Efektivitas Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Keefektifan karir yaitu penilaian individu berkenaan dengan kesesuaian karir. Di lingkungan organisasi, keefektifan karir tidak hanya dinilai oleh individu melainkan juga oleh organisasi itu sendiri. Sejauh mana karir dirasa berhasil atau memuaskan bagi individu (karyawan). Menurut Greenhaus et all (2003 : 35-36) ada 4 indikator untuk manajemen karir yang efektif: 1.Manajemen karir yang efektif memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang diri sendiri dan gambaran yang akurat tentang lingkungan tersebut. 2.Manajemen karir yang efektif memerlukan pengembangan tujuan realistis yang kompatibel dengan seseorang baik berupa nilai-nilai, minat, kemampuan dan gaya hidup yang diinginkan. Pengetahuan yang akurat
tentang diri dan lingkungan adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk manajemen karir yang efektif. 3.Manajemen karir yang efektif memerlukan pengembangan implementasi strategi karir yang tepat. Ini adalah satu hal untuk mengembangkan tujuan karir yang valid. 4.Manajemen karir yang efektif membutuhkan proses umpan balik yang terus-menerus yang memungkinkan adaptasi dalam menghadapi perubahan keadaan. Tidak ada yang memiliki informasi benar-benar akurat tentang diri sendiri atau lingkungan, terutama ketika orang dan dunia kerja berada dalam perubahan. Disamping itu ada empat karakteristik keefektifan karir menurut Gibson et al (2000 : 208-209), yaitu : a.Prestasi Karir Gaji dan posisi merupakan indikator yang populer tentang kinerja prestasi (Career Performance), khususnya semakin cepat kenaikan gaji seseorang dan semakin cepat seseorang menanjak jenjang karir, semakin tinggi pula tingkat prestasi karirnya.b. Sikap Karir Sikap karir (Carrer Attitude) mangacu pada cara seseorang memandang dan menilai karir mereka. Orang yang mempunyai sikap karir positif juga akan mempunyai persepsi dan penilaian positif atas karir mereka.c.Keadaptasian Karir Hanya sedikit profesi yang baku dan tidak berubah, sebaliknya kondisi perubahan dan perkembangan lebih berkembang dalam profesi masa kini.
Profesi itu sendiri berubah, yang menuntut adanya pengetahuan dan keahlian baru untuk mempraktekkannya. d.Identitas Karir Identitas karir terdiri atas dua komponen, pertama yaitu sejauh mana orang-orang memiliki kesadaran yang konsisten tentang kepentingan, nilai dan harapan mereka bagi masa depan. Kedua adalah sejauh mana orang-orang memandang hidup mereka konsisten sepanjang waktu, sejauh mana mereka melihat diri sendiri sebagai kelanjutan masa lalu

Pengertian Akibat Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh
hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum
(Achmad Ali, 2008:192). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari
tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang
diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat
yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan
merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan
hukum yang berlaku. (Soeroso, 2006:295)
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu
peristiwa hukum, yang dapat berwujud:
1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum
menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara
dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak
yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang
lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa
rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan

Komitmen Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Komitmen karir didefinisikan sebagai hubungan secara psikologis antara pribadi pekerja dengan jabatan atau pekerjaan yang telah dipilihnya (Lee at el dalam Poon 2004 :376). Sedangkan Noordin (2008 :4) mendefinisikan komitmen karir sebagai suatu tujuan yang dibentuk sendiri oleh individu dan komitmen ini hanya pada karirnya sendiri. Semakin kuat komitmen karir akan tercermin dari identitas karir individu, dimana ada keinginan kuat untuk mencapai tujuan individunya dalam pencapaian karir dalam perusahaan. Menurut Mueller (dalam Poon 2004 : 375), komitmen karir mengacu pada identifikasi dan keterlibatan di jabatan seseorang sedangkan Colarelli dan Bishop (1990 : 159) komitmen ditandai oleh pengembangan dan kesanggupan untuk tujuan karir. Menurut Carson dan Bedeian (dalam Noordin, 2008 : 4) komitmen karir memiliki 3 dimensi,yaitu : 1. Resiliensi, ketekunan dalam menghadapi kesulitan bekerja.
2. Identitas, hubungan secara emosional pada jabatannya. 3. Perencanaan, keahlian pengembangan karir dan tindakan perencanaan tujuan. Menurut Poon (2004 : 375) bahwa orang- orang yang berkomitmen untuk berkarir, mereka akan mengalami keberhasilan yang subjektif (misalnya memiliki perasaan yang lebih positif untuk berkarir dalam profesinya, dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki komitmen)

Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional (skripsi, tesis, disertasi)

Perjanjian internasional dengan perjanjian nasional memiliki satu kesatuan sistem hukum dan hubungan hukum antara satu negara dengan negara yang melakukan perjanjian. Bahkan dalam prakteknya, kelahiran suatu negara, tidak jarang tanpa bantuan negara lain, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik maupun melaluiproses diplomasi. Selain itu, pengakuan negara lain, merupakan salah satu syarat akan lahirnya suatu negara. Melalui pengakuan negara lain, menjadi pintu bagi suatu negara baru berdiri untuk dapat melakukan kerja sama dengan negara lain. Sebab pengakuan tersebut merupakan bentuk peneguhan status hukum suatu negara sebagai subjek hukum internasional yang kepadanya melekat hak dan kewajiban untuk melakukan hubungan hukum dengan negara-negara lainnya. Artinya suatu negara dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam kehidupan pergaulan internasional. Dalam konteks tersebut posisi negara dalam pergaulan internasional adalah badan hukum publik (public rechtsperso) yang diasumsikan memenuhi kecakapan untuk bertindak sebagai subjek hukum. Sebab sejatinya subjek hukum secara alamiah sesungguhnya hanyalah manusia (natuurlijke person). 10 Pengaturan tentang perjanjian internasional selama ini dijabarkan dalam bentuk Surat Presiden No.2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun. Pengesahan perjanjian internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam perjanjian internasional. Tetapi dalam praktiknya pelaksanaan dari Surat Presiden ini banyak terjadi penyimpangan sehingga perlu untuk diganti dengan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian internasional. Hal ini kemudian yang menjadi alasan perlunya perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2000. Secara umum dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu: a. Ratifikasi (ratification), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional. b. Aksesi (accesion), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. c. Penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval) yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut. d. Perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya self-executing (langsung berlaku pada saat penandatanganan).1 Adanya kaitan perjanjian internasional dengan nasional yang dilihat pada pembahasan ini yaitu melihat bahwa Protokol Palermo dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007, terkait dengan treaty contract yaitu suatu perjanjian yang mau tidak mau negara Indonesia harus mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara internasional yang telah diratifikasikan oleh negara Indonesia. Ratifikasi ada untuk mengesahkan suatu perjanjian, yang diartikan sebagai suatu pengikat antara negara satu dengan negara lain. Pemberlakuan Protokol Palermo yang telah diratifikasikan oleh negara Indonesia ini sebagai tanda bahwa PBB akan membantu untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang, baik korban maupun saksi. Untuk menjaga kelangsungan perjanjian internasional, maka setiap negara harus mematuhi asas-asas umum, diantaranya: 1. Asas Pacta sun servanda: Janji mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 2. Asas Reciprocitas: Tindakan suatu negara (positif/negatif) akan terbalas setimpal. 3. Asas Courtecy: Saling menghargai dan menghormati kedaulatan negara lain. 4. Egality rights: Setiap negara memiliki kedudukan yang sama.12 Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam asas pacta sun servanda, dapat dikatakan seperti itu karena Indonesia telah mengikuti PBB pada saat Indonesia mengikuti PBB maka setiap PBB harus patuh maupun tunduk pada peraturan yang ada dalam perjanjian internasional erkaitan dengan pemberlakuan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan adanya ratifikasi tentang pembahasan tindak pidana perdagangan orang atau biasanya disebut Human Trafficking secara internasional yang diatur dalam Protokol Palermo ini maka Indonesia harus melaksanakan etikad baik dimana menjaga maupun melindungi segenap bangsa Indonesia maupun bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan keadaan aman pada setiap negara. Hubungan internasional merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan dunia, karena tidak ada suatu negara pun di dunia yang bisa hidup sendiri tanpa adanya ketergantungan terhadap negara lain. Dengan adanya hubungan internasional maka suatu negara dapat memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya yang belum bisa disediakan oleh negara tersebut. Tujuan dari hubungan internasional antara lain: 1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa. 3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. 13 Perjanjian internasional dengan nasional dapat terpenuhi dimana adanya kata sepakat antara kedua belah pihak dan juga para pihak melakukan perjanjan tersebut dengan etikad baik yaitu untuk kemajuan negara dan kesejahteraan negara. Dengan adanya treaty contract (traite -contract)maka perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan, dimana setiap negara harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam perjanjian internasional tersebut

Manajemen karir individu (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mathis dan Jackson (2006 : 344) perencanaan karir yang terpusat pada individu memfokuskan pada karir individu dari pada kebutuhan organisasi itu. Perencanaan ini dilakukan oleh para karyawan sendiri dengan menganalisis tujuan dan keterampilan individual mereka. Analisis seperti ini mungkin mempertimbangkan situasi baik dalam maupun di luar organisasi yang dapat mengembangkan karir seseorang. Menurut Simamora (2001 : 519) individu merencanakan karir mereka untuk meningkatkan status dan gaji mereka, memastikan keselamatan pekerjaan, dan mempertahankan kemampuan pasaran mereka dalam pasar tenaga kerja yang berubah. Organisasi mendorong karir individu karena ingin: (1) mengembangkan dan mempromosikan karyawan dari dalam perusahaan; (2) mendorong tenaga berbakat yang dapat dipromosikan; (3) menyatakan minat dalam karyawan mereka; (4) meningkatkan produktivitas; (5) mengurangi turnover karyawan; (6) memungkinkan manajer untuk menyatakan minat pribadi mereka terhadap bawahannya; dan (7) menciptakan citra rekrutmen yang positif. Menurut Orpen (1994 : 28) manajemen karir individu adalah proses seseorang melakukan kontrol dan perencanaan pada karirnya dengan cara mengidentifikasi tujuan yang berkaitan dengan karir berupa kekuatan, kelemahan dan mengambil langkah-langkah yang berguna untuk mencapai tujan karir yang diharapkannya. Manajemen karir diri sendiri dilakukan melalui pencarian informasi tentang diri seseorang tersebut, proses networking, dan meraih penghargaan demi melengkapi sukses dalam kerjanya (Sturges et al. 2002 : 733).
Adanya manajemen karir individu didasarkan pada sikap proaktif karyawan yang peduli untuk melakukan manajemen pada karirnya (De Vos et al 2006 : 5).

Manajemen Karir organisasional (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Manajemen karir tidak hanya terletak pada kepentingan karyawan saja, namun juga ada keterlibatan organisasi di dalamnya. Dalam hal ini manajemen karir organisasional sangatlah penting direncanakan oleh perusahaan. Menurut Mathis dan Jackson (2006 : 343) perencanaan karir yang berpusat pada organisasi berfokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalan karir yang memberikan kemajuan yang logis atas orang-orang diantara pekerjaan dalam organisasi. Artinya perlu adanya pemahaman individu dalam mengikuti jalan atau alur karir yang dibuat oleh organisasi agar dapat bergerak maju dalam unit organisasinya. Menurut Simamora (2001 : 525) peran organisasi dalam perencanaan karir tidak hanya memikat pelamar untuk rekrutmen eksternal, namun juga bagaimana organisasi merencanakan hubungan karyawan secara internal dalam proses staffing guna menyiapkan kandidat karyawan yang berkualitas untuk masa yang
akan datang. Aktivitas manajemen organisasional ini meliputi proses dan penyediaan informasi berkaitan dengan posisi yang lowong (rekrutmen) dan melakukan seleksi. Pada hasilnya maka akan diidentifikasi kesempatan atau peluang bagi karyawan dalam peningkatan karir (rekrutmen, program pelatihan, alur karir) karyawan. Oleh karena itu, perencanaan karir berkontribusi terhadap pertumbuhan karyawan dan meningkatkan kualifikasi karyawan untuk kesempatan kepegawaian dimasa yang mendatang. Sturges et al (2002 : 732) menganggap bahwa manajemen karir organisasi sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi. Bahkan, manajemen karir organisasional ini menurut Sturges dapat mendukung terhadap pemenuhan kontrak psikologis yang diharapkan oleh karyawan. Selain itu menurut Thite (dalam Cline dan Kisamore, 2008 : 4) organisasi yang melakukan manajemen karir organisasi akan lebih mengetahui dan mampu membantu karyawan untuk mencapai dan menerapkan strategi yang sedang dijalani oleh organisasi. Menurut Orpen (1994) bahwa semakin baik manajemen karir organisasional maka akan meningkatkan kesuksesan karir karyawan

Definisi Perjanjian Internasional (skripsi, tesis, disertasi)

Mochtar Kusumaatmadja merumuskan perjanjian internasional dengan rumusan: “Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional”.7 Konvensi Wina tahun 1969, dalam Pasal 2 ayat 1 butir a merumuskan perjanjian internasional antara negara dan negara, yang menyatakan: “Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”. Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dandiatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya. Perjanjian Internasional memiliki banyak definisi, misalnya menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Disini dijelaskan secara jelas bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dalam pengaturan Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Menjelaskan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Dengan mengacu pada kedua pengertian yang di atas, terlihat bahwa Perjanjian Internasional memiliki hak dan kewajiban yang penting khususnya dalam Hukum publik.8 Bentuk dan nama perjanjian internasional yang sering kali dipraktikkan di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Traktat (Treaty) Traktak adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral b. Konvensi (Convention) Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multirateral. Konvensi biasanya bersifat “Law Making Treaty”dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. c. Persetujuan (Agreement) Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral, dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibanding materi yang diatur dalam treaty atau convention. d. Memorandum saling pengertian (Memorandum of understanding) Dari perspektif politis Indonesia menggunakan MUO untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang ruwet serta “tidak terlalu mengikat”. e. Pengaturan (Arrangement) Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada (sering disebut sebagai specific/ implementing arangement). f. Pertukaran nota diplomatic/ surat (Exchange of notes/ letters) Exchange of notes/ letters adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. g. Modus vivendi Modus vivendi biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal. Pada umumnya para pihak akan menindaklanjuti dengan bentuk perjanjian yang lebih formal dan permanen. h. Agreed minutes/ Summary records/ Record of discussion Suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti draft suatu perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis

Karir Manajemen (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Karir manajemen menurut Greenhaus et all ( 2003 : 12) career management as a process by which individual develop, implement, and monitor career goals and strategies. For the time being, career management can be briefly described as an ongoing process in which an individual. Berdasarkan pada pengertian ini berarti karir manajemen dapat diartikan proses pengembangan diri individu, implementasi, dan pengawasan karir pada tujuan dan strategi. Karir manajemen menurut Hall et al (2000 : 568) : Career management is defined as a dynamic process in which individuals gather information on their own likes, dislikes, strengths, weaknesses, and on the world of work; develop realistic career goals; develop and implement strategies to achieve these goals; and obtain feedback to promote career decision making

Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional (skripsi, tesis, disertasi)

Hukum Internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup dimasyarakat dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dewasa ini dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai negaraitu dengan hukum internasional dan kedudukan hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum dilihat dari sudut praktis.1 Dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum internasional yaitu : Pandanganyang dinamakan “voluntarisme”, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan obyektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Menurut pandangan voluntaris bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pada pandangan obyektivitis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Aliran yang pertama adalah aliran “Dualisme”.Aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Triepel, seorang pemuka aliran positivisme dari Jerman yang menulis buku Volkerrecht and Landesrecht(1899) dan Anzilotti, pemuka aliran positivismedari Italia yang menulis buku Corso di Dirrito Internazionale(1923).3 Justifikasi terhadap dasar keterikatan negara terhadap hukum internasional umumnya didasarkan pada teori klasik yakni teori monisme dan teori dualisme. Kedua teori tradisional tersebut bertahan sekian lama dengan dasar argumen “which primacy is used”. Teori monisme berangkat dari pemikiran bahwa hukum internasional adalah konsekuensi dari basic norm seluruh hukum dan menitik beratkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum yang terintegrasi. Oleh karenanya, tidak diperlukan suatu proses transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Konsekuensi lebih lanjut, hukum internasional bersifat self-executing yakni dapat diterapkan secara langsung.4 Berbeda dengan teori monisme, teori dualisme meletakkan primat pada hukum nasional sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa negara patuh terhadapnya. Dengan demikian, teori transformasi dibutuhkan untuk mengubah hukum internasional ke hukum nasional supaya dapat diberlakukan dalam yurisdiksi nasional. Hasil pemikiran tersebut memberi status hukum internasional sebagai produk hukum yang bersifat non-self-executing.Namun sayangnya, teori klasik monisme-dualisme kini dinilai kurang memadai dalam memberikan legitimasi penggunaan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Hal tersebutdisebabkan oleh beberapa hal: a. Teori monisme-dualisme bersifat ex-post yang hanya melihat pada praktik-praktik negara saja. b. Teori monisme-dualisme kurang mengandung normative content yang tidak dapat digunakan sebagai argumen di pengadilan. c. Teori monisme-dualisme tidak mampu menghadapi praktik overlapping terhadap teori itu sendiri di suatu negara

Pengertian Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Karir merupakan keseluruhan jabatan atau posisi yang mungkin diduduki seseorang dalam organisasi dalam kehidupan kerjanya, dan tujuan karir merupakan jabatan tertinggi yang akan diduduki seseorang dalam suatu organisasi. Berikut beberapa pengertian karir ; Menurut Mathis & Jackson (2006 : 342) mengemukakan bahwa karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Sedangkan menurut Cascio (2014 : 379) karir dapat dilihat dari perspektif yang berbeda : From one perspective, a career is a sequence of positions occupied by a person during the course of a lifetime. This is objective career. From another perspective, a career consists of a sense of where a person is going in his or her work life.Merujuk pada perspektif dari Cascio ini, karir ialah tahapan posisi dalam pekerjaan yang dialami seumur hidupnya. Sedangkan disisi lain karir ialah apa yang dirasakan seseorang dalam menjalani kehidupan pekerjaannya. Selain itu, menurut Handoko (2000 : 121) karir adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Suatu karir terdiri dari urutan pengalaman atau suatu rangkaian kerja yang dipegang selama kehidupan seseorang yang memberikan kesinambungan dan ketentraman sehingga
menciptakan sikap dan perilaku. Dari beberapa definisi diatas maka dapat dikatakan karier terdiri atas urutan pengalaman atau suatu rangkaian kerja yang dipegang selama kehidupan seseorang yang memberikan kesinambungan dan ketentraman sehingga menciptakan sikap dan perilaku tertentu

Perjanjian Baku (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam khasanah Ilmu Hukum perdata dikenal antara lain dua model perjanjian, yaitu perjanjian obligator dan perjanjian standart. Perjanjian yang bersifat obligator (obligatory), artinya perjanjian yang dibuat oleh pihakpihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (ownership). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst).30 Sedangkan perjanjian standart kontrak adalah perjanjian yang klausulklausulnya telah ditentukan secara sepihak, terutama oleh pihak yang lebih kuat. Hal ini senada dengan Hondius, Draaglever Vortoijn dan Sutan Remy Sjahdeini. Hondius mengatakan bahwa perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian yang sifatnya tertentu, sementara itu Draaglever Vortoijn bahwa perjanjian baku adalah yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji.31 Mendasarkan pada kedua dasar tersebut Sutan Remy Sjahdaini memberikan pengertian, bahwa perjanjian standart (baku) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Pengertian yang demikian itu oleh pitlo dinamakan juga dengan perjajian Adhesi yaitu perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan secara sepihak, oleh pihak secara ekonomis mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan syarat-syarat tersebut memberatkan pihak lainnya yang lebih lemah

Physical Mobility (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Briscoe dan Hall (2005) physical mobilityartinya kapasitas seseorang untuk berani melintasi batas-batas organisasi dan geografi dalam menuju kesempatan kerja yang baru.Bagi mereka yang memiliki physical mobilitytinggi maka akan mencari posisi dan peluang pekerjaan yang dapat memberikannya penghargaan tinggi. Mereka juga kurang peduli mengenai hal yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan dalam bekerja (berani untuk mengambil resiko).

Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam pasal 1320 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “supaya terjadi perjanjian yang sah,perlu dipenuhi empat syarat”; 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya (bekwaamheid); 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (toestemming); 3. Suatu pokok persoalan tertentu (bepaalde onderwerp); 4. Suatu sebab yang tidak terlarang (georloofde oorzak). Menurut Broto Suwiryo terdapat beberapa azas-azas dalam melakukan perjanjian, azas-azas tersebut terbagi menjadi 6 bagian antara lain ialah :29 1. Asas kebebasan berkontrak 2. Asas Itikad Baik. 3. Asas konsesualisme 4. Asas Pacta Sun Servanda (Janji Harus Ditepati) 5. Asas kekuatan mengikat 6. Asas kepribadian Asas kebebasan berkontrak merupakan azas yang bisa digunakan oleh siapa saja artinya bisa mengikatkan kontrak tetapi tetap mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku. Asas Itikad Baik mempunyai dua bentuk yaitu subyektif dan obyektif, subyektif ialah berperilaku jujur dan tidak melakukan wanprestasi. Sedangkan obyektif ialah sebuah perilaku yang tetap dalam aturan maksudnya tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Asas konsensualisme yaitu perjanjian bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakatan kata sepakat tanpa diikuti perbuatan hukum lain kecuali perjanjian secara formal. Asas yang keempat, azas pacta sun servanda sudah diterapkan Dalam pasal 1340 BW yang berbunyi : a. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. b. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;

Boundaryless Mindset (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Boundaryless mindsetdigambarkan oleh Briscoe et al. (2006: 31) sebagai kapasitas dari seorang individu untuk bisa ‘memulai dan mengejar hubungan kerjayang luas di seluruh batas organisasi’. Dimensi ini berfokus padasejauh mana seorang individu dapat mengelola batasan psikologisnya seperti keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan. Bagi mereka yang menunjukkan boundaryless mindsetmaka akan membutuhkanotonomi dan selalu mencari kesempatanuntuk bisa mengembangkan jaringan kerja yang luas dengan banyak orang.

Sikap Boundaryless (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Gagasan tentang orientasi karir boundarylessdikaitkan dengan ‘physical mobility’(Sullivan & Arthur, 2006), di seluruh organisasi, pekerjaan,dan geografi, dan ‘boundaryless mindset’, yang digambarkan oleh Briscoe, Hall, dan DeMuth (2006: 31) sebagai kapasitas dari seorang individu untuk bisa ‘memulai dan mengejar hubungan kerjayang luas di seluruh batas organisasi’. Sikapboundarylessakan mendorong individu untuk selalu mencari berbagai dukungan dan peluang yang tersedia di luar tempat kerja mereka pada saat ini, dapat meningkatkan kemampuan dalam menangani segala perubahan secara lebih baik (Briscoe et al., 2012),dan terkait dengan kesuksesan karir (Inkson, 2006).Sullivan dan Arthur (2006) juga menjelaskan tentang apa yang menentukan seorang individu untuk bisa diposisikan ke dalam orientasi boundaryless, berdasarkan sejauh mana mereka telah menampilkan kedua dimensi berikut ini yaitu:‘boundaryless mindset’dan ‘physical mobility’. Eby, Butts, dan Lockwood (2003) juga berpendapat bahwa seseorang yang memiliki sikap manajemen karir boundarylessakan menekankan pentingnya untuk dapat membangun jaringan sosial dan hubungan kerja, dan kemampuanuntuk bisa lebih memahami identitas dari dirinya sendiri (Arthur, 1994).Menurut pendapat lain dari Briscoe dan Hall (2005) sikap manajemen karir boundarylessdidefinisikan sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan karirnya secara lintas organisasi bahkan lintas budaya

Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orag lain atau lebih. Dalam Broto Suwiryo yang dikutip dari R.Subekti (Broto Suwiryo hal. 55) pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.28 Jadi perjajian adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang berjanji kepada pihak yang lain yang mempunyai syarat cakap hukum, sebab yang tidak dilarang dan kedua belah pihak mengatakan kata sepakat. Sesuai dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi perjanjian yang dibuat dari kedua belah pihak tersebut secara tidak langsung merupakan peraturan yang sah bagi pihak yang mengatakan perjanjian atau kata sepakat dan persetujuan yang telah dibuat tersebut tidak akan bisa ditarik kembali atau dibatalkan kecuali dengan kesepakatan dua belah pihak dan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang

Values-Driven (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Values-drivenartinya prinsip dan sikap internal akan memotivasi dan membimbing seseorang dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan karirnya, daripada berdasarkan faktor ekstrinsik seperti gaji. Seorang individu yang memiliki sikap values-drivenhanya akan bergantung pada prinsip dan nilai internalnya sendirisaat membuat pilihan karir.

Hubungan Hukum Pengemudi Dengan Perusahaan Menurut UndangUndang (skripsi, tesis, disertasi)

 

Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi Transportasi Online dengan pemilik apliksi di Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan , yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 19 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan, ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan. Perjanjian kemitraan PT pemilik aplikasi dengan driver ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26(huruf f) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah. Bentuk perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik di mana diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi “ Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak

Self-Direction (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Briscoe dan Hall (2005) self-directionartinya adalah seseorang yang memiliki kemampuan untukmengelola dirinya, dan selalu mengarahkan dirinya secara terus-menerus untuk melakukan pembelajaran.Individu yang menunjukkan self-directednessakan membutuhkantugas yang lebih menantang dan selalu mencari kesempatan untuk bisa memperoleh pengembangan diri.Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan berbagai inisiatif yang dapat memfasilitasi para karyawannya untuk bisa melakukan diskusi dan negosiasi mengenai jalur karir yang sesuai dengan nilai dalam dirinya, dan bukan sekedar hanya memberikan penghargaan yang bersifat ekstrinsik seperti gaji.

Sikap Protean (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Orientasi karir proteanberkaitan dengan penemuan diri, otonomi,dan pengarahan diri sendiri (Hall, 2002).Hal ini ditandai dengan pendekatan ‘values driven’(Briscoe &Hall, 2006) di mana prinsip dan sikap internal akan memotivasi dan membimbing seseorang dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan karirnya, daripadaberdasarkan faktorekstrinsik seperti gaji.Tingkat di mana seorang individu memposisikan dirinya pada pendekatan manajemen karir yang seperti itu telah mencerminkan bahwa mereka memiliki orientasi karir protean.Sikapproteanakan meningkatkan kesadaran identitaspada diri sendiri dan mempersiapkan individu untuk bisa mengelola segala perubahan yang terjadi dalam dunia kerja dengan lebih baik (Briscoe et al., 2012).Ide mengenai konsep karir proteanini pertama kali dikemukakan oleh Hall (1976) yang menyatakan bahwa seorang individu yang menganut sikap manajemen karir proteanakan memiliki kemampuan untuk dapat mengemas ulang berbagai pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya sendiri agar bisa sesuai dengan perubahan dalam lingkungan kerja.Mereka dikarakteristikan sebagai berikut ini: memiliki pola pikir yang lebih fleksibel terhadap adanya perubahan dalam dunia kerja, bebas dari nilai di luar keyakinan dirinya, meyakini bahwa untuk dapat mencapai kesuksesan karir harus melakukan pembelajaran secara berkelanjutan, dan akan cenderung mencari rewardbersifat intrinsik seperti kepuasan batin.

Hubungan Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Menurut Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.  Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut diijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya plicht atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.  Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestatie subject dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut plicht subject. Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu: 1. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan: a. A menjual rumahnya kepada B. b. A menjual rumahnya kepada B. c. A berhak meminta pembayaran kepada B d. B wajib membayar kepada A. e. B berhak meminta rumah A setelah dibayar. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas (dalam contoh di atas objeknya adalah rumah). 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. a. A dan B mengadakan hubungan sewa menyewa rumah. b. A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. c. Rumah adalah objek yang bersangkutan.20 Syarat-syarat hubungan hukum adalah: 1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. 2. Timbulnya peristiwa hukum. a. Dasar hukumnya Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUHPerdata yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang (Pasal 1474 KUHPerdata) dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian (Pasal 1513 KUHPerdata). b. Karena adanya perjanjian jual-beli, maka timbul peristiwa hukum (jual-beli), ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum.

Tren dalam Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian tentang konsep karir tradisional didasarkan pada struktur yang hierarkis, sangat terstruktur, dan kaku. Model karir masa lalu ini memiliki arah yang jelas, uni-dimensional atau kemajuan secara linear yang ditentukan berdasarkan promosi (Rosenbaum, 1979; Wilensky, 1964). Dalam perusahaan, jenjang karir ditentukan berdasarkan hierarki. Dengan demikian, kesuksesan karir ditentukan oleh dua faktor, yaitu tingkat mobilitas ke atas dan indikator pencapaian yang eksternal seperti kenaikan gaji,tingginya status sosial, dan pangkat. Adanya stabilitas struktur dan kejelasan pada jenjangkarir akan menyiratkan jalur karir yang jelas, yang sebagian besar adalah “linear” (Baruch, 2004).Sedangkan terjadi perubahan yang signifikan pada pengertian konsep karir di akhir abad ke-20. Sehingga muncul perspektif yang baru tentang pencapaian dalam kesuksesan seseorang akibat karir yang lebih fleksibeldan dinamika restrukturisasi. Jalur karir “multi-directional”adalah jenis model karir yang baru di mana terdiri dari berbagai pilihan dan juga menyediakan banyak kemungkinan untuk pengembangan diri. Jenis multi-directional ini tidak berhenti di jalur karir yang sedangdilakukan, namun juga menyiratkan untuk evaluasi kesuksesankarir. Sekarang ini terdapatberbagai kriteria untuk dapat menilai kesuksesan dalam karir. Ini bisa berupakepuasan batin, keseimbangan hidup, otonomi dan kebebasan, dan ukuran persepsi diri lainnya. Semua ini telah berbeda dengan konsep karir tradisional yang mengukur kesuksesan hanya berdasarkan dari pendapatan, pangkat,dan status(Baruch, 2004).

Makna Perlindungan Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”,85 makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hokum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen). Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.  Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldorn2 “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”.
Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:
1. Hubungan hukum yang bersegi satu (eenzijdige rechtsbetrekkingen), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
2. Hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige rechtsbetrekkingen), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
3. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (eigendomrecht). Logemann sebagaimana dikutif Soeroso  berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “prestatie subject” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut “plicht subject”. Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (bevoegdheid) dan kewajiban (plicht). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan“Hak”, yaitu kekuasaan/kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht). Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul Crime and Custom in Savage, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari- hari”.
3 Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (legal entities, rechtspersoon) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (naturlijke) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum
.4 Pendukung hak (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek dari hak yang dapat berupa benda (ius ad rem) atau kepada entitas hukum orang secara kodrati (ius in persona). Pemberian hak kepada entitas hukum, karena adanya kepentingan dari entitas tersebut kepada obyek hak tertentu. Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (Theory of interest), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (individual interest), kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (sosial interest), dan ketiga; menyangkut kepentingan umum (publik interest).
5 Kepentingan individu (individu interest) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (sosial interst) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum perlindungan atas sumber sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (publik interst) berupa kepentingan Negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.6 Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, Bohannan yang terkenal dengan konsepsi reinstitutionalization of norm, menyatakan bahwa: “suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh wargawarga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan daripada aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hukum lainnya”.7 Selanjutnya Bohannan mengatakan “lembaga hukum memberikan ketentuan-ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul di dalam hubungannya dengan tugas-tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya”.8 Cara-cara menyelesaikan perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. Upaya hukum diperlukan agar kepentingan-kepentingan yang telah menjadi hak benar-benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain. Upaya hukum dikenal dalam dua jenis, yaitu upaya hukum non-yudisial (di diluar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non- yudisial bersifat pencegahan sebelum pelanggaran terjadi (preventif) yang berupa tindakantindakan seperti peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan. Sedangkan upaya hukum yudisial bersifat represif/korektif artinya telah memasuki proses penegakan hukum (law enforcement), upaya ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. “Muara dari upaya hukum adalah agar hak yang dimiliki seseorang terhindar dari gangguan atau apabila hak tersebut telah dilanggar maka hak tersebut akan dapat dipulihkan kembali. Namun demikian, tidaklah dapat diartikan bahwa dengan adanya upaya hukum maka keadaan dapat dikembalikan sepenuhnya”

Metode Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mondy (2010: 229) berikut ini adalah metode pengembangan karir:1.Manager/Employee Self-ServiceBanyak perusahaan yang menyediakan kesempatan bagi manajer untuk membantu karyawan dalam perencanaan karir mereka dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan melalui layanan onlinemandiri karyawan. Karyawan diberikan kesempatan untuk dapat memperbarui tujuan kinerjanya dengan secara onlinedan untuk mengikuti kursus pelatihan.2.Discussions with Knowledgeable IndividualsDalam diskusi formal, atasan dan bawahan akan bersama-sama sepakat membahas tentang kegiatanpengembangan karir yang terbaik. Di beberapa perusahaan, sumber daya manusia yang profesional adalah fokus utama agar bantuan pada topik tersebut dapat diberikan.3.Company MaterialBeberapa perusahaan menyediakan materi yang khusus dikembangkan untuk membantu pengembangan karir. Materi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan khusus perusahaan. Disamping itu, uraian tugas akan memberikan pemahaman tentang sifat pribadi individu untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka.
Performance-Appraisal SystemAdanya sistem penilaian kinerja pada perusahaan juga dapat menjadi salah satu alat yang berharga dalam membantu proses pengembangan karir seseorang. Mendiskusikan kekuatan dan kelemahan seorang karyawan dengan atasannya akan dapat mengungkapkan apa saja kebutuhan dalam pembangunan dirinya. Jika dalam mengatasi beberapa kelemahan orang yang tertentu tampaknya cukup sulit atau bahkan tidak memungkinkan sama sekali, maka suatu jalur karir alternatif dapat menjadi solusinya.5.WorkshopsBeberapa organisasi melakukan workshopyang berlangsung selama periode dua atau tiga hari untuk tujuan membantu mengembangkan karir para pekerja dalam perusahaan. Karyawan harus mencari topik workshopsesuai dengan tujuan dari karir mereka sendiri yang spesifik dengan kebutuhan perusahaan. Di lain waktu, perusahaan juga dapat mengirim para pekerjanya untuk pergi mengunjungi workshopyang tersedia dalam masyarakat atau pekerja secara inisiatif dapat memulai kunjungannya sendiri

Manajemen Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mondy (2010: 225) pengertian manajemen karir adalah proses dimana perusahaan memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya guna mendapatkan sekumpulan karyawan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang.Sementara itu, menurut Rivai dan Sagala (2009: 260) definisi manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi beberapa tahapan kegiatan seperti perencanaan karir, pengembangan diri dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir harus melibatkan semua pihak termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat bekerja, dan perusahaansecara keseluruhan.Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dijelaskan menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai dimana perusahaanmemilih, menilai, menugaskan,dan mengembangkan para pegawainya melalui berbagai tahapan kegiatan yaitu perencanaan karir, pengembangan diri dan konseling, serta pengambilan keputusan akhir guna mendapatkan pegawai berkualitas tinggi untuk masa depan.Proses ini merupakan usaha yang formal, terorganisir, dan terencana sehingga bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keinginan dari karir individu dengan persyaratan tenaga kerja di perusahaan.

Perencanaan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009: 229) pengertian dari perencanaan karir adalah bagaimana seorang individu akan mampu merencanakan dan mewujudkan pengembangan karirnya sendiri, yaitu suatu usaha seseorang secara sengaja menjadi lebih sadar dan tahu akan keterampilannya sendiri, kepentingan, pilihan nilai, peluang, dan hambatan untuk bisa mencapai kepentingan tujuan yang terkait dengan karirnya.

Manfaat Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009: 228) manfaat dalam pengembangan karir adalah sebagai berikut ini:1.Mengembangkan prestasi pegawai.2.Mencegah terjadinya berpindahnya pegawai ke perusahaan lain, dengan cara meningkatkan loyalitas pegawai.3.Sebagai wahana untuk bisa memotivasi para pegawai agar dapat mengembangkan segala bakat dan kemampuan yang telah dimilikinya.4.Mengurangi subyektifitas dalam promosi.5.Memberikan kepastian masa depan.6.Sebagai usaha untuk bisa mendukung perusahaan dalam memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil dalam melaksanakan segala tugasnya dengan lebih baik.

Definisi Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut pendapat dari Rivai dan Sagala (2009: 274) pengertianpengembangan karir adalah proses peningkatan pada kemampuan kinerja seorang individu yang dicapai dalam rangka untuk dapat mencapai karir sesuai dengan yang diinginkannya. Tujuan dari adanya seluruh program pengembangan karir adalah untuk bisa menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan pada saat ini dan di masa akan datang.Sementara itu, menurut pendapat lain dari Mondy (2010: 228) definisi pengembangan karir adalah pendekatan formalyang digunakan oleh perusahaan untuk dapat memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat telah tersedia ketika dibutuhkan. Tujuan dari pengembangan karir yaitu sebagai berikut ini:1.Pengembangan dari bakat yang tersedia secara efektif.2.Kepuasan kebutuhan dalam pengembangan pada karyawan secara spesifik.3.Meningkatkan kinerja.4.Meningkatkan loyalitas dan motivasi para karyawan.5.Sebuah metode yang digunakan dengan tujuan untuk bisa menentukan kebutuhan dalam pelatihan dan pengembangan diri seseorang.Jadi, pengertian dari pengembangan karir merupakan suatu proses dalam peningkatan dan penambahan kemampuan seorang karyawan yang dilakukansecaraformal dan berkelanjutan untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan karirnya.
Pengembangan karir meliputi kegiatan perencanaan dan manajemen karir. Untuk bisa memahami tentang konsep pengembangan karir dalam sebuah perusahaandibutuhkanpemeriksaan atas dua prosesutama yaitu bagaimana setiap individu mampu merencanakan dan menerapkan tujuan-tujuan karir merekasendiri (perencanaan karir) dan bagaimana perusahaandapat merancang dan menerapkan berbagai program bagi para pegawainya yang berkaitan dengan pengembangan karir/manajemen karir. Pengertian dari manajemen karir adalah proses dimana perusahaanmemilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya guna menyediakan suatukumpulan orang-orang yang berbobot tinggi dengan tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang.Gambar 2.1 berikut ini akan menjelaskan tentang konsep dari manajemen karir menurut pendapat Snell dan Bohlander (2010: 230).

Definisi Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut pendapat dari Rivai dan Sagala (2009: 264) karir terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja, atau dapat juga dikatakan bahwa pengertiankarir adalah seluruh jabatan yang pernah diduduki oleh seseorang dalam kehidupan kerjanya.Menurut pendapat lain dari Mondy (2010: 227) definisi karir adalah serangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktifitas kerja selama rentang waktu dalam kehidupan seseorang dan serangkaian aktifitas kerja yang terus berkelanjutan. Karir adalah kursus umum bahwa seseorang lebih memilih untuk bekerja sepanjang hidupnya. Keamanan berkarir memerlukan adanya pengembangan keterampilan berharga dankeahlian yang bisa membantu untuk memastikan pekerjaan dalam berbagai karir.

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam pelaksanaan pendaftaran ciptaan, pihak Direktorat Jenderal Hak atas
Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
akan menerima setiap permohonan dengan tidak melakukan penelitian secara terperinci
tentang suatu ciptaan yang didaftarkan karena asas pendaftaran menganut sistem negative
deklaratif, artinya orang yang dianggap sebagai seorang penciptta adalah orang yang
pertama kali mengumumkan suatu ciptaannya, dimana pengumuman pertama kali
dianggap sama dengan pendaftaran ciptaan, jadi apabila terjadi sengketa atas ciptaan itu
maka diserahkan kepada hakim untuk mengambil keputusan,24kecuali jelas-jelas ciptaan
yang didaftarkan tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta maka Direktorat
Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, berhak menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini maka pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta tidak bertanggung jawab atas isi, arti,
atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.25
Semua permohonan dari pencipta yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hak
Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,
didaftarkan dalam sebuah Daftar Umum Ciptaan, Daftar Umum Ciptaan memuat:
a. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta
b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta
c. Jenis dan judul ciptaan
d. Tanggal dan tempat ciptaan yang diumumkan untuk pertama kali
e. Uraian ciptaan
f. Tanggal dan jam surat permohonan diterima
g. Nomor pendaftaran ciptaan
h. Kolom-kolom untuk pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat,
penghapusan dan pembatalan.
Walaupun pendaftaran tidak mengandung arti sempit sebagai pengesahan atas
isi, arti, maupun bentuk ciptaannya, tetapi pendaftaran pertama dapat dianggap sebagai
penciptanya. Ciptaan yang terdaftar akan lebih mudah membuktikan daripada ciptaan
yang belum didaftarkan, karena dalam Daftar Umum Ciptaan telah tercantum sejumlah
data dan keterangan yang menyangkut ciptaan. Manfaat lain dari pendaftaran adalah
pencipta maupun pemegang hak cipta mendapatkan kepastian hukum mengenai
ciptaannya, prosedur tertulis mengenai pengalihan hak ciptanya akan lebih baik apabila
ciptaan itu telah terdaftar. Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dihapus karena
permohonan dari pemilik, atau pemegang hak cipta, atau lampau waktu sesuai dengan lamanya usia perlindungan suatu ciptaan, bisa juga karena dinyatakan batal oleh putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Berdasarkan peraturan menteri Kehakiman Nomor 01.HC.03.01 1987 tentang
pendaftaran ciptaan, ditentukan bahwa tata cara pendaftaran hak cipta adalah sebagai
berikut:
1. Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu permohonan
melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industry, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dan Rahasia Dagang (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang
ditujukan kepada menteri Kehakiman.
2. Surat permohonan berisikan:
a) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
c) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
d) Jenis dan judul ciptaan
e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
f) Uraian ciptaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
Selain persyaratan di atas permohonan pendaftaran hak cipta juga harus
dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini diatur dalam Surat Edaran
Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Nomor M.01.HC.01.02 Tahun 1991 tanggal
9 Januari 1991 ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pemohon pendaftaran ciptaan
serta pencatatan pemindahan hak cipta atas ciptaan terdaftar, yang diajukan atas nama
pemohon yang berdomisili di wilayah Indonesia diwajibkan melampirkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan
Pasal 31 Undang-undang Nomor 1982 tentang Hak Cipta.
Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu
permohonan melalui Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditujukan
kepada Menteri Kehakiman. Surat permohonan tersebut harus berisi nama,
kewarganegaraan, alamat pemegang hak cipta, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan
untuk pertama kali, dan uraian ciptaan rangkap 3 (tiga). Apabila pemohon tidak tinggal
dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran
ciptaan, maka pemohon harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di
dalam wilayah Republik Indonesia. Permohonan yang dikuasakan harus diserta dengan
surat kuasa yang sah, serta melampirkan bukti tentang kewarganegaraan yang diberi
kuasa.
33
Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak
atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar
ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan d
Rektorat Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan kepada Pengadilan Niaga tersebut
harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran
tersebut oleh pemohon atau kuasanya

Sistem Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia (skripsi, tesis dan disertasi)

Sistem pendaftaran Hak Cipta didasarkan atas permohonan pemohon, bersifat
semi konstitutif, maksudnya pendaftar yang mendaftarkan haknya merupakan pemegang
pendaftaran hak pertama yang diakui Undang-undang sebagai first ti file (terdaftar), tetapi
pendaftaran bukan mengesahkan atas isi dari hak atau penguasaan atas barang
ciptaan.21Hak Cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta.
Pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi, hanya saja mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan
memakan waktu yang lama dalam hal pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang telah
didaftarkan. Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, dimana semua pendaftaran
diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika
sudah jelas ternyata ada pelanggaran Hak Cipta. Indonesia, berdasarkan ketentuan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem pendaftaran
negative dekleratif.22Sistem negative dekleratif mengandung pengertian bahwa
pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau
sangkaan hukum atau presumption iuris, yaitu bahwa pihak yang mendaftarkan
ciptaannya adalah pihak yang berhak atas ciptaannya tersebut dan sebagai ciptaan yang
pertama dari ciptaan yang telah didaftarkan tersebut

Subjek Hukum Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Subjek hukum Hak Cipta ialaha pencipta dan pemegang hak cipta, berdasarkan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang digolongkan sebagai
Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat dirinci antara lain sebagai berikut:17
1. Pencipta
Biasanya, Pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas
ciptaannya, atau dengan kata lain Pemegang Hak Cipta adalah pencipta itu sendiri
sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau
orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Keadaan beralihnya
Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan oleh
Pencipta melalui proses penyerahan (assignment) atau pemberian lisensi (licensing)
kepada seseorang.
Menurut R.F. Whale, dalam pengalihan Hak Cipta harus dibedakan antara
“assignment”(penyerahan) dengan “agreement to assign” adalah bentuk perjanjian
berupa perbuatan hukum, seperti jual beli dan lisensi.
2. Pemerintah

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, seorang karyawan “pegawai negeri sipil” yang dalam hubungan dinasnya
dengan instansi pemerintah menciptaan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian
dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara Pencipta dengan instansi pemerintah
tempatnya bekerja. Pemegang hak cipta yang dimaksud disini adalah instansi pemerinta
yang untuk dan dalam dinas pegawai negeri sipil ciptaan itu dikerakan, dengan tidak
mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar
hubungan dinas.
3. Pegawai swasta
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, pegawai perusahaan swasta di dalam hubungan kerjanya di dalam perusahaan
yang menciptakan suatu ciptaan, pihak yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai
pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua belah
pihak.
4. Pekerja lepas (freelancers)
Pekerja lepas adalah pencipta yang dibayar oleh sesuatu perusahaan untuk
membuat suatu ciptaan yang dipesan oleh suatu perusahaan tersebut, yang ada umumnya
mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengekploitasi ciptaan yang dibuat oleh
pencipta sebagai pesanan yang sesuai dengan maksud tujuan ciptaan itu diciptakan
berdasarkan pesanan.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, Hak Cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada
26
ditangan yang membuat ciptaan itu, yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta
dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.
5. Negara
Negara Republik Indonesia adalah pemegang Hak Cipta atas:
1) Karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya;
2) Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita,
hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian,
kaligrafi, dan karya seni lainnya.
6. Pemegang Hak Cipta Potret
Beradasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta Potret adalah orang yang membuat potret tersebut,
namun suatu potret atau foto yang dibuat harus seizing dari orang yang dipotret, jika akan
diperbanyak atau diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang Hak Cipta harus
terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau izin dari ahli warisnya
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah dipotret meninggal dunia.
7. Beberapa pencipta
Beberapa pencipta dapat terjadi apabila suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang
atau lebih, dalam hal ini yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin
serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, apabila orang yang memimpin tidak ada,
maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa
yang mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
27
Hak Cipta sebagai hak subjektif dibedakan dalam:
a. Hak ekonomi (economi right)
Hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya dan member izin untuk itu. Hak ekonomi itu dapat dialihkan
kepada pihak lain.
b. Hak moral (moral right)
Hak moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi
orang lain mengadakan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan
judulnya, larangan mengadakan perubahan mana penciptanya dan hak bagi pencipta
untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya.18 Hak-hak moral ini tidak dapat
dialihkan. Pengaturan mengenai hak ini terdapat dalam pasal 24 Undang-undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Pada Hak Cipta, jenis ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Paten
dan Merek. Jenis hak ekonomi pada Hak Cipta adalah sebagai berikut:
a. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan
pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan
menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mewujudkan
ciptaan.
b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk yang lain,
seperti penerjemah satu bahasa kebahasa lain, novel dijadikan sinetron, patung
dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
c. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaraan, penyiaran, atau
penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian

18 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon But H, Tomi Suryo Utomo, Op.cit, Hlm. 110-114.
28
rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa oleh negara
lain.
d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan,
mempergelarkan, memamerkan, ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan,
seniman dan peragawati.19
Termasuk ke dalam hak moral adalah hak-hak sebagai berikut:
a) Hak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta atau Paten supaya nama pencipta,
penemu tetap dicantumkan pada ciptaan atau pada penemuannya.
b) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan
pencipta, penemu atau ahli warisnya.
e. Hak pencipta atau penemu untuk mengandakan perubahan pada ciptaan atau
penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan keputusan dalam masyarakat.20
f. Perbedaan Hak Cipta dengan Desain Industri
Pada dasarnya semua bidang ada di HaKI seperti hak cipta, paten, merek, desain
industry, yang dilindungi adalah berupa penemuan atau ciptaan terhadap suatu karya,
permasalaha-permasalahan yang timbul di bidang HaKI pun hampir sama dan tidak jauh
berbeda, seperti halnya dengan Hak Cipta dan Desain Industri, permasalahan yang timbul
pada umumnya tidak jauh dari masalah peniruan, pembajakan, dan penciplakan, intinya
bagaimana seseorang atau kelompok orang pencipta atau pendesain mendapatkan
perlindungan hukum yang nyata dan jelas terhadap hak dari suatu karya cipta atau karya
desain industri yang telah diciptakan atau ditemukan, akan tetapi jika dilihat atau

19 Mr. A. Komen dan Mr. D.W.F Verkade, Compendium van het Auteursrecht Kluwe, Deventer,
Penterjemah Harsono Adisumarto, 1970, Hlm. 1-2.
20 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 19.
29
diperhatikan secara seksama maka antara Hak Cipta dengan Desain Industri akan terlihat
jelas perbedaannya terutama dari segi perundang-undangan baik ketentuan yang
mengatur di bidang Hak Cipta maupun ketentuan yang mengatur di bidang Desain
Industri.
Berbicara mengenai perbedaan Hak Cipta dengan Desain Industri, berdasarkan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila dilihat secara seksama telah nyata dan
jelas terlihat bahwa antara Hak Cipta dengan desain Industri memang berbeda, adapun
perbedaanya tersebut secara signifikan dapat dilihat di bawah ini:
1. Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslianya
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra sedangkan desain industry
adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,
atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang
memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua
dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas,
industry, atau kerajinan tangan.
2. Adanya dewan hak cipta yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam
memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang Hak Cipta, sedangkan
desain industri tidak mempunyai dewan sejenis dewan hak cipta.
3. Hak Cipta merupakan delik biasa, sedangkan desain industri delik aduan.
30
4. Dasar perlindungan hak cipta adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, sedangkan dasar perlindungan desain industry adalah Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
5. Subjek Hak Cipta adalah pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang
dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sedangkan subjek desain
industry adalah pendesain. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang
menghasilkan Desain Industri.
6. Jangka waktu perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta meninggal
dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup
pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh)
tahun sesudahnya, sedangkan jangka waktu perlindungan terhadap Desain Industri
10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerima.

Aktivitas Pengendalian (skripsi, tesis dan disertasi)

 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan prosedur yang dibuat untuk memberi keyakinan bahwa petunjuk yang di buat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang di perlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian entitas. Aktivitasi pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan di terapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi, aktivitas pengendalian juga meliputi penaksiran risiko yang bertujuan untuk pelaporan keuangan perusahaan yang berguna untuk identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akutansi berlaku umum di Indonesia.4.Informasi dan Komunikasi Menurut Sistem informasi yang berhubungan denga tujuan pelaporan keuangan, yang mencangkup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan (termasuk pula kejadian-kejadian dan kondisi) dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva

Kedudukan Hak Cipta dalam HaKI (skripsi, tesis dan disertasi)

Pada dasarnya Hak atas Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa jenis, secara
konvensional dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu:
1. Hak Cipta (Copyright)
2. Hak atas kekayaan Industri (Industrial Property), yang terdiri dari:
a. Paten (patent)
b. Merek (trademark)
c. Desain Produk Industri (industrial design)
d. Rahasia Dagang (trade secret)

Syarat Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Berdasarkan penjelasan resmi Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta, berkenaan dengan pengertian Hak Cipta, syarat perlindungan
Hak Cipta dari suatu karya atau ciptaan yang telah diciptakan oleh pencipta, dirumuskan
sebagai berikut:
“Pencipta harus menciptakan sesuatu yang asli dalam arti tidak meniru”
Pengertian “sesuatu yang asli” dalam arti “tidak meniru” dibatasi oleh Pasal 14
dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:14
1. Pengutipan 10% (sepuluh persen) dengan menyebut sumbernya;
2. Guna keperluan pembelaan di Pengadilan;
3. Tujuan pendidikan atau pementasan yang tidak dipungut biaya bayaran;
4. Untuk keperluan tunanetra, komersial;
5. Fotocopy non komersial;
6. Perubahan karya arsitektur karena pertimbangan teknis;
7. Program komputer semata-mata untuk kepentingan sendiri;
8. Pengumuman-pengumuman;
9. Kutipan berita, pada umumnya dengan alasan non komersial tetapi jika meniru
dengan tujuan komersial, maka hal demikian tidak dibenarkan Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dirumuskan sebagai berikut:
1. Pengumuman dan/ atau Perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut
sifatnya yang asli
2. Pengumuman dan/atau Perayakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau
diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu
dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan
pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau
diperbanyak, atau
3. Pegambilan berita katual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita,
lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan
sumbernya harus disebutkan dengan lengkap.
Ketentuan dalam Pasal 15 selanjutnya lebih menjelaskan lagi isi dari Pasal 14
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang merumuskan sebagai
berikut:
Dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap
sebagai pelanggaran Hak Cipta:15
1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan
karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
dengang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan
pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.  3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau
2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut pembayaran dengan ketentuan
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
4. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf
Braille guna keperluan tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.
5. Perbanyakan suatu ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara
atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu
pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial sematamata untuk keperluan aktivitasnya.
6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya
arsitektur, seperti ciptaan bangunan.
7. Pembatasan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program
computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
dinyatakan bahwa tidak ada Hak Cipta atas:
1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
2. Peraturan perundang-undangan
3. Pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim atau
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.
23
Adapun Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:16
1. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu atau music dengan tanpa teks
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim. Seni rupa
dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat,
seni patung, kolase dan seni terapan, seperti arsitektur, peta, seni batik, fotografi,
sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya dari hasil
pengalihwujudan

Pengertian Evaluasi (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dikutip oleh Kresna Teta Wijaya (2016:12) evaluasi adalah proses atau upaya penilaiandan pengukuran efektivitas dan evaluasi ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan untuk menentukan strategi apakah yang pantas digunakan.Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Hal ini didukung dengan asal kata evaluasi itu sendiri Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris yitu evaluation yang memiliki arti penilaian atau penaksiran. Kata evaluasi biasanya digunakan untuk menilai sesuatu yang telah terjadi atau diberlakukan sebelumnya. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang definisi evaluasi yaitu suatu penilaian terhadap suatu objek tertentu. (Idhofi, 2017)Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai dan mengukur dari suatu hal yang dapat memberikan informasi untuk penentuan keputusan.

Pengertian Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam HaKI terdapat suatu prinsip utama, yaitu hasil kreasi yang memakai
kemampuan intelektual, pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan.
Kepemilikan bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual
manusianya, antara lain berupa ide. HaKI baru ada apabila kemampuan intelektual
manusia tersebut telah membentuk sesuatu atau digunakan secara praktis.
Mengenai istilah padanan dari Intelectual Property Right belum ada
keseragaman. Hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli yang dikemukakan dalam
beberapa bukunya seperti, Sudargo Gautama, Muhammad Djumhana dan beberapa
makalah lain di bidang Hak atas Kekeyaan Intelektual (HaKI) yang masih terlihat
Intelectual Property Right dipadankan dengan istilah Hak Milik Intelektual, sedankan di
dalam istilah HaKI akhir-akhir ini telah dipakai istilah Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI).
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia untuk padanan Intelectual
Property Right lebih cenderung kepada Hak atas Kekayaan Intelektual dari pada Hak
Milik terlihat dari penggantian nama Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi
Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yakni sejak tanggal 15 September 1998.
16
Dalam Kamus istilah Hukum Belanda Indonesia dapat ditemukan bahwa istilah
HaKI merupakan terjemahan dari Intelectual Property Right yang diartikan sebagai hak
khusus yang dimiliki manusia atas hasil buah pikirannya.9
HaKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir
dari kemampuan intelektual manusia dan merupakan hasi dari kegiatan kreatif suatu
kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam
berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan
manusia yang juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di
bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.10
Seorang pencipta mungkin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk
menciptakan atau menemukan suatu karya cipta yang akan memperkaya kehidupan
manusia (misalnya, karya sastra klasik, pahatan atau desain arsitek yang revolusioner),
oleh karena itu terhadap suatu ciptaan atau Hak Cipta harus mendapatkan perlindungan
hukum yang jelas dan konkret dalam suatu negara, sehingga para pencipta mendapatkan
stimulasi atau rangsangan dan bisa lebih leluasa dalam menciptakan dan mengembangkan
hasil temuannya tersebut, karena jika para pencipta tersebut tidak diakui, diberi
penghargaan atau dilindungi dalam suatu kaidah hukum yang berlaku, maka karya-karya
cipta tersebut mungkin saja tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Mungkin saja tidak
ada insentif materiil untuk menciptakan hasil karya tersebut maupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada
ilmu pengetahuan.11
Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari kreasi akal dan budi
manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut Hak Cipta (Copyright). Hak
cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga
lahirlah dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (economic right) dan hak-hak moral
(moral right).
Di Indonesia defenisi hak cipta dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:
“Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”
Ciptaan dalam pengertian hak cipta ini terletak di lapangan ilmu, seni dan sastra
serta memiliki unsure pokok antara lain originalitas, sedangkan penemuan (Invention)
dalam pengertian paten terletak di bidang teknologi dan mempunyai unsur pokok antara
lain kebaharuan (novelty). Kedua-duanya pada hakekatnya merupakan ciptaan, karena
merupakan hasil upaya intelektual manusia.
Berdasarkan definisi Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak
khusus yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkannya atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan  tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah diberikan di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
Perjanjian Internasional di bidang HaKI/TRIPS secara umum berlaku dalam
sistem HaKI secara Internasional dalam kerangka kerjasama perlindungan HaKI,
Indonesia saat ini telah meratifikasi beberapa perjanjian atau konvensi internasional di
bidang hak cipta, diantaranya yaitu:
1) Konvensi Bern (Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works)
tanggal 7 Mei 1997 yang disetujui/diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for Protection of Literary and
Artistic Works;
2) Konvensi WTC (WIPO Copyrights Treaty) yang disetujui/diratifikasi melalui
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights
Treaty;
3) WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT) yang disetujui/diratifikasi
melalui keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang WIPO Performance and
Phonogram Treaty (WPPT);
Pada karya cipta selain yang berbentuk benda seperti lukisan, potret, barang
kerajinan tangan, batik dan sebagainya, ada juga benda yang tidak nyata atau benda yang
tidak berwujud seperti lirik lagu, aransemen lagu, koreografi dari tari tema cerita,
penyutradaraan, penyuting gambar, pencitraan gambar atau potret, dan pantun,
senandung, mantra, dalam mimic wajah, dialek atau logat yang menjadi spesifik
seseorang yang tidak dapat dilihat dalam bentuk nyata tetapi merupakan hasil karya dari
Pencipta yang juga harus dilindungi.
19
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Cipta adalah pikiran
untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif.12
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, yang berarti Hak Cipta
mengandung pengertian ide dan konsepsi hak milik, oleh karena itu, Hak Cipta dapat
beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
a. Pewarisan
b. Hibah
c. Wasiat
d. Dijadikan Milik Negara
e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu
hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu.
f. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak Cipta
dianggap sebagai benda bergerak dan immaterial. Hak Cipta tidak dapat dialihkan
secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.
Berdasarkan rumusan di atas menurut Rooseno Harjowidigo, bahwa Hak Cipta
itu sifatnya immaterial, serta pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil
ciptaan itu mempunyai bentuk yang khas, yang bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain
walaupun objek yang diciptakan itu sama, dan tidak bisa disita oleh siapapun.13
Dasar Perlindungan Hak Cipta adalah Undang-undang Hak Cipta (UUHC) yang
pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dan pada tahun 1997
diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta,
selanjutnya di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Manfaat Penilaian Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)

Nursalam (2007), manfaat penilaian kinerja dapat dijabarkan menjadi:

 1)Meningkatkan prestasi kerja staf baik secara individu atau kelompok dengan memberikan kesepatan pada mereka untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dalam kerangka pencapaian tujuan pelayanan rumah sakit. 2)Peningkatan yang terjadi pada prestasi staf secara perorangan pada gilirannya akan memengaruhi atau mendorong sumber daya manusia secara keseluruhan. 3)Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan meningkatkan hasil karya dan prestasi dengan cara memberikan umpan balik kepada mereka tentang prestasinya. 4)Membantu rumah sakit untuk menyusun program pengembangan dan pelatihan staf yang tepat guna, sehingga rumah sakit mempunyai tenaga yang cakap dan terampil untuk mengembangakan pelayanan keperawatan dimasa depan.
 5)Menyediakan alat dan sarana untuk membandingkan prestasi kerja dengan meningkatkan gajinya untuk sistem imbalan yang baik. 6)Memberikan kesempatan kepada pegawai atau staf untuk mengeluarkan perasaannya tentang pekerjaanya, sehingga dapat mempererat hubungan antara atasan dan bawahan.

Penilaian Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)

Penilaian kinerja adalah proses penilaian hasil karya personil dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakekatnya penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja personil dengan membandingkannya dengan standar baku penampilan. Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Mulyadi, 2001). Konsep penilaian kinerja seseorang adalah efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efektivitas
adalah kemampuan untuk memilih tujuan tepat, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Handoko, 2001). Dengan melakukan penilaian demikian, seorang pemimpin akan menggunakan uraian-uraian pekerjaan sebagai tolak ukur. Bila hasilnya di bawah uraian pekerjaan berarti pelaksanaan pekerjaan tersebut berkurang. Dengan demikian penilaian kinerja merupakan proses formal yang dilakukan untuk mengevaluasi tinggkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (performace appraisal) seorang personil, memberikan umpan balik unuk kesesuaian tingkat kinerja dengan kilas balik unjuk kerja (performance review) atau penilaian personil (employe evaluation) (Mathis dan Jackson, 2002). Menurut Hansen dan Mowen (2009), Ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahan. Ukuran-ukuran tersebut harus diseimbangkan dengan ukuran lain yaitu: 1)Ukuran Lag, berupa ukuran hasil dari usaha masa lalu.

 2)Ukuran Lead, berupa faktor yang menggerakkan kinerja masa depan. 3)Ukuran Objektif, ukuran yang bisa langsung dihitung dan diverifikasi. 4)Ukuran Subjektif, berupa ukuran yang lebih bersifat praduga. 5)Ukuran Keuangan, ukuran yang dinyatakan dalam istilah moneter. 6)Ukuran Nonkeuangan, ukuran yang dinyatakan menggunakan unit-unit nonmoneter. 7)Ukuran Eksternal, berkaitan dengan pelanggan dan pemegang saham. 8)Ukuran Internal, berkaitan dengan proses dan kemampuan menciptakan nilai bagi pelanggan. Dimensi tolak ukur evaluasi kinerja menurut Simanjuntak (2005) adalah kuantitas, kualitas, waktu dan kecepatan, nilai dan budaya, presentasi dan indeks yang menggunakan sistem pembobotan.
 Penilaian kinerja perawat menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2005) berkaitan dengan pemberian asuhan keperawatan yang terdiri dari :1)PengkajianMerupakan tahap awal yang terbagi dalam dua proses yaitu pengkajian primer (primary survey) dan pengkaijan sekunder (secondary survey). Pengkajian primer merupakan pengkajian cepat untuk mengidentifikasi masalah aktual atau resiko tinggi dari kondisi yang berdampak pada kemampuan pasien untuk mempertahankan hidup. Pengkajian sekunder dilakukan setelah masalah primer sudah terpenuhi, yang mencakup pengkajian menyeluruh dari kepala hingga ujung kaki (head to toe) bertujuan untuk mengenali masalah yang belum teridentifikasi pada pengkajian primer. Dapat berupa data riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan dahulu, serta riwayat penyakit keluarga.
 2)Diagnosa keperawatanDiagnosa keperawatan ditegakkan berdasarkan analisa data yang penulisannya sesuai kaidah yang terdiri dari problem, etiology, symptomps (PES).3)Rencana tindakan keperawatanDisusun berdasarkan diagnosa keperawatan, komponen meliputi prioritas masalah, tujuan asuhan keperawatan, dan rencana tindakan selain hal tersebut meliputi tindakan mandiri dan kolaborasi yang disusun oleh perawat berdasarkan atas ilmu keperawatan.4)Implementasi keperawatanPelaksanaan tindakan yang ditentukan bermaksud agar kebutuhan pasien terpenuhi secara maksimal yang mencakup aspek peningkatan, pencegahan, pemeliharaan, serta pemulihan kesehatan dengan mengikutsertakan keluarga pasien dan berorientasi pada 14 komponen keperawatan.5)Evaluasi keperawatan
 Tindakan untuk menilai hasil implementasi, bila tindakan belum teratasi, maka perlu dilakukan pengkajian ulang (reassessment) yang kemudian dilakukan analisa penyebab kegagalan, kemudian dilakukan rencana ulang, implementasi dan evaluasi kembali yang terdokumentasi dengan baik. Penilaian kinerja menurut Robbin (2002) memiliki pilihan beberapa penilai sebagai berikut :1)Atasan langsungPenilaian jenis ini merupakan penilaian yang paling sering dilakukan.Kelemahan metode ini adalah banyak atasan yang tidak memenuhi syarat untuk menilai kontribusi anak buahnya.2)Rekan sekerjaPenilaian ini memiliki keterandalan tersendiri dikarenakan rekan sekerja memiliki interaksi sehari-hari dan mempunyai pandangan menyeluruh mengenai pekerjaannya, sehingga penggunaan
 penilaian rekan sekerja dalam evaluasi kinerja mnghasilkan penilaian yang independen. Kelemahannya adalah menimbulkan bias prasangka antar individu.3)Evaluasi diriEvaluasi penilaian kinerja jenis ini dapat merangsang pembahasan kinerja dengan atasan. Kelemahan penilaian ini adalah menimbulkan penilaian yang dibesar-besarkan. 4)Bawahan langsungPenilaian bawahan langsung mmberikan informasi yang terperinci mengenai perilaku seorang manajer, dikarenakan memiliki kontak langsung dengan penilai. Kelemahan yang muncul adalah rasa takut terhadap atasan mengenai penilaian tersebut.

Karya Sinematografi Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi

Hak cipta atas karya sinematografi sebagai bagian dari sistem HKI
memiliki sifat hak yang unik sebagai ciri khas dari HKI itu sendiri. Dalam cabang
hukum lain, sesuatu yang bersifat berwujud (tangible) penguasaannya secara fisik
dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda
tersebut. Namun dalam hal ini seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak
otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Misalnya jika seseorang
membeli buku dengan uangnya sendiri, orang itu hanya berhak atas buku tersebut
(benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi (misalnya di baca di
rumah). Hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak
tidaklah termasuk di dalam pembelian buku tersebut karena di dalam sistem HKI
yang dibeli adalah benda fisik bukan hak ciptanya. Hal serupa berlaku juga bagi
pembelian karya sinematografi dalam bentuk VCD. Hak yang dimiliki si
pembeli kaset VCD hanyalah untuk memutar atau menonton karya sinematografi
yang ada di VCD tersebut secara pribadi. Sedangkan hak eksklusif berupa hak
untuk mengumumkan dan memperbanyak termasuk menyewakan (rental)
terhadap kaset atau VCD tersebut masih berada di tangan pemegang hak
ciptanya Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam karya
Sinematografi dalam bentuk VCD melekat (3) tiga hak yakni pertama, Hak Cipta
atas karya sinematografi itu sendiri yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang
Hak Ciptanya yang biasanya adalah perusahaan pembuat film. Kedua, Hak
Terkait yang dimiliki oleh Pelaku (aktor) sinematografi tersebut. Ketiga, Hak
Terkait atas rekaman gambar/suara dari karya sinematografi tersebut yang dalam
penelitian ini adalah produser rekaman VCD.
Pemegang Hak Cipta karya Sinematografi seperti Sutradara atau Penulis
Naskah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.
Demikian juga terkait penelitian ini bahwa produser rekaman VCD
sebagai pemegang Hak Terkait memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin
atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak,
atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dalam bentuk VCD itu
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta. Dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) ini dapat diartikan bahwa perlindungan
hukum terhadap produk hak terkait karya sinematografi, rekaman suara dan
gambar dianggap sebagai suatu kesatuan.
Agus Sardjono mengatakan bahwa kata publication dan performance
adalah istilah hukum hak cipta yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai
”pengumuman” sebagaimana bahasa yang dipakai dalam Undang Undang Hak
Cipta Indonesia. Performance biasanya digunakan untuk karya cipta berupa
musik, lagu, koreorafi, drama, dan motion pictures. Sedangkan publication
biasanya digunakan untuk karya cipta berupa tulisan (writings). Namun karya
cipta lain juga dapat menggunakan kata publish atau publication terutama dalam
hubungannya dengan upaya mengenalkan ke khalayak, seperti promosi,
distribusi, penjualan, dan penyewaan.99 Dengan demikian peneliti dapat
simpulkan bahwa pengumuman karya sinematografi (motion pictures) memakai
kata performance Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi
pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak
tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian ” mengumumkan atau
memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,
mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan,
mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan,
merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana
apapun.
Terkait dengan penelitian ini sesuai dengan penjelasan ketentuan ini Pasal
2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, maka hak
menyewakan karya sinematografi dalam bentuk VCD adalah hak ekslusif dari
produser rekaman VCD tersebut sebagai pemegang hak terkait (neihgbouring
right).
Dalam perjalanan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, untuk pertama
kalinya ketentuan tentang hak penyewaan ini diatur dalam pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang disempurnakan oleh Pasal 2
ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa:
”Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program
Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang
tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang
bersifat komersial.”
Terkait dengan tulisan ini, adanya perlindungan terhadap Hak Cipta dapat
diartikan bahwa hukum mengatur pelaku usaha penyewaan VCD agar berbuat
sebagaimana dikehendaki oleh hukum.
Aturan hukum tentang Hak Cipta tidak hanya sekedar mengatur, namun
juga memberi sanksi pidana untuk memberikan kejeraan bagi pihak yang
melakukan yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta sebagaimana diatur
dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta  rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan
untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah).
(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal
55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Selanjutnya di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992
tentang Perfilman disebutkan:
“Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film
yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (6); atau
b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara
tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (6); atau c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).”
Terkait dengan penelitian ini bahwa dalam kasus VCD yang bukan asli (bajakan)
sudah barang tentu tidak melalui sensor sebagaimana diwajibkan UndangUndang perfilman.
Adanya sanksi pidana di atas menunjukkan bahwa baik UU No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta maupun UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
merupakan jenis hukum yang bersifat represif , artinya dengan adanya sanksisanksi tersebut diharapkan akan menimbulkan rasa takut terhadap pelaku
pelanggaran hak cipta sebagaimana didefenisikan Puspisil bahwa ”hukum adalah
aturan-aturan dan mode-mode tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban
melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan
melalui suatu otoritas pengendalian”. 100
Klasifikasi tindak pidana hak cipta yang dianut oleh UU No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta telah diubah menjadi dari tindak pidana biasa dari tindak
pidana aduan yang dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Dalam
hal ini berkaitan dengan penegakan hukum atas hak penyewaan atas karya
sinematografi, diharapkan bahwa aparat penegak hukum dapat bertindak proaktif
dalam arti tidak terpaku kepada adanya pengaduan saja.
Sebagai bagian dari sistem HKI, penegakan hukum hak penyewaan karya
sinematografi dalam bentuk VCD tidak terlepas dari pengaruh adanya perbedaan
pandangan antara prinsip HKI dengan prinsip kepemilikan masyarakat Indonesia
pada umumnya. Hal ini disebabkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia
bukan bersumber dari sistem nilai atau norma yang bersumber dari masyarakat
Indonesia, sebab masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau
corak komunalistik dan spritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi
sistem HKI yang bercorak induvidualistik-kapitalistik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)

Faktor yang memengaruhi kinerja personil secara teoritis menurut Gibson, Ivancevich, & Donally (1987) dalam Ilyas (2001) ada 3 (tiga) kelompok variabel yang memengaruhi perilaku kerja dan kinerja yaitu:1)Variabel individu, meliputi kemampuan dan keterampilan, latar belakang, dan demografis.2)variabel psikologis, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi.

