Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi Transportasi Online dengan pemilik apliksi di Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan , yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 19 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan, ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan. Perjanjian kemitraan PT pemilik aplikasi dengan driver ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26(huruf f) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah. Bentuk perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik di mana diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi “ Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak