Perspektif agency theory adalah hubungan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Kemudian Jansen dan dan Meckling (1986) menjelaskan bahwa teori keagenan membuat sebuah metode kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agen dan pihak lain disebut prinsipal. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melaksanakan itu, prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen tersebut untuk proses pengambilan keputusan. Pada dasarnya agency theory, baik principal dan agen diasumsikan sebagai orang-orang ekonomi yang rasional dan sematamata termotivasi oleh kepentingan pribadinya masing-masing. Situasi tersebut memicu konflik kepentingan antara keduanya. Agen diasumsikan menerima kepuasan bukan hanya dari kompensasi keuangan, namun juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan agensi, seperti kemurahan jumlah waktu luang, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan pihak prinsipal diasumsikan lebih tertarik pada hasil keuangan yang bertambah dari investasi mereka dalam perusahaan (Lande dkk, 2014). Agency Theory menemukan adanya information gap antara prinsipal dan agen. Hal initerjadi karena pihak manajer setiap saat berinteraksi langsung dalam berbagai kegiatan perusahaan, sehingga pihak manajer sangat mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Oleh karena itu agen mempunyai akses informasi yang sangat lengkap tentang perusahaan yang dikelolanya. Di sisi lain, pemilik perusahaan selaku prinsipal hanya mengandalkan laporan yang diberikan oleh pihak manajemen karena tidak berinteraksi secara langsung pada kegiatan perusahaan, sehingga pemilik perusahaan hanya memiliki sebagian atau lebih sedikit informasi dibanding manajer perusahaan. Pengambilan keputusan antara pihak prinsipal dan agen secara bersama sering menimbulkan masalah. Hal ini diungkapkan oleh Jensen dan Meckling (1976), agency problem timbul karena seseorang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dan munculnya konflik ketika kepentingan tersebut bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Konflik ini akan menciptakan masalah (agency cost), sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk mengurangi timbulnya agency cost ini. Selain terdapat konflik eksternal, terdapat konflik internal dalam diri agen maupun prinsipal sendiri karena pada dasarnya orang cenderung tidak konsisten. Agency cost ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal. Konflik keagenan dapat dicegah apabila struktur kepemilikan yang tinggi terdapat dalam sebuah perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan salah satu aspek corporate governance yang dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan (Rustiarini, 2010). Struktur kepemilikan mempunyai hak dalam meningkatkan proses monitoring terhadap pengambilan keputusan manajemen. Proses monitoring yang dilakukan terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen akan menimbulkan biaya yang seharusnya dikeluarkan. Biaya tersebut yang sering disebut sebagai biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan digunakan untuk mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham 18 dibanding hanya berperilaku untuk mementingkan diri sendiri. Biaya tersebut dapat berupa biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham dalam menghasilkan laporan keuangan termasuk didalamnya biaya yang dikeluarkan dalam melakukan audit atas laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, serta biaya dalam melaksanakaan pengendalian internal perusahaan. Kaitan antara teori keagenan dan CSR dijelaskan dengan biaya pengawasan, biaya kontrak serta visibilitas politis yang timbul dari aktifitas tersebut. Biaya terkait bentuk informasi pertanggungjawaban sosial diperlukan sebuah perusahaan. Apabila laba tahun berjalan sebuah perusahaan rendah, maka perusahaan mengahadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah serta visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial
