HKI Sebagai Hak Kebendaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Sudah sejak zaman Romawi, kemudian diikuti oleh hukum perdata BW
(Burgerlijk Wetbook), ada pembedaan dalam hak keperdataan seseorang yaitu hak
kebendaan (zakelijkrecht) dan hak perseorangan (persoonlijkrecht), masingmasing diatur di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga BW Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu
benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud
mengganggu hak tersebut. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan dari hak
kebendaan itu. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk
sementara terhadap orang-orang tertentu saja saja. Karena itu hak kebendaan
bersifat mutlak (absolut) sedangkan hak perorangan bersifat relatif (nisbi). 46
Apabila ditelusuri lebih lanjut, HKI sebenarnya merupakan bagian dari
hukum benda, yaitu benda tak berwujud (benda immateril). Benda dalam
kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah
satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi
benda berwujud (materil) dan benda tak berwujud (immateril). 47
Dalam Pasal 499 KUHPerdata disebutkan bahwa menurut UndangUndang, barang adalah tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak
milik. Berdasarkan ketantuan pasal 499 KUH Perdata tersebut benda tak
berwujud itu disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir
Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang
(tangilable good) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat
dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak
(intangible good) adalah benda immaterial yang ada, tidak ada wujudnya karena
tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI. 48 Baik benda berwujud maupun
tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak . Hak atas benda berwujud disebut
hak absolut atas suatu benda , sedangkan hak atas benda tak berwujud disebut
hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah HKI. 49
Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan
hak kepemilikan 50 benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak- hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat
analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia,
kemudian menjelma menjadi suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat
merupakan sumber keuntungan finansial. Inilah yang membenarkan
penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda. 51
Pada dasarnya HKI dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu: 52
1. Hak Cipta (copyrights) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang
berkaitan dengan hak cipta (neighbouring right).
2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari: 53
a. Paten (patent)
b. Merek Dagang (trade mark)
c. Desain Industri (industrial design)
Bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam hukum Indonesia meliputi:
Hak Cipta (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002), Paten (Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2001), Merek (Undang-undang Nomor 15 tahun 2001), Rahasia
Dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000), Desain Industri (Undangundang Nomor 31 Tahun 2000).5