Dalam masyarakat yang sederhana dengan sistem kehidupan bersama yang komunal tidak mengenal hak milik perorangan atas suatu benda. Benda-benda dianggap sebagai milik bersama dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dalam perkembangannya kemudian kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan semakin kompleks. Oleh sebab itu orang mulai berfikir bahwa hak milik merupakan yang penting. Setiap orang memerlukan cukup persediaan dan bekal kehidupan untuk mengantarkannya kepada kehidupan yang layak. Adanya hak milik dimaksudkan agar penggunaan bekal kehidupan tersebut tidak merugikan ataupun dirugikan oleh orang lain.
Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Mimi Rosidi Akis menjelaskan mengenai perkembangan hak milik menjadi 3 (tiga) phase sebagai berikut:
- Phase Pertama: mula-mula antara para anggota masyarakat diadakan perjanjian untuk memperoleh hak milik atas benda-benda. Seorang anggota masyarakat hanya boleh memeiliki benda-benda yang diiinginkannya apabila benda tersebut belum menjadi hak milik anggota masyarakat lain. Pemilikan benda pada tahap ini masih bersifat jasmaniah tanpa didasari oleh dokumen yuridis apapun. Kedudukan hak milik pada tahap ini masih sangat lemah karena belum bisa dibuktikan/dipertahankan secara yuridis.
- Phase Kedua: pada tahap ini penguasaan secara jasmaniah dapat dibuktikan/dipertahankan secara yuridis. Ganngguan terhadap hak milik yang sah menurut hukum akan ditanggulangi juga oleh perangkat hukum yang ada.
- Phase, Ketiga: pada tahap ini hak milik pribadi perseorangan telah berkembang kepada tahap yang lebih sempurna. Jaminan terhadap hak milik tidak hanya mengenai kedudukannya saja bahkan sampai kepada penggunaannya dan penikmatan hasilnya dijamin penuh oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]
Berdasarkan tahapan perkembangan hak milik di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep hak milik di Indonesia telah memasuki phase ketiga. Kepemilikan baik benda bergerak maupun tidak bergerak telah dijamin oleh hukum sampai pada pemanfaatan dan penikmatan hasilnya oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh adalah kepemilikan kendaraan bermotor dengan adanya BPKB dan diatur pula penggunaan dan pemanfaatannya dalam berbagai aturan mulai dari pengaturan tentang pajak, pengaturan mengenai penggunaannya dengan mensyaratkan adanya Surat Izin Mengemudi, aturan berlalu lintas, sampai kepada aturan mengenai angkutan umum jika kendaraan bermotor digunakan untuk berusaha. Contoh kedua kepemilikan Tanah. Di Indonesia kepemilikan tanah di atur di dalam UUPA, diatur juga bagaimana proses peralihan, penggunaan tanah untuk berusaha, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Henry S. Cheeseman sebagaimana dikutip Mimi Rosidi Akis mengemukakan mengenai hak milik sebagai berikut:
Hak milik merupakan bentuk pemilikan yang tertinggi, karena (1) kepemilikan tersebut tidak dibatasi waktu, (2) dapat diwariskan dan (3) tidak akan dihapus kecuali ada kejadian yang berakibat hapusnya hak milik tersebut.[2]
Sesuai dengan pendapat tersebut dalam pemilikan tanah yang diatur dalam UUPA hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah mengingtat fungsi sosialnya.[3]
Indonesia menganut asas pemisahan horizontal dalam pengaturan mengenai hubungan antara tanah dengan apa yang melekat di atasnya. Asas pemisahan horizontal memisahkan tanah dari segala benda yang melekat pada tanah tersebut.[4]
Khususnya dalam kepemilikan rumah susun maka dalam hal ini ada suatu benda atau bangunan yang dapat dimiliki oleh seseorang, dua orang atau bahkan lebih, yang dikenal dengan istilah pemilikan bersama. Dalam pemilikkan bersama atas suatu benda atau bangunan pada pokoknya ada dua bentuk pemilikan, yaitu :
- Pemilikan bersama yang terikat (Gebonden Mede Eigendom), yaitu ikatan hukum yang terlebih dahulu ada di antara para pemilik benda bersama, contohnya : harta perkawinan.
- Pemilikan bersama yang bebas (Vrije Mede Eigendom), yaitu apabila antara para pemilik bersama tidak terdapat ikatan hukum terlebih dahulu, dalam hal ini ada kehendak untuk bersama-sama menjadi pemilik atas suatu benda untuk digunakan bersama.
Berdasarkan konsep tersebut, maka Undang-Undang Rumah Susun dirumuskan sebagai suatu jenis pemilikan perseorangan dan pemilikan dalam suatu paket jenis pemilikan baru yang disebut Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS), dengan pengertian sebagaimana diuraikan, bahwa hak kepemilikan perseorangan atas satuan (unit) rumah susun meliputi pula hak bersama atas bangunan, benda dan tanahnya.[5]