Teori ini diperkenalkanoleh Jeremy Bentham dan
merupakan reaksi terhadap natural right theory. Menurut Bentham
natural right theory merupakan “simple nonsense”18. Kritik ini
muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa natural rights
memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada
masyarakat19. Menurut utilitarian theory, negara harus mengadopsi
beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundangundangan) yang dapat memaksimalkan kebahagian anggota masyarakat.20 Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap
invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak.
Meskipun demikian, utilitarian theory mengijinkan
pengecualian terhadap pembatasan tersebut untuk kepentingan
umum
. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum paten seharusnya
diarahkan sebagai sebuah insentif terhadap ciptaan, pengungkapan,
dan penyebaran teknologi meju yang dimiliki inventor pada
masyarakat luas22. Pendekatan utilitarian theory adalah pusat dari
hukum dan kebijakan HKI di Amerika Serikat23. Sebagian besar
negara menerapkan utilitarian theory di dalam hukum paten.
Kesimpulannya, berdasarkan utilitarian theory fungsi sistem paten
adalah sebagai alat untuk menyebarkan manfaat invensi tidak hanya
kepada para inventor tetapi juga kepada masyarakat luas
Sistem (skripsi, tesis dan disertasi)
Sistem menurut Azwar (1996) adalah kumpulan dari bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang majemuk, dimana masing-masing bagian bekerjasama secara bebas dan terkait untuk mencapai sasaran kesatuan dalam suatu situasi yang majemuk pula. Suatu sistem disebut suatu metoda apabila bagian-bagian atau elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk suatu metoda yang dapat dipakai sebagai alat dalam melakukan pekerjaan administrasi. Sistem terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan mempengaruhi, yaitu : masukan, proses, keluaran, umpan balik, dampak, lingkungan.
Pengendalian Harga Pokok Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)
Biaya Satuan adalah biaya yang diperlukan atau dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan produk (barang atau jasa). Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Jika biaya yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya bertugas memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya tersebut. Kemudian dilakukan analisa bila terjadi penyimpangan biaya tersebut dan menyajikan informasi penyebab terjadinya selisih tersebut.(Mulyadi, 2005)
Natural Right Theory (skripsi, tesis dan disertasi)
Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak
untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan
sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur
utama dari teori ini, yaitu:
1) First Occupancy
Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah
invensi hak secara moral terhadap penggunaan ekslusif
dari invensi tersebut.
2) A Labor Justification
Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta hak
kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah
invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya
tersebut.
Pengadopsian natural right theory dapat ditemukan di dalam
ketentuan the Paris Convention yang mengatur tentang hak moral
(moral right), yaitu kewajiban untuk mencantumkan nama inventor
di dalam setiap dokumen paten
. Memasuki abad 20, gejala untuk
membatasi pengadopsian natural right theory mulai terlihat di
dalam hukum paten. Sebagai contoh, banyak negara menerapkan
asas teritorialitas yang terbatas terhadap pemberlakuan hukum paten, ruang lingkup invesi yang dapat dilindungi dan jangka waktu
perlindungan paten.
Alasan pembatasan pemberlakuan natural right theory
dipengaruhi oleh gerakan anti paten yang muncul pada akhir abad
. Hal ini dapat dimengerti mengingat natural right theory
menekankan pada perlindungan hukum yang mutlak terhadap
semua bentuk invesi yang dihasilkan. Akibatnya, sistem hukum
paten sangat berpihak terhadap invensi yang dihasilkan tersebut.
Untuk menyeimbangkan kepentingan para inventor dan akses
publik, sebagian besar negara membatasi pemberlakuan teori ini.1
b. Utilitarian Theory
Teori ini diperkenalkanoleh Jeremy Bentham dan
merupakan reaksi terhadap natural right theory. Menurut Bentham
natural right theory merupakan “simple nonsense” . Kritik ini
muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa natural rights
memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada
masyarakat . Menurut utilitarian theory, negara harus mengadopsi
beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundangundangan) yang dapat memaksimalkan kebahagian anggota
Peran Cost Control (skripsi, tesis dan disertasi)
Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (skripsi, tesis dan disertasi)
Dalam kepustakaan ilmu hukum HKI pada umumnya dibagi
menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut :
a. Hak Cipta (Copy Rights)
b. Hak atas kekayaan industri (Industrial Property) yang
terdiri dari :
1) Hak Paten (Patent) ;
2) Hak Merek (Trademark) ;
3) Hak Produk Industri (Industrial Design) ; 4) Penanggulangan Praktik Persaingan Curang
(Represion of unfair Competition)
Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, HKI digolongkan dalam
8 (delapan) golongan, antara lain :
a. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya ;
b. Merek dagang;
c. Indikasi geografis;
d. Desain Produk Industri;
e. Paten;
f. Desain Lay Out (topografi) dari rangkaian elektronik
terpadu;
g. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
h. Pengendalian atas praktik persaingan curang. 12
Bagaimana halnya di Indonesia, apabila diperhatikan
perundang-undangan HKI di Indonesia, tampaknya semua hal tersebut
di atas telah diatur dalam undang-undang tersendiri, antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman.
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia
Dagang. c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain
Industri.
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain
Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu.
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang No 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta disebutkan, dalam UU ini ciptaan yang dilindungi
adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang
mencakup :
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantonim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
50
i. Peta ;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil
transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi,aransemen, transformasi atau
modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi
tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program komputer
Istilah dan beberapa pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (skripsi, tesis dan disertasi)
Beberapa literatur tentang pengertian HKI
a. W.R.Cornish1
, memberi rumusan sebagai berikut
Intellectual Property Rights Protect applicants and
informations that are of commercial value.
b. Sri Redjeki Hartono2 mengemukakan, bahwa Hak Milik
Intelektual pada hakikatnya merupkan suatu hak dengan
karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut
diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU,
memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak,
sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus
dipenuhi. tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur
ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud
ini adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan
oleh Undang-Undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut
mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat
bahkan hampir tidak ada batas antarnegara (borderless state). Sehingga
tidaklah mengherankan apabila HKI merupakan salah satu obyek bisnis
yang cukup diminati oleh pelaku bisnis, karena di anggap dapat
mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol.
Seperti yang dikemukakan oleh S. Kajatmo3
, dalam era
perdagangan dunia sekarang hendaknya hak cipta segera didaftarkan
agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah
dijatuhkan oleh pihak lain.
Jadi disini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan
HKI mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Karena ada jenis
HKI yang secara teoritis tidak perlu didaftarkan, maka pada saat itu hak
tersebut sudah dilindungi. Hanya saja, apabila ada pelanggaran HKI
sulit untuk membuktikan bagi pemegang HKI yang tidak mendaftarkan
haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak
tersebut. Sebagai contoh kasus batik yang dibuat oleh Indonesia, yang
didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha
Jepang di negaranya. Akibatnya impor batik dari Indonesia ke kedua negara tersebut mendapat hambatan, Karena batik yang datang dari luar
dianggap melanggar HKI.4
Intellectual Property Rights sering kali diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan
intelektual disingkat HKI.
Menurut Rachmadi Usman, khususnya antara kata “milik” dan
kata “kekayaan” dalam dua istilah tersebut lebih tepat jika
menggunakan kata “milik” atau kepemilikan karena pengertian hak
milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus daripada kekayaan.
Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan
meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Intellectual Property
Rights merupakan kebendaan immateril yang juga menjadi objek hak
milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.5
Tim Lindsey dan kawan-kawan, mengalami kesulitan untuk
mendefinisikan hak atas kekayaan intelektual. Meskipun demmikian,
uraian mengenai HaKI dapat digambarkan secara umum. Contohnya,
hukum HaKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta
invensi dari penggunaan dan peniruan oleh pihak lain tanpa hak. HaKI juga melindungi merek, seperti nama dan/atau simbol yang digunakan
oleh sebuah perusahaan6
, dan lain-lain.
Meskipun sukar di definisikan, tetapi HKI dapat dilakukan.
Setidaknya dari kalimat yang singkat digunakan dalam suatu definisi
sudah dapat memberikan gambaran umum tentang isi yang ada dalam
HKI.
Mengutip definisi yang dibuat oleh Rachmadi Usman, HaKI
adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau
lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang
ilmu pengetahuam dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan
kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas
seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.7
Dahulu secara resmi sebutan Intellectual Property Rights (IPR)
diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan
Intelektual dan di negri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan
sebutan Intellectuele Eigendomsrecht. GBHN 1993 maupun GBHN
1998 menerjemahkan istilah Intellectual Property Rights tersebut
dengan Hak Milik Intelektual. Namun Undang Undang No. 25 Tahun
2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang
merupakan penjabaran lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan Istilah Intellectual Property Rights ini dengan Hak atas Kekayaan
Intelektual, yang disingkat dengan HaKI istilah Intellectual Property
Rights ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon8
.
Disamping itu karya-karya intelektualitas dari seseorang atau
manusia ini tidak sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga
sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriyah dan batiniyah,
baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang
memerlukan karya karya intelektualitas tersebut. Dari karya karya
intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh
gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu
pengetahuan, seni, sastra, teknologi, yang sangat besar artinya bagi
pengingkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
Demikian pula karya karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan
bangsa dan negara indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan
bagi masyarakat Indonesia.
HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum
untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha kreatif”9
. Definisi HKI
yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh United Nations
Conference on Trade And Development (UNCTAD) – International
Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Menurut kedua lembaga tersebut HKI merupakan “hasil-hasil usaha manusia
kreatif yang dilindungi oleh hukum10
Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku
panduan HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau
disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa
digunakan untuk Intellecual Property Rights (IPR), yakni hak yang
timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau
proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak
untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas
intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia
Pengertian Cost Control (Pengendalian Biaya) (skripsi, tesis dan disertasi)
Sistem Informasi Akuntansi (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)
Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan (Stoner, 1982 dalam Handoko, 2001).
Fasilitas Internet (skripsi, tesis dan disertasi)
Pembahasan sejumlah layanan di media internet, dirangkum sebagai berikut (Budi Sutedjo, 2008: 78-80) : a. Electronic Mail (E-mail) : merupakan layanan untuk mengirim dan menerima pesan dari pemakai internet lain dari berbagai penjuru dunia. Surat-surat yang masuk akan ditampung dalam kotak pos elektronik (mailbox) yang dilindungi dengan kata kunci (password), sehingga tidak dapat dibuka selain oleh yang bersangkutan. Alamat kotak pos untuk surat elektronik disebut e-mail address. b. Internet Relay Chat (IRC) : dikenal dengan isitilah Chatting, merupakan fasilitas teleconference untuk komunikasi langsung dengan menggunakan keyboard. Pengguna dapat ambil bagian dalam komunikasi publik dengan orang tertentuatau sekelompok orang sekaligus. c. User’s Network (UseNet) : merupakan sistem kelompok diskusi yang penggunanya dapat saling mendistribusikan artikel-artikel ke seluruh dunia. d. File Transfer Protocol (FTP) : memungkinkan pengakses untuk menyalin dan mengirimkan berkas secara elektronik baik berbentuk tulisan, gambar, animasi, musik atau game dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya melalui jaringan media internet. e. Tele Networking (TelNet) : adalah program yang memungkinkan suatu komputer menjadi terminal dari perangkat elektronik lain melalui internet. Pengguna Telnet memungkinkan untuk masuk (log in) sebagai pengguna komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang ada dikomputer terminal tersebut. f. World Wide Web (www) : sering disebut website (situs), merupakan sistem dalam internet yang memiliki fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Dalam website, Pemilihan jaringan dilakukan dengan item hypertext, untuk bisa mendapat akses ke suatu domain untuk berkas tertentu pada sebuah jaringan. Jadi, dengan memilih sebuah hypertext, akan tercipta suatu hubungan melalui jaringan, yang dapat mengakses suatu berkas tertentu. g. Blog : adalah kependekan dari Weblog, adalah kelompok website pribadi yang selalu di-update (diperbaharui) secara berkelanjutan dan berisi link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri.
Langkah-langkah Klasifikasi ABC (skripsi, tesis dan disertasi)
Menurut Sofian Assauri (2008:25) langkah-langkah atau prosedur klasifkasi barang dalam analisis ABC adalah sebagai berikut: 1.Menentukan jumlah unit untuk setiap tipe barang. 2.Menentukan harga per unit untuk setiap tipe barang. 3.Mengalikan harga per unit dengan jumlah unit untuk menentukan total nilai uang dari masing-masing tipe barang. 4.Menyusun urutan tipe barang menurut besarnya total nilai uang, dengan urutan pertama tipe barang dengan total nilai uang paling besar. 5.Menghitung persentase kumulatif barang dari banyaknya tipe barang. 6.Menghitung persentase kumulatif nilai uang barang dari total nilai uang. 7.Membentuk kelas-kelas berdasarkan persentase barang dan persentase nilai uang barang. 8.Menggambarkan kurva analisis ABC (bagan Pareto) atau menunjuk tingkat kepentingan masalah
Pengertian Internet (skripsi, tesis dan disertasi)
Istilah Internet merupakan kependekan dari interconnected-networking,
berasal dari bahasa latin inter yang berarti “antara”, dan network yang berarti
jaringan. Secara kata per kata Internet berarti “jaringan antara” atau penghubung.
Internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada
satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Internet
mengatasi perbedaan berbagai sistem operasi dengan menggunakan “bahasa”
yang sama oleh semua jaringan dalam pengiriman data (Budi Sutedjo, 2007: 42).
Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol
standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengalamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang
diijinkan, penanganan kesalahan (error handling), lalu lintas pesan, dan standar
komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai Transmission
Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini memiliki kemampuan untuk
bekerja diatas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat
keras maupun sistem operasi yang digunakan (Muhammad Hasyim, 2008:
http://hasheem.wordpress.com/)
Pengertian Metode ABC (skripsi, tesis dan disertasi)
Biaya-biaya dalam Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Fungsi Persediaan Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Bentuk dan Jenis Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Stelsel Pendaftaran Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Dalam perlindungan hukum terhadap Hak Cipta terdapat dua macam
pandangan, yaitu (BPHN, 1994: 7) :
3. Pandangan yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu hak yang
lahir dengan sendirinya secara alamiah bersamaan dengan lahirnya Ciptaan
dari pemikiran manusia, adanya hak tidak diperlukan suatu formalitas.
Pandangan ini tercermin dalam Article 5 Berne Convention;
4. Pandangan yang mengangap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu yang tidak
dengan sendirinya lahir bersamaan dengan Ciptaan, melainkan memerlukan
formalitas pendaftaran. Pandangan ini tercermin dalam Article 3 sub (1)
Universal Copyright Convention.
Pengaturan perundang-undangan Hak Cipta yang ada di Indonesia yaitu
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pada dasarnya
menganut konsep pandangan yang pertama, bahwa Hak Cipta diperoleh Pencipta
secara otomatis (automatic) ketika suatu Ciptaan terealisasi dalam bentuk nyata.
Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun
2002 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa Hak Cipta timbul secara
otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan.
Konsep perlindungan otomatis pertama kali diperkenalkan dalam Berne
Convention. Salah satu prinsip dari Berne Convention adalah Automatically
Protection, menurut prinsip perlindungan ini, Hak Cipta boleh didaftar boleh juga
tidak. Prinsip ini tersirat dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun
2002 tentang Hak Cipta, bahwa pendaftaran suatu Ciptaan tidak merupakan suatu
kewajiban. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut pendaftaran Hak Cipta bersifat
tidak mutlak.
Menurut Prof. Kollewijn ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran Hak Cipta
yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif. Dalam stelsel konstitutif, hak atas
Ciptaan baru diperoleh apabila Ciptaan tersebut telah didaftarkan dan telah
mempunyai kekuatan hukum. Dalam stelsel Deklaratif, pendaftaran bukan
menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja
menurut peraturan perundang-undangan, bahwa orang yang Hak Ciptanya
terdaftar itu adalah si pemilik hak sebenarnya dari Ciptaan atau sebagai Pencipta
dari hak yang didaftarkannya (H. OK. Saidin, 2004: 89).
Stelsel konstitutif meletakkan titik berat pada ada tidaknya Hak Cipta
tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan stelsel konstitutif, Hak
Cipta itu diakui keberadaanya secara de jure dan de facto. Pada stelsel deklaratif
titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai Pencipta terhadap hak yang
didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Sekalipun Hak
Cipta itu didaftarkan, Undang-Undang hanya mengakui seolah-olah yang
bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan lagi, jika ada
orang lain yang menyangkal hak tersebut (H. OK. Saidin, 2004: 90)
Hak Cipta Sebagai Hak Imateriil (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya
adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang
dapat dijadikan obiek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak
bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat
berharga, hak sewa dan lainlain sebagainya. Hak kekayaan immateril secara
sederhana dapat dirumuskan bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau
diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan
immateril (H.OK saidin, 2004: 61).
