Prinsip Dasar Perlindungan Privasi (skripsi, tesis, disertasi)

Ketika hukum perlindungan data yang komprehensif tersedia, maka organisasi baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi anda memiliki kewajiban untuk menangani data ini sesuai dengan hukum perlindungan data. Hukum ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan [1]:

  1. Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu;
  2. Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan up to date;
  3. tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan infromasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati;
  4. tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya, kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh larena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu;
  5. Informasi harus aman: penjagaan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan;
  6. Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: kita harus diberitahu perihal pegumpulan dan penggunaan informasi kita, kita harus tahu tujuan penggunaannya, dan kita harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut;
  7. Individu berhak terlibat: kita harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan kita berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut;
  8. Organisasi harus dimintai pertanggungjawaban: organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi anda harus bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas

 

Pengertian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (skripsi, tesis, disertasi)

Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.  Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer-To-Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online[1]

Secara teoritis, Peer-to-peer lending atau P2P Lending adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan e-commerce, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan ecommerce. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam peer lending, kegiatan dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan peer lending. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. Peer lending tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, peer lending dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.[2]

Sebelum membahas tentang aspek perlindungan data pribadi pada transaksi pinjam meminjam online, perlu dipahami bahwa layanan pinjam meminjam online merupakan layanan fintech peer-to-peer lending yang bertindak sebagai penyelenggara atau dengan kata lain, layanan pinjam meminjam yang hanya mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Direktorat Pengaturan,Perizinan dan Pengawasan Fintech (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan sebagai berikut : “Fintech adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi, layanan jasa keuangan ada banyak sekali, ada pendanaan, pasar modal, asuransi dan lain-lan. Fintech Peer To Peer (P2P) Lending termasuk ke dalam layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi. Kategori fintech ada enam kategori, Fintech Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia hanya sebagai penyelenggara saja atau hanya sebagai platform saja, perusahaan tersebut tidak dapat bertindak sebagai penerima pinjaman ataupun pemberi pinjaman

Tujuan Penilaian Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Penilaian Kinerja merupakan suatu alat yang manfaatnya tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja seorang pegawai akan tetapi juga mengembangkan serta memotivasi pegawai. Penilaian tersebut juga akan memberikan dampak yang positif dan semangat dalam diri pegawai untuk lebih berkualitas dan menghasilkan kinerja yang optimal. Menurut Sedarmayanti (2007), tujuan dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut : a.Untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai. b.Sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khusunya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja. c.Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin, sehingga dapat diarahkan jenjang/ rencana karirnya, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. d.Mendorong terciptanya hubungan timbal baik yang sehat antara atasan dan bawahan. e.Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian khususnya kinerja pegawai dalam bekerja. f.Secara pribadi, pegawai mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat memacu perkembangannya. Bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan dan pegawainya, sehingga dapat lebih memotivasi pegawai. g.Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian.

Penilaian Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

“Penilaian kinerja adalah system formal untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi kinerja seseorang atau kelompok”(Mondy & Noe (2005) dalam Marwansyah (2010)). Kegiatan penilaian kerja adalah penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada pegawai tentang kinerja pegawai tersebut. Menurut Dessler (2007) ada lima faktor dalam penilaian kinerja yang popular, yaitu : a. Prestasi pekerjaan, meliputi : akurasi, ketelitian, keterampilan, dan penerimaan keluaran. b. Kuantitas pekerjaan, meliput : volume keluaran dan kontribusi. c. Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi : mmebutuhkan saran, arahan atau perbaikan. d. Kedisplinan, meliputi : kehadiran, sanksi, warkat, regulasi, dapat dipercaya/ diandalkan dan ketepatan waktu. e. Komunikasi, meliputi : hubungan antar pegawai maupun dengan pimpinan, media komunikasi

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)

 Meningkatkan kinerja pegawai merupakan salah satu tujuan penilaian kinerja. Karena itu penilai sangat perlu mengkaji faktor-faktor yang menentukan atau membatasi kinerja dan memikirkan apa yang dapat dilakukan untuk membantu pegawai agar kinerjanya meningkat dengan hasil yang efektif. Para pemimpin organisasi atau perusahaan sangat menyadari adanya perbedaan kinerja antara satu pegawai dengan pegawai lainnya yang berada di bawah pengawasannya. Walaupun pegawai-pegawainya bekerja pada tempat yang sama namun produktifitas setiap pegawai tidaklah sama. Menurut Simamora (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ialah: a.Karakteristik situasi. Bagaimana lingkungan dan organisasi mempengaruhi pelaksanaan kinerja dalam organisasi. Lingkungan menempatkan tuntutan-tuntutan organisasi dan para pegawai terhadap pekerjaannya. Organisasi juga mempengaruhi kinerja, menentukan siapa yang memiliki tanggung jawab untuk penilaian. b.Deskripsi pekerjaan, yaitu spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja pekerjaan. Karena pekerjaan-pekerjaan yang berbeda mempunyai deskripsi pekerjaan yang berbeda, program evaluasi kinerja haruslah menyediakan cara yang sistematik untuk mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini dan memastikan evaluasi yang konsisten di seluruh pekerjaan dan pegawai yang mendudukinya. c.Tujuan-tujuan penilaian kinerja. Tujuan penilaian secara mendasar dapat digolongkan kepada dua bagian besar yaitu evaluasi dan pengembangan. d.Sikap para pekerja dan atasan terhadap evaluasi dan pengembangan. Sikap para pekerja dan atasan terhadap evaluasi keberhasilan suatu organisasi secara umum ditentukan oleh semua orang yang terlibat dalam struktur organisasi tersebut. Pegawai merupakan kelompom orang-orang kecil dalam organisasi dan ditempatkan pada lini paling depan, yang mempunyai arti yang cukup besar dalam meningkatkan instansinya, tingkat efisiensi kerja dapat tercapai jika didukung oleh manajemen yang mapan. Kelemahan manajemen dapat menimbulkan kesalahan dalam menempatkan tenaga kerjanya

Pengertian Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata performance. Performance berasal dari kata to perform yang mempunyai beberapa masukan (entries), yakni (1) melakukan, (2) memenuhi atau menjalankan suatu, (3) melaksanakan suatu tanggung jawab, (4) melakukan sesuatu yang diharapkan seseorang . Dari masukan tersebut dapat diartikan, kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Mathis dan Jackson (2006) kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Kinerja pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk:Kuantitas output Kualitas output Jangka waktu output Kehadiran ditempat kerja Sikap kooperatif Mangkunegara (2007) mendefinisikan kinerja sebagai berikut: “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

Hubungan antara Etika Kerja dan Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Etika kerja yang tinggi tentunya rutinitas tidak akan membuat bosan, bahkan mampu meningkatkan prestasi kerja atau kinerja. Menurut Fauzi dalam Febrianto (2014) etika kerja yang dimiliki individu dalam suatu organisasi akan memiliki pengaruh terhadap kinerjanya. Hal yang mendasari etika kerja tinggi di antaranya keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan, maka individu yang mempunyai etika kerja tinggi akan turut serta memberikan masukan-masukan ide di tempat bekerja.

Fungsi Etika Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara umum etika kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap perbuatan dan kegiatan individu. Menurut Ernawan (2007) dalam Herlambang (2013) fungsi etika kerja adalah: a. Pendorong timbulnya perbuatan. Etika kerja dapat menjadi pendorong timbulnya perbuatan, dimana etika kerja dapat membuat individu atau dalam kelompok dapat melakukan suatu perbuatan agar dapat pencapai hal yang diinginkan. b. Penggairah dalam aktivitas. Dalam melakukan sebuah aktivitas sehari-hari baik itu secara individu atau dalam kelompok, etika kerja dapat menjadikannya lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas tersebut. Sehingga dapat dicapai hasil yang diinginkan. c. Penggerak, seperti mesin bagi mobil besar. Etika kerja dapat menggerakkan individu atau sekelompok orang agar mau melakukan sesuatu untuk mencapai hal yang diinginkan, sehingga terciptalah kesepakatan dalam pencapaian target tersebut.

Pengertian Etika Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Secara etimologis, etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya.Menurut Herlambang (2013) etika kerja dapat diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai baik dan benar yang terwujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Sedangkan Omisore & Adeleke (2015) mengemukakan bahwa etika kerja merupakan seperangkat nilai-nilai yang meliputi sikap benar, perilaku yang benar, menghormati orang lain dan komunikasi yang efektif di tempat kerja

Hubungan Kompetensi dengan Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai seperti yang telah dikemukakan oleh Winanti (2009). Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dan sesuai dengan tuntutan peran pekerjaan maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. Pegawai yang kompeten biasanya memiliki karakter sikap dan perilaku atau kemauan dan kemampuan kerja yang relatif stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, dan kapasitas pengetahuan kontekstualnya sehingga ia dengan cepat dapat mengatasi permasalahan kerja yang dihadapi, melakukan pekerjaan dengan tenang dan penuh dengan rasa percaya diri, memandang pekerjaan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan secara ikhlas, dan secara terbuka meningkatkan kualitas diri melalui proses pembelajaran. Hal ini akan memberikan dorongan yang kuat kepada pegawai untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan efesien dan efektif serta secara psikologis akan memberikan pengalaman kerja yang bermakna dan rasa tanggung jawab pribadi mengenai hasil-hasil pekerjaan yang dilakukannya. Pada akhirnya, semua hal ini akan meningkatkan kinerja pegawai baik yang berhubungan dengan faktor pekerjaan maupun karakteristik personal. Kemampuan atau kompetensi sesorang termasuk dalam kategori tinggi atau baik nantinya akan dibuktikan dan ditunjukkan apabila ia sudah melakukan pekerjaan. Sebaliknya, apabila mempunyai kompetensi tingkat rendah, ia akan cenderung berkinerja rendah pula

Dimensi/Indikator Kompetensi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Untuk memenuhi unsur kompetensi (Edison, Anwar, & Komariyah, 2016), seorang pegawai harus memenuhi unsur-unsur dibawah ini: a. Pengetahuan (Knowledge), memiliki pengetahuan yang didapatkan dari belajar secara formal dan/atau dari pelatihan-pelatihan atau  kursus-kursus yang terkait dengan bidang pekerjaan yang ditanganinya. b. Keahlian (Skill), memiliki keahlian terhadap bidang pekerjaan yang ditanganinya dan mampu menanganinya secara detail. Meski demikian, selain ahli, ia harus memiliki kemampuan (ability) memecahkan masalah dan menyelesaikan sesuatu dengan cepat dan efisien. c. Sikap (Attitude), menjunjung tinggi etika organisasi, dan memiliki sikap positif (ramah dan sopan) dalam bertindak. Sikap ini tidak bisa dipisahkan dari tugas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dengan benar, dan sikap ini merupakan elemen penting bagi usaha jasa/pelayanan, bahkan memiliki pengaruh terhadap citra organisasi

Karakteristik yang Membentuk Kompetensi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Spencer dan Spencer dalam Emmyah (2009) menguraikan lima karakteristik yang membentuk kompetensi, sebagai berikut: a. Pengetahuan; merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran. b. Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kejadian. c. Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. d. Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan. e. Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan

Pengertian Kompetensi (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat mengenai pengertian atau apa yang dimaksud dengan kompetensi, diantaranya yaitu: a. Menurut Spencer dan Spencer (1993) dalam Edison, Anwar, & Komariyah (2016), kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu yang berkaitan dengan hubungan kausal atau sebab-akibat pelaksanaan yang efektif dan/atau unggul dalam pekerjaan atau kegiatan. b. Menurut Sutrisno (2010) dalam Untari & Wahyuati (2014) menyatakan bahwa secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. c. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hubungan antara Pengembangan Karir dan Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pada dasarnya pengembangan karir adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan potensi pegawai untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Tentunya pentingnya pengembangan karir ini erat hubungannya dengan kinerja pegawai. Semakin jelas pelaksanaan pengembangan karir dalam suatu instansi akan meningkatkan kinerja pegawai karena pegawai merasa puas, meningkatnya semangat kerja, loyalitas, dan kreativitas pegawai. Menurut Permatasari (2006) perencanaan karir dan pengembangan karir akan memberikan keuntungan bagi individu dan organisasi. Melalui program pengembangan karir, organisasi akan meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, menurunkan labour turn over, dan akan meningkatkan kesempatan promosi bagi pegawai. Bagi pegawai sendiri, perencanaan karir dapat mendorong kesiapan diri mereka untuk menggunkan kesempatan karir yang ada. Khususnya bagi departemen sumber daya manusia akan mempermudah pemenuhan kebutuhan penyusunan personalia (staffing) internal organisasi

Bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Bentuk pengembangan karir pada dasarnya bergantung pada jalur karir menurut tiap-tiap organisasi yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan. “Jalur karir adalah serangkaian posisi yang digunakan oleh organisasi untuk memindahkan seorang pegawai” (Ivancevich, 2007). Bentuk pengembangan karir yang dapat dilaksanakan menurut Alex S. Nitisemito (1992) dalam Hady (2013) yaitu: a. Pembinaan dari pimpinan Pimpinan adalah orang yang mempunyai tugas mengarahkan dan membimbing bawahan dan mampu memperoleh dukungan bawahan sehingga dapat menggerakkan mereka mencapai tujuan perusahaan. b. Pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. c. Promosi Promosi dalam manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kemajuan seorang pegawai pada suatu tugas yang lebih baik, dipandang dari sudut tanggung jawab yang lebih berat, martabat atau status yang lebih tinggi, kecakapan yang lebih baik dan terutama tambahan pembayaran upah atau gaji. d. Mutasi Mutasi atau pemindahan adalah kegiatan untuk memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar

Indikator Pengembangan Karir yang Baik (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Siagian (2011), berbagai indikator yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan karir adalah sebagai berikut: a. Perlakuan yang adil dalam berkarir Perlakuan yang adil itu hanya bisa terwujud apabila kriteria promosi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif, rasional dan diketahui secara luas dikalangan pegawai. b. Keperdulian para atasan langsung Para pegawai pada umumnya mendambakan keterlibatan atasan langsung mereka dalam perencanaan karir masing-masing. Salah satu bentuk keperdulian itu adalah memberikan umpan balik kepada para pegawai tentang pelaksanaan tugas masing-masing sehingga para pegawai tersebut mengetahui potensi yang perlu diatasi. Pada gilirannya umpan balik itu merupakan bahan penting bagi para pegawai mengenai langkah awal apa yang perlu diambilnya agar kemungkinannya untuk dipromosikan menjadi lebih besar. c. Informasi tentang berbagai peluang promosi Para pegawai pada umumnya mengharapkan bahwa mereka memiliki akses kepada informasi tentang berbagai peluang untuk dipromosikan. Akses ini sangat penting terutama apabila lowongan  yang tersedia diisi melalui proses seleksi internal yang sifatnya kompetitif. Jika akses demikian tidak ada atau sangat terbatas para pegawai akan mudah beranggapan bahwa prinsip keadilan dan kesamaan dan kesempatan untuk dipertimbangkan. d. Adanya minat untuk dipromosikan Pendekatan yang tepat digunakan dalam hal menumbuhkan minat para pegawai untuk pengembangan karir ialah pendekatan yang fleksibel dan proaktif. Artinya, minat untuk mengembangkan karir sangat individualistik sifatnya. Seorang pegawai memperhitungkan berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, jenis dan sifat pekerjaan sekarang, pendidikan dan pelatihan yang ditempuh, jumlah tanggungan dan berbagai faktor lainnya. Berbagai faktor tersebut dapat berakibat pada besarnya minat seseorang untuk mengembangkan karirnya. e. Tingkat kepuasan Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang ingin meraih kemajuan, termasuk dalam meniti karir, ukuran keberhasilan yang digunakan memang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan akibat tingkat kepuasan, dan dalam konteks terakhir tidak selalu berarti keberhasilan mencapai posisi yang tinggi dalam organisasi, melainkan pula berarti bersedia menerima kenyataan bahwa karena berbagai faktor pembatasan yang dihadapi oleh seseorang. Pegawai merasa puas apabila ia dapat mencapai tingkat tertentu dalam karirnya meskipun tidak banyak anak tangga karir yang berhasil dinaikinya. Tegasnya, seseorang bisa merasa puas karena mengetahui bahwa apa yang dicapainya itu sudah merupakan hasil yang maksimal dan berusaha mencapai anak tangga yang lebih tinggi merupakan usaha yang akan sia-sia karena mustahil untuk dicapai.

Tujuan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengembangan karir seperti promosi sangat diharapkan oleh setiap pegawai, karena dengan pengembangan ini akan mendapatkan hak-hak yang lebih baik dari apa yang diperoleh sebelumnya, baik material maupun non material. Menurut Handoko (2000) dalam (Shaputra & Hendriani, 2015) tujuan dari pengembangan karir adalah: a. Untuk mengembangkan para pegawai agar dapat dipromosikan. b. Untuk mengungkapkan potensi pegawai. c. Untuk mendorong pertumbuhan.  d. Untuk mengurangi penimbunan. e. Untuk memuaskan kebutuhan pegawai. f. Untuk meningkatkan karir

Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Karir adalah sebuah kata dari Bahasa Belanda; carriere adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Menurut Greenhaus (Marwansyah, 2010) karir adalah pola aktivitas dan pengalaman yang terkait dengan pekerjaan (misalnya, posisi jabatan, tugas-tugas dalam jabatan, keputusan, dan penafsiran subyektif tentang peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pekerjaan) sepanjang kehidupan pekerjaan seseorang. Pengembangan karir telah didefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranya yaitu: a. Davis & Werther bependapat bahwa pengembangan karir (career development) adalah kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan rencana karir pribadinya (dalam Marwansyah, 2010). b. Menurut Jackson & Vitberg, pengembangan karir adalah sebuah pendekatan formal yang dilakukan organisasi untuk memastikan bahwa orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat akan tersedia pada saat dibutuhkan (dalam Marwansyah, 2010).  c. Menurut Hady (2013) bahwa pengembangan karir dapat dikatakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang dalam organisasi dalam jalur karir yang ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. d. Pengembangan karir (Bahri, 2016) merupakan upaya atau langkah-langkah yang dilaksanakan oleh seorang pegawai dan atau oleh pimpinan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan potensi pegawai untuk dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam suatu usaha mencapai tujuan perusahaan.

Faktor-faktor pengembangan karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kesuksesan proses pengembangan karir tidak hanya penting bagiorganisasi secara keseluruhan. Beberapa faktor yang mempengaruhipengembangan karir menurut Hasto dan Meilan (dalam Sunyoto 2013)meliputi: hubungan pegawai dan organisasi, personalitas karyawan, faktor-faktor eksternal,politickingdalam organisasi, sistem penghargaan, jumlahkaryawan, ukuran organisasi, kultur organisasi, dan tipe manajemen.a.Hubungan Pegawai dan OrganisasiPada situasi ideal karyawandanorganisasi berada dalam hubunganyang saling menguntungkan. Keadaan idealakan mampu menciptakankondisi yang harmonis antara karyawan dan organisasi sehinggamenghasilkan produktivitas kerja yang tinggi. Sebaliknya, jika keadaanideal ini gagal dicapai,maka yang terjadi adalah karyawan dan organisasicepat atau lambat akan mempengaruhi proses pengembangan karir.b.Personalitas KaryawanPersonalitas karyawan yang menyimpang menyebabkan terganggunyamanajemen karir karyawan seperti: terlalu emosional, apatisdan ambisius.Karyawanyang apatis akan sulit dibina,karena karyawan tidak pedulidengan karirnya sendiri. Karyawan yang cenderung ambisius yaitu denganmemaksakan kehendak untuk mencapai tujuan karir yang terdapat dalammanajemen karir.
c.Faktor-faktorEksternalAturan dalam manajemen karir di suatu organisasi menjadi kacaukarenaada intervensi dari pihak luar. Karyawan yang mempromosikanuntuk jabatan yang lebih tinggi, akan dibatalkan karena ada orang yang di-dropdari luar organisasi.Dengan demikian masalah ini dapatmengacaukan manajemen karir yang telah dirancang oleh organisasi.d.Politickingdalam OrganisasiFaktor-faktorseperti intrik-intrik, kasak-kusuk, hubungan antar teman,dannepotismeyang lebihdominandapat mempengaruhi karir seseorang.e.Sistem PenghargaanSistem manajemen sangat mempengaruhi banyak hal termasukmanajemen karir karyawan. Organisasi yang tidak mempunyai sistempenghargaan yang jelas akan cenderung memperlakukan karyawannyasecara subjektif.f.Jumlah KaryawanJumlah karyawan yang dimiliki sebuah organisasi sangatmempengaruhi manajemen karir yang ada. Jika jumlah karyawan sedikit,maka manajemen karir akan sederhana dan mudah dikelola.g.Ukuran OrganisasiUkuran organisasi dalam konteks ini berhubungan dengan jumlahjabatan yang ada dalam organisasi tersebut, termasuk jumlah jenispekerjaan, dan jumlah personel karyawan yang diperlukan untuk mengisiberbagai jabatan dan pekerjaan tersebut. Biasanya semakin besar organisasi,
semakin kompleks urusan manajemen karir karyawan. Namunkesempatanuntuk promosi dan rotasi karyawan juga lebih banyak.h.Kultur OrganisasiOrganisasijugamempunyai kultur dan kebiasaan-kebiasaan. Adaorganisasi yang cenderung berkultur profesional, objektif, rasional, dandemokratis. Ada juga organisasi yang cenderung feodalistik, rasional,dandmokratis, tetapi ada juga organisasi yang cenderung menghargai prestasikerja dan mementingkan senioritas karyawan.i.Tipe ManajemenJika manajemen cenderung tertutup maka keterlibatan karyawan dalamhal pembinaan karirnya cenderung minimal. Sebaliknya jika cenderungterbuka, demokratis maka keterlibatan karyawan dalam pembinaan karircenderung besar.

Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian pengembangan karir menurut Matutina, dkk (1992) adalahsuatu proses usaha untuk meningkatkankualitas kemampuan manajerial yangmeliputi pengetahuan, keterampilan, sifat-sifat pribadi, kewibawaan serta sikapdan perilaku kepemimpinan. Sedangkan Rivai & Sagala (2004) menjelaskanbahwa pengembangan karir adalah suatu proses peningkatan kemampuankerja individu yang di capai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan.Siagian (1989) mengatakan bahwa pengembangan karir terdiri daripemberian program pendidikan dan pelatihan formal kepada karyawan danjuga pengembangan yang sifatnya informal, yaituantara lain denganmeningkatkan kemampuan pekerja dengan memberikan petunjuk,menunjukkan cara yang benar, perbaikan kesalahan yang diperbuat tanpa saksiyang bersifatpunitivedan lain sebagainya. Sedangkan Mondy & Noe (1996)mendefinisikan pengembangankarir sebagai sebuah pendekatan formal yangdiambil oleh organisasi untuk memastikan seseorang dengan ketepatankualifikasi dan pengalaman yang ada ketika dibutuhkan.Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwapengembangan karir merupakan tindakan seorang karyawan dalam mencapaikarir.yang diinginkan, seperti peningkatan tanggung jawab, peningkatan status
atau pangkat dan peningkatan kompensasi yang didukung baik oleh organisasi,manajer atau pihak lain

Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Kepuasan kerja karyawan dalam suatu perusahaan memiliki andil yang cukup besar padapencapaian tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Kepuasan kerja yang tinggidiinginkan oleh para manajer karena dapat dikaitkan dengan hasil positif yang mereka harapkan.Kepuasan kerja yang tinggi merupakan suatu tanda bahwa suatu organisasi dikelola dengan baikdan pada dasarnya merupakan hasil manajemen prilaku yang efektif.Dengan demikian, suatu perusahaan atau organisasi dalam usaha pencapaian tujuannyaharus bisa memperhatikan kepuasan kerja karyawannya yang meliputi harapan-harapan dankebutuhan-kebutuhannya. Apabila yang diharapkan karyawan dengan kenyataan yang tidakterdapat kesenjangan atau hanya terdapat kesenjangan yang kecil berarti masih terdapat kepuasandalam diri karyawan tersebut.Melalui pengembangan karir akan membantu karyawan dalam mencapai kepuasankerjanya sendiri. Dengan penilaian ini akan dapat diketahui ciri-ciri positif dan negatif yang adapada diri seseorang yang akan memacu pendorong yang kuat untuk lebih meningkatkankemampuan kerja, baik dengan menggunakan ciri-ciri positif sebagai modal maupun denganusaha yang sistematik untuk menghilangkan atau sedikit mengurangi ciri-ciri negatifnya.Melalui kesempatan karir dan penyesuaian antara karir internal karyawan yang ada dalampelaksanaannya, penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan bantuan program mutasikaryawan dan program pendidikan dan latihan. Dengan program ini diharapkan karyawan dapat
menambah wawasan, pengalaman, kemampuan dan keahlian sehingga akan meningkatkankepuasan kerja karyawan

Pengukuran Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengukuran kepuasan kerja digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan kerjakaryawan. Mengukur kepuasan kerja dapat digunakan skala indeks deskripsi jabatan, skalakepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah, dan kuesioner kepuasan kerja Minnesota.Pengukuran kepuasan kerja menurutAnwar Prabu Mangkunegara (2000:126)adalahsebagai berikut:1.Pengukuran kepuasan kerja dengan skala indeks deskripsi jabatanSkala pengukuran ini dikembangkan oleh Smith, Kendal, dan Hulin pada tahun 1969. Dalampenggunaannya, pegawai ditanya mengenai pekerjaan maupun jabatannya yang dirasakansangat baik dan sangat buruk, dalam skala mengukur sikap dari lima area, yaitu kerja,pengawasan, upah, promosi, danco-worker. Setiap pertanyaan yang diajukan, harus dijawaboleh pegawai dengan cara menandai jawaban ya, tidak, atau tidak ada jawaban.2.Pengukuran kepuasan kerja dengan berdasarkan ekspresi wajahMengukur kepuasan kerja ini dikembangkan oleh Kunin pada tahun 1955. Skala ini terdiridari seri gambar wajah-wajah orang mulai dari sangat gembira, gembira, netral, cemberut,dan sangat cemberut. Pegawai diminta untuk memilih ekspresi wajah yang sesuai dengankondisi pekerjaan yang dirasakan pada saat itu.3.Pengukuran kepuasan kerja dengan kuesioner MinnesotaPengukuran kepuasan kerja ini dikembangkan oleh Weiss, Dawis, dan England pada tahun1967. Skala ini terdiri dari pekerjaan yang dirasakan sangat tidak puas, tidak puas, netral,
memuaskan, dan sangat memuaskan. Pegawai diminta memilih satu alternative jawaban yangsesuai dengan kondisi pekerjaannya

Pengertian Data Pribadi (skripsi, tesis, disertasi)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.  Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri),  sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebaga perseorangan. UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari perspektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (privacy right) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.[1]

Data pribadi terdiri dari fakta-fakta, pendapat atau komunikasi yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga individu yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatas orang lain untuk mengkoleksi, menggunakan, atau menyebarkannya kepada pihak orang lain. Menurut Jerry Kang, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang membedakan karakteristik masing-masing individu. [2]Pada dasarnya perlindungan data di bagi atas 2 (dua) jenis yaitu bentuk perlindungan data yang berupa perlindungan fisik data, baik data yang terlihat maupun tidak terlihatBentuk perlindungan data yang berikutnya adalah sisi regulasi yang mengatur mengenai penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan perusakan terhadap data itu sendiri. [3]

Dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” (Pasal 1 ayat 27). Menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998 menentukan bahwa data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatancatatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu sistem penyimpanan yang relevan. [4]

Apabila membahas soal dasar hukum perlindungan data pribadi bahwasannya secara umum perlindungan data pribadi sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu terdapat juga dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampaui saat ini masih dalam proses pembentukan. Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. [5]

Apabila dikaitkan kepada perbuatan yang dilarang maka UU ITE sudah melarang perbuatan memperoleh informasi dengan cara apapun sebagaimana yang tertera dalam pasal 30 khususnya pada ayat (2). Ketika pelanggaran itu dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah). Hal ini berdasarkan pasal 46 ayat (2) UU ITE yang telah tertulis sehingga dengan adanya peraturan ini data pribadi seseorang sudah memiliki payung hukum dan dilindungi oleh hukum. [6]

Sebagaimana kewajiban sebagai penyelenggara layanan aplikasi yaitu menjaga kerahasiaan serta keamanan dari informasi elektronik yang dikleolanya. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) karena apabila penyelenggara aplikasi tidak dapat menjaga data yang dikelolanya dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 84 ayat (1) dan (2) PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara layanan aplikasi juga harus mematuhi UU ITE dan Juga seluruh perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia hal ini juga dipertegas oleh Surat Edaran dari KOMINFO Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet.[7] Sehingga dari sinilah terdapat dasar hukum perlindungan data pribadi yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan,

Dengan demikian data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Beberapa instrumen internasional seperti OECD Guidelines maupun Data Protection Convention dari Dewan Eropa data pribadi diartikan semua informasi yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diindetifikasi (information relating to an identified or identifiable natural person ).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-faktor yang terkaitdengan atau menentukan kepuasan kerja adalah bahwa pekerjaan tidak hanya sekedar melakukanpekerjaan, tetapi terkait juga dengan aspek lain seperti interaksi dengan rekan sekerja, atasan,
mengikuti aturan-aturan, dan lingkungan kerja tertentu yang sering kali tidak memadai. Haldiatas menunjukkan bahwa kepuasan kerja seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, tidakhanya gaji, tetapi terkait dengan pekerjaan itu sendiri.Ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor yang ada pada diripegawai dan faktor pekerjaannya.1.Faktor pegawai,yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisifisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi,dan sikap kerja.2.Faktor pekerjaan,yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat (golongan),kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan, interaksisosial, dan hubungan kerja.Faktor-faktor yang digunakan dalam kepuasan kerja menurutMarihot Tua EfendiHariandja (2002:291)adalah sebagai berikut:1.Gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja.2.Pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang.3.Rekan sekerja, yaitu teman-teman yang senantiasa berinteraksi dalam pelaksanaanpekerjaan.4.Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah atau petunjuk dalam pelaksanaankerja.5.Promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembangan melalui kenaikan jabatan.6.Lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik dan psikologis.Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Untukmeningkatkan kepuasan kerja, perusahaan harus merespons kebutuhan pegawai dengan
mengembangkan suatu mekanisme yang memberikan kesempatan secara penuh pada pegawaidalam pengambilan keputusan dan merencanakan kehidupan kerja mereka.

Teori Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Teori kepuasan kerja menurutAnwar Prabu Mangkunegara (2000:120)adalah sebagaiberikut:1.Teori keseimbangan (Equity Theory).Teori ini dikembangkan oleh Adam. Adapun komponen dari teori iniadalah input, outcome,comparison person,danequity-in-equity.Menurut teori ini, puas atau tidak puasnya pegawaimerupakan hasil dari membandingkan antarainput-outcomedirinya dengan perbandinganinput-outcomepegawai lain (comparison person). Jadi jika perbandingan tersebut dirasakanseimbang (equity) maka pegawai tersebut akan merasa puas. Tetapi, apabila terjadi tidak
seimbang (inequity) dapat menyebabkan dua kemungkinan, yaituover compensation inequity(ketidakseimbangan yang menguntungkan dirinya), dan sebaliknyaunder compensationinequity(ketidakseimbangan yang menguntungkan pegawai lain yang menjadi pembandingatau comparison person).2.Teori perbedaan (Discrepancy Theory).Teori ini pertama kali dipelopori oleh Proter. Ia berpendapat bahwa mengukur kepuasandapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengankenyataan yang dirasakan pegawai. Apabila yang didapat pegawai ternyata lebih besardaripada apa yang diharapkan maka pegawai tersebut menjadi puas. Sebaliknya, apabila yangdidapat pegawai lebih rendah daripada yang diharapkan, akan menyebabkan pegawai tidakpuas.3.Teori pemenuhan kebutuhan (Need Fulfillment Theory).Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi atau tidaknyakebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia mendapatkan apa yangdibutuhkannya. Makin besar kebutuhan pegawai terpenuhi, makin puas pula pegawaitersebut. Begitu pula sebaliknya apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, pegawai ituakan merasa tidak puas.4.Teori pandangan kelompok (Social Reference Group Theory).Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bukanlah bergantung pada pemenuhan kebutuhansaja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan pendapat kelompok yang oleh parapegawai dianggap sebagai kelompok acuan. Kelompok acuan tersebut oleh pegawaidijadikan tolak ukur untuk menilai dirinya maupun lingkungannya. Jadi, pegawai akan
merasa puas apabila hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan olehkelompok acuan.5.Teori dua faktor dari Herzberg (Second Factor Theory From Herzberg).Teori dua faktor dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Ia menggunakan teori AbrahamMaslow sebagai titik acuannya. Penelitian Herzberg diadakan dengan melakukan wawancaraterhadap subjek insinyur dan akuntan. Masing-masing subjek diminta menceritakan kejadianyang dialami oleh mereka baik yang menyenangkan (memberikan kepuasan) maupun yangtidak menyenangkan (tidak memberikan kepuasan). Kemudian dianalisis dengan analisis isi(content analysis) untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan atauketidakpuasan.6.Teori pengharapan (Exceptancy Theory).Teori pengharapan dikembangkan oleh Victor H. Vroom. Pengharapan merupakan kekuatankeyakinan pada suatu perlakuan yang diikuti dengan hasil khusus. Hal ini menggambarkanbahwa keputusan pegawai yang memungkinkan mencapai suatu hasil dapat menuntun hasillainnya. Pengharapan merupakan suatu aksi yang berhubungan dengan hasil, dari range 0-1.Jika pegawai merasa tidak mungkin mendapatkna hasil maka harapannya adalah 0. Jikaaksinya berhubungan dengan hasil tertentu maka harapannya bernilai 1. Harapan pegawaisecara normal adalah di antara 0-1

Teori Perlindungan (skripsi, tesis, disertasi)

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseoranan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingak masyarakat. [1]

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. [2]Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hokum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.  [3] Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial [4]Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai instrument perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat terjadi juga yang namanya pelanggaran hukum  Pelanggaran hukum ini dapat terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak- hak subjek hukum lain. Oleh karenanya dalam hal ini subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum. [5]

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.  Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.  Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. [6]

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.3 Prinsip kedua menyampaikan adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dengan demikian, pernyataan ini mengarah pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama serta  dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. [7]

 

Pengertian Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)

MenurutMarihot Tua Efendi Hariandja (2002:290)mendefinisikan kepuasan kerjaadalah sebagai berikut:”Kepuasan kerja didefinisikan dengan hingga sejauh mana individu merasakansecara positif atau negatif berbagai macam faktor atau dimensi dari tugas-tugas dalampekerjaannya”.Keith Davis (1985:96)mengemukakan bahwa“job satisfaction is the favorableness orunfavorableness with employees view their work”. (Kepuasan kerja adalah perasaan menyokongatau tidak menyokong yang dialami pegawai dalam bekerja).Wexley dan Yuki (1977:98)mendefinisikan kepuasan kerja“is the way an employee feels about his or her job”. (Adalah carapegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya).Berdasarkan pendapat Keith Davis, Wexley, dan Yuki yang dikutip olehAnwar PrabuMangkunegara (2000:117)tersebut di atas, bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan yangmenyongkong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya
maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkanaspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungandengan pegawai lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, mutupengawasan. Sedangkan perasaan yang berhubungan dengan dirinya, antara lain umur, kondisikesehatan, kemampuan, dan pendidikan.MenurutT. Hani Handoko (1994:193)mendefinisikan kepuasan kerja adalah sebagaiberikut:“Keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana parakaryawan memandang pekerjaan mereka.”

Teori Keadilan (skripsi, tesis, disertasi)

Kata-kata yang paling sering digunakan oleh para ahli hukum ketika memuji atau mencela hukum atau pelaksanaannya adalah kata adil dan tidak adil, dan mereka seringkali menulis seolah-olah ide keadilan dan moralitas adalah dua hal yang tinggal berdampingan. Memang ada alasan yang amat kuat mengapa keadilan memiliki kedudukan paling menonjol dalam kritik atas tatanan hukum. Namun keadilan adalah segmen lain moralitas, dan bahwa hukum dan pelaksanaan hukum bisa jadi memiliki atau tidak memiliki jenis kelebihan yang berbeda pula. Ciri khas keadilan dan hubungan spesialnya dengan hukum mulai muncul jika diamati sebagian besar kritik dalam tinjauan adildan tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata fair (berimbang) dan unfair (tidak berimbang).[1] Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan untuk sebanyak-banyak orang.[2]

Teori tentang Keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman Purbakala dengan tokoh pemikirnya antara lain Sokrates, Plato, Aristotelse dan filsuf-filsuf lainnya. Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat. [3]

Istilah keadilan (Justitia) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Keadilan menurut John Rawls adalah merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan kelompok masyarakat.[4] Sedangkan keadilan menurut Aristoteles adalah justice consists in treating equally and unequalls unequally in proporti-on to their inequality, yang berarti untuk hal-hal yang sama diperlakukan sama dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional [5]

Dalam kurun waktu, konsep keadilan terus mengalami perdebatan karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini konsep keadilan. Sebagai contoh, dalam filsafat terdapat pertentangan antara filsafat idealisme yang digagas oleh Hegel dengan filsafat materialisme Feurbach yang berbeda dalam memandang sesuatu. Filsafat idealism memandang bahwa ide lebih dulu ada daripada materi sedangkan filsafat materialism memandang sebaliknya.

Dalam konteks keadilan, dewasa ini kita mengenal istilah keadilan substantive yang dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam filsafat hukum identik dengan madzab hukum positivisme yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunya kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber dari kewenangan tersebut. Hukum harus dipisahkan dari moral.[6]

Tendensi mengidentikkan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan. Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak dan apa elemen esensial dari keadilan, tidak dapat dijawab secara ilmiah, maka the pure theory of law sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial.[7]

Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan makdnusia baik lahir maupun bathin.[8] Nilai itu merupakan suatu kejadian yang dapat dialami, sifatnya masih abstrak. Dalam lapangan hukum nilai tersebut harus dikonkritkan dalam bentuk asas hukum sehingga asas hukum merupakan landasan dibentuknya hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.[9]

Teori-teori Hukum Alam yang disampaikan sejak jaman Socretes hingga jaman Francois Geny menggunakan keadilan sebagai mahkota hukum. Beberapa teori yang disampaikan oleh tokoh dari jaman Socretes hingga jaman Francois Geny mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Dimaksud dengan teori-teori tersebut diantaranya adalah teori keadilan Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics, teori keadilan sosial John Rawl dalam A Theory Of Justice serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam  General Theory Of Law And State[10]. Dalam pernyataan teori-teori tersebut memuat mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Hal ini mendasarkan pernyataan bahwa Teori Hukum Alam  sebenarnya mengutamakan the search for justice.[11]

Menurut pandangan Aristoteles bahwa konsep keadilan dibagi ke dalam dua macam keadilan yaitu keadilan distributief dan keadilan commutatief. Dimaksud dengan keadilan distributief ialah keadilan yang diberikan pada masing-masing individu sesuai dengan prestasi di antara anggota masyarakat lainnya. Sedangkan pegertian keadilan commutatief adalah keadilan yang diberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya. Dalam konsep ini maka keadilan berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.[12]

Sementara itu, John Rawls menyampaikan konsep keadilan berdasarkan perspektif liberal-egalitarian of social justic. Dimana dalam konsep keadilan ini maka   kebajikan utama  muncul dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Namun tetap saja dalam konsep ini maka kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan.[13]

Lebih lanjut lagi, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan original position dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance).[14] Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu original position yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society)[15].

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Betapa pun baiknya suatu rencana karir yang telah dibuat oleh seorang pekerja disertaitujuan karir yang wajar dan realistik, rencana tersebut tidak akan menjadi kenyataan tanpaadanya pengembangan karir yang sistematik. Meskipun bagian pengelola sumber daya manusiadapat turut berperan dalam kegitan pengembangan tersebut, sesungguhnya yang palingbertanggung jawab adalah pekerja yang bersangkutan sendiri. Hal ini merupakan salah satuprinsip pengembangan karir yang sangat fundamental.MenurutSondangP.Siagian(2006:215)faktor-faktoryangmempengaruhipengembangan karir seorang karyawan adalah:
1.Prestasi KerjaFaktor yang paling penting untuk meningkatkan dan mengembangkan karir seorangkaryawan adalah pada prestasi kerjanya dalam melakukan tugas yang dipercayakankepadanya. Tanpa prestasi kerja yang memuaskan, sukar bagi seorang pekerja untukdiusulkan oleh atasannya agar dipertimbangkan untuk dipromosikan ke pekerjaan ataujabatan yang lebih tinggi di masa depan.2.Pengenalan oleh pihak lainAdalah berbagai pihak yang berwenang memutuskan layak tidaknya seseorang dipromosikanseperti atasan langsung danpimpinan bagian kepegawaian yang mengetahui kemampuan danprestasi kerja seorang pegawai.3.Kesetiaan pada organisasiMerupakan dedikasi seorang karyawan yang ingin terus berkarya dalam organisasi tempatnyabekerja untuk jangka waktu yang lama.4.Pembimbing dan sponsorPembimbing adalah orang yang memberikan nasehat-nasehat atau saran-saran kepadakaryawan dalam upaya mengembangkan karirnya. Sedangkan sponsor adalah seseorang didalam institusi pendidikan yang dapat menciptakan kesempatan bagi karyawan untukmengembangkan karirnya.5.Dukungan para bawahanMerupakan dukungan yang diberikan para bawahan dalam bentuk mensukseskan tugasmanajer yang bersangkutan.
6.Kesempatan untuk bertumbuhMerupakankesempatanyangdiberikankepadakaryawanuntukmeningkatkankemampuannya, baik melalui pelatihan-pelatihan, kursus, dan juga melanjutkan jenjangpendidikannya.7.Pengunduran diriMerupakan keputusan seorang karyawan untuk berhenti bekerja dan beralih ke institusipendidikan lain yang memberikan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan karir.

Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum di Indonesia (skripsi, tesis, disertasi)

Pendapat Ludwig Von Bertalanffy tentang sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang sangat memberikan pengaruh, terhadap berlakunya hukum tertentu. H. Thierry berpendapat bahwa, sistem merupakan keseluruhan bagian yang saling mempengaruhi satu sama lain sesuai dengan yang telah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan. William A. Shorde dan Voich Jr mempertegas kedua definisi diatas dengan memberikan definisi mengenai sistem sebagai seperangkat bagian yang memiliki hubungan, namun bekerja secara bebas dalam mengejar keseluruhan tujuan dalam satu kesatuan lingkungan (Mustafa, 2003:4). Hal tersebut mau diperjelas oleh Winterton dalam pendapatnya tentang sistem yaitu, sekumpulan peraturan dan institusi dari suatu negara, sedangkan arti sistem hukum yang lebih luas adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh sejumlah negara, dimana sistem hukumnya memiliki kesamaan secara umum (de Cruz, 2010:4-5). H.L.A.Hart berpendapat bahwa, sistem hukum adalah suatu kesatuan kumpulan peraturan ganda yaitu, kumpulan peraturan primer dan kumpulan peraturan sekunder. Kumpulan peraturan primer adalah norma-norma perilaku dan kumpulan 75 peraturan sekunder adalah norma tentang bagaimana memutuskan, apakah norma-norma perilaku itu valid, serta bagaimana memberlakukannya (Friedman, 2009:16). Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa, sistem hukum adalah tatanan atau kesatuan yang utuh mengenai kaidah-kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif (Juni, 2012:275). Sistem Hukum Indonesia merupakan suatu kesatuan hukum yang berdasarkan pada Pancasila, berlaku diseluruh Indonesia, dibentuk untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan UndangUndang Dasar (UUD) 1945, sebab didalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945, terdapat tujuan, dasar dan cita-cita hukum Indonesia. Didalamnya mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad(http://saifulanamlaw.blogspot.com/2013/03/peranan-hukumdalam-pembangunan-ekonomi.html Dipetik Mei 25, 2014). Sistem hukum Indonesia merupakan seperangkat tatanan atau aturan yang memiliki kesatuan yang utuh, berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, pemersatu segala bentuk perbedaan bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa yang didalamnya terdapat tujuan negara Republik Indonesia.

Berakhirnya Suatu Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)

Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa hal. Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut: 1) Karena pembayaran Maksud dari pembayaran pada bagian ini adalah pembayaran yang berupa uang maupun pembayaran yang berupa penyerahan barang sebagai suatu bentuk pemenuhan prestasi (Miru, 2011:87-88). Pembayaran merupakan bagian dari pemenuhan prestasi secara sukarela. Tujuan dari suatu perjanjian adalah dipenuhinya suatu prestasi. Pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi pada umumnya adalah debitur, namun demikian dalam Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat juga pihak-pihak lain yang dapat memenuhi prestasi (Syahrani, 2004:268-269) 60 Pihak lain yang dapat terlibat dalam memenuhi prestasi adalah: a) Orang yang turut berutang (tanggung-menanggung). b) Penanggung utang. c) Pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Poin pertama dan kedua merupakan pihak ketiga yang memiliki kepentingan karena pihak yang turut berutang dalam tanggung menanggung, berkepentingan untuk membayar utang mereka karena sifat perjanjiannya tanggung-menanggung, sehingga semua pihak yang turut berutang tersebut berkewajiban untuk membayar utang tersebut. Hal ini dimaksud, apabila salah satu pihak yang turut dalam perjanjian tanggung-menanggung tersebut, membayar lunas utangnya maka para pihak yang berutang lainnya turut bebas dari utangnya terhadap kreditur (Miru, 2011:88). Pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat dimungkinkan untuk membayar utang debitur, asalkan di dalam pembayarannya harus bertindak atas nama debitur, seandainya pun dalam pembayaran utang debitur pihak ini bertindak atas nama sendiri juga tetap sah, asal saja tidak menggantikan hak-hak kreditur (Miru, 2011:88-89). Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga terdapat pengecualiannya, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pada perikatan untuk berbuat sesuatu, tidak 61 dapat dipenuhi oleh pihak yang lain (Syahrani, 2004:269). Penggantian pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah dalam hal pembayaran tersebut berupa benda atau menyerahkan sesuatu. Hal mengenai pembayaran berupa jasa yang menyangkut dengan keahlian seseorang tidak dapat diwakili (Miru, 2011:89). Berakhirnya suatu perjanjian dapat berupa pembayaran, baik dengan uang ataupun dalam rupa penyerahan barang atau jasa. Pembayaran merupakan salah satu cara untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian, yaitu terjadi serah terima baik berupa uang, barang ataupun jasa antara para pihak, sehingga apabila kewajiban dalam perjanjian telah dipenuhi, maka perjanjian tersebut berakhir. 2) Karena Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan (cosignatie) caranya diatur pada Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu barang atau uang yang akan dibayarkan kepada kreditur, ditawarkan oleh notaris atau juru sita pengadilan yang disertai oleh dua orang saksi. Notaris atau jurusita membuat rincian barang-barang atau uang yang akan dibayarkan, selanjutnya pergi ketempat di mana sesuai dengan perjanjian pembayaran harus dilakukan, apabila tidak ada perjanjian khusus mengenai hal ini, dapat secara langsung kepada 62 kreditur pribadi atau di tempat tinggalnya. Notaris atau juru sita selanjutnya memberitahukan kepada kreditur, bahwa ia atas permintaan debitur melakukan pembayaran tersebut dengan menyerahkan barang atau uang yang telah dirinci. Ketentuan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah mengenai perjanjian yang prestasinya berupa memberi barang–barang bergerak (Syahrani, 2004:274-275). Hal mengenai perjanjian consignatie, debitur dapat melalui notaris melakukan pemenuhan prestasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Prestasi yang telah dipenuhi oleh debitur ini membawa akibat yaitu, berakhirnya perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut. 3) Karena pembaharuan utang (novasi) Menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat tiga macam novasi, yaitu: a) Novasi objektif yaitu dapat terjadi dengan mengubah isi perjanjian namun para pihak tetap seperti semula. Misalnya X mempunyai utang kepada Y sebesar Rp2.000.000,00 untuk membayar utang tersebut, X menawarkan sebuat televisi kepada Y. Karena perbuatan tersebut, perjanjian pinjammeminjam uang antara X dan Y berakhir, diganti dengan perjanjian jual-beli barang. 63 b) Novasi Subjektif pasif yaitu debitur baru menggantikan debitur yang lama, dimana debitur yang lama dibebaskan dari kewajiban pembayaran oleh kreditur. Misalnya X berutang pada Y, keduanya sepakat bahwa yang akan membayar adalah Z. c) Novasi Subjektif aktif yaitu krediturnya yang diganti, dimana kreditur yang lama diganti dengan kreditur yang baru, sehingga kreditur yang lama tidak memiliki hak lagi untuk menuntut pembayaran dari perjanjian yang lama. Hal demikian mirip dengan subrogasi tetapi dalam subrogasi hal tersebut selain diperjanjikan tetapi juga dapat terjadi karena Undang-Undang. Sedangkan novasi hanya dapat terjadi karena diperjanjikan (Meliala, 2008:106). Berdasarkan ketentuan Pasal 1415 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menekankan bahwa suatu pembaharuan utang harus jelas dan tegas kelihatan atau nyata melalui perbuatan hukum para pihak, sehingga tidak boleh hanya sebagai anggapan atau dianggap saja (voorondersteld), tetapi juga tidak harus selalu ada bukti tertulis, melainkan pembuktian dengan alat-alat bukti lain, yaitu saksi-saksi dan persangkaan-persangkaan (vermoedens) dapat digunakan (Prodjodikoro, 2011:139). Pembaharuan utang harus kelihatan secara nyata dan tegas dari tindakan atau perbuatan hukum para pihak. Berdasarkan 64 uraian dan contoh di atas, maka dengan adanya pembaharuan utang mengakibatkan perjanjian antara pihak yang berutang dengan pihak yang berpiutang menjadi berakhir. 4) Karena perjumpaan utang (schuldvergelijking compensatie) atau kompensasi Berdasarkan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjumpaan utang merupakan akibat dari suatu keadaan bahwa seorang X memiliki utang kepada seorang Y, tapi saat itu juga mempunyai piutang terhadap Y, sehingga posisi X adalah debitur juga sekaligus kreditur tehadap Y. Hal ini mengakibatkan terjadinya suatu perjumpaan utang, sehingga membawa perjanjian dua-duanya hapus atau berakhir (Prodjodikoro, 2011:143) Perjumpaan utang atau kompensasi adalah salah satu cara berakhirnya perjanjian, karena keadaan dua pihak yang saling mempunyai utang satu terhadap yang lain. Misalnya X mempunyai utang kepada Y sebesar Rp200.000,00 sedangkan Y mempunyai utang kepada X sebesar Rp150.000,00 diantara keduanya terjadi kompensasi, dengan demikian utang Y kepada X sebesar Rp50.000,00 saja. Adapula kedua utang saling menghapuskan yaitu pada saat utang-utang itu sama-sama ada dan memiliki jumlah yang sama pula (Syahrani, 2004:278). Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi oleh karena adanya perjumpaan utang antara para pihak sebagaimana 65 dicontohkan di atas. Hal tersebut membawa akibat hukum yaitu, dengan adanya perjumpaan utang, maka kedua pihak yang saling utang dengan nilai utang yang sama, saling menghapuskan utangnya. 5) Karena pembebasan utang Pembebasan utang atau pelepasan hak untuk menuntut prestasi dalam perjanjian terhadap debitur, adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditur sebagai pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi. Menyatakan secara tegas bahwa dia tidak lagi menuntut pembayaran utang terhadap debitur sebagai pihak yang berkewajiban untuk melakukan pemenuhan prestasi. Hal ini berarti, kreditur melepaskan haknya dan tidak menghendaki lagi pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang dibuat, serta membebaskan debitur untuk memenuhi prestasi (Syaifuddin, 2012:430). Perjanjian pada dasarnya atas kesukarelaan para pihak yang terlibat didalamnya, sehingga apabila salah satu pihak kemudian dengan sukarela berniat membebaskan pihak lain dari suatu perjanjian, pada hakekatnya tidak boleh dihalang-halangi. Ketentuan Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang, pembebasan utang tidak dapat diperkirakan atau dipersangkakan saja (vorondersteld) melainkan harus dibuktikan. Pembuktian yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1439 Kitab 66 Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai pengembalian surat tanda utang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, beserta dengan pihak lain yang turut berutang secara tanggungmenanggung (Prodjodikoro, 2011:193-194). Perjanjian dapat berakhir karena pembebasan utang. Pembebasan utang yang diberikan oleh pihak kreditur, harus disertai dengan bukti yang tertulis untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari. Pembebasan utang biasanya dilakukan dengan kerelaan hati oleh kreditur, sehingga pihak ketiga tidak dapat menghalang-halanginya. 6) Karena musnahnya barang yang terutang Musnahnya barang yang terutang adalah barang atau benda yang menjadi objek perjanjian musnah, hilang atau tidak dapat lagi diperdagangkan sehingga tidak diketahui lagi keadaan, kondisi dan keberadaan barang tersebut, apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi. Berdasarkan Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian berakhir dengan syarat musnah, hilang atau tidak dapat lagi diperdagangkannya benda atau barang yang menjadi objek dalam perjanjian, bukan karena kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkan benda atau barang dalam rangka memenuhi prestasinya kepada kreditur. Bahkan dalam hal debitur lalai menyerahkan benda atau barang objek perjanjian tersebut, ia dibebaskan dari pelaksanaan perjanjian, apabila si debitur dapat 67 membuktikan bahwa benda atau barang tersebut musnah, hilang atau tidak dapat diperdagangkan lagi, karena keadaan memaksa (overmacht) atau kejadian diluar kuasanya (Syaifuddin, 2012:432- 433). Berdasarkan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila barang atau benda yang terhutang diluar dari kesalahannya si berutang, musnah, hilang atau lenyap sehingga tidak lagi dapat diperdagangkan, maka apabila si berutang mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai benda atau barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak atau tuntutan tersebut kepada orang yang memberikan utang kepadanya (Prodjodikoro, 2011:195-196). Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena musnahnya barang yang terutang. Hal ini dapat dipahami secara sederhana, bahwa apabila objek dari perjanjian telah musnah karena suatu sebab yang tidak diharapkan atau diduga sebelumnya, maka perjanjian antara yang berutang dengan yang berpiutang berakhir. 7) Karena kebatalan dan pembatalan Kebatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian yaitu, 68 a) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian belum dewasa dan di bawah pengampuan. b) Bentuk perjanjian tidak mengindahkan ketentuan dalam Undang-Undang. c) Adanya cacat kehendak (wilsgebreken) yaitu kekurangan dalam kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian (Salim, 2006:172). Cacat kehendak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kekhilafan (dwaling) adalah suatu penggambaran yang keliru tentang orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dwaling dibagi menjadi dua macam, yaitu dwaling tentang orangnya dan dwaling dalam kemandirian benda. Paksaan (dwang) yaitu ancaman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain atau pihak ketiga, sehingga memberikan kesan dan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Penipuan (bedrog) yaitu, salah satu pihak sengaja memberikan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian, selain itu terdapat juga cacat kehendak berupa penyalagunaan keadaan (undue influence) yaitu, penyalagunaan keadaan ekonomis dan psikologis (Salim, 2006:172). 69 Akibat dari pembatalan suatu perjanjian, dilihat dari dua aspek yaitu, (1) orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan (2) cacat kehendak. Akibat pembatalan perjanjian bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum dan akibat pembatalan karena cacat kehendak adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan seperti sebelum terjadinya perjanjian. Hal ini di atur dalam Pasal 1451 dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Salim, 2006:174). Kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian dapat dibedakan dalam dua jenis pembatalan, yaitu pertama, pembatalan mutlak (absolute nietigheid) dalam hal ini perjanjian harus dianggap batal, walaupun tidak diminta oleh suatu pihak. Perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang tidak mengikuti cara (vorm) yang mutlak dikehendaki oleh Undang-Undang, serta kausanya bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (open bare orde). Kedua, pembatalan relatif yaitu hanya terjadi apabila dimintakan oleh pihak-pihak tertentu dan hanya berlaku terhadap pihak-pihak tertentu (Prodjodikoro, 2011:196). Secara umum definisi batal adalah tidak berlaku atau tidak sah, sedangkan batal demi hukum memiliki makna yang khas 70 dibidang hukum. Makna tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum atau dalam arti sempit berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah seperti itu adanya. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sejauh persyaratan dan situasi yang menjadikan batal demi hukum itu terpenuhi. Makna dapat dibatalkan yaitu, perluhnya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu karena tidak terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan (Erawati dan Budiono, 2010:4). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat lima kategori alasan untuk membatalkan perjanjian, sebagai berikut: a) Untuk perjanjian formil, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yang berakibat perjanjian batal demi hukum. b) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat perjanjian batal demi hukum, atau dapat dibatalkan. c) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat. d) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana. (Erawati dan Budiono, 2010:5) 71 Berdasarkan uraian di atas, maka suatu perjanjian dapat berakhir karena dapat dibatalkan yaitu, suatu perjanjian dapat berakhir dengan memintakan pembatalannya pada pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa, harus ada tindakan aktif untuk dapat memperoleh pembatalan yang dimaksud. Batal demi hukum yaitu, perjanjian itu batal secara otomatis karena UndangUndang yang telah mengatur demikian. Hal ini tidak memerlukan tindakan aktif dari salah satu pihak dalam perjanjian. 8) Karena berlakunya syarat batal Berdasarkan Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian bersyarat, yang dimaksud dengan “syarat” adalah suatu peristiwa yang masih akan datang, sehingga peristiwa itu adalah peristiwa yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Pasal ini berhubungan erat dengan Pasal 1254 yang menyatakan bahwa “syarat” itu harus mungkin terlaksana, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan Undang-Undang. Syarat merupakan peristiwa yang akan dan belum pasti akan terjadi, namun bila ditinjau dari tutupnya perjanjian, memang mungkin terjadi, sejauh tidak bertentangan dengan kesusilaan dan UndangUndang (Satrio, 1999:278). Vollmar berpendapat bahwa, “syarat” merupakan syarat yang diajukan dan yang disepakati oleh para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian (Satrio, 1999:278). Batal dalam 72 syarat batal merupakan pembatalan terhadap suatu perjanjian oleh karena debitur yang wanprestasi. Pembatalan yang dimaksudkan adalah pembatalan yang memungkinkan dapat dituntut oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi (Syahrani, 2004:228). Pembatalan perjanjian oleh karena debitur yang wanprestasi, merupakan syarat dalam setiap perjanjian yang timbal balik, baik dinyatakan secara langsung dalam perjanjian, maupun tidak dinyatakan secara langsung. Pembatalan tetap harus dimintakan pada pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian ini akan diuraikan lebih lanjut pada Bab IV. A. 9) Karena lewat waktu Berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, dengan lewatnya waktu 30 tahun berakhir karena daluarsa, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tidak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk. Maksud dari peraturan ini adalah untuk melenyapkan situasi keragu-raguan dalam suatu hubungan hukum, selain itu, apabila selama 30 tahun tidak terjadi masalah dan baru setelah lewat waktu yang panjang itu diajukan soal siapakah yang berhak atau berkewajiban, maka 73 sulit sekali mendapatkan bukti-bukti yang jitu untuk menegakkan atau merobohkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban itu dan yang dapat dipercaya ketepatannya (Prodjodikoro, 2011:198). Lewat waktu atau daluarsa berdasarkan Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan cara atau sarana untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu perikatan, oleh karena lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang disebut daluarsa acquisitif, dan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan daluarsa extinctif (Syahrani, 2004:284). Lewat waktu extinctif jika dihubungkan dengan perjanjian adalah membebaskan seseorang dari suatu kewajiban atau dengan kata lain, memberikan hak terhadap seseorang untuk memperoleh sesuatu hak. Seseorang dibebaskan dari kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan lewat, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Memberikan sesuatu hak kepada seseorang berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu dengan lampaunya jangka waktu tertentu dianggap perjanjian telah hapus, sehingga debitur bebas dari kewajiban pemenuhan prestasi (Harahap, 1986:166-167). Berakhirnya suatu perjanjian karena lewat waktu dapat disebabkan oleh jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian 74 telah lewat waktu. Hal ini mengakibatkan debitur menjadi bebas dari kewajibannya, untuk menentukan telah lewat jangka waktu adalah berdasarkan pada perjanjian dan Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut

Sahnya Suatu Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)

Perjanjian mengikat para pihak ditentukan oleh, sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Hal tersebut dengan tegas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, mengatur tentang empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian sebagai berikut. 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) cakap untuk membuat suatu perjanjian; 3) adanya hal atau objek tertentu; 4) suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut terbagi atas dua bagian besar. Syarat subjektif yang menyangkut para pihak atau subjek hukum dan syarat objektif yang menyangkut objek atau pokok perjanjian atau mengenai apa yang diperjanjikan. Berikut ini akan diuraikan keempat hal tersebut yang akan dibagi kedalam dua bagian, sebagai berikut. 1) Syarat Subjektif untuk sahnya suatu perjanjian a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa syarat pertama ini dikenal juga dengan adanya konsensus antara para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang artinya adanya persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai disini dimaksud 53 sebagai pernyataan yang cocok, karena kehendak itu bersifat abstrak. Lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu, dengan bahasa yang sempurna dan tertulis; bahasa yang sempurna secara lisan; bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya; bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya dan diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan (Salim, 2006:33). Sepakat mengadakan perjanjian dimaksudkan bahwa kedua pihak yang akan terlibat dalam perjanjian haruslah memiliki kebebasan kehendak, yaitu tidak mendapat tekanan yang dapat mengakibatkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut (Badrulzaman, 1994:24). Sebagian besar atau cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Pembuatan perjanjian secara tertulis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Salim, 2006:33). Sepakatnya para pihak dalam membuat suatu perjanjian, merupakan dasar untuk terbentuknya suatu perjanjian. Pasal 1320 54 ayat (1) ini merupakan pasal yang memiliki hubungan erat dengan asas konsensualitas, yaitu dasar terjadinya suatu perjanjian. b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian Cakap untuk membuat suatu perjanjian merupakan suatu kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang hendak mengadakan perjanjian haruslah mereka yang cakap dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang yaitu mereka yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Salim, 2006:33). Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa, untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk didalamnya membuat perjanjian, pada umumnya diukur dari usia kedewasaan (meerderjaring) untuk manusia sebagai subjek hukum (naturlijk person) dan kewenangan (bevoegheid) untuk badan hukum sebagai subjek hukum (rechts persoon). Kecakapan bagi subjek hukum berupa badan hukum cukup dengan memperhatikan kewenangannya, yaitu kewenangan yang melekat pada orang yang mewakilinya (Syaifuddin, 2012:124,126). 55 Contohnya direksi yang adalah organ dari perseroan terbatas, yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 92 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dimaksud, apabila perseroan terbatas sebagai badan hukum, itu diwakili oleh direksi sebagai pengurusnya yang berwenang berdasarkan anggaran dasar, maka badan hukum yang dimaksud mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk membuat perjanjian. (Syaifuddin, 2012:126-127) Akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat subjektif adalah, suatu perjanjian dapat dibatalkan. Maksudnya untuk membatalkan perjanjian itu, maka salah satu pihak harus mengajukannya kepada pengadilan (Salim,2006:35) yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan (Syaifuddin, 2012:127). Kecakapan para pihak dalam suatu perjanjian sangat menentukan kelangsungan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akan memberikan akibat hukum yaitu, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. 56 Syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian, secara umum merupakan syarat yang menyangkut subjek hukum yaitu, manusia maupun badan hukum. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. 2) Syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian. a) Adanya hal atau objek tertentu Hal atau objek tertentu yang dimaksudkan disini adalah prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur, kepada kreditur (Widjaya, 2008:49). Prestasi ini terdiri atas perbuatan yang positif dan perbuatan yang negatif, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya jual beli rumah yang menjadi pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah dan menyerahkan uang sesuai dengan harga pembelian rumah tersebut (Salim, 2006:34). Objek atau pokok tertentu ini diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ibrahim dan Sewu, 2007:87). Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan: Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang 57 paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Makna pasal tersebut yaitu, barang yang dijadikan objek perjanjian itu memiliki jumlah yang belum tentu, hal ini tidak menjadi halangan, asalkan jumlah barang tersebut dikemudian hari ditentukan atau dihitung. Misalnya hasil panen padi suatu sawah di musim panen pada tahun mendatang, tentunya sawah yang dimaksud, sekurang-kurangnya sudah ditentukan letak dan luasnya serta saat panen tiba. Hal atau objek tertentu adalah paling sedikit ditentukan jenisnya atau asalkan dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung (Widjaya, 2008:49). Akibat hukum apabila hal atau objek tertentu yang diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal tersebut dimaksudkan bahwa, sejak semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (Syaifuddin, 2012:130). Objek atau hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah benar-benar jelas, meskipun objek tersebut belum diketahui secara pasti saat perjanjian dibuat, namun objek tersebut harus dapat ditentukan dikemudian hari. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian yang dibuat tidak batal demi hukum. 58 b) Suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang Suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang (geoorloofde oorzaak) mengandung maksud bahwa, isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang dibolehkan atau sesuai dengan undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi valid dan mengikat para pihak. Selain sesuai dengan Undang-Undang juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (openbare orde/public policy) dan kesusilaan (zaden/ morality) (Widjaya, 2008:51). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur mengenai suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang, melainkan pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Salim, 2006:34). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (3) dan Ayat (4) merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian untuk sahnya suatu perjanjian, apabila tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan gugatan atau penuntutan (Widjaya, 2008:55). 59 Konsekuensi dari suatu perjanjian yang dibuat tanpa ada objek sama sekali. Bertentangan atau yang berdasarkan pada sebab yang tidak halal, maka dapat memberikan akibat hukum yaitu, perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara utuh.

Teori Penerimaan (ontvangsttheorie) (skripsi, tesis, disertasi)

Berdasarkan teori penerimaan, suatu perjanjian lahir pada saat diterimanya jawaban oleh pihak yang memberikan penawaran. Teori ini tidak mempedulikan keadaan apakah surat jawaban tersebut dibuka dan dibaca isinya atau hanya dibiarkan tidak dibuka. Momentum lahirnya sepakat pada pokoknya adalah ketika surat jawaban tersebut sampai pada alamat si penerima surat. Teori ini juga merupakan jawaban terhadap kekurangan-kekurangan dari teori pengetahuan yang mana teori ini diterima oleh banyak sarjana (Satrio, 1995:261-262). Teori penerimaan merupakan teori yang menunjukkan saat lahir atau timbulnya perjanjian yaitu, pada saat jawaban yang dikirimkan oleh pihak pemberi penawaran telah diterima oleh pihak penerima penawaran. Teori ini menekankan lahir atau timbulnya suatu perjanjian, hanya pada saat pihak penerima tawaran menerima surat yang dikirimkan, kemudian membalas mengirimkan jawaban kepada si pemberi penawaran, tanpa mempedulikan apakah isi jawaban yang dituangkan dalam surat tersebut dibaca oleh pihak pemberi tawaran atau tidak.

Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)

Teori pengetahuan adalah teori yang lahir untuk mengatasi kelemahan dari teori pengiriman. Berdasarkan teori pengetahuan, suatu perjanjian lahir pada saat jawaban mengenai penerimaan atau akseptasi yang diberikan oleh pihak penerima atau akseptor, diketahu dengan pasti oleh pihak yang memberikan penawaraan. Maksudnya adalah ketika surat jawaban atas penawaran diterima dan diketahui isinya oleh pihak yang memberikan penawaran, barulah kemudian perjanjian itu ada (Satrio, 1995:259). Hal ini ditegaskan oleh Paton yang berpendapat bahwa, teori pengetahuan pada sebenarnya paling sesuai dengan prinsip bahwa, suatu perjanjian lahir didasarkan pada saat adanya pertemuan dua kehendak yang dinyatakan atau melalui pernyataan kehendak, dimana kedua pernyataan kehendak itu harus dapat dipahami dan dimengerti oleh pihak yang lainnya (Satrio, 1995:259). Teori pengetahuan memiliki makna yaitu, suatu perjanjian lahir atau timbul pada saat penawaran dalam bentuk tertulis yang dikirimkan melalui pos, dikirimkan kepada penerima tawaran. Penerima tawaran tidak hanya sekedar menerima tetapi harus mengetahui dan memahami, isi penawaran yang dikirimkan oleh si 51 pemberi penawaran. Pertemuan kehendak antara pemberi penawaran dan penerima penawaran, terjadi pada saat si penerima penawaran mengirimkan jawaban kepada pemberi penawaran, kemudian pemberi penawaran menerima jawaban dan mengetahui isinya dengan pasti.

Unsur-Unsur Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Penyusunan suatu program pengembangan karir bagi tenaga kerja dalam suatu organisasiharus dilakukan dengan memperhatikan berbagai kemungkinan yang berusaha mencapaikeseimbangan antara kepentingan individu tenaga kerja dan kepentingan masyarakat (dalam halini organisasi), sehingga pengembangan karir yang terjadi diharapkan mampu menghasilkankeuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi individu tenaga kerja diharapkan pengembangan karirakan mampu memperbaiki kualitas kehidupannya dari masa ke masa. Sedangkan bagi organisasikeuntungan yang diharapkan adalah terjaminnya kualitas sumber daya manusia yang dimilikiserta pemanfaatannya secara optimal untuk mewujudkan tujuan organisasi.Dalam kaitan ini, Edwin B. Flippo menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur yang harusdiperhatikan dalam langkah penyusunan program pengembangan karir, seperti yang dikutip olehBambang Wahyudi (2002:163)yaitu:1.Menaksir kebutuhan karir (Career need assessment)Karir bagi seseorang merupakan suatu unsur yang sangat penting dan bersifat sangat pribadidalam kehidupannya. Dalam penyusunan program pengembangan karir, menaksir kebutuhankarir secara individual ini merupakan unsur pertama yang dikatakan lebih dahulu, karenajustru unsur inilah sebenarnya yang akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya sasaranutama dari program pengembangan karir, yaitu memelihara sumber daya manusia yang adaagar tetap memiliki kemauan kerja dalam organisasi dengan intensitas yang cukup tinggi.
2.Kesempatan karir (Career opportunities)Setelah tenaga kerja didorong untuk menentukan kebutuhan karirnya, maka sudahsewajarnya apabila diikuti dengan tanggung jawab untuk menggambarkan kesempatan kariryang ada didalam organisasi yang bersangkutan. Dengan informasi tentang kesempatan kariryang ada dalam organisasi, maka setiap tenaga kerja dan calon tenaga kerja mengetahuidengan jelas berbagai kemungkinan jabatan yang dapat didudukinya.3.Penyesuaian kebutuhan dan kesempatan karir (Need – opportunity alignment)Apabila kedua unsur terdahulu, yaitu kebutuhan karir dari tenaga kerja dan kesempatan kariryang tersedia telah dapat ditetapkan, maka yang harus dilakukan adalah mengadakanpenyesuaian diantara kedua kepentingan tersebut. Dalam pelaksanaannya, penyesuaiantersebut dapat dilakukan dengan bantuan program mutasi tenaga kerja atau program pelatihandan pembangunan tenaga kerja.

Teori Pengiriman (verzendingstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)

Berdasarkan teori pengiriman, lahirnya suatu perjanjian yaitu dengan menetapkan bahwa, saat pengiriman jawaban akseptasi dari pihak akseptorlah yang menjadi momentum lahirnya perjanjian, dalam hal ini tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan yaitu ketika surat tersebut dikirimkan, maka akseptor tidak memiliki kekuasaan lagi atas surat jawaban tersebut. Hal ini dimaksud bahwa, orang mempunyai pegangan yang relatif pasti tentang terjadinya perjanjian. Teori ini 49 merupakan penyempurnaan terhadap teori pernyataan, dengan maksud akseptor tidak dapat lagi merobah momentum terjadinya perjanjian. (Satrio, 1995:258). Pitlo berpendapat bahwa, teori ini masih memiliki kelemahan, yaitu menurut teori ini perjanjian telah lahir dan mengikat pihak yang memberikan penawaran, ketika orang yang memberikan penawaran sendiri belum tahu akan hal itu, sedangkan Satrio berpendapat bahwa terdapat suatu yang dirasa tidak adil, ditinjau dari pihak yang memberikan penawaran, dimana masih terdapat kemungkinan untuk menarik kembali penawarannya, asalkan penarikan tersebut di ketahui oleh si penerima atau akseptor sebelum ia memberikan jawaban penerimaannya. Akseptor sendiri tidak memiliki kesempatan seperti itu, karena meskipun jawaban persetujuan yang telah dikirimkan belum sampai kepada pihak yang memberikan penawaran, pihak akseptor tidak dapat kesempatan untuk membatalkan jawabannya karena perjanjian telah lahir dan mengikat pada saat jawaban penerimaannya itu dikirimkan (Satrio, 1995:258). Berdasarkan teori pengiriman ini, suatu perjanjian lahir pada saat si penerima tawaran mengirimkan jawaban tertulisnya melalui pos. Jawaban yang dimaksud adalah bahwa si penerima menerima tawaran yang diberikan, dengan demikian momentum lahirnya atau timbulnya suatu perjanjian dapat di ketahui dengan melihat tanggal stempel cap pos. Teori pengiriman ini lebih memudahkan para pihak 50 untuk menentukan dengan pasti saat lahir atau timbulnya perjanjian, meskipun demikian, teori ini masih memiliki kelemahan sebagaimana pendapat dari para ahli

Bentuk-Bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Bentuk-bentuk pengembangan karir tergantung pada jalur karir yang direncanakan olehmasing-masing organisasi. Bagaimana suatu perusahaan menentukan suatu jalur karir bagikaryawannya tergantung pada kebutuhan dan situasi perusahaan itu sendiri, namun begituumumnya yang sering dilakukan perusahan adalah melalui pendidikan dan pelatihan, promosiserta mutasi. Pengertian mengenai ketiga hal tersebut dapat dijelaskan dibawah ini:1.Pendidikan dan latihan adalah suatu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untukmemperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan parapegawai sesuai keinginan dari perusahaan yang bersangkutan.2.Promosi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkatyang lebih tinggi, perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab,hak, serta status sosial seseorang.3.Mutasi adalah merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisiatau status seseorang dalam suatu organisasi. Istilah mutasi sendiri atau yang dalam beberapaliteratur disebut sebagai pemindahan dalam pengertian sempit dapat dirumuskan sebagaisuatu perubahan dari suatu jabatan dalam suatu klas ke suatu jabatan dalam klas yang lainyang tingkatannya tidak lebih tinggi atau lebih rendah (yang tingkatnya sama) dalam rencanagaji. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas konsep mutasi dirumuskan sebagai suatu
perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupunvertikal (promosi/demosi) di dalam suatu organisasi

Teori Pernyataan (uitingstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)

Berdasarkan teori ini, perjanjian dikatakan telah ada ketika jawaban terhadap suatu penawaran telah dibuat dalam bentuk tulisan 48 yaitu berupa surat jawaban penerimaan atas sebuah penawaran. Perjanjian itu lahir atau timbul pada saat pihak yang menerima penawaran tersebut menyatakan penerimaannya atau akseptasinya dalam bentuk tertulis. Pernyataan dari pihak yang memberikan penawaran dan akseptor saling bertemu, pada saat pihak penerima penawaran menyatakan dalam bentuk tertulis mengenai penerimaannya (Satrio, 1995:257). Teori penyataan ini mau menunjukkan bahwa, suatu perjanjian timbul atau lahir pada saat salah satu pihak memberikan penawaran kepada pihak lain, selanjutnya pihak yang diberikan penawaran menerima tawaran tersebut. Penerimaan tawaran oleh pihak pemberi penawaran harus dinyatakan dalam bentuk tertulis oleh pihak penerima tawaran. Momentum lahirnya suatu perjanjian dilihat atau diukur dari adanya pernyataan tertulis dari pihak penerima tawaran, bahwa pihak tersebut menerima tawaran yang ditawarkan.

Teori Kehendak (wilstheorie) (skripsi, tesis, disertasi)

Teori ini merupakan teori yang menekankan pada faktor kehendak. Berdasarkan teori ini apabila kita mengutarakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka yang terikat dengan kita adalah pernyataan yang kita utarakan tersebut (Setiawan, 1979:57). Makna dibalik teori kehendak ini adalah suatu perjanjian lahir atau timbul, pada saat seseorang atau salah satu pihak memiliki keinginan atau kehendak terhadap sesuatu, kemudian mengutarakan keinginan atau kehendaknya tersebut, melalui suatu pernyataan yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain. Pernyataan yang diutarakan mengikat pihak pembuat pernyataan, meskipun kehendak yang diutarakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam pernyataan, tetap saja apa yang dinyatakan dalam pernyataan yang menjadi tolok ukur lahirnya suatu perjanjian

Tujuan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pada umumnya tujuan dari seluruh program pengembangan karir adalah untukmenyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersediadiperusahaan saat ini dan di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan olehVeitzal Rivai (2004:291)bahwa pengembangan karir yang dirancang secara baik akanmembantu dalam menentukan kebutuhan karir mereka sendiri dan menyesuaikan antarakebutuhan karyawan dengan tujuan perusahaan.Adapun tujuan pengembangan karir yang dikemukakan olehAndrew J. Dubrin(1982:198)yang dikutip olehAnwar Prabu Mangkunegara (2000:77)adalah sebagai berikut:a.Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan.Pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu. Seorangpegawai yang sukses dengan prestasi kerja sangat baik kemudian menduduki posisi jabatanyang lebih tinggi, hal ini berarti tujuan perusahaan dan tujuan individu tercapai.Pengembangan KarirOrganisasiManajemen Karir(Career Management)Perencanaan Karir(Career Planning)
b.Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai.Perusahaan merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan kesejahteraannya agarpegawai lebih tinggi loyalitasnya.c.Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka.Pengembangan karir membantu menyadarkan pegawai akan kemampuannya untukmenduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahliannya.d.Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan.Pengembangankarirakanmemperkuathubungandansikappegawaiterhadapperusahaannya.e.Membuktikan tanggung jawab sosial.Pengembangan karir suatu cara menciptakan iklim kerja yang positif dan pegawai-pegawaimenjadi lebih bermental sehat.f.Membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan.Pengembangan karir membantu program-program perusahaan lainnya agar tujuan perusahaantercapai.g.Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian.Pengembangan karir dapat menjadikan turnover rendah dan begitu pula biaya kepegawaianmenjadi lebih efektif.h.Mengurangi keusangan profesi dan manajerial.Pengembangan karir dapat menghindarkan dari keusangan dan kebosanan profesi danmanajerial.i.Menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai.Pengembangan karir dimaksudkan mengintegrasikan perencanaan kerja dan kepegawaian.
j.Menggiatkan suatu pemikiran (pandangan) jarak waktu yang panjang.Pengembangan karir berhubungan dengan jarak waktu yang panjang. Hal ini karenapenempatan suatu posisi jabatan memerlukan persyaratan dan kualifikasi yang sesuai denganporsinya

Proses Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Banyak orang menganggap bahwa karir sama dengan kemajuan dalam suatu organisasi.Karir mengandung dua fokus utama, yaitu: fokus internal dan fokus eksternal. fokus internalmenunjuk kepada cara seseorang memandang karirnya. Sedangkan fokus eksternal menunjukkepada rangkaian kedudukan yang secara aktual diduduki oleh seorang pekerja.Untuk memahami pengembangan karir dalam suatu organisasi dibutuhkan pengujian atasdua proses utama, yaitu:1.Career planning.Bagaimana orang merencanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan karirnyasendiri. Ini merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menjadilebih sadar dan tahu akan ketrampilannya sendiri, kepentingan, nilai, peluang, hambatan,pilihan, dan akibat-akibatnya. Proses ini mencakup upaya pengidentifikasian sasaran dan /atau tujuan yang terkait dengan karir, dan penetapan rencana guna mewujudkan tujuantersebut.2.Career Management.Proses ini menunjuk kepada bagaimana organisasi mendesain danmelaksanakan program pengembangan karirnya. Proses ini lebih merupakan usaha formal,terorganisir, dan terencana untuk mencapai keseimbangan antara keinginan karir individudengan persyaratan tenaga kerja organisasi. Jadi lebih merupakan suatu mekanisme untukmewujudkan kebutuhan sumber daya manusia masa kini dan masa yang akan datang.

Tahap-Tahap Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Sebagian orang menganggap karir (career) sebagai promosi di dalam organisasi. Kata“karir” dapat dipandang dari beberapa perspektif yang berbeda. Dari satu perspektif, karirmerupakan urutan-urutan posisi yang diduduki oleh seseorang selama masa hidupnya. Inimerupakan karir yang obyektif. Meskipun demikian, dari perspektif lainnya karir terdiri atasperubahan nilai-nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi karena seseorang menjadi semakin tua. Inimerupakan karir yang subyektif. Kedua perspektif tersebut, obyektif dan subyektif, terfokus padaindividu. Kedua perspektif tadi menganggap bahwa orang memiliki beberapa tingkatpengendalian terhadap nasib mereka, sehingga mereka dapat mengubah peluang untukmemaksimalkan keberhasilan dan kepuasan yang berasal dari karir mereka. Perspektif tadi lebihlanjut mengasumsikan bahwa aktivitas sumber daya manusia haruslah mengenali tahap karir(career stage), dan membantu para karyawan dengan tugas-tugas pengembangan yang merekahadapi di setiap tahap karir.Tahapan pengembangan karir menurutHenry Simamora (2004:416)adalah sebagaiberikut:1.Karir awalmerupakan tahapan pertama dimana seseorang memasuki sebuah organisasi.Selama tahap masuk (getting-in phase), karyawan berupaya memperoleh gambaran realistikmengenai organisasi, dan mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keahlian,pengalaman, preferensi, dan minatnya. Karir awal (early career) tidak selalu berjalan denganmulus. Oleh karena itu dalam tahap ini merupakan tahap penekanan pada perhatian untukmemperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaannya. Selainitu, perusahaan seyogyanya mendorong para karyawannya agar berpartisipasi dalam latihan
penilaian mandiri, dan hendaknya membantu mereka dalam menentukan jalur karir yangrealistik dan fleksibel serta memformulasikan rencana karir.2.Karir pertengahanmerupakan suatu tahapan dimana setiap individu akan mengalami suatutransisi atau perubahan pada karir mereka. Dalam tahap pertengahan, individu mengkajiulang pencapaiannya sampai pada saat itu dan kemungkinan untuk mencapai karir pribadidan tujuan hidup di masa depan.Salah satu strategi untuk menyingkapi masalah dipertengahan karir (mid career) adalah dengan melatih karyawan pada karir pertengahanuntuk membina karyawan yang lebih junior. Pengembangan satu generasi pemimpin di masadepan dapat menjadi suatu kontribusi yang signifikan, permanen, dan sangat memuaskan.Strategi lainnya untuk mengatasi masalah karir pertengahan adalah dengan menghadapi ataumencegah keusangan (obsolescence). Untuk menyingkapi persoalan ini, salah satu caranyaadalah dengan mengirimkan karyawan ke seminar, workshop, pelatihan. Selanjutnya tigakarakteristik pribadi yang cenderung diasosiasikan dengan kadar keusangan yang rendah:kemampuan intelektual yang tinggi, motivasi diri yang tinggi, dan fleksibilitas pribadi.3.Karir akhirmerupakan suatu titik balik terhadap produktivitas, atau penurunan dan pensiundini, dapat mengikuti suatu krisis pertengahan karir. Individu yang produktif dapat memikulperan staf senior atau manajemen puncak, atau mereka mungkin tetap sebagai contributordalam peran nonkepemimpinan. Bagi sebagian besar karyawan, tugas-tugas utama periodekarir akhir (late career) adalah agar tetap produktif dan menyiapkan diri untuk pensiun yangefektif. Untuk menyesuaikan diri dengan karir akhir secara berhasil, individu seyogyanyamenjaga sikap positif, berpikir ke depan, dan menerima dukungan sosial dari kerabat kerjadan suami/istrinya. Karyawan yang berada di penghujung karir sebaiknya terlibat dalam
perencanaan jangka panjang finansial dan mencari waktu bersenang-senang dengan pasanganhidupnya serta merencanakan pensiunnya dengan hati-hati.

Asas-asas Hukum Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)

Asas atau prinsip dalam bahasa Inggris “principle” yang memiliki hubungan erat dengan istilah “principium” dalam bahasa Latin yang berarti permulaan, awal, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Sedangkan Principle berarti sumber atau asal sesuatu, penyebab dari sesuatu, kewenangan, aturan atau dasar terhadap tindakan seseorang. Suatu pernyataan yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu peristiwa, dengan kata lain asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan dasar, alas, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu yang hendak kita jelaskan (Mahadi, 2003:119). Menurut P. Scholten asas hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, sebagai suatu bawaan umum yang 29 harus ada. Bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum (Sudikno Mertokusumo, 2010:42-43). Asas hukum merupakan unsur yang paling penting dari peraturan hukum. Asas hukum menjadi landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu aturan hukum, dengan kata lain aturan hukum tersebut dapat dikembalikan pada asas hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, namun akan tetap ada dan melahirkan peraturan hukum yang lainnya lagi. Selanjutnya asas hukum mengandung tuntutan etis, dengan demikian asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis dari masyarakat (Raharjo, 1996:45). Asas hukum menjadi landasan yang sangat luas untuk lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit (Ibrahim dan Sewu, 2007:50). Berdasarkan uraian para ahli di atas, maka asas hukum adalah dasar, landasan berpijak suatu aturan hukum yang lebih nyata untuk membatasi perilaku manusia. Berikut ini akan diuraikan asas-asas di dalam hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut. 1) Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa, setiap orang diberikan kebebasan seluas-luasnya, yang oleh Undang- 30 Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum (Naja, 2009:93). Orang dapat membuat perjanjian dengan isi perjanjian yang bagaimanapun juga, sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. (Satrio, 1999:36). Hal ini berbeda dengan perjanjian yang bersumber dari Undang-Undang yaitu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, harus tunduk pada peraturan atau ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. (Widjaya, 2008:33) Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dalam perjanjian; serta menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis. (Salim, 2006:9) Asas kebebasan berkontrak yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia adalah bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; bebas untuk menentukan dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; bebas untuk menentukan atau memilih sebab dari perjanjian yang akan dibuatnya; bebas untuk menentukan objek perjanjian; bebas untuk menentukan bentuk 31 perjanjian; dan bebas untuk menerima ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional) (Sjahdeini, 1993:47). Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme sejak zaman Yunani, dan berkembang pesat pada zaman renaisance. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya, yang kemudian dalam hukum perjanjian diwujudkan dalam kebebasan berkontrak, namun pada perkembangannya untuk mencegah kebebasan yang sebebasbebasnya, maka substansi perjanjian diatur dan tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak. Pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi asas kebebasan berkontrak, melainkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat (Salim, 2003:9-10). Menurut Van Appledoorn, kebebasan membuat perjanjian merupakan satu diantara beberapa landasan Hukum Perdata. Atas dasar itu, perlu koreksi dari pengadilan dalam rangka merumuskan asas hukum tersebut. Hal ini karena semakin kecilnya arti asas kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan membuat perjanjian dengan adanya standar perjanjian modern, persamaan kedudukan menjadi tidak konkrit lagi, sehingga diperlukan cara melalui keputusan politik, yaitu dengan cara pembentukan Undang-Undang yang berisikan ketentuan-ketentuan normatif yang sifatnya 32 memaksa. Van Appledoorn merujuk pada pikiran dialektis Hegel dalam mencari landasan filosofis bagi prinsip kebebasan berkontrak yang menegaskan bahwa, kebebasan membuat perjanjian merupakan konsekuensi dari pengakuan akan adanya hak milik. Hak milik adalah realisasi yang utama dari kebebasan individu, dengan kata lain, hak milik merupakan landasan bagi hak-hak lainnya (Syaifuddin, 2012:82-83). Menurut Hegel kebebasan berkehendak adalah landasan yang substansial bagi semua hak dan kewajiban. Pemegang hak milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak milik. Adanya saling menghormati hak milik inilah yang menjadi landasan terjadinya hukum perjanjian (Syaifuddin, 2012:83). Asas kebebasan berkontrak merupakan landasan para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Bebas untuk memilih dengan siapa akan mengikatkan diri, bebas menetapkan objek dari perjanjian. Bebas menentukan jenis perjanjian apa yang akan dibuat, bebas untuk menentukan aturan-aturan dalam pelaksanaan perjanjian serta bebas menentukan akibat hukum apa yang akan ditimbulkan dalam perjanjian yang dibuat. 2) Asas Konsensualitas Asas konsesualitas berasal dari kata Latin “consesus” yang berarti sepakat. Para pihak dalam membuat perjanjian syaratnya harus ada kesepakatan atau persetujuan mengenai hal yang akan 33 diperjanjikan. Sepakat adalah persesuaian paham dan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Adanya asas konsensualitas berarti perjanjian itu ada sejak adanya kesepakatan (Syaifuddin, 2012:77). Asas konsensualitas dinyatakan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian harus ada kesepakatan atau persesuaian kehendak antara para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian. Asas konsensualitas memiliki paham dasar bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat, dengan kata lain perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan (Wijaya, 2008:35). Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa, perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak (Salim, 2003:10) Perjanjian yang tidak menggambarkan bentuk kesepakatan yang sesungguhnya, dapat terjadi dalam situasi tertentu oleh karena adanya cacat kehendak (wilsgebreke), karena kesesatan (dwaling), penipuan (bedrog) atau paksaan (dwang) yang mempengaruhi lahirnya suatu perjanjian. Atas dasar itu, asas konsensualitas yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, cukup dengan adanya kesepakatan dapat menentukan lahirnya suatu perjanjian, tidak 34 seharusnya ditafsirkan secara gramatikal semata-mata, tetapi harus dihubungkan dengan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena jika syarat lain tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak (Syaifuddin, 2012:78). Asas Konsensualitas diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Meski demikian di Jerman tidak dikenal asas konsensualitas, melainkan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu dalam bentuk tertulis baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan. Berdasarkan hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus innominat. Hal ini berarti terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan (Salim, 2006:10) karena perjanjian dalam hukum Romawi dianggap terbentuk jika kebendaannya telah diserahkan atau dengan kata lain harus memenuhi sejumlah syarat terlebih dahulu, baru dapat dikatakan perjanjian (Budiono, 2006:97). Hukum perjanjian yang dibawah oleh bangsa Jerman ke dalam wilayah Galia sekitar abad ke-11, hanya terdiri dari fides facta formil (Budiono, 2006:97) atau Ikrar jaminan dengan 35 menyerahkan tongkat komando sebagai lambang (Ranuhandoko, 2006:285). Sebagian dari apa yang termasuk dalam hukum perjanjian, digolongkan semata-mata sebagai praestita, yaitu untuk sementara menyerahkan suatu kebendaan pada orang lain, dengan kewajiban mengembalikan kebendaan tersebut, tanpa diperjanjikannya suatu lawan prestasi, yang saat ini dikenal dengan perjanjian riil dan formil. Secara berangsur-angsur hukum perjanjian berkembang sehingga praestita dimengerti sebagai perjanjian. Hal ini mengakibatkan perundang-undangan yang muncul kemudian, mulai dibeda-bedakan jenis dari praestita sekalipun tetap dibawah hukum Romawi. Pemilahan tersebut beranjak dari isi kewajiban yang diperjanjikan, maka menjadi sangat penting mengedepankan kesepakatan (Budiono, 2006:97). Asas Konsensualitas merupakan asas dalam perjanjian, dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus didasarkan pada kata sepakat atau saling setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kesepakatan para pihak juga dapat menjadi momentum terjadinya suatu perjanjian. 3) Asas Pacta Sunt Servanda Asas pacta sunt servanda terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya”. Isi pasal ini secara singkat mau 36 mengatakan bahwa, perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan hukum, menjadi peraturan yang harus ditaati para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Salim, 2006:10). Asas Pacta Sunt Servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja, yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Asas ini memiliki makna yaitu, setiap perjanjian yang dibuat merupakan perbuatan yang sakral, namun, dalam perkembangannya asas ini diberi arti pactum, yang berarti sepakat tidak perluh dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan sepakat saja (Salim, 2006:10). Asas pacta sunt servanda memiliki ruang lingkup sebatas pada para pihak yang membuat perjanjian, hal ini ditunjukkan pada hak yang lahir merupakan hak perorangan (persoonlijk recht) dan bersifat relatif (Isnaeni, 1996:32), namun pada situasi tertentu asas 37 ini diperluas, sehingga bisa menjangkau pihak-pihak lain, mengakibatkan hak perorangan yang pada prinsipnya hanya mengikat para pihak, ternyata dapat diperluas dan mengakibatkan menguatnya hak perorangan (Prawirohamidjojo dan Pohan, 1978:16) Asas pacta sunt servanda merupakan akibat hukum dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Maksudnya, isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, menjadi aturan atau Undang-Undang yang harus ditaati dan dihormati oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjiannya. 4) Asas Iktikad Baik (Goede Trouw) Asas iktikad baik dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Makna iktikad baik dalam pasal tersebut adalah penerapannya di dalam suatu perjanjian. Hal ini berarti berbicara sesudah perjanjian itu ada, meskipun ketentuan mengenai iktikad baik tidak jelas maknanya karena memiliki pengertian yang abstrak, maksudnya, meskipun orang mengerti maknanya tetap saja sulit untuk merumuskan definisinya. Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini termasuk pasal yang sangat penting (Satrio, 2001:165-166). 38 Asas iktikad baik adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak (Salim, 2006:10-11). Pelaksanaan perjanjian tersebut harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Naja, 2009:101). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh (KBBI Departeman Pendidikan Nasional, 2012,522). Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Dalam iktikad baik nisbi, orang hanya memperhatikan sikap dan perilaku yang kelihatan nyata dari subjek atau para pihak, sedangkan iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) sesuai dengan norma-norma yang objektif (Salim, 2006:11). James Gordly berpendapat bahwa, asas iktikad baik bersumber pada hukum perjanjian Romawi. Iktikad baik mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian. Pertama, para pihak harus memegang teguh setiap janji dan ucapannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak 39 lain dengan cara yang menyesatkan. Ketiga, para pihak harus mematuhi kewajiban dan berperilaku sebagai orang yang terhormat dan jujur, meskipun kewajiban yang dimaksud tidak secara tegas diperjanjikan. Hal ini ditegaskan oleh Jason Tandal, menurutnya para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tidak hanya terikat pada isi perjanjian yang dengan jelas disepakati saja, melainkan kepada semua isi naturaly implied (secara alami dibenarkan-tanpa harus dengan kata-kata) didalam perjanjian mereka. (Khairandy, 2004:132-135) P. Van Warmelo berpendapat bahwa, dalam iktikad baik tidak hanya mengacu pada iktikad baik para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian saja, melainkan harus mengacu pada nilainilai yang berkembang di dalam masyarakat juga. Iktikad baik adalah bagian dari masyarakat yang mencerminkan standar keadilan atau kepatutan masyarakat tersebut, sedangkan pendapat Baldus, dalam mengidentifikasikan iktikad baik adalah dengan equity (keadilan) dan hati nurani, bahwa tidak ada seorangpun dibolehkan mengorbankan orang lain untuk memperkaya diri sendiri (Khairandy, 2004:138-146). Iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Perdata, tidak lain adalah perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hofmann yaitu dalam Hukum Romawi terdapat 40 perjanjian negotia banae fidei yang berarti hakim dapat memperluas atau memperkecil kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, dalam hal demi kepatutan. Hal ini dimaksud bahwa, pasal tersebut mengandung asas bahwa, semua perjanjian yang memuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian negotia bonae fidei (Satrio, 2001:177). Pernyataan yang lebih dalam lagi dinyatakan oleh Simon Whittaker dan Reinhard Zimmerman bahwa, hukum alam dan hukum kebiasaan menentukan bahwa setiap perjanjian adalah bonae fidei karena kejujuran dan integritas harus selalu ada pada para pihak dalam semua perjanjian, dimana mewajibkan pemenuhan kewajiban harus sesuai dengan kepatutan (Khairandy, 2004:132). Pelaksanaan perjanjian oleh kreditur maupun debitur yang terikat dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian timbal balik, wajib melaksanakan perjanjian dengan pantas dan patut, karena dalam perjanjian timbal balik kedua pihak dalam situasi tertentu dapat menjadi kreditur maupun debitur, sehingga kedua pihak harus melaksanakan perjanjiannya dengan iktikad baik. Maksudnya bahwa kreditur dalam melaksanakan hak-haknya akan bertindak sebagai kreditur yang baik, yaitu tidak menuntut lebih dari apa yang seharusnya menjadi haknya, sehingga tidak membebani debitur dengan biaya-biaya yang lebih dari yang diperlukan. Begitupun dengan debitur akan melaksanakan 41 kewajibannya dengan baik, tidak akan membuat penagihan menjadi sulit dan berbelit-belit (Satrio, 2001:178-179). Berdasarkan urain di atas, maka yang dimaksudkan disini adalah iktikad baik objektif (objectief goeder trouw) sebagaimana menurut Martjin Willem Hesselink, yaitu mengacu kepada suatu aturan atau norma perilaku para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, baik perilaku yang sesuai dengan iktikad baik ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan iktikad baik (Khairandy, 2004:185). Berbeda dengan iktikad baik subjektif (subjectief goeder trouw) yang berhubungan dengan sikab bathin seseorang yang dilihat adalah mengenai apakah yang bersangkutan sendiri menyadari atau tahu, bahwa tindakannya bertentangan dengan iktikad baik. Iktikad baik objektif berhubungan dengan pendapat umum atau secara objektif, yaitu dengan melihat apakah secara umum tindakan seperti itu dianggap bertentangan dengan iktikad baik (Satrio, 2001:179). Ketentuan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dapat dipakai oleh hakim untuk mengubah atau menghapus hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, meskipun terdapat masalah dalam pelaksanaan perjanjian. Umumnya masalah itu berhubungan dengan terjadinya perubahan keadaan sesudah perjanjian ditutup, dimana perubahan keadaan yang dimaksud adalah perubahan keadaan yang tidak dapat 42 diperhitungkan oleh para pihak sejak semula. Berbeda halnya apabila perubahan keadaan yang mungkin terjadi telah diperhitungkan oleh para pihak, dalam hal ini Rutten berpendapat bahwa, kerugian yang timbul sudah sepatutnya harus dipikul oleh para pihak itu sendiri oleh karena kecerobohannya. Hakim hanya mempertimbangkan untuk meninjau pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kata-kata dalam perjanjian, apabila kepatutan menuntut demikian (Satrio, 2001:180,185). Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa penerapan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berkaitan erat dengan perubahan keadaan yang terjadi dalam perjanjian, sehingga meskipun perjanjian yang dibuat didasarkan pada situasi saat perjanjian itu dibuat dan didalam pelaksanaan perjanjian, ternyata terjadi perubahan keadaan yang besar sekali, maka kreditur maupun debitur yang baik tentunya tidak menuntut pelaksanaan haknya, persis seperti yang disebutkan dalam perjanjian. Hal ini dimaksud agar supaya pantas dan patut, apabila terdapat perubahan keadaan, maka hak dan kewajiban dari para pihak yang disebutkan dalam perjanjian, dilaksanakan dengan mengingat pada perubahan itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka penafsiran perjanjian yang dilakukan oleh hakim, adalah dengan memperluas arti kata-kata dalam perjanjian untuk menyelesaikan masalah yang timbul dikemudian (Satrio, 2001:200-201).

Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Seorang individu yang pertama kali menerima tawaran pekerjaan akan memilikipengadaan yang berbeda tentang pekerjaan, jika dibandingkan dengan individu yang telah lamabekerja. Mereka yang telah lama bekerja akan berpandangan lebih luas dan bermakna. Anggapanterhadap kerja tersebut berubah tidak saja dianggap sebagai sumber penghasilan, tetapi jugasebagai sesuatu yang dapat dimiliki keinginan lain, seperti penghargaan dari orang lain,persaingan terhadap kekuasaan serta jabatan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan ini, makasetiap pegawai harus diberi kesempatan untuk mengembangkan karirnya, yakni sebagai alatuntuk memotivasi mereka agar dapat berprestasi lebih baik.Karir merupakan keseluruhan jabatan atau posisi yang mungkin diduduki seseorangdalam organisasi dalam kehidupan kerjanya, dan tujuan karir merupakan jabatan tertinggi yangakan diduduki seseorang dalam suatu organisasi. Berikut ini ada beberapa pengertian karir danpengembangan karir yang dikemukakan oleh para ahli:MenurutRobert L. Mathis – John H. Jackson (2006;342)mengemukakan bahwapengertian karir adalah sebagai berikut :”Karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempatiseseorang sepanjang hidupnya”.MenurutVeitzhal Rivai (2003:290)mendefinisikan pengembangan karir adalah sebagaiberikut:
“Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yangdicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan”.Pengertian pengembangan karir yang dikemukakan olehAndrew J. Dubrin (1982:197)yang dikutip olehAnwar Prabu Mangkunegara (2000:77)adalah sebagai berikut:“Pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan danpegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum.”MenurutBambang Wahyudi (2002:161)mendefinisikan pengembangan karir adalahsebagai berikut:“Setiap orang yang bekerja pada suatu perusahaan akan memiliki sejumlahharapan sebagai balas jasa atas pengorbanan atau prestasi yang telah diberikannya. Salahsatu diantaranya adalah harapan untuk meraih posisi/jabatan yang lebih tinggi atau lebihbaik dari posisi/jabatan sebelumnya.”

Pengertian Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana ada satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Subekti dan Tjitrosudibio, 2007:338). Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi oleh hukum atau Undang-Undang, sehingga apabila haknya tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi atau menegakkan haknya (Widjaya, 2008:23). 27 Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau ada dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal sedangkan kontrak memiliki arti yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis, dengan demikian perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dapat disebut kontrak, sedangkan yang dibuat secara lisan dapat disebut sebuah perjanjian atau persetujuan saja (Subekti, 1987:1). Menurut Van Dune perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan pada kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, dimana dalam suatu perjanjian yang dilihat tidak semata-mata perjanjiannya saja, melainkan harus juga melihat perbuatan sebelumnya. Berdasarkan definisi ini terdapat tiga tahap dalam membuat perjanjian yaitu: 1) Tahap pra contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 2) Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; 3) Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian (Salim, 2006:26). Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda yang tidak membedakan antara pengertian contract dan overeenkomst (Johannes I dan Lindawaty S, 2007:43), jadi baik kontrak maupun perjanjian 28 kedua-duanya memilik arti dan makna yang sama. Perjanjian adalah hubungan hukum yang cara perhubungannya, diatur dan disahkan oleh hukum, oleh karena itu suatu hubungan hukum antar orang-perorangan merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lingkungan hukum (Harahap, 1982:6) Berdasarkan definisi perjanjian di atas, maka perjanjian merupakan hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lain yang dilandasi oleh kehendak yang sama. Secara bebas untuk sepakat melakukan suatu perbuatan hukum, demi kepentingan dan keuntungan para pihak yang terlibat didalamnya.

Manajemen karir organisasional, manajemen karir individu dan komitmen karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Karir tidak hanya dikelola oleh karyawan, melainkan harus dikelola pula oleh organisasi agar dapat memastikan sumber daya manusia yang ada dapat diberdayakan dengan efisien. Peran organisasi dalam perencanaan karir berkontribusi terhadap peningkatan kualifikasi karyawan dan pertumbuhan karyawan di masa yang akan datang (Simamora,2001:519). Untuk itu diperlukan manajemen karir agar dapat dicapai secara efektif. Baik manajemen karir individu maupun manajemen karir organisasional harus dapat diselaraskan dan dijalankan sebaik mungkin agar dapat mencapai efektivitas karir yang diinginkan. Seorang karyawan yang memiliki rencana karir individu apabila tidak dapat mengikuti alur karir yang disediakan oleh organisasi maka kemungkinan akan meninggalkan perusahaan (Simamora 2001: 525). Maka untuk itu, perusahaan juga perlu memahami komitmen karir dalam diri karyawan dalam menjalani karir di perusahaan. Komitmen karir akan membentuk cerminan karir individu, dimana ada keinginan yang kuat untuk
mencapai tujuan individu dalam pencapaian karir dalam perusahaan. Maka akan lebih baik proses manajemen karir baik organisasional maupun individu dapat menguntungkan satu sama lain. Pada lingkungan kerja organisasi, efektivitas karir tidak hanya dinilai oleh satu pihak saja namun oleh kedua belah pihak, baik organisasi maupun individu (karyawan)

Pengertian Eksistensi (skripsi, tesis, disertasi)

Soren Kierkegaard (1813-1855) adalah pemikir pertama yang memperkenalkan istilah “eksistensi” yang dipakai menurut pengertian sekarang dalam aliran eksistensialisme. “Esensi” berarti yang ada, maka “eksistensi” dimengerti sebagai yang berada. Konsep eksistensi menunjuk pada sesuatu yang hadir secara konkrit, memiliki efek, jelas, pasti, kelihatan dan yang lakukan sesuatu. Istilah eksistensi pada manusia hanya dapat diterapkan pada individu-individu konkrit. 24 Seorang pribadi yang konkrit saja yang bereksistensi. Bereksistensi atau berada berarti terus menerus mengambil keputusan bebas, bertanggung jawab untuk membuat pilihan baru secara personal dan subjektif. Eksistensi berarti diri yang otentik sebagai aktor, pelaku kehidupan dan bukan sebagai spektator kehidupan atau penonton belaka (Hardiman, 2007:244-255). Pemikiran Hegel bahwa kebenaran adalah totalitas objektif, digantikan oleh Kierkegaard yang memperkenalkan kebenaran sebagai individu atau pribadi yang bereksistensi. Kebenaran adalah totalitas subjektivitas, maka bagi Kierkegaard kebenaran itu harus diajukan dengan cara baru. Persoalan yang harus menjadi hal utama untuk dipersoalkan adalah subjektivitas dari kebenaran, yaitu bagaimana kebenaran dapat menjelma dalam kehidupan seorang pribadi atau individu. Kebenaran objektif termasuk juga agama harus mendarah daging dalam individu, dan kebenaran yang sangat penting haruslah dicari sampai harus hidup dan mati untuk kebenaran itu. Sisi ilahi dari manusia menjadi hal yang penting dari tindakan bathinnya dan bukan segudang pengetahuan. Mencari kebenaran yang konkrit serta eksistensial adalah suatu pengetahuan yang mengambil bagian dalam realitas, suatu connaissance vecue (pengetahuan yang dihayati). Kierkegaard berpendapat bahwa, cara hidup seorang individu konkritlah yang merupakan makna keberadaan manusia (Van der Weij, 2000:135-138). 25 Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu aturan yang memiliki kebenaran eksistensial juga. Kebenaran pasal ini perlu dikaitkan dengan tindakan konkrit manusia untuk daya efektivitasnya. Subjektivitas kebenaran dari pasal tersebut berarti yang menjadi hal utama. Artinya kebenaran Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dapat menjelma atau membathin secara konkrit, dalam praktek hukum kehidupan nyata dari para pihak yang akan terlibat dalam suatu perjanjian kehidupan. Kierkegaard seorang bapak eksistensialisme mengatakan bahwa, masalah Eksistensial adalah masalah-masalah yang praktis dan konkrit atau problema-problema yang sehari-hari kita hadapi. Bereksistensi adalah bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk dirinya sendiri. Singkat kata, dapat dikatakan bahwa bereksistensi adalah bertindak (Kusno, 1986:11-12), sehingga, jika dihubungkan dengan keberadaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka mencantumkan pasal tersebut dalam suatu perjanjian dan melaksanakannya adalah suatu bentuk tindakan eksistensial, tindakan yang efektif, pasti, jelas dan menghidupkan, yang dilakukan oleh karena adanya aturan tersebut yang tidak boleh diabaikan. Hal ini juga ditegaskan oleh seorang filsuf eksistensialisme yang lain yaitu, Albert Camus (1913-1960) yang berpendapat bahwa 26 suatu situasi dasar dan kondisi yang menentukan keberadaan manusiawi adalah mengabdi pada keadilan supaya ketidakadilan jangan bertambah bagi manusia atau menggunakan suatu cara berbicara yang jelas dan tegas agar kebohongan umum jangan diperbesar (Van der Weij, 2000:152). Situasi dasar dan kondisi keberadaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan keberadaan pasal tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya para pihak tidak diperkenankan mengesampingkan dan mengabaikan pasal tersebut demi keadilan dalam pelaksanaan perjanjian.

Efektivitas Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Keefektifan karir yaitu penilaian individu berkenaan dengan kesesuaian karir. Di lingkungan organisasi, keefektifan karir tidak hanya dinilai oleh individu melainkan juga oleh organisasi itu sendiri. Sejauh mana karir dirasa berhasil atau memuaskan bagi individu (karyawan). Menurut Greenhaus et all (2003 : 35-36) ada 4 indikator untuk manajemen karir yang efektif: 1.Manajemen karir yang efektif memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang diri sendiri dan gambaran yang akurat tentang lingkungan tersebut. 2.Manajemen karir yang efektif memerlukan pengembangan tujuan realistis yang kompatibel dengan seseorang baik berupa nilai-nilai, minat, kemampuan dan gaya hidup yang diinginkan. Pengetahuan yang akurat
tentang diri dan lingkungan adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk manajemen karir yang efektif. 3.Manajemen karir yang efektif memerlukan pengembangan implementasi strategi karir yang tepat. Ini adalah satu hal untuk mengembangkan tujuan karir yang valid. 4.Manajemen karir yang efektif membutuhkan proses umpan balik yang terus-menerus yang memungkinkan adaptasi dalam menghadapi perubahan keadaan. Tidak ada yang memiliki informasi benar-benar akurat tentang diri sendiri atau lingkungan, terutama ketika orang dan dunia kerja berada dalam perubahan. Disamping itu ada empat karakteristik keefektifan karir menurut Gibson et al (2000 : 208-209), yaitu : a.Prestasi Karir Gaji dan posisi merupakan indikator yang populer tentang kinerja prestasi (Career Performance), khususnya semakin cepat kenaikan gaji seseorang dan semakin cepat seseorang menanjak jenjang karir, semakin tinggi pula tingkat prestasi karirnya.b. Sikap Karir Sikap karir (Carrer Attitude) mangacu pada cara seseorang memandang dan menilai karir mereka. Orang yang mempunyai sikap karir positif juga akan mempunyai persepsi dan penilaian positif atas karir mereka.c.Keadaptasian Karir Hanya sedikit profesi yang baku dan tidak berubah, sebaliknya kondisi perubahan dan perkembangan lebih berkembang dalam profesi masa kini.
Profesi itu sendiri berubah, yang menuntut adanya pengetahuan dan keahlian baru untuk mempraktekkannya. d.Identitas Karir Identitas karir terdiri atas dua komponen, pertama yaitu sejauh mana orang-orang memiliki kesadaran yang konsisten tentang kepentingan, nilai dan harapan mereka bagi masa depan. Kedua adalah sejauh mana orang-orang memandang hidup mereka konsisten sepanjang waktu, sejauh mana mereka melihat diri sendiri sebagai kelanjutan masa lalu

Pengertian Akibat Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh
hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum
(Achmad Ali, 2008:192). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari
tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang
diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat
yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan
merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan
hukum yang berlaku. (Soeroso, 2006:295)
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu
peristiwa hukum, yang dapat berwujud:
1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum
menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara
dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak
yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang
lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa
rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan

Komitmen Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Komitmen karir didefinisikan sebagai hubungan secara psikologis antara pribadi pekerja dengan jabatan atau pekerjaan yang telah dipilihnya (Lee at el dalam Poon 2004 :376). Sedangkan Noordin (2008 :4) mendefinisikan komitmen karir sebagai suatu tujuan yang dibentuk sendiri oleh individu dan komitmen ini hanya pada karirnya sendiri. Semakin kuat komitmen karir akan tercermin dari identitas karir individu, dimana ada keinginan kuat untuk mencapai tujuan individunya dalam pencapaian karir dalam perusahaan. Menurut Mueller (dalam Poon 2004 : 375), komitmen karir mengacu pada identifikasi dan keterlibatan di jabatan seseorang sedangkan Colarelli dan Bishop (1990 : 159) komitmen ditandai oleh pengembangan dan kesanggupan untuk tujuan karir. Menurut Carson dan Bedeian (dalam Noordin, 2008 : 4) komitmen karir memiliki 3 dimensi,yaitu : 1. Resiliensi, ketekunan dalam menghadapi kesulitan bekerja.
2. Identitas, hubungan secara emosional pada jabatannya. 3. Perencanaan, keahlian pengembangan karir dan tindakan perencanaan tujuan. Menurut Poon (2004 : 375) bahwa orang- orang yang berkomitmen untuk berkarir, mereka akan mengalami keberhasilan yang subjektif (misalnya memiliki perasaan yang lebih positif untuk berkarir dalam profesinya, dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki komitmen)

Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Nasional (skripsi, tesis, disertasi)

Perjanjian internasional dengan perjanjian nasional memiliki satu kesatuan sistem hukum dan hubungan hukum antara satu negara dengan negara yang melakukan perjanjian. Bahkan dalam prakteknya, kelahiran suatu negara, tidak jarang tanpa bantuan negara lain, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik maupun melaluiproses diplomasi. Selain itu, pengakuan negara lain, merupakan salah satu syarat akan lahirnya suatu negara. Melalui pengakuan negara lain, menjadi pintu bagi suatu negara baru berdiri untuk dapat melakukan kerja sama dengan negara lain. Sebab pengakuan tersebut merupakan bentuk peneguhan status hukum suatu negara sebagai subjek hukum internasional yang kepadanya melekat hak dan kewajiban untuk melakukan hubungan hukum dengan negara-negara lainnya. Artinya suatu negara dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam kehidupan pergaulan internasional. Dalam konteks tersebut posisi negara dalam pergaulan internasional adalah badan hukum publik (public rechtsperso) yang diasumsikan memenuhi kecakapan untuk bertindak sebagai subjek hukum. Sebab sejatinya subjek hukum secara alamiah sesungguhnya hanyalah manusia (natuurlijke person). 10 Pengaturan tentang perjanjian internasional selama ini dijabarkan dalam bentuk Surat Presiden No.2826/HK/1960, tertanggal 22 Agustus 1960, ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional selama bertahun-tahun. Pengesahan perjanjian internasional menurut Surat Presiden ini dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden, tergantung dari materi yang diatur dalam perjanjian internasional. Tetapi dalam praktiknya pelaksanaan dari Surat Presiden ini banyak terjadi penyimpangan sehingga perlu untuk diganti dengan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian internasional. Hal ini kemudian yang menjadi alasan perlunya perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2000. Secara umum dalam pengesahan perjanjian internasional terbagi dalam empat kategori, yaitu: a. Ratifikasi (ratification), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional. b. Aksesi (accesion), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian. c. Penerimaan (acceptance) atau penyetujuan (approval) yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut. d. Perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya self-executing (langsung berlaku pada saat penandatanganan).1 Adanya kaitan perjanjian internasional dengan nasional yang dilihat pada pembahasan ini yaitu melihat bahwa Protokol Palermo dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007, terkait dengan treaty contract yaitu suatu perjanjian yang mau tidak mau negara Indonesia harus mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara internasional yang telah diratifikasikan oleh negara Indonesia. Ratifikasi ada untuk mengesahkan suatu perjanjian, yang diartikan sebagai suatu pengikat antara negara satu dengan negara lain. Pemberlakuan Protokol Palermo yang telah diratifikasikan oleh negara Indonesia ini sebagai tanda bahwa PBB akan membantu untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang, baik korban maupun saksi. Untuk menjaga kelangsungan perjanjian internasional, maka setiap negara harus mematuhi asas-asas umum, diantaranya: 1. Asas Pacta sun servanda: Janji mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 2. Asas Reciprocitas: Tindakan suatu negara (positif/negatif) akan terbalas setimpal. 3. Asas Courtecy: Saling menghargai dan menghormati kedaulatan negara lain. 4. Egality rights: Setiap negara memiliki kedudukan yang sama.12 Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam asas pacta sun servanda, dapat dikatakan seperti itu karena Indonesia telah mengikuti PBB pada saat Indonesia mengikuti PBB maka setiap PBB harus patuh maupun tunduk pada peraturan yang ada dalam perjanjian internasional erkaitan dengan pemberlakuan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan adanya ratifikasi tentang pembahasan tindak pidana perdagangan orang atau biasanya disebut Human Trafficking secara internasional yang diatur dalam Protokol Palermo ini maka Indonesia harus melaksanakan etikad baik dimana menjaga maupun melindungi segenap bangsa Indonesia maupun bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan keadaan aman pada setiap negara. Hubungan internasional merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan dunia, karena tidak ada suatu negara pun di dunia yang bisa hidup sendiri tanpa adanya ketergantungan terhadap negara lain. Dengan adanya hubungan internasional maka suatu negara dapat memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya yang belum bisa disediakan oleh negara tersebut. Tujuan dari hubungan internasional antara lain: 1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Menciptakan saling pengertian antar bangsa. 3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. 13 Perjanjian internasional dengan nasional dapat terpenuhi dimana adanya kata sepakat antara kedua belah pihak dan juga para pihak melakukan perjanjan tersebut dengan etikad baik yaitu untuk kemajuan negara dan kesejahteraan negara. Dengan adanya treaty contract (traite -contract)maka perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan, dimana setiap negara harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam perjanjian internasional tersebut

Manajemen karir individu (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mathis dan Jackson (2006 : 344) perencanaan karir yang terpusat pada individu memfokuskan pada karir individu dari pada kebutuhan organisasi itu. Perencanaan ini dilakukan oleh para karyawan sendiri dengan menganalisis tujuan dan keterampilan individual mereka. Analisis seperti ini mungkin mempertimbangkan situasi baik dalam maupun di luar organisasi yang dapat mengembangkan karir seseorang. Menurut Simamora (2001 : 519) individu merencanakan karir mereka untuk meningkatkan status dan gaji mereka, memastikan keselamatan pekerjaan, dan mempertahankan kemampuan pasaran mereka dalam pasar tenaga kerja yang berubah. Organisasi mendorong karir individu karena ingin: (1) mengembangkan dan mempromosikan karyawan dari dalam perusahaan; (2) mendorong tenaga berbakat yang dapat dipromosikan; (3) menyatakan minat dalam karyawan mereka; (4) meningkatkan produktivitas; (5) mengurangi turnover karyawan; (6) memungkinkan manajer untuk menyatakan minat pribadi mereka terhadap bawahannya; dan (7) menciptakan citra rekrutmen yang positif. Menurut Orpen (1994 : 28) manajemen karir individu adalah proses seseorang melakukan kontrol dan perencanaan pada karirnya dengan cara mengidentifikasi tujuan yang berkaitan dengan karir berupa kekuatan, kelemahan dan mengambil langkah-langkah yang berguna untuk mencapai tujan karir yang diharapkannya. Manajemen karir diri sendiri dilakukan melalui pencarian informasi tentang diri seseorang tersebut, proses networking, dan meraih penghargaan demi melengkapi sukses dalam kerjanya (Sturges et al. 2002 : 733).
Adanya manajemen karir individu didasarkan pada sikap proaktif karyawan yang peduli untuk melakukan manajemen pada karirnya (De Vos et al 2006 : 5).

Manajemen Karir organisasional (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Manajemen karir tidak hanya terletak pada kepentingan karyawan saja, namun juga ada keterlibatan organisasi di dalamnya. Dalam hal ini manajemen karir organisasional sangatlah penting direncanakan oleh perusahaan. Menurut Mathis dan Jackson (2006 : 343) perencanaan karir yang berpusat pada organisasi berfokus pada pekerjaan dan pengidentifikasian jalan karir yang memberikan kemajuan yang logis atas orang-orang diantara pekerjaan dalam organisasi. Artinya perlu adanya pemahaman individu dalam mengikuti jalan atau alur karir yang dibuat oleh organisasi agar dapat bergerak maju dalam unit organisasinya. Menurut Simamora (2001 : 525) peran organisasi dalam perencanaan karir tidak hanya memikat pelamar untuk rekrutmen eksternal, namun juga bagaimana organisasi merencanakan hubungan karyawan secara internal dalam proses staffing guna menyiapkan kandidat karyawan yang berkualitas untuk masa yang
akan datang. Aktivitas manajemen organisasional ini meliputi proses dan penyediaan informasi berkaitan dengan posisi yang lowong (rekrutmen) dan melakukan seleksi. Pada hasilnya maka akan diidentifikasi kesempatan atau peluang bagi karyawan dalam peningkatan karir (rekrutmen, program pelatihan, alur karir) karyawan. Oleh karena itu, perencanaan karir berkontribusi terhadap pertumbuhan karyawan dan meningkatkan kualifikasi karyawan untuk kesempatan kepegawaian dimasa yang mendatang. Sturges et al (2002 : 732) menganggap bahwa manajemen karir organisasi sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi. Bahkan, manajemen karir organisasional ini menurut Sturges dapat mendukung terhadap pemenuhan kontrak psikologis yang diharapkan oleh karyawan. Selain itu menurut Thite (dalam Cline dan Kisamore, 2008 : 4) organisasi yang melakukan manajemen karir organisasi akan lebih mengetahui dan mampu membantu karyawan untuk mencapai dan menerapkan strategi yang sedang dijalani oleh organisasi. Menurut Orpen (1994) bahwa semakin baik manajemen karir organisasional maka akan meningkatkan kesuksesan karir karyawan

Definisi Perjanjian Internasional (skripsi, tesis, disertasi)

Mochtar Kusumaatmadja merumuskan perjanjian internasional dengan rumusan: “Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional”.7 Konvensi Wina tahun 1969, dalam Pasal 2 ayat 1 butir a merumuskan perjanjian internasional antara negara dan negara, yang menyatakan: “Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”. Perjanjian berarti suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk tertulis dandiatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya. Perjanjian Internasional memiliki banyak definisi, misalnya menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Disini dijelaskan secara jelas bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dalam pengaturan Undang-Undang No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Menjelaskan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Dengan mengacu pada kedua pengertian yang di atas, terlihat bahwa Perjanjian Internasional memiliki hak dan kewajiban yang penting khususnya dalam Hukum publik.8 Bentuk dan nama perjanjian internasional yang sering kali dipraktikkan di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Traktat (Treaty) Traktak adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang umumnya bersifat multilateral b. Konvensi (Convention) Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multirateral. Konvensi biasanya bersifat “Law Making Treaty”dengan pengertian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. c. Persetujuan (Agreement) Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral, dengan substansi lebih kecil lingkupnya dibanding materi yang diatur dalam treaty atau convention. d. Memorandum saling pengertian (Memorandum of understanding) Dari perspektif politis Indonesia menggunakan MUO untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang ruwet serta “tidak terlalu mengikat”. e. Pengaturan (Arrangement) Pengaturan adalah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada (sering disebut sebagai specific/ implementing arangement). f. Pertukaran nota diplomatic/ surat (Exchange of notes/ letters) Exchange of notes/ letters adalah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. g. Modus vivendi Modus vivendi biasa digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal. Pada umumnya para pihak akan menindaklanjuti dengan bentuk perjanjian yang lebih formal dan permanen. h. Agreed minutes/ Summary records/ Record of discussion Suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti draft suatu perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis

Karir Manajemen (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Karir manajemen menurut Greenhaus et all ( 2003 : 12) career management as a process by which individual develop, implement, and monitor career goals and strategies. For the time being, career management can be briefly described as an ongoing process in which an individual. Berdasarkan pada pengertian ini berarti karir manajemen dapat diartikan proses pengembangan diri individu, implementasi, dan pengawasan karir pada tujuan dan strategi. Karir manajemen menurut Hall et al (2000 : 568) : Career management is defined as a dynamic process in which individuals gather information on their own likes, dislikes, strengths, weaknesses, and on the world of work; develop realistic career goals; develop and implement strategies to achieve these goals; and obtain feedback to promote career decision making

Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional (skripsi, tesis, disertasi)

Hukum Internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang hidup dimasyarakat dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dewasa ini dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai negaraitu dengan hukum internasional dan kedudukan hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum dilihat dari sudut praktis.1 Dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum internasional yaitu : Pandanganyang dinamakan “voluntarisme”, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan obyektivis yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Menurut pandangan voluntaris bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pada pandangan obyektivitis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Aliran yang pertama adalah aliran “Dualisme”.Aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Triepel, seorang pemuka aliran positivisme dari Jerman yang menulis buku Volkerrecht and Landesrecht(1899) dan Anzilotti, pemuka aliran positivismedari Italia yang menulis buku Corso di Dirrito Internazionale(1923).3 Justifikasi terhadap dasar keterikatan negara terhadap hukum internasional umumnya didasarkan pada teori klasik yakni teori monisme dan teori dualisme. Kedua teori tradisional tersebut bertahan sekian lama dengan dasar argumen “which primacy is used”. Teori monisme berangkat dari pemikiran bahwa hukum internasional adalah konsekuensi dari basic norm seluruh hukum dan menitik beratkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum yang terintegrasi. Oleh karenanya, tidak diperlukan suatu proses transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Konsekuensi lebih lanjut, hukum internasional bersifat self-executing yakni dapat diterapkan secara langsung.4 Berbeda dengan teori monisme, teori dualisme meletakkan primat pada hukum nasional sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa negara patuh terhadapnya. Dengan demikian, teori transformasi dibutuhkan untuk mengubah hukum internasional ke hukum nasional supaya dapat diberlakukan dalam yurisdiksi nasional. Hasil pemikiran tersebut memberi status hukum internasional sebagai produk hukum yang bersifat non-self-executing.Namun sayangnya, teori klasik monisme-dualisme kini dinilai kurang memadai dalam memberikan legitimasi penggunaan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Hal tersebutdisebabkan oleh beberapa hal: a. Teori monisme-dualisme bersifat ex-post yang hanya melihat pada praktik-praktik negara saja. b. Teori monisme-dualisme kurang mengandung normative content yang tidak dapat digunakan sebagai argumen di pengadilan. c. Teori monisme-dualisme tidak mampu menghadapi praktik overlapping terhadap teori itu sendiri di suatu negara

Pengertian Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Karir merupakan keseluruhan jabatan atau posisi yang mungkin diduduki seseorang dalam organisasi dalam kehidupan kerjanya, dan tujuan karir merupakan jabatan tertinggi yang akan diduduki seseorang dalam suatu organisasi. Berikut beberapa pengertian karir ; Menurut Mathis & Jackson (2006 : 342) mengemukakan bahwa karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Sedangkan menurut Cascio (2014 : 379) karir dapat dilihat dari perspektif yang berbeda : From one perspective, a career is a sequence of positions occupied by a person during the course of a lifetime. This is objective career. From another perspective, a career consists of a sense of where a person is going in his or her work life.Merujuk pada perspektif dari Cascio ini, karir ialah tahapan posisi dalam pekerjaan yang dialami seumur hidupnya. Sedangkan disisi lain karir ialah apa yang dirasakan seseorang dalam menjalani kehidupan pekerjaannya. Selain itu, menurut Handoko (2000 : 121) karir adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Suatu karir terdiri dari urutan pengalaman atau suatu rangkaian kerja yang dipegang selama kehidupan seseorang yang memberikan kesinambungan dan ketentraman sehingga
menciptakan sikap dan perilaku. Dari beberapa definisi diatas maka dapat dikatakan karier terdiri atas urutan pengalaman atau suatu rangkaian kerja yang dipegang selama kehidupan seseorang yang memberikan kesinambungan dan ketentraman sehingga menciptakan sikap dan perilaku tertentu

Perjanjian Baku (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam khasanah Ilmu Hukum perdata dikenal antara lain dua model perjanjian, yaitu perjanjian obligator dan perjanjian standart. Perjanjian yang bersifat obligator (obligatory), artinya perjanjian yang dibuat oleh pihakpihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (ownership). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst).30 Sedangkan perjanjian standart kontrak adalah perjanjian yang klausulklausulnya telah ditentukan secara sepihak, terutama oleh pihak yang lebih kuat. Hal ini senada dengan Hondius, Draaglever Vortoijn dan Sutan Remy Sjahdeini. Hondius mengatakan bahwa perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian yang sifatnya tertentu, sementara itu Draaglever Vortoijn bahwa perjanjian baku adalah yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji.31 Mendasarkan pada kedua dasar tersebut Sutan Remy Sjahdaini memberikan pengertian, bahwa perjanjian standart (baku) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Pengertian yang demikian itu oleh pitlo dinamakan juga dengan perjajian Adhesi yaitu perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan secara sepihak, oleh pihak secara ekonomis mempunyai kedudukan yang lebih kuat dan syarat-syarat tersebut memberatkan pihak lainnya yang lebih lemah

Physical Mobility (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Briscoe dan Hall (2005) physical mobilityartinya kapasitas seseorang untuk berani melintasi batas-batas organisasi dan geografi dalam menuju kesempatan kerja yang baru.Bagi mereka yang memiliki physical mobilitytinggi maka akan mencari posisi dan peluang pekerjaan yang dapat memberikannya penghargaan tinggi. Mereka juga kurang peduli mengenai hal yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan dalam bekerja (berani untuk mengambil resiko).

Syarat Sahnya Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam pasal 1320 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “supaya terjadi perjanjian yang sah,perlu dipenuhi empat syarat”; 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya (bekwaamheid); 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (toestemming); 3. Suatu pokok persoalan tertentu (bepaalde onderwerp); 4. Suatu sebab yang tidak terlarang (georloofde oorzak). Menurut Broto Suwiryo terdapat beberapa azas-azas dalam melakukan perjanjian, azas-azas tersebut terbagi menjadi 6 bagian antara lain ialah :29 1. Asas kebebasan berkontrak 2. Asas Itikad Baik. 3. Asas konsesualisme 4. Asas Pacta Sun Servanda (Janji Harus Ditepati) 5. Asas kekuatan mengikat 6. Asas kepribadian Asas kebebasan berkontrak merupakan azas yang bisa digunakan oleh siapa saja artinya bisa mengikatkan kontrak tetapi tetap mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku. Asas Itikad Baik mempunyai dua bentuk yaitu subyektif dan obyektif, subyektif ialah berperilaku jujur dan tidak melakukan wanprestasi. Sedangkan obyektif ialah sebuah perilaku yang tetap dalam aturan maksudnya tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Asas konsensualisme yaitu perjanjian bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakatan kata sepakat tanpa diikuti perbuatan hukum lain kecuali perjanjian secara formal. Asas yang keempat, azas pacta sun servanda sudah diterapkan Dalam pasal 1340 BW yang berbunyi : a. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. b. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;

Boundaryless Mindset (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Boundaryless mindsetdigambarkan oleh Briscoe et al. (2006: 31) sebagai kapasitas dari seorang individu untuk bisa ‘memulai dan mengejar hubungan kerjayang luas di seluruh batas organisasi’. Dimensi ini berfokus padasejauh mana seorang individu dapat mengelola batasan psikologisnya seperti keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan. Bagi mereka yang menunjukkan boundaryless mindsetmaka akan membutuhkanotonomi dan selalu mencari kesempatanuntuk bisa mengembangkan jaringan kerja yang luas dengan banyak orang.

Sikap Boundaryless (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Gagasan tentang orientasi karir boundarylessdikaitkan dengan ‘physical mobility’(Sullivan & Arthur, 2006), di seluruh organisasi, pekerjaan,dan geografi, dan ‘boundaryless mindset’, yang digambarkan oleh Briscoe, Hall, dan DeMuth (2006: 31) sebagai kapasitas dari seorang individu untuk bisa ‘memulai dan mengejar hubungan kerjayang luas di seluruh batas organisasi’. Sikapboundarylessakan mendorong individu untuk selalu mencari berbagai dukungan dan peluang yang tersedia di luar tempat kerja mereka pada saat ini, dapat meningkatkan kemampuan dalam menangani segala perubahan secara lebih baik (Briscoe et al., 2012),dan terkait dengan kesuksesan karir (Inkson, 2006).Sullivan dan Arthur (2006) juga menjelaskan tentang apa yang menentukan seorang individu untuk bisa diposisikan ke dalam orientasi boundaryless, berdasarkan sejauh mana mereka telah menampilkan kedua dimensi berikut ini yaitu:‘boundaryless mindset’dan ‘physical mobility’. Eby, Butts, dan Lockwood (2003) juga berpendapat bahwa seseorang yang memiliki sikap manajemen karir boundarylessakan menekankan pentingnya untuk dapat membangun jaringan sosial dan hubungan kerja, dan kemampuanuntuk bisa lebih memahami identitas dari dirinya sendiri (Arthur, 1994).Menurut pendapat lain dari Briscoe dan Hall (2005) sikap manajemen karir boundarylessdidefinisikan sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan karirnya secara lintas organisasi bahkan lintas budaya

Perjanjian (skripsi, tesis, disertasi)

Dalam pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orag lain atau lebih. Dalam Broto Suwiryo yang dikutip dari R.Subekti (Broto Suwiryo hal. 55) pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.28 Jadi perjajian adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang berjanji kepada pihak yang lain yang mempunyai syarat cakap hukum, sebab yang tidak dilarang dan kedua belah pihak mengatakan kata sepakat. Sesuai dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi perjanjian yang dibuat dari kedua belah pihak tersebut secara tidak langsung merupakan peraturan yang sah bagi pihak yang mengatakan perjanjian atau kata sepakat dan persetujuan yang telah dibuat tersebut tidak akan bisa ditarik kembali atau dibatalkan kecuali dengan kesepakatan dua belah pihak dan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang

Values-Driven (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Values-drivenartinya prinsip dan sikap internal akan memotivasi dan membimbing seseorang dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan karirnya, daripada berdasarkan faktor ekstrinsik seperti gaji. Seorang individu yang memiliki sikap values-drivenhanya akan bergantung pada prinsip dan nilai internalnya sendirisaat membuat pilihan karir.

Hubungan Hukum Pengemudi Dengan Perusahaan Menurut UndangUndang (skripsi, tesis, disertasi)

 

Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi Transportasi Online dengan pemilik apliksi di Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian kemitraan , yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 19 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan, ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan. Perjanjian kemitraan PT pemilik aplikasi dengan driver ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26(huruf f) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah. Bentuk perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik di mana diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi “ Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak

Self-Direction (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Briscoe dan Hall (2005) self-directionartinya adalah seseorang yang memiliki kemampuan untukmengelola dirinya, dan selalu mengarahkan dirinya secara terus-menerus untuk melakukan pembelajaran.Individu yang menunjukkan self-directednessakan membutuhkantugas yang lebih menantang dan selalu mencari kesempatan untuk bisa memperoleh pengembangan diri.Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan berbagai inisiatif yang dapat memfasilitasi para karyawannya untuk bisa melakukan diskusi dan negosiasi mengenai jalur karir yang sesuai dengan nilai dalam dirinya, dan bukan sekedar hanya memberikan penghargaan yang bersifat ekstrinsik seperti gaji.

Sikap Protean (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Orientasi karir proteanberkaitan dengan penemuan diri, otonomi,dan pengarahan diri sendiri (Hall, 2002).Hal ini ditandai dengan pendekatan ‘values driven’(Briscoe &Hall, 2006) di mana prinsip dan sikap internal akan memotivasi dan membimbing seseorang dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan karirnya, daripadaberdasarkan faktorekstrinsik seperti gaji.Tingkat di mana seorang individu memposisikan dirinya pada pendekatan manajemen karir yang seperti itu telah mencerminkan bahwa mereka memiliki orientasi karir protean.Sikapproteanakan meningkatkan kesadaran identitaspada diri sendiri dan mempersiapkan individu untuk bisa mengelola segala perubahan yang terjadi dalam dunia kerja dengan lebih baik (Briscoe et al., 2012).Ide mengenai konsep karir proteanini pertama kali dikemukakan oleh Hall (1976) yang menyatakan bahwa seorang individu yang menganut sikap manajemen karir proteanakan memiliki kemampuan untuk dapat mengemas ulang berbagai pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya sendiri agar bisa sesuai dengan perubahan dalam lingkungan kerja.Mereka dikarakteristikan sebagai berikut ini: memiliki pola pikir yang lebih fleksibel terhadap adanya perubahan dalam dunia kerja, bebas dari nilai di luar keyakinan dirinya, meyakini bahwa untuk dapat mencapai kesuksesan karir harus melakukan pembelajaran secara berkelanjutan, dan akan cenderung mencari rewardbersifat intrinsik seperti kepuasan batin.

Hubungan Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Menurut Soeroso hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.  Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut diijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi: Segi bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya plicht atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.  Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestatie subject dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut plicht subject. Hubungan hukum memiliki 3 unsur yaitu: 1. Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan: a. A menjual rumahnya kepada B. b. A menjual rumahnya kepada B. c. A berhak meminta pembayaran kepada B d. B wajib membayar kepada A. e. B berhak meminta rumah A setelah dibayar. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas (dalam contoh di atas objeknya adalah rumah). 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. a. A dan B mengadakan hubungan sewa menyewa rumah. b. A dan B sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. c. Rumah adalah objek yang bersangkutan.20 Syarat-syarat hubungan hukum adalah: 1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. 2. Timbulnya peristiwa hukum. a. Dasar hukumnya Pasal 1474 dan Pasal 1513 KUHPerdata yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang (Pasal 1474 KUHPerdata) dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian (Pasal 1513 KUHPerdata). b. Karena adanya perjanjian jual-beli, maka timbul peristiwa hukum (jual-beli), ialah suatu perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum.

Tren dalam Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Pengertian tentang konsep karir tradisional didasarkan pada struktur yang hierarkis, sangat terstruktur, dan kaku. Model karir masa lalu ini memiliki arah yang jelas, uni-dimensional atau kemajuan secara linear yang ditentukan berdasarkan promosi (Rosenbaum, 1979; Wilensky, 1964). Dalam perusahaan, jenjang karir ditentukan berdasarkan hierarki. Dengan demikian, kesuksesan karir ditentukan oleh dua faktor, yaitu tingkat mobilitas ke atas dan indikator pencapaian yang eksternal seperti kenaikan gaji,tingginya status sosial, dan pangkat. Adanya stabilitas struktur dan kejelasan pada jenjangkarir akan menyiratkan jalur karir yang jelas, yang sebagian besar adalah “linear” (Baruch, 2004).Sedangkan terjadi perubahan yang signifikan pada pengertian konsep karir di akhir abad ke-20. Sehingga muncul perspektif yang baru tentang pencapaian dalam kesuksesan seseorang akibat karir yang lebih fleksibeldan dinamika restrukturisasi. Jalur karir “multi-directional”adalah jenis model karir yang baru di mana terdiri dari berbagai pilihan dan juga menyediakan banyak kemungkinan untuk pengembangan diri. Jenis multi-directional ini tidak berhenti di jalur karir yang sedangdilakukan, namun juga menyiratkan untuk evaluasi kesuksesankarir. Sekarang ini terdapatberbagai kriteria untuk dapat menilai kesuksesan dalam karir. Ini bisa berupakepuasan batin, keseimbangan hidup, otonomi dan kebebasan, dan ukuran persepsi diri lainnya. Semua ini telah berbeda dengan konsep karir tradisional yang mengukur kesuksesan hanya berdasarkan dari pendapatan, pangkat,dan status(Baruch, 2004).

Makna Perlindungan Hukum (skripsi, tesis, disertasi)

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”,85 makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hokum (rechtshandeling) dan hubungan hukum (rechtsbetrekkingen). Perbuatan hukum (rechtshandeling) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.  Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldorn2 “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”.
Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:
1. Hubungan hukum yang bersegi satu (eenzijdige rechtsbetrekkingen), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata) sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban.
2. Hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige rechtsbetrekkingen), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
3. Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (eigendomrecht). Logemann sebagaimana dikutif Soeroso  berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “prestatie subject” dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut “plicht subject”. Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (bevoegdheid) dan kewajiban (plicht). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan“Hak”, yaitu kekuasaan/kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum “Hak” disebut juga hukum subyektif, Hukum subyektif merupakan segi aktif dari pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif (norma-norma, kaidah, recht). Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul Crime and Custom in Savage, mengatakan “bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari- hari”.
3 Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (legal entities, rechtspersoon) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (naturlijke) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum
.4 Pendukung hak (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek dari hak yang dapat berupa benda (ius ad rem) atau kepada entitas hukum orang secara kodrati (ius in persona). Pemberian hak kepada entitas hukum, karena adanya kepentingan dari entitas tersebut kepada obyek hak tertentu. Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (Theory of interest), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu pertama; menyangkut kepentingan pribadi (individual interest), kedua; yang menyangkut kepentingan masyarakat (sosial interest), dan ketiga; menyangkut kepentingan umum (publik interest).
5 Kepentingan individu (individu interest) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyarakatan (sosial interst) terdiri dari keamanan sosial, keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum perlindungan atas sumber sumber sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (publik interst) berupa kepentingan Negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.6 Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat, Bohannan yang terkenal dengan konsepsi reinstitutionalization of norm, menyatakan bahwa: “suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh wargawarga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan daripada aturan-aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hukum lainnya”.7 Selanjutnya Bohannan mengatakan “lembaga hukum memberikan ketentuan-ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul di dalam hubungannya dengan tugas-tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya”.8 Cara-cara menyelesaikan perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. Upaya hukum diperlukan agar kepentingan-kepentingan yang telah menjadi hak benar-benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain. Upaya hukum dikenal dalam dua jenis, yaitu upaya hukum non-yudisial (di diluar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non- yudisial bersifat pencegahan sebelum pelanggaran terjadi (preventif) yang berupa tindakantindakan seperti peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan. Sedangkan upaya hukum yudisial bersifat represif/korektif artinya telah memasuki proses penegakan hukum (law enforcement), upaya ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. “Muara dari upaya hukum adalah agar hak yang dimiliki seseorang terhindar dari gangguan atau apabila hak tersebut telah dilanggar maka hak tersebut akan dapat dipulihkan kembali. Namun demikian, tidaklah dapat diartikan bahwa dengan adanya upaya hukum maka keadaan dapat dikembalikan sepenuhnya”

Metode Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mondy (2010: 229) berikut ini adalah metode pengembangan karir:1.Manager/Employee Self-ServiceBanyak perusahaan yang menyediakan kesempatan bagi manajer untuk membantu karyawan dalam perencanaan karir mereka dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan melalui layanan onlinemandiri karyawan. Karyawan diberikan kesempatan untuk dapat memperbarui tujuan kinerjanya dengan secara onlinedan untuk mengikuti kursus pelatihan.2.Discussions with Knowledgeable IndividualsDalam diskusi formal, atasan dan bawahan akan bersama-sama sepakat membahas tentang kegiatanpengembangan karir yang terbaik. Di beberapa perusahaan, sumber daya manusia yang profesional adalah fokus utama agar bantuan pada topik tersebut dapat diberikan.3.Company MaterialBeberapa perusahaan menyediakan materi yang khusus dikembangkan untuk membantu pengembangan karir. Materi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan khusus perusahaan. Disamping itu, uraian tugas akan memberikan pemahaman tentang sifat pribadi individu untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka.
Performance-Appraisal SystemAdanya sistem penilaian kinerja pada perusahaan juga dapat menjadi salah satu alat yang berharga dalam membantu proses pengembangan karir seseorang. Mendiskusikan kekuatan dan kelemahan seorang karyawan dengan atasannya akan dapat mengungkapkan apa saja kebutuhan dalam pembangunan dirinya. Jika dalam mengatasi beberapa kelemahan orang yang tertentu tampaknya cukup sulit atau bahkan tidak memungkinkan sama sekali, maka suatu jalur karir alternatif dapat menjadi solusinya.5.WorkshopsBeberapa organisasi melakukan workshopyang berlangsung selama periode dua atau tiga hari untuk tujuan membantu mengembangkan karir para pekerja dalam perusahaan. Karyawan harus mencari topik workshopsesuai dengan tujuan dari karir mereka sendiri yang spesifik dengan kebutuhan perusahaan. Di lain waktu, perusahaan juga dapat mengirim para pekerjanya untuk pergi mengunjungi workshopyang tersedia dalam masyarakat atau pekerja secara inisiatif dapat memulai kunjungannya sendiri

Manajemen Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Mondy (2010: 225) pengertian manajemen karir adalah proses dimana perusahaan memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya guna mendapatkan sekumpulan karyawan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang.Sementara itu, menurut Rivai dan Sagala (2009: 260) definisi manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi beberapa tahapan kegiatan seperti perencanaan karir, pengembangan diri dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Manajemen karir harus melibatkan semua pihak termasuk pegawai yang bersangkutan dengan unit tempat bekerja, dan perusahaansecara keseluruhan.Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dijelaskan menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai dimana perusahaanmemilih, menilai, menugaskan,dan mengembangkan para pegawainya melalui berbagai tahapan kegiatan yaitu perencanaan karir, pengembangan diri dan konseling, serta pengambilan keputusan akhir guna mendapatkan pegawai berkualitas tinggi untuk masa depan.Proses ini merupakan usaha yang formal, terorganisir, dan terencana sehingga bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keinginan dari karir individu dengan persyaratan tenaga kerja di perusahaan.

Perencanaan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009: 229) pengertian dari perencanaan karir adalah bagaimana seorang individu akan mampu merencanakan dan mewujudkan pengembangan karirnya sendiri, yaitu suatu usaha seseorang secara sengaja menjadi lebih sadar dan tahu akan keterampilannya sendiri, kepentingan, pilihan nilai, peluang, dan hambatan untuk bisa mencapai kepentingan tujuan yang terkait dengan karirnya.

Manfaat Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2009: 228) manfaat dalam pengembangan karir adalah sebagai berikut ini:1.Mengembangkan prestasi pegawai.2.Mencegah terjadinya berpindahnya pegawai ke perusahaan lain, dengan cara meningkatkan loyalitas pegawai.3.Sebagai wahana untuk bisa memotivasi para pegawai agar dapat mengembangkan segala bakat dan kemampuan yang telah dimilikinya.4.Mengurangi subyektifitas dalam promosi.5.Memberikan kepastian masa depan.6.Sebagai usaha untuk bisa mendukung perusahaan dalam memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil dalam melaksanakan segala tugasnya dengan lebih baik.

Definisi Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut pendapat dari Rivai dan Sagala (2009: 274) pengertianpengembangan karir adalah proses peningkatan pada kemampuan kinerja seorang individu yang dicapai dalam rangka untuk dapat mencapai karir sesuai dengan yang diinginkannya. Tujuan dari adanya seluruh program pengembangan karir adalah untuk bisa menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan pada saat ini dan di masa akan datang.Sementara itu, menurut pendapat lain dari Mondy (2010: 228) definisi pengembangan karir adalah pendekatan formalyang digunakan oleh perusahaan untuk dapat memastikan bahwa orang-orang dengan kualifikasi dan pengalaman yang tepat telah tersedia ketika dibutuhkan. Tujuan dari pengembangan karir yaitu sebagai berikut ini:1.Pengembangan dari bakat yang tersedia secara efektif.2.Kepuasan kebutuhan dalam pengembangan pada karyawan secara spesifik.3.Meningkatkan kinerja.4.Meningkatkan loyalitas dan motivasi para karyawan.5.Sebuah metode yang digunakan dengan tujuan untuk bisa menentukan kebutuhan dalam pelatihan dan pengembangan diri seseorang.Jadi, pengertian dari pengembangan karir merupakan suatu proses dalam peningkatan dan penambahan kemampuan seorang karyawan yang dilakukansecaraformal dan berkelanjutan untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan karirnya.
Pengembangan karir meliputi kegiatan perencanaan dan manajemen karir. Untuk bisa memahami tentang konsep pengembangan karir dalam sebuah perusahaandibutuhkanpemeriksaan atas dua prosesutama yaitu bagaimana setiap individu mampu merencanakan dan menerapkan tujuan-tujuan karir merekasendiri (perencanaan karir) dan bagaimana perusahaandapat merancang dan menerapkan berbagai program bagi para pegawainya yang berkaitan dengan pengembangan karir/manajemen karir. Pengertian dari manajemen karir adalah proses dimana perusahaanmemilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para pegawainya guna menyediakan suatukumpulan orang-orang yang berbobot tinggi dengan tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang.Gambar 2.1 berikut ini akan menjelaskan tentang konsep dari manajemen karir menurut pendapat Snell dan Bohlander (2010: 230).

Definisi Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)

Menurut pendapat dari Rivai dan Sagala (2009: 264) karir terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja, atau dapat juga dikatakan bahwa pengertiankarir adalah seluruh jabatan yang pernah diduduki oleh seseorang dalam kehidupan kerjanya.Menurut pendapat lain dari Mondy (2010: 227) definisi karir adalah serangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktifitas kerja selama rentang waktu dalam kehidupan seseorang dan serangkaian aktifitas kerja yang terus berkelanjutan. Karir adalah kursus umum bahwa seseorang lebih memilih untuk bekerja sepanjang hidupnya. Keamanan berkarir memerlukan adanya pengembangan keterampilan berharga dankeahlian yang bisa membantu untuk memastikan pekerjaan dalam berbagai karir.

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam pelaksanaan pendaftaran ciptaan, pihak Direktorat Jenderal Hak atas
Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
akan menerima setiap permohonan dengan tidak melakukan penelitian secara terperinci
tentang suatu ciptaan yang didaftarkan karena asas pendaftaran menganut sistem negative
deklaratif, artinya orang yang dianggap sebagai seorang penciptta adalah orang yang
pertama kali mengumumkan suatu ciptaannya, dimana pengumuman pertama kali
dianggap sama dengan pendaftaran ciptaan, jadi apabila terjadi sengketa atas ciptaan itu
maka diserahkan kepada hakim untuk mengambil keputusan,24kecuali jelas-jelas ciptaan
yang didaftarkan tersebut merupakan hasil pelanggaran hak cipta maka Direktorat
Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, berhak menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini maka pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta tidak bertanggung jawab atas isi, arti,
atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.25
Semua permohonan dari pencipta yang diterima oleh Direktorat Jenderal Hak
Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,
didaftarkan dalam sebuah Daftar Umum Ciptaan, Daftar Umum Ciptaan memuat:
a. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta
b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta
c. Jenis dan judul ciptaan
d. Tanggal dan tempat ciptaan yang diumumkan untuk pertama kali
e. Uraian ciptaan
f. Tanggal dan jam surat permohonan diterima
g. Nomor pendaftaran ciptaan
h. Kolom-kolom untuk pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat,
penghapusan dan pembatalan.
Walaupun pendaftaran tidak mengandung arti sempit sebagai pengesahan atas
isi, arti, maupun bentuk ciptaannya, tetapi pendaftaran pertama dapat dianggap sebagai
penciptanya. Ciptaan yang terdaftar akan lebih mudah membuktikan daripada ciptaan
yang belum didaftarkan, karena dalam Daftar Umum Ciptaan telah tercantum sejumlah
data dan keterangan yang menyangkut ciptaan. Manfaat lain dari pendaftaran adalah
pencipta maupun pemegang hak cipta mendapatkan kepastian hukum mengenai
ciptaannya, prosedur tertulis mengenai pengalihan hak ciptanya akan lebih baik apabila
ciptaan itu telah terdaftar. Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dihapus karena
permohonan dari pemilik, atau pemegang hak cipta, atau lampau waktu sesuai dengan lamanya usia perlindungan suatu ciptaan, bisa juga karena dinyatakan batal oleh putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Prosedur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Berdasarkan peraturan menteri Kehakiman Nomor 01.HC.03.01 1987 tentang
pendaftaran ciptaan, ditentukan bahwa tata cara pendaftaran hak cipta adalah sebagai
berikut:
1. Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu permohonan
melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industry, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
dan Rahasia Dagang (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang
ditujukan kepada menteri Kehakiman.
2. Surat permohonan berisikan:
a) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
c) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa
d) Jenis dan judul ciptaan
e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
f) Uraian ciptaan dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
Selain persyaratan di atas permohonan pendaftaran hak cipta juga harus
dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini diatur dalam Surat Edaran
Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 Nomor M.01.HC.01.02 Tahun 1991 tanggal
9 Januari 1991 ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pemohon pendaftaran ciptaan
serta pencatatan pemindahan hak cipta atas ciptaan terdaftar, yang diajukan atas nama
pemohon yang berdomisili di wilayah Indonesia diwajibkan melampirkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan
Pasal 31 Undang-undang Nomor 1982 tentang Hak Cipta.
Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu
permohonan melalui Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditujukan
kepada Menteri Kehakiman. Surat permohonan tersebut harus berisi nama,
kewarganegaraan, alamat pemegang hak cipta, tanggal dan tempat ciptaan diumumkan
untuk pertama kali, dan uraian ciptaan rangkap 3 (tiga). Apabila pemohon tidak tinggal
dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran
ciptaan, maka pemohon harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di
dalam wilayah Republik Indonesia. Permohonan yang dikuasakan harus diserta dengan
surat kuasa yang sah, serta melampirkan bukti tentang kewarganegaraan yang diberi
kuasa.
33
Dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak
atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar
ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan d
Rektorat Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan kepada Pengadilan Niaga tersebut
harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran
tersebut oleh pemohon atau kuasanya

Sistem Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia (skripsi, tesis dan disertasi)

Sistem pendaftaran Hak Cipta didasarkan atas permohonan pemohon, bersifat
semi konstitutif, maksudnya pendaftar yang mendaftarkan haknya merupakan pemegang
pendaftaran hak pertama yang diakui Undang-undang sebagai first ti file (terdaftar), tetapi
pendaftaran bukan mengesahkan atas isi dari hak atau penguasaan atas barang
ciptaan.21Hak Cipta ada secara otomatis ketika suatu ciptaan lahir dari seorang pencipta.
Pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, karena tanpa pendaftaran pun hak cipta dilindungi, hanya saja mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan sukar dan
memakan waktu yang lama dalam hal pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang telah
didaftarkan. Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, dimana semua pendaftaran
diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika
sudah jelas ternyata ada pelanggaran Hak Cipta. Indonesia, berdasarkan ketentuan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem pendaftaran
negative dekleratif.22Sistem negative dekleratif mengandung pengertian bahwa
pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau
sangkaan hukum atau presumption iuris, yaitu bahwa pihak yang mendaftarkan
ciptaannya adalah pihak yang berhak atas ciptaannya tersebut dan sebagai ciptaan yang
pertama dari ciptaan yang telah didaftarkan tersebut

Subjek Hukum Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Subjek hukum Hak Cipta ialaha pencipta dan pemegang hak cipta, berdasarkan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang digolongkan sebagai
Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat dirinci antara lain sebagai berikut:17
1. Pencipta
Biasanya, Pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang Hak Cipta atas
ciptaannya, atau dengan kata lain Pemegang Hak Cipta adalah pencipta itu sendiri
sebagai pemilik Hak Cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau
orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Keadaan beralihnya
Hak Cipta dari Pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan oleh
Pencipta melalui proses penyerahan (assignment) atau pemberian lisensi (licensing)
kepada seseorang.
Menurut R.F. Whale, dalam pengalihan Hak Cipta harus dibedakan antara
“assignment”(penyerahan) dengan “agreement to assign” adalah bentuk perjanjian
berupa perbuatan hukum, seperti jual beli dan lisensi.
2. Pemerintah

