Perbandingan hukum merupakan salah satu sumber pengetahuan hukum yang amat penting dalam kaidah perkembangan hukum. Pentingnya perbandingan hukum membuat nilai-nilai kehidupan manusia menjadi sebuah kaidah yang kemudian menarik untuk diperhatikan hubungannya maupun evaluasinya. Banyak ahli yang memaparkan tentang pendekatan perbandingan hukum. Istilah perbandingan hukum atau Comparative Law (bahasa Inggeris), Rechtsvergleichung (bahasa Jerman) atau “Vergeleichende Rechtslehre”, atau Droit Compare (bahasa Perancis); baru dikenal pada abad ke 19. Di Amerika Serikat, pada beberapa perguruan tinggi hukum istilah Comparative Law sering diberi arti lain, yaitu : sebagai “hukum peristilahan” yang termasuk bidang studi hukum perdata. Sarjana lain, Rudolf B. Schleisinger (Comparative Law, 1959) mengatakan, bahwa Comparative Law atau perbandingan hukum merupakan suatu metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
Perbandingan hukum yang dimaksudkan adalah mencari dan mengindikasikan perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor non hokum yang mana saja mempengaruhinya. [1] Jadi memberbandingkan sistem hukum bukan hanya mencari persamaan atau perbedaan namun hal mendasari adalah mencari rumusan yang nantinya akan menjadi konstruksi bagi seberapa jauh peraturan perundang-undangan ketika dilaksanakan dalam masyarakat.
Untuk memahami lebih mendalam tentang perbandingan hukum, maka perlu melihat pembagian atau pengklasifikasian perbandingan hukum itu sendiri menurut beberapa ahli ternama, antara lain :
- Klasifikasi menurut Prof. Lambert’s
Prof. Lambert mengklasifikasikan perbandingan hukum menjadi tiga bagian:
- Perbandingan Hukum secara Deskriptif
- Perbandingan mengenai Sejarah Hukum
- Perbandingan mengenai Peraturan Hukum
- Klasifikasi menurut Wigmore
Wigmore membagi perbandingan hukum menjadi tiga kategori:
- Perbandingan Nomoscopy
- Perbandingan Nomothetics
- Perbandingan Nomogenetics
- Klasifikasi menurut Kaden
Kaden mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai berikut:
- Perbandingan Formal (Formelle Rechstver Gleichung)
- Perbandingan Dogmatik (Dogmatische Rechsvergleichung)
- Klasifikasi menurut Kantorowicz
Kantorowicz mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai berikut:
- Perbandingan Hukum Geografis
- Perbandingan Hukum Materiil
- Perbandingan Hukum Metodis
- Klasifikasi menurut Max Rheinstein
Rheinstein telah membagi menjadi dua klasifikasi, yaitu:
- Perbandingan Makro
- Perbandingan Mikro
- Klasifikasi menurut Gutteridge
Gutteridge mengklasifikasikan perbandingan hukum menjadi dua bagian:
- Perbandingan Hukum secara Deskriptif
- Perbandingan Hukum yang dapat Digunakan
- Perbandingan Kelembagaan dan Fungsional
Ketidaksamaan terhadap sifat dan lingkup dari perbandingan hukum sangatlah serius sehingga lebih banyak klasifikasi yang dapat ditambahkan dalam studinya.
Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, adalah perbandingan hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana.[2] Dalam pandangan lain, perbandingan hukum pada dasarnya merupakan ilmu yang setua ilmu hukum itu sendiri, namun perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru pada abad-abad terakhir. Pada awalnya studi perbandingan hukum masih bersifat perseorangan yang kemudian berkembang dalam bentuk kelembagaan. Kemudian di Inggris dan Prancis dibentuk Institut Perbandingan Hukum. Menurut Prof Gutteridge, Bapak pelopor Comparative Law ialah Montesqueieu, karena dialah yang pertama kali menyadari bahwa the rule of law tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi juga harus dipandang sebagai suatu latar belakang historis dari lingkungan dimana hukum itu berfungsi.
Pengertian diatas juga dapat dipahami dari sudut pandang bahwa perbandingan hukum bukan hanya sebagai tataran konseptual namun juga seagai suatu metode penelitian. Dimana metode studi dan penelitian dari hukum perbandingan akan mengkaji mengenai bagaimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Metode ini menaruh perhatian pada analisa kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi guna menjawab berbagai masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus di mana beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai bangsa dengan cara memperbandingkan satu dengan lainnya. Melalui metode penelitian tersebut maka seorang peneliti hukum dapat mempelajari hukum-hukum di luar negeri dengan membandingkannya dengan hukum-hukum local. Tugas utamanya adalah untuk mengetahui dengan pasti perbedaan dan persamaan di dalam peraturan hukum, prinsip-prinsip dan lembaga-lembaga terkait pada dua negara atau lebih dengan cara pandang untuk menyediakan solusi bagi permasalahan setempat. Hal ini juga merupakan disiplin untuk memelihara “social order” berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang hidup di negara-negara lain.[3]
Dalam penelitian ini maka pendekatan Perbandingan Hukum digunakan untuk menemukan pengaplikasian dan administrasi hukum untuk garis pedoman, alat dalam kecakapan berkerja dan sebuah rancangan pada satu situasi di mana sistem tersebut dapat dibangun pada bidang aktivitas mereka masing-masing dengan memperbandingkan hukum di negara mereka dengan sistem hukum lainnya.