Faktor-faktor Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Tohardi (2002:416) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi yaitu :

 1.Produktivitas Pemberian kompensasi melihat besarnya produktivitas yang disumbangkan oleh tenaga kerja karyawan kepada pihak organisasi atau perusahaan. 2.Kemampuan untuk membayar Secara logis ukuran pemberian kompensasi sangat tergantung kepada kemampuan organisasi atau perusahaan dalam membayar gaji atau upah tenaga kerja. 3.Kesediaan untuk membayar Walaupun organisasi atau perusahaan mampu membayar kompensasi, maka belum tentu organisasi atau perusahaan tersebut mau membayar kompensasi tersebut dengan layak dan adil. 4.Penawaran dan permintaan tenaga kerja Penawaran dan permintaan tenaga kerja cukup berpengaruh terhadap pemberian kompensasi. Jika permintaan tenaga kerja banyak oleh perusahaan, maka kompensasi cenderung tinggi, demikian sebaliknya jika penawaran tenaga kerja ke organisasi atau perusahaan yang banyak maka pembayaran kompensasi cenderung menurun(rendah). 5.Organisasi karyawan Organisasi tenaga kerja karyawan yang ada di organisasi atau perusahaan seperti serikat pekerja akan turut
 mempengaruhi kebijakan besar kecilnya pemberian kompensasi

Jenis – Jenis Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Tohardi (2002:417) pada dasarnya kompensasi itu dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :a.Kompensasi langsung

 Kompensasi langsung yaitu upah atau gaji yang diberikan langsung berhubungan dengan prestasi kerja atau hasil kerja karyawan yang bersangkutan. b.Kompensasi tidak langsung Kompensasi tidak langsung yaitu pemberian upah atau gaji yang tidak dikaitkan dengan prestasi kerja atau hasil kerja karyawan yang bersangkutan. Kompensasi tidak langsung ini disebut juga sebagai kompensasi pelengkap. Menurut (Sunyoto, 2012:55) kompensasi dibagi menjadi dua yaitu : -Kompensasi Finansial yaitu sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk seperti gaji, upah, bonus, premi, tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, pengobtan atau jaminan kesehatan, asuransi dan lain-lain.-Kompensasi Non-Finansial yaitu seseuatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk selain uang seperti program rekreasi, kafetaria, tempat beribadah, hubungan karyawan dengan rekan kerja maupun atasan, keamanan, kondisi ruang kerja, penghargaan prestasi kerja, promosi, waktu istirahat, sarana kesehatan dan keselamatan kerja

Tujuan Manajemen Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Rivai dan Sagala (2009 :74) tujuan kompensasi adalah membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Tujuan manajemen kompensasi yang efektif meliputi: 1.Memperoleh SDM yang Berkualitas Kompensasi yang cukup tinggi dibutuhkan untuk dapat memberi daya tarik kepada pelamar karena para pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan. 2.Mempertahankan Karyawan yang Ada Apabila kompensasi tidak kompetitif akan mengakibatkan perputaran karyawan yang cukup tinggi di perusahaan. 3.Menjamin Keadilan Manajemen kompensasi harus mempunyai keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal berarti pembayaran kompensasi dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan kompetitif eksternal berarti pembayaran kompensasi terhadap pekerja dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja. 4.Penghargaan terhadap Perilaku yang Diinginkan Pembayaran kompensasi diharapkan memperkuat perilaku yang diinginkan dan perbaikan perilaku di masa depan, rencana kompensasi efektif, menghargai kinerja, ketaatan, tanggung jawab, dan perilaku –perilaku yang lainnya. 5.Mengendalikan Biaya Kompensasi yang rasional dapat mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja dalam suatu perusahaan. Tanpa manajemen kompensasi efektif, bisa jadi pekerja dibayar di bawah atau di atas standar. 6.Mengikuti Aturan Hukum Sistem gaji mempertimbangkan faktor-faktor legal pemerintah dan menjamin kebutuhan karyawan. 7.Memfasilitasi Pengertian Sistem manajamen kompensasi hendaknya mudah dipahami oleh spesialisasi SDM, manajer operasi, dan para karyawan. 8.Meningkatkan Efisiensi Administrasi Program penggajian hendaknya dirancang dengan efisien dan membuat sistem informasi SDM optimal.

Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Rivai dan Sagala (2009:741) kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan. Sedangkan menurut Handoko (2003:89) yang dimaksud dengan kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Simamora menyatakan bahwa(2004:442)Kompensasi (compensation) meliputi imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi.

Manajemen Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Sumber daya manusia (SDM) atau human resource dalam konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi
yang sering pula disebut karawan atau employee. Manajemen SDM berkaitan dengan kebijakan (policy) dan praktek-praktek yang perlu dilaksanakan olen manajer mengenai aspek-aspek SDM dari manajemen kerja (job management). Diperlukan waktu yang panjang untuk memahami MSDM karena pada hakikatnya mempelajari disiplin ilmu ini, sama artinya kita harus mempelajari pula pula disiplin ilmu lain seperti ilmu manajemen, ilmu psikologi dan ilmu-ilmu prilaku. Cara sistematis mempelajari MSDM adalah dimulai dengan memahami definisinya dan kemudian konteksnya. Tidak ada definisi yang sama tentang MSDM. Tiga definisi yang sama tentang MSDM. Tiga definisi sebagai perbandingan dapat dikemukakan :a.Amstrong (1994:4), mendefinisikan MSDM secara sederhana yaitu bagaimana orang-orang dapat dikelola dengan cara yang terbaik dalam kepentingan organisasi.b.Kenooy (1990:8), mengemukakan bahwa MSDM adalah suatu metode memaksimumkan hasil dari sumber daya tenaga kerja dengan mengintregasikan MSDM ke dalam strategi bisnis.c.Definisi yang dikemukakan oleh Storey (1995:3), terlihat mengandung pengertian yang lebih kompleks. MSDM adalah pendekatan yang khas, terhadap manajemen tenaga kerja yang berusaha mencapai keunggulan kompetitif melalui pengembangan strategi dari tenaga kerja yang
mampu dan memiliki komitmen tinggi dengan menggunakan tatanan kultur yang intergrated, structural dan teknik-teknik personal. Tujuan dari implementasi fungsi-fungsi MSDM tersebut secara umum adalah meningkatkan kontribusi yang produktif dari SDM yang ada dalam organisasi melalui cara-cara yang strategik, etis dan secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti, manajer SDM dalam menjalankan fungsi-fungsi MSDM tersebut harus memandang karyawan sebagai partner dan tidak semata-mata menggunakan tenaganya.

Indikator Pengembangan Karir(Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Priansa yang mengutip Rivai (2018: 161) menyatakan bahwa indikator dalam pengembangan karir adalah:1.Perencanaan Karir2.Pegawai harus merencanakan karirnya untuk masa yang akan datang.3.Pengembangan Karir Individu. Setiap pegawai harus menerima tanggung jawab atas perkembangan karir yang dialami.4.Pengembangan Karir yang didukung oleh Departemen SDM. Pengembangan karir juga tergantung pada peranan dan bimbinganmanajer dan departemen SDM.5.Peran Umpan balik terhadap kerja. Tanpa umpan balik yang menyangkut upaya-upaya pengembangan karir maka relatif sulit bagi pegawai bertahun-tahun untuk persiapan yang kadang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan pengembangan karir.

Manfaat Pengembangan Karir(Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sunyoto(2012:184) Manfaat pengembangan karir adalah sebagai berikut :1.Meningkatnya kemampuan pegawaiHal ini dicapai melalui pendidikan dan pelatihan dalam prosespengembangan karirnya, pegawaiyang dengan sungguh-sungguh mengikuti pendidikan dan pelatihan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, yang dapat diseimbangkan kepada organisasi atau perusahaan dimana mereka bekerja.2.Meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuanJumlah pegawaiyang lebih tinggi kemampuannya dari sebelumnya akan menjadi bertambah sehingga memudahkan pihak pimpinan atau manajemen untuk menempatkan dalam pekerjaan yang lebih tepat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Badriyah (2018:208) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir adalah sebagai berikut :1.Hubungan pegawai dan organisasi. Dalam situasi ideal, pegawai organisasi berada dalam hubungan yang saling menguntungkan.Dalam keadaan ideal ini, baik pegawai maupun organisasi dapat mencapai produktivitas kerja yang tinggi.2.Sitem penghargaan. Sistem penghargaan (reward system) sangat memengaruhi banyak hal, termasuk manajemen karir pegawai.Perusahaan yang tidak mempunyai sistem penghargaan yang jelas akan cenderung memperlakukan pegawainya secara subjektif.3.Jumlah pegawai. Semakin banyak pegawai semakin ketat persaingan untuk menduduki suatu jabatan dan semakin kecil kesempatan bagi seorang pegawai untuk meraih tujuan karirtertentu.4.Ukuran organisasi. Ukuran organisasi dalam konteks ini berhubungan dengan jumlah jabatan yang ada dalam organisasi tersebut termasuk jumlah jenis pekerjaan, dan
jumlah personal pegawai yang diperlukan untuk mengisi berbagai jabatan danpekerjaan.5.Kultur organisasiSeperti sebuah sistemmasyarakat, perusahaan mempunyai kultur dan kebiasaan. Ada perusahaan yang cenderung berkultur profesional, objektif, rasional, dan demokratis.Ada yang cenderung feodalistik, rasional, dan demokratis

Tujuan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mangkunegara yang mengutip Andrew J. Dubrin Tujuan pengembangan karir (2018:77) adalah sebagai berikut:a.Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaanPengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan

 individu. Seorang pegawai yang sukses dengan prestasi kerja sangat baikkemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi, hal ini berarti tujuan perusahaan dan tujuan individutercapai.b.Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai.Perusahaan merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan kesejahterannya agar pegawai lebih tinggi loyalitasnya.c.Membantu pegawai menyadari kemampuan potensimereka. Pengembangan karir membantu menyadarkan pegawai akan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahliannya.d.Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaanPengembangan karir akan memperkuat hubungan dan sikap pegawai terhadap perusahaannya.e.Membuktikan tanggung jawab sosial.Pengembangan karir suatu cara menciptakan iklim kerja yang positif dan pegawai-pegawai menjadi lebih bermentalsehat.f.Membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaanPengembangan karir pembantu program-program perusahaan lainnya agar tujuan perusahaan tercapai.g.Mengurangi keusangan profesi dan manajerial.Pengembangan karir dapat menghindarkan dari keusangan dankebosanan profesi danmanajerial.
 h.Mengurangi turnover dan biaya kepegawaianPengembangan karir dapat menjadikan turnover rendah dan begitu pula biaya kepegawaian menjadi lebih efektif

Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengembangan karir merupaka noutcomes atau hasil yang berasal dari interaksi antara karir individu dengan proses manajemen karir yang berlaku di dalam organisasi. Setiap pegawai yang bekerja akan memiliki harapan-harapan sebagai balas jasa atas pengorbanan maupun prestasinya yang disumbangkankepada organisasi. Salah satu harapannya adalah meraih posisi atau kedudukan yang lebih baik atau lebih tinggi.Dengan demikian karir bagi pegawai adalah suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi.Oleh karena itu persoalannya adalah sejauh mana peluang karir terbuka dan tersedia bagi pegawai, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi pegawai untuk mengembangkan strategi dalam meraihnya.Pengembangan karir yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SDM aparatur (PNS) dilakukan melalui pembinaan karir dan penilaian sistem prestasi kerja. Sistem karir pada umumnya melalui kenaikan pangkat, mutasi jabatan serta promosi (pengangkatan kejabatan lain). Pengembangan karir melalui promsi (promotion) bagi PNS merupakan suatu yang sangat diidam-idamkan.Dengan promosi,berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.Menurut Mangkunegara (2018:77) Pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum.
Menurut Donniyang mengutip Rivai Sagala (2018:161) Pengembangan Karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan.Menurut Badriyah(2018:195) Pengembangan karir adalah aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Ada beberapa prinsip pengembangan karir yaitu sebagai berikut :a.Pekerjaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Apabila setiap hari pekerjaan menyajikan tantangan yang berbeda, hal-hal yang dipelajari pada pekerjaan jauh lebih penting dari pada aktivitas rencana pengembangan formal.b.Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. c.Pengembangan harta terjadi jika individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jika tujuan tersebut dikembangkan lebih lanjut, individu yang telah memiliki skill yang dituntut menempati pekerjaan yang baru.d.Waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional

Indikator Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Hasibuan (2012:86) Indikator kompensasi adalah sebagai berikut:1.GajiGaji merupakan uang yang diberikan setip bulan kepada pegawaisebagai balas jasa atas kontribusinya.2.TunjanganTunjangan merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawaitertentu sebagai imbalan atas pengorbanannya.3.InsentifInsentif merupakan imbalan financialyang diberikan secara langsung kepada karyawan yang kinerjanya melebihi standar yang ditentukan.

Asas-asas Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Priansa (2018:320) asas-asas kompensasi adalah sebagai berikut :1.KeadilanAsas keadilan adalah adanya konsistensi imbalan bagi pegawai yang melakukan tugas dengan bobot yang sama, dengan kata lain kompensasi pegawai di suatu jenis pekerjaan dengan kompensasi pegawai di jenis pekerjaan yang lainnya, yang mengerjakan pekerjaan dengan bobot yang sama, relatif akan memperoleh besaran kompensasi yang sama.2.Kelayakan dan kewajaranKompensasi yang diterima pegawai harus dapat memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarganya, pada tingkatan yang layak dan wajar. Sedangkan kompensasi yang wajar berarti besaran kompensasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kinerja pendidikan, jenis pekerjaan,resiko pekerjaan , tanggung jawab, dan jabatan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Hasibuan (2012:127) Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi sebagai berikut :1.PenawaranJika pencari pekerja (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan pekerjaan (permintaan) maka kompensasi relatif kecil.Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit dari pada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif besar.2.Kemampuan dan kesediaan perusahaanApabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar, tetapi sebaliknya jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka tingkat kompensasi relatif kecil.3.Kondisi perekonomian nasionalApabila kondisi perekonomian nasional sedang maju maka tingkat upah atau kompensasi akan semakin besar.4.Jenis dan sifat pekerjaanKalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko yang besar maka tingkat upah dan balas jasa.

 5.Pendidikan dan pengalaman kerjaJika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka gaji atau balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik.6.Pemerintah dengan undang-undang dan keppresPemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum.Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi pegawai.7.Posisi jabatan pegawaiPegawaiyang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi lebih besar. Hal ini wajar karena seseorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besarharus mendapatkan gaji atau kompensasi yang lebih besar.8.Produktivitas kerja pegawaiJika produktivitas kerja pegawaibaik dan banyak maka kompensasi akan semakin besar.

Pengertian Utang (skripsi, tesis, disertasi)

Utang adalah kewajiban dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Dalam pendapat lain disebutkan bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam UUK adalah setiap kewajiban debitur untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Lebih lanjut, berikut ini uraian mengenai contoh-contoh utang dalam suatu perusahaan yaitu [1]:

  1. Kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjamkan.
  2. Kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut.
  • Kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah.
  1. Kewajiban penjamin (guarantor) untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitor kepada kreditor.

Sutan Remy berpendapat bahwa utang yang dimaksudkan dalam UUK itu adalah bukan setiap kewajiban apapun juga dari debitor kepada kreditor karena adanya perikatan diantara para mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apapun atau karena ditentukan oleh undang-undang (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang pajak), atau karena berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

 

Tahap Fase Insolvensi (skripsi, tesis, disertasi)

 

Untuk masuk ke dalam tahap insolvensi ada dua kemungkinan yaitu:

  • Setelah dinyatakan pailit. Keadaaan insolvensi terjadi dengan sendirinya tanpa putusan hakim apabila dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan accord, atau ada accord tetapi tidak disetujui oleh rapat verifikasi, atau ada accord yang sudah disetujui tetapi tidak mendapat homologasi dari hakim pemitus kepailitan, atau ada accord yang sudah dihomologasi, tetapi ditolak oleh hakim banding.

Disebutkan  bahwa accord adalah semua perjanjian antara debitor dan kreditor, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar sesuatu persentase debitor dibebaskan untuk sisanya.  Perdamaian ditawarkan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang (verifikasi), ada beberapa alternatif atau kemungkinan yang akan dipilih oleh kreditor, yaitu :

  1. Membayar dalam jumlah tertentu utangnya , namun tidak dalam jumlah keseluruhan.
  2. Menawarkan accord likuidasi, yakni debitor menyediakan hartanya bagi kepentingan para kreditornya untuk di jual di bawah pengawasan seorang pengawas (pemberes), dan hasil penjualannya dibagi untuk para kreditor. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi, maka si pailit dibebaskan dari membayar sisa yang belum terbayar.
  3. Menawarkan untuk meminta penundaan pembayaran dan diperbolehkan mengangsur utangnya untuk beberapa waktu.

Accord dapat diterima dalam rapat verifikasi apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari ½ jumlah kreditor kongkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang kreditor kongkuren yang diakui atau untuk sementara diakui yang hadir pada saat rapat tersebut. Accord yang sudah diterima, supaya mempunyai kekuatan hukum harus disahkan oleh hakim (yang disebut dengan homologasi). Sebaliknya tidak tercapainyai perdamaian, membuat debitor dengan sendirinya pada tahap insolvensi.  Keadaan insolvensi terjadi dengan sendirinya tanpa putusan hakim apabila :

  1. Dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan accord
  2. Ada accord tetapi tidak disetujui oleh rapat verifikasi
  3. Ada accord yang sudah disetujui oelh rapat verifikasi, tetapi tidak mendapat homologasi dari hakim pemutus kepailitan.
  4. Ada accord yang sudah dihomologasi, tetapi ditolak oleh hakim banding.
  • Melalui PKPU. Apabila, dalam waktu 270 hari setelah putusan pembayaran sementara diucapkan rencana perdamaian tersebut tidak diterima oleh para kreditor, atau perdamaian tersebut tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga, atau tidak ada persetujuan apapun yang telah dicapai, hakim pengawas akan memberitahukan pengadilan niaga kemudian harus menyatakan debitor pailit. Dalam keadaan inilah debitor masuk fase insolvensi. [1]

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon PKPU dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor. Rencana perdamaian akan diajukan dan disetujui pada suatu rapat para kreditor yang ditentukan oleh hakim pengawas. Rencana tersebut hanya akan diterima berdasarkan suara setuju lebih dari ½ kreditor yang hadir dan mewakili 2/3 paling sedikit dari seluruh tagihan yang diakui baik terhadap kreditor kongkuren maupun kreditor pemegang hak jaminan fidusua, gadai, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya.121

Rencana tersebut mengikat kepada seluruh kreditor, baik yang setuju maupun kreditor yang tidak setuju terhadap perdamaian. Debitor dan kreditor bebas untuk menyetujui syarat pembayaran apapun yang mereka pilih. Karena UUK dan PKPU tidak mengatur persyaratan sehubungan dengan isi perdamaian.  Apabila, dalam waktu 270 hari setelah putusan pembayaran sementara diucapkan; (i) rencana perdamaian tersebut tidak diterima oleh para kreditor, atau (ii) perdamaian tersebut tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga, atau (iii) tidak ada persetujuan apapun yang telah dicapai, hakim pengawas akan memberitahukan pengadilan niaga kemudian harus menyatakan debitor pailit. Dalam keadaan inilah debitor masuk dalam fase insolvens.

 

 

Permasalahan Insolvensi di Indonesia (skripsi, tesis, disertasi)

Perkembangan dunia usaha di Indonesia sendiri mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini kemudian mempengaruhi berbagai permasalahan terkait konsep insolvensi di Indonesia. Berikut ini merupakan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan insolvensi di Indonesia:

  • Terhambatnya iklim Investasi di Indonesia.

Bagi negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidak-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu; Pertama, ada economic opportunity (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); Kedua, political stability (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); Ketiga, legal certainty atau kepastian hukum. Regulasi di Indonesia dinilai sangat lemah dan ini nyaris mencakup semua aspek. Regulasi yang lemah menyebabkan ketidakpastian hukum dan dalam kondisi yang demikian maka pungutan liar dan berbagai tindak korupsi merajalela sehingga arus investasi Indonesia enjadi tidak kondusif. Hal ini dibuktikan hasil beberapa lembaga penelitian Pemeringkat Daya Saing seperti: International Institute for Management Development (IMD), Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), World Investment Report 2002, World Bank, AC Nielsen, UNDP (The United Nations Development Programs) yang secara kompak menyatakan Indonesia dalam kelompok negara yang paling tidak diminati dalam investasi.

Ketidakpastian hukum dalam perkara ini disebabkan tidak jelasnya pengaturan tentang konsep insolvensi dan tidak adanya insolvensi test, sehingga sulit dibedakan peristiwa berhenti membayar karena tidak mampu membayar dan berhenti membayar karena tidak mau membayar. Peristiwa ini sebenarnya lebih mengarah pada perbuatan cidera janji yang semestinya diselesaikan melalui gugatan perdata biasa.[1]

  • Tidak tercapainya perlindungan kreditor, debitor dan stakeholder secara seimbang.

Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditor, debitor dan stakeholder. Undang-undang kepailitan mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk  menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Namun di sisi lain hukum kepailitan seharusnya juga dapat melindungi debitor yang beritikad baik untuk membayar utangnya. Perlindungan terhadap stakeholders mempunyai suatu tujuan imperatif, yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan stakeholders dijamin, diperhatikan, dan dihargai dalam suatu kegiatan bisnis. Sebabnya, berbagai pihak tersebut dipengaruhi dan dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis.[2]

  • Beresiko mengancam stabilitas pembangunan ekonomi Indonesia.

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Stabilitas pembangunan perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Dengan terhambatnya investasi sebagai akibat dari tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya perlindungan yang seimbang antara debitor, kreditor, dan pihak yang berkepentingan akan mengancam stabilitas pembagunan perekonomian secara keseluruhan.[3]

 

Pengertian Ketidakmampuan Membayar/Insolvensi (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam pengertian insolvensi (insolvency) yang di dasarkan atas pendapat para ahli, diantaranya adalah “Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu”.[1] Sedangkan menurut Faillissmentsverodening bahwa dasar insolvensi menurut Faillissmentsverodening diartikan sebagai keadaan “berhenti membayar”, terdapat pada Pasal 1 ayat (1).[2] Tidak ada pertimbangan oleh hakim bahwa debitor baru sekali atau dua kali tidak membayar utangnya yang telah jatuh temponya dapat dijatuhkan pailit. Sedangkan menurut Tirtaatmidjaja bahwa debitor yang baru sekali saja menolak pembayaran maka hal itu belumlah merupakan suatu keadaan berhenti membayar. [3]

Berbagai undang-undang yang dipergunakan di Indonesia memberikan batasan mengenai pengertian insolvensi. Diantaranya adalah Perpu No.1 Tahun 1198 jo. Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang UUK. Timbulnya dasar insolvensi pada Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang UUK tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang mengatur : “debitor yang mepunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupuan atas permintaan seorang aatau lebih kreditor.”

Dengan demikian secara keseluruhan maka keadaan tidak mampu harus didefinisikan sebagai usaha untuk mencegah pertama itikad buruk dari pemohon pailit terhadap suatu perseroan yang nyata-nyata berdasarkan asas going concern masih mampu untuk terus beroperasi dan kedua untuk melindungi secara hukum debitor yang masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan utang-utangnya untuk dapat melangsungkan usahanya. Tes insolvensi menjadi penting terlebih apabila perseroan tersebut adalah perseroan besar, yang memiliki banyak pihak yang berkepentingan, seperti karyawan, para kreditur (karena belum tentu seluruh kreditor sepakat untuk mempailitkan debitornya), pajak sebagai penerimaan negara yang berkelanjutan.

 

Aspek Dalam Budaya Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Budaya hukum dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal mencakup opini dari para profesional terkait hukum seperti nilai, ideologi, dan prinsip para lawyers, hakim, maupun pihak-pihak yang berprofesi terkait sistem hukum, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan kesadaran hukum dari masyarakat tempat hukum diaplikasikan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tidak akan berdaya sebab komponen budaya hukum merupakan penentu pelaksanaan hukum efektif atau tidak. Pendapat para ahli hukum mengibaratkannya seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut sebagai habitatnya (without legal culture, the legal system is inert, a dead fish laying in a basket, not a living fish swimming in its sea). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan kultur atau budaya hukum, di mana budaya hukum akan berfungsi sebagai jiwa yang mampu menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan akan tetapi sebaliknya bisa juga mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang ditetapkan berlaku untuk masyarakat.[1]

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa budaya hukum memiliki komponen yaitu substansif law, prosedural law, decision rule dan decision habits. Dimana empat komponen tersebut berangkat dari nilai dan norma masyarakat. Ke empat komponen tersebut sebagai bagian sistem hukum sangat dipengaruhi baik dalam pembentukannya maupun pelaksanaannya oleh budaya hukum oleh karenanya secara konsep, sistem hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya hukum, dapat mempengaruhi bagaimana sistem hukum terbentuk dan sekaligus berjalan. Dimana budaya hukum bergerak melalui komponen-komponen hukum tersebut dan memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat.[2] Selanjutnya dimensi-dimensi yang telah disebutkan tersebut akan menjadi dasar analisis selanjutnya.

Pengaplikasian Budaya Hukum Dalam Sistem Hukum Masyarakat (skripsi, tesis, disertasi)

Oleh karenanya untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis perlu kiranya dibuat suatu grand design (strategi) pengembangan budaya hukum sebagai pegangan/acuan bagi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, dan mampu berperilaku sesuai dengan kaedah hukum.

Sistem hukum sebagai bagian dari sistem sosial menjadi kontrol sosial sehingga semua sistem yang lain kurang lebih menjadi sekunder atau berada di bawah sistem hukum.[1] Disebutkan bahwa unsur-unsur sistem hukum terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk mewujudkan sistem hukum yang baik, tidak hanya diperlukan peraturan hukum yang baik dan memadai, tetapi juga memerlukan manusia yang berkelakuan dan berkepribadian baik, memiliki kemampuan dan integritas yang layak dan tinggi serta memiliki kesadaran dalam menaati peraturan hukum yang berlaku. [2],

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, sedangkan substansi hukum meliputi pandangan, kebiasaan, maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur hukum merupakan pihak pembuat, pelaksana, dan penegak hukum, sedangkan substansi hukum merupakan isi dari suatu peraturan hukum. Selain unsur struktur dan substansi hukum, suatu sistem hukum juga memerlukan unsur budaya hukum. Suatu produk hukum walaupun secara substantif telah bersifat koheren dengan sistem aturan yang lain, dan walaupun telah didukung oleh penegakkan dan pelaksanaan yang maksimal oleh struktur hukum yang ada, tidak akan mampu berjalan maksimal atau bahkan akan terjadi suatu resistensi jika ternyata ideologi yang diusung oleh produk hukum tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan budaya masyarakat sebagai bubyek di mana hukum diterapkan.[3]

Dalam pernyataan lain menguraikan tentang sistem hukum dan budaya hukum. Disebutkan bahwa sistem hukum menekankan pada prosedur tetapi tidak menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya orang-orang itu menyelesaikan masalahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun budaya hukum diperinci ke dalam nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai hukum substantif. Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik, sedangkan komponen substantif dari budaya hukum ini terdiri dari asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat. Budaya hukum merupakan unsur penting untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara sistem hukum yang satu dengan yang lain. [4]

Dengan demikian budaya hukum merupakan keseluruhan faktor yang menentukan sistem hukum memperoleh tempatnya di dalam budaya hukum masyarakat. Implementasi suatu hukum dalam hal ini kebijakan pemerintah memang tergantung pada masyarakat atau faktor kebudayaannya. Peraturan hukum yang modern mempunyai hubungan yang kompleks dengan kebudayaan kodifikasi kebiasaan. Ada aspek hukum yangmengkondifikasi kebiasaan, dan barangkali tidak ada hukum yang efektif yang tidak memanfaatkan kebudayaan masyarakat.[5]

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa budaya hukum mencakup faktor sosial dan personal, yang merupakan iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum diaplikasikan, dilanggar, atau dilaksanakan. Budaya hukum secara luas merupakan kesadaran hukum masyarakat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai, pandangan-pandangan, serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Termasuk ke dalam budaya hukum adalah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok – kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan, dan kelas-kelas sosial yang berbeda.[6] Sikap dan nilai tersebut dapat berupa yang memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Oleh karenanya dalam kenyataan di masyarakat bahwa produk hukum tidak terlepas dari budaya hukum. Bagaimana keterkaitan antara dengan budaya hukum dengan produk hukum maka dapat dikemukakan hal berikut[7]:

Legal culture adalah sikap orang-orang hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide dan ekspektasi mereka. Dengan kata lain, legal culture merupakan bagian dari budaya secara umum yang terkait dengan sistem hukum. Ide-ide dan opini ini dapat dikatakan adalah apa yang menentukan sebuah proses hukum berjalan.

 

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa legal culture atau budaya hukum sangat mempengaruhi proses jalannya hukum. Hal demikian terjadi karena hukum berjalan dengan interaksi pada kepercayaan, nilai, maupun ide-ide dari orang-orang yang terkait dengan sistem hukum.

Lebih lanjut Kusumaningtuti[8] juga memaparkan hal berikut:

Legal culture adalah tindak tanduk, nilai, dan pandangan yang diyakini suatu masyarakat terhadap suatu perundang-undangan, sistem hukum, dan berbagai bagian dari hukum. Bagian dari kultur yang umum, adat, pandangan, cara berbuat, dan berpikir yang membentuk kekuatan sosial menuju atau menjauh dari suatu hukum dengan cara tertentu. Oleh karena itu, legal cuture merupakan hal uang paling sukar dipahami, tetapi merupakan komponen terpenting.

 

Pada kutipan tersebut dapat dilihat bahwa budaya hukum memuat berbagai perilaku, nilai, dan juga pandangan. Selain itu, budaya hukum juga memuat bagian dari budaya secara umum, yaitu adat, pandangan, cara berbuat, dan juga cara berpikir. Hal demikian pada akhinya dapat berpengaruh pada ketaatan pada peraturan, atau sebaliknya justru mengarah pada penolakan terhadap peraturan.

Budaya hukum adalah mengenai cara orang memandang, mempercayai, dan bereaksi terhadap hukum serta lembaga hukum, sehingga apabila tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap hukum maupun lembaga hukum maka implementasi peraturan hukum juga menjadi tidak dapat berjalan baik.[9] Berbagai pengertian mengenai budaya hukum yang telah diuraikan sebelumnya memperlihatkan betapa penting kedudukan budaya hukum dalam suatu sistem hukum. Sistem hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya hukum masyarakat yang mendukung pelaksanaan hukum, walaupun  aspek substansi dan struktur hukum sudah baik.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa budaya hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat terjadi karena berbagai sebab. Sebab tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat. Saluran yang dilalui oleh suatu perubahan sosial pada umumnya adalah melalui lembaga yang ada di dalam masyarakat. Tidak terkecuali melalui lembaga hukum.

Kepatuhan terhadap Undang-Undang sebagai suatu bentuk peraturan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum seseorang.[10] Kesadaran terhadap hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya hukum. Dengan kata lain, selain aspek struktur dan substansi hukum, dalam suatu sistem hukum unsur budaya hukum juga sangat menentukan efektif atau tidaknya implementasi suatu peraturan hukum. Hal demikian sesuai dengan pendapat bahwa: “The legal system is not a machine, it is run by human beings.”[11] Oleh sebab itu, untuk mewujudkan sistem hukum yang baik, tidak hanya diperlukan peraturan hukum yang baik dan memadai, tetapi juga memerlukan manusia yang berkelakuan dan berkepribadian baik, memiliki kemampuan dan integritas yang layak dan tinggi serta memiliki kesadaran dalam menaati peraturan hukum yang berlaku.

Budaya hukum merupakan unsur hukum yang akurat dan sepadan dengan tujuan untuk menjawab efektivitas hukum dalam rangka studi hukum dan masyarakat dibandingkan dengan metode konvensional yang mengkaji hukum hanya dari aspek historis semata.[12] Hal tersebut disebabkan karena melalui serangkaian nilai-nilai, kebiasaan, dan perilaku dapat menunjukkan bagaimana kaidah-kaidah hukum itu dipersepsi (secara logika rasional) oleh masyarakatnya (baik sasaran maupun pelaksana kaidah).

Budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak hukum.[13] Perilaku yang menerima hukum akan diwujudkan dalam tindakan melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya sehingga implementasi suatu peraturan hukum dapat menjadi lebih efektif. Tegaknya peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya, dan budaya hukum masyarakat akan tergantung pada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hukum sebaiknya dibuat berdasarkan budaya hukum masyarakat di mana hukum akan diaplikasikan.

Dari berbagai uraian mengenai budaya hukum yang telah dipaparkan, dapat dikemukakan bahwa budaya hukum merupakan salah satu komponen yang membentuk sistem hukum selain substansi dan struktur hukum. Dimana dalam budaya hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum, termasuk aparat penegak hukum. Hilangnya komponen budaya hukum akan melemahkan atau menghilangkan makna dua fungsi lainnya. Komponen budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan.

Dalam pernyataan lain bahwa budaya hukum juga melingkupi minat kalangan ahli ilmu politik untuk melakukan studi perbadingan terhadap sikap tindak politik. Sementara itu, hasil penelitian lain menggunakan budaya hukum sebagai  kerangka pemikiran local dan regional pada beberapa masyarakat di Asia dan Afrika. Berbagai masyarakat, dengan mempergunakan metode perbandingan. penelitian dilakukan terhadap masyarakt-masyarakat yang merdeka sesudah Perang Dunia II. Walaupun penelitian dilakukan secara sistematis, akan tetapi pada akhirnya penelitian tersebut tidak secara eksplisit mengungkapkan apa yang menjaddi ciri-ciri pokok suatu budaya hukum.[14]

Hingga pada tahun 1956, konsep tersebut kemudian dikembangkan lagi sebagai gagasan tentang budaya politik. Melintasi ilmu yang berbeda maka kalangan hukum menerapkan gagasan itu pada hukum. Gagasan para ahli hukum  tersebut untuk menerapkan budaya hukum berangkat dari kenyataan bahwa terdapat permasalahan bahwa seluruh sistem hukum yang ada saat ini tidak terpisah dari mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia. Smentara itu gagasan seperti ini belum dikaji secara mendalam.

Kemudian, dalam penelitian Lawrence  mencoba merumuskan konsep budaya hukum, yang untuk pertama kalinya diungkapkan dalam tulisan dengan judul “Legal Culture and Social Development”. Dimana pendapat ini mengilhami pendapat ahli selanjutnya untuk mencoba  menelaah budaya hukum dari pelbagai perspektif.  Diantaranya adalah menganalisis budaya hukum nasional yang dibedakannya dari subbudaya hukum yang mungkin berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum internal dari yang ekternal, yang internal merupakan budaya hukum warga masyrajat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, sedangkan yang eksternal merupakan budaya  hukum masyarakat pada umumnya. Selanjutnya friedman mencoba membedakan antara budaya hukum tradisional dan modern. Dengan demikian, maka adanya berbagai sistem atau budaya hukum dalam satu komuniti disebut sebagai pluralism hukum. Pluralisme hukum mungkin berbentuk horizontal atau vertikal. Pada yang horizontal masing-masing subsistem atau subbudaya hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan pada bentuk vertical kekuatan hukumnya berbeda-beda.[15]

Pengaruh industrialisasi dan penggunaan teknologi modern terhadap kehidupan sosial menghendaki agar dibentuk hukum terhadap perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh tersebut. Campur tangan hukum yang semakin meluas kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan bahwa perkaitannya dengan masalah-masalah sosial juga menjaddi semakin intensif. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebagai sebab-sebab intern, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan seterusnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.[16]

Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan yang tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial, dapat juga diketemukan faktor-faktor yang mungkin menghambatnya seperti sikap masyarakat yang mengagung-angungkan masa lampau. Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial berserta prosesnya. Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan mana yang merupakan titik tolak, tergantung pada penilaian tertinggi yang diberikan oleh masyarakat terhadap masing-masing lembaga kemasyarakatan tersebut. Saluran-saluran untuk merubah hukum di Indonesia membawa akibat bahwa saluran-saluran untuk merubah hukum dapat dilakukan melalui beberapa badan. Artinya, apabila hukum harus berubah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perubahan-perubahan tersebut tidak hanya tergantung pada suatu badan semata-mata, karena hal ini sedikit banyaknya juga tergantung pada faktor-faktor lain.[17]

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum (atau sebaliknya, perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial) tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya yang terjadi. Apabila terjadi hal yang sama demikian, maka terjadilah suatu social, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakekatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam suatu masyarakat bahwa perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh norma-norma sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakekatnya disusun atau disahkan oleh bagian kecil dari masyarakat yang pada sutau ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Walaupun mereka terdiri dari orang-orang yang dapat dianggap mewakili masyarakat, namun adalah tak mungkin untuk mengetahui sebuah warga masyarakat atau bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu perbedaan antara kaedah hukum di satu pihak, dengan norma-norma sosial lainnya di lain pihak merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Namun demikian, keadaan tadi bukanlah berarti bahwa pasti timbul kesenjangan sosial. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika tertentu, apalagi perubahan-perubahan di bidang-bidang lainnya telah melembaga serta menunjukkan suatu kemantapan.[18]

.

Budaya Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

 

Budaya hukum merupakan gabungan dua kata yaitu Budaya dan- hukum.  Kata budaya  berasal dari bahasa  Sansekerta  yaitu  buddhayah, yang  merupakan  bentuk jamak  dari  buddhi  (budi  atau  akal)  diartikan sebagai  hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.[1] Dalam bahasa Inggris,  kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Co Iere, yaitu mengolah atau mengerjakan.”  Bisa diartikan juga  sebagai mengolah  tanah  atau  bertani. Kata  culture juga  diterjemahkan  sebagai “kultur” dalam Bahasa Indonesia.”

Budaya (culture), merupakan perwujudan nilai-nilai (yang memuat bidang seharusnya) di dalam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan hukum. Hal ini merefleksikan budaya yang merupakan jembatan antara nilai dan kenyataan. Dengan demikian kehendak manusia tidak akan sebebas-bebasnya, karena ia terikat pada nilai-nilai. Dalam pandangan ini maka aturan hukum merupakan paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu. Secara singkat bahwa nilai yang terkandung dalam hukum itu adalah keadilan. Dalam pandangannya, pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata.[2]

Budaya hukum sebagai salah satu komponen sistem hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukum, termasuk aparat penegak hukum. Pengkajian masalah hukum yang hanya melihat dan menekankan bekerjanya hukum menurut prosedur formal sebagaimana dibagankan dalam peraturan perundang-undangan, belum mampu menjelaskan secara lengkap dan luas bagaimana sesungguhnya masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi, termasuk dalam hal ini bagaimana pola-pola perilaku yudisial dalam memberikan putusan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya. [3]

Berangkat  dari pengertian budaya  di atas   maka budaya hukum  didefinisikan sebagai tanggapan umum yang   sama   dari   masyarakat  tertentu   terhadap   gejala-gejala   hukum. Tanggapan  itu merupakan kesatuan pandangan terhadap  nilai-nilai dan perilaku   hukum, sehingga  budaya  hukum   menunjukkan   pola  prilaku individu  sebagai  anggota  masyarakat  yang menggambarkan  tanggapan. Budaya hukum digambarkan sebagai sikap yang menjadi produk budaya dari sebuah komunitas masyarakat.

Hukum yang ideal adalah hukum yang merupakan produk langsung dari budaya masyarakat yang bersangkutan sehingga sistem nilai yang diusung oleh produk hukum akan sesuai (karena merupakan manifestasi) dengan kesadaran nilai (value consciousness) yang dimiliki masyarakat.[4] Oleh sebab itu, suatu peraturan hukum tidak dapat diaplikasikan dengan baik apabila tidak disesuaikan dengan budaya hukum yang ada di dalam masyarakat.

Pengaruh budaya hukum dalam masyarakat berangkat dari kesadaran bahwa budaya berangkat dari nilai, etika serta sikap yang muncul dari masyarakat. Sehingga budaya hukum yang baik tidak akan mengesampingkan peran masyarakat dalam membentuk budaya hukum yang baik berdampingan dengan sistem pengadilan itu sendiri. Dalam hal lain kesadaran lain adalah bagaimana hukum sendiri memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya. Ketika struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus menjadi sarana–sarana sosial sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.Inilah mengapa budaya hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.[5]

 

 

Jenis-Jenis Rumah Susun (skripsi, tesis, disertasi)

UU Rumah Susun mengenal beberapa jenis Rumah Susun, yaitu[1]:

  1. Rumah Susun

Umum Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.Rumah Susun Umum inilah yang kemudian berkembang menjadi Rusunami dan Rusunawa. Rusunami adalah akronim dari Rumah Susun Umum Milik, sedangkan Rusunawa adalah akronim dari Rumah Susun Umum Sewa,

  1. Rumah Susun Khusus

Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus,

  1. Rumah Susun

Negara Rumah susun yang dimiliki oleh Negara yang menjadi tempat tinggal, sarana pembinaan dan penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan pegawai negeri,

  1. Rumah Susun Komersial

Rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.Rumah Susun Komersial oleh pengembang sering disebut apartemen, flat atau kondominium.

Berdasarkan penggunaannya, Rumah Susun kemudian dapat dikelompokkan menjadi[2]:

  1. Rumah susun hunian, yaitu rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat tinggal,
  2. Rumah susun bukan hunian, yaitu rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat usaha dan atau kegiatan social,
  3. Rumah susun campuran, yaitu rumah susun yang sebagian berfungsi sebagai tempat tinggal dan sebagian berfungsi sebagai tempat usaha.

Terdapat 3 macam rumah susun yaitu [3]:

  1. Rumah susun bertingkat rendah (low rise apartment) atau bertingkat tinggi (high rise apartment). Merupakan rumah susun yang dimana pencapaian vertikalnya mempunyai lebih dari 1 tangga atau lift. Untuk rumah susun bertingkat rendah, jumlah lantai maksimal adalah 4, sedangkan jika lebih dari 8 lantai disebut rumah susun bertingkat tinggi.
  2. Rumah susun memusat (point block) yaitu rumah susun dengan pencapaian vertikal hanya menggunakan 1 (satu) tangga atau lift (single vertical acess system). Dalam perkembangannya rumah susun memusat berkembang pula menjadi rumah susun memusat panjang atau disebut dengan tipe cluster (cluster type), yang mempunyai keuntungan privasi yang tinggi.
  3. Maisonet (maisonette) merupakan hunian lantai dan memanjang dan mempunyai potensi memanfaatakan pemandangan. Tipe ini juga disebut rumah susun tipe memanjang (row type)
  4. Tujuan Rumah Susun

Pembangunan rumah susun ditujukan terutama untuk tempat hunian, khususnya bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun demikian, pembangunan rumah susun harus dapat mewujudkan permukiman yang lengkap dan fungsional, sehingga diperlukan adanya bangunan gedung bertingkat lainnya untuk keperluan bukan hunian yang terutama berguna bagi pengembangan kehidupan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, dalam pembangunan rumah susun yang digunakan bukan untuk hunian yang fungsinya memberikan lapangan kehidupan masyarakat, misalnya untuk tempat usaha, pertokoan, perkantoran, dan sebagainya, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 ini diberlakukan dengan penyesuaian menurut kepentingannya.

Adapun tujuan pembangunan rumah susun seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011[4]:

  1. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
  2. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  3. mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
  4. mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
  5. memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;
  6. memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun;
  7. menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
  8. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun

Kepemilikan Dalam Rumah Susun (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam masyarakat yang sederhana dengan sistem kehidupan bersama yang komunal tidak mengenal hak milik perorangan atas suatu benda. Benda-benda dianggap sebagai milik bersama dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dalam perkembangannya kemudian kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan semakin kompleks. Oleh sebab itu orang  mulai berfikir bahwa hak milik merupakan yang penting. Setiap orang memerlukan cukup persediaan dan bekal kehidupan untuk mengantarkannya kepada kehidupan yang layak. Adanya hak milik dimaksudkan agar penggunaan bekal kehidupan tersebut tidak merugikan ataupun dirugikan oleh orang lain.

Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Mimi Rosidi Akis menjelaskan mengenai perkembangan hak milik menjadi 3 (tiga) phase sebagai berikut:

  1. Phase Pertama: mula-mula antara para anggota masyarakat diadakan perjanjian untuk memperoleh hak milik atas benda-benda. Seorang  anggota masyarakat hanya boleh memeiliki benda-benda yang diiinginkannya apabila benda tersebut belum menjadi hak milik anggota masyarakat lain. Pemilikan benda pada tahap ini masih bersifat jasmaniah tanpa didasari oleh dokumen yuridis apapun. Kedudukan hak milik pada tahap ini masih sangat lemah karena belum bisa dibuktikan/dipertahankan secara yuridis.
  2. Phase Kedua: pada tahap ini penguasaan secara jasmaniah dapat dibuktikan/dipertahankan secara yuridis. Ganngguan terhadap hak milik yang sah menurut hukum akan ditanggulangi juga oleh perangkat hukum yang ada.
  3. Phase, Ketiga: pada tahap ini hak milik pribadi perseorangan telah berkembang kepada tahap yang lebih sempurna. Jaminan terhadap hak milik tidak hanya mengenai kedudukannya saja bahkan sampai kepada penggunaannya dan penikmatan hasilnya dijamin penuh oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Berdasarkan tahapan perkembangan hak milik di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep hak milik di Indonesia telah memasuki phase ketiga. Kepemilikan baik benda bergerak maupun tidak bergerak telah dijamin oleh hukum sampai pada pemanfaatan dan penikmatan hasilnya oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh adalah kepemilikan kendaraan bermotor dengan adanya BPKB dan diatur pula penggunaan dan pemanfaatannya dalam berbagai aturan mulai dari pengaturan tentang pajak, pengaturan mengenai penggunaannya dengan mensyaratkan adanya Surat Izin Mengemudi, aturan berlalu lintas, sampai kepada aturan mengenai angkutan umum jika kendaraan bermotor digunakan untuk berusaha. Contoh kedua kepemilikan Tanah. Di Indonesia kepemilikan tanah di atur di dalam UUPA, diatur juga bagaimana proses peralihan, penggunaan tanah untuk berusaha, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Henry S. Cheeseman sebagaimana dikutip Mimi Rosidi Akis mengemukakan mengenai hak milik sebagai berikut:

Hak milik merupakan bentuk pemilikan yang tertinggi, karena (1) kepemilikan tersebut tidak dibatasi waktu, (2) dapat diwariskan dan (3) tidak akan dihapus kecuali ada kejadian yang berakibat hapusnya hak milik tersebut.[2]

Sesuai dengan pendapat tersebut dalam pemilikan tanah yang diatur dalam UUPA hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah mengingtat fungsi sosialnya.[3]

Indonesia menganut asas pemisahan horizontal dalam pengaturan mengenai hubungan antara tanah dengan apa yang melekat di atasnya. Asas pemisahan horizontal memisahkan tanah dari segala benda yang melekat pada tanah tersebut.[4]

Khususnya dalam kepemilikan rumah susun maka dalam hal ini ada suatu benda atau bangunan yang dapat dimiliki oleh seseorang, dua orang atau bahkan lebih, yang dikenal dengan istilah pemilikan bersama. Dalam pemilikkan bersama atas suatu benda atau bangunan pada pokoknya ada dua bentuk pemilikan, yaitu :

  1. Pemilikan bersama yang terikat (Gebonden Mede Eigendom), yaitu ikatan hukum yang terlebih dahulu ada di antara para pemilik benda bersama, contohnya : harta perkawinan.
  2. Pemilikan bersama yang bebas (Vrije Mede Eigendom), yaitu apabila antara para pemilik bersama tidak terdapat ikatan hukum terlebih dahulu, dalam hal ini ada kehendak untuk bersama-sama menjadi pemilik atas suatu benda untuk digunakan bersama.

Berdasarkan konsep tersebut, maka Undang-Undang Rumah Susun dirumuskan sebagai suatu jenis pemilikan perseorangan dan pemilikan dalam suatu paket jenis pemilikan baru yang disebut Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), dengan pengertian sebagaimana diuraikan, bahwa hak kepemilikan perseorangan atas satuan (unit) rumah susun meliputi pula hak bersama atas bangunan, benda dan tanahnya.[5]

 

Pengertian Strata Title, Pertelaan dan Akta Pemisahan (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam perkembangannya muncul berbagai istilah lain dari rumah susun seperti apertement, strata title, condominium, flat dan lain sebagainya namun arti maknanya sama sekali tidak berbeda dengan rumah susun sehingga tetap tunduk dan berlaku undang-undang tentang rumah susun. Rumah Susun di Indonesia juga mengenal istilah rumah susun strata title dan banyaknya istilah yang dipergunakan kalangan masyarakat di Indonesia, seperti apartemen, flat, condominium, rumah susun (rusun) akan semakin membingungkan orang awam. Sebenarnya kalau dikembalikan kepada undang-undangnya yakni Undang-undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun, maka kerancuan tidaklah perlu timbul, karena istilah yang dipergunakan oleh undang-undang tersebut telah jelas dan tegas yakni rumah susun (Pasal 1 ayat1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985. [1] Sedangkan pengertian strata title dari sebuah unit apartement yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan (HGB) akan memiliki jangka waktu yang sama yaitu 20 tahun. Dengan demikian pada tahun kedua puluh pemilik strata title, wajib secara bersama-sama memperpanjang hak atas tanah bersama (HGB) tersebut. Strata Title, yaitu sistem yang mengatur tentang bagian tanah yang terdiri dari lapisan-lapisan yaitu lapisan bawah dan atas, dengan strata.

Strata sendiri adalah bentuk plural dan stratum berarti setiap bagian dari tanah yang terdiri dari ruang bentuk di bawah atau di atas permukaan tanah, dimensi yang digambarkan. Setiap rumah susun strata title mempunyai hak milik bersama atas tanahnya dan sarana lainnya, sehingga setiap rumah susun strata title mempunyai hak kepemilikan bersama. Sebaliknya strata title dari satuan rumah susun yang dibangun di atas hak milik jangka waktu yang terbatas.[2] Keterangan berikutnya dari sebuah strata title adalah ”gambar denah” gambar denah merupakan gambar yang menunjukkan letak dilantai berapa unit (satuan) rumah susun yang bersangkutan. Selanjutnya di dalam gambar denah lantai tersebut ditunjukkan pula letak atau posisi unit tersebut. Calon pemilik satuan rumah susun wajib mencermati keterangan spesial yang ada digambar dengan keadaan fisik dilantai rumah susun yang bersangkutan. Sering kali terjadi keluhan bahwa luas fisik satuan rumah susun lebih kecil dari pada yang disajikan digambar denah. Hal ini dapat terjadi mengingat unit yang digambarkan diukur sesuai dengan AS atau titik tengah dari tembok atau kolom struktur suatu unit, sedangkan jika pemilik melakukan pengukuran di dalam ruangan yang didapat adalah luas NER dari interior unit tersebut.

Sebagai bukti kepemilikan strata title, Badan Pertanahan Nasional menerbitkan suatu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang di dalamnya menerangkan tiga hal, antara lain[3]:

  1. keterangan mengenai letak
  2. luas dan
  3. jenis hak tanah bersama

Pengertian pertelaan adalah rincian mengenai batas-batas yang jelas dari setiap unit satuan rumah susun, yang merupakan bagian tertentu dari gedung, termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsional (NPP) yang dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan rumah susun. Pertelaan yang dibuat oleh Developer ini menjadi dasar perhitungan NPP dan salah satu syarat untuk pengesahan akta pemisahan rumah susun berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun. Pembuatan pertelaan rumah susun harus memenuhi syarat administratif berupa gambaran dan uraian pertelaan yang jelas dan benar serta batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal tentang pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.[4]

Pengesahan pertelaan diajukan oleh Developer ke Pemerintah Daerah Tingkat II, dimana hal ini sesuai dengan Pasal 31 PP Rusun. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pengesahan pertelaan rumah susun diajukan oleh Developer ke Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta.  Permohonan pengesahan pertelaan yang diajukan Developer kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan dengan melampirkan:

  • salinan sertifikat hak atas tanah bersama yang dilegalisasi;
  • salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisasi;
  • pertelaan bangunan rumah susun yang bersangkutan.

Pertelaan memiliki peranan yang penting dalam hal rumah susun, mengingat dari sinilah awal dapat dimulainya proses penerbitan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Dari pertelaan ini, akan muncul satuan-satuan rumah susun yang terpisah secara hukum melalui pembuatan akta pemisahan. Pengaturan biaya akta pertelaan untuk setiap unit satuan atas rumah susun pada umumnya telah diatur kemudian oleh masing-masing Pemerintah Daerah, sehingga ada kemungkinan perbedaan nilai biaya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa Developer, sebagai penyelenggara pembangunan rumah susun wajib memperoleh pengesahan kelengkapan perijinan pembangunan dan pertelaan rumah susun oleh Pemerintah Daerah setempat[5].

Akta Pemisahan sendiri Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, pemisahan tersebut dituangkan  sebagai tanda bukti pemisahan rumah susun atau satuan-satuan rumah susun, bagian bersama benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar. Uraian pemisahan tersebut dituangkan dalam suatu akta pemisahan yaitu tanda bukti pemisahan rumah susun atau satuan-satuan rumah susun, bagian bersama benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai proporsional. [6]

Pengertian Rumah Susun (skripsi, tesis, disertasi)

Pengertian atau istilah rumah susun, kondominium merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum negara Italia. Kondominium terdiri atas dua suku kata con yang berarti bersama-sama dan dominum berarti pemilikan.[1] Di negara Inggris dan Amerika menggunakan istilah Joint Property sedangkan negara Singapura dan Australia mempergunakan istilah Strata Title. Banyaknya istilah yang digunakan kalangan masyarakat di Indonesia seperti apartemen, flat, kondominium, rumah susun (rusun) pada dasarnya sama.

Definisi yuridis mengenai rumah susun dapat kita temuakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menyebutkan bahwa, “Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.” Dari ketentuan ini apapun penyebutan konsep bangunan bertingkat, asalkan sesuai dengan ketentuan ini maka masuk dalam pengertian rumah susun.

Rumah Susun yang dimaksud dalam Undang-undang ini, adalah istilah yang memberikan pengertian hukum bagi bangunan gedung bertingkat yang senantiasa mengandung sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama yang penggunaannya untuk hunian atau bukan hunian secara mandiri atau terpadu sebagai satu kesatuan sistem pembangunan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dinyatakan bahwa:

“Satuan Rumah Susun adalah unit rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum”.

Hubungan antara satuan-satuan rumah susun dengan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama dapat dilihat dari Nilai Perbandingan Proporsional. Angka inilah yang menunjukkan seberapa besarnya hak dan kewajiban dari seorang pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun terhadap hak-hak bersamanya. Nilai Perbandingan Proporsional, ini dapat dihitung berdasarkan luas bangunan atau nilai rumah susun secara keseluruhan pada saat pertama kali memperhitungkan biaya pembangunan secara keseluruhan untuk menentukan harganya.42

Menurut Yudohusodo[2], rumah susun memiliki karakteristik yang berbeda dengan hunian horizontal. Rumah susun mengandung dualisme sistem kepemilikan, yaitu sistem kepemilikan perseorangan dan bersama, baik dalam bentuk ruangan maupun benda. Sistem kepemilikan bersama yagn terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing merupakan satuan yang dapat digunakan secara terpisah yang dikenal dengan istilah condominium. Sistem ini mewajibkan untuk mengadakan pemisahan hak dari masing-masing satuan yang dilaksanakan dengan pembuatan akta pemisahan yang mengandung nilai perbandingan proporsional yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik atas satuan yang bersangkutan.

 

 

Pengertian Rumah, Perumahan dan Permukiman (skripsi, tesis, disertasi)

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana binaan keluarga.[1] Turner menyatakan bahwa rumah (housing) mengandung arti sebagai komoditi dan sebagai proses. Sebagai komoditi, rumah merupakan produk yang bersifat ekonomis dan dapat diperjualbelikan berdasar permintaan dan penawaran. Sebagai proses, rumah menggambarkan aktivitas manusia yang menjadi proses penghuni rumah tersebut, yang dapat meningkat sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada serta pandangan atas kebutuhan sesuai persepsinya. Dalam hal ini rumah tidak dapat dipandang sebagai bangunan fisik saja, namun lebih merupakan bagaimana rumah tersebut digunakan penghuninya untuk saling berinteraksi dalam suatu proses yang panjang.

Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa rumah memiliki pengertian sebagai tempat penyelenggaraan kehidupan dan penghidupan keluarga. Rumah harus memenuhi kebutuhan yang bersifat biologis seperti makan, belajar, dan lain-lain, juga memenuhi kebutuhan non biologis, seperti bercengkrama dengan anggota keluarga atau dengan tetangga.fungsi rumah dikelompokan menjadi tiga yaitu rumah berfungsi sebagai sarana infestasi, rumah sebagai sarana berusaha dan rumah sebagai tempat bernaung. Rumah berfungsi sebagai sarana investasi memiliki arti rumah mempunyai nilai investasi yang bersifat moneter yang dapat diukur dengan uang dan non moneter yang tidak dapat diukur dengan uang, tetapi lebih pada keuntungan moral dan kebahagiaan keluarga. Rumah sebagai sarana berusaha dapat diartikan sebagai melalui rumah penghuni dapat meningkatkan pendapatannya guna kelangsungan hidupnya.[2] White dalam Catanese dan Snyder[3] menyatakan bahwa secara tradisional perumahan diartikan sebagai tempat berlindung. Secara modern, perumahan selain digunakan sebagai tempat berlindung, perumahan juga digunakan  sebagai tempat untuk melayani berbagai kebutuhan seperti memasak, makan, bekerja, tidur dan rekreasi. Perumahan merupakan tempat bermukim dan pintu masuk ke dunia yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Sedangkan pengertian permukiman dapat diartikan sebagai sejumlah besar rumah yang terletak pada kawasan tertentu yang dapat berkembang atau diadakan dan dikembangkan untuk dapat mengakomodasi sejumlah besar keluarga yang memerlukannya. Berkembang dapat diartikan sebagai tumbuh secara organis tanpa macam-macam pemikiran, sedangkan diadakan dan dikembangkan berarti telah melalui berbagai proses dan pertimbangan yang mempengaruhi pemilihan lokasi, struktur ruang, lingkungan, besaran, letak bangunan sampai bentuk detail konstruksi dan bahan bangunan.[4] Permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti permukiman memiliki arti lebih luas daripada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lindungan, dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya). [5]

Dalam sistem hukum Indonesia, memberikan penegasan bahwa Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. (UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman). Pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila ada persetujuan pemilik dengan mengutamakan fungsi perumahan bagi kesejahteraan masyarakat. (Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan).

 

 .

Teori Hukum Kritis (Critical Legal Studies) (skripsi, tesis, disertasi)

Wajah hukum dalam setiap era peradaban manusia adalah manifestasi atas pola pikir dan kehidupan manusia di zamannya. Semakin modern dan cerdas manusia yang terlahir di suatu era maka tentu akan semakin modern dan maju peradaban hukumnya. Sebaliknya jika semakin primitive manusia yang terlahir pada suatu era maka peradaban hukumnya akan semakin dangkal. Logika sebab-akibat tersebut secara umum dapat diakui bersama sebagai hal yang lumrah terjadi, namun terkadang pemikiran-pemikiran tertentu akan berubah ketika ada satu orang saja pemikir yang berani berbeda.[1]

Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sofisme atas pemikiran filsuf Ionia maupun bantahan Socrates atas ke-hedonisan hukum kaum sofi. Hukum selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan manusia, sebab jika tidak maka hukum akan membuat kekacauan didalam peradaban manusia. Sangat lumrah jika kiranya Socrates menganggap bahwa sesungguhnya manusia harus mengakui hukum sebagai komitmen hidup di lingkungan sosial hingga ke lingkungan Negara. Sikap Sokrates sungguh menggemparkan zamannya, Sokrates mencoba keluar dari kemunafikan kaum sofi yang “menjual-belikan” hukum.[2]

Situasi jengah atas pola hukum sebagaimana terjadi pada era klasik tersebut kembali terjadi pada era 1970-an. Dimana pendidikan terhadap hukum yang dangkal, politik yang sangat mendominasi hukum dan akhirnya mencapai klimaks ketika hukum gagal menghadapi masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Pada era inilah muncul gerakan aliran Critical Legal Studies Mark V. Tushnet mengemukakan mengenai latar belakang sejarah aliran Critical Legal Studies sebagai berikut:

Critical legal theory refers to a body scolarship developed primarily in United States starting in the 1970s. Critical legal theory originated when a group of younger legal academics reflected on their largely plolytical disagreements with more senior scholars, focusing on issues of race, wealth inequality, and the then ongoing American war in Vietnam. Politically, the early critical legal theorist identified themselves as substantially to the left of mainstream liberals, whom they associated with the Cold War and unwillingness to tkae the steps necessary to rectify racial and wealth inequalities.[3]

 

Dari apa yag dikemukakan Tushnet dapat diketahui bahwa latar belakang terbentuknya terori hukum kritis adalah untuk memeprjuangkan persamaan derajat kemanusiaan. Teori ini muncul atas gerakan kritik terhadap para penganut paham liberal yang tidak mempunyai kehendak untuk berbicara mengenai kesetaraan derajat kemanusiaan.

Selanjutnya mengenai  Critical Legal Studies penulis mengetengahkan paparan Dale A. Herbeck sebagai berikut:

Finally,  and  perhaps  most  significantly, Critical  Legal  Studies  opens the  law  to  students  of arguments. By  destroying  the  claim  to  objectivity, Critical Legal Studies  forces  a consideration of the nature of legal principles.  In  the  process,  it  creates  a  heightened  awareness  of  the  indeterminacy of the  law…….. Critical  Legal  Studies,  as  Lucaites  (1990)  suggests,  has  ‘delegitimized  the  absolute authority  of  lawyers  as  the  sole  translators  and  caretakers  of  ‘the  law”. All  of  those  with  an  interest  in  the  communication  arts  can  legitimately  enter  into legal  discourse……….. Critical Legal Studies has  ‘undermined  the  central  ideas  of modern  legal  thought  and put  another  conception  of  law  in  their  place’. While  there  is  as yet,  little  evidence  to demonstrate  that Critical  Legal  Studies  has  succeeded  in  subverting more traditional  models,  it  is  clear  that  Critical  Legal  Studies  offers  some valuable  insights  to  the  study  of  law  (Perelman,  1984,  195).  Accordingly, there  does  seem  to  be  ample  support  for  Chaim  Perelman’s  claim  that  ‘it would  require  a  substantial  thesis’  to explain  all  that we might  learn  from  the study of the law. This essay has attempted  to explain  several approaches  to  legal  reasoning  and  to  suggest  a  few  of  the  implications  of one  of  those approaches, Critical Legal Studies.[4]

 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Herbeck dapat dilihat bahwa aliran hukum kritis membebaskan pembelajar hukum untuk berpendapat. Argumen atau pendapat-pendapat yang dimaksud dengan cara menentang klaim obyektif terhadap sesuatu yang telah ada.[5] Dalam perkembangannya aliran hukum kritis meningkatkan kewaspadaan terhadap ketidakpastian hukum. Dengan metode-metode kritis diharapkan menghasilkan sesuatu yang baru dan mencerahkan. Aliran hukum kritis mengkritisi ide utama dari pemikiran-pemikiran hukum modern dan mengetengahkan kebaruan terhadap konsep-konsep hukum. Herbeck menawarkan Critical Legal Studies sebagai pendekatan baru dalam membuat legal reasoning.

Mengenai kebaruan sebagai tujuan Aliran Hukum kritis dalam pengkajian hukum, David Jabbari mengemukakan hak sebagai berikut:

Contemporary  critical  legal  theory  offers  the  possibility  of  moving  beyond  the problems  of  legal  nihilism  and  circularity.  Aware  of  these  problems,  US Critical Legal Theorists  have  attempted  to  formulate  a method  of  social  change which takes  existing  law  seriously. They  assert  that  law  is  a vital  tool  of social  change and  that  such  change  can  come  from  within  the  existing  set  of  legal  doctrines, rather  than  requiring  a radically  new  conception  of  law.  For example, the  US Critical  Legal Theorist,  Unger,  accepts  the  authority  of  the  values  underlying existing  law  and  argues  that  they  can  give  rise  to  a radically different  conception of  law  and  society.”9  Similarly,  critical  theories  of  law  which  possess  a European ancestry  are  repudiating  their  traditional  lack  of interest  in  the  details  of  law,  in favour  of  both  elucidating  more  precisely  the  means  by which  law  can  change society  and  demonstrating  the  potential  for  social  change  that  lies  within  existing law.  The leading  European  Critical Theorist  of  Law,  Teubner,  argues  that  a  new conception  of  law  which  has  the  potential  significantly  to  change  society  can  be seen  to  be evolving  from  a crisis  in  existing  law.2″  It will  be argued  that  these attempts  of  critical  legal  theories  to  construct  conceptions  of  law  immune  to  the defects  of  nihilism  and circularity  must  be linked  to  a claim  that  law  possesses ‘transformative  potential’. The ‘transformative  potential  of  law’  can  be  defined  as  the  potential  of  existing legal  rules  and  doctrines  to  yield  a wholly  new  and  different  conception  of  law, and on that  basis to give  rise  to a changed  vision  of  society.[6]

Pendapat Jabbari di atas menggambarkan bahwa pegkajian hukum todak terlepas dari konteks-konteks sosial. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan perubahan sosial. Teori hukum kritis berupaya untuk membangun konsepsi baru yang kebal terhadap kecacatan dari nihilisme dan sirkularitas dengan mengaitkan bahwa hukum memiliki potensi transformatif.

Berkaitan dengan pembahasan pada sub bab sebelumnya mengenai Politik Hukum, Robert Geyer dan Paul Carney lebih lanjut mengemukakan mengenai penerapan Critical Legal Studies dengan Teori Kompleksitas terhadap hukum dan kebijakan sebagai berikut:

Finally, as examination of CLS also demonstrates, destabilization as an aspect of emergence is important to ensuring the ongoing interaction, adaptability and longevity of the system. In relation to broad questions of law and policy it has been shown that, for CLS,  it was always important to maintain a degree of instability within the system so as to  prevent powerful interests from monopolizing the terms of the debate. Where debate was captured, the consequence tended to be the suppression of the inevitable indeterminacy of meaning. Complexity theory builds on this by arguing that the foundational assumptions of decisionmakers and other stakeholders in legal, policy and other processes are of central importance to the outcomes generated. Where the initial premises underlying reasoning remain unexamined there is a risk that reductionist rationalization and the avoidance of contingency will undermine the conclusions reached. Thus, both approaches show the importance of engaging in a constant self critical review of beliefs, structures and processes to manage the inclination towards oversimplification and encourage the perpetuation of meaningful discourse through the continual supply of energy. It is clear that there are more connections to be explored regarding how CLS can be of benefit to complexity theory, pointing to a fruitful future discourse.[7]

 

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bagaimana Critical Legal Studies yang sebelumnya oleh Herbeck ditawarkan sebagai metode dalam menghasilkan legal reasoning kemudian lebih lanjut oleh Geyer dan Carney diterapkan pada aspek legal dan kebijakan (policy). Geyer dan Carney menunjukkan pentingnya Critical Legal Studies dalam kajian mengenai hukum dan kebijakan untuk dapat memberikan alternatif yang lebih sederhana mendorong keberlanjutan wacana yang bermakna.

Mengenai Critical Legal Theory sebagai sebuah pendekatan atau metode dalam pengkajian hukum dan politik Tushnet mengemukakan hal sebagai berikut:

 The most general statement of critical legal theory was the slogan ”Law is Politics”. This meant several things. First, the methods of legal reasoning were, in the end, indistinguishable from the methods of political argument: analysis would show that what legal theorists presented as distinctively legal arguments were reducible to arguments commonly made in general political discourse. Second, disputes within law were resolved in the same way that disputes within politics were resolved, by some fairly messy combination of coercion abd reasoned argument, rahter than by reason alone (as they understood their senior to claim).[8]

 

Dari paparan Tushnet di atas dapat dilihat bahwa dalam memaknai hukum, pemikir-pemikir aliran hukum kritis tidak melepaskan hukum dari disiplin ilmu yang lain dalam hal ini politik. Dengan menggunakan metode aliran hukum kritis maka saat perselisihan dalam bidang hukum terselesaikan, maka dengan jalan yang sama perselisihan dalam bidang politik juga terselesaikan. Hal tersebut dapat dicapai saat kajian dilakukan secara komprehensif antara hukum dan politik.

Jauh sebelum Tushnet mengemukakan hal di atas, Frank Munger dan Carroll Seron mengemukakan hal sebagai berikut:[9]

We demonstrated that the critique of legal doctrine by the Conference has had the effect of reinforcing the centrality of doctrine and the role of the legal professional as uniquely qualified interpreter of law. The Conference has created a mystique of demystification. Further, the antipositivism of the movement’s underlying Marxism has given way to suspicion of empirical research relating law to social context.[10]

 

Pendapat Munger dan Serron di atas menjadi dasar dalam pendekatan Critical Legal Studies menempatkan hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Konteks sosial yang dimaksud adalah bahwa pengkajian hukum tidak hanya terbatas pada doktrin dan dogmatika hukum tetapi juga bagaimana melihat hukum dalam prakteknya.

Lebih lanjut, Jennifer L. Croissant menggambarkan bagaimana negara dan para praktisi di bidang hukum  dilihat dari sisi Critical Legal Studies sebagai berikut:

The most radical threads of critical legal studies have taken a strongly antifoundational approach. Some argue that the law, ‘while pretending to be a benign, neutral force dispensing justice, equality, and due process, actually is but a fraudulent cover-up for the force through which the State rules’ and lawyers merely are ‘part of this machinery’. An analogous critique has of course been made of science from numerous perspectives.[11]

Croissant mengemukakan bahwa hukum hanya berpura-pura sebagai kekuatan netral yang memperjuangkan keadilan dan  keadilan, persamaan dan penegakan hukum. Pada kenyataannya hukum hanya menjadi topeng (penutup) bagi kekuatan di luar hukum yang menyebabkan ketidakadilan dan persamaan. Peraturan negara dan praktisi hukum menjadi bagian dari sistem yang tidak adil tersebut.

Berhubungan dengan apa yang dikemukakan Croissant penulis mengetengahkan sebuah paparan dari Paddy Ireland sebagai berikut:

The result, both within critical legal studies and beyond, is that just as the logic of capitalism is becoming ever more universal and undiluted, fostering ever greater national and international inequality, exploitation, destructive competition and environmental degradation, opposition to it has waned. At the very moment that it is becoming ever clearer that the material benefits that capitalism brings – its progressive side – come at tragic human and environmental cost, it is ever more accepted. At the very moment when ‘last instances’ have been coming thick and fast, grabbing hold of the law and throttling it (with ‘privatization’ in various guises taking the place of enclosure), critical legal scholars have (unlike Thompson) all-too-often not been watching, distracted from the drearily familiar material problems facing humanity in the new millennium – grotesque inequality, exploitation, poverty, famine, debt, disease – by the academic politics of discourse analysis and by the radical indeterminacies in their heads. At the very moment that he determining (and totalizing) power of capitalist logic has reached new heights, mocking aspirations to greater democracy, autonomy, justice and equality, the critique of capitalism has gone out of fashion. As, of course, has E.P. Thompson. And yet with its concepts refined and updated, the tradition of critical historical materialism – exemplified by Thompson, Ellen Meiksins Wood, Robert Brenner and others representative of the best in Marxist historiography – still provides the soundest basis upon which to build such a critique and as such should have an important role to play in critical legal studies. Indeed, a critical legal studies which lacks a concept of capitalism, let alone a critique of it, is not only not well-placed to be critical but not well-placed to grasp the nature and trajectory of modern law. Put simply, then, critical legal studies is in urgent need of a substantial reviving dose of historical materialism. Critical legal scholars need not only to become more involved in projects aimed at concrete legal and political change, but to move away from discourse towards the material side of law and life.

Ireland memaparkan lebih jelas bagaimana hukum menjadi alat bagi kapitalisme. Bahkan para pemikir hukum telah teralihkan dari masalah material yang sangat akrab yang dihadapi umat manusia di milenium baru berupa ketimpangan yang mengerikan, eksploitasi, kemiskinan, kelaparan, hutang. Untuk itu Ireland mengajak para cendekiawan studi hukum kritis untuk bangkit kembali. Cendekiawan hukum yang kritis tidak perlu lebih terlibat dalam proyek-proyek yang ditujukan pada perubahan hukum dan politik yang konkret, tetapi menjauh dari wacana menuju sisi materi hukum dan kehidupan.

Dari pemaparan-pemaparan mengenai aliran hukum kritis dapat dilihat bahwa aliran hukum kritis sebagai jawaban atas situasi keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum, dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung sistem hubungan-hubungan yang oppressive dan tidak egaliter. Para penggagas teori ini bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal, dan untuk menjajaki peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan.

Aliran Critical Legal Studies memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut :[12]

  • Aliran Critical Legal Studies ini mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik, dan sama sekali tidak netral.
  • Ajaran Critical Legal Studies ini mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu.
  • Aliran Critical Legal Studies ini mempunyai komitmen besar terhadap kebebasan individual dengan batasan tertentu, karena aliran ini berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan.
  • Ajaran Critical Legal Studies ini kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar obyektif. Karena itu ajaran Critical Legal Studies menolak keras ajaran-ajaran dalam positivisme hukum.
  • Aliran Critical Legal Studies ini menolak perbedaan antara teori dan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta dan nilai, yang merupakan karakteristik dari paham liberal.

 

Aliran hukum kritis mempunyai pandangan bahwa hukum mencari legitimasi yang salah, karena hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi dan sulit menemukan prinsip dasar hukum karena hukum dianggap tidak netral. Critical Legal Studies menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan kritiknya.

Teori Kepemilikan (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam masyarakat yang sederhana dengan sistem kehidupan bersama yang komunal tidak mengenal hak milik perorangan atas suatu benda. Benda-benda dianggap sebagai milik bersama dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dalam perkembangannya kemudian kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan semakin kompleks. Oleh sebab itu orang  mulai berfikir bahwa hak milik merupakan yang penting. Setiap orang memerlukan cukup persediaan dan bekal kehidupan untuk mengantarkannya kepada kehidupan yang layak. Adanya hak milik dimaksudkan agar penggunaan bekal kehidupan tersebut tidak merugikan ataupun dirugikan oleh orang lain.

Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Mimi Rosidi Akis menjelaskan mengenai perkembangan hak milik menjadi 3 (tiga) phase sebagai berikut:

  1. Phase Pertama: mula-mula antara para anggota masyarakat diadakan perjanjian untuk memperoleh hak milik atas benda-benda. Seorang  anggota masyarakat hanya boleh memeiliki benda-benda yang diiinginkannya apabila benda tersebut belum menjadi hak milik anggota masyarakat lain. Pemilikan benda pada tahap ini masih bersifat jasmaniah tanpa didasari oleh dokumen yuridis apapun. Kedudukan hak milik pada tahap ini masih sangat lemah karena belum bisa dibuktikan/dipertahankan secara yuridis.
  2. Phase Kedua: pada tahap ini penguasaan secara jasmaniah dapat dibuktikan/dipertahankan secara yuridis. Ganngguan terhadap hak milik yang sah menurut hukum akan ditanggulangi juga oleh perangkat hukum yang ada.
  3. Phase, Ketiga: pada tahap ini hak milik pribadi perseorangan telah berkembang kepada tahap yang lebih sempurna. Jaminan terhadap hak milik tidak hanya mengenai kedudukannya saja bahkan sampai kepada penggunaannya dan penikmatan hasilnya dijamin penuh oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]

 

Berdasarkan tahapan perkembangan hak milik di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep hak milik di Indonesia telah memasuki phase ketiga. Kepemilikan baik benda bergerak maupun tidak bergerak telah dijamin oleh hukum sampai pada pemanfaatan dan penikmatan hasilnya oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh adalah kepemilikan kendaraan bermotor dengan adanya BPKB dan diatur pula penggunaan dan pemanfaatannya dalam berbagai aturan mulai dari pengaturan tentang pajak, pengaturan mengenai penggunaannya dengan mensyaratkan adanya Surat Izin Mengemudi, aturan berlalu lintas, sampai kepada aturan mengenai angkutan umum jika kendaraan bermotor digunakan untuk berusaha. Contoh kedua kepemilikan Tanah. Di Indonesia kepemilikan tanah di atur di dalam UUPA, diatur juga bagaimana proses peralihan, penggunaan tanah untuk berusaha, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Henry S. Cheeseman sebagaimana dikutip Mimi Rosidi Akis mengemukakan mengenai hak milik sebagai berikut:

Hak milik merupakan bentuk pemilikan yang tertinggi, karena (1) kepemilikan tersebut tidak dibatasi waktu, (2) dapat diwariskan dan (3) tidak akan dihapus kecuali ada kejadian yang berakibat hapusnya hak milik tersebut.[2]

Sesuai dengan pendapat tersebut dalam pemilikan tanah yang diatur dalam UUPA hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah mengingtat fungsi sosialnya.[3] Dengan demikian, Indonesia menganut asas pemisahan horizontal dalam pengaturan mengenai hubungan antara tanah dengan apa yang melekat di atasnya. Asas pemisahan horizontal memisahkan tanah dari segala benda yang melekat pada tanah tersebut.[4]

 

Teori Negara Kesejahteraan (welfare state) (skripsi, tesis, disertasi)

Berdasarkan penelusuran literatur, apa yang selama ini kita sebut dengan term welfare state ternyata pada mulanya ridak hanya mengacu pada negara akan tetapi termasuk juga untuk civil society.[1] Pencarian titik tengah antara lingkup privat ekonomi pasar dan ruang publik pemerintah di bawah hukum dirujuk sekitar tahun 1850 sebagai ‘Sozialpolitik ‘. Dalam bahasa Inggris ‘Sozial Politik’ diterjemahkan sebagai ‘social policy’ atau ‘social politics’. Term welfare state itu sendiri tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dihubungkan dengan teori-teori di bidang hukum, ekonomi, dan analisis-analisis yang relevan dalam bidang sosiologi dan politik.[2]

Mengenai Welfare state, Franz-Xaver Kauffman mengemukakan paparan sebagai berikut:

Historical and international comparisons of the developments in social and economic policies, which the British call ‘the Welfare State’, the Germans ‘der Sozialstaat’, the French Tetat providence’, the Dutch ‘Verzorgingsstat’ and the Swedish ‘Folkhemmet’ have been undertaken only recently. In the USA, on the other hand, ‘welfare’ is understood solely as poor-relief and a ‘welfare state’ is distrusted for creating ‘dependency’. To be sure, other terms such as ‘Social Security’ or ‘Social Services’ are also used, but no term mobilises political passions and academic scrutiny like ‘the welfare state’ and its equivalents in other languages.

 

Paparan Kaufmann di atas menunjukkan bahwa Welfare State telah menjadi kajian di beberapa negara walaupun dengan nama yang berbeda-beda tetapi merujuk hal yang sama. Kecuali di Amerika yang menganggap bahwa konsep welfare state akan menyebabkan ketergantungan masyarakat. Tapi satu hal yang pasti bahwa tidak ada isitlah yang menggerakkan hasrat politik dan akademik seperti Welfare State atau dalam bahasa-bahasa yang lain yang merujuk pada konsep welfare state.

Dalam konsep welfare state peran negara mempunyai peranan yang sangat penting. Mengenai hal tersebut Chris Holden mengemukakan paparan sebagai berikut:

Early welfare state theory focusing on economic development and industrialisation was largely functionalist in its approach, arguing that the welfare state is essentially the outcome of the ‘needs’ of industrial society (Wilensky, 1975, 1976). As Flora and Alber put it (1984, p. 38): ‘In the tradition of Durkheim, structural-functional differentiation is the fundamental process characterising modernisation.’ The key factors are therefore the increasing specialisation and division of labour associated with economic growth and industrialisation. Closely related to this are processes of urbanisation and increasing labour mobility as labour markets expand, which undermine ‘ascriptive bonds’ and therefore the security functions of the family. Human relationships are increasingly based upon exchange rather than close informal ties. These processes are seen as leading to a number of social problems, which can only effectively be tackled by the state.[3]

Paparan Holden di atas menunjukkan bahwa, modernisasi mengakibatkan permasalahan-permasalahnnya sendiri. Banyaknya masalah-masalah sosial yang timbul hanya dapat ditanganai secara efektif oleh negara, bukan pihak lain.

Secara umum Negara Kesejahteraan atau populer dikenal sebagai welfarestate merupakan konsep Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Welfarestate sejatinya merupakan respon terhadap konsep nacht-wachter staat (night watchtman state, negara penjaga malam). Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (liberalism), yang berkembang pada abat ke-18, terutama karena implikasi paham the invisible hands  yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo yang berjudul The Wealth of Nations : An Inquiry into the Nature and Causes. Dalam konsep negara penjaga malam tersebut, peranan negara sangatlah minim (minimum state) yang secara umum dimengerti bahwa negara tidak berhak memonopoli pengaturan kehidupan bermasyarakat.

Negara yang menjamin kesejahteraan rakyatnya adalah konsep ideal dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. Tak mudah menjadikan suatu pemerintahan negara menjadi negara kesejahteraan, paling tidak sebuah negara harus memiliki 5 (lima) pilar kenegaraan dalam tujuannya mewujudkan negara kesejahteraan. Kelima pilar dasar sebuah Negara Kesejahteraan (welfarestate) antara lain[4] : Demokrasi (Democracy). Penegakan Hukum (Rule of Law), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Juctice) dan anti diskriminasi. Negara yang menjadikan kesejahteraan sebagai salah satu tujuannya tentunya harus matang secara demokrasi dan memiliki kelembagaan penegakan hukum yang ramah dan secure atas hak-hak asasi manusia serta mampu sama dan merata dalam mengelola setiap sumber kekayaan negara.

Jauh sebelum para pemikir-pemikir yang pendapatnya telah penulis kutip, N. A. Smith pada tahun 1951 mengemukakan bahwa terdapat empat ide yang mendasari konsep  welfare state.  Empat ide dasar tersebut akan penulis ketengahkan secara terpisah. Pertama adalah mutual aid atau dalam khasanah keindonesiaan sama dengan monsep gotong royong. Penulis mengartikan mutual aid sebagai konsep gotong royong berdasarkan paparan sebagai berikut:

First–mutual aid.  Few  people can  rely  on  their  neighbours  for help nowadays:  industrialism and  the  impersonal nature of  urban  life have almost extinguished neighboudiness. Members of families still help out one another as before, but families now tend to be smaller, more scattered, and less cohesive. Above all, those living in  the  big  towns are for  the most  part  helplessly dependent on the efficiency and goodwill of  large organizations for  their  livelihood and  comfort. When things go wrong  and they can get no work, nor food, nor houseroom, they can only turn for help to those other large organizations,  the state and the local authorities. We have only to read Victorian social history or to look at those  countries where  communally  organized mutual  aid does not  exist,  or  is  only  rudimentarily organized, to  see  how  much  more horrible modern civilization can be without it.[5]

Paparan di atas menggambarkan bagaimana industrialisme dan modernisasi mengikis rasa kebersamaan sampai pada titik menuju kepunahan. Orang tidak lagi dapat mengandalkan sesamanya (dalam lingkup terkecil adalah tetangga) untuk dimintai bantuan taupun saling tolong-menolong. Dengan tidak hadirnya ide tentang mutual aid atau saling membantu atau dalam istilah keindonesiaan dikenal dengan gotong royong, peradaban modern akan mengakibatkan hal yang lebih buruk.

Kedua, Social Welfare (kesejahteraan sosial), mengenai ide kesejahteraan sosial, N.A. Smith mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Second–social  welfare.  The purpose here  is  to  improve conditions, not by  striking at the root causes of our social problems but by palliative  and reformative measures undertaken when the troubles  shew themselves in  individuals and families. A  family is poverty stricken, perhaps because  the father drinks or gambles: therefore give the children free school meals and “necessitous”clothing.  A  woman  deserts her  husband and  child:  therefore put the child into a boarding school. A boy picks up bad companions  on  the  streets  and  is  caught  with a  stolen  bicycle: therefore refer him to a child guidance clinic or put him into an approved school. Or you may have a family of three girls where the parents are uncertified mental defectives. The father, found guilty of incest, goes to prison; two girls are taken into care by the  local  authority;  the  third  goes  into  a home  to  await  an illegitimate  baby; and the mother goes on public assistance. Such cases  are endless;  and  the  question arises whether  the social problem  can  ever  be  solved  by  welfare methods.  The answer is that  it can never be so solved. The flooding river of social mischance  and evil simply cannot be dried up by plugging some of  the worst  leaks.  Social welfare, badly needed as  it  is, can never be a substitute  for more fundamental reform. Nevertheless, it has come to be  regarded by many as such a substitute.[6]

Paparan di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial bukan untuk menjawab atau mengatasi masalah-masalah sosial yang mendasar. Perjudian, minuman keras, kekerasan seksual, kenakalan, dll merupakan permasalahn sosial yang akan terus muncul. Kesejahteraan sosial memang sangat dibutuhkan sebagai jawaban terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan-permasalahan sosial yang telah disebutkan. Namun demikian, konsep kesejahteraan sosial todak dapat menggantikan bentuk reformasi yang lebih mendasar. Akan tetapi dalam banyak hal kesejahteraan sosial telah dianggap sebagai sebuah pengganti.

Ketiga, social Justice (keadilan sosial). Mengenai ide keadilan sosial dalam konsep welfare state Smith mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Third–social  justice. What  is  sought here is greater equality, chiefly through the wider diffusion of  those privileges hitherto reserved for the more well-to-do. We narrow the gap by bringing  down  the  rich  and at their  expense raising up  the  poor. Thus  the  poor are  given nominal equality with the  rich as regards education and medical treatment, and houses and  flats are built  for their occupation whilst those better off are left  to solve  their  own  housing problems.[7]

Paparan Smith di atas menunjukkan bahwa ide kesejahteraan sosial dalam konsep welfare state merupakan ide kesetaraan yang cukup luas. Ide keadilan sosial menyeimbangan ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Apa yang bisa dinikmati oleh yang kaya juga harus bisa dinikmati oleh orang yang tidak mampu seperti pendidikan, layanan kesehatan serta hak bertempat tinggal dengan menyediakan rumah-rumah dan flat.

Keempat, harapan pembaruan masyarakat tanpa harus benar-benar merubah apapaun. Ide keempat ini merupakan ide yang sulit untuk digambarkan dengan jelas. N.A. Smith mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

The  quest  for  social justice brings  us  face  to  face with the fourth aspiration behind the welfare state. This may be described, perhaps not too  unfairly,  as  the hope  that  society may  be  reformed without really changing  anything. Many people approve of  redistributive taxation  because  it  takes  money  from those who  can afford  it and gives  it  to the poor  as  grants and subsidies. But  it  may  be  asked Why  go  to  all  this trouble  to redistribute  income:  why not  distribute  it properly in  the  first place? Instead of giving free legal aid to poor persons why not simplify and cheapen the law and reform  the legal profession? Instead of trying to give all children some sort of old school tie why  not  bring  the  education  system  into  line with  modern thought and modern needs? Instead of  increasing  and diversifying  the number  of  first aid therapies  in  the welfare  state why not  take  steps to build up social health and thus  gradually get rid of  the need for  so much first aid?[8]

Paparan Smith di atas pada intinya ingin menyampaikan bahwa alih-alih memberikan pertolongan-pertolongan mengapa tidak mengusahakan agar masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan sosial sehingga tidak membutuhkan lagi pertolongan-pertolongan. Dengan kata lain mengusahakan kemandirian masyarakat dengan mewujudkan kesejahteraan.

Seperti halnya pendekatan pembangunan lainnya, sistem kesejahteraan negara tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Menurut Isbandi Rukminto Adi, ada tiga kunci utama dalam memahami negara kesejahteraan yaitu[9] :

  1. Intervensi yang dilakukan oleh negara (dalam hal ini pihak pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan warganya;
  2. Kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat;
  3. Kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara.

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh negara. Seperti yang awalnya diamati oleh Titmuss (1958) dan kemudian diperkuat oleh Esping-Andersen (1990), negara tidak selamanya menjadi aktor utama dalam penyediaan kesejahteraan. Esping-Andersen mentipologikan varian-varian rezim kesejahteraan atas rezim kesejahteraan liberal, sosial demokrat, dan konservatif. Terlihat bahwa peran negara dalam negara kesejahteraan paling kuat dijumpai pada rezim kesejahteraan sosial demokrat yang memiliki tingkat demodifikasi tinggi serta ikatan hak sosial yang universal.

Berdasarkan tipologi rezim kesejahteraan tersebut, Esping-Andersen membagi negara kesejahteraan ke dalam tiga bentuk yaitu:

  1. Residual welfare state; yang meliputi negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, dengan basis rezim kesejahteraan liberal dan dicirikan dengan jaminan sosial yang terbatas pada kelompok target yang selektif serta dorongan yang kuat bagi pasar untuk mengurus pelayanan publik.
  2. Universalist welfare state; yang meliputi negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Belanda, dengan basis rezim kesejahteraan sosial demokrat dan dicirikan dengan cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target yang luas serta tingkat dekomodifikasi yang ekstensif.
  3. Social insurance welfare state, yang meliputi negara seperti Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol dengan basis rezim kesejahteraan konservatif dan dicirikan dengan sistem jaminan sosial yang tersegmentasi serta peran penting keluarga sebagai penyedia pasok kesejahteraan.

Pada akhirnya konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial oleh negara sebagai haknya. Negara Kesejahteraan atau welfarestate, baik sebagai konsep maupun model pembangunan kesejahteraan, memiliki wajah yang beragam. Kesejahteraan negara tidaklah mati sebagaimana dimitoskan banyak orang. Ia juga tidak hanya milik negara-negara maju secara ekonomi. Dengan political will, komitmen dan visi yang jelas mengenai investasi sosial dan manusia, negara-negara berkembang mampu menjalankan pendekatan pembangunan kesejahteraan ini.

Good Governance menjadi agenda utama dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfarestate) bagi bangsa yang merdeka. Good Governance meniscayakan pemerintah yang akuntabel dan dan transparan yang siap melayani publik secara profesional. Salah satu faktor penting dari meningkatnya kesejahteraan rakyat dalam suasana bangsa yang sudah merdeka adalah adanya pelayanan yang berkualitas dari pejabat pemerintah sebagai aparatur negara dalam melayani kepentingan publik.

Berbagai pengertian di atas  menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan menunjukkan tidak hanya berkaitan antara analisis dan kebijakan ekonomi namun harus dilihat secara menyeluruh. Secara praktik di Indonesia maka  konsep kesehjateraan Negara merupakan pembahasan menarik mengenai pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan ketelantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Konsep ini juga dapat digunakan untuk membahas mengenai bagaimana peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan perlakuan negara bagi mereka yang kalah dalam persaingan atau kompetisi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Pada pasal 28H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. [10]

Teori Perbandingan Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Perbandingan hukum merupakan salah satu sumber pengetahuan hukum yang amat penting dalam kaidah perkembangan hukum. Pentingnya perbandingan hukum membuat nilai-nilai kehidupan manusia menjadi sebuah kaidah yang kemudian menarik untuk diperhatikan hubungannya maupun evaluasinya. Banyak ahli yang memaparkan tentang pendekatan perbandingan hukum. Istilah perbandingan hukum atau Comparative Law (bahasa Inggeris),  Rechtsvergleichung (bahasa Jerman) atau “Vergeleichende Rechtslehre”, atau Droit Compare (bahasa Perancis); baru dikenal pada abad ke 19. Di Amerika Serikat, pada beberapa perguruan tinggi hukum istilah Comparative Law sering diberi arti lain, yaitu : sebagai “hukum peristilahan” yang termasuk bidang studi hukum perdata. Sarjana lain, Rudolf B. Schleisinger (Comparative Law, 1959) mengatakan, bahwa Comparative Law atau perbandingan hukum merupakan suatu metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.

Perbandingan hukum yang dimaksudkan adalah mencari dan mengindikasikan perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor non hokum yang mana saja mempengaruhinya. [1] Jadi memberbandingkan sistem hukum bukan hanya mencari persamaan atau perbedaan namun hal mendasari adalah mencari rumusan yang nantinya akan menjadi konstruksi bagi seberapa jauh peraturan perundang-undangan ketika dilaksanakan dalam masyarakat.

Untuk memahami lebih mendalam tentang perbandingan hukum, maka perlu melihat pembagian atau pengklasifikasian perbandingan hukum itu sendiri menurut beberapa ahli ternama, antara lain :

  1. Klasifikasi menurut Prof. Lambert’s

Prof. Lambert mengklasifikasikan perbandingan hukum menjadi tiga bagian:

  1. Perbandingan Hukum secara Deskriptif
  2. Perbandingan mengenai Sejarah Hukum
  3. Perbandingan mengenai Peraturan Hukum
  4. Klasifikasi menurut Wigmore

Wigmore membagi perbandingan hukum menjadi tiga kategori:

  1. Perbandingan Nomoscopy
  2. Perbandingan Nomothetics
  3. Perbandingan Nomogenetics
  4. Klasifikasi menurut Kaden

Kaden mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai berikut:

  1. Perbandingan Formal (Formelle Rechstver Gleichung)
  2. Perbandingan Dogmatik (Dogmatische Rechsvergleichung)
  3. Klasifikasi menurut Kantorowicz

Kantorowicz mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai berikut:

  1. Perbandingan Hukum Geografis
  2. Perbandingan Hukum Materiil
  3. Perbandingan Hukum Metodis
  4. Klasifikasi menurut Max Rheinstein

Rheinstein telah membagi menjadi dua klasifikasi, yaitu:

  1. Perbandingan Makro
  2. Perbandingan Mikro
  3. Klasifikasi menurut Gutteridge

Gutteridge mengklasifikasikan perbandingan hukum menjadi dua bagian:

  1. Perbandingan Hukum secara Deskriptif
  2. Perbandingan Hukum yang dapat Digunakan
  3. Perbandingan Kelembagaan dan Fungsional

Ketidaksamaan terhadap sifat dan lingkup dari perbandingan hukum sangatlah serius sehingga lebih banyak klasifikasi yang dapat ditambahkan dalam studinya.

Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, adalah perbandingan hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana.[2] Dalam pandangan lain, perbandingan hukum pada dasarnya merupakan ilmu yang setua ilmu hukum itu sendiri, namun perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru pada abad-abad terakhir. Pada awalnya studi perbandingan hukum masih bersifat perseorangan yang kemudian berkembang dalam bentuk kelembagaan. Kemudian di Inggris dan Prancis dibentuk Institut Perbandingan Hukum. Menurut Prof Gutteridge, Bapak pelopor Comparative Law ialah Montesqueieu, karena dialah yang pertama kali menyadari bahwa the rule of law tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi juga harus dipandang sebagai suatu latar belakang historis dari lingkungan dimana hukum itu berfungsi.

Pengertian diatas juga dapat dipahami dari sudut pandang bahwa perbandingan hukum bukan hanya sebagai tataran konseptual namun juga seagai suatu metode penelitian. Dimana metode studi dan penelitian dari hukum perbandingan akan mengkaji mengenai bagaimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Metode ini menaruh perhatian pada analisa kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus di mana beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai bangsa dengan cara memperbandingkan satu dengan lainnya.  Melalui metode penelitian tersebut maka seorang peneliti hukum dapat mempelajari hukum-hukum di luar negeri dengan membandingkannya dengan hukum-hukum local. Tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang untuk menyediakan solusi bagi permasalahan setempat. Hal ini juga merupakan disiplin untuk memelihara “social order” berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang hidup di negara-negara lain.[3]

Dalam penelitian ini maka pendekatan Perbandingan Hukum digunakan untuk menemukan pengaplikasian dan administrasi hukum  untuk garis pedoman, alat dalam kecakapan berkerja dan sebuah rancangan pada satu situasi di mana sistem tersebut dapat dibangun pada bidang aktivitas mereka masing-masing dengan memperbandingkan hukum di negara mereka dengan sistem hukum lainnya.

Teori Perlindungan Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Perlindungan hukum merupakan unsur yang sangat esensial dalam suatu negara hukum, baik yang berada dalam konsep rechtsstaat maupun yang berada dalam konsep the rule of law. Meskipun perlindungan hukum merupakan bagian esensial dari negara hukum namun pemahaman akan perlindungan hukum telah lama berkembang dan menghiasi khasanah keilmuan hukum. Plato, Aristoteles dan para pakar hukum alam lainnya sesungguhnya telah menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan dan bersifat universal. Para penganut aliran hukum alam memandang bahwa hukum beserta moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang juga diwujudkan melalui hukum dan moral serta juga morailtas hukum.[1] Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan dan bertujuan untuk kebaikan umat manusia.

Kenyataan yang diutarakan oleh para pakar hukum alam tersebut mengejawantahkan bahwa sesungguhnya, manusia, sebagai mahluk tuhan memiliki hak-hak alamiah yang dibawa sejak kelahirannya kedunia. Hak-hak alamiah tersebut adalah pemberian langsung dari pemilik kehidupan dan wajib dilindungi oleh hukum yang juga bersumber pada Tuhan itu sendiri. Dalam kesempatan lain, Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan yang nyata dari undang-undang abadi (lex naturalis). Meskipun muncul cara pandang yang berbeda tentang hukum dari kalangan ahli di setiap masa, namun tetap saja mengemuka bahwa hukum pada dasarnya muncul untuk melindungi umat manusia atas hak-hak yang dimilikinya (HAM).[2]

Menurut Fitzgerald, yang menjelaskan teori pelindungn hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan  dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[3] Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat[4]

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[5]

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.[6] Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[7]

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.[8] Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[9]

Ditegaskan dalam system hokum Indonesia bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut: “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan. [10]

Perlindungan hukum preventif lebih jauh menurut Philipus merupakan Perlindungan hukum yang memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.

Sedangkan Perlindungan hukum represif menurut Philipus, memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya.[11] Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan peradilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Teori Politik Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bangsa Indonesia telah sepakat bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Kesepakatan tersebut bukan saja sebagai landasan kehidupan bernegara tapi merupakan unsur utama dalam denyut kehidupan di Indonesia. Hukum diakui sebagai panglima di Indonesia tidak secara serta merta dan diakui begitu saja. Meletakan hukum sebagai denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya melalui proses singkronisasi terhadap pola kehidupan berbangsa di masa lalu, masa kini dan proyeksi masa depan. Dengan meletakan hukum dalam dimensi masa lalu, masa kini dan masa depan bangsa maka corak hukum tentunya adalah corak Indonesia.

Hukum yang bercorak Indonesia merupakan kekayaan sendiri bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut mebuktikan bahwa proses pembentukan hukum di Indonesia dilakukan melalui proses yang demokratis serta dilaksanakan juga oleh pemerintahan yang demokratis pula. Pada akhirnya, jika hukum dibentuk dalam proses yang demokratis maka hasilnya adalah hukum yang populis dan responsif, namun bila proses pembentukan hukum dilalui dengan pola otoriter maka hasil corak hukumnya adalah konservatif/elitis/ortodoks.[1] Proses pembentukan hukum tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa dinamis konfigurasi politik suatu negara, termasuk Indonesia itu sendiri. Namun bukan pula kemudian politik yang mengendalikan hukum, tapi hukum akan memiliki warna/corak sebagaimana disampaikan oleh Moh. Mahfud MD dalam bukunya.

Sebuah negara hukum dalam mengejawantahkan hukum di negara nya tentunya akan sangat diwarnai oleh konfigurasi politik negara tersebut. Sebagaimana pengertian politik hukum menurut banyak ahli, bahwa kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan datang, yang sedang berjalan dan telah berlaku bersumber dari cita-cita dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari suatu negara.[2] Jadi jika ingin tahu dimensi hukum suatu negara maka cermati konfigurasi politik negara tersebut. Makin demokratis, makin maju dan modern sebuah negara tentunya hukum yang ada akan makin responsif dan populer. Padmo Wahjono dalam karyanya, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, menjelaskan pengertian atas politik hukum sebagai kebijakan dasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk oleh negara.[3]

Negara yang berdasarkan atas hukum tentunya memberikan implikasi bahwa pengaturan hukum akan selalu mendapat perhatian serius. Sehingga sebagai penentuan dimensi corak hukumnya diperlukan politik hukum yang baik dari negara sebagai pembentuk hukum. Menjadikan hukum sebagai panglima sebenarnya, bukan hanya hukum yang elitis dan ortodoks. Hukum tidak hanya bersimpul kekinian (ius constitutum) tapi justru lebih jauh lagi, hukum memiliki simpul masa depan (ius constituendum). Dengan demikian, politik hukum suatu negara akan sangat menentukan kemana arah kebijakan hukum suatu negara, baik hukum yang sedang berlaku saat ini, yang akan berlaku dimasa yang akan datang maupun yang telah berlaku. Selain itu, politik hukum juga menentukan seberapa jauh pengakuan warga negara atas keefektifitasan hukum itu sendiri, sehingga marwah hukumpun dapat dijaga dengan politik hukum yang baik dari negara.

Teori Negara Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Negara sesungguhnya merupakan kosntruksi yang diciptakan manusia (Human Creation) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian diorganisasikan dengan maksud memenuhu kepentingan dan mencapai tujuan bersama.[1] Perkumpulan manusia yang bermasyarakat diorganisasikan untuk mencapai tujuan yang kemudian menjadi tujuan negara yang dibentuk. dalam konsep negara inilah kemudian terpisah antara lembaga pemerintahan dan rakyat.

Gagasan negara hukum muncul pada abad 17-18 di Eropa Barat. Kemunculan ide negara hukum dilaarbelakangi oleh situasi dan kondisi Eropa Barat yang mirip situasi dan kondisi zaman yunani kuno. Situasi yang dimaksud adalah adanya kesewenang-wenangan penguasa.[2] Oleh karena kesewenang-wennangan penguasa maka mendorong adanya gagasan mengenai pembatasan kekuasaan dalam negara.

Mengkaji tentang negara hukum tentu saja tidak akan pernah lepas dari konsepsi dasar yang selalu dipakai dalam menciptakan sebuah Negara secara nasional, yang tentu saja dasar berdirinya Negara secara nasional adalah hukum dan hukum yang mendasari berdirinya Negara adalah konstitusi. Konsep membentuk Negara dengan berdasar pada konstitusi tersebut telah diakui secara universal oleh seluruh bangsa di dunia. Dengan adanya konstitusi membuktikan bahwa secara universal pula konsep Negara hukum diakomodir oleh banyak bangsa.

Konsepsi Negara hukum mengandung pengertian bahwa Negara menjamin bahwa hukum mampu melindungi Negara dan warganya melalui perlembagaan hukum yang bebas dan mengedepankan hak asasi manusia. Dalam konteks paham hukum Negara hukum tersimpul pada 2 (dua) istilah populer, dimana rechtsstaat banyak dipakai oleh Negara-negara yang menganut paham civil law di Negara-negara eropa kontinental dan istilah the rule of law yang populer dalam kumpulan negara-negara anglosaxon penganut common law. Friedrich Julius Stahl sebagai ahli dari kalangan pakar hukum eropa kontinental (civil law) mengatakan bahwa ciri-ciri rechtsstaat adalah sebagai berikut[3] :

  • Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).
  • Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin perlindungan HAM.
  • Pemerintahan yang berdasarkan peraturan.
  • Adanya peradilan administrasi.

Jika memperhatikan uraian ciri-ciri rechtsstaat diatas maka dapat disimpulkan bahwa rechtsstaat sesungguhnya ingin memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dengan melembagakan peradilan yang independen dan bebas. Konsep rechtsstaat juga membuat pelembagaan yang mandiri dan terpisah atas peradilan administratif.

Sedangkan konsep the rule of law dalam paham hukum Negara-negara anglosaxon oleh A. V. Dicey dicirikan sebagai berikut[4] :

  • Supremasi hukum dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan prerogative atau discretionary authority yang luas dari pemerintah.
  • Persamaan dihadapan hukum dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban sama dimata hukum.
  • Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi crown dan pejabat-pejabatnya.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa the rule of law mengandung arti yang dapat ditinjau dari tiga sudut. Pertama rule of law (pemerintah oleh hukum), berarti supremasi yang mutlak atau keutamaan yang absolut dari pada hukum sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang. Kedua, rule of law berarti ketaatan yang sama dari semua golongan kepada hukum Negara yang diselenggarakan oleh pengadilan. Ketiga, rule of law dapat dipergunakan sebagai formula untuk merumuskan bahwa hukum konstitusi bukan sumber, melainkan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan dipertahankan oleh pengadilan, sehingga dengan demikian konstitusi merupakan hasil hukum dari hukum biasa di Inggris.

  1. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negara. Negara hukum Indonesia tentunya tak lepas dari inspirasi yang diberikan oleh konsep rechtsstaat maupun konsep the rule of law.  Hal tersebut disadari sebagai tonggak awal yang kemudian mengilhami Negara hukum Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam konstitusinya. Elemen-elemen konsep rechtsstaat maupun konsep the rule of law dianggap memberikan pengaruh besar dalam Negara Hukum Republik Indonesia.

Moh. Yamin menjelaskan pengertian Negara hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu dalam Negara dan masyarakat Indonesia, yang berkuasa bukannya manusia lagi seperti berlaku dalam Negara-negara Indonesia lama atau dalam Negara Asing yang menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga Indonesia dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semata-mata oleh peraturan Negara berupa peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri. Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah negara hukum, artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi di Negara Hukum Republik Indonesia.

 

  1. Ide Tentang Negara Hukum Pancasila

Pancasila merupakan Ideologi Negara Indonesia yang merupakan pemersatu dari bangsa yang begitu besar dan majemuk. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa sekaligus dasar negara. Berdasarkan posisinya tersebut maka Pancasila merupakan sumber hukum utama dari seluruh hukum Indonesia.[5]

Kelima sila dalam Pancasila baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan asas-sasa hukum umum (algemene rechtsbeginselen) bagi semua ketentuan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[6]  Hal tersebut dapat diartikan juga bahwa semua hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila.

Hamid S. Attamimi menempatkan Pancasila sebagai cita hukum (reechtsidee). Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu (leitstern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.[7] Sebagai sebuah cita hukum di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai dasar yaitu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.

Negara Hukum Pancasila merupakan konsep prismatik yang memadukan inti nilai yang baik dari berbagai nilai yang saling bertentangan. Ada 4 konsepsi prismatik sebagaimana dimaksud oleh paparan sebelumnya yaitu:

  1. Pancasila memadukan unsur yang baik dari paham individualisme dan kolektivisme.
  2. Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum “rechstaat” yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum “the rule of law” yang menekankan pada common law dan rasa keadilan.
  3. Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (law as tool of social engineering). Sekaligus hukum sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
  4. Pancasila menganut paham religius nation state, tidak menganut atau dikendalikan satu agama tertentu (karena bukan negara agama), tapi juga tidak hampa agama (karena bukan negara sekuler).[8]

 

Pengertian dan Tipologi Korban (skripsi, tesis, disertasi)

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. [1]

Dalam pernyataan lain juag disebutkan mengenai pengertian korban yaitu menurut Gosita bahwa  korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Berbeda dengan Gosita yang memberi pengertian korban sebatas pada mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan, Muladi memberi prespektif berbeda mengenai korban. Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah : Orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.  Cohen mengungkapkan bahwa korban adalah “whose pain and suffering have been neglectedby the state while it spands immense  resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering.” [2]

Iswanto dan Angkasa menyatakan bahwa korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.[3]

Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang di klasifikasikan menjadi 6 tipe, tipologi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

  1. The “completely innocent victim”. Korban yang samasekali tidak bersalah oleh Mendeson dianggap sebagai korban “ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.
  2. The “victim whit minor guilty” and victim due to his ignorance”. Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian dapat dicontohkan seorang wanita yang menggoda tetapi salah alamat, sebagai akibat malah dia menjadi korban.
  3. The “victim as guilty as offender” and “ voluntary victim”. Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela ini oleh mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut.

1) bunuh diri “dengan melemparkan uang logam”;

2) bunuh diri dengan adhesi;

3) euthanasia;

4)  bunuh diri yang dilakukan suami isteri (misalnya pasangan suami isteri yang putus asa karena salah satu pasangan sakit).

  1. The “victim more guilty than the offender”. Dalam hal korban kesalahnaya lebih besar daripada pelaku ini ada dua tipe yakni :
    1. korban yang memancing dan atau menggoda seeorang untuk berbuat jahat;
    2. korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
  2. The “most guilty victim” and the “ victim as is gultu alone”. Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian misalnya terjadi pada korban yang sangat agresif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akirnya justeru ia sendiri yang menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserang).
  3. The “simulating victim” and the “imagine as victim”. Korban pura-pura dan korban imajinasi oleh Mandesohn dicontohkan pada mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang menjadi paranoid, hysteria atau pikun.

Sedikit berbeda dengan Mendelson yang membuat tipologi korban berdasarkan tingkat kesalahan, Schafer membagi tipe korban dalam kategori yang tergantung pada pertanggung jawaban korban dalam tindak pidana tersebut. Tipologi tersebut adalah :

  1. “unrelated victim” yakni kejahatan dilakukan oleh pembuat kejahatan tanpa ada hubungan apapun dengan korban.
  2. “profokatif victim” disini korban memancing pembuat kejahatan untuk melakukan untuk melakukan kejahatan dengan perilaku tertentu mialnya korban mengingkari janji.
  3. “precipicatif victims” adalah “pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan.
  4. “biological weak victims” yakni saiapa saja yang secara fisik atau mental lemah misalnya orang yang sangat muda atau sangat tua dan orang yang tidak sadar yang menjadi target kejahatan.
  5. “ social weak victims” misalnya kaum imigran atau minoritas etnik yang memiliki posisi sosial yang lemah dalam masarakat dan sering dieksploitasi oleh elemen kejahatan.
  6. “ self-victimizing victims” dan “political victim”. Self-victimizing victim adalah korban dari tindakanya sendiri sebab mereka berkorban sendiri.

 

 

Tugas dan Wewenang Kepolisian (skripsi, tesis, disertasi)

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah[1]:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. Menegakkan hukum; dan
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan wewenang polisi yaitu terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan Kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka Rahim, menyatakan bahwa tugas yang diembang oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. [2]

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Gewin maka  tugas Polisi adalah sebagai berikut :

“Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut :

(1)       Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

(2)      Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a   menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan da ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.

Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat

Mekanisme Laporan/Aduan Polisi (skripsi, tesis, disertasi)

Adapun Tatacara Pelaporan atau Pengaduan, sebagai berikut :

  1. Laporan/ pengaduan diajukan secara lisan atau tulisan. Pengaduan atau laporan secara lisan akan dicatat lalu ditandatangani di hadapan penyelidik/ penyidik, untuk laporan/pengaduan tertulis harus ditandatangani oleh yang bersangkutan.
  2. Setelah menerima laporan/pengaduan Penyelidik/ Penyidik memberikan tanda penerimaan.
  3. Penyelidik/ Penyidik akan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan TKP, Penyidik dapat membawa dokter sebagai ahli kedokteran forensic atau ahli forensik lainnya. Di dalam forensik berlaku adagium “to touch as little as possible and to dsplace nothing” yang mempunyai arti “Menyentuh sesedikit mungkin dan tidak memindahkan apapun”.
  4. Penyelidik/ Penyidik dapat melarang setiap orang meninggalkan/ masuk kedalam TKP dan bisa dengan paksa.
  5. Penyelidik/Penyidik melakukan pemanggilan sah kepada tersangka saksi untuk didengar dan diperiksa dalam “tenggang waktu yang wajar” (menurut Kep. Men.Keh tgl 10 Desember 1983 No.14 PW.0703.Th 1983 : arti “tenggang waktu yang wajar” disesuaikan dengan situasi kondisi setempat, tidak dianalogikan dengan Penjelasan Pasal 152 ayat (2) KUHAP yang 3 hari).
  6. Pemanggilan secara paksa dilakukan apabila yang bersangkutan tidak hadir kecuali ada alasan patut. Dalam hal ada alasan yang patut Penyidik akan datang sendiri untuk melakukan pemeriksaan. Dalam hal yang bersangkutan tidak mau hadir tanpa alasan yang patut sebenarnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ancaman pidana kepada yang bersangkutan yaitu di tingkat penyidikan (Pasal 216 KUHP) atau di tingkat pemeriksaan siding Pengadilan (Pasal 522 KUHP).

Jenis-Jenis Delik Aduan (skripsi, tesis, disertasi)

Bawengan membedakan delik aduan atas dua bagian yaitu delik aduan mutlak dan delik aduan relatif. Sementara Satochid membedakannya atas delik pengaduaun absolut (absolute klachtdelicten) dan delik aduan relative (relative klachtdelicten). Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa delik aduan dibedakan atas dua jenis, yaitu [1]:

  1. a) Delik aduan absolut atau mutlak (absolute klachtdelicten)
  2. b) Delik aduan relatif (relative klachtdelicten)
  3. Delik Aduan Absolut atau Mutlak (Absolute Klachtdelicten)

Delik aduan absolut atau mutlak adalah beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang untuk penuntutanya pada umumnya dibutuhkan pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik aduan absolut (absolute klachtdelicten) ialah, bahwa pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan. Dalam hal ini dikatakan, bahwa pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah (onsplitsbaar).

Delik aduan absolut ini merupakan pengaduan untuk menuntut peristiwanya, sehingga pengaduan berbunyi : “saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Jika pengaduan itu sudah diterima, maka pegawai Kejaksaan berhak akan menuntut segala orang yang turut campur dalam kejahatan itu. Pengaduan tentang kejahatan-kejahatan aduan absolut mengenai perbuatan, bukan pembuat atau orang lain yang turut campur didalamnya. Karena itu pengadu tidak berhak membatasi hak menuntut, yakni supaya yang satu dituntut dan yang lain tidak.

Larangan ini dinyatakan dengan perkataan : “Pengaduan tentang kejahatan-kejahatan aduan absolut tak dapat dibelah”. Contoh : A, istrinya B, mengaku pada suaminya, bahwa ia pernah terlena terhadap godaan C, sehingga ia berzina dengan C. Karena istrinya sangat menyesal tentang peristiwa itu, maka B mengampuni akan tetapi ia mengirim suatu permohonan kepada jaksa supaya C dituntut lantaran perkara itu. Secara formil permohonan ini harus ditolak karena menurut Pasal 284 ayat (2) “perzinahan” adalah kejahatan aduan absolut, jadi A hanya boleh mengadu tentang peristiwa itu, tidak kepada seorang khusus yang turut campur didalamnya. Kepada B harus diberitahukan, bahwa permohonannya baru dianggap sebagai pengaduan yang sah, jika ia menyatakan kehendaknya akan menyerahkan kepada jaksa keputusan apakah istrinya dituntut.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk didalam delik aduan absolut yang diatur dalam KUHP, yaitu :

  • Kejahatan Kesusilaan (zedenmisdrijven), yang diatur dalam Pasal 284 tentang “zina” (overspel), Pasal 287 tentang “perkosaan” (verkrachting), Pasal 293 tentang “perbuatan cabul” (ontucht), didalam salah satu ayat dari pasal itu ditentukan bahwa penuntutan harus dilakukan pengaduan.
  • Kejahatan Penghinaan, yang diatur dalam Pasal 310 tentang “menista” (menghina), Pasal 311 tentang “memfitnah” (laster), Pasal 315 tentang “penghinaan sederhana” ( oenvoudige belediging), Pasal 316 (penghinaan itu terhadap seorang pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang sedang melakukan tugas secara sah, untuk menuntutnya berdasarkan Pasal 319, tidak diperlukan pengaduan), Pasal 319 (disini ditentukan syaratnya bahwa kejahatan penghinaan dapat dituntut setelah oleh pihak penderita dilakukan pengaduan kecuali dalam hal Pasal 316, hal ini merupakan penyimpangan dari ketentuan delik aduan itu sendiri).
  • Kejahatan membuka rahasia (schending van geheimen), yang diatur dalam Pasal 322 dan Pasal 323, yaitu bahwa guna melakukan penuntutan terhadap kejahatan ini harus dilakukan pengaduan, ditentukan dalam ayat terakhir dari kedua pasal itu.
  • Kejahatan mengancam (afdreiging), yang diatur dalam Pasal 369 bahwa dalam ayat (2) ditentukan bahwa diperlukan pengaduan untuk mengadakan penuntutan.
  1. Delik Aduan Relatif (Relative Klachtdelicten)

Delik aduan relatif adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang guna penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam hal ini hanya ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. Hubungan tertentu antara si pembuat dan si pengadu ialah hubungan keluarga-keluarga sedarah dalam garis lurus (bapak, nenek, anak, cucu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (saudara) dan keluarga-keluarga perkawinan dalam garis lurus (mertua, menantu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (ipar). Contoh-contoh delik aduan relatif yang diatur secara tersendiri dalam KUHP, yaitu[2] :

  1. Pasal 362 tentang kejahatan pencurian (diefstal),
  2. Pasal 367 tentang kejahatan pencurian yang biasa disebut “pencurian di dalam lingkungan keluarga”,
  3. Pasal 369 jo Pasal 370 jo Pasal 367 tentang pemerasan dengan menista (afdreigging atau chantage), misalnya A mengetahui rahasia B, kemudian datang pada B dan minta suaya B memberi uang kepada A dengan ancaman, jika tidak mau memberikan uang itu, rahasianya akan dibuka. OLeh karena B takut akan dimalukan, maka ia terpaksa memberi uang itu,
  4. Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 tentang penggelapan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan,
  5. Pasal 378 jo Pasal 394 jo Pasal 367 tentang penipuan yang dilakukan dalam kalangan kekeluargaan.

Hubungan kekeluargaan harus dinyatakan pada waktu mengajukan pengaduan. Penuntutan hanya terbatas pada orang yang disebutkan dalam pengaduannya. Apabila, misalnya, yang disebutkan ini hanya si pelaku kejahatan, maka terhadap si pembantu kejahatan, yang mungkin juga berkeluarga dekat, tidak dapat dilakukan penuntutan. Dengan demikian pengaduan ini adalah dapat dipecah-pecah (splitsbaar).

Dari pasal-pasal yang tercantum mengenai delik aduan itu, penggunaan istilah “hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan”. Maka kalimat itu menimbulkan pemikiran atau pendapat bahwa dengan demikian pengusutan dapat dilakukan oleh pihak petugas hukum demi untuk kepentingan preventif. Walaupun pendapat demikian itu adalah benar, namun untuk kepentingan tertib hukum, adalah lebih beritikad baik bilamana pengusutan itu diajukan secara lisan dari pihak yang dirugikan bahwa ia akan mengajukan pengaduan.

Sedangkan pengertian mengenai Laporan Polisi disebutkan dalam Pasal 1 butir ke-24 KUHAP yaitu  pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

 

Konsep mengenai Laporan/Aduan Korban (skripsi, tesis, disertasi)

Perkataan delik aduan terdiri atas dua kata, yakni “delik” dan “aduan”. Kata delik sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu “delict” atau juga disebut dengan istilah “strafbaarfeit” yang dalam bahasa Indonesia dikatakan tindak pidana atau peristiwa pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), secara tegas tidak ada memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan. Pengertian dan defenisi yang jelas dapat ditemui melalui argumentasi dari pakar-pakar dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana, seperti yang diuraikan berikut ini[1]:

  1. Menurut Samidjo, delik aduan (Klacht Delict) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.
  2. Menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut delik aduan
  3. Menurut P. A. F Lamintang, tindak pidana tidak hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut Klacht Delicten

Delik aduan (Klacht Delicten) ini adalah merupakan suatu delik, umumnya kejahatan, dimana untuk penuntutan perkara diharuskan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan sepanjang Penuntut Umum berpendapat kepentingan umum tidak terganggu dengan dilakukannya penuntutan atas perkara tersebut. Alasan persyaratan adanya pengaduan tersebut menurut Simons yangndikutip oleh Satochid adalah : “adalah karena pertimbangan, bahwa dalam beberapa macam kejahatan, akan lebih mudah merugikan kepentingan-kepentingan khusus (bizjondere belang) karena penuntutan itu, daripada kepentingan umum dengan tidak menuntutnya.

Dengan latar belakang alasan yang demikian, maka tujuan pembentuk undang-undang adalah memberikan keleluasaan kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya akan lebih melindungi kepentingannya. Apakah itu menguntungkan ataukah dengan mengadukan perkaranya justru akan merugikan kepentingan pihaknya (contoh : tercemarnya nama baik keluarga, terbukanya rahasia pribadi atau kerugian lainnya). Pada akhirnya inisiatif untuk mengadukan dan menuntut perkara sepenuhnya (dengan tidak mengindahkan asas opportunitas) berada pada si korban atau pihak yang dirugikan.

Bila keberadaan asas opportunitas tidak diindahkan, maka keleluasaan untuk mengadu atau tidak mengadu yang ada pada si korban atau pihak yang dirugikan, dan tepatlah praduga sebagai yang dikemukakan diatas. Tetapi nyatanya, hal seperti ini ada kalanya tidak sepenuhnya berlaku. Dalam hal dan keadaan tertentu, penghargaan dan kesempatan (keleluasaan) yang diberikan itu tidak mempunyai arti apapun bilamana persoalannya diadakan pengusutan untuk kemudian dideponer oleh Penuntut Umum dengan hak opportunitasnya. Maka pada keadaan ini prinsip umum yang biasa berlaku dalam suatu delik yakni hak untuk melakukan penuntutan diletakkan pada Penuntut Umum kembali diberlakukan.

Menurut Moeljatno, bahwa delik adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.  Dalam pernyataan tersebut juga mengemukakan bahwa menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya pergaulan yang dianggap baik dan adil.[2]

Pompe mengemukakan 2 (dua) gambaran, yaitu suatu gambaran teoritis tentang peristiwa pidana dan suatu gambaran menurut hukum positif, yakni suatu  ”wettelijke defenitie” (defenisi menurut undang-undang) tentang peristiwa pidana itu. Dalam gambaran teoritis, suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Dalam gambaran menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Selanjutnya VOS mengemukakan bahwa delik itu adalah suatu kelakuan manusia (menselijke gedraging) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman.[3]

Menurut VOS unsur-unsur delik itu adalah :

  1. Suatu kelakuan manusia
  2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang umum dan diancam dengan hukuman. [4]

Soesilo Yuwono, memberikan rumusan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan agar orang yang telah melakukan tindak pidana aduan diambil tindakan menurut hukum. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara, memberikan rumusan delik aduan sebagai berikut, delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan (klacht).

Berdasarkan berbagai pendapat diatas maka  diatas, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa untuk dikatakan adanya suatu delik aduan, maka disamping delik tersebut memiliki anasir yang lazim dimiliki oleh tiap delik, delik ini haruslah juga mensyaratkan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan untuk dapat dituntutnya si pelaku

Komponen Dalam Sistem Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Sistem peradilan (atau sistem penegakan hukum) dilihat secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen ”substansi hukum” (legal substance), ”stuktur hukum” (legal structure), dan ”budaya hukum” (legal culture). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/ administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural). Yang dimaksud dengan nilai-nilai “budaya hukum” (legal culture). Dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem peradilan (sistem penegakan hukum) dapat dilihat dari berbagai aspek :

  1. Dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (legal substance), sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan “integrated legal system” atau “integrated legal substance”. Hal ini sesuai dengan Encyclopedia dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem normatif (normative system).
  2. Dilihat dari aspek/komponen struktural (legal structure), sistem peradilan/sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan/lembaga/ aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan/sistem penegakan hukum (SPH) juga merupakan “sistem administrasi/penyelenggaraan“ atau “sistem fungsional/ operasional” dari berbagai struktur/profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural/administrasi/fungsional inilah, di bidang sistem peradilan pidana (SPP), muncul istilah “integrated criminal justice system” atau “the administration of criminal justice”.
  • Dilihat dari aspek/komponen budaya hukum (“legal culture”), sistem peradilan atau sistem penegakan hukum (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum” (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran/sikap perilaku hukum). Dengan demikian, dilihat dari sudut budaya hukum, sistem peradilan (SPH) dapat dikatakan merupakan “integrated legal culture” atau “integrated cultural legal system”, walaupun ada pendapat bahwa tidaklah mudah membuat batasan tentang “legal culture”. Karena nilai-maka aspek/komponen budaya hukum juga dapat dilihat sebagai sistem sosial (social system)

Tinjauan Umum Hukum Pidana (skripsi, tesis, disertasi)

Hukum pidana sebagai obyek ilmu hukum pidana, pada dasarnya merupakan obyek yang abstrak, sedangkan obyek pidana yang lebih kongkrit sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi obyek adalah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa atau aparat penegak hukum.[1]

Bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni pada terjadinya perkara pidana, bukanlah tujuan akhir. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.

Hukum pidana dapat dikatakan menyaring dari sekian banyak perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau yang merugikan masyarakat, sejumlah perbuatan yang dijadikan tindak pidana yang relatif kecil jumlahnya. Memang tidak mungkin semua perbuatan tercela dan sebagainya dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. oleh karena itu, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut sebelum memberikan ancaman pidana, yaitu: (1) tujuan hukum pidana, (2) penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, (3) perbandingan antara sarana dan hasil dan, (4) kemampuan badan penegak hukum. Dengan memperhatikan empat hal dalam hubungannya dengan persoalan kriminalitas maka dapat kita lihat bahwa penanggulangan kejahatan belum terwujud hanya dengan terbentuknya undang-undang pidana saja. [2]

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[3]

Unsur-unsur Tindak Pidana ialah unsur formal meliputi :

  1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
  2. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
  3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
  4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
  5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Sedangkan Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

  1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
  2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
  3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

  1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
  2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

  1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
  2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
  3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
  4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
  5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP)

Tujuan Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Suwatno (2018:222), ada tujuan dari kompensasi yaitu:1.Ikatan kerja samaPemberian kompensasi akan menciptakan suatu ikatan kerja sama yang formal antara pengusaha (perusahaan) dengan karyawan dalam kerangka organisasi, dimana pengusaha dan karyawan saling membutuhkan, karena itu pengusaha wajib memberikan kompensasi yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya dengan pegawai.2.Kepuasan kerjaKaryawan bekerja dengan mengerahkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, waktu, serta tenaga, yang semuanya ditujukan bagi pencapaian tujuan organisasi.3.Pengadaan efektifPengadaan pegawaiakan efektif jika dibarengi dengan program kompensasi yang menarik. Dengan program pemberian kompensasi yang menarik, maka calon karyawan yang berkualitas baik dengan kemampuan dan keterampilan tinggi akan muncul, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan.

 4.MotivasiKompensasi yang layak akan memberikan rangsangan serta memotivasi karyawan untuk memberikan kinerja yang terbaik dan menghasilkan produktivitas kerja yang optimal.5.Menjamin keadilanKompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan diantara karyawan dalam organisasi. Pemberian kompensasi juga berkaitan dengan keadilan internal maupun keadilan eksternal. Dengan pemberian kompensasi seperti itu juga akan lebih menjamin stabilitas pegawai.6.DisiplinPemberian kompensasi yang memadai akan mendorong tingkat kedisplinan karyawan dalam bekerja. Pegawaiakan berperilaku sesuai dengan yang diinginkan organisasi.7.Pengaruh serikat pekerjaKeberadaan suatu perusahaan tidak bisa terlepas dari adanya pengaruh serikat buruh atauserikat pekerja.8.Pengaruh pemerintahPemerintah menjamin atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat.Untuk itu melalui kebijakan perundangan dan regulasi, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan yang pada intinya untuk melindungi pekerja, sekaligus mendorong investasi dari para pengusaha agar mau menanamkan modalnya.

Pengertian Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Hasibuan (2012:118) Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidaklangsung yang diterima pegawaisebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi ini merupakan bentuk imbalan (baik berbentuk uang maupun natura) yang diterima pegawai atau karyawan atas usaha-usaha yang dihasilkannya.Beberapa penelitimembanginya dengan istilah kompensasi langsung maupun kompensasi tidak langsung.Sedangkan penelitimengistilahkannya dengan kompensasi normatif dan kebijakan.Pembagian istilah yang digunakan penelitiuntuk membagi kompensasi didasari perilakunya yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.Kompensasi bersifat normatif adalah kompensasi minimum yang harus diterima, yang terdiri atas gaij atau upah dan komponen tetap lainnya, seperti tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya atau keagamaan. Sedangkan kompensasi bersifat kebijakanadalah kompensasi yang didasari kebijakan atau karena pertimbangan khusus, seperti tunjangan professional, tunjangan makan dan transport, bonus, cuti, jasa produksi dan liburan.Kompensasi ditetapkan

 berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pegawai, dalam hal tertentu, pemerintah memfasilitasi sebagai pembuat kebijakan dibidang ketenagakerjaan.Hal ini berarti bahwa dalam menerapkan kompensasi terdapat dua kepentingan yang harus diperhatikan yaitu kepentingan organisasi dan kepentingan pegawai.Bagikepentingan pegawaibahwa kompensasi yang diterimanya atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan memungkinkan karyawan untuk mempertahankan harkat dan martabatnya dan juga dapat memungkinkan karyawan mempertahankan taraf hidup yang wajar, layak danmandiri tanpa tergantung kepada orang lain terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tetapi sebaliknya, jika para karyawan merasa tidak puas atas kompensasi yang diterimanya, akan mengakibatkan hal-hal yang bersifat negatif yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Misalnya terjadi pemogokan kerja dan unjuk rasa. Apabila kejadian-kejadian seperti ini tidak cepat ditangani, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang besar.Pada kenyataan memang sulit menentukan suatu kompensasi yang benar-benar memadai, hal ini dikarenakan belum adanyasuatu metode yang paling tepat. Tetapi suatu organisasi dalam menetapkan kompensasi tidak bisa terlepas dari berbagai kondisi dan tuntunan yang berkaitan dengan konsitensi internal dan konsistensi eksternal.Konsistensi internal berkaitan dengan konsep pengajian dalam perusahaan, misalnya kemampuan organisasi membayar upah dan gaji.Sedangkan konsistensi eksternal berkaitan dengan tingkat struktur pengajian yang berlaku di luar organisasi, misalnya peraturan perundang-undangan, persaingan di pasaran tenaga kerja, kondisi perekonomian, dan serikat buruh.
 Organisasi yang tidak mampu memberikan kompensasi yang memadai bagi pegawai serta cenderung tidak memberikan kepuasan bagi pegawainya akan rawan terhadap kegoncangan,karena pegawai akan bekerja dengan semangat yang rendah dan loyalitas yang rapuh. Selain itu, organisasi pun akan dibayang-bayangi aksi protes dan demo yang mungkin saja akan dilakukan oleh pegawai sehingga organisasi akan rawan terhadap stabilitas produksi maupun pelayanan. Selain itu, organisasi yang tidak mampu memberikan kompensasi yang layak akan dihadapkan pada tingginya angka ketidakhadiran pegawai dalam bekerja dan stress kerja.Menurut Badriyah (2018:154) Kompensasi merupakan segala bentuk imbalanatau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan dan diterima oleh para pegawai atas kerja yang telah dilakukan.Menurut Mangkunegara (2018:83) yang mengutip Andrew E. Sikula the process of wage or salary administration (or,”compensation”as it is sometimes called) involves the weighing or balancing og accounts. A compensation is anything that constitutes or is regarded as an equivalent or recompense. In the employees for the return of their services. The terms”remuneration, wage” and salary” also are used todescribe this financial arrangement between employers and employees. A remunation is a reward, payment, or reimbursements on occasion also may be nonfinancial in nature. Remunerations are usually in the form of comprehensive pay concepts than are the ideas of salary and wage than normally include a financial but not a financial dimension.

Teori Keadilan Dalam Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Teori tentang Keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman Purbakala dengan tokoh pemikirnya antara lain Sokrates, Plato, Aristotelse dan filsuf-filsuf lainnya. Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat. [1]

Dalam kurun waktu, konsep keadilan terus mengalami perdebatan karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini konsep keadilan. Sebagai contoh, dalam filsafat terdapat pertentangan antara filsafat idealisme yang digagas oleh Hegel dengan filsafat materialisme Feurbach yang berbeda dalam memandang sesuatu. Filsafat idealism memandang bahwa ide lebih dulu ada daripada materi sedangkan filsafat materialism memandang sebaliknya.

Dalam konteks keadilan, dewasa ini kita mengenal istilah keadilan substantive yang dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam filsafat hukum identik dengan madzab hukum positivisme yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunya kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber dari kewenangan tersebut. Hukum harus dipisahkan dari moral.[2]

Keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilainilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.

Dalam perkembangan teoeri keadilan procedural dan substantive dikenal berbagai tokoh. Diantaranya adalah Aristoteles yang mengemukakan bahwa pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.[3]

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. [4]

Dikenal juga adanya tokoh John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).[5]

Dalam perkembangannya dikenal juga adanya konsep mengenai hukum progresif. Dimana Hukum Progressif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progressif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final melakinkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum Progressif menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan berbagi paham atau aliran seperti legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interessenjuriprudenz di Jerman, teori hukum alam dan critical legal studies. [6]

Hukum Progressif muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktek keadilan hukum di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berperan dari dari institusi hukum namun juga menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Dengan demikian hukum progressif dapat berkembang dengan lahirnya pengadilan progressif yaitu proses yang sarat dengan dengan compassion yang memuat empati, determinasi, nurani dan sebagainya. Untuk mewujudkan pengadilan yang progressif diperlukan hakim yang progressif pula yaitu hakim yang menjadikan dirinya bagian masyarakat yang tidak hanya bekerja di bawah undang-undang namun juga mampu mendengarkan keinginan dari rakyat. [7]

C

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan  yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap. Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak, menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha dan merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.[8]

Dengan demikian hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Teori Keadilan (skripsi, tesis, disertasi)

Kata-kata yang paling sering digunakan oleh para ahli hukum ketika memuji atau mencela hukum atau pelaksanaannya adalah kata adil dan tidak adil, dan mereka seringkali menulis seolah-olah ide keadilan dan moralitas adalah dua hal yang tinggal berdampingan. Memang ada alasan yang amat kuat mengapa keadilan memiliki kedudukan paling menonjol dalam kritik atas tatanan hukum. Namun keadilan adalah segmen lain moralitas, dan bahwa hukum dan pelaksanaan hukum bisa jadi memiliki atau tidak memiliki jenis kelebihan yang berbeda pula. Ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum mulai muncul jika diamati sebagian besar kritik dalam tinjauan adildan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata fair (berimbang) dan unfair (tidak berimbang).[1] Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan untuk sebanyak-banyak orang.[2]

Tendensi mengidentikkan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan. Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak dan apa elemen esensial dari keadilan, tidak dapat dijawab secara ilmiah, maka the pure theory of law sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial.[3]

Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan makdnusia baik lahir maupun bathin.[4] Nilai itu merupakan suatu kejadian yang dapat dialami, sifatnya masih abstrak. Dalam lapangan hukum nilai tersebut harus dikonkritkan dalam bentuk asas hukum sehingga asas hukum merupakan landasan dibentuknya hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.[5]

Teori-teori Hukum Alam yang disampaikan sejak jaman Socretes hingga jaman Francois Geny menggunakan keadilan sebagai mahkota hukum. Beberapa teori yang disampaikan oleh tokoh dari jaman Socretes hingga jaman Francois Geny mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Dimaksud dengan teori-teori tersebut diantaranya adalah teori keadilan Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics, teori keadilan sosial John Rawl dalam A Theory Of Justice serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam  General Theory Of Law And State[6]. Dalam pernyataan teori-teori tersebut memuat mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Hal ini mendasarkan pernyataan bahwa Teori Hukum Alam  sebenarnya mengutamakan the search for justice.[7]

Menurut pandangan Aristoteles bahwa konsep keadilan dibagi ke dalam dua macam keadilan yaitu keadilan distributief dan keadilan commutatief. Dimaksud dengan keadilan distributief ialah keadilan yang diberikan pada masing-masing individu sesuai dengan prestasi di antara anggota masyarakat lainnya. Sedangkan pegertian keadilan commutatief adalah keadilan yang diberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Dalam konsep ini maka keadilan berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.[8]

Sementara itu, John Rawls menyampaikan konsep keadilan berdasarkan perspektif liberal-egalitarian of social justic. Dimana dalam konsep keadilan ini maka   kebajikan utama  muncul dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Namun tetap saja dalam konsep ini maka kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.[9]

Lebih lanjut lagi, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan original position dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance).[10] Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu original position yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society)[11].

Hukum Rekonstruksi (skripsi, tesis, disertasi)

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.[1] Dalam Black Law Dictionary, disebutkan bahwa “reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something”, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan Kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.[2] Dalam pernyataan lain menyebutkan bahwa rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. [3]

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai–nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin di bangun tersebut.

Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal – hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. [4] Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan . Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan. [5]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum adalah kajian untuk membangun atau pengembalian Kembali sistem hukum berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai–nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sistem hukum sesuai dengan kondisi semula.

Hak Asasi Manusia (skripsi, tesis, disertasi)

Berbagai ahli memberikan pernyataan mengenai pengertian hak asasi manusia. Salah satu diantaranya berdasarkan pernyataan Philipus bahwa pengertian Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sehingga memiliki anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian ini serupa dengan yang termuat dalam  Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM[1].

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukan nilai normatifnya Hak Asasi Manusia sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan[2].

Implementasi HAM secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam KUHP. Menurut ketentuan Pasal 117 ayat 1, keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa menggunakan tekanan dari siapapun dan atau   bentuk apapun. Dengan demikian, dengan adanya Pasal tersebut maka pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dan menghormati HAM[3].

Dalam proses peradilan pidana yang merupakan serangkaian rantai-rantai (the series of chains). Kejaksaan yang menempati posisi sebagai penjaga pintu (as agate of keeper), tentunya juga harus memperhatikan hak-hak tersangka. Universal Declaration of Human Right diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1949). Deklarasi ini memuat 30 Pasal yang memuat berbagai hak asasi.[4]

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawaibaik hasil maupun perilaku kerja menurut Kasmir (2016:189-193) sebagai berikut:1.Kemampuan dan keahlianMerupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian makaakan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara benar, sesuai dengan telah ditetapkan.2.Pengetahuan `Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan memberikan hasil pekerjaan `yang baik, demikian pula sebaliknya.3.Rancangan KerjaMerupakan rancangan pekerjaan yang akanmemudahkan karyawan dalam mencapai tujuannya. Artinya jika suatu pekerjaan memiliki rancangan yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut

 secara tepat dan benar.4.KepribadianMerupakan kepribadian seseorang atau karakter yang dimiliki seseorang. Setiap orang memiliki kepribadian atau karakter yang berbeda satu sama lainnya.Seseorang yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik, akan dapat melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab sehingga hasil pekerjaannya juga baik.5.Motivasi kerjaMerupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jika memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan yang kuat dari luar dirinya,maka pegawaiakan terangsang atau terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik.6.KepemimpinanMerupakan perilaku seseorang pemimpin dalam mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya.7.Gaya kepemimpinanMerupakan gayaatau sikap seseorang pemimpin dalam menghadapi atau memerintahkan bawahannya

Pengertian Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kinerja dalam bahasa inggris disebut dengan job performanceatau actual performanceyang merupakan tingkat keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjannya.Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat atau kemampuan, namun merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Tingkat keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjannya disebut dengan istilah “level of performance” atau level kinerja. Karyawan yang memiliki level kinerja yang tinggi merupakan karyawan yang produktivitas kerjanya tinggi, begitupun sebaliknya, karyawan yang memiliki level kinerja tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka pegawaitersebut merupakan pegawaiyang tidak produktif.Penilaian kinerja merupakan salah satu tugas penting bagi perusahaan untuk mengetahui level kinerja pegawaiyang dimilikinya. Namun demikian pelaksanaan penilaian kinerja yang obyektif bukanlah tugas dan proses yang sederhana, mengingat setiap metode yang digunakan dalam penilaian kinerja mengandung biasa saja penilaian. Biasa saja penilaian tersebut, bisa menghasilkan hasil penilaian yang tidak cermat dan tidak tepat pada sasaran bagi perusahaan. Sedangkan di sisi yang lain, perusahaan harus memperoleh informasi yang memadaiterkait dengan kinerja pegawainya, sebagai bahan pertimbangan bagi

 keputusan-keputusan strategis perusahaan, maupun terkait dengan kebijakan pengembangan SDM.Mengingat pentingnya penilaian kinerja ini , maka manajemen kinerja dan semua aspek yang terkait. Jika proses dan penilaian kinerja telah dilakukan dengan baik dan hasilnya menunjukkan kinerja pegawaimeningkat, maka kinerja perusahaan pada perusahaan pada umumnya berhasil disebut hubungan kausal (sebab-akibat).Dampaknya pemegang saham mendapatkan deviden yang lebih baik dan karyawan menjadi sejahtera.Dengan demikian dapat dimaknai bahwa kinerja yang optimal dan stabil bukanlah sesuatu yang kebetulan. Tentunya sudah melalui tahapan dengan manajemen kinerja yang baik, dan usaha maksimal untuk mencapainya.Tanpa melalui manajemen kinerja yang baik, memungkinkan hasil yang dibanggakan sehinggakeberhasilan merupakan sebuah kebetulan yang bukan didasarkan pada fondasi yang kuat.Mengelola kinerja agar proses kinerja dapat berjalan dengan baik, untuk itu perlu memperhatikan beberapa aspek penting, diantaranya kompetensi manajerial. Kesalahan yang sering terjadi adalah menempatkanseseorang pada jabatan strategis yang tidak memiliki kompetensi manajerial seperti konseptual.Padahal, konseptual merupakan bagian dari perencanaan strategis. Lalu bagaimana mungkin seorang manajer dapat membuat dan mengimplementasikan perencanaan denganbaik jika ia sendiri tidak memahami konsep yang benar.
 Menurut Mangkunegara (2018:67) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Menurut Emron(2017:188) Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yangtelah ditetapkan sebelumnya.Menurut Kasmir (2016:82) Kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu

Pengertian dan Prinsip Restorative Justice (skripsi, tesis, disertasi)

Istilah restorative justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.[1] PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender.[2] (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku). Miriam Liebman mendefinisikkan keadilan restoratif sebagai berikut:[3]

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school diclipinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restortif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.[4] Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.[5]

Para penulis telah menawarkan definisi yang beragam mengenai apa itu restorative justice sehingga tidak ada definisi tunggal (single definition) dari konsep tersebut. Howard Zehr mendefinisikan restorative justice sebagai  suatu proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu untuk bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi bahaya, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka memulihkan perkara sebaik mungkin  Tony Marshall menyodorkan definisi serupa yang seringkali dikutip oleh para penulis dan telah diterima secara luas, yakni  suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa yang akan datang.  Kedua definisi tersebut pada dasarnya menangkap esensi keadilan restoratif sebagai suatu proses. [6]

Definisi lain yang lebih luas dan menggambarkan keadilan restoratif dengan fokus pada hasil  disodorkan oleh Bazemore and Walgrave, yakn setiap tindakan yang terutama berorientasi pada keadilan dengan memperbaiki kerugian yang telah disebabkan oleh kejahatan.  Meskipun terdapat pelbagai definisi formal yang berbeda, konsep keadilan restoratif pada dasarnya memuat beberapa prinsip dan asumsi yang nampaknya telah disepakati oleh banyak kalangan. [7]

Keadilan restoratif didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut: (1) menciptakan ruang bagi keterlibatan personal kepada pihak-pihak yang terkait (terutama pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dan masyarakat); (2) melihat problem kejahatan dalam konteks sosialnya; (3) pemecahan masalah yang berorientasi ke depan atau preventif; dan (4) fleksibilitas dalam tataran praktik (kreativitas).92 Selain prinsip-prinsip tersebut, keadilan restoratif juga didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut: (a) respon terhadap kejahatan harus memperbaiki sebanyak mungkin kerugian yang diderita oleh korban; (b) pelaku harus diarahkan untuk memahami bahwa tindakannya tidak dapat diterima dan memiliki beberapa konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat; (c) pelaku dapat dan harus bertanggung jawab atas tindakannya; (d) korban harus memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhannya dan berpartisipasi dalam menentukan cara terbaik bagi pelaku untuk melakukan perbaikan; dan (e) masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada proses ini. [8]

Program keadilan restoratif dengan demikian dirancang untuk mempertemukan pelaku, korban, keluarga masing-masing, teman-teman dan perwakilan masyarakat, dan berusaha untuk melibatkan mereka dalam proses rekonsiliasi dan reparasi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pelaku dan korban bertemu dalam konteks tatap muka (face-to-face context) meskipun kontak tidak langsung juga seringkali digunakan untuk menyuarakan pengalaman dan pemahaman mereka dan untuk mencapai resolusi yang disetujui bersama. Kendati demikian, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan restoratve justice tidak sepenuhnya jelas dan masih diselimuti oleh perdebatan. Dalam kurun waktu yang cukup panjang, restoratve justice dan mediasi dipahami sebagai sesuatu yang sinonim.

