Setelah masa revolusi sampai tahun 1982 Indonesia masih
memakai UU pemerintah Kolonial Belanda Auteurwet 1912, sampai
pada dibentuknya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang
Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang disahkan dan diundangkan
di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah dengan
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun
1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362),
disahkan dan diundangkan di jakarta pada tanggal 19 September
1987, yang diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
1997 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679), disahkan dan
diundangkan di jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya
disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dirubah oleh
Undang Undang No 28 Tahun 2014.
Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua
suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan
untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”.
Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan
kesenian31
.
Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu
ciptaan, yaitu hak cipta (copy rights) dan hak terkait (neighboring
rights). kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat
ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan
.
Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdapat beberapa
pengertian umum mengenai Hak Cipta, yaitu :
“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
perundang-undanagn.” (Pasal 1 ayat (1) UU No.28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta).
“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu
ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” (Pasal 1 ayat (2)
UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Ciptaan adalah setiap hasil karya ciota di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas
inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,
ketreampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam
bentuk nyata.” (Pasal 1 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik
Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah
dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut
hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”
(Pasal 1 ayat (4) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta
yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan produser fonogram, atau lembaga penyiaran.” (Pasal 1
ayat (5) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pelaku Pertunjukan adlaah seorang atau beberapa orang
yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
menampilkan dan mempertunjukan suatu Ciptaan.” (Pasal
1 ayat (6) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang
pertama kali merekan dan memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi,
baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara
bunyi lain.” (Pasal 1 ayat (7) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang
diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau
dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer
bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai
hasil tertentu.” (Pasal 1 ayat (9) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta
“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran,
suatu ciptaan dengan menggunakan alat elektronik atau
non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun
sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat
orang lain.” (Pasal 1 ayat (11 UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara
menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram
atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara
permanen atau sementara.” (Pasal 1 ayat (12) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau
penyebaran Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.” (Pasal
1 ayat (17) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang
yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
atau Pemilik Hak Terkait.” (Pasal 1 ayat (18) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
61
“Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh
pemohon kepada menteri.” (Pasal 1 ayat (19) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkaitkepada
pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas
Ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat
tertentu.” (Pasal 1 ayat (20) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Royalti adalah imbalan atas pemandaatan Hak Ekonomi
suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh
pencipta atau pemilik Hak terkait.” (Pasal 1 ayat (21) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau
Produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian
barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk
memperoleh keuntungan ekonomi.” (Pasal 1 ayat (23) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan
Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber
atau berbayar.” (Pasal 1 ayat (24) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang
dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi
Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak
Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata
atau pidana yang diderita Pencipta, Pemegang hak Cipta
dan/atau pemilik Hak Terkait.” (Pasal 1 ayat (25) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.” (Pasal 1 ayat (26) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.”
(Pasal 1 ayat (27) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta)
62
Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah
Hak Cipta pada Tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya
Auteurswet (Wet Van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor
600), yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912.
Meskipun pada waktu itu Indonesia telah memberlakukan
Auteurswet 1912 tersebut33
.
Penerbit Balai Pustaka merupakan suatu badan usaha milik
negara. Penerjemahan yang dilakukan penerbit Balai Pustaka
dilakukan dengan maksud baik, yaitu untuk memperkaya khasanah
pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memiliki jumlah yang
memadai. Menurut Auteurswet 1912,penerjemahan tanpa izin dari
penciptanya merupakan pelanggaran. Bahkan, penerjemahan
dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (Public
Domain), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap
dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (moral rights)
yang melekat pada ciptaan – ciptaan yang bersangkutan34
.
Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini
masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal I
UUD 1945 Amandemen ke IV yaitu “Segala peraturan perundang
undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang
baru menurut Undang Undang Dasar ini”. Secara umum pembentukan peraturan perundang undangan di
bidang Hak Cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap
perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, beberapa
perjanjian itu adalah :35
a. Konvensi Bern 1886 Tentang Perlindungan Karya Sastra
dan Seni.
b. Konvensi Hak Cipta Universal 1995 atau Universal
Copyright Convention.
c. Konvensi Roma 1961.
d. Konvensi Jenewa 1967.
e. TRIPs 1994 (Trade Related Aspects on Intellectual Property
Rights 1994).
2. Ruang Lingkup, Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta
Mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada
dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup
ini Undang Undang Hak Cipta 2014 merinci lagi diantaranya seperti
yang ada pada ketentuan Pasal 40 Undang Undang Hak Cipta 2014
yang berisi : “(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil
transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau
modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
65
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi
tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video dan;
s. Program komputer;
Karakterisktik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada ketentuan
Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
(1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun
sebagian karena :
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wakaf;
d. Wasiat;
e. Perjanjian tertulis atau;
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (basic
principles) yang secara konseptual digunakan sebagai
landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu
yang menganut Civil Law System maupun Common Law
System. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah
berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang
paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta,
maksudnya yaitu bahwa Hak Cipta hanya berkenaan
dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip
ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain
sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau
sub-principles, yaitu :
1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian
(orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang
diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat
erat hubungannya dengan bentuk perwujudan
suatu ciptaan.
2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan
yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk
tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti
suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan
suatu ciptaan.
3) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari
pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,
hal tersebut berarti bahwa tidak ada oranag lain
67
yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin
pencipta atau pemegang hak cipta.
b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seseorang
pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang
berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka
suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan
tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan,
tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka Hak
Ciptanya tetap ada pada pencipta.
c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk
memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang
diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduaduanya dapat memperoleh hak cipta.
d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang
diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan
harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)
Hak cipta buka merupakan suatu monopoli terbatas.
Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal
konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang
pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan
ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat
68
tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat,
asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak
merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari
ciptaan tertentu.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah