HKI Sebagai Hak Kebendaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Sudah sejak zaman Romawi, kemudian diikuti oleh hukum perdata BW
(Burgerlijk Wetbook), ada pembedaan dalam hak keperdataan seseorang yaitu hak
kebendaan (zakelijkrecht) dan hak perseorangan (persoonlijkrecht), masingmasing diatur di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga BW Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu
benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud
mengganggu hak tersebut. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan dari hak
kebendaan itu. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk
sementara terhadap orang-orang tertentu saja saja. Karena itu hak kebendaan
bersifat mutlak (absolut) sedangkan hak perorangan bersifat relatif (nisbi). 46
Apabila ditelusuri lebih lanjut, HKI sebenarnya merupakan bagian dari
hukum benda, yaitu benda tak berwujud (benda immateril). Benda dalam
kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah
satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi
benda berwujud (materil) dan benda tak berwujud (immateril). 47
Dalam Pasal 499 KUHPerdata disebutkan bahwa menurut UndangUndang, barang adalah tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak
milik. Berdasarkan ketantuan pasal 499 KUH Perdata tersebut benda tak
berwujud itu disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir
Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang
(tangilable good) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat
dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak
(intangible good) adalah benda immaterial yang ada, tidak ada wujudnya karena
tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI. 48 Baik benda berwujud maupun
tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak . Hak atas benda berwujud disebut
hak absolut atas suatu benda , sedangkan hak atas benda tak berwujud disebut
hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah HKI. 49
Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan
hak kepemilikan 50 benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak- hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat
analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia,
kemudian menjelma menjadi suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat
merupakan sumber keuntungan finansial. Inilah yang membenarkan
penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda. 51
Pada dasarnya HKI dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu: 52
1. Hak Cipta (copyrights) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang
berkaitan dengan hak cipta (neighbouring right).
2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari: 53
a. Paten (patent)
b. Merek Dagang (trade mark)
c. Desain Industri (industrial design)
Bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam hukum Indonesia meliputi:
Hak Cipta (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002), Paten (Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2001), Merek (Undang-undang Nomor 15 tahun 2001), Rahasia
Dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000), Desain Industri (Undangundang Nomor 31 Tahun 2000).5
Pengertian Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian HKI. (skripsi, tesis dan disertasi)
Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari
Intellectual Property Right (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai
hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Pada
prinsipnya, IPR sendiri merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut Intellectual Property
Right. 40
Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya HKI merupakan hak
yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia
yang diekspressikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang
yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan
memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi,
ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.41
Pengertian HKI juga dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.42
Sementara, pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan
dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau
penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi
mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. 43 Berdasarkan substansinya,
HKI berhubungan erat dengan benda tak berwujud serta melindungi karya
intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. 44
Berpijak dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa HKI adalah
hak yang timbul dan lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia dan hak itu
mempunyai manfaat ekonomi.
Dimensi Kualitas Produk. (skripsi, tesis dan disertasi)
Definisi Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)
Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (skripsi, tesis dan disertasi)
Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan
perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap
perlindungan HKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antar
negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI
mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan
dibentuknya Paris Convention for The Protection of Industrial Property
(disingkat Paris Convention atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu
perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan
perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama
kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuak konvensi untuk perlindungan di
bidang hak cipta yang dikenal dengan International Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works (disingkat Bern Convention atau
Konvensi Bern) yang ditandatangani di Bern.31
Untuk mengelola kedua konvensi itu, melalui Konferensi Stockholm
tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi
dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual ( Convention Establishing the World
Intelektual Property Organization/WIPO) dan Indonesia menjadi anggotanya
bersama dengan ratifikasi Konvensi Paris.
Sementara itu, General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dibentuk
pada tahun 1947. Pada awalnya GATT diciptakan sebagai bagian dari upaya
penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk
mengurangi hambatan berupa bea masuk (tariff barrier) maupun hambatan
lainnya (non-tariff barrier). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, akhirnya
dengan ditandatangainya naskah akhir Putaran Uruguay timbul kesepakatan
untuk membentuk organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantif
dan cukup komprehensif yaitu World Trade Organization (WTO) yang akan menggantikan GATT sebagai organisasi internasional.32 WTO yang akan
mengelola seluruh persetujuan dalam Putaran Uruguay bahkan persetujuan
GATT serta hasil-hasil putaran setelah itu.
Pada Putaran Uruguay, negara-negara maju berhasil membentuk koalisi
yang bertujuan untuk memasukkan perlindungan HKI kedalam sistim GATT,
dimana usulan itu menunjukkan bahwa negara-negara maju terutama Amerika
Serikat ingin memasukkan issu HKI ke dalam kerangka GATT yang disebabkan
terutama karena Amerika Serikat telah mengalami berbagai kerugian akibat
terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangannya dengan negara lain.
Kemudian atas desakan Amerika Serikat dan beberapa negara maju, topik
perlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai suatu isu baru
dalam sistem perdagangan internasional. HKI sebagai issu baru muncul di bawah
topik Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right
(TRIPs). Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif,
dan ekstensif.33 TRIPs merupakan kesepakatan internasional paling lengkap
berkenaan dengan perlindungan HKI.34
Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian TRIPs ini melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The
World Trade Organization (Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia) yang
diundangkan pada tanggal 2 Nopember tahun 1994.
Persetujuan TRIPs ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim
perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan: 35
a. menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistim hukum
nasional negara-negara anggota WTO;
b. menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI;
c. menciptakan suatu mekanisme yang transparan;
d. menciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan
dapat diprediksi untuk menyelesaikan sengketa HKI di antara para
anggota WTO; e. memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI
nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik yang telah diterima
luas;
f. menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI.
Selain ciri-ciri pokok tersebut, persetujuan TRIPs pun mengandung unsurunsur yang perlu diperhatikan dari segi peraturan perundang-undangan nasional
tentang HKI, yaitu: 36
a. Memuat norma-norma baru;
b. Memiliki standar yang lebih tinggi;
c. Memuat ketentuan penegakan hukum yang taat.
Berpijak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesepakatan TRIPs
tidak lepas dari desakan dari negara-negara maju untuk melindungi kepentingan
mereka di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ketika negara-negara
berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap HKI, maka investor dari
negara-negara maju enggan untuk datang membawa teknologi mereka dan
menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang. Bahkan bagi Amerika
Serikat perlindungan HKI menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan
investasi.37
Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah “hak” tidak dapat dilepaskan
dari persoalan ekonomi. Diakui bahwa HKI merupakan sebuah rezim yang sama
sekali berbeda dengan karakteristik dari pengetahuan tradisional di negara-negara
berkembang. Pada perkembangannya berkaitan dengan perdagangan dunia yang
semakin mengglobal, HKI lebih bersifat rezim individualis untuk memonopoli
teknologi guna melindungi investasi (modal). HKI tidak dapat dilepaskan dari
kepentingan pemilik modal. Tidak ada riset untuk tujuan mencapai new invention
yang tidak memerlukan biaya besar. Pelaksanaan hasil riset (berupa invensi yang
patenable) pun memerlukan modal yang tidak sedikit. Dengan demikian antara
HKI, khususnya paten, dan modal layaknya seperti dua sisi mata uang yang sama, sehingga perlindungan HKI cenderung ditafsirkan sebagai perlindungan pemilik
modal.38
Prinsip HKI yang demikian tentu memiliki perbedaan dengan prinsip
kepemilikan masyarakat tradisional di banyak negara berkembang yang lebih
bersifat komunal. Menurut Agus Sardjono, referensi yang digunakan oleh
pembuat Undang Undang Hak Cipta di Indonesia bukan sistem nilai atau norma
yang bersumber dari masyarakat Indonesia pada umumnya, sebab masyarakat
Indonesia pada umumnya tidak terbiasa atau tidak memahami sistem yang
bercorak induvidualistik-kapitalistik sebagaimana rezim HKI tersebut.
Masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau corak
komunalistik dan spritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi sistem
HKI. Itulah sebabnya menjadi sangat mudah untuk ditebak bahwa referensi yang
digunakan untuk menyususn perundang-undangan HKI Indonesia adalah hasil
Konvensi Internasional seperti Paris Convention, Berne Convention, dan lainlainnya. Itulah sebabnya rezim HKI hingga hari ini dianggap sebagai rezim yang
asing bagi sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin masih
banyak sarjana hukum Indonesia yang tidak memahami sistem HKI itu sendiri.39
Berpijak dari uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa ketidaksinkronan
antara prinsip HKI yang bersifat individualistis dan lebih ditujukan sebagai
perlindungan terhadap investasi dari negara-negara maju dengan pola
kepemilikan dalam kebanyakan masyarakat di negara-negara berkembang
termasuk Indonesia yang bersifat komunal – walau berarti tidak mengakui hakhak individu- menjadi salah satu hambatan dalam penegakan undang-undang
HKI.
Pengsosialisasian dan Pengkomunikasian Hukum (skripsi, tesis dan disertasi)
Agar undang-undang atau hukum benar-benar efektif berlakunya maka
proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting. Proses sosialisasi
undang-undang itu harus bertujuan :
1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu
undang-undang atau peraturan;
2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undangundang atau peraturan;
3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat rnenyesuaikan diri (pola pikir
dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undangundang atau peraturan hukum tersebut.
Demikian pula tentang berbagai peraturan hukum dan undang-undang
yang mengancamkan sanksi terhadap berbagai jenis kejahatan atau tindak
pidana hak cipta (termasuk hak cipta rekaman suara), sekiranya dilakukan
sosialisasi yang maksimal di dalam masyarakat, sehingga baik
kehadirannya maupun isi aturannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya
masyarakat. Khususnya masyarakat, sekiranya sebanyak mungkin
mengetahui beratnya ancaman pidana atau sanksi yang dapat dijatuhkan
pada pelaku kejahatan atau pelanggar hak cipta.