 3)Variabel organisasi, meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, supervisi, struktur, dan desain pekerjaan.

Pengertian Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)

Kinerja adalah penampilan hasil kerja personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personil, penampilan hasil kerja tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi meliputi keseluruhan jajaran personil dalam organisasi (Ilyas, 2001).Pendapat lain dari (Mangku negara, 2001 dan Mangku prawira, 2002), kinerja adalah penampilan hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan

 tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Helfert (dalam Srimindarti, 2004: 53) Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Srimindarti, 2004).Pendapat lain dikemukakan oleh Prawirosentono (1999 : 75) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
 masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Hal ini bermakna bahwa kemampuan kerja dilihat dari tingkat pencapaian atau penyelesaiaan tugas yang menjadi tanggungjawab dan apakah hasil tersebut sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dari suatu bidang pekerjaannya.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membedakan jangka waktu
perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Bagi hak cipta
atas ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama
musikal, tari koreografi; segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat,
dan seni patung; seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur,
ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta terjemahan,
tafsir, saduran dan bunga rampai diberikan jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah
pencipta meninggal dunia. 91 Sementara, untuk ciptaan yang telah disebutkan di
atas yang diiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih diberikan perlindungan hak cipta
selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung
hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. 92
Selanjutnya hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi,
fotografi, database, data karya hasil pengalihan-wujudan diberikan perlindungan
selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. 93 Hak cipta atas
perwajahan karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 50 (lima
puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan

Konsep Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Gillies pada tahun 1986, manajemen didefinisikan sebagai suatu proses dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi lain menyebutkan bahwa manajemen merupakan suatu cara bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Muninjaya, 2004). Manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan koordinasi dan pengawasan pada aktifitas kerja sehingga dapat dipastikan bahwa aktifitas kerja tersebut berjalan sesuai tujuan dengan efektif dan efisien (Robbins dan Coutler, 2009). Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Fungsi manajemen yang diterapkan oleh Henry Fayol

 mencakup 5 fungsi yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), perintah (commanding), pengkoordinasian (coordinating), dan pengendalian (controlling). Departemen Kesehatan 2006 menganut teori fungsi manajemen George Terry sehingga terdapat 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengendalian (controlling). a.Perencanaan (Planning)Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk pencapaiannya (Alamsyah, 2011). Tanpa adanya fungsi perencanaan, tidak akan ada kejelasan kegiatan yang dilaksanakan oleh staf untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui fungsi perencanaan akan dapat ditetapkan tugas-tugas pokok staf, dan dengan tugas-tugas ini seorang pimpinan akan mempunyai pedoman supervisi dan menetapkan sumber
 daya yangg dibutuhkan oleh staf untuk menjalankan tugas-tugasnya (Muninjaya, 2004).Perencanaan diartikan sebagai rincian kegiatan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana kegiatan dilaksanakan, dan dimana kegiatan itu berlangsung. Perencanaan kegiatan keperawatan di ruang rawat inap akan memberi petunjuk dan mempermudah pelaksanaan suau kegiatan untuk mencapai tujuan pelayanan dan asuhan keperawatankepada pasien/klien (Keliat, 2000).Tanpa ada proses perencanaan, tidak akan ada kejelasan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh staff untuk mencapai tujuan orgnisasi. Melalui perencanaan akan dapat ditetapkan tugas-tugas staff, dan dengan tugas-tugas ini seorang pimpinan akan mempunyai pedoman untuk melaksanakan supervisi dan menetapkan sumber daya yang dibutuhkan oleh staff untuk menjalankan tugas-tugasnya. Perencanaan adalah suatu tugas prinsip dari semua manajer dalam divisi keperawatan. Suatu rencana yang baik harus berdasarkan pada sasaran, bersifat
 sederhana, mempunyai standart, fleksibel, seimbang dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia lebih dulu. Dalam keperawatan, perencanaan membantu untuk menjamin bahwa klien akan menerima pelayanan keperawatan yang mereka ingini dan butuhkan dengan memuaskan.Pemimpin rumah sakit bertanggungjawab dalam partisipasi perencanaan dan evaluasi keberhasilan program peningkatan mutu pasien. Perencanaan datang melalui pemilik rumah sakit atau pengelolanya bersama dengan pimpinan rumah sakit. Pimpinan membuat rencana mutu dan keselamatan pasien melalui visi dan dukungannya yang akan terwujud menjadi budaya organisasi rumah sakit. Pimpinan rumah sakit mempunyai peranan kunci untuk memastikan rencana mutu dalam mebentukbudaya organisasi rumah sakit sehingga membutuhkan kolaborasi dan komitmen melalui pendekatan multidisiplin (Kementrian Kesehatan RI, 2011).
14b.Pengorganisasian (organizing)Pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Alamsyah, 2011). Fungsi pengorganisasian juga meliputi proses mengintegrasikan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (muninjaya, 2004).c.Pengarahan (actuating)Fungsi pengarahan adalah proses bimbingan kepada staff agar mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokok sesuai dengan ketrampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia (Alamsyah, 2011). Dalam hal ini, inti pokok fungsi manajemen adalah bagaimana seorang manajer mampu mengembangkan kebijakan dan strategi kepemimpinan untuk memacu motivasi kerja staf (Muninjaya, 2004).

 d.Pengendalian (controlling)Pengawasan atau pengendalian adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Fungsi manajemen ini memerlukan perumusan standar kinerja staf (standard performance sesuai dengan prosedur tetap). Penetapan standar merupakan bagian dari fungsi perencanaan. Standar digunakan untuk menilai hasil kegiatan staf. Jika terjadi penyimpangan, fungsi pengawasan manajerial harus mampu melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang telah terjadi (Muninjaya, 2004). Pengendalian adalah penilaian tentang pelaksanaan rencana yang telah dibbuat dengan mengukur dan mengkaji struktur, proses dari hasil pelayanan dan asuhan keperawatan ssuai standar dan keadaan institusi untuk mencapai dan mempertahankan kualitas. Ukuran kualitas pelayanan dengan indikator proses yaitu nilai
 dokumentasi keperawatan, indikator output yaitu tingkat kepuasan pasien, tingkat kepuasan perawat, dan lama hari rawat. Kegiatan mutu yang dilaksanakan sebagai proses pengendalian adalah audit dokumentasi, survey kepuasan pasien, survey kepuasan perawat, dan lama perhitungan hari rawat (Keliat, 2000)

Hak Cipta Dan Hak Terkait (Neighbouring Right) (skripsi, tesis dan disertasi)

Pembahasan hak cipta tidak bisa lepas dari satu bagian yang akhir-akhir
ini semakin kokoh sebagai hak yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan
dengan hak cipta atau yang lazim disebut sebagai Hak Terkait (Neighbouring
Right). Di dunia internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait,
yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak terkait masih
menyatu dengan Undang-Undang Hak Cipta.80
Maksud dan tujuan utama diadakannya Konvensi Roma adalah
menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok
pemegang hak-hak yang yang berkaitan dengan hak cipta yang masing-masing
mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (Related
Right/Neighbouring Right). Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud
adalah:81
1. Artis-artis pelaku (Performing Artist), yang dapat terdiri dari penyanyi,
aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karyakarya sastra dan seni;
2. Produser-produser rekaman (Producers of Phonogram);
3. Lembaga-lembaga penyiaran (Broadcasting Organization).
Berdekatan dengan Neighbouring Right itu lebih dahulu sudah ada
Ciptaan Asli, yang tentunya ada hak ciptanya sehingga golongan yang memiliki
hak terkait tersebut menyalurkan karyanya atau memainkan peranannya dari atau erdekatan dengan Ciptaan Aslinya. Jadi tanpa ciptaan aslinya, tidak mungkin
ada hak terkait atau Neighbouring Righ

Pembatasan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Seperti halnya hak milik perseorangan lainnya, Hak Cipta juga mengenal
pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Menurut Bambang Kesowo
tidaklah benar adanya anggapan bahwa Pemegang Hak Cipta boleh
memanfaatkannya sesuka hati. 7  Beberapa pembatasan atas pemanfaatan Hak Cipta tetapi tidak
dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya. 79
1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang Negara dan lagu
kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan
dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali bila Hak
Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundangundangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika
ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak ;
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor
berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar, atau sumber sejenis lain
dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
4. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pencipta;
5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna
keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna
keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu
pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut
bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pencipta;
7. Perbanyakan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika
perbanyakan itu bersifat komersial;
8. Perbanyakan hasil ciptaan selain program komputer, secara terbatas
dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan
umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pusat dokumentasi, yang non-komersial semata-mata untuk keperluan
aktivitasnya;
9. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis
atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
10. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik
program komputer yang dilakukan semata-mata untuk keperluan sendiri.

Pembagian Pengendalian Kualitas Statistik. (skripsi, tesis dan disertasi)

Terdapat dua jenis metode pengendalian kualitas secara statistika yang berbeda. Menurut Heizer & Render (2013), yaitu :a.Grafik Kendali untuk Variable.Variable kepentingan di sini adalah sega sesuatu yang memiliki dimensi yang terus-menerus. Mereka memiliki jumlah kemungkinan yang terbatas. Contohnya, berat, kecepatan, panjang, atau kekuatan. Grafik kendali untuk rata, x-chart, dan kisaran R, digunakan untuk memonitor proses yang memiliki dimensi yang berkelanjutan. Grafik x(x-chart) memeberitahukan kepada kita apakah perubahan yang terjadi dalam kecendrungan sentral (rata-rata) dari suatu proses penyebaran.Sementara itu R-Chart atau “range”, yang mengukur beda nilai terendah dan tertinggi sampel produk yang diobservasi, dan memberi gambaran mengenai variabilitas proses.b.Grafik Kendali untuk Atribut. Grafik kendali untuk x dan r tidak berlaku ketika melakukam sampel atas atribut, yang mana umumnya diklasifikasikan sebagai cacat atau tidak cacat. Menggunakan grafik p-chart (proportion) merupakanproporsi unit-unit yang tidak sesuai dalam sebuah sampel yang didefinisikan sebagai rasio dari jumlah unit-unit yang tidak sesuai. p-chart merupakan cara utama untuk mengedalikan atribut. Meskipun atribut ada yang baik atau buruk mengikuti distribusi binominal, distribusi normal dapat digunakan untuk menghitung batas graik pketika ukuran sampelnya besar. Sementara c-chart yang berarti “count” atau hitung cacat, ini bermaksud bahwa c-chart dibuat berdasarkan pada banyaknya titik cacat dalam suatu item dengan menghitung semua kerusakan pada item sampel

Ruang Lingkup Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Pada dasarnya, yang dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam
bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta
yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas
dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan
kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Dengan perkataan lain, ciptaan
harus mempunyai unsur refleksi pribadi (= alter ego) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan alter ego-nya, tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak
cipta. 76
Dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
bidang-bidang yang dilindungi hak cipta adalah:
”Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari:
a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis
yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,
seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. Arsitektur;
h. Peta;
i. Seni Batik;
j. Fotografi;
k. Sinematografi;
l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain
dari hasil pengalihwujudan.”
Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa bidang-bidang yang
mendapat perlindungan hak cipta di Australia meliputi: 77
a. Karya sastra asli, drama, musik, atau pekerjaan seni;
b. Rekaman suara, film, siaran atau program kabel;
c. Bahan-bahan cetakan dari edisi suatu terbitan.

Langkah-Langkah Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Wulandari & Amelia (2012) pengendalian kualitas harus dilakukan melalui proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melalui penerapan PDCA (plan – do – check– action) yang diperkenalkan oleh Deming, seorang pakar kualitas ternama Amerika Serikat, sehingga siklus ini disebut siklus deming (Deming Cycle / Deming Wheel). Siklus PDCA umumnya digunakan untuk mengetes dan mengimplementasikan perubahan-perubahan untuk memperbaiki kinerja produk, proses atau suatu system di masa yang akan datang Penjelasan dari tahap-tahap dalam siklus PDCA adalah sebagai berikut :a.Merencanakan spesifikasi (plan). Merencanakan spesifikasi, menetapkan spesifikasi atau standar kualitas yang baik, memberi pengertian kepada bawahan akan pentingnya kualitas produk, pengendalian kualitas dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.b.Melaksanakan rencana (do). Rencana yang telah disususun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana harus dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat tercapai

 c.Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (check). Memeriksa atau meneliti merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya berada dalam jalur, sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan. Membandingkan kualitas hasil produksi dengan standar yang telah ditetapkan, berdasarkan penelitian diperoleh data kegagalan dan kemudian ditelaah penyebab kegagalannya.d.Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (action). Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan hasil analisis memeriksa hasil yang dicapai. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya.Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas, GKM (Gugus KendaliMmutu) melakukan perbaikan berkesinambungan dengan melakukan delapan langkah yang sering digunakan dalam analisis dan solusi masalah mutu/kualitas, delapan langkah tersebut adalah :a.Memahami kebutuhan peningkatan kualitas. Langkah awal dalam peningkatan kualitas adalah bahwa manajemen harus secara jelas memahami kebutuhan untuk peningkatan kualitas. Manajemen harus secara sadar memiliki alasan-alasan untuk peningkatan kualita dikarenakan peningkatan kualitas merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar. Tanpa memahami kebutuhan untuk peningkatan kualitas, peningkatan kualitas tidak akan pernah efektif dan berhasil. Peningkatan kualitas dapat dimulai dari
 mengidentifikasi masalah kualitas yang terjadi atau kesempatan peningkatan apa yang mungkin dapat dialakukan. Identifikasi masalah dapat dimulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan alat-alat bantu dalam peningkatan kualitas seperti, check sheet, atau diagram Pareto.b.Menyatakan masalah kualitas yang ada.Masalah-masalah utama yang telah dipilih dalam langkah pertama perlu dinyatakan dalam suatu pernyataan yang spesifik. Apabila berkaitan dengan masalah kualitas, masalah itu harus dirumuskan dalam bentuk informasi-informasi spesifik yang jelas, tegas, dan dapat diukur serta diharapkan dapat dihindari pernyataan masalah yang tidak jelas dan tidak dapat diukur.c.Mengevaluasi penyebab utama.Penyebab utama dapat dievaluaasi menggunakan diagram sebab akibat. Dari berbagai faktor penyebab yang ada, kita dapat mengurutkan penyebab-penyebab dengan menggunakan diagram pareto berdasarkan dampak dari penyebab terhadap kinerja produk, proses, atau sistem manajemen mutu secara keseluruhan.d.Merencanakan solusi atas masalah.Diharapkan rencana penyelesaian masalah berfokus pada tindakan-tindakan untuk menghilangkan akar penyebab dari masalah yang ada. Rencana peningkatan untuk menghilangkan akar penyebab masalah yang ada diisi dalam suatu formulir daftar rencana tindakan.
 e.Melaksanakan perbaikan.Implementasi rencana solusi terhadap masalah mengikuti daftar rencana tindakan pengendalian kualitas. Dalam tahap pelaksanaan ini sangat dibutuhklan komitmen manajemen dan karyawan serta partisipasi total untuk secara bersama-sama menghilangkan akar penyebab dari masalah kualitas yang telah teridentifikasi.f.Meneliti hasil perbaikan.Setelah melaksanakan peningkatan kualitas perlu dilakukan studi dan evaluasi berdasarkan data yang dikumpulkan selama tahap pelaksanaan untuk mengetahui apakah masalah yang ada telah hilang atau berkurang. Analisis terhadap hasil-hasil temuan selama tahap pelaksanaan dan memberikan tambahan informasi bagi pembuat keputusan dan perencanaan peningkatan berikutnya. g.Menstandarisasikan solusi terhadap masalah.Hasil-hasil yang memuaskan dari tindakan pengendalian kualitas harus distandarisasikan, dan selanjutnya melakukan peningkatan terus menerus pada jenis masalah yang lain. Standarisasi dimaksudkan untuk mencegah masalah yang sama terulang kembali.h.Memecahkan masalah selanjutunya.Setelah selesai masalah pertama selanjutnya beralih membahas masalah selanjutnya yang belum terpecahkan (jika ada)

Prinsip-prinsip Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu:
1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip yaitu:
d. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinilitas) untuk dapat
menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
e. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang
bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk
materil lain.
f. Karena hak cipta adalah hak khusus, tidak ada orang lain yang
boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak
cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum
(legal right) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik
suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Faktor-Faktor Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Zulian (2013) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan adalah :a.Kemampuan proses.Batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan dengan kemampuan proses yang ada. Tidak ada gunanya mengendalikan suatuproses dalam batas-batas yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada.b.Spesifikasi yang berlaku.Spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus dapat berlaku, bila ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan atau kebutuhan konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. c.Tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima.Tujuan dilakukan pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi produk yang berada dibawah standar seminimal mungkin. Tingkat pengendalian yang diberlakukan tergantung pada banyaknya produk yang berada di bawah standar yang dapat diterima.

 d.Biaya kualitas. Biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam menghasilkan produk dimana biaya kulitas mempunyai hubungan yang positif dengan tercapainya produk yang berkualitas. Biaya kualitas meliputi :1)Biaya pencegahan (prevention cost). Biaya ini merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kerusakan produk yang dihasilkan. 2)Biaya deteksi/ penilaian (detection/appraisal cost). Adalah biaya yang timbul untuk menentukan apakah produk atau jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan- persyaratan kualitas sehingga dapat menghindari kesalahan dan kerusakan sepanjang proses produksi. 3)Biaya kegagalan internal (inrernal failure cost). Merupakan biaya yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan dan terdeteksi sebelum barang dan jasa tersebut dikirim ke pihak luar (pelanggan atau konsumen).4)Biaya kegagalan eksternal (eksternal failure cost).Merupakan biaya yang terjadi karena produk atau jasa tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk tersebut dikirimkan kepada para pelanggan atau konsumen

Ketentuan Hak Cipta Indonesia Dalam Sejarah
Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada
masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., hukum yang berlakudi negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi.
Undang-Undang Hak Cipta saat itu adalah Auteurswet 1912 yang terus berlaku
hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan
UUD 1945. 55
Sejak Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1
April 1913, sebagai negara jajahannya Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi
tersebut sebagaimana disebutkan dalam Staatsblad tahun 1914 Nomor 797.
Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928,
peninjauan itu dinyatakan berlaku pula bagi Indonesia (Staatsblad tahun 1931
Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai
jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya
mengenai hak pengarang (hak cipta). 56
Memasuki masa kemerdekaan, ketentuan Auteurswet 1912 ini dipandang
sangat ketinggalan zaman, sehingga di dalam praktek mengalami kejanggalan
kejanggalan dan dianggap merugikan kepentingan pihak-pihak yang
menggantungkan hidupnya kepada hak cipta. Auteurswet di dalam pengaturannya
kurang menggariskan keseimbangan yang adil antara hak pencipta untuk
mengawasi penyebaran karyanya dan kepentingan umum dalam memelihara
penyebaran yang luas, sehingga dirasakan kurang mendorong peningkatan
kemajuan ilmu dan seni yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan
kecerdasan bangsa. 57 Pergantian istilah Auterswet sendiri menjadi Hak Cipta
terjadi pada Kongres Kebudayaan di Bandung yang diaksanakan pada tahun
1952.58
Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan
hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa
kali diajukan Rancangan Undang-Undang Baru Hak Cipta yaitu tahun 1958,
1966, dan 1972 tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru
berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini sekaligus mencabut Auteurswet 1912 yang
dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan
hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat
pertumbuhan kecerdasan bangsa. 59
Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
tersebut antara lain meliputi: 60
1. Selain dimasukkannya unsur baru mengingat perkembangan teknologi,
diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik
kepentingan individu maupun masyarakat. Walaupun dikatakan bahwa
hak cipta adalah hak khusus, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam
Pasal 33 UUD 1945, hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat
dibatasi untuk kepentingan umum. Hal ini dapat kiranya dilihat pada
kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum dengan
keharusan memberikan ganti rugi kepada penciptanya, dan juga dengan
diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional.
2. Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta,
diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran hak cipta.
Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun
hak cipta tetap dilindungi. Hanya mengenai hak cipta yang tidak
didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam
pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini
pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan
pendaftaran.
3. Diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk
penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta.
Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wadah
untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia,
menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberikan keterangan kepada
Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah lainnya.
4. Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut, ialah
pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia
dengan tidak memandang tempat di mana ciptaan diumumkan untuk
pertama kalinya. Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk
pertama kalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.
Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ternyata
masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak
pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang terus menerus berlangsung dari
waktu ke waktu.
Selanjutnya pada tahun 1987, Undang-Undang No. 6 Tahun 1982
disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi
tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra. 61
Beberapa perubahan dan penyempurnaan penting di dalam UndangUndang No. 7 Tahun 1987 ini antara lain: 62
1. Pemidanaan
– memperberat ancaman pidana penjara dengan ketentuan
penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP.
– merubah klasifikasi tindak pidana hak cipta dari tindak pidana
aduan menjadi tindak pidana biasa, sehingga penindakannya tidak
lagi semata-mata didasarkan kepada adanya pengaduan.
– penambahan ketentuan perampasan hak cipta yang terbukti
merupakan hasil pelanggaran hak cipta oleh negara untuk
dimusnahkan.   penegasan adanya hak pada pemegang hak cipta yang dirugikan
kerena pelanggaran untuk mengajukan gugatan perdata tanpa
mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
– penambahan ketentuan tentang kewenangan hakim
memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan,
pengedaran, penyiaran dan penjualan ciptaan atau barang yang
merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
– Ketentuan baru mengenai penyidik khusus yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen
kehakiman.
2. Ciptaan yang Dilindungi
Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dimuat penambahan atau
penegasan ciptaan yang dilindungi yang merupakan ruang lingkup hak
cipta, yakni karya lagu atau musik, rekaman vidio, karya rekaman suara
atau bunyi, karya seni batik, dan karya program komputer atau komputer
program.
Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan
sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di
bidang perekonomian tingkat nasional maupun internasional yang menuntut
pemberian perlindungan yang lebih efektif. Selain itu, juga karena penerimaan
dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian
dari Agreeement Establishing the World Trade Organization.
63
Secara umum dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 perubahan
yang dilakukan adalah: 64
1. Penyempurnaan
Penyempurnaan yang dilakukan mencakup ketentuan-ketentuan mengenai
perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya,
pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat, dan ketentuan mengenai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Penambahan
Beberapa penambahan yang bersifat perubahan meliputi ketentuan
mengenai penyewaan ciptaan (rental rights) bagi pemegang hak cipta atas
rekaman video, film dan program komputer; hak yang berkaitan dengan
hak cipta (neighbouring rights) yang meliputi perlindungan ciptaan bagi
pelaku, prosedur rekaman suara dan lembaga penyiaran; dan yang
mengatur lisensi hak cipta.
Terkait penelitian ini, ketentuan hak penyewaan (rental right) atas karya
sinematografi dan ketentuan hak terkait (neighbouring rights) untuk pertama
sekali diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997.
Akhirnya pada tahun 2002 undang-undang hak cipta yang baru
diundangkan sekaligus mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 12
Tahun 1997 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta. Undang-undang hak cipta yang baru ini memuat perubahan-perubahan
yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu
untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta,
termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal
dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia. 65
Ketentuan-ketentuan baru yang dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta adalah : 66
1. database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk
media internet, untuk pemuatan produk-produk cakram optik (optical
disc) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana
telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif
penyelesaian sengketa; 4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar
bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait,
baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol
teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan produk-produk
yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer
untuk kepentingan komersil secara tidak sah dan melawan hukum.
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat 78 Pasal yang tersebar
ke dalam 15 Bab dan 8 Bagian. Dalam hal ini terdapat penambahan jumlah pasal
dan bab yang semula hanya 60 Pasal , 10 Bab dan 6 Bagian dari undang-undang
sebelumnya.
Terkait dengan penelitian ini, suatu hal yang penting dalam proses
penyempurnaan Undang Undang Hak Cipta di Indonesia adalah bahwa selain
dimasukkannya unsur baru mengingat perkembangan teknologi, dilakukan juga
upaya-upaya untuk meletakkan unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi
baik kepentingan individu maupun masyarakat. Misalnya bahwa walaupun
dikatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus, sesuai dengan jiwa yang
terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam
arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Hal ini dapat kiranya dilihat pada
kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum dengan keharusan
memberikan ganti rugi kepada penciptanya, dan juga dengan diberikannya hak
cipta kepada negara atas benda budaya nasional. Dengan demikian telah terlihat
adanya upaya memperkecil perbedaan antara prinsip HKI yang individualistis
dengan prinsip kepemilikan masyarakat tradisional yang komunal dalam proses
penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Tujuan Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)

Pengendalian kualitas merupakan kegiatan yang terpadu dalam perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat berjalan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Menurut Heizer & Render (2013) ada beberapa tujuan pengendalian kualitas, yaitu :a.Peningkatan kepuasan pelanggan.b.Penggunaan biaya yang serendah-rendahnya.c.Selesai tepat pada waktunya.Tujuan pokok pengendalian kualitas adalah, untuk mengetahui sampai sejauh mana proses dan hasi produk atau jasa yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Adapun tujuan pengendalian kualitas secara umum menurut Heizer & Render (2013), sebagai berikut :a.Produk akhir mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar mutu atau kualitas yang telah ditetapkan.b.Agar biaya desain produk, biaya inspeksi, dan biaya proses produksi dapat berjalan secara efisien.

 c.Prinsip pengendalian kualitas merupakan upaya untuk mencapai dan meningkatkan proses dilakukan secara terus-menerus untuk dianalisis agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan proses, sehingga proses tersebut memiliki kemampuan (kapabilitas) untuk memenuhi spesifikasi produk yang diinginkan oleh pelanggan.

HKI Sebagai Hak Kebendaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Sudah sejak zaman Romawi, kemudian diikuti oleh hukum perdata BW
(Burgerlijk Wetbook), ada pembedaan dalam hak keperdataan seseorang yaitu hak
kebendaan (zakelijkrecht) dan hak perseorangan (persoonlijkrecht), masingmasing diatur di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga BW Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu
benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud
mengganggu hak tersebut. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan dari hak
kebendaan itu. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk
sementara terhadap orang-orang tertentu saja saja. Karena itu hak kebendaan
bersifat mutlak (absolut) sedangkan hak perorangan bersifat relatif (nisbi). 46
Apabila ditelusuri lebih lanjut, HKI sebenarnya merupakan bagian dari
hukum benda, yaitu benda tak berwujud (benda immateril). Benda dalam
kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah
satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi
benda berwujud (materil) dan benda tak berwujud (immateril). 47
Dalam Pasal 499 KUHPerdata disebutkan bahwa menurut UndangUndang, barang adalah tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak
milik. Berdasarkan ketantuan pasal 499 KUH Perdata tersebut benda tak
berwujud itu disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir
Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang
(tangilable good) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat
dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak
(intangible good) adalah benda immaterial yang ada, tidak ada wujudnya karena
tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI. 48 Baik benda berwujud maupun
tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak . Hak atas benda berwujud disebut
hak absolut atas suatu benda , sedangkan hak atas benda tak berwujud disebut
hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah HKI. 49
Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan
hak kepemilikan 50 benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak- hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat
analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia,
kemudian menjelma menjadi suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat
merupakan sumber keuntungan finansial. Inilah yang membenarkan
penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda. 51
Pada dasarnya HKI dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu: 52
1. Hak Cipta (copyrights) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang
berkaitan dengan hak cipta (neighbouring right).
2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari: 53
a. Paten (patent)
b. Merek Dagang (trade mark)
c. Desain Industri (industrial design)
Bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam hukum Indonesia meliputi:
Hak Cipta (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002), Paten (Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2001), Merek (Undang-undang Nomor 15 tahun 2001), Rahasia
Dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000), Desain Industri (Undangundang Nomor 31 Tahun 2000).5

Pengertian Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Sofyan Assauri (dalam Hayu Kartika,2013) pengendalian danpengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatanproduksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan

 dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapatdikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.Menurut Bakhtiar dkk (2013) pengendalian kualitas dapat diartikansebagai “kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktivitas dan memastikankinerja sebenarnya”

Pengertian HKI. (skripsi, tesis dan disertasi)

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari
Intellectual Property Right (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai
hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Pada
prinsipnya, IPR sendiri merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut Intellectual Property
Right. 40
Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya HKI merupakan hak
yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia
yang diekspressikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang
yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan
memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi,
ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.41
Pengertian HKI juga dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.42
Sementara, pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan
dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau
penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi
mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. 43 Berdasarkan substansinya,
HKI berhubungan erat dengan benda tak berwujud serta melindungi karya
intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. 44
Berpijak dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa HKI adalah
hak yang timbul dan lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia dan hak itu
mempunyai manfaat ekonomi.

Dimensi Kualitas Produk. (skripsi, tesis dan disertasi)

Beberapa ahli maupun akademisi telah melakukan penelitian tentang berbagai dimensi kualitas produk maupun jasa yang diinginkan oleh konsumen yang tentunya perlu diketahui oleh perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumen.Secara umum, Ruseel dan Taylor mengidentifikasi delapan dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitasbarang, yaitu sebagai berikut (Munjiati M., 2015) : a.Performance merupakan karakteristik dasar suatu produk, misalkankinerja gas pada mobil.b.Feature merupakan kelengkapan atau tambahan item padakeutamaan dasar suatu produk, misalkan adanya stereo CD padainterior suatu mobil.

 c.Reliabilityadalah suatu keandalan suatu produk sesuai dengan yangdiharapkan, misalkan dalam beberapa kali pembelian produk yangsama, kualitasnya sama bagusnya, misalkan makanan di restorancepat saji, makanan yang sama rasanya akan sama pada waktupembelian yang berbeda-beda.d.Conformance merupakan kesesuaian dengan standar, misalkanhelem yang berkualitas sesuai dengan standar yaitu tidak mudahpecah saat terjatuh.e.Durability merupakan keawetan suatu produk, berkaitan denganjangka waktu pemakaian, misalnya tas yang berkualitas adalah tasyang awet dipakai dalam beberapa tahun tidak rusak. f.Serviceability adalah kemampuan suatu produk untuk diperbaiki,misalkan jika ada suku cadang kendaraan bermotor yang rusak, dapat diperbaiki ataupun diganti dengan suku cadang yang barudengan mudah, sehingga kendaraan bermotor tersebut segera dapatdigunakan kembali.g.Aesthetic disini bagaimana bau, rasa, suara, maupun penampilansuatu produk, misalkan rasa gurih pada produk donat, ataupun harumnya parfum

Definisi Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)

Kualitas merupakan salah satu aktor utama yang menentukan pemilihan produk bagi pelanggan. Kepuasan pelanggan akan tercapai apabila kualitas produk yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Berikut ini beberapa penjabaran mengenai pengertian kualitas :Definisi kualitas menurut para ahli (Munjiati M., 2015) :a.Deming (1992) mendefinisikan kualitas sebagai perbaikan terus-menerus. Ia mendasarkan pada peralatan statistik, dengan prosesbottom-up. Deming (1992) tidak memasukkan biaya ketidakpuasan pelanggan, karena menurutnya biaya ini tidak dapat diukur. Strategi Deming adalah dengan melihat proses untuk mengurangi variasi dimana perbaikan kualitas akan mengurangi biaya. Ia memiliki kepercayaan yang tinggi pada pemberdayaan pekerja untuk memecahkan masalah, memberikan kepada manajemen peralatan yang tepat.b.Menurut Juran dalam Schonberger dan Knod (1997), kualitas adalahfitness for use/ kesesuaian penggunaan. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah adalahstatistical process control(SPC). Ia berorientasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Juran memperkenalkan quality trilogyyang terdiri dari :1)Quality planning / perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas merupakan proses untuk merencanakan kualitas sesuai dengan tujuan. Dalam proses ini pelanggan diidentifikasikan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dikembangkan.2)Quality control/ kontrol kualitas. Kontrol kualitas merupakan proses mencapai tujuan selama operasi. Kontrol kualitas meliputi lima tahap:a)Menentukan apa yang seharusnya dikontrol. b)Menentukan unit-unit pengukuran.c)Menetapkan standar kinerja. d)Mengukur kinerja. e)Evaluasi dengan membandingkan antara kinerja sebenarnya dengan standar kinerja. 3)Quality improvement / perbaikan kualitas, untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. c.Menurut Taguchi (1987) kualitas adalah loss to society, yang maksudnya adalah apabila terjadi penyimpangan dari target, hal ini merupakan fungsi berkurangnya kualitas. Pada sisi lain, berkurangnya kualitas tersebut akan menimbulkan biaya. Strategi Taguchi (1987) memfokuskan pada peningkatan efisiensi untuk perbaikan dan pertimbangan biaya, khususnya pada industri jasa. d.Crosby (1979) mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan. Ia melakukan pendekatan pada transformasi budaya

 kualitas. Setiap orang yang ada dalam organisasi dilibatkan dalam proses dengan menekankan pada kesesuaian dengan persyaratan individual. Proses ini berlangsung secaratop down. Konsep zerodefect atau tingkat kesalahan nol merupakan tujuan dari kualitas. Konsep ini mengarahkan pada tingkat kesalahan produk sekecil mungkin, bahkan sampai tidak terdapat kesalahan.e.Kotler (1997) mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang mendukung kemampuan untuk memuaskan kebutuhan

Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (skripsi, tesis dan disertasi)

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan
perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap
perlindungan HKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antar
negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI
mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan
dibentuknya Paris Convention for The Protection of Industrial Property
(disingkat Paris Convention atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu
perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan
perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama
kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuak konvensi untuk perlindungan di
bidang hak cipta yang dikenal dengan International Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works (disingkat Bern Convention atau
Konvensi Bern) yang ditandatangani di Bern.31
Untuk mengelola kedua konvensi itu, melalui Konferensi Stockholm
tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi
dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual ( Convention Establishing the World
Intelektual Property Organization/WIPO) dan Indonesia menjadi anggotanya
bersama dengan ratifikasi Konvensi Paris.
Sementara itu, General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dibentuk
pada tahun 1947. Pada awalnya GATT diciptakan sebagai bagian dari upaya
penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk
mengurangi hambatan berupa bea masuk (tariff barrier) maupun hambatan
lainnya (non-tariff barrier). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, akhirnya
dengan ditandatangainya naskah akhir Putaran Uruguay timbul kesepakatan
untuk membentuk organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantif
dan cukup komprehensif yaitu World Trade Organization (WTO) yang akan menggantikan GATT sebagai organisasi internasional.32 WTO yang akan
mengelola seluruh persetujuan dalam Putaran Uruguay bahkan persetujuan
GATT serta hasil-hasil putaran setelah itu.
Pada Putaran Uruguay, negara-negara maju berhasil membentuk koalisi
yang bertujuan untuk memasukkan perlindungan HKI kedalam sistim GATT,
dimana usulan itu menunjukkan bahwa negara-negara maju terutama Amerika
Serikat ingin memasukkan issu HKI ke dalam kerangka GATT yang disebabkan
terutama karena Amerika Serikat telah mengalami berbagai kerugian akibat
terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangannya dengan negara lain.
Kemudian atas desakan Amerika Serikat dan beberapa negara maju, topik
perlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai suatu isu baru
dalam sistem perdagangan internasional. HKI sebagai issu baru muncul di bawah
topik Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right
(TRIPs). Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif,
dan ekstensif.33 TRIPs merupakan kesepakatan internasional paling lengkap
berkenaan dengan perlindungan HKI.34
Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian TRIPs ini melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The
World Trade Organization (Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia) yang
diundangkan pada tanggal 2 Nopember tahun 1994.
Persetujuan TRIPs ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim
perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan: 35
a. menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistim hukum
nasional negara-negara anggota WTO;
b. menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI;
c. menciptakan suatu mekanisme yang transparan;
d. menciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan
dapat diprediksi untuk menyelesaikan sengketa HKI di antara para
anggota WTO;  e. memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI
nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik yang telah diterima
luas;
f. menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI.
Selain ciri-ciri pokok tersebut, persetujuan TRIPs pun mengandung unsurunsur yang perlu diperhatikan dari segi peraturan perundang-undangan nasional
tentang HKI, yaitu: 36
a. Memuat norma-norma baru;
b. Memiliki standar yang lebih tinggi;
c. Memuat ketentuan penegakan hukum yang taat.
Berpijak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesepakatan TRIPs
tidak lepas dari desakan dari negara-negara maju untuk melindungi kepentingan
mereka di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ketika negara-negara
berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap HKI, maka investor dari
negara-negara maju enggan untuk datang membawa teknologi mereka dan
menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang. Bahkan bagi Amerika
Serikat perlindungan HKI menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan
investasi.37
Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah “hak” tidak dapat dilepaskan
dari persoalan ekonomi. Diakui bahwa HKI merupakan sebuah rezim yang sama
sekali berbeda dengan karakteristik dari pengetahuan tradisional di negara-negara
berkembang. Pada perkembangannya berkaitan dengan perdagangan dunia yang
semakin mengglobal, HKI lebih bersifat rezim individualis untuk memonopoli
teknologi guna melindungi investasi (modal). HKI tidak dapat dilepaskan dari
kepentingan pemilik modal. Tidak ada riset untuk tujuan mencapai new invention
yang tidak memerlukan biaya besar. Pelaksanaan hasil riset (berupa invensi yang
patenable) pun memerlukan modal yang tidak sedikit. Dengan demikian antara
HKI, khususnya paten, dan modal layaknya seperti dua sisi mata uang yang sama,  sehingga perlindungan HKI cenderung ditafsirkan sebagai perlindungan pemilik
modal.38
Prinsip HKI yang demikian tentu memiliki perbedaan dengan prinsip
kepemilikan masyarakat tradisional di banyak negara berkembang yang lebih
bersifat komunal. Menurut Agus Sardjono, referensi yang digunakan oleh
pembuat Undang Undang Hak Cipta di Indonesia bukan sistem nilai atau norma
yang bersumber dari masyarakat Indonesia pada umumnya, sebab masyarakat
Indonesia pada umumnya tidak terbiasa atau tidak memahami sistem yang
bercorak induvidualistik-kapitalistik sebagaimana rezim HKI tersebut.
Masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau corak
komunalistik dan spritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi sistem
HKI. Itulah sebabnya menjadi sangat mudah untuk ditebak bahwa referensi yang
digunakan untuk menyususn perundang-undangan HKI Indonesia adalah hasil
Konvensi Internasional seperti Paris Convention, Berne Convention, dan lainlainnya. Itulah sebabnya rezim HKI hingga hari ini dianggap sebagai rezim yang
asing bagi sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin masih
banyak sarjana hukum Indonesia yang tidak memahami sistem HKI itu sendiri.39
Berpijak dari uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa ketidaksinkronan
antara prinsip HKI yang bersifat individualistis dan lebih ditujukan sebagai
perlindungan terhadap investasi dari negara-negara maju dengan pola
kepemilikan dalam kebanyakan masyarakat di negara-negara berkembang
termasuk Indonesia yang bersifat komunal – walau berarti tidak mengakui hakhak individu- menjadi salah satu hambatan dalam penegakan undang-undang
HKI.

Pengsosialisasian dan Pengkomunikasian Hukum (skripsi, tesis dan disertasi)

Agar undang-undang atau hukum benar-benar efektif berlakunya maka
proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting. Proses sosialisasi
undang-undang itu harus bertujuan :
1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu
undang-undang atau peraturan;
2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undangundang atau peraturan;
3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat rnenyesuaikan diri (pola pikir
dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undangundang atau peraturan hukum tersebut.
Demikian pula tentang berbagai peraturan hukum dan undang-undang
yang mengancamkan sanksi terhadap berbagai jenis kejahatan atau tindak
pidana hak cipta (termasuk hak cipta rekaman suara), sekiranya dilakukan
sosialisasi yang maksimal di dalam masyarakat, sehingga baik
kehadirannya maupun isi aturannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya
masyarakat. Khususnya masyarakat, sekiranya sebanyak mungkin
mengetahui beratnya ancaman pidana atau sanksi yang dapat dijatuhkan
pada pelaku kejahatan atau pelanggar hak cipta.
Sekiranya kalangan hukum maupun masyarakat umumnya tidak boleh
berfikir dogmatik belaka bahwa menurut undang-undang, semua penduduk
harus dianggap mengetahui semua peraturan hukum yang berlaku,
meskipun asas ini memang tercantum tegas dalam Pasal 2. Bagaimanapun
juga, asas tersebut hanya merupakan fiksi hukum, yang bertujuan
menjamin adanya kepastian hukum jika terjadi kejahatan ataupun
pelanggaran hukum. Sekarang pelakunya tidak dapat mengelak dari
ancaman sanksi pidana yang hanya dengan berdalih bahwa ia tidak tahu
bahwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya adalah tindakan
terlarang

 Daya Tanggap (Responsiveness) (skripsi, tesis dan disertasi)

Setiap perawat dalam memberikan pelayanan, mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari perawat untuk melayani klien sesuai dengan tingkat penerapan, pengertian, ketidaksesuaian atas berbagai hal untuk pelayanan yang diketahui. Margaretha, 2003 (dalam Nursalam, 2013), menjelaskan kualitas layanan daya tanggap merupakan suatu bentuk pelayanan dalam memberikan penjelasan yang diterima, dalam bentuk sebagai berikut:a.Memberikan penjelasan secara bijaksana sesuai bentuk-bentuk pelayanan yang dihadapinya sehingga indivindu yang mendapat pelayanan mampu mengerti dan menyetujui segala benuk pelayanan yang diterima.b.Memberi penjelasan yang mendetail yaitu bentuk penjelasan yang substantif dengan persoalan pelayanan yang dihadapi yang bersifat jelas, transparan, singkat an dapat dipertanggung jawabkan.c.Memberi binaan atas bentuk-bentuk pelayanan yang dianggap masih kurang atau belum sesuai dengan proedur pelayanan yang ditentukan.d.Mengarahkan setiap bentuk pelayanan dari individu yang dilayani untuk menyiapkan, melaksanakan dan mengikuti berbagai ketentuan pelayanan yang harus dipatuhi

Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum dan Efektifitas UndangUndang Hak Cipta Lagu (skripsi, tesis dan disertasi)

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundangan
adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur
adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal
itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua
unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan
perundang-undangan di dalam masyarakat.
Menurut Achmad Ali, bahwa kesadaran hukum sebenarnya
merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia
tentang hukum yang ada, tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian
itu akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat
tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam
masyarakat.
Jadi kesadaran hukum yang dinilai warga masyarakat belum menjamin
bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum
atau perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu
menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana
ada tuntutan mendesak.
Sehubungan dengan hal itu, Oetojo Oesman (dalam Achmad Ali)
membedakan kesadaran hukum sebagai berikut:
1. Kesadaran hukum yang baik,
2. Kesadaran hukum yang buruk.
Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk, adalah seseorang
yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan
menggunakan proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar
bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Kesadaran hukum ini menjadi
salah satu penyebab semakin menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.
Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kuantitasnya dalam
tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H C. Kelman (dalam Achmad
Ali) :
1) Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
2) Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan
seseorang menjadi rusak;
3) Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai
dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.
Jadi perbedaan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah
kesadaran hukum itu mengetahui aturan hukum yang berlaku dan memiliki
pilihan, baik untuk menaati peraturan hukum yang berlaku ataupun
melanggarnya. Sedangkan ketaatan hukum adalah perilaku masyarakat
yang mematuhi peraturan hukum yang berlaku dikarenakan faktor yang
mempengaruhi masyarakat itu sendiri, entah itu karena takut sanksi, takut
hubungan baiknya dengan seseorang jadi rusak atau karena memang
merasa bahwa menaati peraturan itu sudah seharusnya sebagai masyarakat
yang baik. Kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak efektif
berlakunya? Jawabannya tentu saja jika sebagian warga masyarakat tidak
menaatinya. Namun demikian, jika sebagian besar warga masyarakat
terlibat menaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran atau
kualitas efektifitas aturan atau undang-undang itupun masih dapat
dipertanyakan.
Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas, maka
tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau
undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-
undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan
suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat
yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat
Compliance atau Identification saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau
undang-undang itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga
masyarakat yang menaati suatu aturan atau undang-undang dengan
ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas
efektivitas aturan atau undang-undang itu.
Sehubungan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan empat
unsur kesadaran hukum yaitu :
1) Pengetahuan tentang hukum;
2) Pengetahuan tentang isi hukum;
3) Sikap hukum;
4) Pola perilaku hukum.
Beragamnya bahasan tentang efektivitas hukum ditinjau dari optik
sosiologi hukum bukan merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran
sosiologis tentang hukum itu mencakupi sejumlah pendekatan, yang lebih
beragam ketimbang seragam. Suatu judul umum sengaja diberikan pada
seluruh pandangan sosiologis (yang dalam kenyataannya belum tentu
sama) tidak lain didasarkan pada pertimbangan bahwa para sosiolog
hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal balik. Tema
umum adalah dengan menggunakan pendekatan bahwa hukum adalah
fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti jika hukum
itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.
Suatu persepsi tentang wujud hukum perlu untuk mengujinya, sejauh
mana efektifnya atau tidak.
Beberapa sosiolog hukum berpandangan bahwa di dalam masyarakat
modern, aturan hukum dibedakan atas aturan sosial dan aturan-aturan
moral. Hal ini menurut Anwarul Yaqin (dalam Achmad Ali) disebabkan
masyarakat modern mempunyai suatu pemerintahan yang terorganisir,
pranata pengadilan dan mesin administrasi, di mana ketaatan terhadap
aturan hukum dijamin melalui suatu ancaman sanksi. Sebaliknya, di dalam
suatu masyarakat sederhana dan primitif, yaitu Such Societies have in fact
existed and exist even now alias masyarakat yang bukan saja pernah ada
tetapi masih ada sekarang, masyarakat yang seperti itu tidak mempunyai
organisasi politik, hukum tidak dapat secara tegas dibedakan dari aturanaturan sosial yang berdasarkan pada kemampuannya untuk menjamin
ketaatan.
Lebih lanjut Anwarul Yaqin menuliskan bahwa meskipun hukum
dapat eksis tanpa negara seperti dalam masyarakat primitif atau
masyarakat buta huruf, tetapi hukum di dalam pandangan modern
mencakupi eksistensi negara. Agar warga masyarakat dapat hidup dan
bekerja sama di dalam suatu cara-cara yang tertib dan damai, maka negaranegara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui
aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut “hukum”. Aturan-aturan
itu untuk mengefektifkan, negara menentukan sanksi, di dalam bentuk
paksaan, untuk melaksanakan ketaatan.
Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar
suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur
paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan
atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu
pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman
paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman
paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak
terkomunikasi atau tersosialisasi secara memadat pada warga masyarakat.

Cara Pengukuran Tingkat Kepuasan Kerja Perawat (skripsi, tesis dan disertasi)

Pohan (2013), menyatakan kepuasan kerja perawat yang telah dijelaskan, ada dua komponen yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja perawat yaitu komponen harapan dan komponen kinerja perawat. Banyak cara pengukuran tingkat kepuasan kinerja perawat, tetapi yang akan dijelaskna berikut adalah salah satu cara pengukuran tingkat kepuasan kerja perawat berdasarkan konsep harapan kinerja seperti yang dijelaskan diatas. Pengukurann harapan perawat dapat dilakukan dengan membuat kuesioner yang berisi aspek-aspek kepuasan kerja yang dianggap penting oleh perawat. Kemudian perawat diminta menilai setia aspek-aspek tadi, sesuai dengan tingkat keperluan aspek tersebut bagi kinerja perawat yang bersangkutan.

Definisi Kepuasan Kerja (skripsi, tesis dan disertasi)

Asmuji (2014), menyatakan kepuasan kerja sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan kerja dalam teori motivasi Maslow menempati peringkat yang tinggi. Sebab ia berkaitan dengan tujuan manusia untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan potensi dirinya dalam pekerjaan. Nursalam (2013), menyatakan apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik. Supranto (2010), menyatakan kepuasan kerja perawat merupakan kepuasan perawat setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapan. Suprapto (2011), menyatakan tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja dengan harapan. Apabila kinerja yang dirasakan dibawah harapan maka perawat akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan maka perawat akan puas, sedangkan apabila kinerja melebihi harapan maka perawat akan sangat puas.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut teori hukum alam, hak cipta itu kekal selama penciptanya
hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih
lama lagi beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Perancis,
Negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan
diperpanjang hingga 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia.
Penambahan jangka waktu perlindungan ini kemudian dianut oleh banyak
Negara.
Konvensi Berne revisi Berlin (1908) pada Pasal 7 ayat (1) mengatur
bahwa secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup si
pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Pada Pasal 7 ayat
(2), (3), dan (4), diatur bahwa untuk karya cipta tertentu. Konvensi Berne
juga menentukan perlindungan yang khusus yaitu :
a. Karya sinematografi diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah
Diumumkan,
b. Karya cipta yang tidak diketahui penciptanya diberi perlindungan
selama 50 tahun setelah diketahui masyarakat,
c. Karya cipta fotografi diberi perlindungan 25 tahun setelah karya foto
tersebut selesai dibuat.
Konvensi Berne tidak memaksakan kepada peserta konvensi untuk
mengikuti ketentuan lamanya masa perlindungan yang ditentukan Pasal 7
ayat (6) dari konvensi tersebut, membolehkan negara peserta untuk
memberikan perlindungan lebih lama dari yang ditentukan oleh konvensi.
Mengenai perhitungan untuk menentukan batas akhir perlindungan,
ditentukan pada Pasal 7 ayat (5), yaitu mulai dihitung sejak 1 Januari pada
saat si pencipta meninggal dunia.
Contohnya, A meninggal pada tanggal 3 Agustus 1924, maka karya
ciptanya mulai tidak dilindungi lagi sejak 1 Januari 1975, sedangkan bila
A itu meninggal pada tanggal 11 Januari 1928, maka mulai tidak
dilindungi lagi 1 Januari 1979.
Konvensi Internasional Hak Cipta (UCC) 1952 revisi Paris 1971,
mengatur secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada Pasal 4 ayat
(2a), yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama
hidup pencipta, dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat (2b)
ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat
pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak
boleh kurang dari 25 tahun mulai pada saat pengumuman, atau
pendaftaran karya cipta tersebut.
Praktik yang dianut oleh kebanyakan negara, pemberian perlindungan
secara umum atas hak cipta, selama hidup si pencipta ditambah sekian
tahun setelah meninggal. Tambahannya ada yang 50 tahun, kurang dari 50
tahun, tetapi ada juga negara yang memberikan tambahan lebih dari 50
tahun contohnya: Austria, Brazil, Colombia, Panama, dan Spanyol,
sedangkan Ivory Coast memberikan tambahannya 99 tahun.
Inggris memberi perlindungan hak cipta yaitu selama si pencipta hidup
ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Kekecualian
diberikan untuk perlindungan hak cipta bagi ratu dan pihak kerajaan yang
disebut Crown Copyright, yaitu selama 125 tahun sejak lahirnya karya
cipta itu, tetapi bila ciptaan tersebut dikomersilkan, perlindungannya
hanya 75 tahun.
Di Indonesia jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diberlakukan tidak sama untuk setiap
bidang ciptaan, untuk:
1. Hak cipta atas ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis
lainnya, seni tari (koreografi), segala bentuk seni rupa, seni batik,
ciptaan lagu atau musik, karya arsitektur, berlaku selama hidup
pencipta ditambah 50 tahun kemudian setelah pencipta meninggal
dunia. Bila hak cipta tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, rnaka
hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya
ditambah 50 tahun kemudian. ( Pasal 29 ayat (2) );
2. Karya cipta berupa: karya pertunjukan, dan karya siaran, ceramah,
kuliah, dan pidato, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau
bunyi, terjemahan juga lafsir, hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak
pertama kali diumumkan. ( Pasal 30 ayat (2) )

Pengendalian/evaluasi (Controlling) (skripsi, tesis dan disertasi)

Kholid (2013), menyatakan controlling merupakan proses pemeriksaan apakah segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah disepakati, instruksi yang dikeluarkan, serta prinsip-prinsip yang ditetapkan, yang bertujuan untuk menunjukkan kekurangan dan kesalahan agar dapat diperbaikidan tidak terjadi lagi Tugas seorang manajerial dalam usaha menjalankan dan mengembangkan fungsi pengawasan manajerial perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut:a.Pengawasan yang dilakukan harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur.b.Fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang amat penting dalam upaya mncapai tujuan organisasi.c.Standart untuk kerja yang akan diawasi perlu dijelaskan kepada semua staf, sehingga staf dapat lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap kegiatan program.d.Kontrol sebagai pengukuran dan koreksi kinerja untuk meyakinkan bahwa sasaran dan kelengkapan rencana

 untuk mencapai tujuan telah tersedia, serta alat untuk memperbaiki kinerja.Terdapat 10 karakteristik suatu sistem kontrol yang baik:a.Harus menunjukkan sifat dari aktifitasb.Harus melaporkan kesalahan-kesalahan dengan segerac.Harus memandang kedepand.Harus menunjukkan penerimaan pada titik krisise.Harus obyektiff.Harus fleksibelg.Harus menunjukkan pola organisasih.Harus ekonomisi.Harus mudah dimengertij.Harus menunjukkan tindakan perbaikanAda 2 metode pengukuran yang digunakan untuk mengkaji pencapaian tujuan keperawatan, yaitu:a.Analisa dataPerawat melihat gerkaan , tindakan dan prosedur yang tersusun dalam pedoman tertulis, jadwal, aturan, catatan, anggaran. Hanya ukuran fisik saja dan secara relatif beberapa alat digunakan untuk analisa tugas dalam keperawatan.b.Kontrol kualitasPerawat dihadapkan pada pengukuran kualitas dan akibat-akibat dari pelayanan keperawatan.Manfaat pengawasan:Apabila fungsi pengawasan dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan tepat maka akan diperoleh manfaat:a.Dapat diketahui apakah suatu kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai dengan standar atau rencana kerja.
 b.Dapat diketahui adanya penyimpangan pada pengetahuan dan pengertian staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya.c.Dapat diketahui apakah waktu dan sumber daya lainnya telah mencukupi kebutuhan dan telah digunakan secara benar.d.Dapat diketahui staf yang perlu diberikan penghargaan atau bentuk promosi dan latihan kerja

Hak Salinan (Neighbouring Right / Ancillary Right) (skripsi, tesis dan disertasi)

Selain hak cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak
turunannya yaitu hak salinan (neighbouring right atau ancillary
right). Ciptaan yang dilindungi hak salinan ini sangat banyak
berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas
rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak
salinan ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang
berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan badan
penyiaran. Ketiga pihak yang dilindungi tersebut mempunyai hak
tertentu.
Pihak yang berkecimpung dalam pertunjukan, mempunyai hak ,
yaitu:
1. Mengawasi penampilan yang digelarkan,
2. Mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan yang
digelarkan,
43
3. Mengawasi reproduksi penampilan-penampilan yang
berikutnya,
4. Mengawasi penyiaran rekaman pagelaran kepada umum.
Pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau produser
rekaman, berhak:
1. Merekam ulang (reproduction right),
2. Mempertunjukkan rekaman kepada umum (the public
performance right),
3. Menyiarkan rekaman (broadcasting right)
Badan penyiaran, mempunyai hak di antaranya:
1. Menyiarkan dan memproduksi suatu ciptaan,
2. Merekam suatu ciptaan (recording right),
3. Menampilkan kepada umum (public performance right)
Hak salinan baru mendapat perhatian internasional pada tahun
1928, yaitu ketika revisi konvensi Berne di Roma, dan diakui
melalui perlindungan hak performers. Pada tahun 1960 di Roma
dibentuk suatu konvensi khusus yang mengatur hak salinan ini
yaitu International Convention Protection for Performers.
Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations.
Konvensi ini memuat 34 pasal, serta menganut prinsip national
treatment, sedangkan lamanya perlindungan ditentukan minimal 20
tahun.
Selain pengaturan melalui Konvensi Roma 1961, bidang
rekaman juga diatur oleh konvensi tersendiri, yaitu Convention for
The Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication
of Their Phonograms. Konvensi ini ditanda tangani di Jenewa pada
tanggal 29 Oktober 1971, dan memuat 13 pasal. Salah satu
ketentuannya adalah perlunya untuk mencantumkan dalam setiap
hasil rekaman tersebut suatu tanda P dalam lingkaran yang disertai
petunjuk tahun pertama direkam, serta nama dari si pemilik hak
cipta atas rekaman tersebut

Pengarahan (Directing) (skripsi, tesis dan disertasi)

a.Pengertian PengarahanMarquis (2013), menyatakan pengarahan merupakan proses penerapan rencana manajemen untuk menggerakkan anggota kelonpok untuk mencapai tujuan melalui berbagai arahan.Sri (2012), menyatakan pengarahan suatu cara untuk mengerjakan dan memberikan bimbingan agar dapat bekerja secara optimal dan melakukan pembagian tugas sesuai dengan sumber daya yang tersedia berdasarkan kemampuan dan keahliannya.Asmuji (2014), menyatakan pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektifserta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena di samping menyangkut manusia juga, menyangkut berbagai tingkah laku manusia yang berbeda-beda.b.Tujuan PengarahanAsmuji (2014), menyatakan terdapat lima tujuan dan fungsi pengarahan, yaitu sebagai berikut:1)Pengarahan bertujuan menciptakan kerja sama yang lebih efisien. Pengarahan memungkinkan terjadinya
komunikasi antara atasan dan bawahan. Manajer keperawatan setingkat kepala ruangan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan bawahannya akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi kerja. Sebagai contoh, kegiatan supervisi tindakan keperawatan akan dapat mengurangi atau meminimalisasi kesalahan tindakan sehingga akan dapat meminimalisasi bahan, alat atau waktu tindakan bila dibandingkan jika terjadi kesalahan karena tidak ada supervisi.2)Pengarahan bertujuan mengembangkan kemapuan dan keterampilan staf. Banyak hal yang terkait dengan kegiatan pengarahan di dalam ruang perawatan.Seperti halnya supervisi, pendelegasian di dalam ruang perawatan akan dapat memberikan peluang bagi yang diberikan delegasi untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya secara otonomi.3)Pengarahan bertujuan menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Perawat yang diarahkan jika salah, diberi motivasi jika kinerja menurun dan diberi apresiasi atas hasil kerja akan memberikan penguatan rasa memiliki dan menyukai pekerjaanya.4)Pengarahan bertujuan mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menciptakan hubungan interpersonal yang harmonis. Selain itu, kepemimpinan yang adil merupakan kunci sukses
dalam memberikan motivasi kerja dan meningkatkan prestasi kerja perawat bawahan.c. Unsur-unsur Pengarahan Pengarahan atau juga disebut “penggerakan” merupakan upaya memengaruhi bawahan agar melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guna mengarahkan atau menggerakkan bawahan, ada beberapa unsur yang perlu di dipahami dan diperhatikan bagi seorang manajer keperawatan.1)Kepemimpinan merupakan kemampuan memengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran.2)Motivasi hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.3)Komunikasi merupakan unsur penting dalam menggerakkan atau mengarahkan bawahan. Dalam organisasi pelayanan keperawatan, dalam ada beberapa bentuk kegiatan pengarahan yang didalamnya terdapat aplikasi komunikasi, antara lain sebagai berikut. a)OperanMerupakan suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan mengoperkan asuhan keperawatan kepada shiftberikutnya.b)Pre -ConferenceKomunikasi ketua tim/penanggung jawab shift dengan perawat pelaksana setelah selesai operan.c)Post-ConferenceKomunikasi ketua tim/perawat dengan perawat pelaksana sebelum timbang terima mengakhiri dinas dilakukan.
d)PendelegasianKegiatan melakukan pekerjaan melalui orang lain bertujuan agar aktivitas organisasi tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.e)SupervisiBentuk komunikasi yang bertujuan memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.4)Manajemen Konflik dalam Ruang PerawatanRuang perawatan merupakan suatu sistem tempat manusia berinteraksi. Interaksi yang terjadi dalam ruang perawatan mempunyai kemungkinan terjadinya konflik. Konfflik dapat terjadi antara individu dan individu, individu dengan kelompok, atau juga kelompok dengan kelompok. Abidin (2015), menyatakan kegiatan-kegiatan yang ada di fungsi pengarahan , yaitu delegasi, supervisi, motivasi, manajemen konflik serta komunikasi dan kolaborasi. a.Delegasi Pendelegasian kegiatan melakukan pekerjaan melalui orang lain yang bertujuan agar aktivitas organisasi tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk delegasi diruang perawatan antara lain kepala ruang mendelegasikan tugas kepada ketua tim/perawat primer atau penanggung jawab shift. Sedangkan, ketua tim/perawat primer mendelegasikan tugas kepada perawat pelaksana agar kegiatan pendelegasian dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang
diinginkan, harus dilakukan komunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan antara person yang memberikan delegasi dan person yang diberikan delegasi.Kesumanjaya (2010), menyatakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif yaitu tetapkan tujuan, tegaskan tanggung jawab dan wewenang, berikan motivasi kepada bawahan, manajer dapat memberikan dorongan bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif, meminta penyelesaian kerja, berikan latihan, adakan pengawasan yang memadai.b.Supervisi Asmuji (2014), menyatakan supervisi merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Supervisi dilakukan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Supervisi keperawatan, fokus utamanya bukan pada kegiatan pemeriksaan yang mencari-cari kesalahan, melainkan pada kegiatan supervisi ini lebih mengarah pada pengawasan partisipatif. Kegiatan supervisi keperawatan memungkinkan terjadinya pemberian penghargaan, diskusi dan juga bimbingan yang bertujuan untuk mencari
jalan keluar jika terjadi kesulitan dalam tindakan keperawatan. c.MotivasiMotivasi berasal dari kata Latin movereyang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi merupakan konsep yang menggambarkan kondisi ekstrinsik yang merangsang perilaku tertentu dan respons intrinsik yang menampakkan perilaku manusia.Motivasi merupakan proses psikologis yang meningkatkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Motivasi sebagai proses yang ikut menentukan intensitas, arah dan ketekunan individu dalam usaha mencapai sasaran.Motivasi suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan memberi arah serta ketahanan (persistence)pada tingkah laku tersebut.Disimpulkan motivasi suatu dorongan proses psikologis yang menimbulkan perilaku tertentu dan ikut menentukan intensitas, arah, ketekunan dan ketahanan pada perilaku tersebut sesuai tujuan yang ditetapkan.d.Manajemen konflikKonflik merupakan proses yang bermula ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan segera memengaruhi secara negatif.
Konflik merupakan masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perbedaan pendapat, nilai-nilai atau keyakinan dua orang atau lebih.Konflik merupakan segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih.Disimpulkan konflik merupakan proses yang bermula ketika interaksi pihak satu dengan yang lain memunculkan masalah internal maupun eksternal sebagai akibat perbedaan pendapat, nilai -nilai atau keyakinan-keyakinan.e.Komunikasi dan kolaborasiMarwansyah (2010), menyatakan komunikasi merupakan pertukaran pesan antar manusia dengan tujuan pemahaman yang sama.Asmuji (2014), menyatakan komunikasi merupakan unsur penting dalam menggerakkan atau mengarahkan bawahan.Amin (2008), menyatakan komunikasi merupakan hubungan kontak antar manusia baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya.Suprapto (2011), menyatakan komunikasi suatu proses interaksi yang mempunyai arti antara sesama manusia.
Disimpulkan komunikasi merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan dari satu orang ke orang lain untuk menciptakan persamaan makna dan mencapai satu tujuan yang sama.(Gitosudarmo & Mulyono 1997 dalam Hatta, 2008), menyatakan kepala ruangan sebagai koordinator kegiatan perlu menciptakan kerjasama yang selaras satu sama lain dan saling menunjang untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan

Kepegawaian (Staffing) (skripsi, tesis dan disertasi)

Staffingmerupakan metodologi pengaturan staff, merupakan proses yang teratur, sistematis, berdasarkan rasional diterapkan untuk menentukan jumlah dan jenis personal suatu organisasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Komponen yang termasuk dalam fungsistaffingprinsip: rekruitmen, seleksi, orientasi pegawai baru, penjadwalan tugas, dan klasifikasi pasien. Komponen tersebut merupakan suatu proses yang mana nantinya berhubungan dengan penjadwalan siklus waktu kerja bagi semua personel yang ada.Terdapat beberapa langkah yang diambil untuk menentukan waktu kerja dan istirahat pegawai, yaitu:a.Menganalisa jadwal kerja dan rutinitas unit.b.Memberikan waktu masuk dan libur pekerjaaan.c.Memeriksa jadwal yang telah selesai.
d.Menjamin persetujuan jadwal yang dianjurkan dari manajemen kperawatan.e.Memasang jadwal untuk memberitahu anggota staff.f.Memperbaiki dan memperbaharui jadwal tiap hari

Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

1. Hak Ekonomi
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk
mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada
setiap Undangundang Hak Cipta selalu berbeda, baik
terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap
jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara,
minimal mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi
jenis hak  :
a. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right),
b. Hak adaptasi (adaptation right),
c. Hak distribusi (distribution right),
d. Hak pertunjukan (public performance right),
e. Hak penyiaran (broadcasting right),
f. Hak program kabel (cablecasting right), g. Droit de Suite,
h. Hak pinjam masyarakat (public lending right).
2. Hak Reproduksi / Penggandaan (Reproduction right)
Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan
penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah Undangundang Hak Cipta, hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu
menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama,
hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan
mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama,
termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk penggandaan
atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional rnaupun
peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan
bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik,
pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara
(lagu). Hak ini dikenal dan diatur, baik dalam Konvensi Berne
maupun Konvensi Universal. Sehingga di setiap negara yang
memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkannya.
3. Hak Adaptasi (Adaptation right)
Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan
dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari
non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non
fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne
37
(Pasal 12) maupun Konvensi Universal (Universal Copyright
Convention).
4. Hak Distribusi (Distribution right)
Hak distribusi adalah hak untuk menyebarkan kepada
masyarakat setiap hasil ciptaannya dalam bentuk penjualan,
penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut
dikenal oleh masyarakat.
Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru
berupa Foreign right yaitu suatu hak yang dilindungi di luar
negaranya. Misalnya suatu karya cipta berupa buku. Karena
merupakan buku yang sangat menarik, maka sangat digemari di
negara lain. Dengan buku itu didistribusikan ke negara tersebut,
maka buku itu mendapat perlindungan sebagai Foreign right.
5. Hak Pertunjukan (Performance Right )
Hak pertunjukan ini merupaka hak untuk mengungkapkan
karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh
pemusik, dramawan, seniman, pragawati, penyiaran film, dan
rekaman suara (lagu) pada media televisi, radio dan tempat lain
yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang
menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus
meminta izin dari isi pemilik performance rights tersebut.
Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin
pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut, maka
38
dibentuklah suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan tersebut
yang lebih dikenal sebagai Performance Rights Society.
6. Hak Penyiaran (Broadcasting Right)
Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan
suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi
penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini
telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal,
juga konvensi tersendiri, misalnya Konvensi Roma 1961, dan
Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan Relating to the
Distribution of Programme Carryng Signals transmitted by
Satellite.
7. Hak Moral (Moral Right)
Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi
si pencipta Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum
kontinental yaitu dari Prancis. Menurut Konsep Hukum
Kontinental, hak pengarang (droit d’auteur / author right) terbagi
menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai
ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut
perlindungan atas reputasi si pencipta.
Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain,
tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak
moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si
39
pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari
penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu :
a) hak untuk mengumumkan (the right of publication);
b) hak paterniti (the right of paternity);
c) hak integritas (the right of integrity)
Sedangkan Komen dan Verkade (dalam C.J.T. Simorangkir,
dalam Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah)36 menyatakan
bahwa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta itu meliputi:
a) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
b) Larangan mengubah judul;
c) Larangan mengubah penentuan pencipta;
d) Hak untuk mengadakan perubahan.
Sekarang ini konsep tentang hak moral telah merupakan
ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Berne. Ketentuan
tersebut dimasukkan ke dalam Konvensi Berne, yaitu pada revisi
Roma 1929, dan dicantumkan pada Pasal 6 bis. Kemudian terus
disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan
keharusan adanya orisinalitas, dan revisi di Stockholm dengan
menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut.
Pada Pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral
perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta Dijelaskan oleh Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi bahwa pada
dasarnya, ketentuan Pasal 6 bis tersebut mengatur beberapa hal
sebagai berikut ini37 :
Indonesia dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta juga mencantumkan konsep hak moral, yaitu diatur
pada Pasal 24.
1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak
Cipta.
2. supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
3. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya
telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan
Pencipta.
4. atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah
meninggal dunia.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga
terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan,
pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran
Pencipta.
6. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya
sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Sehubungan dengan apa yang telah uraikan di atas tentang
hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, Walter Simanjuntak
mengemukakan bahwa:
1. Hak khusus yang dimaksud dalam hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta adalah:
a) Pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau
gambar dari pertunjukannya.
b) Produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk
memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara.
c) Lembaga peyiaran memiliki hak khusus untuk memberikan
izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya
melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui
sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jangka waktu perlindungan hukum bagi si pelaku pertunjukan,
produser rekaman suara dan lembaga penyiaran adalah
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) UndangUndang Hak Cipta.
3. Penghitungan jangka waktu perlindungan dimulai sejak
tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah :
42
a) Suatu karya pertunjukan selesai diwujudkan atau
dipertunjukkan.
b) Suatu karya rekaman suara selesai direkam.
c) Suatu karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.
4. Ketentuan Pidana atas pelanggaran hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta diberlakukan sebagaimana ketentuan pidana
dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta.

Pengorganisasian (Organizing) (skripsi, tesis dan disertasi)

Pengorganisasian suatu langkah untuk menetapkan, mengelompokkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, penetapan tugas-tugas dan wewenang-wewenang seseorang, pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan semua kegiatan yang beraspek personil, finansial, material dan tata cara dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. `a.Manfaat pengorganisasian, akan dapat diketahui:1)Pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok.2)Hubungan organisatoris antara orang-orang didalam organisasi tersebut melalui kegiatan yang dilakukannya.3)Pendelegasian wewenang.4)Pemanfaatan staf dan fasilitas fisik.b.Tahapan dalam pengorganisasian
1)Tujuan organisasi harus dipahami staf, tugas ini sudah tertuang dalam fungsi manajemen.2)Membagi habis pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokokuntuk mencapai tujuan.3)Menggolongkan kegiatan pokok ke dalam satuan-satuan kegiatan yang praktis.4)Menetapkan berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh staf dan menyediakan fasilitas yang diperlukan.5)Penugasan personil yang tepat dalam melaksanakan tugas.6)Mendelegasikan wewenang

Tujuan Pelayanan Keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)

Tujuan pelayanan keperawatan merupakan pernyataan konkret dan spesifik tentang pelayanan keperawatan, ynag digunakan untuk menetapkan prioritas kegiatan sehingga dapat mencapai dan mempertahankan misi serta filosofi yang diyakini.
Tujuan pelayanan keperawatan pada umumnya ditetapkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan rumah sakit serta meningkatkan penerimaan masyarakat tentang profesi keperawatan. Tujuan ini dicapai dengan mendidik perawat agar mempunyai sikap profesional dan bertanggung jawab dalam pekerjaan, meningkatkan pelaksanaan kegiatan umum dalam upaya mempertahankan kenyamanan pasien, dan meningkatkan komunikasi antar staf serta meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja staf/karyawan.Tujuan tersebut juga dicapai melalui penetapan kebijakan yang dibuat secara kooperatifantara tim kesehatan dalam upaya menjamin kesejahteraan sosial bagi perawat dan staf lain sehingga mempunyai kepuasan kerja, dan pemberian kesempatan kepada perawat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik

Subyek dan Objek Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam
hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta, harus mempunyai kualifikasi tertentu,
agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas
dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang
membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari
inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas, dan
bersifat pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu,
dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.
Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang
namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu
ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan
pengumuman resmi. Ketentuan di atas adalah menggambarkan situasi penciptaan
yang sewajamya. Menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tertentu, Undangundang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan:
1. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan
tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang
berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut. (Pasal 5 ayat
(2)).
2. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan
oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang
yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau
dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah
orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masingmasing atas bagian ciptaannya itu. (Pasal 6).
3. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan
oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang
merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal
7).
4. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam
lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk
dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain
antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila
penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. (Pasal 8
ayat (1)).
5. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan,
maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan
pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak
(Pasal 8 ayat (3)).
6. Jika suatu badan hukum bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak
menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut
dianggap sebagai penciptanya kecuali jika terbukti sebaliknya (Pasal 9).
7. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah,
dan benda budaya nasional lainnya. (Pasal 10 ayat (1)).
8. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka
negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti
sebaliknya (Pasal 11).
Selain pemikiran tersebut, Undang-undang Hak Cipta 2002 juga
memuat pula ketentuan baru, mengenai:
1. Negara menjadi pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan yang tidak
diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.
2. Penerbit menjadi pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan yang
telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan
tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya.
Dalam kaitannya dengan hak cipta di bidang musik atau lagu,
pemegang hak cipta sebagai subjek hak cipta adalah termasuk34:
1. Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan
melodi dari suatu lagu atau musik;
2. Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks
atau lirik dari suatu lagu atau musik;
3. Penata musik (arranger), yaitu orang yang mengubah lagu atau
musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah
sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu
atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat
pribadi;
4. Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan
teks atau lirik baru atau menerjemahkan lirik asli dari suatu karya
musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia;
5. Publisher dan sub publisher, badan hukum yang diberi kuasa oleh
pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu
memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik
tersebut  Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dapat kita temui
jenis ciptaan yang menjadi objek hak cipta antara lain adalah:
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out)
karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis
lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis
dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,
dan pantomim; 22
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar,
seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan
seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta;
i. seni batik;
j. fotografi;
k. sinematografi;
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan
karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Ketentuan di atas dimaksudkan untuk menjaga kepentingan
penciptanya dan hal-hal bersangkutan yang dapat menjadi bagian
dari kepentingan penciptanya. Dengan demikian bila penciptanya
diketahui dan kemudian menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah
karyanya dengan disertai bukti-bukti yang sah dan meyakinkan,
maka ketentuan itu tidak berlaku

Filosofi Manajemen Keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)

Filosofi suatu keyakinan yang dimiliki individu atau kelompok yang mengarahkan setiap pelaksanaan kegiatan individu atau kelompok kepada pencapaian tujuan bersama. Filosofi manajemen keperawatan merupakan keyakinan yang dimiliki oleh tim keperawatan yang bertujuan untuk
memberikan asuhan keperawatan berkualitas melalui pembagian kerja, koordinasi, dan evaluasi.Dalam manajemen keperawatan, filosofi dapat diaktualisasikan dengan menyakini bahwa mengerjakan hari ini lebih baik dari esok. Manajerial keperawatan merupakan fungsi utama bidang keperawatan. Peningkatan mutu kinerja perawat berarti peningkatan pengetahuan keperawatan bagi pelaksana yang merupakan tanggung jawab bidang keperawatan.Selain itu, tim keperawatan harus mempercayai bahwa pendidikan berkelanjutan dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan keperawatan bagi pelaksana dan merupakan tanggung jawab bidang keperawatan. Tim keperawatan bertanggung jawab dan bertanggung gugatuntuk setiap tindakan keperawatan yang diberikan pada kliennya. Tim perawat harus menghargai pasien dan haknya untuk mendapatkan asuhan keperawatan yang bermutu. Perawat adalah advokasi pasien yang berpartisipasi melalui fungsi komunikasi dan koordinasi segala tindakan keperawatan. Selain itu, perawat berkewajiban memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga dalam upaya meningkatkan fungsi yang optimal

Manajemen keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)

dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif.Manajer keperawatan yang menghargai waktu akan mampu menyusun perencanaan yang terprogram dengan baik dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.Keberhasilan seorang pimpinan keperawatan bergantung pada penggunaan waktunya yang efektif. Dalam
keperawatan, manajemen sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan keperawatan. Dalam konteks ini, seorang pimpinan harus mampu memanfaatkan waktu yang tersedia secara efektif. Hal demikian dibutuhkan untuk dapat mencapai produktivitas yang tinggi dalam tatanan organisasinya.

Ciri-ciri Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Hak cipta adalah hak alamiah, dan menurut prinsip ini bersifat
absolute, serta dilindungi selama hidup pencipta dan beberapa tahun
setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat
dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut
tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, suatu
hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang
terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.
Sifat hak cipta adalah merupakan bagian dari hak milik yang abstrak
(incoporeal property), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan
kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta
mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa
perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum. Pemilik
hak cipta bersifat ekslusif. Hak ini mempunyai kemampuan melahirkan
hak yang baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat
pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya
seperti dalam pengalihannya dapat dilakukan secara menyeluruh, maupun
secara terpisah-pisah.
Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30
Hak eksklusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang
boleh melakukan hak-hak si pencipta kecuali dengan izinnya. Selanjutnya
sebagai pengembangannya pada ketentuan pasal lainnya maka kita dapat
mengenali ciri utama hak cipta yaitu:
Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 4 Undang-undang
No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta).
1. Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya
meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima
wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu
diperoleh secara melawan hukum.
2. Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah
Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik
penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika
hak itu diperoleh secara melawan hukum

Hak Terkait Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Selain hak cipta, dalam lingkup hukum hak cipta diatur pula hak terkait. Hak
terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi
pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan hasil karyanya. Hak terkait ini
terdiri dari antara lain: bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau
menyewakan karya rekaman suara (lagu) atau rekaman bunyinya (musik) dan bagi
lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan siarannya28
. Seperti halnya dengan hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa perlu
melalui suatu prosedur tertentu. Hak terkait ini juga dilindungi oleh konvensi
internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku
Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (International
Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms, and
Broadcasting Organizations, 196129) dan Konvensi tentang Perlindungan
Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin
(Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against
Unauthorized Duplication of Their Phonograms, 197130)  Terhadap hak cipta dan hak terkait diberikan perlindungan yang terpisah dan
untuk itu diperlukan adanya izin yang terpisah pula untuk penggunaan
masingmasing hak tersebut. Misalnya, ketika seseorang hendak memperbanyak
sebuah rekaman lagu, orang tersebut harus meminta izin tidak saja dari pencipta
lagu, baik pengarang maupun penulis liriknya, tapi juga dari produser rekaman
dari lagu tersebut31
.
J.A.L. Sterling menyebutkan ada 6 ( enam ) jenis hak terkait32, yaitu:
a. Performers Right (Hak Pelaku)
b. Phonogram Producers Right (Hak Produser Rekaman)
c. Film Producers Right (Hak Produser Perfilman)
d. Wireless Broadcasters Right (Hak Penyelenggara Siaran Media)
e. Cable Distributors Right (Hak Penyelenggara Radio)
f. Publishers Right (Hak Penerbit)
Tetapi, di Indonesia ini hak terkait hanya diberikan kepada pelaku,
produser rekaman dan lembaga penyiaran sebagaimana yang telah diakui
dan diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta sebagai berikut : 1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
2. Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan
izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya
memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau
rekaman bunyi.
3. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin
atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui
transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem
elektromagnetik lain.
Dari ketentuan di atas, bisa dilihat bahwa di Indonesia hak terkait
ini hanya dimiliki oleh pelaku, produser rekaman, dan lembaga
penyiaran untuk mengeksploitasi suatu karya (dalam hal ini karya
cipta lagu)3

Pengertian Hak Cipta dan Pengaturannya (skripsi, tesis dan disertasi)

Frasa hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Sehingga,
dapat diartikan hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas
suatu ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk
yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu
pengetahuan, seni dan sastra Pada awal mulanya, istilah untuk hak cipta
yang dikenal adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu
ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang
khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan,
seni dan sastra.
Pada awal mulanya istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak
pengarang(author rights) sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa belanda,
yaitu Auteursrecht. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2,
Oktober 1951 di bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan
karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Apabila istilah
yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta
hanyalah hak-hak dari pengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Oleh karena itu, Kongres Kebudayaan
Indonesia pada saat itu memutuskan untuk mengganti istilah hak
pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang
diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah
pada waktu kongres. Menurutnya, terjemahan Auteursrecht adalah hak
pencipta, tetapi untuk tujuan penyederhanaan dan kepraktisan disingkat
menjadi Hak Cipta.
Beranjak dari terminologi hak cipta, hak cipta itu sendiri timbul
karena ada pencipta dan ada suatu karya cipta atau ciptaan. Akan tetapi,
asal mula terciptanya suatu ciptaan itu lahir, penulis mengutip kalimat
yang tertulis pada langit-langit kubah atap bangunan Markas Besar WIPO
di Geneva yang dirangkum oleh Arpad bogsch, Direktur Jendral WIPO
yang dibaca oleh Eddy Damian pada kunjungan penelitiannya ke Geneva,
tertulis “Human genius is the source of all works, of art and inventions.”
These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the diary of the
state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.
Yang berarti, “kecerdasan manusia adalah sumber dari semua karya, seni
dan penemuan. “Karya-karya ini adalah jaminan hidup layak manusia. Ini
adalah catatan penting dari negara untuk memastikan dengan teliti
perlindungan terhadap seni dan penemuan  Berangkat dari kerangka pemikiran bahwa ciptaan merupakan hasil
intelektual (human genius) atau olah pikir manusia, sudah sewajarnya
apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala
macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia. Dasar
pemikiran perlu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan ini tidak
terlepas dari dominasi pemikiran doktrin hukum alam yang menekankan
pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam civil
law system yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia.22
Sistem perlindungan hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap
nilai ekonomis suatu ciptaan ketika dilakukan eksploitasi terhadap suatu
ciptaan dengan cara menggandakan (copying), pertunjukan secara publik
(public performance), pengumuman atau penggunaan lainnya. Hak cipta
yang juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai copyright juga meliputi
sejumlah hak sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku
.
Diharapkan dengan adanya perlindungan secara hukum terhadap hak cipta,
pencipta dapat menikmati nilai ekonomis dari ciptaannya secara optimal.
Telah disebutkan sebelumnya bahwa hak cipta berkaitan erat dengan
intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak. Akan tetapi, lebih jauh
dijelaskan oleh Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga bahwa hak cipta
hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Ditugaskan
bahwa hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide.
Agar mendapat perlindungan hak cipta, suatu ide perlu di apresiasikan
terlebih dulu. Ide yang masih abstrak dan belum pernah diekspresikan
tidaklah dilindungi oleh hukum hak cipta. Berikut penjelasan Hulman
Panjaitan dan Wetmen Sinaga24 : “Dapat ditegaskan bahwa adanya suatu
bentuk yang nyata dan berwujud (expression) dan sesuatu yang berwujud
itu adalah asli (original) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang
harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta.
Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara
spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan
udara tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam
(dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan,
barulah mendapat perlindungan hak cipta.”
Indonesia memang menganut sistem hukum civil law, namun dalam
hal perlindungan terhadap hak cipta ini, secara universal negara-negara
dengan sistem common law maupun civil law pada dasarnya menggunakan
prinsip-prinsip dasar yang sama dalam memberikan perlindungan hak
cipta. Kedua sistem ini mendasarkan teorinya pada penggunaan akal atau
nalar sehingga hukum dianggap sebagai karya akal atau nalar Beberapa prinsip yang sama dalam sistem hukum common law
maupun civil law terkait dengan perlindungan hak cipta, antara lain26 :
1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.
Salah satu prinsip paling mendasar dari perlindungan hak cipta
adalah konsep bahwa hak cipta hanya melindungi perwujudan suatu
ciptaan misalnya karya tulis, lagu atau musik, dan tarian sehingga tidak
terkait atau tidak berurusan dengan substansinya.
Dari prinsip ide yang berwujud atau fixation of idea ini dapat diperoleh
beberapa prinsip turunan, yaitu :
a. Suatu ciptaan harus mempunyai sifat keaslian (nilai orisinalitas)
untuk seorang pencipta dapat menikmati hak-hak yang diberikan
undang-undang. Unsur keaslian ini sangat erat hubungannya
dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Oleh karena itu, suatu
ciptaan baru dapat dianggap asli jika bentuk perwujudannya
bukanlah merupakan jiplakan (plagiat) dari ciptaan lain yang
telah diwujudkan sebelumnya. Terkait keaslian suatu ciptaan ini,
Hulman Panjaitan mengutip pendapat seorang penulis belanda,
Herald D.J. Jongen yang mengemukakan sebagai berikut:
“Article 10 of The Copyright Act ( the Netherlands ) provides
that works are all literary, scientific, or artistic products.
Although Copyright Act does not mention any condition for  protection, only “original” products are considered works. The
only exception to this rules are writing which are protected even
in the absence of any originality.”
b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang
bersangkutan diwujudkan (fixation) dalam bentuk tulisan atau
bentuk material yang lain. Hal ini berarti bahwa suatu ide yang
tidak diwujudkan dan hanya berupa ide saja, belum dapat
dikatakan sebagai suatu ciptaan dan belum dapat dilindungi oleh
hukum hak cipta.
c. Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (sesuai
Pasal 2 ayat (1) UUHC). Ini berarti tidak ada orang lain yang
boleh mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa
izin dari pencipta atau penerima hak cipta. Dengan kata lain, hak
eksklusif ini mengandung pengertian “monopoli terbatas”
terhadap suatu ciptaan.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
Hak cipta timbul saat seorang pencipta mewujudkan idenya,
misal, dalam bentuk tulisan, lukisan, lagu, dan bentuk-bentuk lainnya.
Pendaftaran suatu ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual bukanlah suatu keharusan untuk suatu ciptaan mendapat
perlindungan. Namun, memang jika pendaftaran ini dilakukan akan
lebih memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta
24
jika suatu hari terjadi sengketa kepemilikan hak cipta atas suatu
ciptaan. Misalnya, jika suatu hari ada orang lain yang mengklaim
ciptaan buku X adalah ciptaannya, padahal A adalah penciptanya dan
sudah mendaftarkannya. Terhadap sengketa ini akan lebih mudah
pembuktiannya mengenai siapa pencipta sesungguhnya dari buku X.
Hal itu berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak
terdaftar tetap dilindungi.
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak
cipta.
Terhadap suatu ciptaan, baik diumumkan atau tidak diumumkan,
keduanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Contohnya,
ketika seorang pelukis membuat suatu lukisan dan hanya disimpan di
kamarnya tanpa dipertunjukkan atau dipamerkan, pelukis tersebut
memegang hak cipta atas lukisan tersebut. Contoh lain untuk ciptaan
yang hak ciptanya baru timbul ketika ciptaan itu diumumkan adalah
pada lay out karya tulis ( typhographical arrangement ). Yang
dimaksud dengan typhographical arrangement adalah aspek seni atau
estetika pada susunan dan bentuk karya tulis yang mencakup antara
lain format, hiasan, warna, dan sususan atau letak huruf yang secara
keseluruhan menampilkan wujud khas yang biasanya dikerjakan atau
diciptakan oleh penerbit sebuah buku. Suatu typhographical
25
arrangement baru dilindungi hak ciptanya setelah penerbitan dilakukan
(dalam hal ini berarti dilakukan pengumuman)27
.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (
legal rights ) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari
penguasaan fisik suatu ciptaan.
Yang dimaksud dalam poin ini akan dijelaskan melalui contoh
yakni, anton adalah pemilik suatu hak cipta karena membeli sebuah
karya lagu tersebut. Jika Anton memperbanyak lagu dan dijual untuk
kepentingan komersial, maka Anton melanggar hak cipta.
5. Hak cipta bukan hak mutlak ( absolute ).
Disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa :
“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Dapat kita lihat dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya
bahwa hak cipta bukanlah bersifat absolute, karena hak cipta juga dibatasi
oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu juga, hak cipta tidak
menganut monopoli mutlak, tapi hanya menganut monopoli terbatas saja.
Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya suatu ciptaan yang  diciptakan pada waktu yang bersamaan oleh pencipta yang berbeda dan
yang menghasilkan ciptaan yang sama. Dalam hal tersebut, tidaklah terjadi
sebuah pelanggaran hak cipta.

Manajemen keperawatan berlandaskan perencanaan. (skripsi, tesis dan disertasi)

Perencanaan merupakan hal yang utama dan serangkaian fungsi dan aktivitas manajemen. Tahap perencanaan dan proses manajemen tidak hanya terdiri dan penentuan kebutuhan keperawatan pada berbagai kondisi klien, tetapi juga terdiri atas pembuatan tujuan, pengalokasian anggaran, identifikasi kebutuhan pegawai, dan penetapan struktur organisasi yang diinginkan. Perencanaan merupakan pemikiran/konsep-konsep tindakan yang umumnya tertulis dan merupakan fungsi yang penting di dalam mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan efek-efek dan perubahan.Selama proses perencanaan, yang dapat dilakukan oleh pimpinan keperawatan menganalisis dan mengkaji sistem, mengatur strategi organisasi dan menentukan tujuan jangka panjang dan pendek, mengkaji sumber daya organisasi, mengidentifikasi kemampuan yang ada, dan aktivitas spesifik sertaprioritasnya. Perencanaan dalam manajemen mendorong seorang pemimpin keperawatan unuk menganalisis aktivitas dan struktur yang dibutuhkan dalam organisasinya

Definisi Manajemen Keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)

Asmuji (2014), menyatakan manajemen keperawatan merupakan suatu proses menyelesaikansuatu pekerjaan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan rasional dalam memberikan pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif pada individu, keluarga, dan masyarakat, baik yang sakit maupun yang sehat melalui proses keperawatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Gilies 1985 dalam Agus Kuntoro 2010), menyatakan manajemen keperawatan secara singkat diartikan sebagai proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada pasien/keluarga serta masyarakat. (G.R Terry dalam Sri Arini, dkk 2012), menyatakan manajemen suatu proses atau kerangka kerja, melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Manajemen juga suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni merupakan suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni merupakan kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk

 menggunakan pengetahuan manajemen. Disimpulkan manajemen suatu cara untuk menyelesaikan tugas atau tujuan secara maksimal dengan cara bekerjasama dengan orang lain/staf lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal.Cecep (2013), menyatakan manajemen keperawatan secara singkat diartikan sebagai proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya stafkeperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada pasien/keluarga serta masyarakat. Manajemen keperawatan suatu tugas khusus yang harus dilaksanakan oleh pengelola keperawatan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan serta mengawasi sumber-sumber yang ada baik sumber daya manusia, alat maupun dana, sehingga dapat memberikan pelayanan keperawatan yang efektif, baik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat.(Gilies 2005 dalam Kholid, 2013), menyatakan manajemen keperawatan suatu proses bekerja melaui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan secara professional. Manajemen keperawatan merupakan suatu proses yang dilaksanakan sesuai dengan pendekatan sistem terbuka. Manajemen keperawatan terdiri atas beberapa komponen yang tiap-tiap komponen saling berinteraksi. Pada umumnya suatu sistem dicirikan oleh lima elemen yaitu input, proses, output, kontrol, dan mekanisme umpan balik

Pengendalian Internal atas Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut (Hery, 2009)pengendalian internal atas persediaan dilakukan ketika barang telah diterima. Komponen pengendalian internal atas persediaan yaitu adanya pengarahan arus dan penanganan barang dari penerimaan, penyimpanan hingga barang-barang siap dijual.a.Prosedur pengendalian penerimaan barang dagangBagian penerimaan bertugas untuk menetapkan tanggung jawab atas persediaan pada laporan penerimaan barang yang bernomor tercetak. Formulir pesanan pembelian yang asli dibutuhkan untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang agar sesuai dengan pesanan dari barang yang diterima. Kartu akses gudang, petugas keamanan, kamera, sensor magnetik, kaca dua arah, dan lain sebagainya dibutuhkan dalam pengendalian internal atas persediaan.b.Prosedur pengendalian penyimpanan barang dagangUntuk mengetahui informasi dari masing-masing jenis persediaan barang dagang akantersedia di dalam buku besar pembantu di masing-masing persediaannya. Perusahaan dagang perlu mengecek persediaan fisik atas persediaan agar besarnyapersediaan yang dilaporkan pun terjamin keakuratannya.c.Prosedur pengendalian pengeluaran barang dagang

 Menurut Arianti (2003), fungsi dari gudang untuk mengeluarkan barang harus sesuai dengan barang yang dicatat di dalam dokumen. Dengan adanya dokumen sangat menguntungkan karena memudahkan pengisian juga mempercepat untuk mengetahui informasi pengeluaran barang dagang

Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Persediaan menurut ((IAI), 2012)persediaan barang dagang digunakan untuk barang yang telah disimpan oleh perusahaan dagang,baik pedagang ecer maupun pedagang besar. Menurut Warren et al. (2015: 440) persediaan digunakan dalam

 mengindikasikan barang dagang yang tersimpan lalu dijual danbahan yang digunakan padaproses produksi atauyang disimpan untuk tujuan tersebut. Jenis-Jenis PersediaanMenurut Stice (2009:572-573) persediaan secara garis besar sebagai berikut:a.Bahan baku adalah barang yang dibeli agar digunakan dalam proses produksi.b.Barang dalam proses terdiri dari bahan yangtelah melewati tahapan proses, namun masih dibutuhkannya pengerjaan yang lebih lanjut kemudian akan dijual. Persediaan ini memiliki tiga komponen biaya yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsungdan Overheadpabrik.c.Barang jadi ialah barang yang telah selesai diproduksi dan akan dijual kemudian.1.Metode pencatatan PersediaanMenurut (Kieso, 2014)metode pencatatan ada dua sebagai berikut:a.Sistem PerpetualSistem perpetual mencatat semua perubahan yangada dalam akun persediaan, perusahaan mencatat seluruh pembelian dan penjualan barang dagang langsung di dalam akun persediaan.b.Sistem PeriodikSistem periodik melakukan pencatatan akuntansi dengan mendebet akun pembelian dari semua pembelian persediaan. Total akun pembelian pada akhir periode ditambah ke biaya persediaan pada periode untuk menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan.2.Metode Penilaian PersediaanMenurut Stice(2009)ada beberapa macam metode penilaian persediaan yaitu:a.Identifikasi khusus
 Untuk mengidentifikasikan biaya historis dari setiap unit persediaan diperlukan metode ini. Biaya dialokasikan pada barang terjual selama periode berjalan dan barang ditangan di akhir periode merupakanbiaya aktual dari unit tersebut.b.Metode biaya rata-rata (Average)Pengoperasian dari metode ini yaitu membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap unitnya. Pada tiap harga dari rata-rata tertimbang jumlah unit yang dibeli seharusnya dibebankan pada biaya rata-rata didasarkan pada asumsi barang yang terjual. Metode ini juga dianggap metode realistis dan paralel dengan arus fisik barang karenaterdapat percampuran dari unit persediaan yang identik.c.Metode masuk pertama, keluar pertama (FIFO)Asumsi yang terdapat dari metode ini yaitu unit terjual merupakan unit yang telah masuk diawal. FIFO berasumsi arus biaya mendekati paralel dengan arus fisik dari barang terjual. Karena pembebananbiaya yang ditentukan oleh urutan terjadinya biaya maka FIFO memberi kesempatan kecil untuk memanipulasi keuntungan.d.Metode masuk terakhir, keluar pertama (LIFO)Meskipun metode ini memiliki sisi baiknya dalam pengaitan biaya persediaan dengan pendapatan, ternyata metode LIFO sering dikritik secara teoritis. LIFO akan menghasilkan harga pokok yang tinggi, jumlah laba kotornya yang lebih rendah dan nilai persediaan akhirnya yang lebih rendah jika metode ini digunakan selama periode inflasi. Perbedaan antara nilai persediaan sekarang dengan biaya LIFO akan semakin besar ketika LIFO digunakan dalam waktu yang lama.1.Pengelolaan Persediaan Barang DagangPengelolaan persediaan yang baik dapat mengalami proses pengiriman barang kepada pelanggan menjadi lebih cepat. Jadi, pengelolaan persediaan adalah hal penting yang harus diperhatikan karena pengelolaan persediaan berfungsi untuk menentukan tahap
 yang seimbang antara biaya perusahaan dan biaya yang dibutuhkan dalam pengadaan dan penyimpanan.Menurut (Wilson, 2001)secara garis umumpengelolaan persediaan secara garis umum merncakup pengarahan arus dan penanganan barang secara wajar dari penerimaan hingga pergudangan dan penyimpanan yang menjadi barang dalam pengelolaan dan barang jadi sampai kepada pelanggan.

Pengendalian Internal (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization) (2013) pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan dewan direksi, manajemen dan personil lain yang dibuat untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan diantaranya operasi, pelaporan,dan ketaatan. Beberapa komponen pengendalian internal yaitu:a.Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

 Merupakan faktor-faktor lingkungan pengendalian yang mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, gaya mengelola operasi, struktur organisasi,dan kebijakan sdm.b.Penilaian Resiko (Risk Assessment)Tindakan manajemen untuk melakukan identifikasi dan menilai risiko terkait pencapaian tujuan.c.Aktivitas Pengendalian (Control Activities)Aktivitas pengendalian mencakup tindakan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan dari manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan.d.Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)Organisasi membutuhkan informasi agar dapat terlaksananya fungsi pengendalian internaldalam pencapaian tujuan. Komunikasi internal ialah sarana untuk membagikan informasi ke seluruh organisasi.e.Pemantauan (Monitoring)Kegiatan pemantauan terbagi dalam evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi,keduanya digunakan untuk memastikan komponen pengendalian internalada dan juga berfungsi.

Pengertian Pengendalian (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Harold Koontz dalam Hasibuan (2009: 241-242), pengendalian merupakan pengukuran dan perbaikan atas pelaksanaan kerja guna rencana-rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terlaksana. Menurut Mulyadi (2007: 770) pengendalian merupakan usaha dari perilaku yang diharapkan dapat mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Warren et al. (2015) untuk mencegah terjadinya kerusakan persediaan atau pencurianoleh karyawan maka perlu adanya pengendalian yang dilakukan agar melindungi persediaan yang melibatkan pembentukan dan penggunaan tenaga keamanan. Menurut (Kurniawan, 2012)organisasi akan mengalami kerugian jika organisasi menerapkan pengendalianyang buruk dalam kegiatannya bahkan dapat terjadi kejatuhan organisasi. Pengendalian diperlukan untuk mengatasi berbagai resiko agar tidak menghambat pencapaian tujuan dari sebuah organisasi.Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan PengendalianPengendalian tidak selalu mencapai tujuan yang diinginkan para pembuatnya. Pengendalian sering dipandang sebelah mata oleh banyak manajer seperti sebuah gangguan, ancaman maupun tantangan yang harus segera diatasi. Aldag dan Stearns (1987) dalam Sawyer(2005) dalam buku Kurniawan (2012: 104-105), terdapat empat macam reaksi negatifterhadap sistem pengendalian yaitu:a.Dianggap sebagai permainan

 Pengendaliandilihat sebagai suatu tantangan, sesuatu yang harus dikalahkan bukannya dilihat sebagai suatu alat yang bergunabagi manajemen.b.Dianggap sebagai objek sabotaseBerbagai cara pegawai organisasi yang mecoba untuk merusak sistem pengendalian, membuat sistem tidak beroperasi, tidak dapat diandalkan dan sangat rumit. Perilaku ini merupakan suatu perbuatanyang menyimpang padadiri seorang pegawai sehingga pegawai tersebut mengabaikan sistem dan bisa mengacaukan sistem pengendalian yang ada.c.Informasi yang tidak akuratPengendalian tidak beroperasi dengan semestinya dikarenakan manajer berusaha memanipulasiinformasi agar dirinya dan juga unitnya terlihat lebih baik dan menciptakan data yang salah.d.Ilusi pengendalianSistem yang ada pun bisa diabaikan maupun disalahartikan karena manajer memberikan kesan seperti pengendalian memangberfungsi dengan baik namun kenyataan dilapangan tidak demikian

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut teori hukum alam, Hak Cipta itu kekal selama
si Penciptanya hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut
diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si
Pencipta meninggal dunia. Prancis-lah negara pertama yang
memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang
hingga 50 tahun setelah si Pencipta meninggal. Penambahan
jangka waktu perlindungan ini kemudian dianut oleh banyak
negara. Di Indonesia Jangka waktu di atur dalam Pasal 58 ayat
(3) bahwa jangka waktu yg dimiliki Pencipta adalah seumur
hidup dan terus berlangsung sampai 70 Tahun setelah Pencipta
meninggal dunia terhitung sejak 1 Januari berikutnya.
Konvensi Berne revisi Berlin (1908) pada pasal 7 ayat
(1) menentukan secara umum perlindungan Hak Cipta adalah
selama hidup si Pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal
dunia. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), mengatur untuk
karya cipta terntentu ditentukan jangka waktu perlindungan
yang khsusus, yaitu karya sinematografi diberikan perlindungan
selama 50 tahun setelah di umumkan; karya cipta yang tidak
dikenal penciptanya diberikan perlindungan selama 50 tahun
setelah diketahui masyarakat; sedangkan fotografi diberi
72
perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut selesai
dibuat.41
Di Indonesia lama perlindungan Hak Cipta tidak sama
untuk setiap bidang Ciptaan, dalam UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta diatur pada Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3),
Pasal 59 ayat (1) dan (2), Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 61
ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
a. “(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. Buku,
pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b.Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan
pendidikan dan ilmu pengetahuan; d.Lagu atau musik
dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama musikal, tari,
koreografi, pewayangan, dan pantonim; f.Karya seni
rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g.
Karya arsitektur; h. Peta; dan i. Karya seni batik atau
seni motif lain,
b. Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta
meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari
berikutnya. c. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak
Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal
dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1
januari tahun berikutnya.
d. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau
dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima
puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan
Pengumuman.”
e. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. Karya
fotografi; b. Potret; c.Karya sinematografi; d. Permainan
vidio; e. Program vidio; f. Perwajahan karya tulis; g.
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari
hasil transformasi; h. Terjemahan, adaptasi, aransemen,
transformasi atau modifikasi ekspresi budaya
tradisional; i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam
format yang dapat dibaca dengan program komputer
atau media lainnya; dan j. Kompilasi ekspresi budaya
tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya
yang asli,
74
f. Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
dilakukan Pengumuman.
g. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni
terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak
pertama kali dilakukan Pengumuman.
h. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang
dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
i. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak
diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku
selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut
pertama kali dilakukan Pengumuman.
j. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak
yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dikakukan
Pengumuman.
k. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang
dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung
sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
l. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak
Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau
lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan
tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap
sebagai Ciptaan tersendiri.

Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Pembahasan tentang hak cipta tentu tidak bisa lepas dari
satu bagian hak yang akhir akhir ini semakin kokoh sebagai hak
yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta
yang lazim disebut hak terkait (Neighbouring Right). Di dunia
internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait,
yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak
terkait masih menyatu dalam UUHC.37
Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang
dinamakan hak moral (droit moral). Yang dimaksud dengna hak ini
adalah hak pencipta mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan
keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah,
mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (any mutilation or
deformation or other modification or other derogatory action),
yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (author’s
honor or reputations).Hak hak moral (moral rights/droit moral)
yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak – hak ekonomi
(economic rights.)38
Debois dalam bukunya Le Droit d’auteur berpendapat
bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta
mengandung empat makna yaitu :
(1) Droit de publication, hak untuk melakukan atau tidak
melakukan pengumuman ciptaanya;
(2) Droit de repentier, hak untuk melakukan perubahan
perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak
untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah
diumumkan.
(3) Droit au respect, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya
perubahan – perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
(4) Droit a la paternite, hak untuk mencantumkan nama
pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama
pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk
mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang
diinginkan.39
Hak ekonomi juga sering disinonimkan dengan hak hak
eksploitasi karena hak cipta memberikan kedapa pencipta atau
pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat
misalnya berupa suatu kegiatan seorang pelaku (performer) yang
merupakan seorang penari yang mempertunjukan suatu karya ciptaan
tari di atas panggung pertunjukan untuk umum.40
Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta telah di atur
dalam Pasal 3 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang
berbunyi : “Undang-undang ini mengatur : a. Hak Cipta; dan b. Hak
Terkait” dalam Undang-undang ini pula telah dijelaskan pengertian
Hak Cipta pada Pasal 4 yang berbunyi:
“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak
ekonomi”
dan penjelasan mengenai Hak Terkait pada Pasal 20 yang berbunyi :
“Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan hak eksklusif yang meliputi :
a. Hak moral pelaku pertunjukan
b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan
c. Hak ekonomi produser fonogram; dan
d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran

Output (Keluaran) (skripsi, tesis dan disertasi)

Keluaran atau output adalah kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut. Keluaran dari proses pengendalian adalah berupa pencatatan dalam laporan, dimana laporan tersebut akan menjadi sumber informasi bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Pelaporan adalah upaya menginformasikan kegiatan dan perkembangannya di dalam organisasi kepada pimpinan. Seluruh kegiatan dan perkembangan didalam organisasi harus direkam, maka sumber terpercaya dari laporan adalah rekaman (hasil pencatatan) kegiatan. Laporan pengendalian membantu untuk mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber daya dengan membandingkan prestasi actual terhadap tolak ukur.

Controlling (Pengendalian/Pengawasan) (skripsi, tesis dan disertasi)

Controlling adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Pengendalian menurut Wilkinson (1993) terdiri dari evaluasi kinerja yang direncanakan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta pengambilan tindakan-tindakan perbaikan bila diperlukan. Menurut Young (1994) pengendalian sistem merupakan fungsi yang penting dalam manajemen. Dengan adanya fungsi ini akan membantu manajer memastikan pendayagunaan sumber daya organisasi berlangsung secara efektif dan efisien. Efektifitas diartikan sebagai pencapaian dari apa yang diharapkan oleh perusahaan atau organisasi. Efisiensi menunjukkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan biaya serendah mungkin. Panglaykim (1991) menyebutkan bahwa controlling dapat kita lihat dari tiga sudut yaitu: 1.Menyeleksi standard dan titik-titik strategis (selecting standard and strategic points).2.Pemeriksaan dan memberikan laporan akan pelaksanaan yang lalu. 3.Mengambil tindakan-tindakan korektif (sesuatu yang akan memperbaiki keadaan yang buruk)

Dasar Hukum Hak Cipta, Definisi, Sejarah Singkat Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Setelah masa revolusi sampai tahun 1982 Indonesia masih
memakai UU pemerintah Kolonial Belanda Auteurwet 1912, sampai
pada dibentuknya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang
Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang disahkan dan diundangkan
di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah dengan
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun
1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362),
disahkan dan diundangkan di jakarta pada tanggal 19 September
1987, yang diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
1997 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679), disahkan dan
diundangkan di jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya
disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dirubah oleh
Undang Undang No 28 Tahun 2014.
Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua
suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan
untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”.
Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan
kesenian31
.
Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu
ciptaan, yaitu hak cipta (copy rights) dan hak terkait (neighboring
rights). kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat
ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan
.
Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdapat beberapa
pengertian umum mengenai Hak Cipta, yaitu :
“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
perundang-undanagn.” (Pasal 1 ayat (1) UU No.28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta).
“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu
ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” (Pasal 1 ayat (2)
UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Ciptaan adalah setiap hasil karya ciota di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas
inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,
ketreampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam
bentuk nyata.” (Pasal 1 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik
Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah
dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut
hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”
(Pasal 1 ayat (4) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta
yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan produser fonogram, atau lembaga penyiaran.” (Pasal 1
ayat (5) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pelaku Pertunjukan adlaah seorang atau beberapa orang
yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
menampilkan dan mempertunjukan suatu Ciptaan.” (Pasal
1 ayat (6) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang
pertama kali merekan dan memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi,
baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara
bunyi lain.” (Pasal 1 ayat (7) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang
diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau
dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer
bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai
hasil tertentu.” (Pasal 1 ayat (9) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta
“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran,
suatu ciptaan dengan menggunakan alat elektronik atau
non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun
sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat
orang lain.” (Pasal 1 ayat (11 UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara
menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram
atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara
permanen atau sementara.” (Pasal 1 ayat (12) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau
penyebaran Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.” (Pasal
1 ayat (17) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang
yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
atau Pemilik Hak Terkait.” (Pasal 1 ayat (18) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
61
“Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh
pemohon kepada menteri.” (Pasal 1 ayat (19) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkaitkepada
pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas
Ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat
tertentu.” (Pasal 1 ayat (20) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Royalti adalah imbalan atas pemandaatan Hak Ekonomi
suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh
pencipta atau pemilik Hak terkait.” (Pasal 1 ayat (21) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau
Produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian
barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk
memperoleh keuntungan ekonomi.” (Pasal 1 ayat (23) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan
Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber
atau berbayar.” (Pasal 1 ayat (24) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang
dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi
Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak
Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata
atau pidana yang diderita Pencipta, Pemegang hak Cipta
dan/atau pemilik Hak Terkait.” (Pasal 1 ayat (25) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.” (Pasal 1 ayat (26) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.”
(Pasal 1 ayat (27) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta)
62
Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah
Hak Cipta pada Tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya
Auteurswet (Wet Van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor
600), yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912.
Meskipun pada waktu itu Indonesia telah memberlakukan
Auteurswet 1912 tersebut33
.
Penerbit Balai Pustaka merupakan suatu badan usaha milik
negara. Penerjemahan yang dilakukan penerbit Balai Pustaka
dilakukan dengan maksud baik, yaitu untuk memperkaya khasanah
pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memiliki jumlah yang
memadai. Menurut Auteurswet 1912,penerjemahan tanpa izin dari
penciptanya merupakan pelanggaran. Bahkan, penerjemahan
dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (Public
Domain), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap
dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (moral rights)
yang melekat pada ciptaan – ciptaan yang bersangkutan34
.
Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini
masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal I
UUD 1945 Amandemen ke IV yaitu “Segala peraturan perundang
undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang
baru menurut Undang Undang Dasar ini”. Secara umum pembentukan peraturan perundang undangan di
bidang Hak Cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap
perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, beberapa
perjanjian itu adalah :35
a. Konvensi Bern 1886 Tentang Perlindungan Karya Sastra
dan Seni.
b. Konvensi Hak Cipta Universal 1995 atau Universal
Copyright Convention.
c. Konvensi Roma 1961.
d. Konvensi Jenewa 1967.
e. TRIPs 1994 (Trade Related Aspects on Intellectual Property
Rights 1994).
2. Ruang Lingkup, Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta
Mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada
dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup
ini Undang Undang Hak Cipta 2014 merinci lagi diantaranya seperti
yang ada pada ketentuan Pasal 40 Undang Undang Hak Cipta 2014
yang berisi : “(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya;  b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil
transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau
modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
65
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi
tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video dan;
s. Program komputer;
Karakterisktik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada ketentuan
Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
(1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun
sebagian karena :
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wakaf;
d. Wasiat;
e. Perjanjian tertulis atau;
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (basic
principles) yang secara konseptual digunakan sebagai
landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu
yang menganut Civil Law System maupun Common Law
System. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah
berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang
paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta,
maksudnya yaitu bahwa Hak Cipta hanya berkenaan
dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip
ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain
sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau
sub-principles, yaitu :
1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian
(orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang
diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat
erat hubungannya dengan bentuk perwujudan
suatu ciptaan.
2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan
yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk
tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti
suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan
suatu ciptaan.
3) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari
pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,
hal tersebut berarti bahwa tidak ada oranag lain
67
yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin
pencipta atau pemegang hak cipta.
b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seseorang
pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang
berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka
suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan
tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan,
tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka Hak
Ciptanya tetap ada pada pencipta.
c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk
memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang
diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduaduanya dapat memperoleh hak cipta.
d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang
diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan
harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)
Hak cipta buka merupakan suatu monopoli terbatas.
Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal
konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang
pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan
ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat
68
tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat,
asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak
merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari
ciptaan tertentu.

Organizing(Pengorganisasian) (skripsi, tesis dan disertasi)

Organizing adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi Menurut Siagian (1996) Organisasi adalah manifestasi daripada kemampuan manusia untuk bekerja sama secara kooperatif karena tugas-tugas yang terdapat dalam organisasi harus dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat orang yang tersedia di dalam organisasi.

Planning (Perencanaan) (skripsi, tesis dan disertasi)

Planning adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. (Stoner, 1982 dalam Handoko, 2001) Menurut Azwar (1996) jika ditinjau dari frekwensi penggunaan rencana yang dihasilkan, perencanaan dapat dibedakan atas dua macam yakni: a.Digunakan satu kali Disebut penggunaan satu kali (single-use planning), apabila rencana yang dihasilkan hanya dapat dipergunakan satu kali. Perencanaan yang seperti  ini dapat secara sengaja dilakukan, atau karena memang telah tidak dapat digunakan lagi. Antara lain karena keadaan lingkungan yang telah berubah. b.Digunakan berulang kali Disebut penggunaan berulang kali (repeat-use planning), apabila rencana yang dihasilkan dapat dipergunakan lebih dari satu kali. Menurut Newman, perencanaan model ini hanya dapat dilakukan, apabila situasi dan kondisi lingkungan normal serta tidak terjadi perubahan yang terlalu mencolok. Perencanaan berulang kali ini disebut pula dengan nama perencanaan standar (standar planning)

Tinjauan Singkat Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (skripsi, tesis dan disertasi)

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia,
telah ada sejak 1840-an. Pada tahun 1885, UU merek mulai
diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul
dengan diberlakukannya UU paten pada tahun 1910. Dua tahun
kemudian, UU Hak Cipta (Auters Wet 1912) juga diberlakukan di
Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut,
pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi
anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi
anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.28
Di jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI
tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI
produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai
kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali UU Paten (Octrooi Wet).
Adapun alasan tidak diberlakukannya uu tersebut adalah karena salah
satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan RI. Disamping itu,
Indonesia masih memerlukan teknologi untuk membangung
perekonomian yang masih dalah taraf perkembangan.29 Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengundangkan UU Merek
tahun 1961 ( UU No.21 Tahun 1961), yang disusul dengan UU Hak
Cipta nasional yang pertama pada tahun 1982 (UU No.6 Tahun 1982)
dan UU Paten tahun 1989 ( UU No. 6 Tahun 1989). Setelah
mengalami beberapa kali perubahan sebagai konsekuensi keikut
sertaan Indonesia dengan berbagai konvensi internasional, diantaranya
perjanjian TRIPs, UU HKI terkini dan ketiga cabang utama tersebut
adalah UU Hak Cipta tahun 2014 (UU No.28 Tahun 2014), UU Paten
2016 ( UU No. 13 Tahun 2016) dan UU Merek tahun 2016 ( UU
No.20 Tahun 2016). Untuk melengkapi keberadaan UU HKI,
pemerintah telah membuat 4 UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan
Varietas Tanaman Tahun 2000 (UU No.30 Tahun 2000), UU Desain
Industri Tahun 2000 (UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata
Letak Terpadu Tahun 2000).
Berdasarkan perkembangan HKI yang terbaru tersebut, HKI
mempunyai tujuh cabang, yaitu :
a. Hak Cipta dan Hak Terkait
b. Merek
c. Paten
d. Desain Industri
e. Rahasia Dagang
f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
58
g. Perlindungan Varietas Tanaman

Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (skripsi, tesis dan disertasi)

Kita perlu memahami HKI untuk menimbulkan kesadaran
akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai
kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang
ingin sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam
penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif, terdapat prinsip – prinsip
yang terdapat dalam HKI adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial, pemaparan prinsip tersebut
sebagai berikut :
a. Prinsip Ekonomi
Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan
kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai
ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak
cipta.
b. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi
pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga
memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan
intelektual terhadap karyanya.
c. Prinsip Kebudayaan
Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu
pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf
kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi
masyarakat, bangsa dan Negara.
d. Prinsip Sosial
Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga
Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas
suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan
56
perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan
individu dan masyarakat/ lingkungan27
.

Method (Prosedur) (skripsi, tesis dan disertasi)

Prosedur adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang berurut,tahap demi tahap serta jelas menunjukkan jalan atau alur (flow) yang harus ditempuh dari mana pekerjaan itu berasal ke mana diteruskan dan kapan atau dimana selesainya (Soedjadi,1996) Agar semua orang dalam organisasi dapat bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran bersama yang ditetapkan maka harus disusun prosedur kerja secara jelas dan tertulis. Uraian tugas harus tertulis, tegas, terperinci dan memuat apa yang harus dikerjakan oleh seorang pejabat, juga sudah tergambar wewenang yang dilimpahkan. Tanpa uraian tugas yang jelas maka seorang pejabat harus menafsirkan sendiri tugasnya dan mungkin akan menyebabkan pekerjaan itu tidak terbagi habis dan akhirnya mungkin akan menimbulkan benturan-benturan di antara sesama pejabat

Contract Theory (skripsi, tesis dan disertasi)

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan
bahwa sebuah sistem paten merupakan perjanjian antara inventor
dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang
harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara
merealisasikan invensi tersebut.24
Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum
diadakannya pemerikasaan substansi atas invensi yang dimohonkan.
Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap
sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.25
Pengungkapan terhadap invensi yang akan diajukan paten di
negaya yang menganut sistem first to file haruslah dilakukan setelah
mendaftar invensi tersebut terlebih dahulu. Segala macam bentuk
publikasi atau pengumuman terhadap invensi tersebut sebelum
pendaftaran paten, dapat menghilangkan kesempatan untuk
mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan uu paten
(lihat Pauline Newman, 2001: 81)

Money (Anggaran) (skripsi, tesis dan disertasi)

Anggaran adalah laporan-laporan formal sumber daya – sumber daya keuangan yang disisihkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu selama periode waktu yang ditetapkan. Anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan, atau laba yang direncanakan di waktu yang akan datang. Anggaran mencerminkan sasaran, rencana, dan program-program organisasi yang dinyatakan dalam bentuk bilangan. (Handoko, 1984).

Man (Sumber Daya Manusia) (skripsi, tesis dan disertasi)

Sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam organisasi. Kegiatan di organiasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang menjalankannya. Bagi rumah sakit, salah satu indicator keberhasilannya yang efektif dan efisien adalah tersedianya SDM yang cukup dengan kualitas yang tinggi, professional sesuai dengan fungsi dan tugas setiap personel. (Ilyas, 2004) Pada setiap pelaksanaan tugas harus ditentukan persyaratannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipilih orang yang sesuai untuk menduduki jabatan tersebut . Jika belum ada orang yang sesuai dapat diusahakan melalui pendidikan atau pelatihan. Oleh karena itu, pendidikan dan latihan merupakan suatu keharusan dalam rangka mengisi kebutuhan personil secara terus menerus. Supervisi pun harus dilakukan kepada seluruh pegawai secara terus menerus. Sumber daya manusia merupakan pelaksana dari seluruh kegiatan di dalam perusahaan, sehingga merupakan sumber penyimpangan yang utama (Tedjakusnadi, 2002)