Berdasarkan penelusuran literatur, apa yang selama ini kita sebut dengan term welfare state ternyata pada mulanya ridak hanya mengacu pada negara akan tetapi termasuk juga untuk civil society.[1] Pencarian titik tengah antara lingkup privat ekonomi pasar dan ruang publik pemerintah di bawah hukum dirujuk sekitar tahun 1850 sebagai ‘Sozialpolitik ‘. Dalam bahasa Inggris ‘Sozial Politik’ diterjemahkan sebagai ‘social policy’ atau ‘social politics’. Term welfare state itu sendiri tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dihubungkan dengan teori-teori di bidang hukum, ekonomi, dan analisis-analisis yang relevan dalam bidang sosiologi dan politik.[2]
Mengenai Welfare state, Franz-Xaver Kauffman mengemukakan paparan sebagai berikut:
Historical and international comparisons of the developments in social and economic policies, which the British call ‘the Welfare State’, the Germans ‘der Sozialstaat’, the French Tetat providence’, the Dutch ‘Verzorgingsstat’ and the Swedish ‘Folkhemmet’ have been undertaken only recently. In the USA, on the other hand, ‘welfare’ is understood solely as poor-relief and a ‘welfare state’ is distrusted for creating ‘dependency’. To be sure, other terms such as ‘Social Security’ or ‘Social Services’ are also used, but no term mobilises political passions and academic scrutiny like ‘the welfare state’ and its equivalents in other languages.
Paparan Kaufmann di atas menunjukkan bahwa Welfare State telah menjadi kajian di beberapa negara walaupun dengan nama yang berbeda-beda tetapi merujuk hal yang sama. Kecuali di Amerika yang menganggap bahwa konsep welfare state akan menyebabkan ketergantungan masyarakat. Tapi satu hal yang pasti bahwa tidak ada isitlah yang menggerakkan hasrat politik dan akademik seperti Welfare State atau dalam bahasa-bahasa yang lain yang merujuk pada konsep welfare state.
Dalam konsep welfare state peran negara mempunyai peranan yang sangat penting. Mengenai hal tersebut Chris Holden mengemukakan paparan sebagai berikut:
Early welfare state theory focusing on economic development and industrialisation was largely functionalist in its approach, arguing that the welfare state is essentially the outcome of the ‘needs’ of industrial society (Wilensky, 1975, 1976). As Flora and Alber put it (1984, p. 38): ‘In the tradition of Durkheim, structural-functional differentiation is the fundamental process characterising modernisation.’ The key factors are therefore the increasing specialisation and division of labour associated with economic growth and industrialisation. Closely related to this are processes of urbanisation and increasing labour mobility as labour markets expand, which undermine ‘ascriptive bonds’ and therefore the security functions of the family. Human relationships are increasingly based upon exchange rather than close informal ties. These processes are seen as leading to a number of social problems, which can only effectively be tackled by the state.[3]
Paparan Holden di atas menunjukkan bahwa, modernisasi mengakibatkan permasalahan-permasalahnnya sendiri. Banyaknya masalah-masalah sosial yang timbul hanya dapat ditanganai secara efektif oleh negara, bukan pihak lain.
Secara umum Negara Kesejahteraan atau populer dikenal sebagai welfarestate merupakan konsep Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Welfarestate sejatinya merupakan respon terhadap konsep nacht-wachter staat (night watchtman state, negara penjaga malam). Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (liberalism), yang berkembang pada abat ke-18, terutama karena implikasi paham the invisible hands yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo yang berjudul The Wealth of Nations : An Inquiry into the Nature and Causes. Dalam konsep negara penjaga malam tersebut, peranan negara sangatlah minim (minimum state) yang secara umum dimengerti bahwa negara tidak berhak memonopoli pengaturan kehidupan bermasyarakat.
Negara yang menjamin kesejahteraan rakyatnya adalah konsep ideal dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. Tak mudah menjadikan suatu pemerintahan negara menjadi negara kesejahteraan, paling tidak sebuah negara harus memiliki 5 (lima) pilar kenegaraan dalam tujuannya mewujudkan negara kesejahteraan. Kelima pilar dasar sebuah Negara Kesejahteraan (welfarestate) antara lain[4] : Demokrasi (Democracy). Penegakan Hukum (Rule of Law), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Juctice) dan anti diskriminasi. Negara yang menjadikan kesejahteraan sebagai salah satu tujuannya tentunya harus matang secara demokrasi dan memiliki kelembagaan penegakan hukum yang ramah dan secure atas hak-hak asasi manusia serta mampu sama dan merata dalam mengelola setiap sumber kekayaan negara.
Jauh sebelum para pemikir-pemikir yang pendapatnya telah penulis kutip, N. A. Smith pada tahun 1951 mengemukakan bahwa terdapat empat ide yang mendasari konsep welfare state. Empat ide dasar tersebut akan penulis ketengahkan secara terpisah. Pertama adalah mutual aid atau dalam khasanah keindonesiaan sama dengan monsep gotong royong. Penulis mengartikan mutual aid sebagai konsep gotong royong berdasarkan paparan sebagai berikut:
First–mutual aid. Few people can rely on their neighbours for help nowadays: industrialism and the impersonal nature of urban life have almost extinguished neighboudiness. Members of families still help out one another as before, but families now tend to be smaller, more scattered, and less cohesive. Above all, those living in the big towns are for the most part helplessly dependent on the efficiency and goodwill of large organizations for their livelihood and comfort. When things go wrong and they can get no work, nor food, nor houseroom, they can only turn for help to those other large organizations, the state and the local authorities. We have only to read Victorian social history or to look at those countries where communally organized mutual aid does not exist, or is only rudimentarily organized, to see how much more horrible modern civilization can be without it.[5]
Paparan di atas menggambarkan bagaimana industrialisme dan modernisasi mengikis rasa kebersamaan sampai pada titik menuju kepunahan. Orang tidak lagi dapat mengandalkan sesamanya (dalam lingkup terkecil adalah tetangga) untuk dimintai bantuan taupun saling tolong-menolong. Dengan tidak hadirnya ide tentang mutual aid atau saling membantu atau dalam istilah keindonesiaan dikenal dengan gotong royong, peradaban modern akan mengakibatkan hal yang lebih buruk.
Kedua, Social Welfare (kesejahteraan sosial), mengenai ide kesejahteraan sosial, N.A. Smith mengemukakan pendapat sebagai berikut:
Second–social welfare. The purpose here is to improve conditions, not by striking at the root causes of our social problems but by palliative and reformative measures undertaken when the troubles shew themselves in individuals and families. A family is poverty stricken, perhaps because the father drinks or gambles: therefore give the children free school meals and “necessitous”clothing. A woman deserts her husband and child: therefore put the child into a boarding school. A boy picks up bad companions on the streets and is caught with a stolen bicycle: therefore refer him to a child guidance clinic or put him into an approved school. Or you may have a family of three girls where the parents are uncertified mental defectives. The father, found guilty of incest, goes to prison; two girls are taken into care by the local authority; the third goes into a home to await an illegitimate baby; and the mother goes on public assistance. Such cases are endless; and the question arises whether the social problem can ever be solved by welfare methods. The answer is that it can never be so solved. The flooding river of social mischance and evil simply cannot be dried up by plugging some of the worst leaks. Social welfare, badly needed as it is, can never be a substitute for more fundamental reform. Nevertheless, it has come to be regarded by many as such a substitute.[6]
Paparan di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial bukan untuk menjawab atau mengatasi masalah-masalah sosial yang mendasar. Perjudian, minuman keras, kekerasan seksual, kenakalan, dll merupakan permasalahn sosial yang akan terus muncul. Kesejahteraan sosial memang sangat dibutuhkan sebagai jawaban terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan-permasalahan sosial yang telah disebutkan. Namun demikian, konsep kesejahteraan sosial todak dapat menggantikan bentuk reformasi yang lebih mendasar. Akan tetapi dalam banyak hal kesejahteraan sosial telah dianggap sebagai sebuah pengganti.
Ketiga, social Justice (keadilan sosial). Mengenai ide keadilan sosial dalam konsep welfare state Smith mengemukakan pendapat sebagai berikut:
Third–social justice. What is sought here is greater equality, chiefly through the wider diffusion of those privileges hitherto reserved for the more well-to-do. We narrow the gap by bringing down the rich and at their expense raising up the poor. Thus the poor are given nominal equality with the rich as regards education and medical treatment, and houses and flats are built for their occupation whilst those better off are left to solve their own housing problems.[7]
Paparan Smith di atas menunjukkan bahwa ide kesejahteraan sosial dalam konsep welfare state merupakan ide kesetaraan yang cukup luas. Ide keadilan sosial menyeimbangan ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Apa yang bisa dinikmati oleh yang kaya juga harus bisa dinikmati oleh orang yang tidak mampu seperti pendidikan, layanan kesehatan serta hak bertempat tinggal dengan menyediakan rumah-rumah dan flat.
Keempat, harapan pembaruan masyarakat tanpa harus benar-benar merubah apapaun. Ide keempat ini merupakan ide yang sulit untuk digambarkan dengan jelas. N.A. Smith mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
The quest for social justice brings us face to face with the fourth aspiration behind the welfare state. This may be described, perhaps not too unfairly, as the hope that society may be reformed without really changing anything. Many people approve of redistributive taxation because it takes money from those who can afford it and gives it to the poor as grants and subsidies. But it may be asked Why go to all this trouble to redistribute income: why not distribute it properly in the first place? Instead of giving free legal aid to poor persons why not simplify and cheapen the law and reform the legal profession? Instead of trying to give all children some sort of old school tie why not bring the education system into line with modern thought and modern needs? Instead of increasing and diversifying the number of first aid therapies in the welfare state why not take steps to build up social health and thus gradually get rid of the need for so much first aid?[8]
Paparan Smith di atas pada intinya ingin menyampaikan bahwa alih-alih memberikan pertolongan-pertolongan mengapa tidak mengusahakan agar masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan sosial sehingga tidak membutuhkan lagi pertolongan-pertolongan. Dengan kata lain mengusahakan kemandirian masyarakat dengan mewujudkan kesejahteraan.
Seperti halnya pendekatan pembangunan lainnya, sistem kesejahteraan negara tidaklah homogen dan statis. Ia beragam dan dinamis mengikuti perkembangan dan tuntutan peradaban. Menurut Isbandi Rukminto Adi, ada tiga kunci utama dalam memahami negara kesejahteraan yaitu[9] :
- Intervensi yang dilakukan oleh negara (dalam hal ini pihak pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan warganya;
- Kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat;
- Kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara.
Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh negara. Seperti yang awalnya diamati oleh Titmuss (1958) dan kemudian diperkuat oleh Esping-Andersen (1990), negara tidak selamanya menjadi aktor utama dalam penyediaan kesejahteraan. Esping-Andersen mentipologikan varian-varian rezim kesejahteraan atas rezim kesejahteraan liberal, sosial demokrat, dan konservatif. Terlihat bahwa peran negara dalam negara kesejahteraan paling kuat dijumpai pada rezim kesejahteraan sosial demokrat yang memiliki tingkat demodifikasi tinggi serta ikatan hak sosial yang universal.
Berdasarkan tipologi rezim kesejahteraan tersebut, Esping-Andersen membagi negara kesejahteraan ke dalam tiga bentuk yaitu:
- Residual welfare state; yang meliputi negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, dengan basis rezim kesejahteraan liberal dan dicirikan dengan jaminan sosial yang terbatas pada kelompok target yang selektif serta dorongan yang kuat bagi pasar untuk mengurus pelayanan publik.
- Universalist welfare state; yang meliputi negara seperti Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia, dan Belanda, dengan basis rezim kesejahteraan sosial demokrat dan dicirikan dengan cakupan jaminan sosial yang universal dan kelompok target yang luas serta tingkat dekomodifikasi yang ekstensif.
- Social insurance welfare state, yang meliputi negara seperti Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Italia, dan Spanyol dengan basis rezim kesejahteraan konservatif dan dicirikan dengan sistem jaminan sosial yang tersegmentasi serta peran penting keluarga sebagai penyedia pasok kesejahteraan.
Pada akhirnya konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial oleh negara sebagai haknya. Negara Kesejahteraan atau welfarestate, baik sebagai konsep maupun model pembangunan kesejahteraan, memiliki wajah yang beragam. Kesejahteraan negara tidaklah mati sebagaimana dimitoskan banyak orang. Ia juga tidak hanya milik negara-negara maju secara ekonomi. Dengan political will, komitmen dan visi yang jelas mengenai investasi sosial dan manusia, negara-negara berkembang mampu menjalankan pendekatan pembangunan kesejahteraan ini.
Good Governance menjadi agenda utama dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfarestate) bagi bangsa yang merdeka. Good Governance meniscayakan pemerintah yang akuntabel dan dan transparan yang siap melayani publik secara profesional. Salah satu faktor penting dari meningkatnya kesejahteraan rakyat dalam suasana bangsa yang sudah merdeka adalah adanya pelayanan yang berkualitas dari pejabat pemerintah sebagai aparatur negara dalam melayani kepentingan publik.
Berbagai pengertian di atas menunjukkan bahwa konsep kesejahteraan menunjukkan tidak hanya berkaitan antara analisis dan kebijakan ekonomi namun harus dilihat secara menyeluruh. Secara praktik di Indonesia maka konsep kesehjateraan Negara merupakan pembahasan menarik mengenai pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan ketelantaran tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial parsial yang berjangka pendek. Konsep ini juga dapat digunakan untuk membahas mengenai bagaimana peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan perlakuan negara bagi mereka yang kalah dalam persaingan atau kompetisi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Pada pasal 28H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. [10]