Indikator komitmen yang dapat dilihat pada seorang pegawai yang dikemukakan oleh Quesrt (Soekidjan, 2009) di antaranya adalah:1)Berusaha beradaptasi dengan situasi institusinya, menghargai norma yang berlaku dan menuruti aturan yang berlaku.2)Loyal, membantu rekan kerja, menghargai dan menerima segala hal yang dianggap penting dalam standar penilaian instutsi, adanya rasa bangga menjadi bagian dan terlibat dalam suatu institusi serta menjaga citra institusi.3)Mendukung dan terlibat secara aktif untuk mewujudkan misi institusi4)Mendahulukan kepentingan institusi di atas kepentingan prbadi
Definisi Komitmen (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Jenis Motivasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori-teori Motivasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Motivasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tahapan Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Bentuk-Bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat dan Alasan Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Karier adalah suatu proses seseorang dalam pekerjaan dalam hidupnya. Sesuai yang dinyatakan oleh Handoko (2011) karier meruoajan seluruh pekerjaan atau jabatan yang diemban selama masa kehidupan seseorang. Karier dapat menggambarkan perkejalanan dan perkembangan seorang pegawai atau karyawan secara pribadi selama masa jabatan atau kepangkatannya di suatu organisasi. Dessler (2000) menyatakan bahwasanyakarier sebagai pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang dalam periode tahunan. Unsur karir yang baik seperti yang dinyatakan Moekijat (2010) mampu memberikan apresiasi yang sesuai terhadap masa bekerja dan loyalitas seorang karyawan atau pegawai sehingga karyawan yang berpengalaman dan loyal mendapatkan kesempatan untuk diapresiasi selayaknya
Indikator Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Bentuk-bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat pengembangan karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan utama pengembangan karir adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan agar memberikan hasil yang memuaskan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana tempat seseorang bekerja. Menurut Mangkunegara (2015: 77–78) tujuan pengembangan karir adalah :A.Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan.B.Menunjukkan hubungan hubungan kesejahteraan karyawan.C.Membantu karyawan menyadari kemampuan potensi mereka.D.Memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan.E.Membuktikan tanggung jawab sosial.F.Membantu memperkuat pelaksanaan program perusahaan.G.Mengurangi turnover dan biaya kekaryawanan.H.Mengurangi keusangan profesi dan manajerial.I.Menggiatkan analisis dari keseluruhan karyawan.J.Menggiatkan suhu pemikiran jarak waktu yang panjang.
Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Lingkungan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat Lingkungan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Hukum (skripsi, tesis, disertasi)
Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kekuasaan yang dapat
berbuat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia. Kekuasaan
yang menjadi titik sentral dari seluruh kehidupan manusia dalam
melakukan kegiatan di dunia. Manusia merupakan pelaku atau subyek
bukan alat atau obyek yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang di
harapkan dapat terlaksana dengan baik. (Sudikno Mertokusumo : 2012 :
13)
Kaidah hukum melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya
yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Mengatur
hubungan diantara manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas dan
diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan
kepentingan-kepentingan.
Mengatur hubungan manusia dan meningkatkan atau
mengembangkan hubungan antar manusia. Kaidah hukum fungsinya
melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara
kelompok maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu dihayati,
dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Kesadaran pada diri manusia pada
dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu
hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar
kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari
ancaman disekelilingnya. (Sodikno Mertokusumo : 2012: 17)
Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang
merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk
menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa
dan tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan
upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat
melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai
dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan
negara kita. ( Moh.Mahfud MD : 2009 : 2)
Filosofi dari sudut filsafat ada dua masalah yang penting yang
menjadi penting dalam sumber hukum :
a) Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena
hukum yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan keadilan maka
hal – hal yang secara filosofis dianggap adil dapat dijadikan sebagai
sumber hukum materiil.
b) Faktor – faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum.
Hukum diciptakan agar ditaati, maka semua faktor yang dapat
mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam
pembuatan aturan hukum positif. (SF. Marbun : 2000: 23)
Menurut fungsinya aturan hukum dapat dibagi menjadi dua :
a) Hukum materiil (materieel recht) adalah aturan – aturan hukum yang
mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang yang
menentukan hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang
berbagai perbuatan kepada orang dalang didalam masyarakat.
b) Hukum formil (formeel recht) adalah aturan hukum yang mengatur
cara bagaimana mempertahankan aturan hukum materil.
Mempertahankan atau melaksanakan hukum materiil didalam Negara
hukum adalah jalan tertentu, jalan hukum yaitu dengan beracara.
(Hartono Hadisoeprapto : 2000 :35)
Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan
hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan the greatest
happiness of thegreatest number (kebahagiaan yang sebesar – besarnya
untuk sebanyak – banyaknya orang). Bentham juga mengemukakan
bahwa tujuan perundang – undangan untuk menghasilkan kebahagian
bagi masyarakat. Perundangan – undangan harus berusaha untuk
mencapai empat tujuan yaitu :
a) To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
b) To provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
c) To provide security (untuk memberikan perlindungan)
d) To attain equity (untuk mencapai kebersamaan). ( Teguh Prasetyo :
2012 :111-112)
Ide dasar utilitarianisme sangat sederhana untuk dilakukan adalah
yang menghasilkan kebaikan terbesar. Fakta menunjukkan bahwa ide
seperti ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan – putusan
etis, sangat mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki daya tarik
yang sangat besar.
Prinsip utilitarianisme dikemukakan oleh mill yang menyatakan
bahwa kemanfaatan atau prinsip kebahagian terbesar menyatakan bahwa
tindakan tertentu benar dan cenderung memperbesar kebahagian.
Ide dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah
tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan kebahagiaan
atau kebaikan gagasan tersebut menentukan pengimplementasian mazhab
ini saat membahas mengenai keadilan.
Keadilan tradisional tampak diabaikan oleh konsep teori yang
mengklaim benarnya tindakan jika dapat memaksimalkan kebaikan. Hak
atau klaim individual dipertimbangkan berdasarkan kebahagian orang
lain. Kemanfaatan dan kecenderungan dari luhurnya keadilan demi
memperoleh kebahagiaan dan rasa aman dengan cara memelihara
keteraturan didalam masyarakat. ( Karen Lebacqz : 1986 : 17 – 18)
Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian
dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan
yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan
kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan
yang lain namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya
tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktek –
praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II
dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek – praktek
kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat
teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati
posisi diatas tujuan hukum yang lain. kenyataannya sering kali antara
kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara
keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan
dengan kemanfaatan. (Mohamad Aunurrohim : 2015 : diakses pada
website:http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_
Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_Disusun_guna_memenuhi_tugas_uj
ian_mata_kuliah_Perspektif_Global)
Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian)
dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang
wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan
bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum
secara abstrak atau formal memang demikian benarnya. (Mochtar
Kumaatmadja : 2000 : 49)
Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana
yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk membuat
peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum
bagi masyarakat
Pengertian Hukum (skripsi, tesis, disertasi)
Hukum bukan merupakan ilmu pasti yang dapat dipastikan secara
mutlak. Tidak ada kepastian mutlak mengenai pengertian hukum.
Banyaknya para ahli hukum mendefinisikan hukum secara berbeda –
beda. Hukum berlangsung selama ribuan tahun, dan merupakan warisna
paling berharga dari peradaban barat. Pendekatan terhadap hukum tidak
dapat didefinisikan secara tepat.
Menurut Hilian Seagle hukum dianggap sebagai kucing hitam
didalam karung ilmu hukum (the dark cat in bag of jurisprudence),
sedangkan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa hukum berada di
awang – awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut
udara dalam sentuhan normal (law is in atmosphere, invisible and unfeltoften as light as air to the normal touch). ( Achmad Ali : 2012 : 28 )
Hukum tidak hanya dapat berubah ( berbeda ) dalam ruang melainkan
juga dalam waktu, ini berlaku baik untuk sumber – sumber hukum formal
yakni bentuk – bentuk penampilan dari kaidah – kaidah hukum maupun
bentuk hukum tersebut. (Emeritus John Gilissen : 2005 : x)
Sumber hukum pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat
menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum.
Sumber hukum bisa dilihat dari faktor – faktor yang mempengaruhinya
atau dilihat dari bentuknya. Sumber hukum yaitu sumber hukum materiil
dan formil. Sumber hukum materil meliputi faktor – faktor yang ikut
mempengaruhi materi (isi) dari aturan – aturan hukum, sedangkan
sumber hukum formil adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada.
(S.F. Marbun : 2006 : 21)
Sumber hukum formal adalah sumber dengan bentuk tertentu yang
merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum
formal merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan – peraturan agar
ditaati masyarakat maupun penegak hukum. Sumber hukum formal
antara lain :
a. Undang – Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat
perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang
dilakukan secara berulang – ulang dan terhadapnya dipertalikan
adanya ide hukum, sehingga perbuatan tersebut diterima dan
dilakukan oleh suatu masyarakat.
c. Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim
yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan
atau hakim lain.
d. Traktat ( perjanjian antar negara) adalah perjanjian antar Negara yang
telah disahkan berlaku mengikat Negara peserta, termasuk warga
negaranya.
e. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar
pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan
secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.
(Agus Sudaryanto : 2015 : 89 – 99)
Definisi umum dari hukum adalah perangkat asas dan kaidah – kaidah
yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang
merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu Negara yang
dengan demikian masyarakat mengatur kehidupannya menurut nilai –
nilai yang sama–sama mereka anut (Shared Values), karena mempunyai
tujuan tertentu. Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas – asas
dan kaidah – kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, maka
definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum
dan asas–asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di
dalam masyarakat. (Mochtar Kusumaatmadja : 2000 : 4-5)
Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai
cita–cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan dunia kenyataan oleh
karenanya digolongkan kedalam norma kultur yang memperlihatkan ciri–
ciri dari suatu norma yang digolongkan kedalam norma susila yang
menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan
dilakukan. (Satjipto Rahardjo, 2012 : 25 )
Menurut Meuwissen bahwa hukum berkaitan dengan cirinya
(positivistik) yaitu ;
a) Ketetapan yang berasal dari kekuasaan atau kewibawaan yang
berwenang. Hampir sama dengan perlengkapan penguasa (overheidsorgaan).
b) Lugas obyektif (hukum positif)
c) Berkaitan dengan tindakan – tindakan dan perilaku manusia yang
diamati.
d) Cara keberadaan tertentu yang dinamakan keberlakuan (moral, sosial
dan yuridik);
e) Mempunyai bentuk tertentu, suatu struktur formal;
f) Mempunyai obyek dan isi.
Menurut O. Notohamidjojo mengenai pengertian hukum bahwa
keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya
bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara
serta antarnegara yang berorientasi pada (sekurang – kurangnya) dua asas
yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.
Hukum mempunyai kategori atau unsur – unsur yang merupakan
kerangka dari hukum, yaitu:
a) Subyek yang membuatnya (ordenings subject) yaitu kewibawaan atau
otoritas.
b) Dasar (substraat) dari tataran hukum atau obyek yang diatur tata
hukum yang bersangkutan yaitu masyarakat yang di organisasikan.
Berkaitan dengan itu hukum adalah perintah, izin, janji dan disposisi
(peraturan yang disediakan)
c) Norma hukum (Sollen yang seharusnya diwujudkan dalam Sein)
d) Isi dari tata hukum adalah kehidupan sosial dalam masyarakat
e) Hubungan hukum (antara subyek hukum dengan subyek hukum dan
subyek hukum dengan obyek hukum)
f) Dasar hukum (fakta), akibat hukum dan fakta hukum (peristiwa yang
diatur oleh hukum). (Hyronimus Rhiti : 2011 : 3-4)
Pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum
yang berkaitan dengan perumusan aturan – aturan umum, yang dapat
berupa penambahan atau perubahan aturan – aturan yang sudah berlaku.
Pembentukan hukum juga dapat ditimbulkan dari keputusan – keputusan
kongkret (hukum yang preseden atau yurisprudensi). Tindakan nyata
dengan suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja (einmalig) yang
dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ – organ pusat
berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya yang
menimbulkan perubahan yang fundamental pada hukum tata Negara
tanpa perubahan Undang – Undang atau Undang – Undang Dasar. Hal ini
bukan hukum kebiasaan melainkan lebih merupakan sejenis hukum
preseden yang bukan keputusan hakim (niet recterlijke
precedentenrecht).
Perundang – undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling
penting dan juga paling modern. Model perilaku abstrak yang diciptakan
yang kemudian hari diharapkan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan
masalah–masalah kemasyarakatan yang kongret. Model ynag
dimunculkan dengan konflik tipe tertentu dan menstandarisasikan
penyelesaian–penyelesaian. Merumuskan semua aturan abstrak dan
umum bagi sejumlah persoalan. ( Arief Sidharta :2007 : 9-10)
Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal
mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum
adalah proses pengambilan keputusan yuridik kongkret secara langsung
yang menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan –
putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaries, dan
sebagainya). Penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum
yang menetapkan hal umum yang berdasarkan pada saatnya dapat
dijabarkan secara khusus, maka penemuan hukum yang khususlah yang
mengemuka (dimunculkan terlebih dahulu) pada saat bersamaan dapat di
kostatasi dampak keberlakuan secara umum. (Arief Sidharta : 2007 : 11)
Thomas Aquinas merumuskan hukum sebagai peraturan yang berasal
dari akal untuk kebaikan umum. Konseptualisasi seperti ini menunjukkan
adanya latar belakang yang transpositif, yaitu diluar dunia kita ada
sebuah tatanan ideal yang menjadi acuan dari tatanan didunia ini.
Cecero menggunakan akal manusia sebagai metode untuk dapat
masuk kedalam fenomena hukum yang transendetal. Hakikat hukum
adalah akal yang benar, yang sesuai dengan alam dapat diterapkan
dimanapun, tidak berubah dan abadi dapat menuntut haak dan kewajiban
menurut perintah-perintahnya dan mencegah perbuatan yang salah
melalui larangan-larangan. ( Satjipto Rahardjo : 2002 : 02)
Hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa yakni sebagai tatanan yang
menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang
menjelaskan hukum dalam Undang – Undang akan tampak sebagai
pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan
hukum itu, tindakan paksa tertentu yang ditetapkan oleh tatanan itu
seharusnya dilakukan. Tindakan paksa adalah tindakan yang dilakukan
bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi
perlawanan akan digunakan pemaksaan fisik.
Tindakan paksa merupakan sanksi tindakan ini tetap sebagai reaksi
terhadap tindakan atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang
ditetapkan oleh tatanan hukum. ( Hans Kelsen : 2008 :123)
Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang
yaitu badan legislatif kedalam suatu peraturan perundang-undang.
Hukum yang dibuat oleh badan legislatif tersebut berasal dari fenomena
masyarakat yang terjadi secara terus menerus dan belum ada aturan yang
mengaturnya dan dituangkan kedalam bentuk Undang–Undang.
Penemuan hukum yang dilakukan berbeda dengan hakim yang
mengambil keputusan atas suatu kejadian dimana belum ada sama sekali
aturan yang mengaturnya, maka hakim memiliki kebebasan dalam
memutuskan suatu perkara dan harus melakukan penemuan hukum
melalui sumber hukum.
Berdasarkan uraian diatas definisi hukum adalah suatu peraturan yang
berbentuk konkrit yang mengatur tingkah laku manusia dan dibuat oleh
pejabat berwenang dan didalamnya mengandung sanksi yang tegas.
Hak Asasi Manusia (skripsi, tesis, disertasi)
Berbagai ahli memberikan pernyataan mengenai pengertian hak asasi manusia. Salah satu diantaranya berdasarkan pernyataan Philipus bahwa pengertian Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sehingga memiliki anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian ini serupa dengan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM[1].
Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan benalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya. [2] Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukan nilai normatifnya Hak Asasi Manusia sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan[3].
Prinsip-prinsip dan aturan HAM yang tertuang di dalam instrumen internasional telah dituangkan ke dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Di antaranya, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kebijaksanaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[4] Implementasi HAM secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam KUHP. Menurut ketentuan Pasal 117 ayat 1, keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa menggunakan tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun. Dengan demikian, dengan adanya Pasal tersebut maka pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dan menghormati HAM[5].
Apabila disimak konsiderans KUHAP, sangat jelas bahwa pembentukan KUHAP memiliki lima tujuan, yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dan mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam KUHAP terdapat 10 asas yang relevan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM, anatara lain : perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun, praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh konpensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi), hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum, pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang sangkaan dan dakwaan terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Aturan tentang penahanan berhubungan langsung dengan jaminan perlindungan HAM bagi orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan dikenakan penahanan. Kewenangan untuk melakukan penahanan hanya diberikan kepada penyidik, penuntut hukum, dan hakim pada semua tingkatan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang berisi bahwa penahanan hanya dilakukan oleh aparat penyidik, penuntuk umum, dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain dari institusi tersebut tidak boleh melalukan penahanan.[6]
Dalam proses peradilan pidana yang merupakan serangkaian rantai-rantai (the series of chains). Kejaksaan yang menempati posisi sebagai penjaga pintu (as agate of keeper), tentunya juga harus memperhatikan hak-hak tersangka. Universal Declaration of Human Right diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1949). Deklarasi ini memuat 30 Pasal yang memuat berbagai hak asasi.[7]
Hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (skripsi, tesis, disertasi) ( KUHAP )
Kedudukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di dalam sistem hukum negara Republik Indonesia disebut dengan istilah tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau eadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya beberapa hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai hak tersangka yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum di dalam proses peradilan di Indonesia. Hak-hak tersangka adalah[1] :
- Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan perkaranya di limpahkan ke pengadilan untuk diadili
- Hak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan dimulai
- Hak untuk memeberi keterangan secara bebas kepada penyidik kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan
- Hak untuk mendapatkan bantuan juru Bahasa e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan
- Hak untuk memilih sendiri pensehat hukumnya
- Hak untuk disediakan penasehat hukum oleh pejabat yang besangkutan di setiap tingkat proses peradilan, bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih atau bagi mereka tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun tau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri
- Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasehat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka atau terdakwa warga negara asing untukmenghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
- Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya
- Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai dimaksud di atas
- Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau keluarganya
- Hak tersangka atau terdakwa mnegirim atau menerima surat dengan penasehat hukumnya dan atau sanak keluarganya
- Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
- Hak agar terdakwa diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
- Hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan ahli a decharge
- Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian
- Hak terdakwa untuk mengajukan upaya berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali
- Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut dan mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi
- Hak terdakwa untuk mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau durat dakwaan harus dibatalkan.
Pernyataan Sedunia Tentang Hak-hak Asasi Manusia (Declaration Universal of Human Rights) telah banyak terserap dan tercerminkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Ini terlihat pada Pasal 5 Declaration Universal of Human Rights yang menyatakan bahwa “tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan‟‟. KUHAP yang menerpakan sistem akusator terhadap tersangka, pada Pasal 54 menyatakan “ guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Dengan ini berarti hakhak asasi yang dinyatakan pada Pasal 5 Declaration Universal of Human Rights sudah dapat dijamin pelaksanaannya. [2]
Hal ini juga terlihat dalam asas praduga tak bersalah yang dinyatakan pada Pasal 11 ayat (1) Declaration Universal of Human Rights “setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut Undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan didalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya, yang juga terdapat dalam KUHAP Pasal 183 yang menyebutkan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekrang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dengan ketentuan tersebut, berbagai hak asasi manusia yang tercantum dalam Declaration Universal of Human Rights sudah memperoleh pengakuan, jaminan dan perlindungan dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP
Tersangka dan Terdakwa (skripsi, tesis, disertasi)
Tersangka dan terdakwa adalah sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. [1]
Untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan dan status terdakwa adalah didasarkan pada alat alat bukti yang sah serta didasarkan berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umu sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan ( Pasal 1 butir 14 jo pasal 139 KUHAP .[2]
Pasal 17 KUHAP, menyatakan bahwa : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 Butir 14 KUHAP. Pengertian ini tidak jelas karena hanya merupakan pengulangan kata bukti permulaan tanpa menjelaskan arti kata tersebut. Jika pengertian ketentuan penjelasan Pasal 17 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 Butir 14 KUHAP, maka bukti permulaan dapat diartikan sebagai suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka, di mana bukti yang diperoleh penyidik telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang tersebut.[3]
Disebutkan pula bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alatalat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP ang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan. Jika yang dimaksud bukti permulaan untuk menentukan seseorang diduga sebagai tersangka bahwa yang paling rasional adalah bila perkataan permulaan dibuang, sehingga akan didapat pengertian serupa dengan pengertian yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindak penangkapan atau penahanan harus didasarkan pada affidavit dan testimony, yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian[4].
Apabila ditelaah lebih lanjut uraian di atas, bukti permulaan yang cukup menurut Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, mempunyai kemiripan pengertian dengan rumusan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menganut prinsip batas minimal pembuktian, yaitu sekurangnya 2 (dua) alat bukti, bisa terdiri dari 2 orang saksi, dan bukti lain. Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah beklaagde dan verdachte). Namun demikian, dibedakan pengertian verdachte sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian verdachte sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Sedangkan pengertian verdachte sesudah penuntutan parallel dengan pengertian terdakwa pada butir 15
Penyidikan (skripsi, tesis, disertasi)
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( Pasal 1 butir 2 KUHAP ). Dalam berbagai bahasa, penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia)
. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak hak asasi manusia. Bagian bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :
- Ketentuan tentang alat alat penyidik
- Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- Pemeriksaan ditempat kejadian 4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- Penahanan sementara
- Penggeledahan
- Pemeriksaan atau interogasi
Terdapat hal yang membedakan antara penyelidikan dan penyidikan yaitu pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana sedangkan pada penyidikan maka titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana tersebut dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu :
- Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
- Karena laporan (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
- Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengan orang bercerita dan selanjutnya.
Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penutut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.
Tujuan dalam penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan keterangan berupa[1] :
- Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi
Jenis jenis tindak pidana yang sangat banyak dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, penyidikan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal pasal yang dilanggarnya.
- Waktu tindak pidana dilakukan
Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap waktu yang dilakukannya suatu kejahatan ( hari, bulan, tahun, tanggal). Mengungkapkan waktu untuk memberikan keyakina tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dapat menjadi ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.
- Tempat terjadinya tindak pidana
Penyidikan dilakukan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, juga untuk mencari keterangan dan menemukan saksi atau barang bukti yang digunakan pelaku.
- Dengan apa tindak pidana dilakukan
Untuk mengungkapkan alat alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatannya dan juga sebagai barang bukti guna untuk mendukung alat alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
- Alasan dilakukan tindak pidana
- Untuk mengetahui yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya dan apa tujuan yang akan dicapainya sehingga melakukan kejahatan dan juga sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.
- Pelaku tindak pidana
Tujuan terpenting adalah untuk mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Kadang-kadang hasil penyidikan dinilai oleh Penuntut Umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila berkas perkaranya dikembalikan, penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.
Tugas dan Wewenang Penyidik (skripsi, tesis, disertasi)
Mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan tercantum dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada prakteknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik – penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:
- Membuat berita acara tentang pelaksanaan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),.
- Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
- Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
- Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
- Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
- Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
- Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
- Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
- Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
- Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
- Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
- Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
- Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
- Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).
Tugas dari penyidik sudah sangat jelas disebutkan dalam KUHAP seperti yang disebutkan penulis diatas seperti membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan, menyerahkan berkas perkara, kepada penuntut umum, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa dan lain-lain.
Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. kewenangan dari penyidik adalah:
- Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat terrsebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)
Proses Penyidikan dan Penyidik (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan bukti agar kejahatan yang terjadi tersebut dapat terungkap. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:
- Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.
Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.
Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” Untuk menjadi seorang penyidik harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan peundang-undangan, karena penyidik harus sudah mengerti hukum untuk melakukan proses penyidikan maka dari itu diperlukan penyidik yang mempunyai integritas yang baik agar penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila pejabat penyidik Polri berpangkat rendah maka tidak bisa ditunjuk atau dijadikan penyidik karena mereka masih dianggap belum memenuhi sarat sebagai seorang penyidik dan ilmu yang mereka dapatkan mengenai hukum masih kurang.
Tugas dan Wewenang Kepolisian (skripsi, tesis, disertasi)
Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.
Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah[1]:
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan wewenang polisi yaitu terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan Kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman di tengah – tengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, hanya dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka Rahim, menyatakan bahwa tugas yang diemban oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. [2]
Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Gewin maka tugas Polisi adalah sebagai berikut :“Tugas polisi adalah bagian dari pada tugas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.
Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut :
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
(2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.
Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :
“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.
Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Dari berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat
Teori Keadilan Dalam Hukum (skripsi, tesis, disertasi)
Teori tentang Keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman Purbakala dengan tokoh pemikirnya antara lain Sokrates, Plato, Aristotelse dan filsuf-filsuf lainnya. Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat. [1]
Dalam kurun waktu, konsep keadilan terus mengalami perdebatan karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini konsep keadilan. Sebagai contoh, dalam filsafat terdapat pertentangan antara filsafat idealisme yang digagas oleh Hegel dengan filsafat materialisme Feurbach yang berbeda dalam memandang sesuatu. Filsafat idealisme memandang bahwa ide lebih dulu ada daripada materi sedangkan filsafat materialisme memandang sebaliknya.
Dalam konteks keadilan, dewasa ini kita mengenal istilah keadilan substantive yang dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam filsafat hukum identik dengan madzab hukum positivisme yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunya kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber dari kewenangan tersebut. Hukum harus dipisahkan dari moral.[2]
Keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggang waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai -nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.
Dalam perkembangan teoeri keadilan procedural dan substantive dikenal berbagai tokoh. Diantaranya adalah Aristoteles yang mengemukakan bahwa pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.[3]
Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian bermacam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. [4]
Dikenal juga adanya tokoh John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap – tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).[5]
Dalam perkembangannya dikenal juga adanya konsep mengenai hukum progresif. Dimana Hukum Progressif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progressif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final melakinkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum Progressif menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan berbagi paham atau aliran seperti legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interessenjuriprudenz di Jerman, teori hukum alam dan critical legal studies. [6]
Hukum Progressif muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktek keadilan hukum di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berperan dari institusi hukum namun juga menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Dengan demikian hukum progressif dapat berkembang dengan lahirnya pengadilan progressif yaitu proses yang sarat dengan dengan compassion yang memuat empati, determinasi, nurani dan sebagainya. Untuk mewujudkan pengadilan yang progressif diperlukan hakim yang progressif pula yaitu hakim yang menjadikan dirinya bagian masyarakat yang tidak hanya bekerja di bawah undang-undang namun juga mampu mendengarkan keinginan dari rakyat. [7]
Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia, pada hakikatnya memerintahkan agar manusia senantiasa melakukan hubungan yang serasi antaar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.
Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap. Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan – hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak, menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha dan merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.[8]
Dengan demikian hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan – keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu dalam masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.
Jenis-jenis Lingkungan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Lingkungan kerja di dalam perusahaan sangat penting untuk diperhatikan oleh pemimpin, karena lingkungan kerja yang baik mempunyai pengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan. Siagian (2014: 57) menyatakan bahwa secara garis besar, lingkungan kerja terdiri dari2 (dua)jenis,yaitu :A.Lingkungan Kerja FisikLingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi karyawan. Ada beberapa kondisi fisik daritempat kerja yang baik yaitu :1)Bangunan tempat kerja disamping menarik untuk dipandang juga dibangun dengan pertimbangan keselamatan kerja.2)Tersedianya peralatan kerja yang memadai.3)Tersedianya tempat istirahat untuk melepas lelah, seperti kafetaria baik dalam lingkungan perusahaan atau sekitarnya yang mudah dicapai karyawan.4)Tersedianya tempat ibadah keagamaan seperti masjid dan musholla untuk karyawan.5)Tersedianya sarana angkutan, baik yang diperuntukkan karyawan maupun angkutan umum yang nyaman, murah dan mudah diperoleh.B.Lingkungan Kerja Non FisikLingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dalam arti terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan atasan, karena pada hakikatnya manusia dalam bekerja tidak hanya mencari uang saja, akan tetapi bekerja merupakan bentuk aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan.
Pengertian Lingkungan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Lingkungan kerja adalah tempat dimana para karyawan melakukan aktivitas setiapharinya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan dapat membuat kinerja karyawan lebih baik. Keadaan lingkungankerja yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Hal itu merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaan tanpa mengalami gangguan, karena lingkungan kerja sangat mempengaruhi kepuasan kerja suatu perusahaan.Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerjadan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya kebersihan, musik, penerangan dan lain-lain (Sunyoto, 2013: 43).Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari (Siagian, 2014 : 56)
Indikator Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor –faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, menurutMangkunegara (2015: 120) yaitu :A.Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja.B.Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat (golongan), kedudukan, mutu, pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja
Cara Meningkatkan Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Proses Manajemen Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
TAHAP 1 :Career Exploration Didasarkan pada tingkat exploration behavior dikembangkan oleh vocational psychologist. Exploraion behavior mental atau fisik aktifitas seseorang. Dalam hal ini diperlukan diperlukan informasi mengenai individu tersebut dalam lingkungan. Informasi digunakan untuk pengembangkan individu dan accupational concept.TAHAP 2 :Development of Career GoalMenurut goal setting theory, tujuan aka mempengaruhi perilaku melalui direct attentions, stimulating effort, serta facilitating the development strategies (Loke dan Lartham) kemampuan dan keahlian lewat pengalamankerja. Jadi kemajuan karir diperoleh dalam pengabdianTAHAP 3 :Political SystemTerutama pada perusahaan yang quasimatrix, seperti perusahaan telekomunikasi, akuntansi dan projek-projek kompleks yang ada dalam organisasi. Oleh James Rosenbaum disebut sebagai metode allokasi turnamen.yakni bersaing untuk memperebutkan kesempatan
Konsep Manajemen Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Dessler (1997) kegiatan personalia seperti penyaringan, pelatihan, dan penilaian berfungsi untuk dua peran dasar dalam organisasi, yaitu : (a) Peran pertama, peran tradisional adalah menstafkan organisasi mengisi posisi-posisinya dengan karyawan yang mempunyai minat, kemampuan dan keterampilan yang memenuhi syarat; (b) Peran kedua adalah memastikan bahwa minat jangka panjang dari karyawan dilindungi oleh organisasi dan bahwa karyawan didorong untuk bertumbuh dan merealisasikan potensinya secara penuh. Anggapan dasar yang melandasi peran ini adalah bahwa majikan memiliki suatu kewajiban untuk memanfaatkan kemampuankemampuan karyawan secara penuh dan memberikan kepada semua karyawan suatu kesempatan untuk bertumbuh dan merealisasikan potensinya secara penuh serta berhasil dalam mengembangkan karirnya
Tujuan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan atau sasaran karir adalah “posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut.” Tujuan atau sasaran karir tidak otomatis tercapai bila seorang pegawai memenuhi syarat yang harus dipenuhi karena untuk menduduki suatu karir tertentu, kadang-kadang harus memenuhi syarat-syarat yang seringkali di luar kekuasaannya yaitu ada tidaknya lowongan jabatan yang dituju, ada tidaknya keputusan dan referensi dari pimpinan, dan ada tidaknya kandidat lain yang sama kualitasnya, semua itu dapat membatasi kemajuan karir seorang pegawai
Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manajemen (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manajemen adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya organisasi yang meliputi: man, money, material, mechine, and methodsecara efisien dan efektif.Secara efisien dan efektif maksudnya dalam melaksanakan pekerjaan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi itu harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar tidak terjadi pemborosan. Setiap pemborosan yang terjadi dalam penggunaan sumber daya organisasi sekecil apapun berarti suatu kerugian. Dan kalau sudah terjadi kerugian itu berarti tidak efektif, karena salah satu indikator efektif itu adalah tidak terjadi pemborosan yang berdampak pada kerugian. Kerugian adalah sesuatu yang harus dihindari, lebih-lebih dalam organisasi bisnis
Fungsi-fungsi kepemimpinan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Seorang pemimpin mempunyai tugas pokok yaitu menjalankan berbagai fungsi manajemen yang terdiri atas:mengawasi dan merencanakan tugas tersebut supaya dapat terlaksana dengan menggerakakan orang-orang yang mengikutinya.(Siagian, 2015)mengatakan bahwa beberapa fungsi kepemimpinan memilikiTeori dan Praktek tersendiri sebagai berikut: 1)Pencapaian tujuan dan penentuan arah dalam usaha merupakan fungsi pimpinan 2)Pimpinan menjadi perwakilan dan menjadi juru bicara organisasi terhadap pihak-pihak yang berada diluar organisasi. 3)Pimpinan menjadi komunikator organisasi yang efektif. 4)Pimpinan menjadi mediator, dalam menangan isituasi konflik. 5)Pimpinan menjadi integrator yang efektif,objektif rasional,dan netral
Teori Kepemimpinan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Dukungan pimpinan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor –faktor yang mempengaruhi kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (skripsi, tesis, disertasi)
-
- Penyelenggara
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. [1]
- Penerima Pinjaman
Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat- syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. [2]
- Pemberi Pinjaman
Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjma berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. [3]
- Hubungan Hukum
Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam peminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara
Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tata Cara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (skripsi, tesis, disertasi)
Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (online) diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir[1].
- Penawaran dilakukan secara online
Penawaran (offer) adalah pernyataan salah satu pihak, penawar (offeror), untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Dalam konteks online, sebuah jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan yang disertai dengan berbagai informasi seperti harga, spesifikasi barang, nilai rating produk atau jasa, perusahaan pembuat dan lain-lain.
- Penerimaan dilakukan secara online
Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran dan umumnya penerimaan penawaran harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan penawaran. Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran, tidak akan mungkin lahir suatu kontrak. Biasanya penerimaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh offeror. Seperti halnya penawaran, penerimaan dapat diberikan secara lisan atau tulisan bahkan dapat dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu
Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara lansung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:
- Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:
- nomor perjanjian;
- tanggal perjanjian;
- identitas para pihak;
- ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- jumlah pinjaman;
- suku bunga pinjaman;
- besarnya komisi;
- jangka waktu;
- rincian biaya terkait;
- ketentuan mengenai denda (jika ada);
- mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman. Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat:
- jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
- tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
- besaran bunga pinjaman; dan
- jangka waktu pinjaman.
Sedangkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam Pasal 20, dijelaskan lebih lanjut bahwa perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik, yang wajib paling sedikit memuat[2]:
- nomor perjanjian;
- tanggal perjanjian;
- identitas para pihak
- ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- jumlah pinjaman;
- suku bunga pinjaman;
- nilai angsuran;
- jangka waktu;
- objek jaminan (jika ada);
- rincian biaya terkait;
- ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- mekanisme penyelesaian sengketa.
Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman. Dijelaskan dalam Pasal 23, bahwa Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrowaccount Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.
Dengan demikian secara singkat dapat dirangkum bahwa proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut: Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana. [3]
Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manajemen sumber daya ini mempunyai peran pentinguntuk mengatur dan pengelolaan SDM dan sumber daya perusahaan, supaya memiliki loyalitas dan bisa memberikan hasil yang maksimal. Sehingga manajemensumber daya manusia menciptakan SDM yang ahli dalam menjalankan training, coaching dan motivation pada setiap karyawan supaya bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Kemampuan yang dimiliki inilah akan menjadi salah satu bukti dimana ada beberapa penunjang yang baik seperti kompensasi, dukungan pimpinan dan jenjang karir yang baik dari sebuah perusahaan itu.Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagaipengeloladan pendayagunaan suatu individu (karyawan). Halini didalam dunia kerja bisa menggunakan carayangmaksimal supaya bisasampaitujuan organisasi dan pengembangan para karyawanmenurut mangkunegara (2010) dalam (Gerhana, 2019)
Pengaturan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia (skripsi, tesis, disertasi)
Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa : Layanan Pinjam Meminjam Uang Bebasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara lansung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. [1]
Semakin pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang.44 Oleh karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib [2]:
- Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.
Ketentuan mengenai klasifikasi peminjam & pemberi pinjaman yang dapat berupa perorangan maupun badan hukum sebagaimana Pasal 15 dan pasal 16 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga tertuang didalam Syarat dan ketentuan Pohon Dana. Peminjam dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dapat disebut juga dengan debitur, sedangkan pemberi pinjaman dapat disebut kreditur. Debitur dan kreditur merupakan subyek hukum yang harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yakni setidaknya telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan, namun didalam syarat dan ketentuan layanan Peer to Peer Lending. Pohon Dana tidak mencantumkan syarat-syarat mutlak seseorang dapat menjadi subyek hukum sebagaimana Pasal 1330 KUH Perdata. Hanya ada ketentuan bahwa calon peminjam atau calon debitur harus melengkapi data dalam proses permohonan pengajuan pinjaman pada situs atau aplikasi Pohon Dana yang mana didalam aplikasi tersebut tersedia kolom pengisian sejumlah data pribadi dari calon peminjam baik berupa foto ktp, foto kartu keluarga serta kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
Indikator Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Prinsip Dasar Perlindungan Privasi (skripsi, tesis, disertasi)
Ketika hukum perlindungan data yang komprehensif tersedia, maka organisasi baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi anda memiliki kewajiban untuk menangani data ini sesuai dengan hukum perlindungan data. Hukum ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan [1]:
- Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu;
- Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan up to date;
- tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan infromasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati;
- tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya, kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh larena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu;
- Informasi harus aman: penjagaan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan;
- Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: kita harus diberitahu perihal pegumpulan dan penggunaan informasi kita, kita harus tahu tujuan penggunaannya, dan kita harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut;
- Individu berhak terlibat: kita harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan kita berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut;
- Organisasi harus dimintai pertanggungjawaban: organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi anda harus bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas
Pengertian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (skripsi, tesis, disertasi)
Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer-To-Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online[1]
Secara teoritis, Peer-to-peer lending atau P2P Lending adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan e-commerce, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan ecommerce. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam peer lending, kegiatan dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan peer lending. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. Peer lending tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, peer lending dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.[2]
Sebelum membahas tentang aspek perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam online, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam online merupakan layanan fintech peer-to-peer lending yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan,Perizinan dan Pengawasan Fintech (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan sebagai berikut : “Fintech adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi, layanan jasa keuangan ada banyak sekali, ada pendanaan, pasar modal, asuransi dan lain-lan. Fintech Peer To Peer (P2P) Lending termasuk ke dalam layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi. Kategori fintech ada enam kategori, Fintech Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja atau hanya sebagai platform saja, perusahaan tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerima pinjaman ataupun pemberi pinjaman
Tujuan Penilaian Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Penilaian Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Hubungan antara Etika Kerja dan Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Etika kerja yang tinggi tentunya rutinitas tidak akan membuat bosan, bahkan mampu meningkatkan prestasi kerja atau kinerja. Menurut Fauzi dalam Febrianto (2014) etika kerja yang dimiliki individu dalam suatu organisasi akan memiliki pengaruh terhadap kinerjanya. Hal yang mendasari etika kerja tinggi di antaranya keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan, maka individu yang mempunyai etika kerja tinggi akan turut serta memberikan masukan-masukan ide di tempat bekerja.
Fungsi Etika Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Etika Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Secara etimologis, etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya.Menurut Herlambang (2013) etika kerja dapat diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar yang terwujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Sedangkan Omisore & Adeleke (2015) mengemukakan bahwa etika kerja merupakan seperangkat nilai-nilai yang meliputi sikap benar, perilaku yang benar, menghormati orang lain dan komunikasi yang efektif di tempat kerja
Hubungan Kompetensi dengan Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Dimensi/Indikator Kompetensi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Karakteristik yang Membentuk Kompetensi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Spencer dan Spencer dalam Emmyah (2009) menguraikan lima karakteristik yang membentuk kompetensi, sebagai berikut: a. Pengetahuan; merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran. b. Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kejadian. c. Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. d. Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. e. Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan
Pengertian Kompetensi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat mengenai pengertian atau apa yang dimaksud dengan kompetensi, diantaranya yaitu: a. Menurut Spencer dan Spencer (1993) dalam Edison, Anwar, & Komariyah (2016), kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu yang berkaitan dengan hubungan kausal atau sebab-akibat pelaksanaan yang efektif dan/atau unggul dalam pekerjaan atau kegiatan. b. Menurut Sutrisno (2010) dalam Untari & Wahyuati (2014) menyatakan bahwa secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. c. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Hubungan antara Pengembangan Karir dan Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Pengembangan Karir yang Baik (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor pengembangan karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengukuran Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Data Pribadi (skripsi, tesis, disertasi)
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri), sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebaga perseorangan. UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari perspektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (privacy right) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.[1]
Data pribadi terdiri dari fakta-fakta, pendapat atau komunikasi yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga individu yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatas orang lain untuk mengkoleksi, menggunakan, atau menyebarkannya kepada pihak orang lain. Menurut Jerry Kang, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang membedakan karakteristik masing-masing individu. [2]Pada dasarnya perlindungan data di bagi atas 2 (dua) jenis yaitu bentuk perlindungan data yang berupa perlindungan fisik data, baik data yang terlihat maupun tidak terlihatBentuk perlindungan data yang berikutnya adalah sisi regulasi yang mengatur mengenai penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri. [3]
Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” (Pasal 1 ayat 27). Menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatancatatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan. [4]
Apabila membahas soal dasar hukum perlindungan data pribadi bahwasannya secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu terdapat juga dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampaui saat ini masih dalam proses pembentukan. Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. [5]
Apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka UU ITE sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat (2). Ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Hal ini berdasarkan pasal 46 ayat (2) UU ITE yang telah tertulis sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum. [6]
Sebagaimana kewajiban sebagai penyelenggara layanan aplikasi yaitu menjaga kerahasiaan serta keamanan dari informasi elektronik yang dikleolanya. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) karena apabila penyelenggara aplikasi tidak dapat menjaga data yang dikelolanya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara layanan aplikasi juga harus mematuhi UU ITE dan Juga seluruh perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia hal ini juga dipertegas oleh Surat Edaran dari KOMINFO Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet.[7] Sehingga dari sinilah terdapat dasar hukum perlindungan data pribadi yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan,
Dengan demikian data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa instrumen internasional seperti OECD Guidelines maupun Data Protection Convention dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diindetifikasi (information relating to an identified or identifiable natural person ).
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Perlindungan (skripsi, tesis, disertasi)
Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseoranan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingak masyarakat. [1]
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. [2]Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hokum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. [3] Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial [4]Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai instrument perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat terjadi juga yang namanya pelanggaran hukum Pelanggaran hukum ini dapat terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak- hak subjek hukum lain. Oleh karenanya dalam hal ini subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. [5]
Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. [6]
Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.3 Prinsip kedua menyampaikan adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dengan demikian, pernyataan ini mengarah pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama serta dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. [7]
Pengertian Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Keadilan (skripsi, tesis, disertasi)
Kata-kata yang paling sering digunakan oleh para ahli hukum ketika memuji atau mencela hukum atau pelaksanaannya adalah kata adil dan tidak adil, dan mereka seringkali menulis seolah-olah ide keadilan dan moralitas adalah dua hal yang tinggal berdampingan. Memang ada alasan yang amat kuat mengapa keadilan memiliki kedudukan paling menonjol dalam kritik atas tatanan hukum. Namun keadilan adalah segmen lain moralitas, dan bahwa hukum dan pelaksanaan hukum bisa jadi memiliki atau tidak memiliki jenis kelebihan yang berbeda pula. Ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum mulai muncul jika diamati sebagian besar kritik dalam tinjauan adildan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata fair (berimbang) dan unfair (tidak berimbang).[1] Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan untuk sebanyak-banyak orang.[2]
Teori tentang Keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman Purbakala dengan tokoh pemikirnya antara lain Sokrates, Plato, Aristotelse dan filsuf-filsuf lainnya. Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat. [3]
Istilah keadilan (Justitia) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan menurut John Rawls adalah merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan kelompok masyarakat.[4] Sedangkan keadilan menurut Aristoteles adalah justice consists in treating equally and unequalls unequally in proporti-on to their inequality, yang berarti untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional [5]
Dalam kurun waktu, konsep keadilan terus mengalami perdebatan karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini konsep keadilan. Sebagai contoh, dalam filsafat terdapat pertentangan antara filsafat idealisme yang digagas oleh Hegel dengan filsafat materialisme Feurbach yang berbeda dalam memandang sesuatu. Filsafat idealism memandang bahwa ide lebih dulu ada daripada materi sedangkan filsafat materialism memandang sebaliknya.
Dalam konteks keadilan, dewasa ini kita mengenal istilah keadilan substantive yang dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam filsafat hukum identik dengan madzab hukum positivisme yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunya kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber dari kewenangan tersebut. Hukum harus dipisahkan dari moral.[6]
Tendensi mengidentikkan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan. Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak dan apa elemen esensial dari keadilan, tidak dapat dijawab secara ilmiah, maka the pure theory of law sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial.[7]
Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan makdnusia baik lahir maupun bathin.[8] Nilai itu merupakan suatu kejadian yang dapat dialami, sifatnya masih abstrak. Dalam lapangan hukum nilai tersebut harus dikonkritkan dalam bentuk asas hukum sehingga asas hukum merupakan landasan dibentuknya hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.[9]
Teori-teori Hukum Alam yang disampaikan sejak jaman Socretes hingga jaman Francois Geny menggunakan keadilan sebagai mahkota hukum. Beberapa teori yang disampaikan oleh tokoh dari jaman Socretes hingga jaman Francois Geny mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Dimaksud dengan teori-teori tersebut diantaranya adalah teori keadilan Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics, teori keadilan sosial John Rawl dalam A Theory Of Justice serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam General Theory Of Law And State[10]. Dalam pernyataan teori-teori tersebut memuat mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Hal ini mendasarkan pernyataan bahwa Teori Hukum Alam sebenarnya mengutamakan the search for justice.[11]
Menurut pandangan Aristoteles bahwa konsep keadilan dibagi ke dalam dua macam keadilan yaitu keadilan distributief dan keadilan commutatief. Dimaksud dengan keadilan distributief ialah keadilan yang diberikan pada masing-masing individu sesuai dengan prestasi di antara anggota masyarakat lainnya. Sedangkan pegertian keadilan commutatief adalah keadilan yang diberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Dalam konsep ini maka keadilan berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.[12]
Sementara itu, John Rawls menyampaikan konsep keadilan berdasarkan perspektif liberal-egalitarian of social justic. Dimana dalam konsep keadilan ini maka kebajikan utama muncul dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Namun tetap saja dalam konsep ini maka kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.[13]
Lebih lanjut lagi, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan original position dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance).[14] Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu original position yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society)[15].
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum di Indonesia (skripsi, tesis, disertasi)
Pendapat Ludwig Von Bertalanffy tentang sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang sangat memberikan pengaruh, terhadap berlakunya hukum tertentu. H. Thierry berpendapat bahwa, sistem merupakan keseluruhan bagian yang saling mempengaruhi satu sama lain sesuai dengan yang telah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan. William A. Shorde dan Voich Jr mempertegas kedua definisi diatas dengan memberikan definisi mengenai sistem sebagai seperangkat bagian yang memiliki hubungan, namun bekerja secara bebas dalam mengejar keseluruhan tujuan dalam satu kesatuan lingkungan (Mustafa, 2003:4). Hal tersebut mau diperjelas oleh Winterton dalam pendapatnya tentang sistem yaitu, sekumpulan peraturan dan institusi dari suatu negara, sedangkan arti sistem hukum yang lebih luas adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh sejumlah negara, dimana sistem hukumnya memiliki kesamaan secara umum (de Cruz, 2010:4-5). H.L.A.Hart berpendapat bahwa, sistem hukum adalah suatu kesatuan kumpulan peraturan ganda yaitu, kumpulan peraturan primer dan kumpulan peraturan sekunder. Kumpulan peraturan primer adalah norma-norma perilaku dan kumpulan 75 peraturan sekunder adalah norma tentang bagaimana memutuskan, apakah norma-norma perilaku itu valid, serta bagaimana memberlakukannya (Friedman, 2009:16). Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa, sistem hukum adalah tatanan atau kesatuan yang utuh mengenai kaidah-kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif (Juni, 2012:275). Sistem Hukum Indonesia merupakan suatu kesatuan hukum yang berdasarkan pada Pancasila, berlaku diseluruh Indonesia, dibentuk untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan UndangUndang Dasar (UUD) 1945, sebab didalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945, terdapat tujuan, dasar dan cita-cita hukum Indonesia. Didalamnya mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad(http://saifulanamlaw.blogspot.com/2013/03/peranan-hukumdalam-pembangunan-ekonomi.html Dipetik Mei 25, 2014). Sistem hukum Indonesia merupakan seperangkat tatanan atau aturan yang memiliki kesatuan yang utuh, berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu segala bentuk perbedaan bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa yang didalamnya terdapat tujuan negara Republik Indonesia.
