Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundangan
adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur
adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal
itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua
unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan
perundang-undangan di dalam masyarakat.
Menurut Achmad Ali, bahwa kesadaran hukum sebenarnya
merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia
tentang hukum yang ada, tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian
itu akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat
tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam
masyarakat.
Jadi kesadaran hukum yang dinilai warga masyarakat belum menjamin
bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum
atau perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu
menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana
ada tuntutan mendesak.
Sehubungan dengan hal itu, Oetojo Oesman (dalam Achmad Ali)
membedakan kesadaran hukum sebagai berikut:
1. Kesadaran hukum yang baik,
2. Kesadaran hukum yang buruk.
Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk, adalah seseorang
yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan
menggunakan proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar
bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Kesadaran hukum ini menjadi
salah satu penyebab semakin menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.
Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kuantitasnya dalam
tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H C. Kelman (dalam Achmad
Ali) :
1) Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
2) Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan
seseorang menjadi rusak;
3) Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai
dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.
Jadi perbedaan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah
kesadaran hukum itu mengetahui aturan hukum yang berlaku dan memiliki
pilihan, baik untuk menaati peraturan hukum yang berlaku ataupun
melanggarnya. Sedangkan ketaatan hukum adalah perilaku masyarakat
yang mematuhi peraturan hukum yang berlaku dikarenakan faktor yang
mempengaruhi masyarakat itu sendiri, entah itu karena takut sanksi, takut
hubungan baiknya dengan seseorang jadi rusak atau karena memang
merasa bahwa menaati peraturan itu sudah seharusnya sebagai masyarakat
yang baik. Kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak efektif
berlakunya? Jawabannya tentu saja jika sebagian warga masyarakat tidak
menaatinya. Namun demikian, jika sebagian besar warga masyarakat
terlibat menaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran atau
kualitas efektifitas aturan atau undang-undang itupun masih dapat
dipertanyakan.
Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas, maka
tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau
undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-
undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan
suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat
yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat
Compliance atau Identification saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau
undang-undang itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga
masyarakat yang menaati suatu aturan atau undang-undang dengan
ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas
efektivitas aturan atau undang-undang itu.
Sehubungan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan empat
unsur kesadaran hukum yaitu :
1) Pengetahuan tentang hukum;
2) Pengetahuan tentang isi hukum;
3) Sikap hukum;
4) Pola perilaku hukum.
Beragamnya bahasan tentang efektivitas hukum ditinjau dari optik
sosiologi hukum bukan merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran
sosiologis tentang hukum itu mencakupi sejumlah pendekatan, yang lebih
beragam ketimbang seragam. Suatu judul umum sengaja diberikan pada
seluruh pandangan sosiologis (yang dalam kenyataannya belum tentu
sama) tidak lain didasarkan pada pertimbangan bahwa para sosiolog
hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal balik. Tema
umum adalah dengan menggunakan pendekatan bahwa hukum adalah
fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti jika hukum
itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.
Suatu persepsi tentang wujud hukum perlu untuk mengujinya, sejauh
mana efektifnya atau tidak.
Beberapa sosiolog hukum berpandangan bahwa di dalam masyarakat
modern, aturan hukum dibedakan atas aturan sosial dan aturan-aturan
moral. Hal ini menurut Anwarul Yaqin (dalam Achmad Ali) disebabkan
masyarakat modern mempunyai suatu pemerintahan yang terorganisir,
pranata pengadilan dan mesin administrasi, di mana ketaatan terhadap
aturan hukum dijamin melalui suatu ancaman sanksi. Sebaliknya, di dalam
suatu masyarakat sederhana dan primitif, yaitu Such Societies have in fact
existed and exist even now alias masyarakat yang bukan saja pernah ada
tetapi masih ada sekarang, masyarakat yang seperti itu tidak mempunyai
organisasi politik, hukum tidak dapat secara tegas dibedakan dari aturanaturan sosial yang berdasarkan pada kemampuannya untuk menjamin
ketaatan.
Lebih lanjut Anwarul Yaqin menuliskan bahwa meskipun hukum
dapat eksis tanpa negara seperti dalam masyarakat primitif atau
masyarakat buta huruf, tetapi hukum di dalam pandangan modern
mencakupi eksistensi negara. Agar warga masyarakat dapat hidup dan
bekerja sama di dalam suatu cara-cara yang tertib dan damai, maka negaranegara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui
aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut “hukum”. Aturan-aturan
itu untuk mengefektifkan, negara menentukan sanksi, di dalam bentuk
paksaan, untuk melaksanakan ketaatan.
Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar
suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur
paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan
atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu
pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman
paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman
paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak
terkomunikasi atau tersosialisasi secara memadat pada warga masyarakat.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah