Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, perusahaan di dunia tidak terkecuali di Indonesia sendiri berusaha untuk membuat inovasi yang berbeda. Salah satu inovasi yang dilakukan untuk menarik minat investor ke dalam perusahaannya melalui aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan pendapat Eriandani (2013) yang menyebutkan bahwa investor cenderung tertarik melihat aktifitas CSR pada laporan tahunan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian. Di sisi lain, return yang dihasilkan aktivitas CSR memang tidak akan terlihat dalam jangka pendek, mengingat CSR berkaitan dengan reputasi dan image perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini sangat penting bagi blockholder (pemilik saham internal–board of director, manager, dan dewan yang lain), yang biasanya menguasai saham perusahaan dalam jumlah besar. Sehingga motif legitimasi dan reputasi lebih penting dibanding menghasilkan profit jangka pendek (Crisostomo, 2010). Pemerintah di Indonesia pun turut memperhatikan aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan. Wujud nyata dari pemerintah dengan menerbitkan aturan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengisyaratkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam perarturan-undangan. Peran mandating yang dilakukan pemerintah juga tercermin pada peraturan menteri negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Program Bina Lingkungan (BL). Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan yang disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Keduanya dilaksanakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang secara perturan menyebutkan bahwa jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN meliputi bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/ atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum, bantuan sarana ibadah dan bantuan pelestarian alam. Pengukuran standar CSR dilakukan dengan cara content analysis yang mengukur variasi dari CSR (Sayekti dan Wondabio, 2007). Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam tujuh kategori yaitu: lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Kategori ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996). Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan. Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka penyesuaian kemudian dilakukan. Dua belas item dihapuskan karena kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan. Tujuh puluh delapan item tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor industri sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah