Mochtar Kusumaatmadja merumuskan perjanjian internasional dengan rumusan: “Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional”.7 Konvensi Wina tahun 1969, dalam Pasal 2 ayat 1 butir a merumuskan perjanjian internasional antara negara dan negara, yang menyatakan: “Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”. Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dandiatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya. Perjanjian Internasional memiliki banyak definisi, misalnya menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Disini dijelaskan secara jelas bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dalam pengaturan Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Menjelaskan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Dengan mengacu pada kedua pengertian yang di atas, terlihat bahwa Perjanjian Internasional memiliki hak dan kewajiban yang penting khususnya dalam Hukum publik.8 Bentuk dan nama perjanjian internasional yang sering kali dipraktikkan di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Traktat (Treaty) Traktak adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral b. Konvensi (Convention) Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multirateral. Konvensi biasanya bersifat “Law Making Treaty”dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. c. Persetujuan (Agreement) Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral, dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibanding materi yang diatur dalam treaty atau convention. d. Memorandum saling pengertian (Memorandum of understanding) Dari perspektif politis Indonesia menggunakan MUO untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang ruwet serta “tidak terlalu mengikat”. e. Pengaturan (Arrangement) Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada (sering disebut sebagai specific/ implementing arangement). f. Pertukaran nota diplomatic/ surat (Exchange of notes/ letters) Exchange of notes/ letters adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. g. Modus vivendi Modus vivendi biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal. Pada umumnya para pihak akan menindaklanjuti dengan bentuk perjanjian yang lebih formal dan permanen. h. Agreed minutes/ Summary records/ Record of discussion Suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti draft suatu perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah