Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bangsa Indonesia telah sepakat bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Kesepakatan tersebut bukan saja sebagai landasan kehidupan bernegara tapi merupakan unsur utama dalam denyut kehidupan di Indonesia. Hukum diakui sebagai panglima di Indonesia tidak secara serta merta dan diakui begitu saja. Meletakan hukum sebagai denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya melalui proses singkronisasi terhadap pola kehidupan berbangsa di masa lalu, masa kini dan proyeksi masa depan. Dengan meletakan hukum dalam dimensi masa lalu, masa kini dan masa depan bangsa maka corak hukum tentunya adalah corak Indonesia.
Hukum yang bercorak Indonesia merupakan kekayaan sendiri bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut mebuktikan bahwa proses pembentukan hukum di Indonesia dilakukan melalui proses yang demokratis serta dilaksanakan juga oleh pemerintahan yang demokratis pula. Pada akhirnya, jika hukum dibentuk dalam proses yang demokratis maka hasilnya adalah hukum yang populis dan responsif, namun bila proses pembentukan hukum dilalui dengan pola otoriter maka hasil corak hukumnya adalah konservatif/elitis/ortodoks.[1] Proses pembentukan hukum tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa dinamis konfigurasi politik suatu negara, termasuk Indonesia itu sendiri. Namun bukan pula kemudian politik yang mengendalikan hukum, tapi hukum akan memiliki warna/corak sebagaimana disampaikan oleh Moh. Mahfud MD dalam bukunya.
Sebuah negara hukum dalam mengejawantahkan hukum di negara nya tentunya akan sangat diwarnai oleh konfigurasi politik negara tersebut. Sebagaimana pengertian politik hukum menurut banyak ahli, bahwa kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan datang, yang sedang berjalan dan telah berlaku bersumber dari cita-cita dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari suatu negara.[2] Jadi jika ingin tahu dimensi hukum suatu negara maka cermati konfigurasi politik negara tersebut. Makin demokratis, makin maju dan modern sebuah negara tentunya hukum yang ada akan makin responsif dan populer. Padmo Wahjono dalam karyanya, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, menjelaskan pengertian atas politik hukum sebagai kebijakan dasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk oleh negara.[3]
Negara yang berdasarkan atas hukum tentunya memberikan implikasi bahwa pengaturan hukum akan selalu mendapat perhatian serius. Sehingga sebagai penentuan dimensi corak hukumnya diperlukan politik hukum yang baik dari negara sebagai pembentuk hukum. Menjadikan hukum sebagai panglima sebenarnya, bukan hanya hukum yang elitis dan ortodoks. Hukum tidak hanya bersimpul kekinian (ius constitutum) tapi justru lebih jauh lagi, hukum memiliki simpul masa depan (ius constituendum). Dengan demikian, politik hukum suatu negara akan sangat menentukan kemana arah kebijakan hukum suatu negara, baik hukum yang sedang berlaku saat ini, yang akan berlaku dimasa yang akan datang maupun yang telah berlaku. Selain itu, politik hukum juga menentukan seberapa jauh pengakuan warga negara atas keefektifitasan hukum itu sendiri, sehingga marwah hukumpun dapat dijaga dengan politik hukum yang baik dari negara.