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, seorang karyawan “pegawai negeri sipil” yang dalam hubungan dinasnya
dengan instansi pemerintah menciptaan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian
dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara Pencipta dengan instansi pemerintah
tempatnya bekerja. Pemegang hak cipta yang dimaksud disini adalah instansi pemerinta
yang untuk dan dalam dinas pegawai negeri sipil ciptaan itu dikerakan, dengan tidak
mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar
hubungan dinas.
3. Pegawai swasta
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, pegawai perusahaan swasta di dalam hubungan kerjanya di dalam perusahaan
yang menciptakan suatu ciptaan, pihak yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai
pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua belah
pihak.
4. Pekerja lepas (freelancers)
Pekerja lepas adalah pencipta yang dibayar oleh sesuatu perusahaan untuk
membuat suatu ciptaan yang dipesan oleh suatu perusahaan tersebut, yang ada umumnya
mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengekploitasi ciptaan yang dibuat oleh
pencipta sebagai pesanan yang sesuai dengan maksud tujuan ciptaan itu diciptakan
berdasarkan pesanan.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, Hak Cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada
26
ditangan yang membuat ciptaan itu, yang membuat ciptaan itu dianggap sebagai pencipta
dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak.
5. Negara
Negara Republik Indonesia adalah pemegang Hak Cipta atas:
1) Karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya;
2) Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita,
hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian,
kaligrafi, dan karya seni lainnya.
6. Pemegang Hak Cipta Potret
Beradasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta Potret adalah orang yang membuat potret tersebut,
namun suatu potret atau foto yang dibuat harus seizing dari orang yang dipotret, jika akan
diperbanyak atau diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang Hak Cipta harus
terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau izin dari ahli warisnya
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah dipotret meninggal dunia.
7. Beberapa pencipta
Beberapa pencipta dapat terjadi apabila suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang
atau lebih, dalam hal ini yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin
serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, apabila orang yang memimpin tidak ada,
maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa
yang mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
27
Hak Cipta sebagai hak subjektif dibedakan dalam:
a. Hak ekonomi (economi right)
Hak ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya dan member izin untuk itu. Hak ekonomi itu dapat dialihkan
kepada pihak lain.
b. Hak moral (moral right)
Hak moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi
orang lain mengadakan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan
judulnya, larangan mengadakan perubahan mana penciptanya dan hak bagi pencipta
untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya.18 Hak-hak moral ini tidak dapat
dialihkan. Pengaturan mengenai hak ini terdapat dalam pasal 24 Undang-undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Pada Hak Cipta, jenis ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan Paten
dan Merek. Jenis hak ekonomi pada Hak Cipta adalah sebagai berikut:
a. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan
pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan
menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mewujudkan
ciptaan.
b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk yang lain,
seperti penerjemah satu bahasa kebahasa lain, novel dijadikan sinetron, patung
dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
c. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaraan, penyiaran, atau
penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian

18 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon But H, Tomi Suryo Utomo, Op.cit, Hlm. 110-114.
28
rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa oleh negara
lain.
d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan,
mempergelarkan, memamerkan, ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan,
seniman dan peragawati.19
Termasuk ke dalam hak moral adalah hak-hak sebagai berikut:
a) Hak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta atau Paten supaya nama pencipta,
penemu tetap dicantumkan pada ciptaan atau pada penemuannya.
b) Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan
pencipta, penemu atau ahli warisnya.
e. Hak pencipta atau penemu untuk mengandakan perubahan pada ciptaan atau
penemuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan keputusan dalam masyarakat.20
f. Perbedaan Hak Cipta dengan Desain Industri
Pada dasarnya semua bidang ada di HaKI seperti hak cipta, paten, merek, desain
industry, yang dilindungi adalah berupa penemuan atau ciptaan terhadap suatu karya,
permasalaha-permasalahan yang timbul di bidang HaKI pun hampir sama dan tidak jauh
berbeda, seperti halnya dengan Hak Cipta dan Desain Industri, permasalahan yang timbul
pada umumnya tidak jauh dari masalah peniruan, pembajakan, dan penciplakan, intinya
bagaimana seseorang atau kelompok orang pencipta atau pendesain mendapatkan
perlindungan hukum yang nyata dan jelas terhadap hak dari suatu karya cipta atau karya
desain industri yang telah diciptakan atau ditemukan, akan tetapi jika dilihat atau

19 Mr. A. Komen dan Mr. D.W.F Verkade, Compendium van het Auteursrecht Kluwe, Deventer,
Penterjemah Harsono Adisumarto, 1970, Hlm. 1-2.
20 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 19.
29
diperhatikan secara seksama maka antara Hak Cipta dengan Desain Industri akan terlihat
jelas perbedaannya terutama dari segi perundang-undangan baik ketentuan yang
mengatur di bidang Hak Cipta maupun ketentuan yang mengatur di bidang Desain
Industri.
Berbicara mengenai perbedaan Hak Cipta dengan Desain Industri, berdasarkan
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, apabila dilihat secara seksama telah nyata dan
jelas terlihat bahwa antara Hak Cipta dengan desain Industri memang berbeda, adapun
perbedaanya tersebut secara signifikan dapat dilihat di bawah ini:
1. Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslianya
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra sedangkan desain industry
adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,
atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang
memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua
dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas,
industry, atau kerajinan tangan.
2. Adanya dewan hak cipta yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam
memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang Hak Cipta, sedangkan
desain industri tidak mempunyai dewan sejenis dewan hak cipta.
3. Hak Cipta merupakan delik biasa, sedangkan desain industri delik aduan.
30
4. Dasar perlindungan hak cipta adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, sedangkan dasar perlindungan desain industry adalah Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
5. Subjek Hak Cipta adalah pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang
dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sedangkan subjek desain
industry adalah pendesain. Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang
menghasilkan Desain Industri.
6. Jangka waktu perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta meninggal
dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup
pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh)
tahun sesudahnya, sedangkan jangka waktu perlindungan terhadap Desain Industri
10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerima.

Aktivitas Pengendalian (skripsi, tesis dan disertasi)

 Aktivitas pengendalian adalah kebijakan prosedur yang dibuat untuk memberi keyakinan bahwa petunjuk yang di buat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang di perlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian entitas. Aktivitasi pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan di terapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi, aktivitas pengendalian juga meliputi penaksiran risiko yang bertujuan untuk pelaporan keuangan perusahaan yang berguna untuk identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akutansi berlaku umum di Indonesia.4.Informasi dan Komunikasi Menurut Sistem informasi yang berhubungan denga tujuan pelaporan keuangan, yang mencangkup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan (termasuk pula kejadian-kejadian dan kondisi) dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva

Kedudukan Hak Cipta dalam HaKI (skripsi, tesis dan disertasi)

Pada dasarnya Hak atas Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa jenis, secara
konvensional dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu:
1. Hak Cipta (Copyright)
2. Hak atas kekayaan Industri (Industrial Property), yang terdiri dari:
a. Paten (patent)
b. Merek (trademark)
c. Desain Produk Industri (industrial design)
d. Rahasia Dagang (trade secret)

Syarat Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Berdasarkan penjelasan resmi Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta, berkenaan dengan pengertian Hak Cipta, syarat perlindungan
Hak Cipta dari suatu karya atau ciptaan yang telah diciptakan oleh pencipta, dirumuskan
sebagai berikut:
“Pencipta harus menciptakan sesuatu yang asli dalam arti tidak meniru”
Pengertian “sesuatu yang asli” dalam arti “tidak meniru” dibatasi oleh Pasal 14
dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:14
1. Pengutipan 10% (sepuluh persen) dengan menyebut sumbernya;
2. Guna keperluan pembelaan di Pengadilan;
3. Tujuan pendidikan atau pementasan yang tidak dipungut biaya bayaran;
4. Untuk keperluan tunanetra, komersial;
5. Fotocopy non komersial;
6. Perubahan karya arsitektur karena pertimbangan teknis;
7. Program komputer semata-mata untuk kepentingan sendiri;
8. Pengumuman-pengumuman;
9. Kutipan berita, pada umumnya dengan alasan non komersial tetapi jika meniru
dengan tujuan komersial, maka hal demikian tidak dibenarkan Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dirumuskan sebagai berikut:
1. Pengumuman dan/ atau Perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut
sifatnya yang asli
2. Pengumuman dan/atau Perayakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau
diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu
dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan
pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau
diperbanyak, atau
3. Pegambilan berita katual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita,
lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan
sumbernya harus disebutkan dengan lengkap.
Ketentuan dalam Pasal 15 selanjutnya lebih menjelaskan lagi isi dari Pasal 14
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang merumuskan sebagai
berikut:
Dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap
sebagai pelanggaran Hak Cipta:15
1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan
karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
dengang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan
pembelaan di dalam atau di luar pengadilan.  3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau
2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut pembayaran dengan ketentuan
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
4. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf
Braille guna keperluan tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial.
5. Perbanyakan suatu ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara
atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu
pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial sematamata untuk keperluan aktivitasnya.
6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya
arsitektur, seperti ciptaan bangunan.
7. Pembatasan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program
computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
dinyatakan bahwa tidak ada Hak Cipta atas:
1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
2. Peraturan perundang-undangan
3. Pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim atau
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.
23
Adapun Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:16
1. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu atau music dengan tanpa teks
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim. Seni rupa
dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat,
seni patung, kolase dan seni terapan, seperti arsitektur, peta, seni batik, fotografi,
sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya dari hasil
pengalihwujudan

Pengertian Evaluasi (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dikutip oleh Kresna Teta Wijaya (2016:12) evaluasi adalah proses atau upaya penilaiandan pengukuran efektivitas dan evaluasi ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan untuk menentukan strategi apakah yang pantas digunakan.Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Hal ini didukung dengan asal kata evaluasi itu sendiri Evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris yitu evaluation yang memiliki arti penilaian atau penaksiran. Kata evaluasi biasanya digunakan untuk menilai sesuatu yang telah terjadi atau diberlakukan sebelumnya. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang definisi evaluasi yaitu suatu penilaian terhadap suatu objek tertentu. (Idhofi, 2017)Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menilai dan mengukur dari suatu hal yang dapat memberikan informasi untuk penentuan keputusan.

Pengertian Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam HaKI terdapat suatu prinsip utama, yaitu hasil kreasi yang memakai
kemampuan intelektual, pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan.
Kepemilikan bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual
manusianya, antara lain berupa ide. HaKI baru ada apabila kemampuan intelektual
manusia tersebut telah membentuk sesuatu atau digunakan secara praktis.
Mengenai istilah padanan dari Intelectual Property Right belum ada
keseragaman. Hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli yang dikemukakan dalam
beberapa bukunya seperti, Sudargo Gautama, Muhammad Djumhana dan beberapa
makalah lain di bidang Hak atas Kekeyaan Intelektual (HaKI) yang masih terlihat
Intelectual Property Right dipadankan dengan istilah Hak Milik Intelektual, sedankan di
dalam istilah HaKI akhir-akhir ini telah dipakai istilah Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI).
Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia untuk padanan Intelectual
Property Right lebih cenderung kepada Hak atas Kekayaan Intelektual dari pada Hak
Milik terlihat dari penggantian nama Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi
Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yakni sejak tanggal 15 September 1998.
16
Dalam Kamus istilah Hukum Belanda Indonesia dapat ditemukan bahwa istilah
HaKI merupakan terjemahan dari Intelectual Property Right yang diartikan sebagai hak
khusus yang dimiliki manusia atas hasil buah pikirannya.9
HaKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir
dari kemampuan intelektual manusia dan merupakan hasi dari kegiatan kreatif suatu
kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam
berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan
manusia yang juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di
bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.10
Seorang pencipta mungkin telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk
menciptakan atau menemukan suatu karya cipta yang akan memperkaya kehidupan
manusia (misalnya, karya sastra klasik, pahatan atau desain arsitek yang revolusioner),
oleh karena itu terhadap suatu ciptaan atau Hak Cipta harus mendapatkan perlindungan
hukum yang jelas dan konkret dalam suatu negara, sehingga para pencipta mendapatkan
stimulasi atau rangsangan dan bisa lebih leluasa dalam menciptakan dan mengembangkan
hasil temuannya tersebut, karena jika para pencipta tersebut tidak diakui, diberi
penghargaan atau dilindungi dalam suatu kaidah hukum yang berlaku, maka karya-karya
cipta tersebut mungkin saja tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Mungkin saja tidak
ada insentif materiil untuk menciptakan hasil karya tersebut maupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada
ilmu pengetahuan.11
Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari kreasi akal dan budi
manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut Hak Cipta (Copyright). Hak
cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga
lahirlah dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (economic right) dan hak-hak moral
(moral right).
Di Indonesia defenisi hak cipta dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:
“Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”
Ciptaan dalam pengertian hak cipta ini terletak di lapangan ilmu, seni dan sastra
serta memiliki unsure pokok antara lain originalitas, sedangkan penemuan (Invention)
dalam pengertian paten terletak di bidang teknologi dan mempunyai unsur pokok antara
lain kebaharuan (novelty). Kedua-duanya pada hakekatnya merupakan ciptaan, karena
merupakan hasil upaya intelektual manusia.
Berdasarkan definisi Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak
khusus yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkannya atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan  tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah diberikan di dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
Perjanjian Internasional di bidang HaKI/TRIPS secara umum berlaku dalam
sistem HaKI secara Internasional dalam kerangka kerjasama perlindungan HaKI,
Indonesia saat ini telah meratifikasi beberapa perjanjian atau konvensi internasional di
bidang hak cipta, diantaranya yaitu:
1) Konvensi Bern (Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works)
tanggal 7 Mei 1997 yang disetujui/diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for Protection of Literary and
Artistic Works;
2) Konvensi WTC (WIPO Copyrights Treaty) yang disetujui/diratifikasi melalui
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights
Treaty;
3) WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT) yang disetujui/diratifikasi
melalui keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang WIPO Performance and
Phonogram Treaty (WPPT);
Pada karya cipta selain yang berbentuk benda seperti lukisan, potret, barang
kerajinan tangan, batik dan sebagainya, ada juga benda yang tidak nyata atau benda yang
tidak berwujud seperti lirik lagu, aransemen lagu, koreografi dari tari tema cerita,
penyutradaraan, penyuting gambar, pencitraan gambar atau potret, dan pantun,
senandung, mantra, dalam mimic wajah, dialek atau logat yang menjadi spesifik
seseorang yang tidak dapat dilihat dalam bentuk nyata tetapi merupakan hasil karya dari
Pencipta yang juga harus dilindungi.
19
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Cipta adalah pikiran
untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif.12
Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang
Hak Cipta, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, yang berarti Hak Cipta
mengandung pengertian ide dan konsepsi hak milik, oleh karena itu, Hak Cipta dapat
beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
a. Pewarisan
b. Hibah
c. Wasiat
d. Dijadikan Milik Negara
e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu
hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu.
f. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak Cipta
dianggap sebagai benda bergerak dan immaterial. Hak Cipta tidak dapat dialihkan
secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan.
Berdasarkan rumusan di atas menurut Rooseno Harjowidigo, bahwa Hak Cipta
itu sifatnya immaterial, serta pribadi yang menunggal dengan penciptanya, sehingga hasil
ciptaan itu mempunyai bentuk yang khas, yang bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain
walaupun objek yang diciptakan itu sama, dan tidak bisa disita oleh siapapun.13
Dasar Perlindungan Hak Cipta adalah Undang-undang Hak Cipta (UUHC) yang
pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dan pada tahun 1997
diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta,
selanjutnya di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Manfaat Penilaian Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)

Nursalam (2007), manfaat penilaian kinerja dapat dijabarkan menjadi:

 1)Meningkatkan prestasi kerja staf baik secara individu atau kelompok dengan memberikan kesepatan pada mereka untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dalam kerangka pencapaian tujuan pelayanan rumah sakit. 2)Peningkatan yang terjadi pada prestasi staf secara perorangan pada gilirannya akan memengaruhi atau mendorong sumber daya manusia secara keseluruhan. 3)Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan meningkatkan hasil karya dan prestasi dengan cara memberikan umpan balik kepada mereka tentang prestasinya. 4)Membantu rumah sakit untuk menyusun program pengembangan dan pelatihan staf yang tepat guna, sehingga rumah sakit mempunyai tenaga yang cakap dan terampil untuk mengembangakan pelayanan keperawatan dimasa depan.
 5)Menyediakan alat dan sarana untuk membandingkan prestasi kerja dengan meningkatkan gajinya untuk sistem imbalan yang baik. 6)Memberikan kesempatan kepada pegawai atau staf untuk mengeluarkan perasaannya tentang pekerjaanya, sehingga dapat mempererat hubungan antara atasan dan bawahan.

Penilaian Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)

Penilaian kinerja adalah proses penilaian hasil karya personil dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakekatnya penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja personil dengan membandingkannya dengan standar baku penampilan. Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi (Mulyadi, 2001). Konsep penilaian kinerja seseorang adalah efisiensi dan efektifitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Efektivitas
adalah kemampuan untuk memilih tujuan tepat, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Handoko, 2001). Dengan melakukan penilaian demikian, seorang pemimpin akan menggunakan uraian-uraian pekerjaan sebagai tolak ukur. Bila hasilnya di bawah uraian pekerjaan berarti pelaksanaan pekerjaan tersebut berkurang. Dengan demikian penilaian kinerja merupakan proses formal yang dilakukan untuk mengevaluasi tinggkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (performace appraisal) seorang personil, memberikan umpan balik unuk kesesuaian tingkat kinerja dengan kilas balik unjuk kerja (performance review) atau penilaian personil (employe evaluation) (Mathis dan Jackson, 2002). Menurut Hansen dan Mowen (2009), Ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahan. Ukuran-ukuran tersebut harus diseimbangkan dengan ukuran lain yaitu: 1)Ukuran Lag, berupa ukuran hasil dari usaha masa lalu.

 2)Ukuran Lead, berupa faktor yang menggerakkan kinerja masa depan. 3)Ukuran Objektif, ukuran yang bisa langsung dihitung dan diverifikasi. 4)Ukuran Subjektif, berupa ukuran yang lebih bersifat praduga. 5)Ukuran Keuangan, ukuran yang dinyatakan dalam istilah moneter. 6)Ukuran Nonkeuangan, ukuran yang dinyatakan menggunakan unit-unit nonmoneter. 7)Ukuran Eksternal, berkaitan dengan pelanggan dan pemegang saham. 8)Ukuran Internal, berkaitan dengan proses dan kemampuan menciptakan nilai bagi pelanggan. Dimensi tolak ukur evaluasi kinerja menurut Simanjuntak (2005) adalah kuantitas, kualitas, waktu dan kecepatan, nilai dan budaya, presentasi dan indeks yang menggunakan sistem pembobotan.
 Penilaian kinerja perawat menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2005) berkaitan dengan pemberian asuhan keperawatan yang terdiri dari :1)PengkajianMerupakan tahap awal yang terbagi dalam dua proses yaitu pengkajian primer (primary survey) dan pengkaijan sekunder (secondary survey). Pengkajian primer merupakan pengkajian cepat untuk mengidentifikasi masalah aktual atau resiko tinggi dari kondisi yang berdampak pada kemampuan pasien untuk mempertahankan hidup. Pengkajian sekunder dilakukan setelah masalah primer sudah terpenuhi, yang mencakup pengkajian menyeluruh dari kepala hingga ujung kaki (head to toe) bertujuan untuk mengenali masalah yang belum teridentifikasi pada pengkajian primer. Dapat berupa data riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan dahulu, serta riwayat penyakit keluarga.
 2)Diagnosa keperawatanDiagnosa keperawatan ditegakkan berdasarkan analisa data yang penulisannya sesuai kaidah yang terdiri dari problem, etiology, symptomps (PES).3)Rencana tindakan keperawatanDisusun berdasarkan diagnosa keperawatan, komponen meliputi prioritas masalah, tujuan asuhan keperawatan, dan rencana tindakan selain hal tersebut meliputi tindakan mandiri dan kolaborasi yang disusun oleh perawat berdasarkan atas ilmu keperawatan.4)Implementasi keperawatanPelaksanaan tindakan yang ditentukan bermaksud agar kebutuhan pasien terpenuhi secara maksimal yang mencakup aspek peningkatan, pencegahan, pemeliharaan, serta pemulihan kesehatan dengan mengikutsertakan keluarga pasien dan berorientasi pada 14 komponen keperawatan.5)Evaluasi keperawatan
 Tindakan untuk menilai hasil implementasi, bila tindakan belum teratasi, maka perlu dilakukan pengkajian ulang (reassessment) yang kemudian dilakukan analisa penyebab kegagalan, kemudian dilakukan rencana ulang, implementasi dan evaluasi kembali yang terdokumentasi dengan baik. Penilaian kinerja menurut Robbin (2002) memiliki pilihan beberapa penilai sebagai berikut :1)Atasan langsungPenilaian jenis ini merupakan penilaian yang paling sering dilakukan.Kelemahan metode ini adalah banyak atasan yang tidak memenuhi syarat untuk menilai kontribusi anak buahnya.2)Rekan sekerjaPenilaian ini memiliki keterandalan tersendiri dikarenakan rekan sekerja memiliki interaksi sehari-hari dan mempunyai pandangan menyeluruh mengenai pekerjaannya, sehingga penggunaan
 penilaian rekan sekerja dalam evaluasi kinerja mnghasilkan penilaian yang independen. Kelemahannya adalah menimbulkan bias prasangka antar individu.3)Evaluasi diriEvaluasi penilaian kinerja jenis ini dapat merangsang pembahasan kinerja dengan atasan. Kelemahan penilaian ini adalah menimbulkan penilaian yang dibesar-besarkan. 4)Bawahan langsungPenilaian bawahan langsung mmberikan informasi yang terperinci mengenai perilaku seorang manajer, dikarenakan memiliki kontak langsung dengan penilai. Kelemahan yang muncul adalah rasa takut terhadap atasan mengenai penilaian tersebut.

Karya Sinematografi Sebagai Ciptaan Yang Dilindungi

Hak cipta atas karya sinematografi sebagai bagian dari sistem HKI
memiliki sifat hak yang unik sebagai ciri khas dari HKI itu sendiri. Dalam cabang
hukum lain, sesuatu yang bersifat berwujud (tangible) penguasaannya secara fisik
dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda
tersebut. Namun dalam hal ini seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak
otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Misalnya jika seseorang
membeli buku dengan uangnya sendiri, orang itu hanya berhak atas buku tersebut
(benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi (misalnya di baca di
rumah). Hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak
tidaklah termasuk di dalam pembelian buku tersebut karena di dalam sistem HKI
yang dibeli adalah benda fisik bukan hak ciptanya. Hal serupa berlaku juga bagi
pembelian karya sinematografi dalam bentuk VCD. Hak yang dimiliki si
pembeli kaset VCD hanyalah untuk memutar atau menonton karya sinematografi
yang ada di VCD tersebut secara pribadi. Sedangkan hak eksklusif berupa hak
untuk mengumumkan dan memperbanyak termasuk menyewakan (rental)
terhadap kaset atau VCD tersebut masih berada di tangan pemegang hak
ciptanya Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam karya
Sinematografi dalam bentuk VCD melekat (3) tiga hak yakni pertama, Hak Cipta
atas karya sinematografi itu sendiri yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang
Hak Ciptanya yang biasanya adalah perusahaan pembuat film. Kedua, Hak
Terkait yang dimiliki oleh Pelaku (aktor) sinematografi tersebut. Ketiga, Hak
Terkait atas rekaman gambar/suara dari karya sinematografi tersebut yang dalam
penelitian ini adalah produser rekaman VCD.
Pemegang Hak Cipta karya Sinematografi seperti Sutradara atau Penulis
Naskah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.
Demikian juga terkait penelitian ini bahwa produser rekaman VCD
sebagai pemegang Hak Terkait memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin
atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak,
atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dalam bentuk VCD itu
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta. Dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) ini dapat diartikan bahwa perlindungan
hukum terhadap produk hak terkait karya sinematografi, rekaman suara dan
gambar dianggap sebagai suatu kesatuan.
Agus Sardjono mengatakan bahwa kata publication dan performance
adalah istilah hukum hak cipta yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai
”pengumuman” sebagaimana bahasa yang dipakai dalam Undang Undang Hak
Cipta Indonesia. Performance biasanya digunakan untuk karya cipta berupa
musik, lagu, koreorafi, drama, dan motion pictures. Sedangkan publication
biasanya digunakan untuk karya cipta berupa tulisan (writings). Namun karya
cipta lain juga dapat menggunakan kata publish atau publication terutama dalam
hubungannya dengan upaya mengenalkan ke khalayak, seperti promosi,
distribusi, penjualan, dan penyewaan.99 Dengan demikian peneliti dapat
simpulkan bahwa pengumuman karya sinematografi (motion pictures) memakai
kata performance Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi
pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak
tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian ” mengumumkan atau
memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,
mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan,
mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan,
merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana
apapun.
Terkait dengan penelitian ini sesuai dengan penjelasan ketentuan ini Pasal
2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, maka hak
menyewakan karya sinematografi dalam bentuk VCD adalah hak ekslusif dari
produser rekaman VCD tersebut sebagai pemegang hak terkait (neihgbouring
right).
Dalam perjalanan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, untuk pertama
kalinya ketentuan tentang hak penyewaan ini diatur dalam pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang disempurnakan oleh Pasal 2
ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa:
”Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program
Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang
tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang
bersifat komersial.”
Terkait dengan tulisan ini, adanya perlindungan terhadap Hak Cipta dapat
diartikan bahwa hukum mengatur pelaku usaha penyewaan VCD agar berbuat
sebagaimana dikehendaki oleh hukum.
Aturan hukum tentang Hak Cipta tidak hanya sekedar mengatur, namun
juga memberi sanksi pidana untuk memberikan kejeraan bagi pihak yang
melakukan yang melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta sebagaimana diatur
dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta  rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran
Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan
untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah).
(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal
55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Selanjutnya di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992
tentang Perfilman disebutkan:
“Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) :
a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film
yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (6); atau
b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara
tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (6); atau c. barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).”
Terkait dengan penelitian ini bahwa dalam kasus VCD yang bukan asli (bajakan)
sudah barang tentu tidak melalui sensor sebagaimana diwajibkan UndangUndang perfilman.
Adanya sanksi pidana di atas menunjukkan bahwa baik UU No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta maupun UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
merupakan jenis hukum yang bersifat represif , artinya dengan adanya sanksisanksi tersebut diharapkan akan menimbulkan rasa takut terhadap pelaku
pelanggaran hak cipta sebagaimana didefenisikan Puspisil bahwa ”hukum adalah
aturan-aturan dan mode-mode tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban
melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan
melalui suatu otoritas pengendalian”. 100
Klasifikasi tindak pidana hak cipta yang dianut oleh UU No. 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta telah diubah menjadi dari tindak pidana biasa dari tindak
pidana aduan yang dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Dalam
hal ini berkaitan dengan penegakan hukum atas hak penyewaan atas karya
sinematografi, diharapkan bahwa aparat penegak hukum dapat bertindak proaktif
dalam arti tidak terpaku kepada adanya pengaduan saja.
Sebagai bagian dari sistem HKI, penegakan hukum hak penyewaan karya
sinematografi dalam bentuk VCD tidak terlepas dari pengaruh adanya perbedaan
pandangan antara prinsip HKI dengan prinsip kepemilikan masyarakat Indonesia
pada umumnya. Hal ini disebabkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia
bukan bersumber dari sistem nilai atau norma yang bersumber dari masyarakat
Indonesia, sebab masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau
corak komunalistik dan spritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi
sistem HKI yang bercorak induvidualistik-kapitalistik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)

Faktor yang memengaruhi kinerja personil secara teoritis menurut Gibson, Ivancevich, & Donally (1987) dalam Ilyas (2001) ada 3 (tiga) kelompok variabel yang memengaruhi perilaku kerja dan kinerja yaitu:1)Variabel individu, meliputi kemampuan dan keterampilan, latar belakang, dan demografis.2)variabel psikologis, meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi.

 3)Variabel organisasi, meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, supervisi, struktur, dan desain pekerjaan.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membedakan jangka waktu
perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Bagi hak cipta
atas ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama
musikal, tari koreografi; segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat,
dan seni patung; seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur,
ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta terjemahan,
tafsir, saduran dan bunga rampai diberikan jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah
pencipta meninggal dunia. 91 Sementara, untuk ciptaan yang telah disebutkan di
atas yang diiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih diberikan perlindungan hak cipta
selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung
hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. 92
Selanjutnya hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi,
fotografi, database, data karya hasil pengalihan-wujudan diberikan perlindungan
selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. 93 Hak cipta atas
perwajahan karya tulis yang diterbitkan diberikan perlindungan selama 50 (lima
puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan

Pengertian Kinerja (skripsi, tesis dan disertasi)

Kinerja adalah penampilan hasil kerja personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personil, penampilan hasil kerja tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi meliputi keseluruhan jajaran personil dalam organisasi (Ilyas, 2001).Pendapat lain dari (Mangku negara, 2001 dan Mangku prawira, 2002), kinerja adalah penampilan hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan

 tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Helfert (dalam Srimindarti, 2004: 53) Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Srimindarti, 2004).Pendapat lain dikemukakan oleh Prawirosentono (1999 : 75) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
 masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Hal ini bermakna bahwa kemampuan kerja dilihat dari tingkat pencapaian atau penyelesaiaan tugas yang menjadi tanggungjawab dan apakah hasil tersebut sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dari suatu bidang pekerjaannya.

Konsep Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Gillies pada tahun 1986, manajemen didefinisikan sebagai suatu proses dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi lain menyebutkan bahwa manajemen merupakan suatu cara bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Muninjaya, 2004). Manajemen dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan koordinasi dan pengawasan pada aktifitas kerja sehingga dapat dipastikan bahwa aktifitas kerja tersebut berjalan sesuai tujuan dengan efektif dan efisien (Robbins dan Coutler, 2009). Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Fungsi manajemen yang diterapkan oleh Henry Fayol

 mencakup 5 fungsi yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), perintah (commanding), pengkoordinasian (coordinating), dan pengendalian (controlling). Departemen Kesehatan 2006 menganut teori fungsi manajemen George Terry sehingga terdapat 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengendalian (controlling). a.Perencanaan (Planning)Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk pencapaiannya (Alamsyah, 2011). Tanpa adanya fungsi perencanaan, tidak akan ada kejelasan kegiatan yang dilaksanakan oleh staf untuk mencapai tujuan organisasi. Melalui fungsi perencanaan akan dapat ditetapkan tugas-tugas pokok staf, dan dengan tugas-tugas ini seorang pimpinan akan mempunyai pedoman supervisi dan menetapkan sumber
 daya yangg dibutuhkan oleh staf untuk menjalankan tugas-tugasnya (Muninjaya, 2004).Perencanaan diartikan sebagai rincian kegiatan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana kegiatan dilaksanakan, dan dimana kegiatan itu berlangsung. Perencanaan kegiatan keperawatan di ruang rawat inap akan memberi petunjuk dan mempermudah pelaksanaan suau kegiatan untuk mencapai tujuan pelayanan dan asuhan keperawatankepada pasien/klien (Keliat, 2000).Tanpa ada proses perencanaan, tidak akan ada kejelasan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh staff untuk mencapai tujuan orgnisasi. Melalui perencanaan akan dapat ditetapkan tugas-tugas staff, dan dengan tugas-tugas ini seorang pimpinan akan mempunyai pedoman untuk melaksanakan supervisi dan menetapkan sumber daya yang dibutuhkan oleh staff untuk menjalankan tugas-tugasnya. Perencanaan adalah suatu tugas prinsip dari semua manajer dalam divisi keperawatan. Suatu rencana yang baik harus berdasarkan pada sasaran, bersifat
 sederhana, mempunyai standart, fleksibel, seimbang dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia lebih dulu. Dalam keperawatan, perencanaan membantu untuk menjamin bahwa klien akan menerima pelayanan keperawatan yang mereka ingini dan butuhkan dengan memuaskan.Pemimpin rumah sakit bertanggungjawab dalam partisipasi perencanaan dan evaluasi keberhasilan program peningkatan mutu pasien. Perencanaan datang melalui pemilik rumah sakit atau pengelolanya bersama dengan pimpinan rumah sakit. Pimpinan membuat rencana mutu dan keselamatan pasien melalui visi dan dukungannya yang akan terwujud menjadi budaya organisasi rumah sakit. Pimpinan rumah sakit mempunyai peranan kunci untuk memastikan rencana mutu dalam mebentukbudaya organisasi rumah sakit sehingga membutuhkan kolaborasi dan komitmen melalui pendekatan multidisiplin (Kementrian Kesehatan RI, 2011).
14b.Pengorganisasian (organizing)Pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk menghimpun semua sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Alamsyah, 2011). Fungsi pengorganisasian juga meliputi proses mengintegrasikan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (muninjaya, 2004).c.Pengarahan (actuating)Fungsi pengarahan adalah proses bimbingan kepada staff agar mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokok sesuai dengan ketrampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia (Alamsyah, 2011). Dalam hal ini, inti pokok fungsi manajemen adalah bagaimana seorang manajer mampu mengembangkan kebijakan dan strategi kepemimpinan untuk memacu motivasi kerja staf (Muninjaya, 2004).

 d.Pengendalian (controlling)Pengawasan atau pengendalian adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Fungsi manajemen ini memerlukan perumusan standar kinerja staf (standard performance sesuai dengan prosedur tetap). Penetapan standar merupakan bagian dari fungsi perencanaan. Standar digunakan untuk menilai hasil kegiatan staf. Jika terjadi penyimpangan, fungsi pengawasan manajerial harus mampu melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang telah terjadi (Muninjaya, 2004). Pengendalian adalah penilaian tentang pelaksanaan rencana yang telah dibbuat dengan mengukur dan mengkaji struktur, proses dari hasil pelayanan dan asuhan keperawatan ssuai standar dan keadaan institusi untuk mencapai dan mempertahankan kualitas. Ukuran kualitas pelayanan dengan indikator proses yaitu nilai
 dokumentasi keperawatan, indikator output yaitu tingkat kepuasan pasien, tingkat kepuasan perawat, dan lama hari rawat. Kegiatan mutu yang dilaksanakan sebagai proses pengendalian adalah audit dokumentasi, survey kepuasan pasien, survey kepuasan perawat, dan lama perhitungan hari rawat (Keliat, 2000)

Hak Cipta Dan Hak Terkait (Neighbouring Right) (skripsi, tesis dan disertasi)

Pembahasan hak cipta tidak bisa lepas dari satu bagian yang akhir-akhir
ini semakin kokoh sebagai hak yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan
dengan hak cipta atau yang lazim disebut sebagai Hak Terkait (Neighbouring
Right). Di dunia internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait,
yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak terkait masih
menyatu dengan Undang-Undang Hak Cipta.80
Maksud dan tujuan utama diadakannya Konvensi Roma adalah
menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok
pemegang hak-hak yang yang berkaitan dengan hak cipta yang masing-masing
mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (Related
Right/Neighbouring Right). Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud
adalah:81
1. Artis-artis pelaku (Performing Artist), yang dapat terdiri dari penyanyi,
aktor, musisi, penari, dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karyakarya sastra dan seni;
2. Produser-produser rekaman (Producers of Phonogram);
3. Lembaga-lembaga penyiaran (Broadcasting Organization).
Berdekatan dengan Neighbouring Right itu lebih dahulu sudah ada
Ciptaan Asli, yang tentunya ada hak ciptanya sehingga golongan yang memiliki
hak terkait tersebut menyalurkan karyanya atau memainkan peranannya dari atau erdekatan dengan Ciptaan Aslinya. Jadi tanpa ciptaan aslinya, tidak mungkin
ada hak terkait atau Neighbouring Righ

Pembatasan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Seperti halnya hak milik perseorangan lainnya, Hak Cipta juga mengenal
pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Menurut Bambang Kesowo
tidaklah benar adanya anggapan bahwa Pemegang Hak Cipta boleh
memanfaatkannya sesuka hati. 7  Beberapa pembatasan atas pemanfaatan Hak Cipta tetapi tidak
dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya. 79
1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang Negara dan lagu
kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan
dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali bila Hak
Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundangundangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika
ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak ;
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor
berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar, atau sumber sejenis lain
dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
4. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pencipta;
5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna
keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna
keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu
pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut
bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pencipta;
7. Perbanyakan suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika
perbanyakan itu bersifat komersial;
8. Perbanyakan hasil ciptaan selain program komputer, secara terbatas
dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan
umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pusat dokumentasi, yang non-komersial semata-mata untuk keperluan
aktivitasnya;
9. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis
atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
10. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik
program komputer yang dilakukan semata-mata untuk keperluan sendiri.

Pembagian Pengendalian Kualitas Statistik. (skripsi, tesis dan disertasi)

Terdapat dua jenis metode pengendalian kualitas secara statistika yang berbeda. Menurut Heizer & Render (2013), yaitu :a.Grafik Kendali untuk Variable.Variable kepentingan di sini adalah sega sesuatu yang memiliki dimensi yang terus-menerus. Mereka memiliki jumlah kemungkinan yang terbatas. Contohnya, berat, kecepatan, panjang, atau kekuatan. Grafik kendali untuk rata, x-chart, dan kisaran R, digunakan untuk memonitor proses yang memiliki dimensi yang berkelanjutan. Grafik x(x-chart) memeberitahukan kepada kita apakah perubahan yang terjadi dalam kecendrungan sentral (rata-rata) dari suatu proses penyebaran.Sementara itu R-Chart atau “range”, yang mengukur beda nilai terendah dan tertinggi sampel produk yang diobservasi, dan memberi gambaran mengenai variabilitas proses.b.Grafik Kendali untuk Atribut. Grafik kendali untuk x dan r tidak berlaku ketika melakukam sampel atas atribut, yang mana umumnya diklasifikasikan sebagai cacat atau tidak cacat. Menggunakan grafik p-chart (proportion) merupakanproporsi unit-unit yang tidak sesuai dalam sebuah sampel yang didefinisikan sebagai rasio dari jumlah unit-unit yang tidak sesuai. p-chart merupakan cara utama untuk mengedalikan atribut. Meskipun atribut ada yang baik atau buruk mengikuti distribusi binominal, distribusi normal dapat digunakan untuk menghitung batas graik pketika ukuran sampelnya besar. Sementara c-chart yang berarti “count” atau hitung cacat, ini bermaksud bahwa c-chart dibuat berdasarkan pada banyaknya titik cacat dalam suatu item dengan menghitung semua kerusakan pada item sampel

Ruang Lingkup Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Pada dasarnya, yang dilindungi oleh UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam
bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta
yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas
dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan
kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Dengan perkataan lain, ciptaan
harus mempunyai unsur refleksi pribadi (= alter ego) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan alter ego-nya, tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak
cipta. 76
Dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
bidang-bidang yang dilindungi hak cipta adalah:
”Ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari:
a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis
yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,
seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. Arsitektur;
h. Peta;
i. Seni Batik;
j. Fotografi;
k. Sinematografi;
l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain
dari hasil pengalihwujudan.”
Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa bidang-bidang yang
mendapat perlindungan hak cipta di Australia meliputi: 77
a. Karya sastra asli, drama, musik, atau pekerjaan seni;
b. Rekaman suara, film, siaran atau program kabel;
c. Bahan-bahan cetakan dari edisi suatu terbitan.

Langkah-Langkah Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Wulandari & Amelia (2012) pengendalian kualitas harus dilakukan melalui proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melalui penerapan PDCA (plan – do – check– action) yang diperkenalkan oleh Deming, seorang pakar kualitas ternama Amerika Serikat, sehingga siklus ini disebut siklus deming (Deming Cycle / Deming Wheel). Siklus PDCA umumnya digunakan untuk mengetes dan mengimplementasikan perubahan-perubahan untuk memperbaiki kinerja produk, proses atau suatu system di masa yang akan datang Penjelasan dari tahap-tahap dalam siklus PDCA adalah sebagai berikut :a.Merencanakan spesifikasi (plan). Merencanakan spesifikasi, menetapkan spesifikasi atau standar kualitas yang baik, memberi pengertian kepada bawahan akan pentingnya kualitas produk, pengendalian kualitas dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.b.Melaksanakan rencana (do). Rencana yang telah disususun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana harus dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat tercapai

 c.Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (check). Memeriksa atau meneliti merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya berada dalam jalur, sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang direncanakan. Membandingkan kualitas hasil produksi dengan standar yang telah ditetapkan, berdasarkan penelitian diperoleh data kegagalan dan kemudian ditelaah penyebab kegagalannya.d.Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (action). Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan hasil analisis memeriksa hasil yang dicapai. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran baru bagi perbaikan berikutnya.Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas, GKM (Gugus KendaliMmutu) melakukan perbaikan berkesinambungan dengan melakukan delapan langkah yang sering digunakan dalam analisis dan solusi masalah mutu/kualitas, delapan langkah tersebut adalah :a.Memahami kebutuhan peningkatan kualitas. Langkah awal dalam peningkatan kualitas adalah bahwa manajemen harus secara jelas memahami kebutuhan untuk peningkatan kualitas. Manajemen harus secara sadar memiliki alasan-alasan untuk peningkatan kualita dikarenakan peningkatan kualitas merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar. Tanpa memahami kebutuhan untuk peningkatan kualitas, peningkatan kualitas tidak akan pernah efektif dan berhasil. Peningkatan kualitas dapat dimulai dari
 mengidentifikasi masalah kualitas yang terjadi atau kesempatan peningkatan apa yang mungkin dapat dialakukan. Identifikasi masalah dapat dimulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan alat-alat bantu dalam peningkatan kualitas seperti, check sheet, atau diagram Pareto.b.Menyatakan masalah kualitas yang ada.Masalah-masalah utama yang telah dipilih dalam langkah pertama perlu dinyatakan dalam suatu pernyataan yang spesifik. Apabila berkaitan dengan masalah kualitas, masalah itu harus dirumuskan dalam bentuk informasi-informasi spesifik yang jelas, tegas, dan dapat diukur serta diharapkan dapat dihindari pernyataan masalah yang tidak jelas dan tidak dapat diukur.c.Mengevaluasi penyebab utama.Penyebab utama dapat dievaluaasi menggunakan diagram sebab akibat. Dari berbagai faktor penyebab yang ada, kita dapat mengurutkan penyebab-penyebab dengan menggunakan diagram pareto berdasarkan dampak dari penyebab terhadap kinerja produk, proses, atau sistem manajemen mutu secara keseluruhan.d.Merencanakan solusi atas masalah.Diharapkan rencana penyelesaian masalah berfokus pada tindakan-tindakan untuk menghilangkan akar penyebab dari masalah yang ada. Rencana peningkatan untuk menghilangkan akar penyebab masalah yang ada diisi dalam suatu formulir daftar rencana tindakan.
 e.Melaksanakan perbaikan.Implementasi rencana solusi terhadap masalah mengikuti daftar rencana tindakan pengendalian kualitas. Dalam tahap pelaksanaan ini sangat dibutuhklan komitmen manajemen dan karyawan serta partisipasi total untuk secara bersama-sama menghilangkan akar penyebab dari masalah kualitas yang telah teridentifikasi.f.Meneliti hasil perbaikan.Setelah melaksanakan peningkatan kualitas perlu dilakukan studi dan evaluasi berdasarkan data yang dikumpulkan selama tahap pelaksanaan untuk mengetahui apakah masalah yang ada telah hilang atau berkurang. Analisis terhadap hasil-hasil temuan selama tahap pelaksanaan dan memberikan tambahan informasi bagi pembuat keputusan dan perencanaan peningkatan berikutnya. g.Menstandarisasikan solusi terhadap masalah.Hasil-hasil yang memuaskan dari tindakan pengendalian kualitas harus distandarisasikan, dan selanjutnya melakukan peningkatan terus menerus pada jenis masalah yang lain. Standarisasi dimaksudkan untuk mencegah masalah yang sama terulang kembali.h.Memecahkan masalah selanjutunya.Setelah selesai masalah pertama selanjutnya beralih membahas masalah selanjutnya yang belum terpecahkan (jika ada)

Prinsip-prinsip Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu:
1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip yaitu:
d. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinilitas) untuk dapat
menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
e. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang
bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk
materil lain.
f. Karena hak cipta adalah hak khusus, tidak ada orang lain yang
boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak
cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum
(legal right) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik
suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Faktor-Faktor Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Zulian (2013) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan adalah :a.Kemampuan proses.Batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan dengan kemampuan proses yang ada. Tidak ada gunanya mengendalikan suatuproses dalam batas-batas yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada.b.Spesifikasi yang berlaku.Spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus dapat berlaku, bila ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan atau kebutuhan konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. c.Tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima.Tujuan dilakukan pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi produk yang berada dibawah standar seminimal mungkin. Tingkat pengendalian yang diberlakukan tergantung pada banyaknya produk yang berada di bawah standar yang dapat diterima.

 d.Biaya kualitas. Biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam menghasilkan produk dimana biaya kulitas mempunyai hubungan yang positif dengan tercapainya produk yang berkualitas. Biaya kualitas meliputi :1)Biaya pencegahan (prevention cost). Biaya ini merupakan biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kerusakan produk yang dihasilkan. 2)Biaya deteksi/ penilaian (detection/appraisal cost). Adalah biaya yang timbul untuk menentukan apakah produk atau jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan- persyaratan kualitas sehingga dapat menghindari kesalahan dan kerusakan sepanjang proses produksi. 3)Biaya kegagalan internal (inrernal failure cost). Merupakan biaya yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan persyaratan dan terdeteksi sebelum barang dan jasa tersebut dikirim ke pihak luar (pelanggan atau konsumen).4)Biaya kegagalan eksternal (eksternal failure cost).Merupakan biaya yang terjadi karena produk atau jasa tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk tersebut dikirimkan kepada para pelanggan atau konsumen

Ketentuan Hak Cipta Indonesia Dalam Sejarah
Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada
masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., hukum yang berlakudi negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi.
Undang-Undang Hak Cipta saat itu adalah Auteurswet 1912 yang terus berlaku
hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan
UUD 1945. 55
Sejak Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1
April 1913, sebagai negara jajahannya Indonesia diikutsertakan dalam Konvensi
tersebut sebagaimana disebutkan dalam Staatsblad tahun 1914 Nomor 797.
Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928,
peninjauan itu dinyatakan berlaku pula bagi Indonesia (Staatsblad tahun 1931
Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai
jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya
mengenai hak pengarang (hak cipta). 56
Memasuki masa kemerdekaan, ketentuan Auteurswet 1912 ini dipandang
sangat ketinggalan zaman, sehingga di dalam praktek mengalami kejanggalan
kejanggalan dan dianggap merugikan kepentingan pihak-pihak yang
menggantungkan hidupnya kepada hak cipta. Auteurswet di dalam pengaturannya
kurang menggariskan keseimbangan yang adil antara hak pencipta untuk
mengawasi penyebaran karyanya dan kepentingan umum dalam memelihara
penyebaran yang luas, sehingga dirasakan kurang mendorong peningkatan
kemajuan ilmu dan seni yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan
kecerdasan bangsa. 57 Pergantian istilah Auterswet sendiri menjadi Hak Cipta
terjadi pada Kongres Kebudayaan di Bandung yang diaksanakan pada tahun
1952.58
Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan
hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa
kali diajukan Rancangan Undang-Undang Baru Hak Cipta yaitu tahun 1958,
1966, dan 1972 tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru
berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini sekaligus mencabut Auteurswet 1912 yang
dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan
hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat
pertumbuhan kecerdasan bangsa. 59
Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
tersebut antara lain meliputi: 60
1. Selain dimasukkannya unsur baru mengingat perkembangan teknologi,
diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik
kepentingan individu maupun masyarakat. Walaupun dikatakan bahwa
hak cipta adalah hak khusus, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam
Pasal 33 UUD 1945, hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat
dibatasi untuk kepentingan umum. Hal ini dapat kiranya dilihat pada
kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum dengan
keharusan memberikan ganti rugi kepada penciptanya, dan juga dengan
diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional.
2. Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta,
diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran hak cipta.
Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun
hak cipta tetap dilindungi. Hanya mengenai hak cipta yang tidak
didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam
pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini
pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan
pendaftaran.
3. Diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk
penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta.
Dewan Hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wadah
untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia,
menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberikan keterangan kepada
Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah lainnya.
4. Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut, ialah
pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia
dengan tidak memandang tempat di mana ciptaan diumumkan untuk
pertama kalinya. Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk
pertama kalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.
Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ternyata
masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terutama dalam bentuk tindak
pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang terus menerus berlangsung dari
waktu ke waktu.
Selanjutnya pada tahun 1987, Undang-Undang No. 6 Tahun 1982
disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim yang lebih baik bagi
tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra. 61
Beberapa perubahan dan penyempurnaan penting di dalam UndangUndang No. 7 Tahun 1987 ini antara lain: 62
1. Pemidanaan
– memperberat ancaman pidana penjara dengan ketentuan
penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP.
– merubah klasifikasi tindak pidana hak cipta dari tindak pidana
aduan menjadi tindak pidana biasa, sehingga penindakannya tidak
lagi semata-mata didasarkan kepada adanya pengaduan.
– penambahan ketentuan perampasan hak cipta yang terbukti
merupakan hasil pelanggaran hak cipta oleh negara untuk
dimusnahkan.   penegasan adanya hak pada pemegang hak cipta yang dirugikan
kerena pelanggaran untuk mengajukan gugatan perdata tanpa
mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
– penambahan ketentuan tentang kewenangan hakim
memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan,
pengedaran, penyiaran dan penjualan ciptaan atau barang yang
merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
– Ketentuan baru mengenai penyidik khusus yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen
kehakiman.
2. Ciptaan yang Dilindungi
Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dimuat penambahan atau
penegasan ciptaan yang dilindungi yang merupakan ruang lingkup hak
cipta, yakni karya lagu atau musik, rekaman vidio, karya rekaman suara
atau bunyi, karya seni batik, dan karya program komputer atau komputer
program.
Penyempurnaan berikutnya adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan ini diperlukan
sehubungan perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di
bidang perekonomian tingkat nasional maupun internasional yang menuntut
pemberian perlindungan yang lebih efektif. Selain itu, juga karena penerimaan
dan keikutsertaan Indonesia di dalam Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian
dari Agreeement Establishing the World Trade Organization.
63
Secara umum dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 perubahan
yang dilakukan adalah: 64
1. Penyempurnaan
Penyempurnaan yang dilakukan mencakup ketentuan-ketentuan mengenai
perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya,
pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat, dan ketentuan mengenai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Penambahan
Beberapa penambahan yang bersifat perubahan meliputi ketentuan
mengenai penyewaan ciptaan (rental rights) bagi pemegang hak cipta atas
rekaman video, film dan program komputer; hak yang berkaitan dengan
hak cipta (neighbouring rights) yang meliputi perlindungan ciptaan bagi
pelaku, prosedur rekaman suara dan lembaga penyiaran; dan yang
mengatur lisensi hak cipta.
Terkait penelitian ini, ketentuan hak penyewaan (rental right) atas karya
sinematografi dan ketentuan hak terkait (neighbouring rights) untuk pertama
sekali diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997.
Akhirnya pada tahun 2002 undang-undang hak cipta yang baru
diundangkan sekaligus mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 12
Tahun 1997 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta. Undang-undang hak cipta yang baru ini memuat perubahan-perubahan
yang disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu
untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta,
termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal
dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia. 65
Ketentuan-ketentuan baru yang dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta adalah : 66
1. database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk
media internet, untuk pemuatan produk-produk cakram optik (optical
disc) melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana
telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif
penyelesaian sengketa; 4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar
bagi pemegang hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait,
baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol
teknologi;
7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan produk-produk
yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer
untuk kepentingan komersil secara tidak sah dan melawan hukum.
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat 78 Pasal yang tersebar
ke dalam 15 Bab dan 8 Bagian. Dalam hal ini terdapat penambahan jumlah pasal
dan bab yang semula hanya 60 Pasal , 10 Bab dan 6 Bagian dari undang-undang
sebelumnya.
Terkait dengan penelitian ini, suatu hal yang penting dalam proses
penyempurnaan Undang Undang Hak Cipta di Indonesia adalah bahwa selain
dimasukkannya unsur baru mengingat perkembangan teknologi, dilakukan juga
upaya-upaya untuk meletakkan unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi
baik kepentingan individu maupun masyarakat. Misalnya bahwa walaupun
dikatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus, sesuai dengan jiwa yang
terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, hak cipta mempunyai fungsi sosial dalam
arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Hal ini dapat kiranya dilihat pada
kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum dengan keharusan
memberikan ganti rugi kepada penciptanya, dan juga dengan diberikannya hak
cipta kepada negara atas benda budaya nasional. Dengan demikian telah terlihat
adanya upaya memperkecil perbedaan antara prinsip HKI yang individualistis
dengan prinsip kepemilikan masyarakat tradisional yang komunal dalam proses
penyempurnaan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.