaksanakan kegiatan sosial, karena investor asing telah lebih dahulu mengenal, memahami serta menerapkan kegiatan sosial perusahaan dan hal tersebut seakan telah menjadi budaya bagi mereka.Investor asing memiliki kriteria yang bersifat sosial dalam setiap keputusan investasinya karena menurut mereka keberlangsungan jangka panjang perusahaan merupakan pertimbangan yang penting dalam keputusan investasi (Angraini, 2006).

Kepemilikan instituional merupakan kepemilikan saham oleh institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Soliman dkk, 2012). Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, perusahaan di dunia tidak terkecuali di Indonesia sendiri berusaha untuk membuat inovasi yang berbeda. Salah satu inovasi yang dilakukan untuk menarik minat investor ke dalam perusahaannya melalui aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan pendapat Eriandani (2013) yang menyebutkan bahwa investor cenderung tertarik melihat aktifitas CSR pada laporan tahunan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian. Di sisi lain, return yang dihasilkan aktivitas CSR memang tidak akan terlihat dalam jangka pendek, mengingat CSR berkaitan dengan reputasi dan image  perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini sangat penting bagi blockholder (pemilik saham internal–board of director, manager, dan dewan yang lain), yang biasanya menguasai saham perusahaan dalam jumlah besar. Sehingga motif legitimasi dan reputasi lebih penting dibanding menghasilkan profit jangka pendek (Crisostomo, 2010). Pemerintah di Indonesia pun turut memperhatikan aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan. Wujud nyata dari pemerintah dengan menerbitkan aturan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengisyaratkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam perarturan-undangan. Peran mandating yang dilakukan pemerintah juga tercermin pada peraturan menteri negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Program Bina Lingkungan (BL). Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan yang disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Keduanya dilaksanakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang secara perturan menyebutkan bahwa jumlah  penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN meliputi bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/ atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum, bantuan sarana ibadah dan bantuan pelestarian alam. Pengukuran standar CSR dilakukan dengan cara content analysis yang mengukur variasi dari CSR (Sayekti dan Wondabio, 2007). Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam tujuh kategori yaitu: lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Kategori ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996). Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan. Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka penyesuaian kemudian dilakukan. Dua belas item dihapuskan karena kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan. Tujuh puluh delapan item tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor industri sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda.

Sebuah perusahaan yang berkembang atau perusahaan yang sudah maju mempunyai bentuk tanggung jawab yang tinggi kepada para stakeholders. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut yaitu melakukan aktifitas sosial perusahaan. Aktifitas sosial tersebut biasanya akan diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri merupakan bentuk mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam 19 operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2006). Definisi lain tentang tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan juga menurut The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) yaitu sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupu untuk pembangunan. Menurut Sembiring (2005) ada dua pendekatan yang secara signifikan untuk mengkaji pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, tanggung jawab sosial perusahaan diperlakukan sebagai suatu suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan alternatif kedua, meletakkan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 20 Aktifitas sosial perusahaan akan melibatkan bentuk kemitraan atau kerjasama antar seluruh elemen yang ada. Kemitraan dapat berupa kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat serta komunitas setempat (lokal) (Eriandani, 2013). Hubungan kemitraan ditunjukkan dengan keaktifan dari berbagai aspek. Kemitraan tersebut merupakan suatu tanggung jawab bersama secara sosial antar stakeholders (Titan, 2012). Bentuk kemitraan tersebut dapat melalui aktifitas misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan di sekitar perusahaan, pemberian beasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, bantuan dana guna membangun atau pemeliharaan fasilitas umum, dan turut serta dalam donasi untuk kegiatan masyarakat lainnyaPengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebuah perusahaan yang berkembang atau perusahaan yang sudah maju mempunyai bentuk tanggung jawab yang tinggi kepada para stakeholders. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut yaitu melakukan aktifitas sosial perusahaan. Aktifitas sosial tersebut biasanya akan diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri merupakan bentuk mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam 19 operasinya dan interaksinya dengan stakeholders yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2006). Definisi lain tentang tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan juga menurut The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) yaitu sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupu untuk pembangunan. Menurut Sembiring (2005) ada dua pendekatan yang secara signifikan untuk mengkaji pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, tanggung jawab sosial perusahaan diperlakukan sebagai suatu suplemen dari aktivitas akuntansi konvensional. Pendekatan alternatif kedua, meletakkan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 20 Aktifitas sosial perusahaan akan melibatkan bentuk kemitraan atau kerjasama antar seluruh elemen yang ada. Kemitraan dapat berupa kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat serta komunitas setempat (lokal) (Eriandani, 2013). Hubungan kemitraan ditunjukkan dengan keaktifan dari berbagai aspek. Kemitraan tersebut merupakan suatu tanggung jawab bersama secara sosial antar stakeholders (Titan, 2012). Bentuk kemitraan tersebut dapat melalui aktifitas misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan di sekitar perusahaan, pemberian beasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, bantuan dana guna membangun atau pemeliharaan fasilitas umum, dan turut serta dalam donasi untuk kegiatan masyarakat lainnya

Perspektif agency theory adalah hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Kemudian Jansen dan dan Meckling (1986) menjelaskan bahwa teori keagenan membuat sebuah metode kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak lain disebut prinsipal. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melaksanakan itu, prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen tersebut untuk proses pengambilan keputusan.  Pada dasarnya agency theory, baik principal dan agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional dan sematamata termotivasi oleh kepentingan pribadinya masing-masing. Situasi tersebut memicu konflik kepentingan antara keduanya. Agen diasumsikan menerima kepuasan bukan hanya dari kompensasi keuangan, namun juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan agensi, seperti kemurahan jumlah waktu luang, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan pihak prinsipal diasumsikan lebih tertarik pada hasil keuangan yang bertambah dari investasi mereka dalam perusahaan (Lande dkk, 2014). Agency Theory menemukan adanya information gap antara prinsipal dan agen. Hal initerjadi karena pihak manajer setiap saat berinteraksi langsung dalam berbagai kegiatan perusahaan, sehingga pihak manajer sangat mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Oleh karena itu agen mempunyai akses informasi yang sangat lengkap tentang perusahaan yang dikelolanya. Di sisi lain, pemilik perusahaan selaku prinsipal hanya mengandalkan laporan yang diberikan oleh pihak manajemen karena tidak berinteraksi secara langsung pada kegiatan perusahaan, sehingga pemilik perusahaan hanya memiliki sebagian atau lebih sedikit informasi dibanding manajer perusahaan. Pengambilan keputusan antara pihak prinsipal dan agen secara bersama sering menimbulkan masalah. Hal ini diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976), agency problem timbul karena seseorang  cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dan munculnya konflik ketika kepentingan tersebut bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Konflik ini akan menciptakan masalah (agency cost), sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengurangi timbulnya agency cost ini. Selain terdapat konflik eksternal, terdapat konflik internal dalam diri agen maupun prinsipal sendiri karena pada dasarnya orang cenderung tidak konsisten. Agency cost ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal. Konflik keagenan dapat dicegah apabila struktur kepemilikan yang tinggi terdapat dalam sebuah perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan salah satu aspek corporate governance yang dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan (Rustiarini, 2010). Struktur kepemilikan mempunyai hak dalam meningkatkan proses monitoring terhadap pengambilan keputusan manajemen. Proses monitoring yang dilakukan terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen akan menimbulkan biaya yang seharusnya dikeluarkan. Biaya tersebut yang sering disebut sebagai biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan digunakan untuk mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham 18 dibanding hanya berperilaku untuk mementingkan diri sendiri. Biaya tersebut dapat berupa biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam menghasilkan laporan keuangan termasuk didalamnya biaya yang dikeluarkan dalam melakukan audit atas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, serta biaya dalam melaksanakaan pengendalian internal perusahaan. Kaitan antara teori keagenan dan CSR dijelaskan dengan biaya pengawasan, biaya kontrak serta visibilitas politis yang timbul dari aktifitas tersebut. Biaya terkait bentuk informasi pertanggungjawaban sosial diperlukan sebuah perusahaan. Apabila laba tahun berjalan sebuah perusahaan rendah, maka perusahaan mengahadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah serta visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial

Era modern saat ini, sebuah perusahaan membutuhkan legitimasi dari masyarakat di sekitarnya sehingga dapat tetap eksis. Legitimasi salah satunya diperoleh dari bentuk timbal balik dengan masyarakat (Hadi, 2011). Perusahaan melalui top manajemennya mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilainilai, norma yang ada dalam masyarakat umum yang relevan atau para stakeholders. Bentuk pengakuan dari masyarakat atau legitimasi merupakan faktor sangat strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengkonstruksi strategi-strategi perusahaan, terutama terkait upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat. Legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasi bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitik beratkan pada stakeholders perspective (masyarakat dalam arti luas). Social disclosure dapat dijadikan satu representasi keberpihakkan sosial atau bentuk dari tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap pihak eksternal. Teori legitimasi dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana seharusnya perusahaan merumuskan kebijakan agar tetap memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari stakeholders. Terlebih kaitannya dalam hal kebijakan pengungkapan serta kebijakan keberpihakan sosial. Hadi (2011) menyatakan bahwa aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa terdapat dua dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan legitimasi yaitu: 1. Aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem nilai di masyarakat. 2. Pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial. Legitimasi ditunjukan oleh perusahaan melalui kegiatankegiatan yang dilakukan serta dapat diterima oleh masyarakat. Barkemeyer (2007) menyatakan bahwa legitimasi digunakan sebuah perusahaan bukan hanya memaksimalkan laba perusahaan saja, namun kaitannya dalam mempertahankan eksistensi perusahaan untuk jangka panjang. Hal ini sebagai wujud legalitas bagi perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan image positif dimata para stakeholders, sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Berkemeyer (2007) mengungkapkan bahwa penjelasan lain tentang legitimacy theory terhadap konteks tanggung jawab sosial perusahaan di negara berkembang terdapat dua hal; pertama, kapabilitas dalam menempatkan motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran   lebih jelas tentang motivasi perusahaan dalam memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi dapat memasukkan unsur budaya dalam membentuk tekanan instittusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Hadi (2011) menyatakan bahwa upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi perusahaan agar lebih efektif, yaitu dengan cara: melakukan identifikasi dan komunikasi/ dialog dengan publik, melakukan komunikasi/ dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan. Kemudian merumuskan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan masalah tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara umum, nilai perusahaan dikaitkan dengan harga pasar saham, laba bersih per lembar saham, biaya modal (cost of capital), serta aset dan kewajiban, faktor-faktor tersebut dipertimbangkan berdasarkan kepentingan atau tujuan pengukuran nilai perusahaan tersebut (Rustendi, 2018: 53). Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Price to Book Value (PBV) yang menggambarkan seberapa besar pasar menghargai   nilai buku saham suatu perusahaan. Price to Book Value (PBV) adalah perbandingan antara harga saham dengan nilai buku, (Franita, 2018: 7). Dengan perbandingan tersebut, investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham dihargai dari book value-nya. Misalnya, PBV sebesar 2 x, artinya harga saham sudah tumbuh sebesar dua kali lipat dibandingkan kekayaan bersih suatu perusahaan. Fauziah (2017: 3) mengemukakan beberapa keunggulan PBV, diantaranya: 1. Nilai buku mempunyai ukuran yang relatif stabil, yang dapat dibandingkan dengan harga pasar. 2. Nilai buku memberikan standar akuntansi yang konsisten untuk semua perusahaan. PBV dapat dibandingkan antar perusahaan sebagai petunjuk adanya undervaluation atau overvaluation. 3. Perusahaan dengan nilai earning negatif tidak dapat dinilai oleh Price Earning Ratio (PER), dapat dievaluasi menggunakan PBV.  Perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya memiliki rasio price to book value di atas satu, yang mencerminkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Sebaliknya, nilai PBV di bawah 1 artinya perusahaan tersebut telah mengalami masalah dalam kinerja perusahaan atau hal lainnya yang menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Semakin rendah nilai perusahaan maka semakin rendah pula minat investor untuk menanamkan modalnya (Meindarto dan Lukiastuti, 2016: 147-148). Price to book value yang tinggi membuat pasar percaya atas prospek perusahaan ke depan. Price to book value yang tinggi berarti pasar memberikan harga premium lantaran kinerja yang baik, Kontan.co.id (2019). Jika harga saham meningkat, perusahaan telah berhasil menciptakan nilai bagi pemegang saham. Keberhasilan perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham akan memberikan harapan kepada pemegang saham berupa keuntungan yang lebih besar pula (Tamrin dan Maddatuang, 2019: 13).

Pada sebuah konsep usaha, nilai perusahaan merupakan nilai yang utuh dan komprehensif. Namun, dibalik itu ada nilai-nilai lain yang menjadi pendukung seperti yang dikemukakan oleh Yuhlis dan Tarigan (2007) (dalam Tamrin dan Maddatuang, 2019: 15-16). Berikut beberapa konsep nilai yang kemudian menjelaskan nilai suatu perusahaan: 1. Nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.   2. Nilai pasar. Nilai pasar (kurs) adalah harga yang terjadi dari proses tawarmenawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. 3. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan konsep paling abstrak karena mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. 4. Nilai buku. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. 5. Nilai likuidasi. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. Dengan demikian, nilai perusahaan merupakan sebuah akumulasi secara komprehensif di antara unsur-unsur tersebut. Nilai perusahaan dapat ditentukan oleh perbandingan hasil kinerja perusahaan yang terlihat dari laporan keuangan, yakni ketika nilai perusahaan merupakan nilai sekarang (present value) dari free cash flow dimasa mendatang pada tingkat diskonto rata-rata tertimbang biaya modal. Dengan demikian ada multidimensi waktu untuk menelaah nilai sebuah perusahaan karena tidak hanya berkaitan dengan saat ini. Free cash flow yang   tersedia bagi investor (kreditur dan pemilik) setelah memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk operasional perusahaan dan pengeluaran untuk investasi serta aset lancar (Tamrin dan Maddatuang, 2019: 16)

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga pasar saham, harga pasar saham menunjukkan jumlah harga yang ditentukan oleh kesediaan investor untuk membayarnya (Tamrin dan Maddatuang, 2019: 15). Purbopangestu dan Subowo (2014: 325) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai cerminan dari tata kelola perusahaan yang dinilai dari kapitalisasi pasar saham yang kemudian menggambarkan persepsi harga perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini (Sukirni, 2012: 3). Aisjah (2012: 6) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai ukuran keberhasilan manajemen dalam operasi dimasa lalu dan prospek dimasa yang akan datang. Nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap layak oleh calon investor sehingga calon investor mau membayarnya jika suatu perusahaan akan dijual, dengan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan, Fuad et al (2006: 23). Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat, dan ini adalah tugas dari manajer  sebagai agen yang telah diberi kepercayaan oleh para pemilik perusahaan untuk menjalankan perusahaannya, Bambang (2010) (dalam Sukirni, 2012: 3). Meningkatnya nilai perusahaan akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan (Tamrin dan Maddatuang, 2019: 11). Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Peningkatan harga saham merupakan wujud apresiasi investor akan kinerja perusahaan serta keyakinan akan peningkatan kinerja ke depan (Fakhruddin, 2008: 4). Peningkatan harga saham identik dengan peningkatan kemakmuran para pemegang saham, dan peningkatan harga saham identik dengan peningkatan nilai perusahaan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nilai perusahaan sama dengan harga saham, Fuad et al (2006: 23)

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Tingkat kepemilikan saham institusional dalam perusahaan diukur oleh proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam % (Haruman, 2008: 10). Permanasari (2010: 28) mengemukakan kelebihan dari kepemilikan institusional, yaitu diantaranya: 1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. 2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan kecil cenderung untuk tidak terlalu memerhatikan atau mengawasi aktivitas manajerial perusahaan, karena adanya keterbatasan waktu, kemampuan, dan kepentingan. Investor institusional dikatakan sebagai large shareholders atau large creditors, large shareholders dan large creditors memiliki dorongan yang lebih kuat untuk melakukan pengawasan terhadap manajer pengelola daripada pemegang saham minoritas, hal ini menyebabkan pengawasan terhadap manajer pengelola menjadi  lebih ketat sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keagenan (Robertus, 2016: 73). Investor institusional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investor pasif dan investor aktif. Investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dengan keputusan manajemen. Sedangkan investor aktif, terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, keberadaan investor inilah yang mampu menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan (Robertus, 2016: 78). Investor institusional memiliki kemampuan dalam mengakses informasi yang menyebabkan biaya monitoring berkurang, Chaganti dan Damanpour (1990) dalam (Robertus, 2016: 78) menyatakan bahwa investor institusional memiliki kemampuan spesialisasi yang lebih tinggi, dengan demikian mereka memiliki kemampuan melakukan monitoring lebih baik dari investor lainnya. Sehingga dapat mengakibatkan manajemen lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Keberadaan investor institusional ini dipandang mampu menjadi alat  monitoring efektif bagi perusahaan. Tidak jarang kegiatan investor ini mampu meningkatkan nilai perusahaan, Pozen (1994) (dalam Robertus, 2016: 78). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku opportunistic behavior manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, karena semakin besar kepemilikan institusional mengakibatkan adanya efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan. Dengan begitu dapat mengurangi pemborosan yang dilakukan oleh manajer dalam menjalankan perusahaan yang bersangkutan. (Tamrin dan Maddatuang, 2019: 72-74). Berkaitan dengan kepemilikan institusional ada dua pendapat, pendapat pertama, didasarkan pada pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara (transient owners) yang biasanya terfokus pada current earnings. Pendapat kedua, memandang investor institusional sebagai investor yang sophisticated sehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebih efektif, Bushee (1998), Rajgofal dan Venkatachalam (1998) (dalam Robertus, 2016: 79). Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari kepemilikan institusional dapat berdampak positif tetapi negatif. Hal ini sangat tergantung dari tujuan investasi institusi serta karakteristik institusi itu sendiri. Keterlibatan investor institusional dalam melakukan fungsi monitoring terhadap manajemen dapat memengaruhi terhadap kinerja perusahaan. Smith (1996) (dalam Robertus, 2016: 79) menyatakan bahwa aktivitas monitoring yang  dilakukan oleh investor institusional mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, sebaliknya jika investor institusional tidak dapat berperan secara efektif, maka kepemilikan institusional dapat menurunkan nilai perusahaan