Namun beberapa penulis berpendapat bahwa meskipun restoratve justice secara tradisional kerap diasosiasikan dengan mediasi, tetapi keduanya bukanlah hal yang sama. Dalam konteks ini, Handbook on Restorative Justice Programmes yang dirilis oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menegaskan bahwa program-program restoratve justice pada dasarnya bersifat melengkapi dan bukan menggantikan sistem peradilan pidana yang ada. Oleh karena itu, sebuah intervensi restoratif dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana. [9]

Dalam praktiknya, para praktisi keadilan restoratif cenderung setuju bahwa apa yang benar-benar membuat suatu respon tertentu terhadap kejahatan dianggap sebagai  restorative tidak melulu ditentukan oleh    prosesnya yang spesifik, namun juga harus mampu melihat kepatuhan terhadap seperangkat tujuan luas yang memberikan dasar umum untuk partisipasi para pihak dalam menanggapi insiden kriminal dan konsekuensinya. Dalam konteks ini, beberapa literatur mengemukakan tujuan keadilan restoratif dalam sejumlah cara yang berbeda, namun pada dasarnya memuat substansi yang sama. Menurut Marshal, tujuan keadilan restoratif adalah sebagai berikut: (1) memenuhi kebutuhan korban yaitu berupa material, finansial, emosional dan sosial (termasuk yang secara pribadi dekat dengan korban yang mungkin juga terkena dampak tindakan kejahatan); (2) mencegah pengulangan kejahatan dengan mengintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat; (3) memungkinkan pelaku untuk memikul tanggung jawab aktif atas tindakannya; (4) menciptakan sebuah komunitas kerja yang mendukung rehabilitasi pelaku dan korban serta aktif dalam mencegah kejahatan; (5) menyediakan sarana untuk menghindari eskalasi keadilan hukum (legal justice) serta biaya-biaya dan keterlambatan-keterlambatan terkait. [10]

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:[11]

  1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
  2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan
  3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (rechtzakerheid). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana.Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban.Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsilisasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional.Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan (restorative).Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.[12]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah upaya penegakan hukum dengan memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Dimana dalam penerapannya memasukkan upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Dengan demikian keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain

Peradilan Pidana (skripsi, tesis, disertasi)

Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981, yang diundangkan dalam Lembar Negara (LN) No. 76/1981 dan penjelasan dalam Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 3209. Dengan diundangkannya Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana Nasional tersebut, maka bangsa Indonesia telah selangkah lebih maju dalam usaha mengadakan pembaharuan hukum, yaitu dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Undang-undang yang lebih dikenal dengan KUHAP ini menjelaskan suatu perombakan total dari Hukum Acara Pidana Kolonial yaitu HIR (Herzienne Indische Reglement). KUHAP memuat perubahan yang sangat mendasar dalam aturan secara pidana dan secara konseptual obyektifitas, keprofesionalan apparat penegak hukum dalam melindungi hak asasi manusia.[1]

Ditinjau dari dimensi lain maka sistem peradilan pidana yang berlandaskan KUHAP memiliki asas-asas sebagai berikut[2]:

  • Perlakuan yang sama didepan hukum bagi setiap orang (equality before the law);
  • Praduga tidak bersalah (presumption of innoncent)
  • Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
  • Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
  • Hak adanya kehadilan terdakwa didepan persidangan;
  • Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan;
  • Peradilan terbuka untuk umum;
  • Pelanggaran hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang yang dilakukan dengan surat perintah tertulis;
  • Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan dakwaan terhadapnya; dan
  • Kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya.

Dalam pandangan sistem peradilan pidana, terdapat beberapa institusi penegak hukum yang ikut mengambil peran dalam melakukan proses peradilan pidana. Proses pidana dilalui dalam berbagai tahapan yang masing-masing tahapan diwadahi oleh institusi dengan struktur dan kewenangan sendiri-sendiri. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, diteruskan ke institusi Kejaksaan, sampai ke institusi Pengadilan dan berakhir di institusi Lembaga Pemasyarakatan. Masing-masing institusi ini bertanggung jawab dan bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak.[3]

Keseluruhan rangkaian proses peradilan pidana dapat dikelompokan menjadi 4 (empat) tahap, yakni: 1) Tahap penyelidikan dan penyidikan, yang menjadi tanggung jawab institusi Kepolisian; 2) Tahap penuntutan, yang menjadi tanggung jawab institusi Kejaksaan; 3) Tahap Pemeriksaan, Mengadili dan Memutus, yang menjadi tanggung jawab institusi Pengadilan; dan 4) Tahap eksekusi, yang menjadi tanggung jawab institusi Lembaga Pemasyarakatan. Hakekat aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (criminal justice process) yang dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Apabila dikaji dan dianalisis lebih intens hakekatnya penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP mengenal 4 (empat) proses pentahapan, yaitu: Pertama,proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyelidik. Kedua, dalam proses penyelesaian perkara pidana berupa penangkapan (Bab V bagian Kesatu Pasal 16-19 KUHAP). Ketiga, proses penyelesaian perkara pidana berupa penahanan (Bab V bagian Kedua Pasal 20-31 KUHAP).Keempat, proses penyelesaian perkara pidana berupa emeriksaan dimuka sidang pengadilan yang diawali pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan setelah dipanggil secara patut dan sah menurut undangundang (Pasal 145, 146 KUHAP)[4]

 

Peran dan Tanggung Jawab Kejaksaan (skripsi, tesis, disertasi)

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perannya ditunjukkan dengan wewenagnya yaitu sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pelaksaanaan tahapan tuntutan ini ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian, Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.[1]

Dalam sistem hukum Indonesia maka tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan. Oleh karenanya tahapa penuntutan diatur dengan tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dimana salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan juga tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan maka jaksa dalam melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksanaan perannya maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. “Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organjm-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif,”[2] yang dikenal dengan trias politika. Dapat dipahami dengan sistem trias politika tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan.

Sebagai diketahui, sebelum kemerdekaan dikenal “Procueur General” selalu menempel Hoggerechtsfaf. Maka untuk menjamin eksistensi dan tidak menimbulkan kekosongan dalam hukum diberlakukanlah berdasarkan Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penyusunan kabinet pertama kali Jaksa Agung diangkat dan kedudukannya ada pada MA.Karenanya dahulu dikenal dengan sebutan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Kejaksaan tinggi pada Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri.Atas dasar itu maka Jaksa Agung/Kejaksaan pada saat itu secara operasional bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman.Kedudukan ini bertahan hingga tahun 1961 dengan keluarnya Undang-Undang No.15 Tahun 1961. Sejak saat itu Kejaksaan terpisah dari Departemen Kehakiman.[3]

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi : “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif

Hak Asasi Manusia (skripsi, tesis, disertasi)

Berbagai ahli memberikan pernyataan mengenai pengertian hak asasi manusia. Salah satu diantaranya berdasarkan pernyataan Philipus bahwa pengertian Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sehingga memiliki anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian ini serupa dengan yang termuat dalam  Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM[1].

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan benalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya. [2] Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukan nilai normatifnya Hak Asasi Manusia sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan[3].

Prinsip-prinsip dan aturan HAM yang tertuang di dalam instrumen internasional telah dituangkan ke dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Di antaranya, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kebijaksanaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[4] Implementasi HAM secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam KUHP. Menurut ketentuan Pasal 117 ayat 1, keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa menggunakan tekanan dari siapapun dan atau   bentuk apapun. Dengan demikian, dengan adanya Pasal tersebut maka pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dan menghormati HAM[5].

Apabila disimak konsiderans KUHAP, sangat jelas bahwa pembentukan KUHAP memiliki lima tujuan, yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dan mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam KUHAP terdapat 10 asas yang relevan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM, anatara lain : perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun, praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh konpensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi), hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum, pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang sangkaan dan dakwaan terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Aturan tentang penahanan berhubungan langsung dengan jaminan perlindungan HAM bagi orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan dikenakan penahanan. Kewenangan untuk melakukan penahanan hanya diberikan kepada penyidik, penuntut hukum, dan hakim pada semua tingkatan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang berisi bahwa penahanan hanya dilakukan oleh aparat penyidik, penuntuk umum, dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain dari institusi tersebut tidak boleh melalukan penahanan.[6]

Dalam proses peradilan pidana yang merupakan serangkaian rantai-rantai (the series of chains). Kejaksaan yang menempati posisi sebagai penjaga pintu (as agate of keeper), tentunya juga harus memperhatikan hak-hak tersangka. Universal Declaration of Human Right diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1949). Deklarasi ini memuat 30 Pasal yang memuat berbagai hak asasi.[7]

 

Hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (skripsi, tesis, disertasi) ( KUHAP )

Kedudukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di dalam sistem hukum negara Republik Indonesia disebut dengan istilah tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau eadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya beberapa hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai hak tersangka yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum di dalam proses peradilan di Indonesia. Hak-hak tersangka adalah[1] :

  1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan perkaranya di limpahkan ke pengadilan untuk diadili
  2. Hak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan dimulai
  3. Hak untuk memeberi keterangan secara bebas kepada penyidik kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan
  4. Hak untuk mendapatkan bantuan juru Bahasa e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan
  5. Hak untuk memilih sendiri pensehat hukumnya
  6. Hak untuk disediakan penasehat hukum oleh pejabat yang besangkutan di setiap tingkat proses peradilan, bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih atau bagi mereka tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun tau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri
  7. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasehat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka atau terdakwa warga negara asing untukmenghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
  8. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya
  9. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai dimaksud di atas
  10. Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau keluarganya
  11. Hak tersangka atau terdakwa mnegirim atau menerima surat dengan penasehat hukumnya dan atau sanak keluarganya
  12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
  13. Hak agar terdakwa diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
  14. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan ahli a decharge
  15. Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian
  16. Hak terdakwa untuk mengajukan upaya berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali
  17. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut dan mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi
  18. Hak terdakwa untuk mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau durat dakwaan harus dibatalkan.

Pernyataan Sedunia Tentang Hak-hak Asasi Manusia (Declaration Universal of Human Rights) telah banyak terserap dan tercerminkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Ini terlihat pada Pasal 5 Declaration Universal of Human Rights yang menyatakan bahwa “tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan‟‟. KUHAP yang menerpakan sistem akusator terhadap tersangka, pada Pasal 54 menyatakan “ guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Dengan ini berarti hakhak asasi yang dinyatakan pada Pasal 5 Declaration Universal of Human Rights sudah dapat dijamin pelaksanaannya. [2]

Hal ini juga terlihat dalam asas praduga tak bersalah yang dinyatakan pada Pasal 11 ayat (1) Declaration Universal of Human Rights “setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut Undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan didalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya, yang juga terdapat dalam KUHAP Pasal 183 yang menyebutkan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekrang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dengan ketentuan tersebut, berbagai hak asasi manusia yang tercantum dalam Declaration Universal of Human Rights sudah memperoleh pengakuan, jaminan dan perlindungan dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Komitmen organisasi memiliki peran penting dalam sebuah organisasi karena tanpa adanya komitmen di sebuah organisasi tidak akan terstruktur dan tidak akan teratur, pegawai akan keluar masuk pekerjaan dengan bebasnya. Komitmen organisasi mengikat antara pegawai dan organisasi, komitmen seperti rasa kepercayaan akan nilai-nilai yang ada di organisasi, serta setia terhadap organisasi untuk berkarya dan memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan diorganisasi.Komitmen organisasi ialah sikap pegawai yang tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukan dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk berhubungan dengan organisasi kesediaan bekerja keras sehingga membuat individu betah dan

 tetap ingin bertahan di organisasi tersebut demi mencapai tujuan dan kelangsungan organisasi. Komitmen mengekspresikan baik dalam pikiran maupun tindakan danusaha untuk identifikasi kepentingan orang yang loyal terhadap obyek-obyek tersebut. Kinerja sangat penting untuk kelangsungan perusahaan untuk mencapai keberhasilan tujuan perusahaanya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Komitmen organisasi terdiri dari komitmen karyawan terhadap perusahaan dan komitmen perusahaan terhadap karyawan. Komitmen organisasi adalah tingkat sampai dimana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasi, serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi. Individu dengan komitmen organisasi yang tinggi akan bangga menjadi suatu anggota dalam organisasi dan akan bekerja dengan kinerja tinggi untuk organisasinya. Didukung oleh Robbins dan Judge (2015:543) yang mengungkapkan bahwa:terdapat hubungan yang kuat antara komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Karyawan yang berkomitmen tinggi akan memiliki kinerja yang tinggi dan loyalitas untuk perusahaan. sebaliknya, karyawan yang cenderung memiliki komitmen rendah, kinerjanya pun rendah dan loyalitas yang kurang terhadap perusahaan. Penelitian tentang komitmen organisasi yang dilakukan oleh Al Zefeiti, dkk(2017); Sutanto dan Ratna (2015): Nurandini dan Lataruva (2014)menghasilkan kesimpulan bahwakomitmen organisasi meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat kinerja yang
 tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Komitmen organisasional memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan, sehingga semakin tinggi komitmen organisasional karyawan menyebabkan semakin meningkatnya kinerja karyawan.

Pengaruh Pengembangan Karir dan Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor internal maupun eksternal. Pengembangan karir berpusat pada sekitar kebutuhan yang dihubungkan dengan kegiatan dan minat karyawan sehingga karyawan tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik. Pengembangan karir menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam jalur karir yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengembangan karir ini dapat memberikan dorongan kepada karyawan dalam mengembangkan karir dalam pekerjaannya dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kinerja mereka. Pengembangan karir adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan potensi pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Tentunya pentingnya pengembangan karir ini erat hubungannya dengan kinerja pegawai. Semakin jelas pelaksanaan pengembangan karir dalam suatu instansi akan meningkatkan kinerja pegawai karena pegawai merasa puas, meningkatnya semangat kerja, loyalitas, dan kreativitas pegawai. Pengembangan karir berpusat pada sekitar kebutuhan yang dihubungkan dengan kegiatan dan minat karyawan sehingga karyawan tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik.

 Pengembangan karir menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam jalur karir yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengembangan karir ini dapat memberikan dorongan kepada karyawan dalam mengembangkan karir dalam pekerjaannya dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kinerja mereka. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Charity (2015);Sarifah, dkk (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengembangan karir karyawan terhadap kinerja karyawan. Hal yang sama penelitian yang dilakukan oleh Asriningtyas (2016) yaitu terdapat pengaruh pengembangan karir karyawan terhadap kinerja karyawan

Tersangka dan Terdakwa (skripsi, tesis, disertasi)

Tersangka dan terdakwa adalah sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. [1]

Untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan dan status terdakwa adalah didasarkan pada alat alat bukti yang sah serta didasarkan berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umu sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan ( Pasal 1 butir 14 jo pasal 139 KUHAP .[2]

Pasal 17 KUHAP, menyatakan bahwa : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 Butir 14 KUHAP. Pengertian ini tidak jelas karena hanya merupakan pengulangan kata bukti permulaan tanpa menjelaskan arti kata tersebut. Jika pengertian ketentuan penjelasan Pasal 17 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 Butir 14 KUHAP, maka bukti permulaan dapat diartikan sebagai suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka, di mana bukti yang diperoleh penyidik telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang tersebut.[3]

Disebutkan pula bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alatalat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP ang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan. Jika yang dimaksud bukti permulaan untuk menentukan seseorang diduga sebagai tersangka bahwa yang paling rasional adalah bila perkataan permulaan dibuang, sehingga akan didapat pengertian serupa dengan pengertian yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindak penangkapan atau penahanan harus didasarkan pada affidavit dan testimony, yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian[4].

Apabila ditelaah lebih lanjut uraian di atas, bukti permulaan yang cukup menurut Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, mempunyai kemiripan pengertian dengan rumusan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menganut prinsip batas minimal pembuktian, yaitu sekurangnya 2 (dua) alat bukti, bisa terdiri dari 2 orang saksi, dan bukti lain.  Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah beklaagde dan verdachte). Namun demikian, dibedakan pengertian verdachte sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian verdachte sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Sedangkan pengertian verdachte sesudah penuntutan parallel dengan pengertian terdakwa pada butir 15 [5].

Dimensi dan Indikator Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

 komponen yang dinilai adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakasa, dan kepemimpinan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural. The hallo effect (kesan sesaat yang dapat menyesatkan dalam memberikan penilaian), the error of central tendency (kecenderungan untuk membuat penilaian rata-rata), the leniency and swictness biases (yang terjadi apabila standar penilaiannya sendiri tidak jelas) dan personal prejudice (ketidaksenangan penilai terhadap seseorang yang dapat mempengaruhi penilaian) menjadi empat alasan pelaksanaan penilaian yang menggunakan azas tertutup ini sering dipertanyakan objektivitasnya, disamping lebih menekankan aspek perilaku PNS dan tidak dapat mengukur secara langsung produktivitas dan hasil akhir kerja PNS.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mangkunegara (2015:67) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah : 1.Faktor kemampuan Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari- hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh sebab itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 2.Faktor motivasi Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal (sikap mental yang siap secara psikofisik) artinya, seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dalam mencapai situasi kerja

Penyidikan (skripsi, tesis, disertasi)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( Pasal 1 butir 2 KUHAP ). Dalam berbagai bahasa, penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia)

. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak hak asasi manusia. Bagian bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

  1. Ketentuan tentang alat alat penyidik
  2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
  3. Pemeriksaan ditempat kejadian 4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
  4. Penahanan sementara
  5. Penggeledahan
  6. Pemeriksaan atau interogasi

Terdapat hal yang membedakan antara penyelidikan dan penyidikan yaitu pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana sedangkan pada penyidikan maka titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.  Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana tersebut dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu :

  • Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
  • Karena laporan (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
  • Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengan orang bercerita dan selanjutnya.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penutut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Tujuan dalam penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan keterangan berupa[1] :

  1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi

Jenis jenis tindak pidana yang sangat banyak dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, penyidikan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal pasal yang dilanggarnya.

  1. Waktu tindak pidana dilakukan

Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap waktu yang dilakukannya suatu kejahatan ( hari, bulan, tahun, tanggal). Mengungkapkan waktu untuk memberikan keyakina tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dapat menjadi ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.

  1. Tempat terjadinya tindak pidana

Penyidikan dilakukan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, juga untuk mencari keterangan dan menemukan saksi atau barang bukti yang digunakan pelaku.

  1. Dengan apa tindak pidana dilakukan

Untuk mengungkapkan alat alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatannya dan juga sebagai barang bukti guna untuk mendukung alat alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

  1. Alasan dilakukan tindak pidana
  2. Untuk mengetahui yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya dan apa tujuan yang akan dicapainya sehingga melakukan kejahatan dan juga sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.
  3.  Pelaku tindak pidana

Tujuan terpenting adalah untuk mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib  segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Kadang-kadang hasil penyidikan dinilai oleh Penuntut Umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila berkas perkaranya dikembalikan, penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.

 

   Tugas dan Wewenang Penyidik (skripsi, tesis, disertasi)

Mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan tercantum dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada prakteknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik – penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

  1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP).
  2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
  3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
  4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),.
  5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
  6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
  7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
  8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
  9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
  10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
  11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
  12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
  13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
  14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
  15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
  16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
  17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
  18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
  19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
  20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
  21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Tugas dari penyidik sudah sangat jelas disebutkan dalam KUHAP seperti yang disebutkan penulis diatas seperti membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan, menyerahkan berkas perkara, kepada penuntut umum, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa dan lain-lain.

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. kewenangan dari penyidik adalah:

  1. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
  2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  3. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  4. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  5. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  6. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  8. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
  9. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
  11. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
  12. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
  13. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
  14. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat terrsebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
  15. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)

        Proses Penyidikan dan Penyidik (skripsi, tesis, disertasi)

1Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan bukti agar kejahatan yang terjadi tersebut dapat terungkap. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

  1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
  2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
  3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” Untuk menjadi seorang penyidik harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan peundang-undangan, karena penyidik harus sudah mengerti hukum untuk melakukan proses penyidikan maka dari itu diperlukan penyidik yang mempunyai integritas yang baik agar penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila pejabat penyidik Polri berpangkat rendah maka tidak bisa ditunjuk atau dijadikan penyidik karena mereka masih dianggap belum memenuhi sarat sebagai seorang penyidik dan ilmu yang mereka dapatkan mengenai hukum masih kurang.

Kinerja Pegawai Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

adalah sesuatu yang penting bagi perusahaan, khususnya kinerja karyawan yang bisa membawa perusahaan pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Baik atau buruknya kinerja karyawan dapat berpengaruh pada baik buruknya kinerja perusahaan. Kinerja dapat mempengaruhi berlangsungnya

 kegiatan suatu organisasi perusahaan, semakin baik kinerja yang ditunjukan oleh para karyawan akan sangat membantu dalam perkembangan organisasi atau perusahaan tersebut. Kinerja di organisasi sangat dipengaruhi dan bahkan tergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Kinerja seorang pegawai merupakan tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Banyak pemimpin dalam suatu organisasi tidak mengerti akan pentingnya kinerja seorang individu dalam suatu organisasi. Berikut ini pengertian kinerja pegawai menurut para ahli, yaitu : Menurut Robbins dan Coulter (2015:492), kinerja adalah hasil akhir dari sebuah aktifitas. Pengertian tersebut bermakna bahwa, kinerja adalah hasil akhir dari suatu kegiatan. Armstrong (2016:248) mengemukakan bahwa: “Kinerja berarti baik perilaku dan hasil perilaku berasal dari pelaku dan mengubah kinerja dari abstraksi untuk bertindak, bukan hanya instrument untuk hasil, perilaku juga hasil-hasil di mereka sendiri baik dari produk usaha mental dan fisik diterapkan pada tugas dan dapat dinilai dari hasil”. Smith (2014:196) menyatakan bahwa “perfomance is output derives from processes, human otherwise, ”yang artinya kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia

  Tugas dan Wewenang Kepolisian (skripsi, tesis, disertasi)

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah[1]:

  1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. Menegakkan hukum; dan
  3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan wewenang polisi yaitu terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan Kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman di tengah – tengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, hanya dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka Rahim, menyatakan bahwa tugas yang diemban oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. [2]

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Gewin maka  tugas Polisi adalah sebagai berikut :“Tugas polisi adalah bagian dari pada tugas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut :

(1)  Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

(2)   Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a   menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.

Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dari berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat

Dimensi dan Indikator Komitmen Organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Robbins dan Judge (2015:101) menjelaskan 3 item yang digunakan untuk mengukur komitmen karyawan pada organisasi, yaitu: 1.Komitmen Afektif Komitmen Afektif (affective commitment), merupakan keterikatan emosional terhadap organisasi dan kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi. a.Keinginan berkarir di organisasi. b.Rasa percaya terhadap organisasi c.Pengabdian kepada organisasi 2.Komitmen Berkelanjutan

 Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) yang tinggi akan bertahan di organisasi, bukan karena alasan emosional, tetapi karena adanya kesadaran dalam individu tersebut akan kerugiaan yang akan dialami jika meninggalkan organisasi. a.Kecintaan pegawai kepada organisasi b.Keinginan bertahan dengan pekerjaannya c.Bersedia mengorbankan kepentingan pribadi d.Keterikatan pegawai kepada pekerjaan e.Tidak nyaman meninggalkan pekerjaan saat ini 3.Komitmen Normatif a.Komitmen normatif (normative commitment) merupakan suatu keharusan untuk tetap menjadi anggota organisasi karena alasan moral atau alasan etika. b.Kesetiaan terhadap organisasi c.Kebahagiaan dalam bekerja d.Kebanggaan bekerja pada organisasi

Teori Keadilan Dalam Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Teori tentang Keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman Purbakala dengan tokoh pemikirnya antara lain Sokrates, Plato, Aristotelse dan filsuf-filsuf lainnya. Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat. [1]

Dalam kurun waktu, konsep keadilan terus mengalami perdebatan karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini konsep keadilan. Sebagai contoh, dalam filsafat terdapat pertentangan antara filsafat idealisme yang digagas oleh Hegel dengan filsafat materialisme Feurbach yang berbeda dalam memandang sesuatu. Filsafat idealisme memandang bahwa ide lebih dulu ada daripada materi sedangkan filsafat materialisme memandang sebaliknya.

Dalam konteks keadilan, dewasa ini kita mengenal istilah keadilan substantive yang dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam filsafat hukum identik dengan madzab hukum positivisme yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunya kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber dari kewenangan tersebut. Hukum harus dipisahkan dari moral.[2]

Keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggang waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai -nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.

Dalam perkembangan teoeri keadilan procedural dan substantive dikenal berbagai tokoh. Diantaranya adalah Aristoteles yang mengemukakan bahwa pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.[3]

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian bermacam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak  Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. [4]

Dikenal juga adanya tokoh John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap – tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).[5]

Dalam perkembangannya dikenal juga adanya konsep mengenai hukum progresif. Dimana Hukum Progressif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progressif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final melakinkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum Progressif menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan berbagi paham atau aliran seperti legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interessenjuriprudenz di Jerman, teori hukum alam dan critical legal studies. [6]

Hukum Progressif muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktek keadilan hukum di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berperan dari institusi hukum namun juga menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Dengan demikian hukum progressif dapat berkembang dengan lahirnya pengadilan progressif yaitu proses yang sarat dengan dengan compassion yang memuat empati, determinasi, nurani dan sebagainya. Untuk mewujudkan pengadilan yang progressif diperlukan hakim yang progressif pula yaitu hakim yang menjadikan dirinya bagian masyarakat yang tidak hanya bekerja di bawah undang-undang namun juga mampu mendengarkan keinginan dari rakyat. [7]

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia, pada hakikatnya memerintahkan  agar manusia senantiasa melakukan hubungan  yang serasi antaar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap. Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan – hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak, menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha dan merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.[8]

Dengan demikian hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan – keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu dalam masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.

 

Menciptakan Komitmen Organisasi

Menurut Mangkunegara (2015:176) ada tiga pilar dalam menciptakan Komitmen organisasi, yaitu : 1.Adanya perasaan menjadi bagian dari organisasi. Untuk menciptakan rasa memiliki tersebut, maka salah satu pihak dalam manajemen harus mampu membuat pegawai : a.Mampu mengidentifikasi dirinya terhadap organisasi.

 b.Merasa yakin bahwa apa yang dilakukan atau pekerjaannya adalah berharga bagi organisasi. c.Merasa nyaman dengan organisasi. d.Merasa mendapat dukungan yang penuh dari organisasi dalam bentuk misi yang jelas (apa yang direncanakan untuk dilakukan), nilai-nilai yang ada (apa yang diyakini sebagai hal yang penting oleh manajemen), norma-norma yang berlaku (cara-cara berperilaku yang bisa diterima oleh organisasi). 2.Adanya keterikatan atau kegairahan terhadap pekerjaan. Perasaan seperrti itu dapat dimunculkan dengan cara : a.Mengenali faktor-faktor motivasi dalam mengatur desain pekerjaan (job design). b.Kualitas kepemimpian. c.Kemampuan dari manajer dan supervisor untuk mengenali bahwa komitmen pegawai bisa mengingkatkan jika ada perhatian terus menerus, memberi delegasi atas wewenang serta memberi kesempatan dan ruang yang cukup bagi pegawai untuk menggunakan keterampilan dan keahlian secara maksimal. 3.Pentingnya rasa memiliki Rasa memiliki bisa muncul jika pegawai merasa bahwa mereka benar-benar diterima menjadi bagian atau kunci penting dari organisasi. Ikut sertakan keterlibatan pegawai dalam memuat keputusan dan jika mereka merasa ide-idenya di dengar dan merasa telah memberikan kontribusi pada hasil yang dicapai, maka mereka akan cenderung menerima keputusan-keputusan atau perubahan yang dimiliki, hal ini dikarenakan mereka merasa dilibatkan dan bukan karena dipaksa.

Manfaat Komitmen Organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Luthans (2015:249) organisasi menginginkan agar seluruh pegawai memiliki komitmen organisasi yang tinggi, manfaat komitmen pegawai bagi organisasi, yaitu : 1.Menghindari biaya pergantian pegawai yang tinggi Seseorang yang berkomitmen tidak menyukai untuk berhenti dari pekerjaannya dan menerima pekerjaan lainnya. Ketika seorang pegawai berkomitmen maka tidak akan terjadi pergantian pegawai yang tinggi. Komitmen organisasi mempengaruhi apakah seorang pegawai akan tetap bertahan sebagai anggota organisasi atau meninggalkan organisasi untuk mencari pekerjaan lain. Keluarnya seorang pegawai dari suatu organisasi dapat dilakukan secara sukarela atau dikeluarkan secara paksa oleh organisasi. Seorang pegawai yang memiliki komitmen yang kuat maka dia akan bertahan untuk anggota organisasi. Pegawai yang tidak memilki komiten terhadap

 organisasi maka dia akan mudah untuk menarik diri atau keluar dari suatu organisasi. 2.Mengurangi atau meringankan supervise pegawai Pegawai yang berkomitmen dan memiliki keahlian yang tinggi akan mengurangi keperluan supervise terhadapnya. Supervise yang ketat dan pengawasan yang melekat akan membuang-buang waktu dan biaya. 3.Meningkatkan efektifitas organisasi Penelitian menunjukan bahwa ketiadaan komitmen dapat mengurangi efektivitas organisasi. Sebuah organisasi yang pegawainya memiliki komitmen organisasi akan mendapatkan hasil yang diinginkan seperti kinerja tinggi, tingkat pergantian pegawai rendah dan tingkat ketidak hadiran yang rendah. Selain itu juga akan menghasilkan hal lain yang diinginkan yaitu iklim organisasi yang hangat, mendukung menjadi anggota tim yang baik dan siap membantu

Komitmen Organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Komitmen sering dikaitkan dengan keadaan dimana seorang pegawai memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaaan dalam organisasi tersebut. Dibawah ini merupakan beberapa pengertian komitmen organisasi menurut para ahli : Luthans (2015:249) menyatakan bahwa komitmen organisasional adalah :

 “Sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekpresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan”. Menurut Robbin and Judge (2015:215) bahwa : “Komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuataan yang bersifat relative dari individu dalam mengindentifikasi keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi yang dicirikan oleh penerimaan nilai dan tujuan organisasi, kesediaan berusaha demi organisasi dan keinginan mempertahankan keanggotaan dalam organisasi” Umam (2016:259) bahwa : “Komitmen organissi memiliki arti penerimaan yang kuat dalam diri individu terdapat tujuan dan nilai-nilai organisasi, sehingga individu tersebut akan berkarya serta memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan di organisasi”

Dimensi dan Indikator Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Siagian (2015:207) berbagai dimensi dan indikator yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karir adalah sebagai berikut: 1.Perlakuan yang adil dalam berkarir Perlakuan yang adil itu hanya bisa terwujud apabila kriteria promosi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, rasional dan diketahui secara luas dikalangan pegawai. 2.Keperdulian para atasan langsung Para karyawan pada umumnya mendambakan keterlibatan atasan langsung mereka dalam perencanaan karir masing-masing. Salah satu bentuk keperdulian itu adalah memberikan umpan balik kepada para pegawai tentang pelaksanaan tugas masing-masing sehingga para pegawai tersebut mengetahui potensi yang perlu diatasi. Pada gilirannya umpan balik itu merupakan bahan penting bagi para pegawai mengenai langkah awal apa yang perlu diambilnya agar kemungkinannya untuk dipromosikan menjadi lebih besar. 3.Informasi tentang berbagai peluang promosi Para pegawai pada umumnya mengharapkan bahwa mereka memiliki akses kepada informasi tentang berbagai peluang untuk dipromosikan. Akses ini sangat penting terutama apabila lowongan yang tersedia diisi melalui proses seleksi internal yang sifatnya kompetitif . Jika akses demikian tidak ada atau sangat terbatas para pekerja akan mudah beranggapan bahwa prinsip keadilan dan kesamaan dan kesempatan untuk dipertimbangkan, untuk dipromosikan tidak diterapkan dalam organisasi. 4.Adanya minat untuk dipromosikan. Pendekatan yang tepat digunakan dalam hal menumbuhkan minat para pekerja untuk pengembangan karir ialah pendekatan yang fleksibel dan proaktif. Artinya, minat untuk mengembangkan karir sangat individualistik sifatnya. Seorang pekerja memperhitungkan berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, jenis dan sifat pekerjaan sekarang, pendidikan dan pelatihan yang ditempuh, jumlah tanggungan dan berbagai variabel lainnya. Berbagai faktor tersebut dapat berakibat pada besarnya minat sesorang mengembangkan karirnya. 5.Tingkat kepuasaan. Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang ingin meraih kemajuan, termasuk dalam meniti karir, ukuran keberhasilan yang digunakan memang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan akibat tingkat kepuasaan, dan dalam konteks terakhir tidak selalu berarti keberhasilan mencapai posisi yang tinggi dalam organisasi, melainkan pula berarti bersedia menerima kenyataan bahwa, karena berbagai faktor pembatasan yang dihadapi oleh seseorang, pekerja puas apabila ia dapat mencapai tingkat tertentu dalam karirnya meskipun tidak banyak anak tangga karir yang berhasil dinaikinya

Bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Bentuk pengembangan karir pada dasarnya bergantung pada jalur karir menurut tiap-tiap organisasi yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan. “Jalur karir adalah serangkaian posisi yang digunakan oleh organisasi untuk memindahkan seorang pegawai”. Bentuk pengembangan karir yang dapat dilaksanakan menurut Nitisemito (2016:74) yaitu: a.Pembinaan dari pimpinan Pimpinan adalah orang yang mempunyai tugas mengarahkan dan membimbing bawahan dan mampu memperoleh dukungan bawahan sehingga dapat menggerakkan mereka mencapai tujuan perusahaan. b.Pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. c.Promosi Promosi dalam manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kemajuan seorang pegawai pada suatu tugas yang lebih baik, dipandang dari sudut tanggung jawab yang lebih berat, martabat atau status yang lebih tinggi, kecakapan yang lebih baik dan terutama tambahan pembayaran upah atau gaji. d.Mutasi Mutasi atau pemindahan adalah kegiatan untuk memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar.

