Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Berdasarkan peraturan menteri Kehakiman Nomor 01.HC.03.01 1987 tentang
pendaftaran ciptaan, ditentukan bahwa tata cara pendaftaran hak cipta adalah sebagai
berikut:
1. Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu permohonan
melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industry, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dan Rahasia Dagang (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang
ditujukan kepada menteri Kehakiman.
2. Surat permohonan berisikan:
a) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
c) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
d) Jenis dan judul ciptaan
e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
f) Uraian ciptaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
Selain persyaratan di atas permohonan pendaftaran hak cipta juga harus
dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini diatur dalam Surat Edaran
Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Nomor M.01.HC.01.02 Tahun 1991 tanggal
9 Januari 1991 ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pemohon pendaftaran ciptaan
serta pencatatan pemindahan hak cipta atas ciptaan terdaftar, yang diajukan atas nama
pemohon yang berdomisili di wilayah Indonesia diwajibkan melampirkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan
Pasal 31 Undang-undang Nomor 1982 tentang Hak Cipta.
Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu
permohonan melalui Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditujukan
kepada Menteri Kehakiman. Surat permohonan tersebut harus berisi nama,
kewarganegaraan, alamat pemegang hak cipta, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan
untuk pertama kali, dan uraian ciptaan rangkap 3 (tiga). Apabila pemohon tidak tinggal
dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran
ciptaan, maka pemohon harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di
dalam wilayah Republik Indonesia. Permohonan yang dikuasakan harus diserta dengan
surat kuasa yang sah, serta melampirkan bukti tentang kewarganegaraan yang diberi
kuasa.
33
Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak
atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar
ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan d
Rektorat Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan kepada Pengadilan Niaga tersebut
harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran
tersebut oleh pemohon atau kuasanya