Hak Cipta termasuk ke dalam hak kekayaan immateriil. Jika dilihat dalam
Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hal-hal
yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan
perwujudan dari hak tersebut. Jadi bukan buku, bukan patung, bukan pula lukisan,
tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan buku,
patung, atau lukisan tersebut. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Hak
Cipta Nomor 19 Tahun 2002, dijelaskan : “Karena manunggal dengan
Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat
disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.” Benda yang
dilindungi dalam Hak Cipta ini adalah benda immateriil, yaitu dalam bentuk hak
moral (moral right) (Rahmadi Usman, 2002: 82).
Jenis Sarana Pengendalian Inventori (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut zakelijk recht. Prof. Sri
Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni:
“hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung
atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.” Rumusan
bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang
dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya
disebut juga persoonlijk atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya
dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti
pada hak kebendaan (Saidin, 2004: 49).
Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak
relatif atau hak perorangan yaitu (Saidin, 2004: 49) :
a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
b. Mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang mengikuti). Artinya
hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa
pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang
mempunyainya.
c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih
dahulu teriadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi
daripada yang terjadi kemudian.
d. Mempunyai sifat droit de preference (hak yang didahulukan).
e. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara
sepenuhnya dilakukan.
Jika dikaitkan dengan Hak Cipta maka dapatlah dikatakan Hak Cipta itu
sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni : “Hak Cipta
adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak Ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.” Hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta itu hanya dapat dimiliki
oleh si Pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai
pemegang hak khususlah yang boleh menggunakan Hak Cipta dan ia dilindungi
dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang
menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum
(Saidin, 2004: 50).
Unsur-unsur sub sistem pengendalian (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak Eksklusif, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak eklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi Pemegang Hak
Cipta untuk memanfaatkan dan menikmati Hak Cipta tersebut. Suatu perbuatan
dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut
melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Tamotzu
Hozumi, 2006: 97). Hak eksklusif dalam hal ini adalah “mengumumkan dan
memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual,
mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan,
atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun (Penjelasan Pasal 2
ayat [1] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Mengumumkan dalam hal ini adalah melakukan pembacaan, penyiaran,
pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan
menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara
apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar dan dilihat oleh orang lain.
Hal-hal yang termasuk dalam pengertian memperbanyak adalah penambahan
jumlah sesuatu Ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat
substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama,
termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer (Pasal 1 angka
[5] dan [6] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Ciptaan yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia melahirkan
suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri
seseorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta
tersebut hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak Moral
adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat
dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak
Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat
ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait (Penjelasan umum UndangUndang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk
mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan, sedangkan hak moral
merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi
Ciptaan, judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri (Budi Agus
Riswandi, 2009: 187).
Hak moral diatur dalam Article 6 bis Berne Convention, ketentuan ini secara
garis besar berisi (H. OK. Saidin, 2004: 210) :
a. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil Ciptaannya;
b. Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan
atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas
dari suatu karya, yang dapat merusak reputasi dari Pencipta.
Menurut Suyud Margono, pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam
hak moral, yaitu (2003: 49):
a. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari Pencipta untuk dipublikasikan
sebagai Pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain
mengaku sebagai Pencipta atas karya tersebut;
b. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan
atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tidakan lain yang dapat
menurunkan kualitas Ciptaannya.
Sistem Pengendalian Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Jenis-jenis Karya Intelektual yang mendapat Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Menurut L.J Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah
ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak
melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang
nyata. Lebih lanjut dalam Article 9 sub (2) TRIPs Agreement diatur :
“Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata cara,
metode dari pengoperasian konsep matematika” (Muhamad Djumaha, 2004: 51).
Obyek perlindungan Hak Cipta dalam Berne Convention adalah karya-karya
dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan
kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya-karya intelektual
yang mendapat perlindungan Hak Cipta dalam TRIPs Agreement, yaitu : Karyakarya yang dilindungi dalam Berne Convention, Program Komputer, Database,
Pertunjukkan (baik secara langsung maupun rekaman), dan Siaran-siaran (Endang
Purwaningsih, 2006: 3).
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,
ditentukan bahwa : Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Untuk
mengetahui Ciptaan-Ciptaan apa saja di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra
yang dilindungi Hak Cipta, Pasal 1 angka 3 ini perlu dihubungkan dengan
ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak
Cipta yang menetapkan Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang mencakup :
a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomim;
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta
i. seni batik
j. fotografi
k. sinematografi;
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari
hasil pengalihwujudan
Pengaturan Hak Cipta Secara Nasional (skripsi, tesis dan disertasi)
.
Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dimulai dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 1982 untuk mencabut Auteurswet 1912 Staatblaad
Nomor 600 Tahun 1912 yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda
sebagai hukum positif tentang Hak Cipta yang berlaku secara formal di Indonesia
pada masa itu.
Penyempurnaan pertama terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1982 yang bertujuan untuk membatasi pembajakan terhadap Ciptaan.
Penyempurnaan kedua dilakukan pada tahun 1997 dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta berdasarkan
keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights)
Agreement yang merupakan bagian dari GATT (General Agreement on Tariff and
Trade) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade
Organization (WTO) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan WTO,
mengharuskan Indonesia turut meratifikasi Berne Convention melalui Keputusan
Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works, dan WIPO Copyright Treaty melalui
Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO
Copyright Treaty. Atas dasar itulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
direvisi kembali dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta
Tujuan Pengendalian Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
WIPO Copyright Treaty (skripsi, tesis dan disertasi)
WIPO Copyright Treaty (WCT) adalah salah satu produk dari World
Intellectual Property Organization (WIPO) yang bertujuan memperkuat
perlindungan internasional atas Hak Cipta sebagai jawaban bagi kemajuan yang
sangat cepat dalam teknologi informasi seperti internet, dan terhadap berbagai
perubahan dalam kehidupan sosial. WCT disahkan pada sidang WIPO di Jenewa
tanggal 20 Desember 1996 (Abdul Bari Azed, 2006 : 460).
WCT adalah suatu konvensi yang merupakan special agreement yang
ditentukan dalam Article 20 Berne Convention untuk perlindungan karya sastra.
WCT tidak mempunyai hubungan apapun dengan persetujuan-persetujuan lain
selain Berne Convention, dan juga tidak akan menyangkut hak dan
kewajibanberdasarkan konvensi lain seperti yang tertuang dalam Article 1 sub
(1) konvensi WCT ini. WCT memuat tiga ketentuan merefleksikan yang lazim
disebut Digital Agenda. Timbulnya Digital Agenda ini pada esensinya adalah
tiada lain untuk melindungi kepentingan para Pemegang Hak Cipta untuk
perbanyakan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dengan menggunakan sarana
teknologi komunikasi digital sebagaimana dikemukakan dalam Mukadimah
WCT yang merumuskannya dengan kata-kata sebagai berikut : . . . the profound
impact of the development and convergence of information and communication
technologies on the creation and use of literary and artistic works. WCT
menyatakan bahwa hak perbanyakan (reproduction right) mencakup merekam
suatu Ciptaan dalam bentuk digital dengar sarana (medium) elektronik termasuk
perbanyakan seperti dimaksud oleh Article 9 Bern Convention (Eddy Damian,
2009: 88).
Tiga ketentuan yang lazim disebut Digital Agenda WCT yang harus
dilaksanakan oleh negara-negara peserta perjanjian adalah : Pertama,
memberikan kepada Pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk
mengumumkan kepada publik (communication right to the public) dengan
menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel. Ketentuan ini, misalnya
dimaksudkan untuk melindungi Ciptaan karya tulis atau gambar karya seorang
Pencipta yang dimuat/ditampilkan dalam suatu website yang dapat diakses oleh
publik (Article 8 WCT); Kedua, memberikan perlindungan hukum yang
memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan
penyalahgunaan teknologi yang merugikan Pencipta (Article 11 WCT); Ketiga,
kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang
yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1) menghapus atau
mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik (right
management information) tanpa izin Pencipta, 2) mendistribusi, mengimpor
untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengomunikasikan kepada publik
suatu Ciptaan atau perbanyakan suatu Ciptaan yang diketahui bahwa hak
pengelolaan informasi seorang Pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin
Pencipta (Article 12 WCT) (Eddy Damian, 2009: 88).
Pengertian Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
TRIPs Agreement (skripsi, tesis dan disertasi)
Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights =
Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Intelektual),
merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam persetujuan GATT (General
Agreement on Tariff and Trade) Putaran Uruguay mengatur hak milik intelektual
secara global. Persetujuan yang saat ini telah memiliki 147 negara anggota ini
dibuat agar pengaturan HKI menjadi semakin seragam secara internasional.
Terbentuknya Persetujuan TRIPs dalam putaran Uruguay pada dasarnya
merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang
dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai
pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara (Abdul Bari Azed, 2006:
171).
TRIPs terdiri dari satu bagian mukadimah dan tujuh bagian isi yang terdiri
dari 73 pasal, yang mencakup tidak hanya semata-mata standar substantif HKI
tetapi juga mendasari prinsip-prinsip yang berlaku terhadap sistem HKI, serta
bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan, dikelola dan ditegakkan agar
mencapai keseimbangan antar kepentingan yang menjadi tujuan pembentukan
TRIPs (Saidin, 2004: 205).
Sebagai halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuan
dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan ketentuan
dalam TRIPs. Ketentan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam
BAB I dari Pasal 1 sampai 8 perjanjian ini. Ketentuan dan prinsip tersebut antara
lain yang terpenting yakni (Muhamad Djumaha, 1993: 48) :
a) Ketentuan free to determine (Article 1) : ketentuan yang memberikan
kebebasan bagi para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap
sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs
ke dalam sistem praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem
perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs, sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
persetujuan tersebut. Ketentuan seperti ini secara langsung mengisyaratkan
bahwa pengaturan mengenai hak milik intelektual di dalam persetujuan
TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokok saja atau global.
Pengaturan selanjutnya yang lebih spesifik diserahkan sepenuhnya pada
negara masing-masing.
b) Ketentuan Intelektual Property Convention (Article 2 sub [2]): ketentuan
yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundangundangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik
intelektual, khususnya Paris Convention, Berne Convention, Rome
Convention dan Treaty On Intelectual Property In Respect Of Integrated
Circuit.
c) Ketentuan National Treatment (Article 3 sub [1]): ketentuan yang
mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik
intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara
anggota lainnya. Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga
negara perseorangan, tetapi juga untuk badan hukum. Ketentuan ini
merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Article 2 Paris
Convention mengenai hal yang sama.
d) Ketentuan Most-Favoured-Nation-Treatment (Article 4) : ketentuan yang
mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik
intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya. Ketentuan ini bertujuan
untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda
(diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan
perlindungan hak milik intelektual. Setiap negara anggota diharuskan
memberikan perlindungan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.
e) Ketentuan Exhaution (Article 6) : ketentuan yang mengharuskan para
anggotanya, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam
persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan hak milik
intelektual di dalam negeri mereka.
f) Ketentuan Alih Teknologi (Article 7) : dalam Hak Kekayaan Intelektual
diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan mengembangkan
inovasi teknologi, serta penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama
antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam situasi
kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga keseimbangan antara
hak dan kewajiban.
Ruang Lingkup Pengawasan (skripsi, tesis dan disertasi)
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
a.Barang dan atau jasa yang beredar di pasar;
b.Barang yang dilarang beredar di pasar;
c.Barang yang diatur tata niaganya;
d.Perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan e.Distribusi
Universal Copyright Convention (skripsi, tesis dan disertasi)
Universal Copyright Convention
Universal Copyright Convention (UCC) dicetuskan dan ditandatangani di
Jenewa pada tanggal 6 September 1952, mulai berlaku pada tanggal 16
September 1955, dan mengalami revisi di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. UCC
dibentuk karena adanya gagasan dari peserta Berne Convention untuk
membentuk kesepakatan internasional alternatif guna menarik negara-negara
lain seperti Amerika Serikat, yang tidak menjadi peserta Berne Convention,
karena menganggap pengaturan dalam Berne Convention tidak sesuai untuk
mereka (Abdul Bari Azed, 2006: 425).
Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal dan dilengkapi dengan 3 protokol.
Protokol I mengatur mengenai perlindungan Ciptaan terhdap orang-orang tanpa
kewarganegaraan dan pelarian. Secara internasional Hak Cipta terhadap orangorang tanpa kewarganegaraan dan pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian
salah satu dari tujuan perlindungan Hak Cipta dapat tercapai yakni untuk
mendorong aktivitas dan kreativitas pada Pencipta tidak terkecuali terhadap
orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau pelarian. Dengan
dilindunginya Hak Cipta mereka, mereka tetap mendapatkan kepastian hukum.
Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada
organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan PBB
untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Inilah yang menjadi dasar
dirumuskannya konvensi ini yang merupakan usaha dari UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Protokol III
berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam
konvensi ini dengan cara bersyarat (Saidin,2004: 220).
Ketentuan yang monumental dari Konvensi ini adalah adanya ketentuan
mengenai ketentuan formalitas Hak Cipta berupa kewajiban setiap karya yang
ingin dilindungi harus mencantumkan tanda ©, disertai nama Penciptanya dan
tahun Ciptaan tersebut mulai dipublikasikan. Simbol tersebut menunjukkan
bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan Hak Cipta negara asalnya, dan
telah terdaftar dibawah perlindungan Hak Cipta (Muhamad Djumaha, 1993: 43)
Langkah-langkah Pengawasan (skripsi, tesis dan disertasi)
a.Menetapkan standar untuk pengawasan. b.Meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai. c.Membandingkan hasil dengan standar. d.Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan koreksi.
Tujuan Pengawasan (skripsi, tesis dan disertasi)
Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut : 1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. 3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah)
Pengertian Pengawasan (skripsi, tesis dan disertasi)
Peran Manajer Operasi (skripsi, tesis dan disertasi)
Fungsi Manajemen Operasi (skripsi, tesis dan disertasi)
Untuk menciptakan barang dan jasa, semua organisasi melakukan tiga fungsi. Fungsi-fungsi ini merupakan materi-materi yang diperlukan tidak hanya untuk produksi, tetapi juga untuk kelangsungan dari sebuah organisasi. Hal tersebut mencakup hal sebagai berikut : 1.Pemasaran, yang menghasilkan permintaan atau paling tidak menerima pesanan untuk sebuah produk atau jasa (tidak akan terjadi apa-apa hingga terjadinya penjualan). .Produksi atau operasi, yang menciptakan produk. 3.Finansial/akuntansi, yang melacak seberapa baik kinerja organisasi, pembayaran tagihan, dan pengumpulan uang.
Ruang Lingkup Manajemen Operasi (skripsi, tesis dan disertasi)
Fungsi – Fungsi manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)
Prosedur yang Membentuk Penjualan Tunai (skripsi, tesis dan disertasi)
Fungsi Penjualan Tunai (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional (skripsi, tesis dan disertasi)
Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi atau persetujuan internasional
mengenai hak kekayaan intelektual, konvensi-konvensi ini mengikat Indonesia.
Hal ini berarti Indonesia harus membuat atau memberlakukan agar hukum
Indonesia khususnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan konvensi-konvensi
yang telah diratifikasinya (Suyud Margono, 2003: 17).
Perlindungan Hak Cipta secara Internasional, dibentuk dalam beberapa
Konvensi Internasional. Adapun konvensi yang penting dan fundamental :
1) Berne Convention
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
(Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) adalah perjanjian
internasional tertua tentang Hak Cipta yang dibentuk pada tanggal 9 September
1886, dan telah berulang kali mengalami revisi. Revisi pertama dilakukan di
Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13
November 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Berne pada tanggal 24 Maret
1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di
Brussels pada tanggal 26 juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan
revisi terakhir di paris pada tanggal 24 juli 1971. Terdapat sepuluh negara
peserta asli dan diawali dengan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg,
Monaco, Montenegro, Norway, Sweden) yang menjadi peserta dengan aksesi
menandatangani naskah asli Berne Convention. Peserta perjanjian internasional
ini sampai tahun 2006 mencapai 155 negara, termasuk Amerika Serikat yang
menjadi anggota perjanjian internasional ini untuk pertama kalinya pada tahun
1989 (Abdul Bari Azed, 2006: 405).
Di dalam Mukadimah naskah asli Konvensi Bern, para kepala negara pada
waktu itu menyatakan bahwa yang melatarbelakangi diadakannya Konvensi ini
adalah : “. . . being equatly animated by the desire to proted, in as effective and
uniform a mannner as possible, the rights of authors in their literary and artistic
works.” Obyek perlindungan Hak Cipta dalam article 2 Berne Convention
adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra,
ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Dalam Article
3, dapat pula disimpulkan bahwa di samping karya-karya asli dari Pencipta
pertama, dilindungi juga karya-karya termasuk: terjemahan, saduran-saduran
aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu
karya sastra atau seni, termasuk karya fotografi.
Ketentuan penting yang terdapat di Berne Convention, dirumuskan pada
revisi di Paris tahun 1971. Dalam Article 5 dirumuskan bahwa para Pencipta
akan menikmati perlindungan yang sama seperti yang sama seperti diperoleh
mereka dalam negara sendiri, atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi
ini. Dengan kata lain para Pencipta yang merupakan warga negara dari salah
satu negara yang terikat dengan konvensi ini memperoleh perlindungan di
negara-negara lain yang tergabung dalam perserikatan konvensi ini.
Perlindungan menurut Article 5 Berne Convention adalah terutama untuk
perlindungan terhadap orang-orang asing untuk karya-karya mereka di negaranegara lain daripada negara asal tempat penerbitan pertama ciptaan mereka.
Pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan ada atau tidak
perlindungan perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya (Eddy Damian,
2005: 61).
Pada revisi Stockholm 1967 Berne Convention memuat protokol tambahan
yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang. Protokol ini
diberikan tempat dalam appendix (tambahan/lampiran) tersendiri dalam
konvensi ini. Hal ini ditegaskan pada Article 21 Berne Convention yang
menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara
berkembang dimasukkan dalm appendix tersendiri, appendix ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini. Protokol ini memberikan
negara-negara berkembang pengecualian (reserve) yang berkenaan dengan
perlindungan yang diberikan oleh Berne Convention. Pengecualian hanya
berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang
bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengcualian dapat melakukannya
demi kepentingan ekonomi, sosial dan kulturalnya. Pengecualian dapat
dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak melakukan penerjemahan,
jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel
berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karyakarya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah
(Saidin, 2004: 218)
Penjualan Tunai (skripsi, tesis dan disertasi)
Kebijakan Kredit (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne
Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Berne Convention, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912 (Saidin, 2004: 61). Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat
hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalarn lapangan kesusastraan, pengetahuan dan
kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat
pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,
mengatur : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk
itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, arti
dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya,
sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin
pemegangnya.
Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19
tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka ditelaah dan diuraikan lebih lanjut mengenai
pengertian dan sifat Hak Cipta itu, yaitu (Rachmadi Usman, 2003: 86) :
a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif
(Exclusive Rights) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan
izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;
b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan memberi
izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil
Ciptaannya tersebut;
c. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya,
baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus
dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang
dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain
Tujuan dan Fungsi Kredit (skripsi, tesis dan disertasi)
Penjualan Kredit (skripsi, tesis dan disertasi)
Faktor-Faktor yang Menpengaruhi Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)
Siklus Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)
Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)
Sistem Informasi Akuntansi Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)
Menurut Daud dan Mindana dalam Kumala dkk (2017) Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan.
Pengguna Sistem Informasi Akuntansi (skripsi, tesis dan disertasi)
Pihak-pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi perusahaan terdiri atas berikut ini:1.Pihak internal perusahaan.Kelompok ini terdiri para manajer yang dalam kapasitasnya di perusahaan memerlukan informasi sesuai bentuk tugas dan tanggung jawabnya. Mereka membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIA. Apabila informasi yang mereka peroleh dapat menunjang tugasnya, maka kinerjaperusahaan akan meningkat.2.Pihak eksternalKelompok ini adalah pihak-pihak di luar perusahaan memiliki kepentingan dengan perkembangan perusahaan, posisi mereka ada kalanya menentukan terhadap eksistensi perusahaan ke depan. Mereka memerlukan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, mereka berada diluar perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, dan masyarakat umum.
Sistem Informasi Akuntansi (skripsi, tesis dan disertasi)
Sistem (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengendalian Internal terhadap Struktur Organisasi (skripsi tesis dan disertasi)
Pengendalian Intern terhadap Penjualan (skripsi tesis dan disertasi)
Menurut Mulyadi (2001 : 220) dalam Winda dkk (2014) pengendalian internal pada sistem penjualan yaitu (1) pada struktur organisasi, fungsi yang harus terpisah dilakukan kegiatan pengecekan internal terhadap penjualan dengan adanya kemungkinan resiko buruk yang dapat terjadi. Misalnya misalnya piutang tak tertagih,catatan akuntansi, dan resiko lainya, (2) pada prosedur pembukuan, setiap terjadi transaksi penjualan, prosedur pencatatan berguna untuk terjaminya harta perusahaan dan sebagai bukti telah terjadi transaksi penjualan, dan (3) pada komponen praktek sehat, perusahaan harus memiliki aturan dalam pelaksanaan proses penjualan misalnya pencetakan formulir dengan nomor urut yang tercetak, pelaksanaan rekonsiliasi secara periodik, dan kegiatan prakterk sehat lainya.
Faktor-Faktor Pentingnya Pengendalian Intern (skripsi tesis dan disertasi)
Peranan Pengendalian Internal(skripsi tesis dan disertasi)
Keterbatasan dan Ancaman terhadap Pengendalian Intern (skripsi tesis dan disertasi)
Unsur-Unsur Pengendalian Intern (skripsi tesis dan disertasi)
1.Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, jelas dan tegas. Struktur organisasi merupakan rangka (framework) pembagian tanggungjawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.2.Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.Dalam organisasi, setiap transaksinya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya
Aktivitas Pengendalian (Control Aktivitas) (skripsi tesis dan disertasi)
Klasifikasi Pengendalian Intern (skripsi tesis dan disertasi)
Pengendalian Internal (skripsi tesis dan disertasi)
Mekanisme Pelayanan Gizi Rumah Sakit (skripsi, tesis dan disertasi)
Tujuan Pelayanan Gizi (skripsi, tesis dan disertasi)
Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) menjelaskan tujuan umum dari pelayanan gizi yaitu, terciptanya sistem pelayanan gizi yang bermutu dan paripurna sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di rumah sakit,sedangkanuntuktujuan khususnya, yakni :a.Menyelenggarakan asuhan gizi terstandar pada pelayanan gizi rawat jalan dan rawat inap.b.Menyelenggarakan makanan sesuai standar kebutuhan gizi dan aman dikonsumsi.c.Menyelenggarakan penyuluhan dan konseling gizi pada klien/pasien dan keluarganya.d.Menyelenggarakan penelitian aplikasi di bidang gizi dan dietetik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ruang Lingkup Pelayanan Gizi Rumah Sakit (skripsi, tesis dan disertasi)
Pelayanan Gizi Rumah Sakit (skripsi, tesis dan disertasi)
Manajemen Rumah Sakit(skripsi, tesis dan disertasi)
Jenis Pelayanan di Rumah Sakit (skripsi, tesis dan disertasi)
Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit (skripsi, tesis dan disertasi)
Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Rumah sakit (skripsi, tesis dan disertasi)
Proses/Fungsi Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)
Unsur Pokok Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)
Tujuan Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)
Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)
Ilmu pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam semua organisasi manusia seperti perusahaan, pemerintahan, pendidikan, sosial, keagamaan, dan sebagainya (Herlambang & Murwani, 2012).Para ahli memiliki pengertian sendiri mengenai manajemen, yaitu menurut Malayu S.P Hasibuan dalam buku manajemen dasar, pengertian dan masalah, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusiadan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut G.R. Terry(dalam Hasibuan, 2015), menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukanserta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya,sedangkan menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel’ mengatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain(Hasibuan, 2015).Definisi manajemen dapat disimpulkan sebagai proses kegiatan dengan melalui orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara berurutan berjalan ke arah suatu tujuan. Misalnya adalah rumah sakit yang terdiri dari berbagai unit salah satunya adalah instalasi gizi yang di dalamnya memiliki suatu tujuan
Dokumen yang Terkait (skripsi, tesis dan disertasi)
Manajemen Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang baik barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi (Fahmi, 2012). menurut Riskatania dalam Sakkung (2011), mendefinisikan manajemen persediaan sebagai berikut : manajemen persediaan meliputi perencanaan, koordinasi dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan aliran persediaan masuk, melalui, dan keluar dari sebuah organisasi
Metode Penilaian Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Sistem Pencatatan Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Metode pencatatan persediaan ada dua, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Metode perpetual disebut juga metode buku, karena setiap jenis persediaan mempunyai kartu persediaan, sedangkan metode periodik disebut juga metode fisik. Dikatakan demikian karena pada akhir periode dihitung fisik barang untuk mengetahui persediaan akhir yang nantinya akan dibuat jurnal penyesuaian
Pengukuran Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Jenis –Jenis Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengelolaan Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengelolaanpersediaan barang dagangan dapat dikatakan efektif apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur pengelolaan persediaan barang dagangan, yaitu :1.Prosedur pembelian persediaan barang dagangan.2.Prosedur penerimaan persediaan barang dagangan.3.Prosedur penyimpanan persediaan barang dagangan.4.Prosedur pengeluaran persediaan barang dagangan.5.Prosedur pencatatan persediaan barang dagangan.6.Prosedur penilaian persediaan barang dagangan.7.Prosedur pengendalian persediaan barang dagangan.
Prinsip -prinsip Pengendalian Internal (skripsi, tesis dan disertasi)
Unsur -unsur Pengendalian Internal (skripsi, tesis dan disertasi)
Biaya-Biaya Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengendalian Internal atas Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Metode Pencatatan Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Mulyadi (2016) terdapat dua macam metode pencatatan persediaan :Metode mutasi persediaan dan metode persediaan fisik. Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan.Dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat.Sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan.Untuk mengetahu berapa harga harga pokok persediaan yang dipakai atau dijual, harus dilakukan penghitungan fisik sisa persediaan yang masih ada di gudang pada akhir periode akuntansi.Dalam sistem akuntansi persediaan secara manual, diselenggarakan dua catatan akuntansi, di fungsi gudang dan di fungsi akuntansi.Di bagian Gudang diselenggarakan kartu gudang untuk mencatat kuantitas persediaan dan mutasi tiap jenis barang yang disimpan digudang.Bagian gudang juga menyelenggarakan kartu barang yang ditempelkan pada tempat penyimpanan barang.Kartu gudang ini berfungsi sebagai identitas barang yang disimpan, untuk memudahkan pencarian barang dan sekaligus untuk mencatat mutasi kuantitas barang.Kartu persediaan berfungsi sebagai alat control catatan kuantitas barang yang diselenggarakan oleh bagian gudang
Penyebab Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian Sistem (skripsi, tesis dan disertasi)
Hall (2002) sistem adalah kelompok dua komponen atau subsistem terkait atau lebih dengan tujuan fungsi yang sama. (Arifin, 2010) sistem merupakansuatu grup dari elemen-elemen baik yang berbentuk fisik maupun non fisik yang menunjukan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sebuah sistem
Kualitas Informasi (skripsi, tesis dan disertasi)
Sistem dan Prosedur Sistem Akuntansi Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian Pengendalian Internal (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengukuran Kepuasan Kerja (skripsi, tesis dan disertasi)
Cara termudah untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja adalahmenggunakan skala yang sudah ada. Banyak kelebihan jika menggunakan skalakepuasan yang sudah ada salah satunya menghemat biaya dan waktu. (Spector, 1985)dalam job satisfactionsurveimengukur sembilan unsur kepuasan.kepuasan kerja yaitu :(1) Gaji, yaitu jumlah yang diterima dan keadilan penggajian; (2) Promosi, yaitu kesempatan dan keadilan untuk promosi atau kenaikan jabatan atau karir; (3) Supervisi, yaitu kompetensi manajerial yang dimiliki dari seorang supervisor dan bagaimana perilakunya terhadap bawahannya; (4) Tunjangan, yaitu kelebihan yang didapatkan oleh karyawan dari perusahaan seperti cuti; (5) Penghargaan, yaitu perhatian dan pengakuan dari perusahaan terhadap kinerja yang baik dari karyawannya; (6) Prosedur, yaitu peraturan atau prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi; (7) Rekan kerja, yaitu menerima kompetensi rekan kerja dan senang bekerjasama dengan mereka; (8) Sifat kerja, yaitu menyukai tugas-tugas yang diberikan; (9) Komunikasi, yaitu berbagi informasi baik antar karyawan, atasan danbawahan maupun perusahaan terhadap karyawan baik secara lisan maupun tulisan.
