Tamrin dan Maddatuang (2019: 72) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun perusahaan lain. Bentuk distribusi saham di antara pemegang saham dari luar salah satunya adalah kepemilikan institusional. Hery (2017: 30) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukannya, lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dana pensiun, Shen (2006) (dalam Robertus, 2016: 78) Kepemilikan institusional menunjukkan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5%, tetapi tidak termasuk ke dalam golongan kepemilikan insider, Ismiyanti dan Hanafi (2003) (dalam Robertus, 2016: 77). Perusahaan yang memiliki persentase blockholder yang besar akan lebih mampu untuk memonitor aktivitas manajer (Robertus, 2016: 77). Investor institusional adalah institusi yang menanamkan modalnya dalam efek, seperti dana pensiun, asuransi, reksa dana, dan lain-lain (Fakhruddin, 2008: 315). Kepemilikan institusional (pemegang saham mayoritas) merupakan pihak yang memiliki saham dalam jumlah besar atas suatu perusahaan. Kepemilikan dalam jumlah besar tersebut menempatkan pihak tersebut memiliki kontrol yang besar atas perusahaan tersebut. Umumnya pemegang saham mayoritas berasal dari pendiri perusahaan (Fakhruddin, 2008: 321-322).
Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Corporate governance secara umum diartikan sebagai seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan maupun pilihan manajer dengan kepentingan shareholders. Mekanisme corporate governance merupakan cara untuk memengaruhi jalannya perusahaan, struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme corporate governance, Tamrin dan Maddatuang (2019: 53-54). Struktur kepemilikan adalah berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan yang terdapat di suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal, struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan (Robertus, 2016: 69). Tingkat konsentrasi kepemilikan perusahaan, dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi (concentrated ownership) dan yang tidak terkonsentrasi (dispersed ownership). Perusahaan dikatakan terkonsentrasi apabila sebagian besar saham dimiliki oleh satu individu atau institusi dimana kontrol mereka atas perusahaan ini begitu besar sehingga segala tindakannya merupakan cerminan dari kehendak pemilik, sedangkan perusahaan dikatakan memiliki struktur kepemilikan tidak terkonsentrasi apabila kepemilikan saham menyebar secara merata ke publik, jadi 22 tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibanding lainnya, Swandari (2003) (dalam Robertus, 2016: 70). Swandari (2003) (dalam Robertus, 2016: 80) lebih lanjut menjelaskan, kepemilikan terkonsentrasi timbul dua kelompok pemegang saham yaitu controlling interest dan minority interest (shareholders), Swandari (2003) berpendapat bahwa sebaiknya kepemilikan bank tidak terkonsentrasi, artinya banyak pihak yang menjadi pemegang sahamnya. Akan lebih ideal jika sebagian porsi kepemilikan bank dijual di pasar modal agar kinerjanya dapat dikontrol oleh banyak pihak. Sementara dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), dijelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat mengurangi atau menghilangkan masalah dan biaya keagenan pada perusahaan. Dalam membahas struktur kepemilikan, tidak dapat terlepas dari teori keagenan (agency theory). Jensen dan Meckling (1976) (dalam Robertus, 2016: 71) menjelaskan bahwa pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena itu, manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham. Perlindungan terhadap hak kepemilikan menjadi isu penting untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan jaminan terhadap investor dan kreditur, karena investor dan kreditur memiliki hak terhadap harta dan pendapatan perusahaan (dalam bentuk pembayaran dividen dan bunga) dan melakukan pengawasan. Jaminan perlindungan tersebut dapat ditimbulkan dari mekanisme good corporate governance dengan adanya kepemilikan institusional, Sprenger (2002) (dalam Robertus, 2016: 69-70). Kepemilikan institusional tergolong pada struktur kepemilikan, dimana struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk memengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat memengaruhi kinerja suatu perusahaan, sebab struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam hal mengawasi atau memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya, Subagyo et al (2018: 46).
Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Upaya untuk peningkatan kinerja perusahaan juga harus memperhatikan adanya kepemilikan saham oleh pihak tertentu yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial, dimana manajer sebagai pemilik saham dan juga pengelola perusahaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam kinerjanya yang berujung pada peningkatan kinerja perusahan. Kepemilikan institusional juga dapat menjadi fungsi pengawasan untuk manajer sebagai pengelola perusahaan, karena pihak institusi terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis dalam perusahaan. Ini akan membuat manajer lebih berhati-hati dalam setiap pengelolaan perusahaannya. Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya keselarasan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Manajer yang bertindak sebagai pemilik saham juga akan mengurangi biaya agensi dan berusaha meningkatkan kekayaan perusahaan sehinggan kinerja perusahaan juga akan meningkat. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan hasil regresi yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dilihat dari ROE (Return on Equity). Hal ini dikarenakan, besar kecilnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi angka ROE (Return on Equity) karena ROE (Return on Equity) tidak memasukkan hutang terhadap perhitungannya sehingga perusahaan yang memiliki hutang yang besar akan luput dari indikator ini. Oleh karena itu banyak investor yang tidak memperhatikan ROE (Return on Equity)
Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Komang, 2017:449) kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, yaitu perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan luar lainnya. (Anggraini, 2016:83) bahwa kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan. Adanya pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat meningkatkan kesegeraan perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan, sehingga besarnya kepemilikan instutusional dimungkinkan bahwa perusahaan akan semakin segera menyerahkan laporan keuangan (Harnida, 2015:13)
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Rachman, 2016:57) besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan shareholders. Semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya untuk perusahaan. (Haruman, 2015:36) Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Semakin besar kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung akan lebih memfokuskan diri pada pemegang saham, karena meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan sehingga dalam hal ini akan berdampak kepada perusahaan serta kepentingan dari para pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri
Pengukuran Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Kinerja Keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio dapat menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar perbandingan yang menunjukan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keungan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu (Jumingan, 2016:242): 1) Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolute) maupun dalam persentase (relatif). 2) Analisis Trend (tendesi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. 3) Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. 4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. 5) Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. 6) Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. 7) Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. 8) Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Ada delapan teknik analisis yang dapat digunakan (Dwi Prastowo, 2015:80): 1) Likuditas, yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 2) Solvabilitas (Struktur Modal), yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangkapanjang atau mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang. 3) Return on Investment, yang mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. 4) Pemanfaatan Aktiva, yang mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan setiap aktiva yang dimiliki perusahaan. 5) Kinerja operasi yang mengukur efisiensi operasi perusahaan. 6) Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Rasio Likuditas, dan Rasio Profitabilitas. 7) Rasio Likuiditas adalah Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. 8) Rasio Profitabilitas adalah rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba, baik dalam hubungan dengan penjualan, asset maupun modal sendiri
Aspek-AspekKoping Stress (skripsi, tesis, dan disertasi)
Tahapan-Tahapan Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Pengetian Koping Stres (skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Penilaian Kinerja (skripsi, tesis, disertasi)
Tujuan dari penilaian suatu perusahaan (Munawir, 2016:26) adalah: 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban saat ditagih. 2) Untuk mengetahui tingkat leverage suatu perusahaan, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan bila perusahaan terkena likuidasi baik jangka panjang atau jangka pendek. 3) Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba selama periode tertentu. 4) Untuk mengetahui stabilitas usaha perusahaan,yaitu kemampuan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan pertimbangan kemampuan perusahaan membayar beban bunga atas hutangnya, termasuk kemampuan perusahaan membayar devidensecara teratur kepada pemegang saham tanpa mengalami hambatan.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Manfaat Penilaian Kinerja (Prayitno, 2016:9), penilaian kinerja dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat dari penilaian kinerja bagi perusahaan adalah untuk : a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotifan karyawan secara maksimal. b. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi,transfer, dan pemberhentian. c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan karyawan. d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasa menilai kinerja karyawan. e. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan.
Pengertian Kinerja Keuangan (skripsi, tesis, disertasi)
Unsur dari kenerja keuangan perusahaan adalah unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan yang disajikan pada laporan laba rugi, penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagian dasar bagi ukuran lainnya (Prastowo, 2016). Perusahaan yang sehat nantinya akan dapat memberikan laba bagipara pemilik modal, perusahaan yang sehat juga dapat membayar hutang dengan tepat waktu. Selain itu, kinerja keaunagan dari suatu perusahaan yang telah dicapai dalam satu tahunatau satu periode waktu, adalah gambaran sehat atau tidaknya keadaan suatu perusahaan (Fidhayatin, 2015:205). Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Aceptep Accounting Priciple) dan lainnya. Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan (Hery, 2015:46). Perusahaan yang sehat nantinya akan dapat memberikan laba bagipara pemilik modal, perusahaan yang sehat juga dapat membayar hutang dengan tepat waktu. Selain itu, kinerja keaunagan dari suatu perusahaan yang telah dicapai dalam satu tahunatau satu periode waktu, adalah gambaran sehat atau tidaknya keadaan suatu perusahaan (Fidhayatin, 2017:205). Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Aceptep Accounting Priciple), dan lainnya (Fahmi, 2016:2). Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan. 16 Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan (Hery, 2015).
Pengukuran Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan (Pasaribu, 2016:156). Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi yang terdapat pada perusahaan (I Wayan,2016:177). Sedangkan menurut Yuniati (2016:35) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu perusahaan
Aspek–Aspek Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kepemilikan Institusional (skripsi, tesis, disertasi)
Institusional merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelolah investasi perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalilian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan ditekan. Investor institusi dapat dibedakan menjadi dua yaitu investor aktif dan investor pasif. Investor aktif ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial, sedangkan investor pasif tidak terlalu ingin terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial. Keberadaan institusi inilah yang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opurtunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi (Kadir, 2016). Kepemilikan institusional menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan. Kepemilikan institusional yang memantau secara profesional perkembangan investasinya akan mengakibatkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi maka potensi kecurangan dapat ditekan (Komang, 2017). Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba periode sekarang untuk memprediksi laba di masa yang akan datang dibandingkan degan investor non institusional (Wida, 2015). Selain itu, kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat (Randi, 2016). Kepemilikan institusional adalahproporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan ausransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham 13 blockholders dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5% (Sulistiani, 2015:62). Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan perusahaan yang awalnya berjalan sesuai keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai pengawasan (Dwiyani, 2017). Pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat meningkatkan untuk segera melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan (Harnida, 2015). Kepemilikan institusional adalah merupakan proporsi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentase (Nabela, 2015:2). Kepemilikan institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain (Nuraini, 2014:17). Dengan kata lain, kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun atau perusahaan lain yanng diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun. Dalam hubungannya dengan fungsi monitoring, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitoring tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusionalsebagai berikut (Permanasari, 2014:22): 1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. 2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Permanasari, 2014:23).
Pengukuran Kepemilikan Manajerial (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer dan sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha akan merugikan ia baik sebagai manajer atau sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan kehilangan returnbahkan dana yang diinvestasikannya. Cara untuk menurunkan resiko ini adalah dengan menurunkan tingkat debtyang dimiliki perusahaan (Brailsford, 2014:73). Debt yang tinggi akan meningkatkan resiko kebangkrutan perusahaan, karena perusahan akan mengalami financial distress. Karena itulah maka manajer akan berusaha menekan jumlah debtserendah mungkin. Tindakan ini di sisi lain tidak menguntungkan karena perusahaan hanya mengandalkan dana dari pemegang saham. Perusahaan tidak bisa berkembang dengan cepat, dibandingkan jika perusahaan juga menggunakan dana dari kreditor. Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase (Putu, 2016:3). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri. Proksi kepemilikan manajerial adalah dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direktur terhadap total saham yang beredar (Pujiati, 2015:40)
Pengertian Kepemilikan Manajerial (skripsi, tesis, disertasi)
Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi pentingbagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency theory. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut juga sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, 2016:2). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan (Wahidahwati, 2015:607). Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Sonya (2016:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Menurut Pasaribu (2016:156) kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam kerangka agency theory, hubungan antara manajer dan pemegang saham 9 digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal (Schroeder, 2010:84). Agent diberi mandat oleh principal untuk menjalankan bisnis demi kepentingan principal. Manajer sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk mamaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam agency theory yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk mamaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki resiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki resiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. Kondisi ini merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan.Situasi tersebut di atas tentunya akan berbeda, jika kondisinya manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham atau pemegang saham juga sekaligus manajer atau disebut juga kondisi perusahaan dengan kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham. Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, akan tetapi justru tergoda untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau agency conflict (Luciana, 2016:2). Kondisi tersebut di atas akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar denganmanajemen (Jensen, 2016:339). 10 Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga bisa menikmati sebagai keuntunganbagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaaan, kemudian nilai perusahaan juga akan naik. Ni Putu (2016:2) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hai ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Perbedaan kepentingan itulah timbul konflik yang biasanya disebut agency conflict. Untuk menjamin agar para manajer melakukan hal yang terbaik bagi pemegang saham secara maksimal, perusahaan harus menanggung biaya keagenan, berupa (Brigham, 2014:34): a) pengeluaran untuk memantau tindakan manajemen, b) pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga kemungkinan timbulnya prilaku manajemen yang tidak dikehendaki semakin kecil, dan c) biaya kesempatan karena hilangnya kesempatan memperoleh laba sebagai akibat dibatasinya kewenangan manajemen sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, yang seharusnya dapat dilakukan jika manajer menjadi pemilik perusahaan atau disebut managerial ownership.
Stakeholder Theory (skripsi, tesis, disertasi)
Stakeholder Theory adalah teori yang mendasari bahwa terdapat hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan yang mencakup pekerja, pelanggan, pemasok dan mitra bisnis perusahaan. Stakeholder sebagai kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi (Gray, 2012:56). Dalam usaha mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan dukungan stakeholder dalam bentuk penyediaan sumber-sumber ekonomi bagi kegiatan operasi perusahaan. Setiap stakeholder memiliki kekuatan yang berbeda atas sumber-sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, selain itu kepentingan antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain juga berbeda. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik kepentingan di antara stakeholder itu sendiri yang mungkin akan merugikan perusahaan. Teori stakeholder menjelaskan tentang bagaimana perusahaan itu tidak hanya beroperasi untuk tujuannya saja, melainkan perusahaan itu juga harus dapat memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Adapun stakeholder yang dimaksudkan yaitu para pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, supplier, konsumen dan lainnya yang ikut ambil bagian dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan saham. Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para stakeholdernya. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai risiko yang terjadi di perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih mendalam dan luas menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder (Kristiono, 2015:63). Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para pemangku kepentingan yang 7 dianggap penting atau powerfull bagi perusahaan. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Kelompok-kelompok utama pemangku kepentingan adalah pelanggan, karyawan, masyarakat sekitar, pemasok, distributor, dan pemegangsaham (Fontaine, 2016). Konsensus yang berkembang dalam konteks teori stakeholder adalah bahwa laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran return bagi pemangku kepentingan (shareholder), sementara value added adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan oleh pemangku kepentingan dan kemudian didistribusikan kepada pemangku kepentingan yang sama. Keduanya (value added dan return) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi (Gray, 2016:62). Berdasarkan teori stakeholder, perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi, akan mengungkap lebih banyak informasi risiko untuk menyediakan pembenaran dan penjelasan mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan (Amran, 2014:73). Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat risiko perusahaan, semakin banyak pula pengungkapan informasi risiko yang harus dilakukan perusahaan, karena manajemen perlu menjelaskan penyebab risiko, dampak yang ditimbulkan, serta cara perusahaan mengelola risiko. Selanjutnya, perusahaan yang mengungkap lebih banyak informasi risiko, akan menemukan bahwa pasar mengerti lebih baik mengenai posisi risiko perusahaan dan perusahaan kemudian dianggap berisiko lebih kecil dari sebelumnya. Artinya, perusahaan yang lebih banyak mengungkap informasi risiko akan dianggap lebih tidak berisiko daripada perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi risiko (Linsley, 2016:47) Kinerja perusahaan yang dinilai dalam bentuk return dan value added, tidak hanya dilihat dari kinerja ekonomi dan keuangan saja namun juga dilihat dari intellectual capital yang perusahaan miliki. Intellectual capital mencakup human capital, sturctural capital, dan capital employed. Semakin baik dan semakin tinggi nilai intellectual capital maka semakin tinggi value added yang dihasilkan perusahaan untuk mensejahterakan pemangku kepentingan. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola perusahaan. Pengungkapan risiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan saham. Pengungkapan risiko juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para stakeholdernya. Melalui pengungkapan risiko, perusahaan dapat memberikan informasi khusunya informasi mengenai risiko yang terjadi di 8 perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi risiko secara lebih mendalam dan luas menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholder (Taures, 2015:156)
Tahapan Regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-aspek dukungan sosial (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian dukungan sosial (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang memengaruhi regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-aspek regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Istilah self regulation mempunyai kemiripan dengan istilah self control. Regulasi diri merupakan pemikiran, perasaan, dan tindakan yang dimunculkan dari dalam diri sendiri yang direncanakan dan disesuaikan untuk mencapai tujuan pribadi (Tri Wibowo, 2011, h. 445).Pengertian tersebut merujuk pada tiga aspek yang harus dikendalikan yaitu pikiran, perasaan dan perilaku. Regulasi diri digunakan untuk merujuk pada konsep yang lebih umum mengenai perilaku-perilaku yang diarahkan pada pencapaian tujuan ataugoal-directed behavior baik secara sadar maupun tidak sadar. Sedangkan self control secara spesifik menunjuk pada pengendalian implus secara sadar (Agus Abdul Rahman, 2013, h. 68).
Faktor–faktor yang mempengaruhi Penyesuaian Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-Aspek Penyesuaian Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Fromm dan Gilmore (2017), menyatakan aspek penyesuaian diri yaitu:a.Penyesuaian diri Kematangan emosional1.Kemantapan suasana kehidupan emosional2.Kemantapan suasana kehidupan, kebersamaan dengan orang lain3.Kemampuan untuk santai, gembira, dan menyatakan kejengkelan4.Sikap dan perasaan terhadap kemampuan dan kenyataan diri sendiri.b.Penyesuaian diri Kematangan intelektual mencakup aspek-aspek:1.Kemampuan mencapai wawasan diri sendiri.2.Kemampuan memahami orang lain dan keragamnnya.3.Kemampuan mengambil keputusan.4.Keterbukaan dalam mengenal lingkungan.c.Penyesuaian diri Kematangan sosial mencakup aspek-aspek:1.Keterlibatan dalam partisipasi sosial.2.Kesediaan kerja sama.3.Kemampuan kepemimpinan.4.Sikap toleransi.5.Keakraban dalam pergaulan.d.Penyesuaian diri Tanggung jawab mencakup aspek-aspek:1.Sikap produktif dalam mengembangkan diri.2.Melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel.3.Sikap alturisme, empati, bersahabat dalam hubunganinterpersonal.4.Kesadaran akan etika dan hidup jujur.5.Melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai.6.Kemampuan bertindak independen.
Pengertian Penyesuaian Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Scheneidersdalam Ghufron dan Rini (2012), menyatakan bahwa penyesuaian diri pada prinsipnya merupakan suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, dimanaindividu dapat berusaha mengatasi konflik dan frustasi yang di alaminya, sehingga dapat terlihat tingkat keselarasan atau harmoni antara kebutuhan dari dalam diri dengan apa yang di harapkan oleh lingkungan dimana individu tinggal.Pendapat lain mengemukakan seseorang dapat dikatakan penyesuaian diri baik, mampu melakukan rangsangan yang yang matang atau tepat, dengan demikian remaja sering kali dihadapkan dengan kecemasan, konflik, dan frustasi. Menurut Baum, tingkah laku penyesuaian diri diawali dengan stres, yaitu suatu keadaan di mana lingkungan mengancam atau membahayakan keberadaan atau kesejahteraan atau kenyamanan diri seseorang (Desmita, 2017). Manusia dalam hidupnya tidak pernah terlepas dari hubungannya dengan orang lain, baik manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lainnya. Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa manusia dalam melakukan proses hubunganya dengan manusia lain membutuhkanpenyesuian diri yang baik agar terciptanya hubungan yang harmonis, seperti yang telah peneliti paparkan di atas bahwa manusia membutuhkan kemampuan penyesuaian diri yang baik agar mempunyai hubungan interper sonal dan intersosial yang memuaskan
Hubungan Regulasi diri dengan Penyesauain diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Regulasi Diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikutsertakan kemampuan pada individu dapat bertahan dalam menghadapi segala macam kesulitan sampai menemukan jalan keluar, memecahkan berbagai macam permasalahan, mereduksi hambatan dan rintangan dengan mengubah cara berfikir dan sikap terhadap kesulitan tersebut. Menurut Zimmerman bahwa regulasi diri ini pembangkitan diri baik pikiran, perasaan, serta tinakan yang direncanakan dan adanya timbal balik.Dengan adanya regulasi diri maka proses penyesuaian diri individu akan baik sependapat dengan teori Scheinneider (1984), yang menyatakan bahwapenyesuaian diri pada prinsipnya merupakan suatu proses yang mencakup respon mental dan tingkah laku, dimana individu dapat berusaha mengatasi konflik dan membuat perasaan da perilaku menjadi baik,. Regulasi diri dapat berpenggaruhdengan lingkungan langsung maupun tidak langsung dan dapat mencegah individu dari keadaan menyimpang.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-aspek Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-aspek Dukungan Teman Sebaya (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor yang Mempengaruhi Regulasi Diri dalam Belajar (skripsi, tesis, dan disertasi)
Komponen-komponen Regulasi Diri dalam Belajar (skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Regulasi Diri dalam Belajar (skripsi, tesis, dan disertasi)
Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Komponen-komponen Kecerdasan Emosional (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kecerdasan Emosional (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Regulasi diri merupakan fundamental dalam proses sosialisasi dan melibatkan perkembangan fisik, kognitif, dam emosi (Papalia, 2000). Siswa dengan regulasi diripada tingkat yang tinggi akan memiliki kontrol yang baik dalam mencapai tujuan akademisnya.Menurut Schunk dan Zimmerman (dalam Khairuddin, 2014) menyatakan bahwa regulasi diri mencakup tiga aspek:a.Metakognisi Metakognisi menurut Schunk & Zimmerman (dalam Khairuddin, 2014) adalah kemampuan individu dalam merencanakan, mengorganisasikan atau mengatur, menginstruksikan diri, memonitor dan melakukan evaluasi dalam aktivitas belajar.b.Motivasi Zimmerman dan Schunk (dalam Khairuddin, 2014) mengatakan bahwa motivasi merupakan pendorong (drive) yang ada pada diri individu yang mencakup persepsi terhadap efikasi diri, kompetensi otonomi yang dimiliki dalam aktivitas belajar.Motivasi merupakan fungsi dari kebutuhan dasar untuk mengontrol dan berkaitan dengan perasaan kompetensi yang dimiliki setiap individu.c.PerilakuPerilaku menurut Zimmerman dan Schunk (dalam Khairuddin, 2014) merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan lingkungan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar.
Karakteristik Regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Regulasi diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Hubungan Antara Adversity Quotient dengan Regulasi Diri Hubungan Antara Adversity Quotient dengan Regulasi Diri
Adversity Quotient Siswa (skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori-teori Pendukung Adversity Quotient (skripsi, tesis, dan disertasi)
Karakter Manusia Berdasarkan Tinggi Rendahnya Adversity Quotient (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor Pembentuk Adversity Quotient (skripsi, tesis, dan disertasi)
Dimensi-Dimensi Adversity Quotient (skripsi, tesis, dan disertasi)
Langkah-langkah dalam Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Aspek-Aspek Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Komponen Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Regulasi Diri (skripsi, tesis, dan disertasi)
kemampuan mental yang dimilikinya menjadi keterampilan dalam suatu bentuk aktivitas.Baumister dan Heatherton (1996) menjelaskan bahwa regulasi diritidak sekedar kemunculan respon,akan tetapi bagaimana upaya seseorang untuk mencegahnya agar tidak melenceng dan kembali pada standart normal yang memberi hasil sama. Pada proses ini,terjadi perpaduan antara motivasi laten dan pengaktifanstimulus.Motivasi laten di jelaskan sebagai kapasitas yang secara internal diarahkan untuk mengatur afeksi,perhatian dan perilaku agar dapat memberi respon yang efektif terhadap tuntutan internal dan lingkungan (Karoly,1993). Regulasi diri bekerja sebagai sistem internal yang mengatur kesinambungan perilaku yang bergerak menuju ke arah sesuatu dan menjauh dari sesuatu,terkait tuntutan tersebut di atas. Pergerakan perilaku ini dimunculkan oleh proses kontrol terhadap umpan balik yang di terima individu dari hasil performa yang di munculkan (Carver & Scheiher,1998)
Pengertian Mediasi (skripsi, tesis, disertasi)
Mediasi merupakan salah satu proses alternative penyelesaian masalah
dengan bantuan pihak ketiga ( mediator ) dan prosedur yang telah disepakati
para pihak yang mana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu
solusi yang saling menguntungkan para pihak.
Pengertian Mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan
perundingan;
b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di
dalam perundingan; c. Tugas Mediator adalah membantu para pihak yang sedang bersengketa
untuk mencari penyelesaian;
d. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan
selama perundingan berlangsung;
e. Tujuan dari mediasi adalah untuk membuat atau menghasilkan
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang sedang bersengketa
guna mengakhiri sengketa.
Mengingat tujuan utama mediasi untuk menyelesaikan suatu masalah,
bukan hanya norma maupun menciptakan ketertiban belaka, maka harus
berdasarkan prinsip-prinsip umum, yaitu:
a. Sukarela
Yang mana para pihak bebas untuk melakukan perbuatan hukum
terhadap obyek sengketa, agar nantinya tidak timbul keberatankeberatan atas kesepakatan yang telah diambil dalam penyelesaian
sengketa tersebut;
b. Independen dan tidak memihak
Proses ataupun hasil dari penyelesaian secara mediasi haruslah
bebas dari pengaruh baik dari pihak sendiri maupun dari pihak mediator.
Yang mana dalam proses mediasi seorang mediator haruslah netral.
c. Hubungan Personal antar Pihak
Hubungan antar pihak diupayakan dapat selalu terjaga
meskipum persengketaannya telah selesai.
Penyelesaian Sengeketa di luar Pengadilan (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ada 5 (lima)
jenis penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan yaitu:
a. Konsultasi
Konsultasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan
dengan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator.
b. Mediasi
Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa
yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang
lebih besar kepada para pihak penemu penyelesaian yang
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan c. Arbitrase
Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak
yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain
yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan
sengketa.
d. Negosiasi
Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung
antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui
dialog tanpa melibatkan pihak ketiga.
e. Penilaian Ahli
Pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai
dengan bidang keahliannya. Dan mempunyai kewenangan untuk
memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang
bersangkutan.
Atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat
diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun
melalui bantuan seorang mediator. Lebih mengutamakan pendekatan konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang
bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian kearah winwin solution, sehingga keadilan yang ingin dicapai melalui mekanisme
non-litigasi ini adalah keadilan komutatif.
Menurut Erman Rajagukguk, Budaya tradisional yang menekankan
kepada komunitas, kekerabatan, harmoni, primus inter pares telah
mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang formal
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (skripsi, tesis, disertasi)
Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi atau melalui
pengadilan dilakukan dengan dua cara, yaitu:
a. Melalui Pengadilan Negeri ( Perdata )
Apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui
musyawarah mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui badan
peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan Negeri secara perdata. Gugatan
perdata yang diajukan dapat berupa sengketa kepemilikan hak atas
tanah atau penguasaan hak atas tanah oleh orang lain.
b. Melalui Pengadilan Tata Usaha
Penyelesaian melalui tata usaha Negara terkait dengan
Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan Sengketa Tata Usaha
Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
bersifat:
1. Konkrit, artinya bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan
tersebut itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau
dapat ditentukan.
2. Individual, artinya bahwa Keputusan Tata Negara itu tidak
ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu. Apabila yang di tuju lebih
dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan
namanya dalam keputusan.
3. Final, artinya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata.
Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua cara, yaitu:
a. Melalui Upaya Administrasi
Merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang
atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu
keputusan Tata Usaha Negara.
b. Melalui Gugatan
Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha
Negara ada dua pihak, yaitu :
1) Penggugat, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang
dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha
negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di
pusat atau daerah.
2) Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada
padanya atau yang dilimpahkan padanya.
Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan banyak sekali
kekurangannya diantaranya sangat birokratis, memakan waktu tenaga
dan biaya yang cukup banyak. Walaupun prinsip penyelesaian
sengketa di pengadilan adalah diselesaikan dengan waktu cepat dan
biaya murah namun kenyataannya hal itu sulit dilaksanakan.
Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit akan merugikan para
pencari keadilan dalam segala aspek. Apabila hal ini menyangkut dunia bisnis, maka mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, serta dapat
menguras potensi serta sumber daya perusahaan. Hal ini berpengaruh
pada jalinan hubungan yang tidak harmonis pada sesame kolega bisnis.
Sementara pada dunia bisnis sangat diperlukan penyelesaian sengketa
cepat, biaya murah serta informal prosedur
Penyebab Sengketa Pertanahan (skripsi, tesis, disertasi)
Sunyoto Usaman dalam Sarjita menggambarkan terjadinya sengketa
pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan erat
dengan bentuk hubungan social yang terjalin diantara para stakeholders:
masyarakat, pemerintahan, pihak pengusaha industri, dan instansi-instansi lain (termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan)
yang aktifitasnya terkait langsung dengan ketiganya.
Pada wilayah pedesaan, sengketa terjadi terutama berkaitan dengan
sengketa yang obyeknya berupa tanah pertanian. Petani yang karena
kemiskinan tidak memiliki tanah untuk digarap, menggarap tanah-tanah
kosong atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, petani meminta ganti
kerugian. Sengketa juga dapat terjadi karena ketiadaan bukti yuridis formal
dalam pembuktian hak penguasaan tanahnya. Faktor kemiskinan
menyebabkan petani tidak mendaftarkan hak atas tanahnya sehingga tanah
diambil alih oleh pemerintah dan untuk selanjutnya diberi hak-hak baru
kepada para pengusaha atau pemilik modal.
Di wilayah perkotaan, sengketa pertanahan juga seringkali terjadi,
teutama dipicu oleh masalah peningkatan arus urbanisasi yang tidak
terkendali, dimana kota dengan berbagai kegiatan pembangunan, teutama
industri dan instrastruktur, menjadi daya tarik yang kuat dalam
menyediakan lapangan kerja dibanding pedesaan. Hal ini menimbulkan
masalah-masalah yang berkaitan dengan ketersediaan tanah sebagai lahan
perumahan dan pemukiman dengan sangat terbatas di perkotaan Sengketa pertanahan di kawasan perumahan biasanya terjadi karena
pendudukan tanah yang telah dibebaskan. Pada umumnya hal ini
disebabkan pemberian ganti kerugian yang terlalu rendah nilainya atau
bahkan belum diterima. Dalam kasus ini BPN tidak bersikap, mengingat hal
tersebut berkaitan dengan masalah keperdataan yang harus diselesaikan
antara pemilik asal dengan pemilik baru.
Sengketa tanah obyek landreform pada umumnya terjadi pada tanah
berkas partikelir dan bekas hak bara, yaitu sengketa antara penggarap bukan
penerima redistribusi atau badan hukum . Sedangkan, sengketa hak atas
tanah dan batas hak merupakan sengketa mengenai tumpang tindihnya
hak/batas hak tersebut. Sengketa ini juga dipicu oleh banyaknya tanah yang
belum bersertipikat, sedangkan tumpang tindih sertipikat terjadi pada tanah
yang sudah bersertipikat (sertipikat ganda).
Menurut Mudjion, ada beberapa factor yang menyebabkan timbulnya
sengketa tanah:
a. Peraturan yang belum lengkap
b. Ketidaksesuaian peraturan
c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan
jumlah tanah yang tersedia d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap
e. Data tanah yang keliru
f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan
sengketa tanah
g. Transaksi tanah yang keliru
h. Adanya penyelesaian dari instansi lain sehingga terjadi tumpang tindih
kewenangan
Pengertian Sengketa Pertanahan (skripsi, tesis, disertasi)
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan membedakan kasus pertanahan menjadi sengketa pertanahan,
konflik pertanahan, dan perkara pertanahan. Sengketa Pertanahan adalah
perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau
lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Konflik
pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan,
kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang
mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.
Sedangkan perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang
penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan
lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pengertian sengketa tanah juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agrari/ KBPN Nomor
Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.10
Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional ( BPN ) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Penanganan Sengketa Pertanahan juga diatur mengenai istilah
sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat
mengenai:
a. Keabsahan suatu hak;
b. Pemberian hak atas tanah;
c. Pendaftaran atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti
haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun
2016 yang dimaksud dengan “Kasus Pertanahan” adalah sengketa, konflik,
atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan
pertanahan, yang di dalamnya memberikan definisi sengketa, konflik dan
perkara pertanahan sebagai berikut: Menurut Rusmadi Murad, Pengertian sengketa tanah atau sengketa hak
atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan
suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan
tuntutan ha katas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.11 Sedangkan
menurut Prof. Boedi Harsono, sengketa tanah adalah sengketa yang
diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa
hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Agar tidak terjadi sengketa
dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau menerima akibat hukum dari
suatu peristiwa hukum maka seseorang pertama-tama harus memahami apa
yang disebut “tanah” dan ketentuan-ketentuan yang mengaturny
Pengertian Sengketa (skripsi, tesis, disertasi)
Pengertian Sengketa dan Konflik saling berdekatan maknanya, maka
untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh harus mengetahui arti
dari istilah Sengketa dan Konflik. Menurut Kamus Besar Indonesia,
Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,
pertikaian, dan perbantahan. Sedangkan Konflik adalah percecokan atau
perselisihan. Menurut Rachamadi Usman
, suatu konflik tidak akan
berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya
memendam perasaan tidak puas atau keprihatinanya. Sebuah Konflik akan
berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah
menyatakan tidak puas atau keprihatinnanya, baik secara langsung maupun
tidak langsung.
Menurut Suyud Margono, Sengketa biasanya bermula dari suatu
situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang
diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup.
Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan idak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan.
Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak
yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian
atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.
Tinjauan tentang Pengadilan (skripsi, tesis, disertasi)
Pengadilan adalah lembaga/badan yang mengadili/lembaga yang
melakukan peradilan, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa
hukum dan pelanggaran hukum atau undang-undang (Sri Hartini, 2008:
15). Sedangkan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama,
berwenang mengadili semua perkara baik perkara perdata maupun pidana
(Soeroso, 2006: 5). Dalam penelitian ini, pembahasan dikhususkan pada
persoalan perdata.
Pengadilan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di
lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri berkedudukan di
Kotamadya atau di Ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi
wilayah Kotamadya atau Kabupaten (Sudikno Mertokusumo, 2002: 40).
Selama ini, pengadilan dikenal sebagai lembaga yang memiliki
fungsi penyelesaian sengketa atau perkara dengan cara memutus
(ajudicative). Fungsi pengadilan seperti ini dapat dikatakan berlaku di
semua negara. Namun, pada perkembangan beberapa tahun terakhir
banyak negara mengintegrasikan mediasi sebagai cara penyelesaian
sengketa ke dalam proses pengadilan seperti di Amerika Serikat,
Singapura dan Australia. Bahkan Jepang telah mengintegrasikan upaya
mediasi ke dalam sistem peradilan jauh lebih awal yaitu melalui prosedur
wakai.
Dalam proses wakai, hakim pemeriksa perkara menjalankan fungsi
mediasi untuk mengusahakan kesepakatan atau kompromi diantara para
pihak yang berperkara. Penggunaan mediasi ke dalam sistem peradilan di
banyak negara selain didasarkan pada pertimbangan ekonomis, seperti
hemat waktu dan uang, pengurangan beban perkara di pengadilan, juga
dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan keadilan menurut rasa keadilan
para pihak (Takdir Rahmadi, 2011: 92).
Sistem hukum Indonesia melalui pemberlakuan Peraturan
Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan juga telah mengintegrasikan mediasi sebagai upaya mendorong
perdamaian ke dalam sistem berperkara di pengadilan. Oleh sebab itu,
pengadilan juga dapat dilihat sebagai lembaga yang memiliki fungsi
mediasi.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tiap Pengadilan Negeri
menyediakan tenaga-tenaga mediator yang berasal dari kalangan hakim,
advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum serta fasilitas ruang
mediasi (Takdir Rahmadi, 2011: 93).
Pengadilan Negeri mempunyai yurisdiksi untuk melakukan
mediasi atas semua sengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130
HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) maupun Pasal 154 RBg
(Rechreglement Buitengewesten). Semua sengketa yang diajukan ke
pengadilan tingkat pertama, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian
melalui mediasi dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang
diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan
Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) tidak perlu dimediasikan.
Faktor-faktor yang Mendorong Para Pihak Berkehendak Menempuh Mediasi (skripsi, tesis, disertasi)
Satu pertanyaan esensial dalam kaitannya dengan upaya
membangun sistem penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan
konsensus, yaitu negosiasi dan mediasi, adalah mengapa orang atau para
pihak yang bersengketa berkehendak menyelesaikan sengketa melalui cara
konsensus atau mufakat yaitu :
a. Pandangan teoritis pertama merujuk pada kebudayaan sebagai faktor
dominan. Berdasarkan pandangan ini, cara-cara penyelesaian
konsensus seperti negosiasi dan mediasi dapat diterima dan digunakan
oleh masyarakat karena pendekatan itu sesuai dengan cara pandang
kehidupan masyarakat. Orang-orang atau masyarakat yang mewarisi
tradisi kebudayaan yang menekankan hal penting keharmonisan dan
kebersamaan dalam kehidupan akan lebih dapat menerima dan
menggunakan cara-cara konsensus dalam penyelesaian sengketa
(Takdir Rahmadi, 2011: 40).
b. Pandangan teoritis kedua lebih melihat kekuatan (power) yang dimiliki
oleh para pihak yang bersengketa sebagai faktor dominan. Menurut
pandangan ini, orang bersedia untuk menempuh mediasi lebih
disebabkan oleh adanya kekuatan (power) para pihak yang relatif
seimbang. Orang bersedia menempuh perundingan bukan karena ia
merasa belas kasihan pada pihak lawannya atau karena terikat dengan
nilai budaya atau nilai spiritual tetapi karena ia memang membutuhkan
kerjasama dari pihak lawan agar ia dapat mencapai tujuannya atau
mewujudkan kepentingannya.
Menurur Moore (dalam Takdir Rahmadi, 2011: 43), jika para
pihak sama-sama memiliki kekuatan yang simetris dan seimbang,
mereka cenderung menempuh perundingan dan perundingan dapat
berjalan secara lebih efektif. Jika para pihak memiliki kekuatan yang
tidak seimbang atau asimetris perundingan dapat juga berlangsung,
tetapi pihak yang kuat mungkin memanipulasi dan mengeksploitasi
pihak yang lemah.
Selain dua hal diatas, ada pula hal yang mendorong masyarakat
berkehendak menempuh mediasi, yaitu adanya kritik yang ditujukan
kepada lembaga peradilan. Dari beberapa kepustakaan yang ada
mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan di beberapa
negara, kritik yang paling umum dilontarkan yaitu penyelesaian
sengketa melalui litigasi sangat lambat, biaya perkara mahal, putusan
pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim
bersifat generalis, dan berbagai ungkapan yang mengurangi citra
pengadilan (Nurnaningsih Amriani, 2012: 40).
Peran dan Fungsi Mediator (skripsi, tesis, disertasi)
Kovach menyebutkan peran mediator mencakup hal-hal berikut :
a. Mengarahkan komunikasi diantara para pihak
b. Memfasilitasi atau memimpin proses perundingan
c. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan
d. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok
masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik
e. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian
sengketa
f. Mendorong para pihak kearah penyelesaian
g. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk
melaksanakan proses perundingan
h. Mengendalikan jalannya proses perundingan (Nurnaningsih Amriani,
2012: 63-64).
Menurut Fuller, sebagaimana dikutip oleh Takdir Rahmadi (2011:
14), mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator, pendidik,
penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan
sebagai kambing hitam (scapegoat). Fungsi-fungsi ini dijabarkan sebagai
berikut :
a. Katalisator, yang diperlihatkan dengan kemampuan mendorong
lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara
para pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah
pengertian dan polarisasi diantara para pihak.
b. Pendidik, yaitu dimaksudkan berusaha memahami kehendak, aspirasi,
prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak
c. Penerjemah, artinya mediator harus berusaha menyampaikan dan
merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui
bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi
tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si
pengusul.
d. Narasumber, mediator harus mampu mendayagunakan atau
melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
e. Sebagai penyandang berita jelek, mediator harus menyadari bahwa para
pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka
mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak
dan kasar dari salah satu pihak.
f. Sebagai agen realitas, mediator harus memberitahu atau memberi
pengertian secara terus terang kepada satu atau para pihak, bahwa
sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui
sebuah proses perundingan.
g. Sebagai kambing hitam, mediator harus siap menjadi pihak yang
dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa
sepenuhnya puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.
Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau
hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu
penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian
sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh
orang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan
kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para
pihak untuk melakukan perundingan sampai terdapat kesepakatan yang
mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu
perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah.
Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang
diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri.
Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan
proses mediasi, apalagi dalam sengketa yang bersifat internasional. Tidak
saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik
mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek
sengketa.
Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi
tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan
antara mereka dimasa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan
persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka
mediasi adalah pilihan yang tepat (Nurnaningsih Amriani, 2012: 29).
Menurut Komisi SPIDR (The Society of Professionals in Dispute
Resolution), kriteria seorang mediator antara lain sebagai berikut :
a. Memiliki kemampuan untuk menegosiasikan proses dan menerangkan
proses
b. Kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjaga hubungan
c. Kemampuan untuk menempatkan posisi dan keinginan para pihak
sesuai dengan kemauan dan tujuan
d. Kemampuan untuk memahami permasalahan dan hal-hal yang tidak
terselesaikan
e. Kemampuan untuk membantu para pihak menemukan jalan keluar atau
alternatif pilihan lain
f. Kemampuan untuk menolong memahami prinsipil masalah dan
menolong mereka untuk mengambil keputusan
g. Kemampuan untuk menolong para pihak mengukur alternatif yang
tidak dapat diselesaikan
h. Kemampuan untuk menolong para pihak mengerti akan pilihan serta
menginformasikannya kepada pihak lain
i. Kemampuan untuk memberikan pengertian apakah keputusa mereka
kelak dapat dilaksanakan atau tidak (Susanti Adi Nugroho, 2009: 30).
Jenis-jenis Perkara yang dapat diselesaikan melalui Mediasi (skripsi, tesis, disertasi)
Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan
niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke
Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian
melalui perdamaian dengan bantuan mediator, hal ini terdapat dalam Pasal
4 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
Bentuk-bentuk Mediasi (skripsi, tesis, disertasi)
a. Mediasi di Pengadilan
Landasan formil adanya integrasi mediasi dalam sistem
peradilan pada dasarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR
(Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 154 RBg
(Rechreglement Biutengewesten). Namun, untuk lebih memberdayakan
dan mengefektifkannya, Mahmakah Agung memodifikasikannya ke
dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdiri dari 8 Bab dan 27 pasal. Bab 1
tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Tahap Pra Mediasi, Bab III
tentang Tahap Proses Mediasi, Bab IV tentang Tempat
Penyelenggaraan Mediasi, Bab V tentang Perdamaian di Tingkat
Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Bab VI tentang Kesepakatan
di Luar Pengadilan, Bab VII tentang Pedoman Perilaku Mediator dan
Insentif, serta yang terakhir Bab VIII yaitu Penutup.
Hal-hal yang mendasari Mahkamah Agung dalam menetapkan
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 diantaranya :
1) Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pengaturan prosedur
mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi karena belum ada
pengaturan yang memfasilitasi perihal bagaimana tata cara
melakukan mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi. HIR
(Het Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg (Rechreglement
Buitengewesten) memang mewajibkan Pengadilan Negeri untuk
terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus
tetapi HIR dan RBg tidak mengatur secara rinci prosedur
perdamaian yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.
2) Untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan
3) Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang
dianggap lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses
seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk
memperoleh keadilan
4) Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan
dalam penyelesaian sengketa disamping proses memutus
(adjudikative)
5) Terdorong oleh keberhasilan negara-negara lain dalam penerapan
mediasi terintegrasi dengan proses litigasi seperti di Jepang,
Singapura, dan Amerika Serikat (Buku Tanya Jawab PERMA No.1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008: 1).
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 mengatur
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prosedur diartikan sebagai
suatu ketentuan-ketentuan tentang tahapan dan tata cara atau langkahlangkah melaksanakan atau menyelenggarakan sesuatu. Prosedur
mediasi dapat dibedakan atas enam (6) ketentuan-ketentuan yaitu :
1) Tahap Pra Mediasi
Tahap ini meliputi langkah-langkah berikut : pertama, hakim
atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh
mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua, hakim ketua menjelaskan
kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan ketentuan
Pasal 7 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
Ketiga, para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan
pemilihan seorang atau lebih mediator diantara pilihan-pilihan yang
tersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1). Keempat, jika setelah
dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam
pemilihan mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan
pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika tidak ada hakim
bukan pemeriksa perkara bersertifikat, hakim pemeriksa perkara dengan
atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.
2) Tahap Proses Mediasi
Pertama, para pihak menyerahkan resume perkara satu sama
lainnya kepada mediator. Penyiapan resume perkara oleh para pihak
secara timbal balik dan kepada mediator memang tidak bersifat wajib
tetapi bersifat anjuran atau pilihan sesuai rumusan ketentuan Pasal 13
ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tujuan penyiapan dan penyerahan
resume adalah untuk mempermudah dan membantu para pihak dan
mediator dalam memahami posisi dan kepentingan para pihak, serta
pokok masalah sengketa atau perkara, sehingga para pihak dan mediator
dapat hemat waktu dalam mencari berbagai kemungkinan pemecahan
masalah (Takdir Rahmadi, 2011: 184-185).
Kedua, mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuanpertemuan mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1
tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi
berlangsung paling lama dalam waktu empat puluh (40) hari kerja sejak
mediator dipilih atau ditunjuk dan dapat diperpanjang paling lama
empat belas (14) hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari.
Namun, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak mengatur secara rinci bagaimana
mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi selama proses mediasi
berlangsung, bahkan bilamana perlu mediator dapat mengadakan
kaukus dengan salah satu pihak. Kaukus adalah pertemuan antara
mediator dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lawan.
Alasannya antara lain untuk menemukan kepentingan tersembunyi
salah satu atau para pihak dalam sengketa.
3) Proses Mediasi yang Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian
Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan,
yaitu para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal
mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai
kesepakatan perdamaian, maka :
a) Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara
tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para
pihak dan mediator
b) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum,
para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas
kesepakatan yang dicapai
c) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator
memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari
ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang
tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik
d) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari
sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan
perdamaian
e) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada
hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian
f) Jika para phak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian
dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan
perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau
klausula yang menyatakan perkara telah selesai (Pasal 17
Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan).
4) Proses Mediasi yang Gagal Menghasilkan Kesepakatan Perdamaian
Dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kegagalan mediasi
dapat terjadi karena :
a) Mediasi dianggap gagal jika setelah batas waktu maksimal yang
ditentukan, yaitu empat puluh hari kerja atau waktu
perpanjangan empat belas hari telah terpenuhi, namun para
pihak belum juga menghasilkan kesepakatan. Maka mediator
wajib menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal dan
memberitahukan kegagalan itu kepada hakim pemeriksa untuk
selanjutnya memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum
acara yang berlaku (Pasal 18 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)
b) Mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi
telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui
jika mediator menghadapi situasi sebagaimana dinyatakan
dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah
Agung No.1 Tahun 2008:
(1) Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya
telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan
mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah
disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri
pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara
patut.
(2) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami
bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan
aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata
berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam
surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak
dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi,
mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim
pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak
untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.
5) Prosedur Pengulangan Mediasi
Setelah kegagalan upaya mediasi pada tahap sebelum
proses pemeriksaan perkara, peluang bagi para pihak untuk
menempuh lagi mediasi atau upaya perdamaian tidak tertutup sama
sekali. Bahkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengandung semangat
untuk terus memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa
perdamaian pada tiap tahapan pemeriksaan perkara setelah
kegagalan mediasi pada tahap awal seperti yang tercermin dalam
Pasal 18 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 (Takdir Rahmadi,
2011: 190).
b. Mediasi di luar Pengadilan
Proses mediasi di luar pengadilan pada dasarnya tidak diatur
dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi didasarkan pada
pengalaman para praktisi. Oleh karenanya, pengetahuan tentang proses
dan teknik-teknik mediasi dapat diperoleh melalui karya-karya tulis
para praktisi mediasi.
Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan
perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke
pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akte perdamaian
dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatannya harus
dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang
membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
Hakim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan
kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila
kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat :
1) Sesuai kehendak para pihak
2) Tidak bertentangan dengan hukum
3) Tidak merugikan pihak ketiga
4) Dapat dieksekusi
5) Dengan iktikad baik (Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan)
Kekuatan dan Kelemahan Mediasi (skripsi, tesis, disertasi)
Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatankekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat
dimafaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa.
a. Keluwesan atau fleksibilitas dari proses mediasi dibandingkan dengan
proses litigasi, merupakan unsur yang menjadi daya tarik dari mediasi
karena para pihak dapat dengan segera membahas masalah-masalah
substansial, dan tidak terperangkap dalam membahas atau
memperdebatkan hal-hal teknis hukum (Takdir Rahmadi, 2011: 21).
b. Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia.
Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri
proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk
menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini
sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu terutama
pengusaha, yang tidak menginginkan masalahnya dipublikasikan
(Takdir Rahmadi, 2011: 22).
c. Para pihak dalam proses mediasi dapat menggunakan bahasa sehari-hari
yang lazim mereka gunakan, dan sebaliknya tidak perlu menggunakan
bahasa-bahasa atau istilah-istilah hukum seperti yang lazim digunakan
oleh para advokat dalam beracara di persidangan pengadilan (Takdir
Rahmadi, 2011: 23).
d. Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau
berbagai sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi
juga aspek-aspek lainnya (Takdir Rahmadi, 2011: 24).
e. Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi
dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak
(win-win solution). Sebaliknya, litigasi dan arbitrase cenderung
menghasilkan penyelesaian menang-kalah (win-lose solution) (Takdir
Rahmadi, 2011: 24).
f. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah
dan tidak makan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau
berperkara di pengadilan (Takdir Rahmadi, 2011: 24).
Selain memiliki kelebihan, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan,
antara lain :
a. Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak
memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara
konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja yang memiliki keinginan
menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki
keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan
jikapun terlaksana tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika
penggunaan mediasi bersifat sukarela (Takdir Rahmadi, 2011: 27).
b. Pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi
sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa,
misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau
berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan
lawan (Takdir Rahmadi, 2011: 27).
c. Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasuskasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang
tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromikompromi (Takdir Rahmadi, 2011: 27).
d. Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok
dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak karena soal
penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih
tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan
kepentingan (Takdir Rahmadi, 2011: 28).
e. Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam
lapangan hukum privat dan tidak dalam lapangan hukum pidana (Takdir
Rahmadi, 2011: 28).
Keuntungan Menyelesaikan Sengketa melalui Mediasi (skripsi, tesis, disertasi)
Adapun keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi antara lain :
a. Penyelesaian bersifat informal
Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan
hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah
hukum (legal term) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan
moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah
persamaan persepsi yang saling menguntungkan (Yahya Harahap,
2008: 236).
b. Penyelesaian sengketa dilakukan para pihak sendiri
Penyelesaian melalui mediasi tidak diserahkan kepada
kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh
para pihak sendiri sesuai dengan kemauan para pihak, sehingga akan
dicapai keputusan yang win-win solution (Yahya Harahap, 2008: 237).
c. Jangka waktu penyelesaian pendek
Pada umumnya, jangka waktu penyelesaian hanya satu atau
dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan
kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat
speedy (cepat) antara 5-6 minggu (Yahya Harahap, 2008: 237).
d. Biaya ringan
Penyelesaian dengan mediasi tidak memakan biaya yang tinggi
yang dapat memberatkan kedua belah pihak seperti dalam proses
litigasi. Para pihak hanya membutuhkan biaya yang ringan dalam
mediasi (Yahya Harahap, 2008: 237).
e. Aturan pembuktian tidak perlu
Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk
saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan
prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan
seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan (Yahya Harahap,
2008: 237).
f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial
Penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia
atau konfidensial karena penyelesaian tertutup untuk umum dan yang
tahu hanya mediator, konsiliator, atau advisor maupun ahli yang
bertindak membantu penyelesaian.
Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam
pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui
pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan
martabat seseorang (Yahya Harahap, 2008: 237).
g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif
Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati
nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama. Mereka tidak
saling berperang sehingga menimbulkan permusuhan, tetapi mereka
akrab dalam suasana persaudaraan dan kerjasama (Yahya Harahap,
2008: 237).
h. Komunikasi dan fokus penyelesaian
Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif
antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan
memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan
yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu apa
yang mereka selesaikan bukan masa lalu (not the past) tetapi untuk
masa yang akan datang (for the future) (Yahya Harahap, 2008: 237).
i. Hasil yang dituju sama menang
Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian
perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur yaitu sama-sama menang
yang disebut konsep win-win solution, dengan menjauhkan diri dari
sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri (Yahya Harahap,
2008: 238).
Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang
menang atau bukan winning or losing seperti penyelesaian melalui
putusan pengadilan atau arbitrase (Yahya Harahap, 2008: 238).
j. Bebas emosi dan dendam
Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap
emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama
berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak
diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan
persaudaraan (Yahya Harahap, 2008: 238).
Pengertian Mediasi (skripsi, tesis, disertasi)
Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata
Inggris yaitu mediation. Mediasi sering diungkapkan dalam berbagai
definisi, diantaranya sebagai berikut :
a. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian
sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara
mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki
kewenangan memutus (Takdir Rahmadi, 2011 :12).
b. Menurut Christopher W. Moore (1986) yang dikutip oleh Susanti
Adi Nugroho (2009:24), mediasi adalah intervensi terhadap suatu
sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak
berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk
mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih
dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam
penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
c. Sedangkan menurut Folberg dan Taylor (1986) sebagaimana dikutip
oleh Susanti Adi Nugroho (2009: 24), mediasi adalah suatu proses
dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang,
secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan
untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat
mengakomodasi kebutuhan mereka.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu
perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh
seorang atau lebih mediator yang netral dalam rangka untuk mencapai
kata mufakat dalam penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan
kedua belah pihak.
Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi
mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam
proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para
pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua
pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (multiparties)
(Takdir Rahmadi, 2011: 13).
Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang
bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya
karena berbagai faktor, para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian
sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (deadlock, stalemate).
Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir
dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun
penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena
ketegangan diantara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah
selalu tidak puas (Takdir Rahmadi, 2011: 13).
Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator
tidak berpihak (impartial), tidak memiliki kepentingan dengan
perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan
jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu.
Bantuan mediator yang bersifat prosedural antara lain mencakup tugastugas memimpin, memandu, dan merancang sesi-sesi pertemuan atau
perundingan, sedangkan bantuan substansial berupa pemberian saransaran kepada pihak yang bersengketa tentang penyelesaian pokok
sengketa (Takdir Rahmadi, 2011: 14).
Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu
para pihak. Peran aktif harus dilakukan bila para pihak yang bersengketa
tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya
mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu
melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri
mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah
dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa.
Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak
menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional, yaitu
tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan
perundingan (Takdir Rahmadi, 2011: 14).
Konsiliasi (skripsi, tesis, disertasi)
Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah
fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan
fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian
sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat
menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.
Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para
pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan
suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar
dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi (Nurnaningsih Amriani,
2012: 34).
Mediasi (skripsi, tesis, disertasi)
Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak
ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang
efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk
mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif
dalam proses tawar menawar (Nurnaningsih Amriani, 2012: 28).
Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para
pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap
netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak
tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak
dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk
tercapainya mufakat (Susanti Adi Nugroho, 2009: 21).
Negosiasi (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh
Nurnaningsih Amriani (2012: 23), negosiasi merupakan komunikasi
dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua
belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang
berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti
Adi Nugroho (2009: 21) bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar
untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses
interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan
penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi
oleh kedua belah pihak.
Arbitrase (skripsi, tesis, disertasi)
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa
arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di
luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase
digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi
maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat
diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga
serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan
Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama
Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah
mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute
Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30
tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa
di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan
mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.
Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam
penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu
dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di
pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA
No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008: 1).
Alternatif
Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi (skripsi, tesis, disertasi)
Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui
pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu
penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di
pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya
dilaksanakan oleh hakim.
Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di
mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain
untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari
suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang
menyatakan win-lose solution (Nurnaningsih Amriani, 2012: 35).
Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis,
menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung
menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan
biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara
para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat
mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan
formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang
disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR (Yahya
Harahap, 2008: 234).
Sebab-sebab Timbulnya Sengketa (skripsi, tesis, disertasi)
Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya
sengketa, antara lain :
a. Teori hubungan masyarakat
Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya
ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para
penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik
yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling
pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta
pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima
keberagaman dalam masyarakat (Takdir Rahmadi, 2011: 8).
b. Teori negosiasi prinsip
Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi
karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para
penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat
diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan
pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan
negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah
tetap (Takdir Rahmadi, 2011: 8).
c. Teori identitas
Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena
sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.
Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena
identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan
dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan
tujuan mengidentifikasikan ancaman-ancaman dan kekhawatiran
yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi.
Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang
mengakui identitas pokok semua pihak (Takdir Rahmadi, 2011: 9).
d. Teori kesalahpahaman antar budaya
Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa
konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara
orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu,
diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna
mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi
stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain (Takdir Rahmadi,
2011: 9).
e. Teori transformasi
Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena
adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta
kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini
berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui
beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang
menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap
jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta
pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan
pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan
masing-masing (Takdir Rahmadi, 2011: 9).
f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia
Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat
terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat
terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain.
Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan
menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis.
Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan
manusia yang yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang,
sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan
prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan
masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological)
berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti
penghargaan dan empati (Takdir Rahmadi, 2011: 10)
Pengertian Sengketa (skripsi, tesis, disertasi)
Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa
dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan
kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan
perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan
yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat
publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup
lokal, nasional maupun internasional.
Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa
dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan
ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan
perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan
sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang
dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para
pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah
dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.
Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah
satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012: 12).
Menurut Nurnaningsih Amriani (2012: 13), yang dimaksud
dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak
dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah
satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh
Takdir Rahmadi (2011: 1) yang mengartikan bahwa konflik atau
sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling
mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu
perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling
mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan
tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari
pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.
Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi (skripsi, tesis, disertasi)
Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui
litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan
melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut
dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di
Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(selanjutnya disebut APS).15
Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia
dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur
dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai
budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan
dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah
dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.
Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa
secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu
masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya
Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai
mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan
mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.16
Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu
dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan
perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang
diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses
negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan
APS sebagai Alternative to Litigation yang mana seluruh mekanisme
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase
merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang
Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan
dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian
ahli17
. Sedangkan APS sebagai Alternative to Adjudication meliputi
penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif.
Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di
Indonesia terdapat 6 (enam) APS diuraikan sebagai berikut19:
Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang
memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam
Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya
mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi
itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di
Pengadilan Negeri.12 Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi
merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan
yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang
sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan
melalui jawaban.
Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya
penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr.
Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul
Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan
penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti
dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak
dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi
menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu,
penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak
membuahkan hasil.14
Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan
kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan
menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum
mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu
putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang
pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada
yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara
para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa
yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga
dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena
banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan
jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan
upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin
oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai
tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi,
Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali
sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan
cepat, sederhana dan biaya ringan.
Pengertian Sengketa (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut
KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan
perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian;
perselisihan. 3) perkara (dalam pegadilan).8
Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan
yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi
yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.9
Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi
dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual
maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.10
Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan
oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan
ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi
menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan
sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yangimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para
pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah
dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.
Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau
salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus
dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya
mengakibatkan pihak satunya dirugikan.11
Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak
menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan
keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk
penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi
maupun jalur non-litigasi.
Kualitas (Quality) (skripsi, tesis, disertasi)
Kata quality memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang sesuai dengan
konteksnya. Quality adalah sebuah konsep strategis penting yang dapat
memberikan daya saing yang tahan lama bagi perusahaan untuk meraih keuntungan
di pasar (Garvin, 1990). Koskennurmi-Sivonen & Pietarila (2009) berpendapat
quality itu, sebagai sebuah konsep, bersifat multidimensional dan relative oleh
karena itu suatu quality yang baik sulit untuk dicapai oleh perusahaan, perlu trial
and error, serta penelitian yang dalam.
Perlu diingat bahwa quality dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan
jika kita memahaminya relativitas. Quality tidak hanya memainkan peran penting
dalam menentukan dan mempengaruhi kepuasan pelanggan (Abdullah et al., 2010).
Perusahaan bersaing dalam quality, pelanggan mencari quality, dan pasar diubah
oleh quality (Golder et al., 2012). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa
kepuasan dan loyalitas pelanggan bergantung pada pandangan pelanggan tentang
kualitas suatu barang ataupun jasa yang disediakan, dan karenanya industri
mengejar quality product dan layanan untuk memuaskan pelanggan mereka
(Gorstet al., 1998).
Selama dua dekade terakhir, seperangkat sistem dan standar manajemen
mutu, melakukan hal itu karena QCC, ISO 9000, TQM, dll. telah diterapkan oleh
industri yang berbeda. Semuanya bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan
dan memenangkan pasar dalam jangka panjang menciptakan kepercayaan
pelanggan dengan menciptakan produk dan menyediakan layanan yang memenuhi
kebutuhan pelanggan (Kano et al., 1996).
Pengembangan Produk (skripsi, tesis, disertasi)
Pengembangan produk adalah strategi dan pendekatan yang digunakan oleh
perusahaan untuk meningkatkan produk yang ada dan membuatnya lebih berharga
bagi target pasar, dengan anggapan bahwa pembeli menginginkan sesuatu yang
baru. Pengembangan produk mengacu pada tindakan mengubah produk saat ini dan
proses mengidentifikasi dan mempertimbangkan metode baru untuk menambah
nilai pada produk yang ada dengan mengubahnya menjadi yang baru.
Pengembangan produk memerlukan kesadaran akan kebutuhan dan keinginan
pasar. Dari berbagai buku, berikut ini adalah definisi dan definisi pengembangan
produk:
1. Tjiptono (2008) menyatakan pengembangan produk merupakan strategi dalam
memperbaiki dan memodifikasi produk lama menjadi produk baru melalui
hasil penelitian.
2. Pengembangan produk, berdasarkan Kotler dan Armstrong (2008), adalah cara
suatu bisnis agar dapat melakukan penawaran produk yang dimodifikasi atau
baru dan menerjemahkan konsep produk menjadi produk asli agar dipastikan
bahwa ide tersebut dapat terwujud menjadi produk yang dapat direalisasikan.
3. Simamora (2000) memiliki pendapat bahwa pengembangan produk menjadi
proses menghasilkan konsep produk baru dan mengubahnya menjadi lini
produk yang sukses secara ekonomi. Pelanggan menuntut elemen baru,
sehingga perburuan barang baru didasarkan pada gagasan bahwa
memperkenalkan produk baru akan membantu organisasi mencapai tujuannya.
4. Pengembangan produk, menurut Alma (2002), mencakup semua operasi yang
dilakukan oleh produsen pada saat proses mengembangkan produk mereka,
peningkatan dan penggunaan produk, serta menurunkan cost manufaktur dan
pengemasan.
Minat Beli (skripsi, tesis, disertasi)
Minat beli merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam penggunaan.
Tahapan kecenderungan responden untuk bertindak sebelum memutuskan
pembelian benar-benar dilaksanakan dikenal sebagai niat beli (Dwiyanti, 2008).
Konsumen dianggap telah menggunakan suatu produk jika telah mengambil
keputusan untuk membelinya. Nilai produk yang dirasakan memiliki dampak
terhadap keputusan pembelian. Jika manfaat yang dirasakan lebih besar daripada
biaya untuk mendapatkannya, keinginan untuk membelinya lebih kuat. Pembeli, di
sisi lain, biasanya akan menolak untuk membeli jika manfaatnya lebih kecil
daripada pengorbanannya, dan sebaliknya akan mengevaluasi produk serupa
lainnya. Munculnya minat beli dapat meningkatkan motif yang tetap ada dalam
pikirannya, memaksa pelanggan untuk memenuhi persyaratannya dan menganalisis
apa yang ada dalam pikirannya.
Swastha dan Irawan (2005) menjelaskan aspek yang berpengaruh terhadap
minat beli terkait dengan emosi seseorang, jika seseorang merasakan kesenangan
dan kepuasan saat pembelian barang dan jasa hal tersebut dapat mendorong minat
beli, sebaliknya jika gagal biasanya minat beli akan hilang. Proses membeli tidak
akan terjadi bila konsumen tidak memiliki dan sadar akan kebutuhan serta
keinginan dirinya. Konsumen mulai menyadari adanya permasalahan saat melihat
perbedaan terhadap apa yang dimiliki dengan kebutuhannya. Dari masalah tersebut,
konsumen akan mencari tahu beberapa informasi mengenai produk yang
diharapkan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, baik dari berita ataupun
komentar dari orang lain, konsumen melakukan tahap evaluasi produk untuk
menentukan pilihan yang terbaik. Tahap terakhir yakni konsumen menentukan
untuk melakukan pembelian atau tidaknya produk tersebut. (Swastha & Irawan,
2005).
Minat beli menjadi faktor pendorong seseorang dalam pengambilan
keputusan membeli produk atau jasa. Minat merupakan kondisi dimana konsumen
belum bertindak dan merupakan dasar prediksi tindakan selanjutnya. Kotler (2007)
menyatakan bahwa minat adalah perilaku yang timbul sebagai respon pada suatu
objek dan menimbulkan keinginan konsumen untuk melakukan tindakan
pembelian. Dengan adanya endorser, harapannya dapat meningkatkan dan
menimbulkan minat beli konsumen.
Karakteristik Celebrity Endorsement (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam upaya endorsement, penjual menggunakan artis, entertainer, atlet,
atau publik figur ternama dari bidang sponsor yang terkenal dengan prestasinya di
bidangnya masing-masing. Sementara itu, Instagram celebrity endorser atau
“selebgram” adalah mereka yang dipercaya untuk memperkenalkan sesuatu pada
akun Instagram yang dipasarkan secara online. Karena kredibilitas komunikator
mempengaruhi efek pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan, maka salah
satu variabel yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi adalah karakteristik
sumber pesan. Karakteristik sebagai endorser perlu ditimbang sebelum iklan sebab
karakteristik tersebut diukur efektif untuk meningkatkan citra produk dan kesadaran
merek (Royan, 2004). Dalam menentukan endorser, Ohanian (1990)
mengemukakan tiga karakteristik endorser yang meningkatkan kredibilitas yakni
keahlian (expertise) kepercayaan (trustworthiness) dan daya tarik (attractiveness).
Endorsement (skripsi, tesis, disertasi)
Kegiatan media iklan yang sedang meningkat keberadaannya saat ini adalah
endorsement. Strategi ini banyak dilakukan oleh para pebisnis terutama kegiatan
dagang yang dilakukan secara daring atau online. Endorsement merupakan
perjanjian antara penjual dan artis atau selebgram (celebrity endorsement) yang
memiliki banyak pengikut dan penggemar di akun media sosial dan akan
berdampak terhadap penjualan penjual tersebut dalam rangka meningkatkan
kesadaran merek.
Endorsement menjadi kerjasama yang saling menguntungkan, dimana
penjual mendapat kesaksian iklan dan promosi dari celebrity endorsement
sedangkan celebrity endorsement sendiri mendapatkan bayaran tertentu.
“Dukungan selebriti terhadap suatu merek dapat membantu pembeli menempatkan
produk dalam pikiran mereka, yang merupakan langkah kunci dalam proses
pengambilan keputusan.” (Martey & Frempong, 2014; Martey & Frempong, 2014);
Martey & Frempong (Jain, 2011) Sistem endorsement sendiri terbagi menjadi dua
yakni gratis (free endorse) dan berbayar (paid endorse). Jika gratis penjual akan
memberikan produknya secara gratis tanpa mengeluarkan biaya tambahan untuk
celebrity endorsement. Pada sistem berbayar, penjual memberikan produknya
secara gratis ditambah dengan biaya yang sudah disepakati pada awal perjanjian
kerjasama.
Penelitian dahulu menjelaskan bahwa penggunaan endorser dapat
berpengaruh pada pemasaran dalam hal menarik minat beli konsumen. McCracken
(Byrne, Whitehead, dan Breen, 2003; James, 2003) mengatakan endorser ialah
pribadi yang mendapat pengakuan publik dan menggunakan pengakuan tersebut
demi kepentingan barang konsumen dengan tampil bersama produk dalam sebuah
iklan. Celebrity endorsement merupakan tokoh baik itu artis, selebgram, tokoh ahli
masyarakat maupun public figure dan mereka dikenal masyarakat sebab memiliki
prestasi pada faktor yang berbeda pada setiap produk yang dituju (Terence, 2003).
Jenis endorser bukan hanya meliputi artis atau tokoh penting, contohnya
orang biasa yang dapat mendukung suatu produk juga termasuk kedalamnya.
Dalam prosesnya, celebrity endorsement muncul dan menciptakan iklan untuk
mengiklankan suatu produk dan dapat mempengaruhi pemikiran konsumen dalam
menentukan keputusan pembelian. Dengan demikian, endorser tersebut bisa
membuat bisnis agar meningkatkan efektifitas promosi karena mereka bisa
menimbulkan kesadaran konsumen sehingga membuat peningkatan pada minat
pembelian konsumen (Ohanian 1991; Goldsmith, Lafferty, and Newel, 2000).
Pemasaran (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam suatu bisnis, pemasaran menjadi penting karena dengan semakin
besar dan luas pemasaran, maka memungkinkan suatu bisnis akan tumbuh dan
berkembang. Pemasaran, berdasarkan American Marketing Association,
merupakan proses pengkomunikasian dan pemberian nilai pada konsumen melalui
proses yang memberikan keuntungan bagi bisnisnya (Ringold & Weitz, 2007).
“Pemasaran merupakan proses mengenali, menghasilkan, dan pemberian nilai, serta
menjaga koneksi yang memberikan kepuasan konsumen agar dapat
mengoptimalkan profitabilitas bisnis,” kata Hasan (2013). Melalui pengertian diatas
dapat dipahami bahwa pemasaran adalah kegiatan atau aktivitas perusahaan untuk
mempromosikan produk dan jasa yang dimiliki sehingga dikenal masyarakat luas.
Kegiatan promosi dilaksanakan perusahaan agar dapat meyakinkan konsumen
untuk membelinya.
Perusahaan bisa menggunakan banyak jenis promosi agar dapat
menyebarluaskan informasi mengenai produknya terhadap konsumen, yakni
dikenal dengan bauran promosi. Perusahaan menggunakan metode promosi
tersebut agar dapat mempromosikan produknya serta menjalin hubungan dengan
konsumen untuk memenuhi tujuan penjualan. Kotler dan Keller (2016) menyatakan
jenis promosi yaitu sebagai berikut:
1. Periklanan
Iklan merupakan suatu bentuk presentasi yang tidak langsung dengan
pemberian informasi mengenai keunggulan produk atau jasa dan dapat
mempengaruhi pikiran seseorang untuk melakukan pembelian (Tjiptono, 2011).
Pemasangan iklan dilakukan sejumlah orang dan sponsor yang telah ditentukan
melalui komunikasi sosial media.
2. Menjual ke perorangan
Penjualan ke perorangan adalah jenis hubungan pribadi langsung dengan
pelanggan potensial dengan tujuan mendapatkan pesanan.
3. Promosi penjualan
Promosi penjualan adalah proses persuasi secara langsung dan dapat
mempengaruhi tingkat penjualan barang atau jasa kepada calon pembeli.
4. Publisitas
Publisitas adalah strategi untuk menumbuhkan hubungan masyarakat yang
positif untuk menghindari publisitas negatif dan mempromosikan citra positif bagi
perusahaan. Hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan dan melindungi nama
baik perusahaan.
5. Penjualan langsung (direct marketing)
Penjualan langsung memerlukan komunikasi sekelompok konsumen yang
menjadi target untuk mendapatkan reaksi dari konsumen melalui surat, telepon,
faks, dan internet
Indikator Purchase Intention (skripsi, tesis, disertasi)
a. Sikap (Attitude)
Attitude individu terhadap tindakan bisa bersifat positif atau negatif yang
ditunjukkan oleh keyakinan individu terhadap manfaat dan mudarat tindakan
tersebut. Implementasi Theory of Planned Behavior dalam mengukur attitude
individu terhadap aspek meliputi manfaat, mudarat dan aktivitas serta sarana
pelayanan. Attitude menggambarkan hasil evaluasi terhadap objek maupun
perbuatan apakah dia suka atau tidak suka. Seseorang akan cenderung memiliki
niat untuk melakukan sesuatu jika kegiatan tersebut adalah hal yang disukai
(Putu Sayorini, 2020).
b. Norma Subjektif (Subjective norms)
Subjective norms didefinisikan sebagai persepsi tekanan sosial untuk
melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu. Subjective
norms dibentuk oleh Normative belieft yang berhubungan dengan Perceived
Behavioral Control. Behavioral Belieft dihubungkan dengan Real Behavior
berdasarkan aspek-aspek terkait behavioral outcome atau Behavioral cost. Normative Belieft adalah persepsi individu terhadap kuat/lemahnya persetujuan
dari orang-orang penting/kelompok referensi dalam melaksanakan tindakan dan
kepatuhan individu pada kelompok referensi tersebut. Norma subjektif
direfleksikan oleh keyakinan normatif dan motivasi individu untuk mematuhi
norma tersebut (Putu Sayorini, 2020).
c. Kontrol Perilaku yang Dirasakan (Perceived Behavioral Control)
Perceived Behavioral Control diartikan sebagai persepsi kemudahan atau
kesulitan melakukan tindakan. Persepsi ini dibentuk oleh pengalaman masa lalu
dan antisipasi terhadap hambatan terkait tindakan tertentu. Dinyatakan bahwa
semakin positive attitude, semakin kuat tekanan sosial dan semakin besar
perceived behavioral control individu maka intensi bertindak individu cenderung
semakin kuat. Dihubungkan dengan tindakan/perilaku nyata, semakin kuat intensi
bertindak, semakin kuat daya prediksi perilaku nyata (Putu Sayorini, 2020).
Purchase Intention (skripsi, tesis, disertasi)
Purchase intention diartikan sebagai rencana dari konsumen untuk
melakukan upaya dalam membeli. Niat beli ditentukan oleh manfaat dan nilai yang
dirasakan oleh konsumen (Wang and Tsai 2014). Seseorang akan cenderung
memiliki niat untuk melakukan sesuatu jika kegiatan tersebut adalah hal
yang disukai. Niat tersebut akan membuntuk perilaku seseorang yang
berhubungan dengan niat pembeliaan. Timbulnya niat beli terhadap calon
konsumen pada sebuah produk diakibatkan oleh pengaruh dari produk itu sendiri. Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan teori umum yang digunakan
untuk menjelaskan bagaimana suatu perilaku dapat terbentuk. Teori TPB
menyatakan bahwa attitude/sikap individu terhadap tindakan, norma subjektif dan
kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap, norma subjektif dan kontrol presepsi
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat konsumen dalam membeli
produk (Kadengkang and Linarti 2020). Theory of Planned Behavior (TPB) adalah kerangka kerja untuk
memahami pengaruh sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang
dirasakan pada niat untuk terlibat dalam perilaku yang menarik. Dalam model
TPB, keyakinan perilaku diharapkan untuk mempengaruhi sikap, sehingga efek
keyakinan normatif pada norma subyektif sedangkan keyakinan kontrol
merupakan dasar dari kontrol perilaku (Chari 2020).
Indikator Brand Image (skripsi, tesis, disertasi)
Citra Merek terdiri dari tiga konponen yaitu Citra Perusahaan, Citra
Konsumen, dan Citra Produk, menurut Biels dalam (Ambarwati 2015).
a. Citra Pembuat/ Perusahaan (Corporate Image)
Citra Perusahaan adalah asosiasi yang berkaitan dengan organisasi dengan
atribut dari suatu perusahaan, semakin baik citra suatu perusahaan maka produk-
produk dari perusahaan tersebut akan lebih mudah diterima oleh konsumen
(Ambarwati 2015). b. Citra Pemakai (User Image)
Citra Konsumen menunjuk kepada persepsi dari jenis seseorang yang
menggunakan produk, Citra Konsumen dapat mencerminkan status sosial dan
gaya hidup seseorang dalam membeli suatu produk (Ambarwati 2015). c. Citra Produk (Product Image)
Citra Produk adalah kesan atau keyakinan yang dimiliki seseorang
terhadap suatu objek, semakin baik citra dari suatu produk maka konsumen akan
tertarik dan memiliki minat untuk membeli produk tersebut (Ambarwati 2015)
Brand Image (skripsi, tesis, disertasi)
Suatu produk yang memiliki citra merek yang baik merupakan salah satu
cara yang penting di dalam menjaring suatu konsumen, karena konsumen
dengan atau tidak sadar akan memilih suatu produk yang memiliki citra yang
positif (Utami and Seminari 2018). Citra terhadap merek berhubungan dengan
sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen
yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan
untuk melakukan pembelian.
Konsumen beranggapan bahwa merek dapat memberikan nilai tambah
bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan adanya persepsi yang menimbulkan
konsumen tertarik untuk membelinya, dengan begitu konsumen akan rela
membayar mahal agar memperoleh produk yang diinginkan. Perusahaan yang
baik adalah yang mampu memberikan citra produk yang positif bagi konsumen
atau pelanggannya (Ambarwati 2015). Brand image merupakan salah satu asset
bagi perusahaan karena dengan brand image tersebut akan memberikan dampak
kepada persepsi konsumen. Untuk menanamkan sebuah sebuah citra merek atau
brand image bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, walaupun beberapa merek
dapat meledakan penjualan dalam waktu singkat, sering kali tidak menjamin
produk tersebut dapat bertahan lama diminati oleh pasar hal itu bisa di golongkan
sebagai suatu kegagalan membangun serta mempertahankan brand image atau
citra merek (Wenas, Tumbel, and Parengkuan 2014)
Daya Tarik (Attractiveness) (skripsi, tesis, disertasi)
Pada umumnya individu cenderung menyukai orang-orang yang mereka
senangi, cantik atau tampan dan yang banyak memiliki kesamaan. Attractiveness
(daya tarik) terdiri dari tiga dimensi, yaitu kesamaan, keakraban, dan rasa suka,
yang artinya selebriti dianggap menarik bagi penerima jika mereka memiliki
kesamaan atau keakraban dengan selebriti atau mereka menyukai selebriti terlepas
dari apakah keduanya memiliki kesamaan dan keakraban atau tidak (Gilal et al.
2020). Selebriti yang menarik secara konsisten akan disukai dan memiliki dampak
positif pada produk yang mereka iklankan.
Indikator Celebrity Endorsement (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan teori Source Credibility Scale, terdapat tiga variabel celebrity
endorsement yaitu Trustworthiness, Expertise dan Attractiveness (Gilal et al.
2020).
a. Kepercayaan (Trustworthiness)
Kepercayaan adalah kesan konsumen tentang presenter atau model yang
berkaitan dengan wataknya. Trustworthiness (kepercayaan) mengacu pada
kejujuran, integritas, dan kepercayaan dari sumber. Tingkat kejujuran atau
kepercayaan dari endorser bergantung pada persepsi audiens terhadap maksud
endorser tersebut. Apabila konsumen percaya bahwa seorang selebriti
memotivasi murni karena kepentingan pribadi, maka endorser tersebut kurang
persuasif, begitupun sebaliknya (Gilal et al. 2020). Oleh karena itu, kepercayaan
merupakan indikator yang sangat penting untuk mempengaruhi minat konsumen.
b. Keahlian (Expertise)
Keahlian adalah kesan yang dibentuk oleh konsumen tentang kemampuan
dan pengetahuan selebriti atau model dalam hubunganya dengan produk. Jika
konsumen menganggap bahwa selebriti atau model memiliki kecerdasan,
pengetahuan dan pemahaman yang baik maka konsumen cenderung untuk
menerimanya. Selain factor kharisma juga berperan dalam menilai seseorang ahli
atau bukan. Contoh: iklan sensodine (produk pasta gigi), model atau presenter
bukanlah seorang selebriti atau tokoh terkenal tetapi membuat iklan menaruh
sosok seorang dokter untuk lebih meyakinkan konsumennya. Expertise (keahlian)
mengacu pada pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang dimiliki oleh
selebriti. Seorang selebriti yang dianggap sebagai ahli pada subjek tertentu lebih
persuasif dalam mengubah pendapat audiens yang berkaitan dengan bidang
keahliannya daripada seorang endorser yang dianggap tidak ahli (Gilal et al.
2020).
Celebrity Endorsement (skripsi, tesis, disertasi)
Celebrity endorsement digunakan sebagai semua individu yang menikmati
pengenalan publik dan menggunakan pengenalan ini untuk kepentingan produk
konsumen dengan tampil bersama produk tersebut dalam suatu iklan.
Keberhasilan sebuah iklan tidak terlepas dari pesan bintang iklan dalam
mempromosikan sebuah merek produk, terutama bila iklan tersebut ditayangkan
melalui media televisi. Penggunaan bintang iklan dalam sebuah iklan ditelevisi
merupakan strategi yang tepat untuk memperkenalkan produk kepada konsumen.
Celebrity endorsement memoderasi hubungan antara citra merek dan kepercayaan
merek, dan anatara citra merek dan niat membeli kembali suatu produk (Herjanto
et al. 2020). Penggunaan selebriti dalam mengiklankan produk harus terkenal agar
dapat dengan mudah dikenali dan pesan iklan yang disampaikan dengan baik
diterima oleh konsumen.
Celebrity endorsement berpengaruh terhadap niat beli pelanggan pria dan
wanita. Penggunaan selebriti menyoroti pengaruh kesukaan, kepribadian, daya
tarik, dan pengalaman endorser terhadap niat beli pelanggan (Abbas, Afshan, and
Khan 2018). Pemilihan selebriti sebagai bentuk promosi dikarenakan selebriti
tersebut mempunyai pengikut dalam jumlah banyak. Sehingga diharapkan
pengikut sang selebriti tertarik dan memiliki niat beli, lalu menjadi pelanggan.
Terlebih bila selebriti sudah terkenal dan memiliki banyak penggemar. Jadi sangat
jelas, tujuaan dari celebrity endorsement ini untuk meningkatkan penjualan.
Pengaruh Sikap Terhadap Minat Beli Konsumen (skripsi, tesis, disertasi)
Pemasaran melalui iklan menggunakan selebriti sebagai endorser dapat membantu
perusahaan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan pemasaran dengan
menciptakan efek positif pada sikap konsumen dan minat beli terhadap merek
produk. Hoekman (2013;245). Endorser iklan biasanya adalah selebriti terkenal
atau yang memiliki keahlian, kesadaran, daya tarik, dan yang dapat mengirimkan
pesan produk untuk menarik perhatian konsumen dalam waktu singkat dan
meningkatkan minat pembelian konsumen Chi,dkk (2007; 304). Semua
perusahaan pastinya mengharapkan dengan adanya bintang iklan tersebut dapat
membuat konsumen terpikat dan percaya pada produk yang di iklankan, sehingga
dapat mendorong masyarakat untuk membelinya.
Pengaruh Daya Tarik Terhadap Minat Beli Konsumen (skripsi, tesis, disertasi)
Konsumen cenderung membentuk kesan positif, dan lebih percaya terhadap
selebriti sebagai bintang iklan karena daya tarik yang dimiliki oleh selebriti
tersebut, sehingga dapat mempengaruhi minat beli konsumen. Menurut Shimp
(2003;465) dalam Heruwati (2010;51) Selebriti memiliki daya tarik dalam
berbagi cara, yang menarik berbagai khalayak sasaran untuk melakukan
keputusan pembelian dan menentukan minat beli konsumen. Daya tarik bukan
hanya berarti daya tarik fisik, meskipun daya tarik bisa menjadi atribut yang
sangat penting tetapi meliputi sejumlah karakteristik yang dapat dilihat khalayak
dalam diri pendukung, kecerdasan, sifat-sifat kepribadian, gaya hidup, dan
keatletisan postur tubuh.
Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Beli Konsumen (skripsi, tesis, disertasi)
Kepercayaan merupakan konstruk yang merefleksikan kredibilitas, Ganesan
dalam Aydin dan Ozer (2005;137) dalam Paramitha (2010;22) dimana
kemampuan untuk mempengaruhi orientasi jangka pelanggan dengan mengurangi
persepsi atas resiko yang berhubungan dengan tingkah oportunistik bagi
perusahaan, menurut Khan ( 2008;95 ) kepercayaan yang di miliki endorser juga
mempunyai peran penting dalam mempengaruhi minat beli konsumen
Pengaruh Daya Tarik Terhadap Sikap Konsumen (skripsi, tesis, disertasi)
Untuk menampilkan pesan iklan yang mampu membujuk, mampu
membangkitkan dan mempertahankan ingatan konsunmen akan produk yang
ditawarkan, diperlukan daya tarik bagi pemirsa sasarannya. Menurut Belch dan
Belch (2004:168) dalam Kiswati (2010;32) daya tarik iklan mengacu pada
pendekatan yang digunakan endorser untuk mendapatkan perhatian konsumen
dan mempengaruhi sikap mereka terhadap produk atau jasa yang mereka
tawarkan. Sedangkan bagaimana daya tarik tersebut diubah menjadi pesan iklan
untuk dipresentasikan kepada pemirsa maupun konsumen sasaran disebut the
creative execution style. Daya tarik iklan sangat penting karena akan
meningkatkan keberhasilan komunikasi dengan konsumen ,Yusuf dan Afiff
(2007; 59).
Pengaruh Kepercayaan Terhadap Sikap Konsumen (skripsi, tesis, disertasi)
Rasa percaya antara konsumen dan endorser perlu dipelihara guna menjaga
hubungan dengan pelanggan. Hal ini nantinya akan menimbulkan kepercayaan
pelanggan dan akhirnya akan tercipta kesetiaan pelanggan. Menurut Hoekman (
2013;205 ) kepercayaan konsumen mengacu pada integritas dan kepercayaan
pada endorser, jika konsumen percaya selebriti endorser dalam menyampaikan
iklan , sikap konsumen pada produk dan iklan yang di perankan akan meningkat
begitu juga sebaliknya