Berakhirnya Suatu Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa hal. Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut: 1) Karena pembayaran Maksud dari pembayaran pada bagian ini adalah pembayaran yang berupa uang maupun pembayaran yang berupa penyerahan barang sebagai suatu bentuk pemenuhan prestasi (Miru, 2011:87-88). Pembayaran merupakan bagian dari pemenuhan prestasi secara sukarela. Tujuan dari suatu perjanjian adalah dipenuhinya suatu prestasi. Pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi pada umumnya adalah debitur, namun demikian dalam Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat juga pihak-pihak lain yang dapat memenuhi prestasi (Syahrani, 2004:268-269) 60 Pihak lain yang dapat terlibat dalam memenuhi prestasi adalah: a) Orang yang turut berutang (tanggung-menanggung). b) Penanggung utang. c) Pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Poin pertama dan kedua merupakan pihak ketiga yang memiliki kepentingan karena pihak yang turut berutang dalam tanggung menanggung, berkepentingan untuk membayar utang mereka karena sifat perjanjiannya tanggung-menanggung, sehingga semua pihak yang turut berutang tersebut berkewajiban untuk membayar utang tersebut. Hal ini dimaksud, apabila salah satu pihak yang turut dalam perjanjian tanggung-menanggung tersebut, membayar lunas utangnya maka para pihak yang berutang lainnya turut bebas dari utangnya terhadap kreditur (Miru, 2011:88). Pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat dimungkinkan untuk membayar utang debitur, asalkan di dalam pembayarannya harus bertindak atas nama debitur, seandainya pun dalam pembayaran utang debitur pihak ini bertindak atas nama sendiri juga tetap sah, asal saja tidak menggantikan hak-hak kreditur (Miru, 2011:88-89). Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga terdapat pengecualiannya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pada perikatan untuk berbuat sesuatu, tidak 61 dapat dipenuhi oleh pihak yang lain (Syahrani, 2004:269). Penggantian pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah dalam hal pembayaran tersebut berupa benda atau menyerahkan sesuatu. Hal mengenai pembayaran berupa jasa yang menyangkut dengan keahlian seseorang tidak dapat diwakili (Miru, 2011:89). Berakhirnya suatu perjanjian dapat berupa pembayaran, baik dengan uang ataupun dalam rupa penyerahan barang atau jasa. Pembayaran merupakan salah satu cara untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian, yaitu terjadi serah terima baik berupa uang, barang ataupun jasa antara para pihak, sehingga apabila kewajiban dalam perjanjian telah dipenuhi, maka perjanjian tersebut berakhir. 2) Karena Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan (cosignatie) caranya diatur pada Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu barang atau uang yang akan dibayarkan kepada kreditur, ditawarkan oleh notaris atau juru sita pengadilan yang disertai oleh dua orang saksi. Notaris atau jurusita membuat rincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan, selanjutnya pergi ketempat di mana sesuai dengan perjanjian pembayaran harus dilakukan, apabila tidak ada perjanjian khusus mengenai hal ini, dapat secara langsung kepada 62 kreditur pribadi atau di tempat tinggalnya. Notaris atau juru sita selanjutnya memberitahukan kepada kreditur, bahwa ia atas permintaan debitur melakukan pembayaran tersebut dengan menyerahkan barang atau uang yang telah dirinci. Ketentuan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah mengenai perjanjian yang prestasinya berupa memberi barang–barang bergerak (Syahrani, 2004:274-275). Hal mengenai perjanjian consignatie, debitur dapat melalui notaris melakukan pemenuhan prestasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Prestasi yang telah dipenuhi oleh debitur ini membawa akibat yaitu, berakhirnya perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut. 3) Karena pembaharuan utang (novasi) Menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat tiga macam novasi, yaitu: a) Novasi objektif yaitu dapat terjadi dengan mengubah isi perjanjian namun para pihak tetap seperti semula. Misalnya X mempunyai utang kepada Y sebesar Rp2.000.000,00 untuk membayar utang tersebut, X menawarkan sebuat televisi kepada Y. Karena perbuatan tersebut, perjanjian pinjammeminjam uang antara X dan Y berakhir, diganti dengan perjanjian jual-beli barang. 63 b) Novasi Subjektif pasif yaitu debitur baru menggantikan debitur yang lama, dimana debitur yang lama dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur. Misalnya X berutang pada Y, keduanya sepakat bahwa yang akan membayar adalah Z. c) Novasi Subjektif aktif yaitu krediturnya yang diganti, dimana kreditur yang lama diganti dengan kreditur yang baru, sehingga kreditur yang lama tidak memiliki hak lagi untuk menuntut pembayaran dari perjanjian yang lama. Hal demikian mirip dengan subrogasi tetapi dalam subrogasi hal tersebut selain diperjanjikan tetapi juga dapat terjadi karena Undang-Undang. Sedangkan novasi hanya dapat terjadi karena diperjanjikan (Meliala, 2008:106). Berdasarkan ketentuan Pasal 1415 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menekankan bahwa suatu pembaharuan utang harus jelas dan tegas kelihatan atau nyata melalui perbuatan hukum para pihak, sehingga tidak boleh hanya sebagai anggapan atau dianggap saja (voorondersteld), tetapi juga tidak harus selalu ada bukti tertulis, melainkan pembuktian dengan alat-alat bukti lain, yaitu saksi-saksi dan persangkaan-persangkaan (vermoedens) dapat digunakan (Prodjodikoro, 2011:139). Pembaharuan utang harus kelihatan secara nyata dan tegas dari tindakan atau perbuatan hukum para pihak. Berdasarkan 64 uraian dan contoh di atas, maka dengan adanya pembaharuan utang mengakibatkan perjanjian antara pihak yang berutang dengan pihak yang berpiutang menjadi berakhir. 4) Karena perjumpaan utang (schuldvergelijking compensatie) atau kompensasi Berdasarkan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjumpaan utang merupakan akibat dari suatu keadaan bahwa seorang X memiliki utang kepada seorang Y, tapi saat itu juga mempunyai piutang terhadap Y, sehingga posisi X adalah debitur juga sekaligus kreditur tehadap Y. Hal ini mengakibatkan terjadinya suatu perjumpaan utang, sehingga membawa perjanjian dua-duanya hapus atau berakhir (Prodjodikoro, 2011:143) Perjumpaan utang atau kompensasi adalah salah satu cara berakhirnya perjanjian, karena keadaan dua pihak yang saling mempunyai utang satu terhadap yang lain. Misalnya X mempunyai utang kepada Y sebesar Rp200.000,00 sedangkan Y mempunyai utang kepada X sebesar Rp150.000,00 diantara keduanya terjadi kompensasi, dengan demikian utang Y kepada X sebesar Rp50.000,00 saja. Adapula kedua utang saling menghapuskan yaitu pada saat utang-utang itu sama-sama ada dan memiliki jumlah yang sama pula (Syahrani, 2004:278). Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi oleh karena adanya perjumpaan utang antara para pihak sebagaimana 65 dicontohkan di atas. Hal tersebut membawa akibat hukum yaitu, dengan adanya perjumpaan utang, maka kedua pihak yang saling utang dengan nilai utang yang sama, saling menghapuskan utangnya. 5) Karena pembebasan utang Pembebasan utang atau pelepasan hak untuk menuntut prestasi dalam perjanjian terhadap debitur, adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditur sebagai pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi. Menyatakan secara tegas bahwa dia tidak lagi menuntut pembayaran utang terhadap debitur sebagai pihak yang berkewajiban untuk melakukan pemenuhan prestasi. Hal ini berarti, kreditur melepaskan haknya dan tidak menghendaki lagi pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang dibuat, serta membebaskan debitur untuk memenuhi prestasi (Syaifuddin, 2012:430). Perjanjian pada dasarnya atas kesukarelaan para pihak yang terlibat didalamnya, sehingga apabila salah satu pihak kemudian dengan sukarela berniat membebaskan pihak lain dari suatu perjanjian, pada hakekatnya tidak boleh dihalang-halangi. Ketentuan Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang, pembebasan utang tidak dapat diperkirakan atau dipersangkakan saja (vorondersteld) melainkan harus dibuktikan. Pembuktian yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1439 Kitab 66 Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai pengembalian surat tanda utang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, beserta dengan pihak lain yang turut berutang secara tanggungmenanggung (Prodjodikoro, 2011:193-194). Perjanjian dapat berakhir karena pembebasan utang. Pembebasan utang yang diberikan oleh pihak kreditur, harus disertai dengan bukti yang tertulis untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari. Pembebasan utang biasanya dilakukan dengan kerelaan hati oleh kreditur, sehingga pihak ketiga tidak dapat menghalang-halanginya. 6) Karena musnahnya barang yang terutang Musnahnya barang yang terutang adalah barang atau benda yang menjadi objek perjanjian musnah, hilang atau tidak dapat lagi diperdagangkan sehingga tidak diketahui lagi keadaan, kondisi dan keberadaan barang tersebut, apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi. Berdasarkan Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian berakhir dengan syarat musnah, hilang atau tidak dapat lagi diperdagangkannya benda atau barang yang menjadi objek dalam perjanjian, bukan karena kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkan benda atau barang dalam rangka memenuhi prestasinya kepada kreditur. Bahkan dalam hal debitur lalai menyerahkan benda atau barang objek perjanjian tersebut, ia dibebaskan dari pelaksanaan perjanjian, apabila si debitur dapat 67 membuktikan bahwa benda atau barang tersebut musnah, hilang atau tidak dapat diperdagangkan lagi, karena keadaan memaksa (overmacht) atau kejadian diluar kuasanya (Syaifuddin, 2012:432- 433). Berdasarkan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila barang atau benda yang terhutang diluar dari kesalahannya si berutang, musnah, hilang atau lenyap sehingga tidak lagi dapat diperdagangkan, maka apabila si berutang mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai benda atau barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak atau tuntutan tersebut kepada orang yang memberikan utang kepadanya (Prodjodikoro, 2011:195-196). Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena musnahnya barang yang terutang. Hal ini dapat dipahami secara sederhana, bahwa apabila objek dari perjanjian telah musnah karena suatu sebab yang tidak diharapkan atau diduga sebelumnya, maka perjanjian antara yang berutang dengan yang berpiutang berakhir. 7) Karena kebatalan dan pembatalan Kebatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian yaitu, 68 a) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian belum dewasa dan di bawah pengampuan. b) Bentuk perjanjian tidak mengindahkan ketentuan dalam Undang-Undang. c) Adanya cacat kehendak (wilsgebreken) yaitu kekurangan dalam kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian (Salim, 2006:172). Cacat kehendak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kekhilafan (dwaling) adalah suatu penggambaran yang keliru tentang orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dwaling dibagi menjadi dua macam, yaitu dwaling tentang orangnya dan dwaling dalam kemandirian benda. Paksaan (dwang) yaitu ancaman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain atau pihak ketiga, sehingga memberikan kesan dan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Penipuan (bedrog) yaitu, salah satu pihak sengaja memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian, selain itu terdapat juga cacat kehendak berupa penyalagunaan keadaan (undue influence) yaitu, penyalagunaan keadaan ekonomis dan psikologis (Salim, 2006:172). 69 Akibat dari pembatalan suatu perjanjian, dilihat dari dua aspek yaitu, (1) orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan (2) cacat kehendak. Akibat pembatalan perjanjian bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dan akibat pembatalan karena cacat kehendak adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan seperti sebelum terjadinya perjanjian. Hal ini di atur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Salim, 2006:174). Kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian dapat dibedakan dalam dua jenis pembatalan, yaitu pertama, pembatalan mutlak (absolute nietigheid) dalam hal ini perjanjian harus dianggap batal, walaupun tidak diminta oleh suatu pihak. Perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang tidak mengikuti cara (vorm) yang mutlak dikehendaki oleh Undang-Undang, serta kausanya bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (open bare orde). Kedua, pembatalan relatif yaitu hanya terjadi apabila dimintakan oleh pihak-pihak tertentu dan hanya berlaku terhadap pihak-pihak tertentu (Prodjodikoro, 2011:196). Secara umum definisi batal adalah tidak berlaku atau tidak sah, sedangkan batal demi hukum memiliki makna yang khas 70 dibidang hukum. Makna tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum atau dalam arti sempit berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah seperti itu adanya. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sejauh persyaratan dan situasi yang menjadikan batal demi hukum itu terpenuhi. Makna dapat dibatalkan yaitu, perluhnya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu karena tidak terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan (Erawati dan Budiono, 2010:4). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat lima kategori alasan untuk membatalkan perjanjian, sebagai berikut: a) Untuk perjanjian formil, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yang berakibat perjanjian batal demi hukum. b) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat perjanjian batal demi hukum, atau dapat dibatalkan. c) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat. d) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana. (Erawati dan Budiono, 2010:5) 71 Berdasarkan uraian di atas, maka suatu perjanjian dapat berakhir karena dapat dibatalkan yaitu, suatu perjanjian dapat berakhir dengan memintakan pembatalannya pada pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa, harus ada tindakan aktif untuk dapat memperoleh pembatalan yang dimaksud. Batal demi hukum yaitu, perjanjian itu batal secara otomatis karena UndangUndang yang telah mengatur demikian. Hal ini tidak memerlukan tindakan aktif dari salah satu pihak dalam perjanjian. 8) Karena berlakunya syarat batal Berdasarkan Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian bersyarat, yang dimaksud dengan “syarat” adalah suatu peristiwa yang masih akan datang, sehingga peristiwa itu adalah peristiwa yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Pasal ini berhubungan erat dengan Pasal 1254 yang menyatakan bahwa “syarat” itu harus mungkin terlaksana, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan Undang-Undang. Syarat merupakan peristiwa yang akan dan belum pasti akan terjadi, namun bila ditinjau dari tutupnya perjanjian, memang mungkin terjadi, sejauh tidak bertentangan dengan kesusilaan dan UndangUndang (Satrio, 1999:278). Vollmar berpendapat bahwa, “syarat” merupakan syarat yang diajukan dan yang disepakati oleh para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian (Satrio, 1999:278). Batal dalam 72 syarat batal merupakan pembatalan terhadap suatu perjanjian oleh karena debitur yang wanprestasi. Pembatalan yang dimaksudkan adalah pembatalan yang memungkinkan dapat dituntut oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi (Syahrani, 2004:228). Pembatalan perjanjian oleh karena debitur yang wanprestasi, merupakan syarat dalam setiap perjanjian yang timbal balik, baik dinyatakan secara langsung dalam perjanjian, maupun tidak dinyatakan secara langsung. Pembatalan tetap harus dimintakan pada pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian ini akan diuraikan lebih lanjut pada Bab IV. A. 9) Karena lewat waktu Berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, dengan lewatnya waktu 30 tahun berakhir karena daluarsa, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tidak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk. Maksud dari peraturan ini adalah untuk melenyapkan situasi keragu-raguan dalam suatu hubungan hukum, selain itu, apabila selama 30 tahun tidak terjadi masalah dan baru setelah lewat waktu yang panjang itu diajukan soal siapakah yang berhak atau berkewajiban, maka 73 sulit sekali mendapatkan bukti-bukti yang jitu untuk menegakkan atau merobohkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban itu dan yang dapat dipercaya ketepatannya (Prodjodikoro, 2011:198). Lewat waktu atau daluarsa berdasarkan Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan cara atau sarana untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan, oleh karena lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang disebut daluarsa acquisitif, dan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan daluarsa extinctif (Syahrani, 2004:284). Lewat waktu extinctif jika dihubungkan dengan perjanjian adalah membebaskan seseorang dari suatu kewajiban atau dengan kata lain, memberikan hak terhadap seseorang untuk memperoleh sesuatu hak. Seseorang dibebaskan dari kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan lewat, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Memberikan sesuatu hak kepada seseorang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu dengan lampaunya jangka waktu tertentu dianggap perjanjian telah hapus, sehingga debitur bebas dari kewajiban pemenuhan prestasi (Harahap, 1986:166-167). Berakhirnya suatu perjanjian karena lewat waktu dapat disebabkan oleh jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian 74 telah lewat waktu. Hal ini mengakibatkan debitur menjadi bebas dari kewajibannya, untuk menentukan telah lewat jangka waktu adalah berdasarkan pada perjanjian dan Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut
Sahnya Suatu Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Perjanjian mengikat para pihak ditentukan oleh, sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Hal tersebut dengan tegas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, mengatur tentang empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian sebagai berikut. 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) cakap untuk membuat suatu perjanjian; 3) adanya hal atau objek tertentu; 4) suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut terbagi atas dua bagian besar. Syarat subjektif yang menyangkut para pihak atau subjek hukum dan syarat objektif yang menyangkut objek atau pokok perjanjian atau mengenai apa yang diperjanjikan. Berikut ini akan diuraikan keempat hal tersebut yang akan dibagi kedalam dua bagian, sebagai berikut. 1) Syarat Subjektif untuk sahnya suatu perjanjian a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa syarat pertama ini dikenal juga dengan adanya konsensus antara para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang artinya adanya persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai disini dimaksud 53 sebagai pernyataan yang cocok, karena kehendak itu bersifat abstrak. Lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu, dengan bahasa yang sempurna dan tertulis; bahasa yang sempurna secara lisan; bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya; bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya dan diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan (Salim, 2006:33). Sepakat mengadakan perjanjian dimaksudkan bahwa kedua pihak yang akan terlibat dalam perjanjian haruslah memiliki kebebasan kehendak, yaitu tidak mendapat tekanan yang dapat mengakibatkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut (Badrulzaman, 1994:24). Sebagian besar atau cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Pembuatan perjanjian secara tertulis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Salim, 2006:33). Sepakatnya para pihak dalam membuat suatu perjanjian, merupakan dasar untuk terbentuknya suatu perjanjian. Pasal 1320 54 ayat (1) ini merupakan pasal yang memiliki hubungan erat dengan asas konsensualitas, yaitu dasar terjadinya suatu perjanjian. b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian Cakap untuk membuat suatu perjanjian merupakan suatu kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang hendak mengadakan perjanjian haruslah mereka yang cakap dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang yaitu mereka yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Salim, 2006:33). Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa, untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk didalamnya membuat perjanjian, pada umumnya diukur dari usia kedewasaan (meerderjaring) untuk manusia sebagai subjek hukum (naturlijk person) dan kewenangan (bevoegheid) untuk badan hukum sebagai subjek hukum (rechts persoon). Kecakapan bagi subjek hukum berupa badan hukum cukup dengan memperhatikan kewenangannya, yaitu kewenangan yang melekat pada orang yang mewakilinya (Syaifuddin, 2012:124,126). 55 Contohnya direksi yang adalah organ dari perseroan terbatas, yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dimaksud, apabila perseroan terbatas sebagai badan hukum, itu diwakili oleh direksi sebagai pengurusnya yang berwenang berdasarkan anggaran dasar, maka badan hukum yang dimaksud mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk membuat perjanjian. (Syaifuddin, 2012:126-127) Akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah, suatu perjanjian dapat dibatalkan. Maksudnya untuk membatalkan perjanjian itu, maka salah satu pihak harus mengajukannya kepada pengadilan (Salim,2006:35) yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan (Syaifuddin, 2012:127). Kecakapan para pihak dalam suatu perjanjian sangat menentukan kelangsungan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akan memberikan akibat hukum yaitu, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. 56 Syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian, secara umum merupakan syarat yang menyangkut subjek hukum yaitu, manusia maupun badan hukum. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. 2) Syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian. a) Adanya hal atau objek tertentu Hal atau objek tertentu yang dimaksudkan disini adalah prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur, kepada kreditur (Widjaya, 2008:49). Prestasi ini terdiri atas perbuatan yang positif dan perbuatan yang negatif, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya jual beli rumah yang menjadi pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang sesuai dengan harga pembelian rumah tersebut (Salim, 2006:34). Objek atau pokok tertentu ini diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ibrahim dan Sewu, 2007:87). Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan: Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang 57 paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Makna pasal tersebut yaitu, barang yang dijadikan objek perjanjian itu memiliki jumlah yang belum tentu, hal ini tidak menjadi halangan, asalkan jumlah barang tersebut dikemudian hari ditentukan atau dihitung. Misalnya hasil panen padi suatu sawah di musim panen pada tahun mendatang, tentunya sawah yang dimaksud, sekurang-kurangnya sudah ditentukan letak dan luasnya serta saat panen tiba. Hal atau objek tertentu adalah paling sedikit ditentukan jenisnya atau asalkan dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung (Widjaya, 2008:49). Akibat hukum apabila hal atau objek tertentu yang diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal tersebut dimaksudkan bahwa, sejak semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (Syaifuddin, 2012:130). Objek atau hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah benar-benar jelas, meskipun objek tersebut belum diketahui secara pasti saat perjanjian dibuat, namun objek tersebut harus dapat ditentukan dikemudian hari. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian yang dibuat tidak batal demi hukum. 58 b) Suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang Suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang (geoorloofde oorzaak) mengandung maksud bahwa, isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang dibolehkan atau sesuai dengan undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi valid dan mengikat para pihak. Selain sesuai dengan Undang-Undang juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (openbare orde/public policy) dan kesusilaan (zaden/ morality) (Widjaya, 2008:51). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur mengenai suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang, melainkan pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Salim, 2006:34). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (3) dan Ayat (4) merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian untuk sahnya suatu perjanjian, apabila tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan gugatan atau penuntutan (Widjaya, 2008:55). 59 Konsekuensi dari suatu perjanjian yang dibuat tanpa ada objek sama sekali. Bertentangan atau yang berdasarkan pada sebab yang tidak halal, maka dapat memberikan akibat hukum yaitu, perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara utuh.
Teori Penerimaan (ontvangsttheorie) (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan teori penerimaan, suatu perjanjian lahir pada saat diterimanya jawaban oleh pihak yang memberikan penawaran. Teori ini tidak mempedulikan keadaan apakah surat jawaban tersebut dibuka dan dibaca isinya atau hanya dibiarkan tidak dibuka. Momentum lahirnya sepakat pada pokoknya adalah ketika surat jawaban tersebut sampai pada alamat si penerima surat. Teori ini juga merupakan jawaban terhadap kekurangan-kekurangan dari teori pengetahuan yang mana teori ini diterima oleh banyak sarjana (Satrio, 1995:261-262). Teori penerimaan merupakan teori yang menunjukkan saat lahir atau timbulnya perjanjian yaitu, pada saat jawaban yang dikirimkan oleh pihak pemberi penawaran telah diterima oleh pihak penerima penawaran. Teori ini menekankan lahir atau timbulnya suatu perjanjian, hanya pada saat pihak penerima tawaran menerima surat yang dikirimkan, kemudian membalas mengirimkan jawaban kepada si pemberi penawaran, tanpa mempedulikan apakah isi jawaban yang dituangkan dalam surat tersebut dibaca oleh pihak pemberi tawaran atau tidak.
Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)
Teori pengetahuan adalah teori yang lahir untuk mengatasi kelemahan dari teori pengiriman. Berdasarkan teori pengetahuan, suatu perjanjian lahir pada saat jawaban mengenai penerimaan atau akseptasi yang diberikan oleh pihak penerima atau akseptor, diketahu dengan pasti oleh pihak yang memberikan penawaraan. Maksudnya adalah ketika surat jawaban atas penawaran diterima dan diketahui isinya oleh pihak yang memberikan penawaran, barulah kemudian perjanjian itu ada (Satrio, 1995:259). Hal ini ditegaskan oleh Paton yang berpendapat bahwa, teori pengetahuan pada sebenarnya paling sesuai dengan prinsip bahwa, suatu perjanjian lahir didasarkan pada saat adanya pertemuan dua kehendak yang dinyatakan atau melalui pernyataan kehendak, dimana kedua pernyataan kehendak itu harus dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak yang lainnya (Satrio, 1995:259). Teori pengetahuan memiliki makna yaitu, suatu perjanjian lahir atau timbul pada saat penawaran dalam bentuk tertulis yang dikirimkan melalui pos, dikirimkan kepada penerima tawaran. Penerima tawaran tidak hanya sekedar menerima tetapi harus mengetahui dan memahami, isi penawaran yang dikirimkan oleh si 51 pemberi penawaran. Pertemuan kehendak antara pemberi penawaran dan penerima penawaran, terjadi pada saat si penerima penawaran mengirimkan jawaban kepada pemberi penawaran, kemudian pemberi penawaran menerima jawaban dan mengetahui isinya dengan pasti.
Unsur-Unsur Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Pengiriman (verzendingstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan teori pengiriman, lahirnya suatu perjanjian yaitu dengan menetapkan bahwa, saat pengiriman jawaban akseptasi dari pihak akseptorlah yang menjadi momentum lahirnya perjanjian, dalam hal ini tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan yaitu ketika surat tersebut dikirimkan, maka akseptor tidak memiliki kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut. Hal ini dimaksud bahwa, orang mempunyai pegangan yang relatif pasti tentang terjadinya perjanjian. Teori ini 49 merupakan penyempurnaan terhadap teori pernyataan, dengan maksud akseptor tidak dapat lagi merobah momentum terjadinya perjanjian. (Satrio, 1995:258). Pitlo berpendapat bahwa, teori ini masih memiliki kelemahan, yaitu menurut teori ini perjanjian telah lahir dan mengikat pihak yang memberikan penawaran, ketika orang yang memberikan penawaran sendiri belum tahu akan hal itu, sedangkan Satrio berpendapat bahwa terdapat suatu yang dirasa tidak adil, ditinjau dari pihak yang memberikan penawaran, dimana masih terdapat kemungkinan untuk menarik kembali penawarannya, asalkan penarikan tersebut di ketahui oleh si penerima atau akseptor sebelum ia memberikan jawaban penerimaannya. Akseptor sendiri tidak memiliki kesempatan seperti itu, karena meskipun jawaban persetujuan yang telah dikirimkan belum sampai kepada pihak yang memberikan penawaran, pihak akseptor tidak dapat kesempatan untuk membatalkan jawabannya karena perjanjian telah lahir dan mengikat pada saat jawaban penerimaannya itu dikirimkan (Satrio, 1995:258). Berdasarkan teori pengiriman ini, suatu perjanjian lahir pada saat si penerima tawaran mengirimkan jawaban tertulisnya melalui pos. Jawaban yang dimaksud adalah bahwa si penerima menerima tawaran yang diberikan, dengan demikian momentum lahirnya atau timbulnya suatu perjanjian dapat di ketahui dengan melihat tanggal stempel cap pos. Teori pengiriman ini lebih memudahkan para pihak 50 untuk menentukan dengan pasti saat lahir atau timbulnya perjanjian, meskipun demikian, teori ini masih memiliki kelemahan sebagaimana pendapat dari para ahli
Bentuk-Bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Pernyataan (uitingstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)
Berdasarkan teori ini, perjanjian dikatakan telah ada ketika jawaban terhadap suatu penawaran telah dibuat dalam bentuk tulisan 48 yaitu berupa surat jawaban penerimaan atas sebuah penawaran. Perjanjian itu lahir atau timbul pada saat pihak yang menerima penawaran tersebut menyatakan penerimaannya atau akseptasinya dalam bentuk tertulis. Pernyataan dari pihak yang memberikan penawaran dan akseptor saling bertemu, pada saat pihak penerima penawaran menyatakan dalam bentuk tertulis mengenai penerimaannya (Satrio, 1995:257). Teori penyataan ini mau menunjukkan bahwa, suatu perjanjian timbul atau lahir pada saat salah satu pihak memberikan penawaran kepada pihak lain, selanjutnya pihak yang diberikan penawaran menerima tawaran tersebut. Penerimaan tawaran oleh pihak pemberi penawaran harus dinyatakan dalam bentuk tertulis oleh pihak penerima tawaran. Momentum lahirnya suatu perjanjian dilihat atau diukur dari adanya pernyataan tertulis dari pihak penerima tawaran, bahwa pihak tersebut menerima tawaran yang ditawarkan.
Tujuan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Kehendak (wilstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)
Teori ini merupakan teori yang menekankan pada faktor kehendak. Berdasarkan teori ini apabila kita mengutarakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka yang terikat dengan kita adalah pernyataan yang kita utarakan tersebut (Setiawan, 1979:57). Makna dibalik teori kehendak ini adalah suatu perjanjian lahir atau timbul, pada saat seseorang atau salah satu pihak memiliki keinginan atau kehendak terhadap sesuatu, kemudian mengutarakan keinginan atau kehendaknya tersebut, melalui suatu pernyataan yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain. Pernyataan yang diutarakan mengikat pihak pembuat pernyataan, meskipun kehendak yang diutarakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pernyataan, tetap saja apa yang dinyatakan dalam pernyataan yang menjadi tolok ukur lahirnya suatu perjanjian
Proses Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Banyak orang menganggap bahwa karir sama dengan kemajuan dalam suatu organisasi.Karir mengandung dua fokus utama, yaitu: fokus internal dan fokus eksternal. fokus internalmenunjuk kepada cara seseorang memandang karirnya. Sedangkan fokus eksternal menunjukkepada rangkaian kedudukan yang secara aktual diduduki oleh seorang pekerja.Untuk memahami pengembangan karir dalam suatu organisasi dibutuhkan pengujian atasdua proses utama, yaitu:1.Career planning.Bagaimana orang merencanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan karirnyasendiri. Ini merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menjadilebih sadar dan tahu akan ketrampilannya sendiri, kepentingan, nilai, peluang, hambatan,pilihan, dan akibat-akibatnya. Proses ini mencakup upaya pengidentifikasian sasaran dan /atau tujuan yang terkait dengan karir, dan penetapan rencana guna mewujudkan tujuantersebut.2.Career Management.Proses ini menunjuk kepada bagaimana organisasi mendesain danmelaksanakan program pengembangan karirnya. Proses ini lebih merupakan usaha formal,terorganisir, dan terencana untuk mencapai keseimbangan antara keinginan karir individudengan persyaratan tenaga kerja organisasi. Jadi lebih merupakan suatu mekanisme untukmewujudkan kebutuhan sumber daya manusia masa kini dan masa yang akan datang.
Tahap-Tahap Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Asas-asas Hukum Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Asas atau prinsip dalam bahasa Inggris “principle” yang memiliki hubungan erat dengan istilah “principium” dalam bahasa Latin yang berarti permulaan, awal, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Sedangkan Principle berarti sumber atau asal sesuatu, penyebab dari sesuatu, kewenangan, aturan atau dasar terhadap tindakan seseorang. Suatu pernyataan yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu peristiwa, dengan kata lain asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan dasar, alas, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu yang hendak kita jelaskan (Mahadi, 2003:119). Menurut P. Scholten asas hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, sebagai suatu bawaan umum yang 29 harus ada. Bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum (Sudikno Mertokusumo, 2010:42-43). Asas hukum merupakan unsur yang paling penting dari peraturan hukum. Asas hukum menjadi landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu aturan hukum, dengan kata lain aturan hukum tersebut dapat dikembalikan pada asas hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, namun akan tetap ada dan melahirkan peraturan hukum yang lainnya lagi. Selanjutnya asas hukum mengandung tuntutan etis, dengan demikian asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis dari masyarakat (Raharjo, 1996:45). Asas hukum menjadi landasan yang sangat luas untuk lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit (Ibrahim dan Sewu, 2007:50). Berdasarkan uraian para ahli di atas, maka asas hukum adalah dasar, landasan berpijak suatu aturan hukum yang lebih nyata untuk membatasi perilaku manusia. Berikut ini akan diuraikan asas-asas di dalam hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut. 1) Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa, setiap orang diberikan kebebasan seluas-luasnya, yang oleh Undang- 30 Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum (Naja, 2009:93). Orang dapat membuat perjanjian dengan isi perjanjian yang bagaimanapun juga, sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. (Satrio, 1999:36). Hal ini berbeda dengan perjanjian yang bersumber dari Undang-Undang yaitu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, harus tunduk pada peraturan atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. (Widjaya, 2008:33) Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dalam perjanjian; serta menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis. (Salim, 2006:9) Asas kebebasan berkontrak yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia adalah bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; bebas untuk menentukan dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; bebas untuk menentukan atau memilih sebab dari perjanjian yang akan dibuatnya; bebas untuk menentukan objek perjanjian; bebas untuk menentukan bentuk 31 perjanjian; dan bebas untuk menerima ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional) (Sjahdeini, 1993:47). Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme sejak zaman Yunani, dan berkembang pesat pada zaman renaisance. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya, yang kemudian dalam hukum perjanjian diwujudkan dalam kebebasan berkontrak, namun pada perkembangannya untuk mencegah kebebasan yang sebebasbebasnya, maka substansi perjanjian diatur dan tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi asas kebebasan berkontrak, melainkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat (Salim, 2003:9-10). Menurut Van Appledoorn, kebebasan membuat perjanjian merupakan satu diantara beberapa landasan Hukum Perdata. Atas dasar itu, perlu koreksi dari pengadilan dalam rangka merumuskan asas hukum tersebut. Hal ini karena semakin kecilnya arti asas kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan membuat perjanjian dengan adanya standar perjanjian modern, persamaan kedudukan menjadi tidak konkrit lagi, sehingga diperlukan cara melalui keputusan politik, yaitu dengan cara pembentukan Undang-Undang yang berisikan ketentuan-ketentuan normatif yang sifatnya 32 memaksa. Van Appledoorn merujuk pada pikiran dialektis Hegel dalam mencari landasan filosofis bagi prinsip kebebasan berkontrak yang menegaskan bahwa, kebebasan membuat perjanjian merupakan konsekuensi dari pengakuan akan adanya hak milik. Hak milik adalah realisasi yang utama dari kebebasan individu, dengan kata lain, hak milik merupakan landasan bagi hak-hak lainnya (Syaifuddin, 2012:82-83). Menurut Hegel kebebasan berkehendak adalah landasan yang substansial bagi semua hak dan kewajiban. Pemegang hak milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak milik. Adanya saling menghormati hak milik inilah yang menjadi landasan terjadinya hukum perjanjian (Syaifuddin, 2012:83). Asas kebebasan berkontrak merupakan landasan para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Bebas untuk memilih dengan siapa akan mengikatkan diri, bebas menetapkan objek dari perjanjian. Bebas menentukan jenis perjanjian apa yang akan dibuat, bebas untuk menentukan aturan-aturan dalam pelaksanaan perjanjian serta bebas menentukan akibat hukum apa yang akan ditimbulkan dalam perjanjian yang dibuat. 2) Asas Konsensualitas Asas konsesualitas berasal dari kata Latin “consesus” yang berarti sepakat. Para pihak dalam membuat perjanjian syaratnya harus ada kesepakatan atau persetujuan mengenai hal yang akan 33 diperjanjikan. Sepakat adalah persesuaian paham dan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Adanya asas konsensualitas berarti perjanjian itu ada sejak adanya kesepakatan (Syaifuddin, 2012:77). Asas konsensualitas dinyatakan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian harus ada kesepakatan atau persesuaian kehendak antara para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian. Asas konsensualitas memiliki paham dasar bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat, dengan kata lain perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan (Wijaya, 2008:35). Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa, perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak (Salim, 2003:10) Perjanjian yang tidak menggambarkan bentuk kesepakatan yang sesungguhnya, dapat terjadi dalam situasi tertentu oleh karena adanya cacat kehendak (wilsgebreke), karena kesesatan (dwaling), penipuan (bedrog) atau paksaan (dwang) yang mempengaruhi lahirnya suatu perjanjian. Atas dasar itu, asas konsensualitas yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, cukup dengan adanya kesepakatan dapat menentukan lahirnya suatu perjanjian, tidak 34 seharusnya ditafsirkan secara gramatikal semata-mata, tetapi harus dihubungkan dengan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena jika syarat lain tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak (Syaifuddin, 2012:78). Asas Konsensualitas diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Meski demikian di Jerman tidak dikenal asas konsensualitas, melainkan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu dalam bentuk tertulis baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan. Berdasarkan hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus innominat. Hal ini berarti terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan (Salim, 2006:10) karena perjanjian dalam hukum Romawi dianggap terbentuk jika kebendaannya telah diserahkan atau dengan kata lain harus memenuhi sejumlah syarat terlebih dahulu, baru dapat dikatakan perjanjian (Budiono, 2006:97). Hukum perjanjian yang dibawah oleh bangsa Jerman ke dalam wilayah Galia sekitar abad ke-11, hanya terdiri dari fides facta formil (Budiono, 2006:97) atau Ikrar jaminan dengan 35 menyerahkan tongkat komando sebagai lambang (Ranuhandoko, 2006:285). Sebagian dari apa yang termasuk dalam hukum perjanjian, digolongkan semata-mata sebagai praestita, yaitu untuk sementara menyerahkan suatu kebendaan pada orang lain, dengan kewajiban mengembalikan kebendaan tersebut, tanpa diperjanjikannya suatu lawan prestasi, yang saat ini dikenal dengan perjanjian riil dan formil. Secara berangsur-angsur hukum perjanjian berkembang sehingga praestita dimengerti sebagai perjanjian. Hal ini mengakibatkan perundang-undangan yang muncul kemudian, mulai dibeda-bedakan jenis dari praestita sekalipun tetap dibawah hukum Romawi. Pemilahan tersebut beranjak dari isi kewajiban yang diperjanjikan, maka menjadi sangat penting mengedepankan kesepakatan (Budiono, 2006:97). Asas Konsensualitas merupakan asas dalam perjanjian, dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus didasarkan pada kata sepakat atau saling setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kesepakatan para pihak juga dapat menjadi momentum terjadinya suatu perjanjian. 