Tujuan dan Manfaat Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Tujuan utama pengembangan karir adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan agar memberikan hasil yang memuaskan untuk mencapai tujuan organisasi dimana tempat ia bekerja. Menurut Mangkunegara (2015:77-78) tujuan pengembangan karir adalah: 1.Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan 2.Menunjukkan hubungan kesejahteraan karyawan 3.Membantu karyawan menyadari kemampuan potensi mereka 4.Memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan 5.Membuktikan tanggung jawab social 6.Membantu memperkuat pelaksanaan program perusahaan 7.Mengurangi turn over dan biaya kekaryawanan 8.Mengurangi keusangan profesi dan manajerial 9.Menggiatkan analisis dari keseluruhan karyawan 10.Menggiatkan suhu pemikiran jarak waktu yang panjang

Kegiatan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Titik awal pengembangan karir dimulai dari diri pegawai. Setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan karirnya. Setelah komitmen pribadi dibuat, beberapa kegiatan pengembangan karir dapat dilakukan. Menurut Bianca, dkk (2016:173) pengembangan karir meliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Ada beberapa prinsip pengembangan karir yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.Pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Bila setiap hari pekerjaan menyajikan suatu tantangan yang berbeda, apa yang dipelajari di pekerjaan jauh lebih penting daripada aktivitas rencana pengembangan formal. 2.Bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifik. Tentunya akan berbeda skill yang dibutuhkan untuk menjadi supervisor dengan skill yang dibutuhkan untuk menjadi middle manager. 3.Pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaa. Jika tujuan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh seorang individu maka individu yang telah memiliki skill yang dituntut pekerjaan akan menempati pekerjaan yang baru.

 4.Waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi/dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Untuk pengembangan karir karyawan tidak hanya tergantung pada usaha individu saja, organisasi harus juga berperan aktif misalnya mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan karyawan

Pengembangan Karir Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Karir merupakan sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnnya selama kehidupan kerja, karir merupakan suatu urutan promosi atau pemindahan (transfer) ke jabatan-jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau ke lokasi-lokasi yang lebih baik dalam hierarki hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan pengertian karir menurut beberapa ahli, diantaaranya : Menurut Marwansyah (2015:170) terdapat dua perspektif tentang karir sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Dari satu perspektif, karir adalah serangkaian pekerjaan yang dijalani seseorang selama hidupnya yang disebut dengan karir obyektif. Sedangkan dari perspektif lain, karir meliputi perubahan nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia yang disebut dengan karir subyektif. Kedua perspektif ini meletakkan fokus pada individu. Keduanya juga menganggap bahwa orang-orang memiliki kendali atas nasibnya, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang peluang untuk memaksimalkan keberhasilan dan kepuasan dari karir mereka. Menurut Rivai dan Sagala (2016:266), karier adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya.

Fungsi Operasional (Skripsi, tesis, dan disertasi)

a.Pengadaan ( Procurement ) Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. b.Pengembangan ( Development ) Proses peningkatan keterampilan, teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikam dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa yang akan datang. c.Kompensasi ( Compensation ) Pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak, artinya sesuai dengan prestasi kerja karyawan, layak artinya memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman

 pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. d.Integrasi ( Integration ) Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan……. e.Pemeliharaan ( Maintanance ) Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mntal dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan. f.Kedisiplinan ( Discipline ) Fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. g.Pemberhentian ( Separation )Putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja yang berakhir, pensiun dan sebab – sebab lainnya. Melalui fungsi- fungsi tersebut, manajemen sumber daya manusia berusaha menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan karyawan sehingga
 mereka selalu dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Fungsi manajerial (Skripsi, tesis, dan disertasi)

a.Perencanaan (Planning) Proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Perencanaan dalam proses manajemen sumber daya manusia adalah rekrutmen tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perencanaan dalam proses perekrutan karyawan sangat penting untuk menganalisis jabatan yang perlu diisi dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. b.Pengorganisasian (Organizing) Suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahlian dan menyediakan alat-alat yang diperlukan oleh karyawan dalam menunjang pekerjaan. Adapun prinsip-prinsip pengorganisasian meliputi : a)Memiliki tujuan yang jelas.

 b)Adanya kesatuan arah sehingga dapat terwujud kesatuan tindakan dan pikiran. c)Adanya keseimbangan antara wewenang dengan tanggung jawab. d)Adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harmonis dan kooperatif. e)Bersifat relatif permanen dan terstruktur sesederhana mungkin, sesuai kebutuhan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian. f)Adanya jaminan keamanan pada anggota. g)Adanya keseimbangan antara jasa dan imbalan. h)Adanya tanggung jawab serta tata kerja yang jelas dalam struktur organisasi. c.Penggerakan Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pergerakan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
 d.Pengawasan (Controlling) Proses pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses monitoring kegiatan-kegiatan, tujuannya untuk menentukan harapan-harapan yang akan dicapai dan dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Harapan-harapan yang dimaksud adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dan program-program yang telah direncanakan untuk dilakukan dalam periode tertentu. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. e.Motivasi (Motivating) Karakteristik psikologi manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Motivasi termasuk faktor-faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu. Motivasi juga dapat diartikan pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerjasama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Pada dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai kinerja yang tinggi.
 f.Evaluasi (Evaluating) Evaluasi atau disebut juga pengendalian merupakan kegiatan system pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan dalam kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi, dan memberikan ganjaran. Dengan evaluasi yang dilakukan perusahaan dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi.

Tujuan dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Tujuan dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Rivai (2016:8) adalah sebagai berikut : a.Menentukan kualitas dan kuntitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. b.Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. c.Menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. d.Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronasi (KIS) sehingga produktivitas kerja meningkat. e.Menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan.

 f. Menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. g.Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau horizontal) h.Menjadi dasar dalam penilaian karyawan

Manajemen Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang merupakan asset perusahaan untuk mencapai tujuannya, karena perkembangan perusahaan sangat bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada diperusahaan. Menurut Badriyah (2015:15) “Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, sehingga peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya”. Menurut Sutrisno (2016:3) “Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Menurut Handoko (2015:3), manajemen sumber daya manusia adalah: “Penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi”.

Fungsi-Fungsi Manajemen (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Robbins dan Mary Coulter (2015:37) fungsi manajemen meliputi: Perencanaan (Planning), koordinasi (Organizing), kepemimpinan (Leading), pengawasan (Controlling). 1.Perencanaan (Planning)Mengidentifikasikan tujuan-tujuan organisasi dan strategi-strategi organisasi dan mengalokasikan sejumlah sumber daya dalam organisasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. 2.Koordinasi (Organizing)Memastikan bahwa tugas-tugas yang telah diberikan terlaksana dengan baik sesuai dengan struktur organisasi dalam hubungannya mencapai tujuan organisasi. Serta untuk mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan koordinasi kerja. 3.Kepemimpinan (Leading)

 Fungsi manajemen leading berbicara tentang pentingnya interpersonal skill yang dimiliki oleh seorang manajer karena dalam fungsi manajemen yang satu ini berfungsi untuk menghubungkan sesuatu hal dengan hal-hal lain sehinggapekerjaan mereka menghasilkan sebuah pencapaian yang jelas dan terkait dengan pencapaian tujuan organisasi agar terarah. 4.Pengendalian (Controlling)Melakukan pengawasan terhadap proses bekerja dan membuat perubahan yang dibutuhkan, secara singkat fungsi control dapat diartikan sebagai evaluasi.

Manajemen (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara etimologi, dalam bahasa Indonesia belum ada keseragaman mengenai terjemahan terhadap istilah “management” hingga saat ini terjemhannya sudah banyak dengan alasan-alasan tertentu seperti pembinaan, pengurus, pengelola ketatalaksanaan, dan manajemen. Robbins dan Coulter (2015:7) adalah “Management involves the activities of coordination and supervision of the work of others, so that the work can be completed efficiently and effectively”.Pengertian Manajemen menurut Rivai (2016:2) : “Ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan sumber daya lainnya secara efisien, efektif, dan produktif merupakan hal yang paling penting untuk mencapai suatu tujuan”. Menurut Stoner dan Freeman (2015:44) adalah :“Manajement is the process of planning, organizing, and controlling the work of organization

 members and using all available organizational resources to reach stated organizational goals.”

Tahap-tahap Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

 Menurut Noe, dkk (1994) ada tiga model perkembangan karir yang sering Dibicarakan, yaitu a) model siklus, b) model Organisasional, c) model pola terpimpin : a) Model Siklus Karyawan memiliki tugas yang semakin berkembang dalam karir mereka. Hal ini akan mengarahkan mereka dalam menjalani kehidupan yang nyata dalam karirnya. b) Model Organisasional Bahwa perkembangan karir meliputi proses untuk mempelajari performasi yang berbeda-beda dalam melakukan aktivitas pada tiap tingkatan karir yang dilalui. c) Model Pola Terpimpin Menggambarkan bagaimana pekerja memandang karir mereka, dan memutuskan sendiri mengenai seberapa cepat ia akan melalui tahap-tahap karirnya. Greenhaus (Noe, dkk., 1994) mengkombinasikan ketiga model di atas dan membagi tahap-tahap karir menjadi empat tahapan pengembangan yaitu : tahap eksplorasi, tahap penetapan, tahap pemeliharaan, dan tahap kemunduran atau akhir. Pembagian terperinci adalah sebagai berikut : a) Tahap Eksplorasi (15-24 tahun) Individu berusaha untuk mengidentifikasikan jenis pekerjaan. Mereka mempertimbangkan ketertarikan, nilai, dengan pilihan pekerjaan, serta mencari informasi mengenai pekerjaan, karir dan jabatan dari rekan kerja, teman, dan anggota keluarga. Setelah mereka menemukan jenis pekerjaan atau jabatan yang dirasa menarik, maka individu akan berusaha memenuhi persyaratan pendidikan atau pelatihan yang diperlukan dalam menduduki jabatan tersebut. Terjadi pada usia pertengahan remaja sampai awal/akhir 20 tahun, dimana individu saat itu masik bersekolah di SLTA atau kuliah.. Tahap ini akan berlanjut sampai ketika individu memulai pekerjaan baru. Biasanya karyawan baru masih memerlukan bantuan dan arahan dalam melakukan tugas dan aturan pekerjaan. Dengan kata lain bahwa orang muda memikirkan berbagai alternatif jabatan, tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. (Winkel 1997). b. Tahap Pemantapan (25-44 tahun) Seseorang memulai memasuki dunia pekerjaan yang sebenarnya. Individu mengembangkan perasaan mengenai masa depannya dalam perusahaan. Individu dan perusahaan saling mempelajari kemampuan masing masing. Pertukaran informasi terjadi secara terbuka, termasuk saling memberikan umpan balik. Fungsinya sebagai pelaksana keputusan dan pemberi keputusan merupakan proses yang harus dialami. Dalam hubungan dengan yang lain, individu merupakan rekan sejawat. Menurut Winkel, (1997) tahap ini bercirikan usaha tekun memantapkan diri melalui seluk-beluk pengalaman selama menjalani karir tertentu dan membuktikan diri mampu memangku jabatan tertentu. c) Tahap Pemeliharaan/Pembinaan (45-64 tahun) Individu dipandang sebagai orang yang memberikan sumbangan yang berarti bagi perusahaan. Karyawan pada tahap ini biasanya memiliki pengalaman kerja dan pengetahuan kerja yang tinggi, serta mengerti tujuan dan harapan perusahaan, ia juga dapat menjadi mentor (penasihat) bagi karyawan baru. Menurut Winkel, (1997) pada tahap ini orang yang sudah dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatannya. d) Tahap Kemunduran atau Akhir Pada tahap ini individu berusaha menjaga keseimbangan antara aktivitas pekerjaan dengan di luar pekerjaan. Karyawan akan memilih untuk meninggalkan pekerjaan dan kemudian mengganti pekerjaan atau jabatan, karena faktor usia. Alasan lainnya dikarenakan penyusutan tenaga kerja atau merjer. Sehingga mereka akan kembali ke tahap eksplorasi. Menurut Winkel, (1997) bila orang memasuki masa pensiun maka ia harus menemukan pola hidup baru sesudah melepaskan jabatannya

Hal-hal yang diinginkan atau diharapkan karyawan atas karirnya (Skripsi, tesis, dan disertasi)

 Untuk menjadikan harapan karyawan dan perusahaan seimbang, maka ada lima harapan yang diinginkan para karyawan di tempat mereka bekerja. Lima harapan tersebut yaitu adanya persamaan karir; maksudnya pegawai ingin merasa adanya persamaan kesempatan dalam mencapai karir, perhatian atasan; pegawai ingin agar atasannya memainkan peranan aktif dalam mengembangkan karir kepegawainya, sadar akan adanya kesempatan-kesempatan baik;pegawai ingin mengetahui kesempatan-kesempatan yang bisa diperoleh dalam organisasi, minat pegawai; pegawai membutuhkan sejumlah informasi yang berbeda-beda sesuai dengan minat pegawai, dan yang terakhir adalah adanya kepuasan karir; kepuasan terhadap karir berbeda-beda. (Sirait dan Justin, 2006) Hal-hal inilah yang menjadi harapan para pegawai di dalam kemajuan karirnya dan ini terjadi pada setiap diri pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan tidak terkecuali di dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya. Setelah perusahaan mengetahui apa harapan dari para pegawai-pegawainya, maka setelah itu dilaksanakannya pengembangan karir yang efektif

Faktor-Faktor yang berpengaruh dalam Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

1.Pendidikan dan Pelatihan Ilham Labbase (2010) berpendapat bahwasannya, pendidikan berasal dari kata didik yang berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian sederhana dm umum pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik potensi maupun jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan pengembangan karir pendidikan yang memadai dan sesuai akan memungkinkan pekerja dapat mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pribadi dan juga akan menjadi pertimbangan untuk pengembangan karir. Dengan memperhatikan tingkat dan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai, dapat menentukan pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. Hal ini mempermudah jalur karir yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan karir para pegawai. Berdasarkan beberapa definisi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, nilai moral dan menjadi mengerti sehingga mempunyai nilai lebih dalam segala aspek kehidupan. Pelatihan sebagai bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dari meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relative singkat dengan metode yang lebih mengutamakan dalam praktik daripada teori.2.Prestasi Kerja Organisasi merupakan wadah bagi individu untuk mencapai tujuan, baik. tujuan pribadi maupun tujuan organisasi yang juga memiliki karakter yang tersendiri dan organisasi yang juga memiliki karakter tertentu yang menyesuaikan. Masa depan seorang individu dalam organisasi tidak tergantung pada kinerja saja Manajer juga menggunakan ukuran subjektif yang bersifat pertimbangan. Apa yang dipersepsikan oleh penilai sebagaikarakter/prilaku karyawan yang baik dab buruk akan mempengaruhi penilaian. Selama bekerja individu mempunyai konsep, rencana pengembangan sumber daya manusia yang merupakan bagian dari pengembangan karir. Individu mempunyai kontribusi dalam organisasi dan perubahan serta pengembangan diri. Organisasi membantu dengan pengembangan sumber daya yang menguntungkan bagi pekerjaan, tetapi respon dari pengembangan karir untuk jangka panjang tergantung pekerja. Dalam pengembangan karir itu ada persaingan, sehingga membutuhkan keahlian merencanakan karir, pendidikan dan pengalaman. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, karakteristik individu dalam penelitian ini dilihat dari keahlian, pendidikan, pengalaman kerja. Karakteristik secara eksklusif memfokuskan pada pengembangan pegawai untuk peluang-.peluang karir dalam organisasi.
 3.Keahlian Faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pegawai adalah faktor pengetahuan dan keterampilan. Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan reality. Artinya, pegawai yang memiliki kemampuan diatas rata-rata dengan pendidikan atau kemampuan yang memadai untuk menjalankan pekerjaan yang terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka la akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man on the, job). Hasibuan (1997, dalam Labbase 2010) mengemukakan bahwa keahlian harus mendapat perhatian utama kualifikasi seleksi. Hal ini yang akan menentukan mampu tidaknya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Keahlian ini mencakup kesempatan, serta kecermatan penggunaan peralatan yang dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan. Pegawai harus mempunyai keterampilan dalam mengerjakan pekerjaan serta keterampilan merencanakan karir untuk suatu tujuan karir, sehingga menumbuhkan kepercayaan pada diri. Individu tidak hanya memerlukan keahlian teknis dan kemampuan untuk berkolaborasi, namun juga harus memiliki self governance skill. Individu akan melakukan continuous learning process yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya kesempatan karir masa yang akan datang dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pengembangan karir perlu menekankan pada proses pembelajaran terus-menerus. 4.Pengalaman Kerja Selain pendidikan formal yang harus dimiliki individu, juga perlu memiliki pengalaman kerja, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya dalam organisasi untuk meniti suatu karir dan mengembangkan potensi dirinya. Siagian (dalam Labbase 2010) menyatakan bahwa pengalaman kerja menunjukkan berapa lama agar supaya pegawai bekerja dengan baik. Disamping itu pengalaman kerja meliputi banyaknya jenis pekerjaan atau jabatan yang pernah diduduki oleh seseorang dan lamanya mereka bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan tersebut. Dengan demikian masa kerja merupakan kemampuan faktor individu yang berhubungan dengan prilaku dan persepsi individu yang mempengaruhi perkembangan karir pegawai. Misalnya, seseorang yang lebih lama bekerja akan dipertimbangkan lebih dahulu dalam hal promosi, pemindahan hal ini berkaitan dengan yang disebut senioritas. Oleh karena itu pengalaman kerja yang didapat seseorang akan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan yang mempunyai kemampuan tinggi memungkinkan mampu mempertahankan dan mengembangkan karir yang telah diraihnya. Tetapi banyak organisasi yang tidak hanya memberi kuasa kepada pegawainya untuk mengembangkan karirnya. Organisasi masih melakukan bentuk perencanaan karir melalui kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan yang mengikat pegawai. Padahal pengalaman kerja seorang pegawai mempunyai kredit nilai dalam pengembangan karir. Orang yang berpengalaman merupakan pegawai yang siap pakai.

Peran Kepemimpinan Kontrol (Skripsi, tesis, dan disertasi)

kecakapan termasuk menetapkan tujuan untuk tingkat keahlian dan kemampuan yang harus dimiliki para pegawai, memonitor keahlian dan kemampuan mereka, memberi bimbingan untuk tujuan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, memberi ganjaran (reward) dan hukuman kepada para pegawai atas dasar tingkat keahlian dan kemampuannya. Dalam konteks kontrol kecakapan dilatih dengan memberi semangat, dukungan, dan mempertinggi perilaku (behavior) (misal training, magang) yang ditujukan untuk peningkatan skill dan kemampuan, seperti presentasi, negosiasi, komunikasi antar pribadi, perencanaan, dan keahlian-keahlian lain yang relevan (Challagalla, dan Shervani, 1996). Sebagai kesimpulan, tujuan kontrol adalah untuk memastikan bahwa sebuah organisasi bisa memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkannya denganmemastikan bahwa anggota individu dapat bersikap dengan cara yang sesuai dengan tujuan organisasional. Penggunaan informasi dan reinforcement dengan bijaksana, activity dan capability control, dan pemahaman garis edar (path) yang bermacam-macam dari kontrol ke kinerja dan kepuasan sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan control-in-use kontrol yang masih dipakai) lebih efektif (Challagalla dan Shervani 1996). Manajer yang berorientasi kemampuan lebih menyerupai seorang pelatih, seorang yang menekankan pengembangan ketrampilan dan kemampuan. Ketika karyawan belajar mengapa mereka tidak sukses pada masa sebelumnya, perhatian mereka diarahkan pada isi dari tugas. Lebih jauh, dengan membantu karyawan memahami, misalnya bagaimana bernegosiasi dengan lebih baik atau membuat presentasi yang bagus, para manajer dapat membuat karyawan meningkatkan kemampuannya. Kohli et al (dalam Challagalla dan Shervani, 1996) menyatakan bahwa berfokus pada ketrampilan dan kemampuan dapat meningkatkan pengetahuan prosedural karyawan, sangat membantu dan memotivasi mereka untuk belajar lebih baik cara-cara untuk mengerjakan tugas. Sebagai tambahan, teori evaluasi kognitif menyarankan bahwa meningkatkan kemampuan melalui pelatihan meningkatkan motivasi intrinsik dan ketertarikan pada tugas. Ketertarikan pada tugas yang lebih besar, motivasi intrinsik yang lebih tinggi, dan fokus pada isi tugas-tugas akan membawa pada meningkatnya kinerja karyawan. Level tinggi keterlibatan peran akan dikaitkan dengan level tinggi komitmen peran diantara para manajer dengan tanggung jawab implementasi akan meningkatkan kinerja. Otonomi peran adalah sejauh mana manajer mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan berarti dan secara independen menyesuaikan perilaku dalam menjalankan peran. Otonomi peran menerangkan level tinggi pemberdayaan dan “kehilangan” mekanisme kontrol manajemen atas. Signifikansi peran adalah sejauh mana peran dipandang penting untuk keberhasilan keseluruhan usaha implementasi. Level tinggi signifikansi peran yang dipersepsikan akan dikaitkan dengan level tinggi komitmen peran diantara para manajer dengan tanggung jawab implementasi. Peran kepemimpinan yang berjalan dengan baik dalam sebuah perusahaan akan meningkatkan iklim kerja yang kondusif dan mampu meningkatkan kinerja dari karyawan (Robbins, 1996).

Pengertian dan Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Manajemen sumber daya manusia mungkin berbeda dengan manajemen personalia dilihat dari aspek-aspek tertentu. Manjemen sumber daya manusia lebih proaktif dari pada reaktif, meliputi sistem yang lebih luas, memeperlakukan tenaga kerja sebagai aset sosial daripada biaya variabel, lebih berorientasi pada tujuan daripada hasil, dan fokus pada komitmen. Semua hal tersebut menunjukkan manajemen sumber daya manusia lebih baik daripada manajemen personalia. Manajemen personalia diarahkan pada organisasi karyawan, mencari karyawan, serta mengelola gaji dan kontrak karyawan. Manajemen sumber daya manusia berawal dari kebutuhan sumber daya manusia dan permintaan akan sumber daya manusia daripada suplai sumber daya manusia. Intinya, manjemen sumber daya manusia lebih menekankan strategi dan perencanaan daripada penyelesaian sengketa atau masalah. Manajemen sumber daya manusia mempunyai fokus strategis dan bersinergi dengan semua kebijakan bisnis organisasi. Pemahaman tentang pengertian MSDM didefinisikan berbeda oleh penulis dengan manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang merupakan aset penting pencapaian tujuan organisasi tersebut. Departemen dalam organisasi yang khusus menangani pengelolaan SDM adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa inggris disebut Human Resources Department (HRD). Mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia, Dessler (2005) menyatakan bahwa : Manajemen sumber daya manusia merupakan kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek “orang “ atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan dan penilaian. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Dessler (2005), dapat diketahui bahwa HRD selaku pelaksana kebijakan manajemen sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam hal pengelolaan SDM dalam organisasi. HRD berdasarkan wewenang yang dimilikinya berhak mengatur SDM dari mulai perencanaan, evaluasi hingga pengaturan pensiun pegawai Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya memiliki empat tujuan, yang pertama yaitu. Pertama, tujuan organisasional, kedua, tujuan fungsionalketiga, tujuan social, keempat, tujuan personal. Berikut penjelasannya : 1. Tujuan Organisasional Bertujuan untuk dapat mengenali keberadaan sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. 2. Tujuan Fungsional MSDM memiliki tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. 3. Tujuan Sosial Ditujukan untuk secara etis dan sosial dapat proaktif terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi danmengantisipasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. 4. Tujuan Personal Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika parakaryawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi

Peran Manajer SDM dalam Pengembangan Karir Sumber daya manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)

adalah faktor sentral dalam satu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksaannya misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam sermua kegiatan organisasi. Selanjutnya MSDM berarti mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, MSDM juga menjadi bagian dari ilmu Manajemen (Management Science) yang mengacu pada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, susunan kepegawaian, memimpin dan mengendalikan. John B. M dan Donald P. C, (dalam Marsasi 2004) Leibowitz dan Schlossberg (dalam Marsasi 2004) menyatakan bahwa peranan pengembangan yang dilakukan oleh manajer akan bisa optimal apabila

 peranan itu dilaksanakan setiap hari dengan cara berinteraksi dengan karyawan. Ada Sembilan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu sebagai communicator, counsellor, appraiser, coach, mentor, adviser, broker, referralagent dan advocate. Mereka setuju bahwa pelatihan untuk manajer lini perlu dilakukan untuk menyakinkan bahwa mereka memiliki pemahaman mendasar mengenai konsep karir yang diperlukan dalam rangka membantu karyawan mereka dalam pengembangan karir. Dalam beberapa organisasi, peranan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang muncul dari budaya yang sudah ada. Secara historis, karir dikelola sebagai fungsi sentral dalam organisasi termasuk pada personelnya. Penekanan yang berkembang kemudian adalah manajer harus menyediakan jasa pengembangan karir dan membantu karyawannya. Anderson,; Buhler,; Crampton, et al,; Leibowitz dan Schlossberg,; Mayo, (dalam Marsasi, 2004) mencoba untuk mendefenisikan peran dari manajer SDM berkaitan dengan pengembangan karir Berbagai tugas diuraikan pada tiga kategori utama: yaitu berbagai konsep promosi pengembangan karir untuk para karyawan; waktu yang dibutuhkan oleh para karyawan secara individual terhadap berbagai hal dalam pengembangan karir, dan tindakan yang diambil bagi pengembangan karyawan. Manajemen sumber daya manusia adalah mencakup permasalahan sumber daya manusia dengan organisasinya. Pentingnya dikelola dengan baik adalah karena manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah perencana pelaku yang sekaligus juga
 merupakan penentu terwujudnya organisasi. Tujuan-tujuan organisasi tidak mungkin terwujud dengan baik tanpa adanya peran aktif dari manusianya, meskipun dana tersedia dan peralatan sudah canggih. Manajemen sumber daya manusia merupakan pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional, konsekuensinya manajer pada semua jajaran mestilah menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya manusia. Pada hakekatnya manajer membuat segala sesuatu dilakukan melalui upaya orang lain yang membutuhkan pengelolaan sumber daya yang efektif. Gomes, dkk (2001) mengemukakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu sumber yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas tertentu secara umum. Sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yaitu sumber daya manusia (human resource) dan sumber daya non manusia (non human resource). Kedua sumber daya tersebut sangat penting terhadap organisasi karena tanpa salah satu diantaranya maka organisasi tidak akan mungkin dapat berjalan karena sumber daya adalah yang menggerakkan dan memperdayakan. Sementara itu, sumber daya non manusia adalah segenap potensi selain manusia yang dapat digerakkan/diberdayakan dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kualitas sumber daya manusia ini juga menyangkut dua aspek, yaitu kualitas fisik dan kualitas non-fisik. Karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia juga dapat diarahkan kedua aspek tersebut. Untuk dapat meningkatkan kualitas fisik dapat dl upayakan melalui program–program kesehatan dan gizi, sedangkan untuk meningkatkan kualitas non fisik maka diperlukan berbagai
 upaya diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). (Ilham Labbase, 2010) Meningkatnya peran manajemen sumber daya manusia disebabkan oleh keyakinan organisasi akan perannya yang strategis demi kesuksesan kompetitif organisasi. Keunggulan kompetitif sangat bergantung pada inovasi. Inovasi sendiri dipengaruhi oleh faktor motivasi dan moral kerja karyawan. Sikap karyawan merupakan hasil pembentukan kebijakan dan praktik lingkungan manajemen sehingga peran utama spesialis sumber daya manusia adalah membantu organisasi dalam memenuhi misi, visi dan tujuan, dan strategi organisasi. (dalam Marsasi 2004) Menurut Noe, dkk (1994), sebagai Manajer di Departemen Sumber Daya Manusia, maka perlu memiliki dan menjalankan Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut : a.Melakukan perencanan dan seleksi tenaga kerja / Preparation and selectionDalam proses perencanaan dilakukan analisis kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul.pada tahap ini dilakukan perkiraan akan pekerjaan yang belum terisi, jumlah, waktu serta hal-hal lain yang harus direncanakan. Terdapat dua faktor pada tahap perencanaan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasa tenaga kerja, berbagai kebijakan pemerintah terbaru sebagai dasar berjalannya manajemen sumberdaya manusia dalam organisasi.
 Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah proses rekrutmen yaitu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia organisasi yang dapat turut mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah proses seleksi tenaga kerja / selection yaitu suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Pada tahap ini, HRD diwajibkan memilih pegawai yang benar-benar memiliki minat serta kualifikasi jabatan sesuai dengan apa yng dibutuhkan oleh organisasi. Penanaman pemikiran akan komitmen pegawai baru untuk turut mengembangkan organisasi serta mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan menjadi agenda besar bagi HRD. b. Pengembangan dan evaluasi karyawan / Development and evaluationPengembangan tenaga kerja merupakan proses tiada akhir (never ending process) dari HRD. Hal ini berarti, sebelum HRD mengembangkan seluruh pegawai dalam organisasi, berarti yang bersangkutan harus dapat terlebih dahulu mengembangkan pribadinya menjadi tenaga kerja yang baik, yang dapat dijadikan contoh bagi tenaga kerja pada departemen lainnya yang ada dalam organisasi. Pengembangan tenaga kerja kian penting karena tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli dibidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan berjalannya proses pengembangan tenaga kerja, HRD berwenang untuk melakukan evaluasi kinerja tenaga kerja sebagai acuan penilaian terhadap setiap tenaga kerja dalam organisasi. Sisi objektivitas HRD dalam hal ini sangat dituntut agar mampu menilai setiap tenaga kerja berbasis kinerja, bukan karena hal-hal lainnya yang sifatnya subjektivitas seperti rasa pertemanan, rasa tidak enak dan rasa takut. Evaluasi tenaga kerja yang objekti dapat memberikan input bagi tenaga kerja untuk dapat memperbaiki kinerjanya ke arah yang lebih baik. c. Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai/ Compensation and protection HRD bertugas membuat skala kompensasi yang biasanya dihitung sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) yang berlaku dimana organisasinya berada. Dari nominal UMR tersebut kemudian dilakukan penjabaran kompensasi lainnya sesuai dengan bidang usaha organisasi dan kemampuan organisasi. Untuk itu kompensasi merupakantimbal balik atas kontribusi kerja pegawai dari organisasi atau perusahaan. kompensasi yang tepat dibutuhkan oleh tenaga kerja kaena menyangkut pada motivasi kerja pegawai. Semakin baik pemberian serta pengelolaan kompensasi bagi pegawai, dipercaya dapat meningkatkan kinerja dan kualitas kerja pegawai tersebut yang nantinya akan menghasilkan output pekerjaan yang baik pula. Mengenai pentingnya aset SDM dalam suatu organisasi, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Panggabean (2004) bahwa : Keberadaan SDM dalam sebuah organisasi sangat penting karena mereka yang memprakarsai terbentuknya organisasi, mereka yang berperan membuat keputusan untuk semua fungsi dan mereka juga yang berperan dalam menentukan kelangsungan hidup organisasi itu.

Peran Manajer Konsep (Skripsi, tesis, dan disertasi)

”peran” dikembangkan oleh psikologi untuk menerangkan bagaimana perilaku individu yang ditentukan dengan harapan orang lain. Manajer menyesuaikan perilaku mereka dalam pekerjaan dengan apa yang dipikirkan termasuk atasan dan bawahan. (Huneryager & Heckman, 1992) Konsep peranan manajer tidak menolak keunikan motivasi pribadi; tetapi sikapnya ditentukan oleh reaksi pribadi manajer yang mengharapkan orang lain untuk saling berinterakasi. Walau begitu, pada saat manajer mengamati peranan mereka, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pesepsinya sangat penting untuk memahami sikapnya. Persepsi peranan manajerial tergantung pada pengalaman pribadi manajer dalam kehidupan sehari-hari. (Huneryager dan Heckman, 1992) Huneryager dan Heckman (1992) menyebutkan aspek ”umum” dari peranan manajer. pertama manajer adalah seorang pemimpin kedua spesialis proses manajemen ketiga change agent keempat berorientasi pada keuntungan kelima aktif dalam mengambil keputusan dan negoisasi. Berikut penjelasannya : Pertama, manajer adalah seorang pemimpin. Ia tidak akan berfungsi tanpa bimbingan dan pengarahan orang lain. Ia berhak memberikan dorongan/motivasi, bimbingan, komunikasi, pengaruh, konsultasi, dan mengarahkan pekerjaan

 bawahan untuk memepertahankan bagian atau unit sistem organisasi pada tingkat produksi yang diinginkan. Kedua, manajer merupakan spesialis proses manajemen, untuk melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Ia harus mengkhususkan diri dan mempunyai kecakapan dalam aktivitas manajerial secara umum seperti perencaan, mengorganisasikannya, memberi motivasi, evaluasi, penyelidikan, dan seterusnya yang termasuk proses manajemen. Ketiga, peranan manajer merupakan pelaku perubahan (change agent). Akibat perubahan pesat dalam dunia bisnis modern, termasuk masyarakatnya, manajer secara prinsipil bertanggung jawab untuk memperkenalkan dan melengkapi sistem pekejaan serta perubahan teknologi secara kontinyu dalam unit-unit utama organisasi. Disamping itu, perubahan berarti inovasi dan kreativitas. Manajer terus-menerus mencari cara-cara penyempurnaan organisasi yang baru, lebih baik dan memperkecil konflik serta benturan yang disebabkan penolakan cara-cara baru tersebut, tetapi berani mengahadapi konflik kreatif dan ketidakpuasan dengan status quo. Sehingga ia tidak akan merasa puas kalau hanya membuktikan kemampuan pekerjaanya tanpa mempertemukan tantangan pertumbuhan generasi, penyempurnaan dan vitalitas sistem kerja termasuk masyrakatnya. Keempat, manajer harus berorientasi pada keuntungan. Perusahaan dagang dan lembaga yang saling berhubungan hanya membenarkan keberadaan mereka dalam masyarakat dengan membenarkan takdir dan tujuan yang berbeda. Memenuhi seluruh kebutuhan manusia, termasuk masyarakat umum dan
 kelompok pekerjaan memaksa manajer untuk mendapatkan hasil produktif. Manajer harus menjadi ”pelaksana”, yakni orang yang selalu berorientasi pada tindakan, buka ketergesa-gesaan, keterpaksaan, spekulasi, tetapi untuk mengejar pemikiran yang baik, pengertian, dan tujuan kelompok, seluruhnya berintegrasi ke dalam sistem tujuan perusahaan. (Huneryager dan Heckman, 1992) Kelima, peranan manajer menghendaki tokoh yang aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan penekanan pada aktivitas keputusan. Sayang sekali, terlalu banyak orang yang beranggapan bahwa kedudukan manajer semata-mata hanya untuk mendapatkan uang dan membuat keputusan diantara ”ya dan tidak”. Diperkirakan, seluruh informasi menghasilkan keputusan yang sudah diterima masyarakat. Dalam suatu organisasi, banyak yang jatuh ternoda karena mereka tidak mengamati proses keputusan secara total, bahkan tidak mampu mempertimbangkannya. Pengambilan keputusan tidak menentukan arah tindakan karena olok-olok dalam memecahkan masalah atau khayalan pribadinya. Pengambilan keputusan itu pertama-tama mencari informasi selengkapnya, melakukan kajian komprehensif dalam menentukan masalahnya, kemudian memutuskan kebijakan. Dia juga harus mampu mengubah keputusannya apabila kondisinya juga berubah, mengakui bahwa ia juga dapat melakukan kesalahan sebagaimana bawahannya. Keputusan yang diambilnya didasarkan pada perkiraan sumber daya dan kondisi organisasi yang realistis, sekarang dan yang akan datang, bukan pada keuntungan personalia dan apa yang diinginkan. Aspek peranan manajer lainnya adalah negoisasi. Manajer menghabiskan waktunya untuk berhubungan dengan segala lapisan masyarakat di dalam dan di
 luar perusahaan. Sebagian besar merupakan penawaran langsung, seperti dengan serikat pekerja leveransir, dll. Keduanya saling mempertahankan hak dan kewajiban sampai terjadi kesepakatan. (Huneryager dan Heckman, 1992) Fase peranan negoisasi jauh lebih rumit dan sulit dipahami pemberian dan penerimaan pribadi terpusat pada sekitar kompetisi karier dengan manajer lain di peruasahaan yang sama sebagai bagian kehidupan kerja organisasi. Permainan dan pengendalian kekuatan untuk posisi dalam kelanjutan karir, dan perasaan politik yang tajam dalam negoisasi memungkinkan dapat menjadi bagian dari pribadi manajer yang cerdik. Karier semacam ini membingungkan, dan kemampuan seseorang untuk mengatasinya, dapat meretakkan hubungan manajer yang penuh denga aspirasi. Bentuk keahlian negoisasi yang lain sering dipakai untuk mengatasi hubungan atasan denga bawahan. Di samping masih adanya keahlian negoisasi yang digunakan untuk mengatur strategi, agar segala rintangan dan tantangan dapat diatasi secara efektif. Terakhir, yang bisa dianggap sebagai kritik untuk pengelola yang baik, adalah keperluan manajer untuk mengamati sifat peranannya secara profesional.Istilah ini berarti dedikasi seseorang bukan saja untuk kemajuan pribadi dan pekerjaanya, tetapi juga kepentingan profesinya. Profesionalisme menuntut pengakuan standar pembawaan yang etis, pengetahuan teori sebaik praktiknya (”mengapa” sebanding ”apakah”), rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, menekankan belajar dan riset untuk mempertinggi kemajuan profesionalisme, dan dedikasi untuk mengembangkan serta menumbuhkan profesionalisme secara terus menerus.
  Para manajer profesional harus berorientasi pada karir dan dedikasi timbal balik demi kemajuan profesi mereka, perusahaan dan dirinya sendiri. Di samping itu, mereka mampu untuk mengamati peranannya secara realistis, dan memeperoleh pengertian yang benar terhadap ambisi maupun tuntutan lingkungan. Seluruh manajer bergulat dengan ketidakpastian terus menerus, mengganggu risiko dan mengatur konflik antara kebutuhan dan nilai-nilai pribadi/organisasi. Kemampuan mengatur tekanan mendasar yang berbeda-beda menentukan sukses atau gagalnya seorang manajer. (Huneryager dan Heckman, 1992)

Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Jaffe & Scott (dalam Kummerouw, 1991) mengatakan bahwa pengembangan karir merupakan sekumpulan tujuan-tujuan pribadi dan gerakan strategis yang mengarah pada pencapaian prestasi yang tinggi dan kemajuan pribadi sepanjang jalur karir. Tujuan pengembangan karir secara umum adalah membantu karyawan memusatkan perhatian pada masa depannya dalam perusahaan dan membantu karyawan mengikuti jalur karir yang melibatkan proses belajar secara terus menerus. Dalam proses pengembangan karir, perusahaan memberikan kesempatan yang sebesarbesarnya pada karyawan untuk untuk mrmpunyai pekerjaan yang berarti bagi karyawan, dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam struktur kerja perusahaan. Di lain pihak, karyawan dituntut memiliki tanggung jawab untuk membuat perencanaan karir dan masa depan serta menemukan cara untuk memberikan sumbangan pada perusahaan. Noe, dkk. (1994) berpendapat bahwa pengembangan karir adalah suatu proses yang mana karyawan mengalami kemajuan yang dijalaninya melalui tingkatan-tingkatan tugas tertentu. Masing-masing tingkatan tugas memiliki karakteristik jenis tugas yang berbeda dan semakin berkembang. Karyawan akan mendapatkan tanggung jawab, wewenang, dan jenis-jenis tugas yang semakin besar. Hal ini akan mengarahkan karyawan untuk lebih dapat mengaktualisasikan diri. Handoko (dalam Kurniati, dkk 2005), menyebutkan titik awal pengembangan karir dimulai dari diri karyawan karena setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan karirnya, dan keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh adanya minat dalam diri individu. Hartati (dalam Nugrohowati, 2002) menambahkan, konsekuensi dari hal tersebut adalah karyawan mempersepsi secara negatif pengembangan karirnya. Sebaliknya karyawan yang mempunyai persepsi positif terhadap pengembangan karirnya, berarti karyawan tersebut merasakan adanya kesesuaian antara kebutuhan karirnya dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, sehingga akan menghindari segala bentuk sikap dan perilaku yang menghambat pencapaian tujuan seperti pemogokan, ketidakhadiran dan pengunduran diri. Ditambahkan pula oleh Glueck (1986) bahwa pengembangan karir merupakan struktur aktivitas normal yang ditawarkan perusahaan kepada karyawannya dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan yang mempengaruhi arah dan kemajuan karir.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Edy Sutrisno (2009:176) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 1)Efektivitas dan efisiensi Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak 2)Otoritas dan tanggung jawab Kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi akan mendukung kinerja pegawai tersebut. Kinerja pegawai akan dapat  terwujud bila pegawai mempunyai komitmen dengan organisasinya dan ditunjang dengan disiplin kerja yang tinggi 3)Disiplin Disiplin menujukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri pegawai terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan 4)Inisiatif Setiap inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan positif dari atasan, kalau memang atasan yang baik

Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Syafarudin Alwi (2011 :187) secara teoritas tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang bersifat efaluation harus menyelesaikan : (1) Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi . (2) Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision. (3) Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan : (1) Prestasi rill yang dicapai individu. (2) Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja. (3) Prestasi-prestasi yang dikembangkan.

Penilaian Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Menurut Bernardin dan Russel (2006 : 379) “ A way of measuring the contribution of individuals to their organization”. Penilaian kinerja adalah cara mengukur konstribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja . Cascio (2012 : 267) “ Penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau suatu kelompok”. Bambang Wahyudi (2008 :101) “ Penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja/ jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”.  Henry Simamora (2005 : 338) “ Penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan”.

Pengertian Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan/ instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.  Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2005 : 67) “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Ambar Teguh Sulistiyani (2006 : 223) “Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Kemudian menurut Malayu S.P Hasibuan (2011 : 34) mengemukakan “Kinerja (Prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. Menurut John Whitmore ( 2007 : 104 ) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan”. Menurut Veithzal Rivai (2006 : 309) mengemukakan kinerja adalah : “Merupakan perilaku yang nyata ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. Kemudian menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006:78), “Menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan”. Menurut John Witmore (2007 : 104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan”. Kemudian menurut Mink (2006 :76) mengemukakan pendapatnya bahwa individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya : (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berpengendalian diri, (d) kompetensi. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi dan diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Indikator Disiplin Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Hasibuan (2006:195) pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu perusahaan, diantaranya adalah: a.Ketepatan waktu Para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur, dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik b.Keadilan Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai, karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Apabila keadilan dijadikan dasar kebijaksanaan pimpinan dalam pemberian balas jasa atau hukuman, maka akan merangsang terciptanya kedisiplinan pegawai yang baik. c.Tanggung jawab yang tinggi Pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab atas hasil kerja, dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. d.Ketaatan terhadap aturan kantor Pegawai memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal/identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor, juga merupakan cerminan dari disiplin yang tinggi. e.Sanksi hukuman Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawaiakan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan. Berat atau ringan sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik buruknya kedisiplinan pegawai

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Dalam setiap organisasi atau instansi baik swasta maupun pemerintahan pada dasarnya mengharapkan pegawai-pegawai yang mempunyai displin yang tinggi dalam meyelenggarakan tugas – tugas kedinasan. Dengan kedisiplinan tersebut pegawai diharapkan mempunyai kerja yang baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Faktor – faktor dalam pembinaan dan pembentukan disiplin tersebut menurut Syarif (2007:39) antara lain : a.Kepemimpinan b.Pemberian motivasi c.Pendidikan latihan d.Kesejahteraan e.Penegakan disiplin melalui hukum

Jenis – jenis Disiplin (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Newstrom dalam Hasibuan (2006:194) menyatakan bahwa terdapat 3 jenis disiplin, yaitu : a. Disiplin Preventif Disiplin preventif adalah tindakan SDM agar terdorong untuk menaati standar atau peraturan. Tujuan pokoknya adalah mendorong SDM agar memiliki disiplin pribadi yang tinggi, agar peran kepemimpinan tidak terlalu berat dengan pengawasan atau pemaksaan, yang dapat mematikan prakarsa dan kreativitas serta partisipasi SDM. b. Disiplin Korektif Disiplin korektif adalah tindakan dilakukan setelah terjadi pelanggaran standar atau peraturan, tindakan tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut. Tindakan itu biasanya berupa hukuman tertentu yang biasa disebut sebagai tindakan disipliner, antara lain berupa peringatan, skors dan pemecatan. c. Disiplin Progresif Disiplin progresif adalah tindakan disipliner berulang kali berupa hukuman yang makin berat, dengan maksud agar pihak pelanggar bisa memperbaiki diri sebelum hukuman berat dijatuhkan.

Pengertian Disiplin (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara etimologi, disiplin berasal dari bahasa latin “disipel” yang berarti pengikut. Seiring dengan perkembangan zaman, kata tersebut mengalami perubahan menjadi “disiplin” yang artinya kepatuhan atau yang menyangkut tata tertib. Menurut Sastrohadiwiryo (2008:291) disiplin didefenisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Hasibuan (2006:193) disiplin diartikan sebagai suatu keadaan tertib dimana orang-orang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan dengan senang hati orang/sekelompok orang. Kedisiplinan adalah kesadaran dan ketaatan seseorang terhadap peraturan perusahaan/lembaga dan norma sosial yang berlaku. Selanjutnya Siagian (2012:305) menambahkan disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Selanjutnya Siagian mengatakan pendisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga pegawai tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan pegawai yang lain serta meningkatkan produktifitasnya

Indikator Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Indikator pengembangan karir menurut A.Sihotang (2006:213) adalah: 1.Kebijakan organisasi Merupakan yang paling dominan dalam mempengaruhi pengembangan karir seseorang karyawan dalam perusahaan. Kebijakan perusahaan merupakan penentu ada tidaknya pengembangan karir dalam perusahaan. 2.Prestasi kerja Prestasi kerja merupakan bagian penting dari pengembangan karir seorang karyawan. Karyawan yang mempunyai prestasi kerja baik dalam perusahaan biasanya mendapatkan promosi jabatan, karena prestasi kerja merupakan salah satu acuan bagi organisasi dalam melakukan pengembangan karir. 3.Latar belakang pendidikan Latar belakang pendidikan merupakan salah satu bahan acuan bagi perusahaan untuk meningkatkan karir seorang karyawan, semakin tinggi latar belakang pendidikan seorang karyawan maka semakin besar pula harapan peningkatan karirnya, juga sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seorang karyawan maka biasanya akan susah mendapatkan pengembangan karirnya. 4.Pelatihan Pelatihan merupakan fasilitas yang diperoleh karyawan dari perusahaan untuk dapat membantu peningkatan kualitas kerja dan karir dimasa mendatang. 5.Pengalaman kerja Pengalaman kerja merupakan bagian penting dari pengembangan karir yang berguna untuk dapat memberikan kontribusi di berbagai posisi pekerjaan. 6.Kesetiaan pada organisasi. Kesetiaan pada organisasi merupakan tingkat kesetiaan atau loyalitas seorang karyawan pada perusahaan, semakin lama karyawan bekerja pada perusahaan loyalitasnya tinggi. Loyalitas atau kesetiaan juga berguna untuk mengurangi Turn Over karyawan. 7.Keluwesan bergaul dan hubungan antar manusia Merupakan kebutuhan seseorang untuk dihormati dan diakui keberadaannya baik oleh lingkungan internal maupun eksternal perusahaan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Siagian (2012:207), faktor yang mempengaruhi pengembangan karir adalah sebagai berikut: a.Perlakuan yang adil dalam berkarir Perlakuan yang adil itu hanya bisa terwujud apabila kriteria promosi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, rasional dan diketahui secara luas dikalangan pegawai. b.Keperdulian para atasan langsung Para karyawan pada umumnya mendambakan keterlibatan atasan langsung mereka dalam perencanaan karir masing-masing. Salah satu bentuk keperdulian itu adalah memberikan umpan balik kepada para pegawai tentang pelaksanaan tugas masing-masing sehingga para pegawai tersebut mengetahui potensi yang perlu diatasi. Pada gilirannya umpan balik itu merupakan bahan penting bagi para pegawai mengenai langkah awal apa yang perlu diambilnya agar kemungkinannya untuk dipromosikan menjadi lebih besar. c.Informasi tentang berbagai peluang promosi Para pegawai pada umumnya mengharapkan bahwa mereka memiliki akses kepada informasi tentang berbagai peluang untuk dipromosikan. Akses ini sangat penting terutama apabila lowongan yang tersedia diisi melalui proses seleksi internal yang sifatnya kompetitif . Jika akses demikian tidak ada atau sangat terbatas para pekerja akan mudah beranggapan bahwa prinsip keadilan dan kesamaan dan kesempatan untuk dipertimbangkan,untuk dipromosikan tidak diterapkan dalam organisai. d.Minat untuk dipromosikan Pendekatan yang tepat digunakan dalam hal menumbuhkan minat para pekerja untuk pengembangan karir ialah pendekatan yang fleksibel dan proaktif. Artinya, minat untuk mengembangkan karir sangat individualistic sifatnya. Seovrang pekerja memperhitungkan berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, jenis dan sifat pekerjaan sekarang. Pendidikan dan pelatihan yang ditempuh, jumlah tanggungan dan berbagai variabel lainnya. Berbagai faktor tersebut dapat berakibat pada besarnya minat sesorang mengembangkan karirnya. e.Tingkat kepuasaan Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang ingin meraih kemajuan, termasuk dalam meniti karir, ukuran keberhasilan yang digunakan memang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan akibat tingkat kepuasaan dalam konteks terakhir tidak selalu berarti keberhasilan mencapai posisi yang tinggi dalam organisasi, melainkan pula berarti bersedia menerima kenyataan bahwa, karena berbagai faktor pembatasan yang dihadapi oleh seseorang, pekerja”puas”apabila ia dapat mencapai timgkat tertentu dalam karir nya meskipun tidak banyak anak tangga karir yang berhasil dinaikinya. Tegasnya, seseorang bisa puas karena mengetahui bahwa apa yang dicapainya itu sudah merupakan hasil yang maksimal dan berusaha mencapai anak tangga yang lebih tinggi akan merupakan usaha yang sia-sia karena mustahil untuk dicapai

Tahap – tahap Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Dessler (2007:192) mengemukakan adanya tahap-tahap utama dari siklus karir, yaitu : 1.Tahap pertumbuhan. Tahap ini berlangsung kira-kira sejak lahir sampai usia 14 tahun. Dalam periode ini orang mengembangkan pemahaman mandiri melalui identifikasi dengan dan interaksi dengan orang lain seperti, keluarga, teman, dan guru. 2.Tahap penjelajahan. Tahap ini terjadi pada periode usia 15 – 24 tahun. Individu secara serius menjelajahi berbagai alternatif kedudukan, berusaha untuk mencocokkan alternatifalternatif ini dengan minat dan kemampuannya, serta mencoba memulai suatu pekerjaan. 3.Tahap penetapan. Tahap ini berlangsung kira-kira dari usia 24 sampai 30 tahun, yang merupakan jantung dari kehidupan kerja kebanyakan orang. a.Subtahap percobaan Tahap ini berlangsung pada usia 25 – 30 tahun. Individu menetapkan bidang pilihan yang cocok, dan jika tidak cocok berusaha mengubahnya. b.Subtahap pemantapan Tahap ini berlangsung pada usia 30 – 40. Selama periode ini, tujuan kedudukan perusahaan ditetapkan dan perencanaan karir yang lebih eksklusif dijalankan untuk menetapkan urutan bagi pemenuhan tujuantujuan tersebut. c.Subtahap krisis pertengahan akhir Tahap ini berlangsung pada usia 40-an. Selama periode ini orang sering membuat penilaian baru yang besar atas kemajuan mereka sehubungan dengan ambisi dan tujuan awal karir mereka. 4.Tahap pemeliharaan. Tahap ini berlangsung pada usia sekitar 45-65 tahun. Selama periode ini orang mengamankan tempatnya dalam dunia kerja. 5.Tahap kemerosotan. Tahap ini disebut juga usia pensiun, di mana individu menghadapi prospek harus menerima berkurangnya level kekuasaan dan tanggung jawab.

Tujuan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Tujuan pengembangan karier yang dikemukakan Mangkunegara (2005:77) adalah sebagai berikut : 1.Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Pengembangan karier membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu.  2.Menunjukan hubungan kesejahteraan pegawai. Perusahaan merencanakan karier pegawai dengan meningkatkan kesejahteraan pegawaai agar pegawai lebih tinggi loyalitasnya. 3.Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Pengembangan karier membantu menyadarkan pegawaianya akan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahlianya. 4.Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Pengembangan karier akan memperkuat hubuungan dan sikap pegawainya terhadap perusahaannya. 5.Membuktikan tanggung jawab sosial. Pengembangan karier suatu cara menciptakan iklim-iklim kerja yang positif dan pegawai-pegawai menjadi lebihg bermental sehat. 6.Membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Pengembangan karier membantu progrsm-progrsm perusahaan lainnya agar tujuan perusahaan tercapai. 7.Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Pengembangan karier dapat menjadikan turnover rendah dan begitu pula biaya kepegawaian menjadi lebih efektif. 8.Mengurangi keusangan profesi dan manajerial. Pengembangan karier dapat menghindarkan dari keusangan dan kebosanan profesi dan manajerial.  9.Menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai. Perencanaan karier dimaksudkan mengintegrasikan perencanaan kerja dan kepegawaian . 10.Menggiatkan suatu pemikiran jkarak waktu yang panjang. Pengembangan karier berhubungan dengan jarak waktu yang panjang. Hal ini karena penempatan suatu posisi jabatan memerlukan persyaratan dan kualifikasi yang sesuai dengan porsinya.

Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengembangan karir pada dasarnya berorientasi pada perkembangan organisasi/perusahaan dalam menjawab tantangan bisnis di masa mendatang. Setiap organisasi /perusahaan harus menerima kenyataan, bahwa eksistensinya di masa depan tergabtung pada SDM (Nawawi, 2006:98). Tanpa memilki SDM yang kompetitif sebuah organisasi akan mengalami kemunduran dan akhirnya akan tersisih karena ketidakmampuan menghadapi pesaing. Kondisi demikian mengharuskan organisasi/perusahaan untuk melakukan pembinaan karir bagi para karyawan, yang harus dilakukan secara berencana dan berkelanjutan. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari karir itu sendiri. Menurut Anoraga (2005:99), karir dalam arti sempit (sebagai upaya mecari nafkah, mengembangkan profesi, dan meningkatkan kedudukan), karir dalam arti luas (sebagai langkah maju sepanjang hidup atau mengukir kehidupan seseorang). Sedangkan menurut Handoko (2011:58) karir adalah semua pekerjaan jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Menurut Sadili Samsudin (2006:133) mendefinisikan pengembangan karir adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan

Komponen Komitmen (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Perbedaan komitmen dalam suatu institusi terdapat dalam tiga komponen yang diutarakan oleh Meyer dan Allen (dalam Soekidjan, 2009). Tiga kompinen tersebut adalah affective commitment, normative commitment dan continuence commitment.1)Affective Commitmentmerupakan komitmen yang berkaitan dengan emosionsl, identifikasi, dan keterlibatan pegawai dalam suatu institusi. 2)Normative Commitment. Istilah employees stay because thet have tomerupakan keyakinan karyawanan tentang kewajiban berkontribusi terhadap institusi. Pegawai wajib melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan institusinya.3)Continuence Commitmentmerupakan komitmen rasional yang terbentuk berdasarkan pertimbangan untung rugi yang dihadapi pegawai jika berhadapan dengan keputusan untuk tetap tinggal dan bergabung dengan institusi atau hendak memutuskan keluar dari institusi ( employees stau because they feel they ought to)