3) Asas Pacta Sunt Servanda Asas pacta sunt servanda terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya”. Isi pasal ini secara singkat mau 36 mengatakan bahwa, perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan hukum, menjadi peraturan yang harus ditaati para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Salim, 2006:10). Asas Pacta Sunt Servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja, yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Asas ini memiliki makna yaitu, setiap perjanjian yang dibuat merupakan perbuatan yang sakral, namun, dalam perkembangannya asas ini diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perluh dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja (Salim, 2006:10). Asas pacta sunt servanda memiliki ruang lingkup sebatas pada para pihak yang membuat perjanjian, hal ini ditunjukkan pada hak yang lahir merupakan hak perorangan (persoonlijk recht) dan bersifat relatif (Isnaeni, 1996:32), namun pada situasi tertentu asas 37 ini diperluas, sehingga bisa menjangkau pihak-pihak lain, mengakibatkan hak perorangan yang pada prinsipnya hanya mengikat para pihak, ternyata dapat diperluas dan mengakibatkan menguatnya hak perorangan (Prawirohamidjojo dan Pohan, 1978:16) Asas pacta sunt servanda merupakan akibat hukum dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Maksudnya, isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, menjadi aturan atau Undang-Undang yang harus ditaati dan dihormati oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjiannya. 4) Asas Iktikad Baik (Goede Trouw) Asas iktikad baik dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Makna iktikad baik dalam pasal tersebut adalah penerapannya di dalam suatu perjanjian. Hal ini berarti berbicara sesudah perjanjian itu ada, meskipun ketentuan mengenai iktikad baik tidak jelas maknanya karena memiliki pengertian yang abstrak, maksudnya, meskipun orang mengerti maknanya tetap saja sulit untuk merumuskan definisinya. Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini termasuk pasal yang sangat penting (Satrio, 2001:165-166). 38 Asas iktikad baik adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak (Salim, 2006:10-11). Pelaksanaan perjanjian tersebut harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Naja, 2009:101). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh (KBBI Departeman Pendidikan Nasional, 2012,522). Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Dalam iktikad baik nisbi, orang hanya memperhatikan sikap dan perilaku yang kelihatan nyata dari subjek atau para pihak, sedangkan iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) sesuai dengan norma-norma yang objektif (Salim, 2006:11). James Gordly berpendapat bahwa, asas iktikad baik bersumber pada hukum perjanjian Romawi. Iktikad baik mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian. Pertama, para pihak harus memegang teguh setiap janji dan ucapannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak 39 lain dengan cara yang menyesatkan. Ketiga, para pihak harus mematuhi kewajiban dan berperilaku sebagai orang yang terhormat dan jujur, meskipun kewajiban yang dimaksud tidak secara tegas diperjanjikan. Hal ini ditegaskan oleh Jason Tandal, menurutnya para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tidak hanya terikat pada isi perjanjian yang dengan jelas disepakati saja, melainkan kepada semua isi naturaly implied (secara alami dibenarkan-tanpa harus dengan kata-kata) didalam perjanjian mereka. (Khairandy, 2004:132-135) P. Van Warmelo berpendapat bahwa, dalam iktikad baik tidak hanya mengacu pada iktikad baik para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian saja, melainkan harus mengacu pada nilainilai yang berkembang di dalam masyarakat juga. Iktikad baik adalah bagian dari masyarakat yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat tersebut, sedangkan pendapat Baldus, dalam mengidentifikasikan iktikad baik adalah dengan equity (keadilan) dan hati nurani, bahwa tidak ada seorangpun dibolehkan mengorbankan orang lain untuk memperkaya diri sendiri (Khairandy, 2004:138-146). Iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Perdata, tidak lain adalah perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hofmann yaitu dalam Hukum Romawi terdapat 40 perjanjian negotia banae fidei yang berarti hakim dapat memperluas atau memperkecil kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, dalam hal demi kepatutan. Hal ini dimaksud bahwa, pasal tersebut mengandung asas bahwa, semua perjanjian yang memuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian negotia bonae fidei (Satrio, 2001:177). Pernyataan yang lebih dalam lagi dinyatakan oleh Simon Whittaker dan Reinhard Zimmerman bahwa, hukum alam dan hukum kebiasaan menentukan bahwa setiap perjanjian adalah bonae fidei karena kejujuran dan integritas harus selalu ada pada para pihak dalam semua perjanjian, dimana mewajibkan pemenuhan kewajiban harus sesuai dengan kepatutan (Khairandy, 2004:132). Pelaksanaan perjanjian oleh kreditur maupun debitur yang terikat dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian timbal balik, wajib melaksanakan perjanjian dengan pantas dan patut, karena dalam perjanjian timbal balik kedua pihak dalam situasi tertentu dapat menjadi kreditur maupun debitur, sehingga kedua pihak harus melaksanakan perjanjiannya dengan iktikad baik. Maksudnya bahwa kreditur dalam melaksanakan hak-haknya akan bertindak sebagai kreditur yang baik, yaitu tidak menuntut lebih dari apa yang seharusnya menjadi haknya, sehingga tidak membebani debitur dengan biaya-biaya yang lebih dari yang diperlukan. Begitupun dengan debitur akan melaksanakan 41 kewajibannya dengan baik, tidak akan membuat penagihan menjadi sulit dan berbelit-belit (Satrio, 2001:178-179). Berdasarkan urain di atas, maka yang dimaksudkan disini adalah iktikad baik objektif (objectief goeder trouw) sebagaimana menurut Martjin Willem Hesselink, yaitu mengacu kepada suatu aturan atau norma perilaku para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, baik perilaku yang sesuai dengan iktikad baik ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan iktikad baik (Khairandy, 2004:185). Berbeda dengan iktikad baik subjektif (subjectief goeder trouw) yang berhubungan dengan sikab bathin seseorang yang dilihat adalah mengenai apakah yang bersangkutan sendiri menyadari atau tahu, bahwa tindakannya bertentangan dengan iktikad baik. Iktikad baik objektif berhubungan dengan pendapat umum atau secara objektif, yaitu dengan melihat apakah secara umum tindakan seperti itu dianggap bertentangan dengan iktikad baik (Satrio, 2001:179). Ketentuan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dapat dipakai oleh hakim untuk mengubah atau menghapus hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, meskipun terdapat masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Umumnya masalah itu berhubungan dengan terjadinya perubahan keadaan sesudah perjanjian ditutup, dimana perubahan keadaan yang dimaksud adalah perubahan keadaan yang tidak dapat 42 diperhitungkan oleh para pihak sejak semula. Berbeda halnya apabila perubahan keadaan yang mungkin terjadi telah diperhitungkan oleh para pihak, dalam hal ini Rutten berpendapat bahwa, kerugian yang timbul sudah sepatutnya harus dipikul oleh para pihak itu sendiri oleh karena kecerobohannya. Hakim hanya mempertimbangkan untuk meninjau pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kata-kata dalam perjanjian, apabila kepatutan menuntut demikian (Satrio, 2001:180,185). Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa penerapan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berkaitan erat dengan perubahan keadaan yang terjadi dalam perjanjian, sehingga meskipun perjanjian yang dibuat didasarkan pada situasi saat perjanjian itu dibuat dan didalam pelaksanaan perjanjian, ternyata terjadi perubahan keadaan yang besar sekali, maka kreditur maupun debitur yang baik tentunya tidak menuntut pelaksanaan haknya, persis seperti yang disebutkan dalam perjanjian. Hal ini dimaksud agar supaya pantas dan patut, apabila terdapat perubahan keadaan, maka hak dan kewajiban dari para pihak yang disebutkan dalam perjanjian, dilaksanakan dengan mengingat pada perubahan itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka penafsiran perjanjian yang dilakukan oleh hakim, adalah dengan memperluas arti kata-kata dalam perjanjian untuk menyelesaikan masalah yang timbul dikemudian (Satrio, 2001:200-201).
Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)
Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana ada satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Subekti dan Tjitrosudibio, 2007:338). Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau Undang-Undang, sehingga apabila haknya tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi atau menegakkan haknya (Widjaya, 2008:23). 27 Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau ada dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal sedangkan kontrak memiliki arti yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis, dengan demikian perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat disebut kontrak, sedangkan yang dibuat secara lisan dapat disebut sebuah perjanjian atau persetujuan saja (Subekti, 1987:1). Menurut Van Dune perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan pada kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, dimana dalam suatu perjanjian yang dilihat tidak semata-mata perjanjiannya saja, melainkan harus juga melihat perbuatan sebelumnya. Berdasarkan definisi ini terdapat tiga tahap dalam membuat perjanjian yaitu: 1) Tahap pra contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 2) Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; 3) Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian (Salim, 2006:26). Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda yang tidak membedakan antara pengertian contract dan overeenkomst (Johannes I dan Lindawaty S, 2007:43), jadi baik kontrak maupun perjanjian 28 kedua-duanya memilik arti dan makna yang sama. Perjanjian adalah hubungan hukum yang cara perhubungannya, diatur dan disahkan oleh hukum, oleh karena itu suatu hubungan hukum antar orang-perorangan merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lingkungan hukum (Harahap, 1982:6) Berdasarkan definisi perjanjian di atas, maka perjanjian merupakan hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lain yang dilandasi oleh kehendak yang sama. Secara bebas untuk sepakat melakukan suatu perbuatan hukum, demi kepentingan dan keuntungan para pihak yang terlibat didalamnya.
Manajemen karir organisasional, manajemen karir individu dan komitmen karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Eksistensi (skripsi, tesis, disertasi)
Soren Kierkegaard (1813-1855) adalah pemikir pertama yang memperkenalkan istilah “eksistensi” yang dipakai menurut pengertian sekarang dalam aliran eksistensialisme. “Esensi” berarti yang ada, maka “eksistensi” dimengerti sebagai yang berada. Konsep eksistensi menunjuk pada sesuatu yang hadir secara konkrit, memiliki efek, jelas, pasti, kelihatan dan yang lakukan sesuatu. Istilah eksistensi pada manusia hanya dapat diterapkan pada individu-individu konkrit. 24 Seorang pribadi yang konkrit saja yang bereksistensi. Bereksistensi atau berada berarti terus menerus mengambil keputusan bebas, bertanggung jawab untuk membuat pilihan baru secara personal dan subjektif. Eksistensi berarti diri yang otentik sebagai aktor, pelaku kehidupan dan bukan sebagai spektator kehidupan atau penonton belaka (Hardiman, 2007:244-255). Pemikiran Hegel bahwa kebenaran adalah totalitas objektif, digantikan oleh Kierkegaard yang memperkenalkan kebenaran sebagai individu atau pribadi yang bereksistensi. Kebenaran adalah totalitas subjektivitas, maka bagi Kierkegaard kebenaran itu harus diajukan dengan cara baru. Persoalan yang harus menjadi hal utama untuk dipersoalkan adalah subjektivitas dari kebenaran, yaitu bagaimana kebenaran dapat menjelma dalam kehidupan seorang pribadi atau individu. Kebenaran objektif termasuk juga agama harus mendarah daging dalam individu, dan kebenaran yang sangat penting haruslah dicari sampai harus hidup dan mati untuk kebenaran itu. Sisi ilahi dari manusia menjadi hal yang penting dari tindakan bathinnya dan bukan segudang pengetahuan. Mencari kebenaran yang konkrit serta eksistensial adalah suatu pengetahuan yang mengambil bagian dalam realitas, suatu connaissance vecue (pengetahuan yang dihayati). Kierkegaard berpendapat bahwa, cara hidup seorang individu konkritlah yang merupakan makna keberadaan manusia (Van der Weij, 2000:135-138). 25 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu aturan yang memiliki kebenaran eksistensial juga. Kebenaran pasal ini perlu dikaitkan dengan tindakan konkrit manusia untuk daya efektivitasnya. Subjektivitas kebenaran dari pasal tersebut berarti yang menjadi hal utama. Artinya kebenaran Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dapat menjelma atau membathin secara konkrit, dalam praktek hukum kehidupan nyata dari para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian kehidupan. Kierkegaard seorang bapak eksistensialisme mengatakan bahwa, masalah Eksistensial adalah masalah-masalah yang praktis dan konkrit atau problema-problema yang sehari-hari kita hadapi. Bereksistensi adalah bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk dirinya sendiri. Singkat kata, dapat dikatakan bahwa bereksistensi adalah bertindak (Kusno, 1986:11-12), sehingga, jika dihubungkan dengan keberadaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka mencantumkan pasal tersebut dalam suatu perjanjian dan melaksanakannya adalah suatu bentuk tindakan eksistensial, tindakan yang efektif, pasti, jelas dan menghidupkan, yang dilakukan oleh karena adanya aturan tersebut yang tidak boleh diabaikan. Hal ini juga ditegaskan oleh seorang filsuf eksistensialisme yang lain yaitu, Albert Camus (1913-1960) yang berpendapat bahwa 26 suatu situasi dasar dan kondisi yang menentukan keberadaan manusiawi adalah mengabdi pada keadilan supaya ketidakadilan jangan bertambah bagi manusia atau menggunakan suatu cara berbicara yang jelas dan tegas agar kebohongan umum jangan diperbesar (Van der Weij, 2000:152). Situasi dasar dan kondisi keberadaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan keberadaan pasal tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya para pihak tidak diperkenankan mengesampingkan dan mengabaikan pasal tersebut demi keadilan dalam pelaksanaan perjanjian.