Sekiranya kalangan hukum maupun masyarakat umumnya tidak boleh
berfikir dogmatik belaka bahwa menurut undang-undang, semua penduduk
harus dianggap mengetahui semua peraturan hukum yang berlaku,
meskipun asas ini memang tercantum tegas dalam Pasal 2. Bagaimanapun
juga, asas tersebut hanya merupakan fiksi hukum, yang bertujuan
menjamin adanya kepastian hukum jika terjadi kejahatan ataupun
pelanggaran hukum. Sekarang pelakunya tidak dapat mengelak dari
ancaman sanksi pidana yang hanya dengan berdalih bahwa ia tidak tahu
bahwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya adalah tindakan
terlarang
Daya Tanggap (Responsiveness) (skripsi, tesis dan disertasi)
Setiap perawat dalam memberikan pelayanan, mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari perawat untuk melayani klien sesuai dengan tingkat penerapan, pengertian, ketidaksesuaian atas berbagai hal untuk pelayanan yang diketahui. Margaretha, 2003 (dalam Nursalam, 2013), menjelaskan kualitas layanan daya tanggap merupakan suatu bentuk pelayanan dalam memberikan penjelasan yang diterima, dalam bentuk sebagai berikut:a.Memberikan penjelasan secara bijaksana sesuai bentuk-bentuk pelayanan yang dihadapinya sehingga indivindu yang mendapat pelayanan mampu mengerti dan menyetujui segala benuk pelayanan yang diterima.b.Memberi penjelasan yang mendetail yaitu bentuk penjelasan yang substantif dengan persoalan pelayanan yang dihadapi yang bersifat jelas, transparan, singkat an dapat dipertanggung jawabkan.c.Memberi binaan atas bentuk-bentuk pelayanan yang dianggap masih kurang atau belum sesuai dengan proedur pelayanan yang ditentukan.d.Mengarahkan setiap bentuk pelayanan dari individu yang dilayani untuk menyiapkan, melaksanakan dan mengikuti berbagai ketentuan pelayanan yang harus dipatuhi
Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum dan Efektifitas UndangUndang Hak Cipta Lagu (skripsi, tesis dan disertasi)
Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundangan
adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur
adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal
itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua
unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan
perundang-undangan di dalam masyarakat.
Menurut Achmad Ali, bahwa kesadaran hukum sebenarnya
merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia
tentang hukum yang ada, tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian
itu akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat
tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam
masyarakat.
Jadi kesadaran hukum yang dinilai warga masyarakat belum menjamin
bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum
atau perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu
menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana
ada tuntutan mendesak.
Sehubungan dengan hal itu, Oetojo Oesman (dalam Achmad Ali)
membedakan kesadaran hukum sebagai berikut:
1. Kesadaran hukum yang baik,
2. Kesadaran hukum yang buruk.
Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk, adalah seseorang
yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan
menggunakan proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar
bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Kesadaran hukum ini menjadi
salah satu penyebab semakin menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.
Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kuantitasnya dalam
tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H C. Kelman (dalam Achmad
Ali) :
1) Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
2) Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan
seseorang menjadi rusak;
3) Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai
dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.
Jadi perbedaan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah
kesadaran hukum itu mengetahui aturan hukum yang berlaku dan memiliki
pilihan, baik untuk menaati peraturan hukum yang berlaku ataupun
melanggarnya. Sedangkan ketaatan hukum adalah perilaku masyarakat
yang mematuhi peraturan hukum yang berlaku dikarenakan faktor yang
mempengaruhi masyarakat itu sendiri, entah itu karena takut sanksi, takut
hubungan baiknya dengan seseorang jadi rusak atau karena memang
merasa bahwa menaati peraturan itu sudah seharusnya sebagai masyarakat
yang baik. Kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak efektif
berlakunya? Jawabannya tentu saja jika sebagian warga masyarakat tidak
menaatinya. Namun demikian, jika sebagian besar warga masyarakat
terlibat menaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran atau
kualitas efektifitas aturan atau undang-undang itupun masih dapat
dipertanyakan.
Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas, maka
tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau
undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-
undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan
suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat
yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat
Compliance atau Identification saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau
undang-undang itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga
masyarakat yang menaati suatu aturan atau undang-undang dengan
ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas
efektivitas aturan atau undang-undang itu.
Sehubungan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan empat
unsur kesadaran hukum yaitu :
1) Pengetahuan tentang hukum;
2) Pengetahuan tentang isi hukum;
3) Sikap hukum;
4) Pola perilaku hukum.
Beragamnya bahasan tentang efektivitas hukum ditinjau dari optik
sosiologi hukum bukan merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran
sosiologis tentang hukum itu mencakupi sejumlah pendekatan, yang lebih
beragam ketimbang seragam. Suatu judul umum sengaja diberikan pada
seluruh pandangan sosiologis (yang dalam kenyataannya belum tentu
sama) tidak lain didasarkan pada pertimbangan bahwa para sosiolog
hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal balik. Tema
umum adalah dengan menggunakan pendekatan bahwa hukum adalah
fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti jika hukum
itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.
Suatu persepsi tentang wujud hukum perlu untuk mengujinya, sejauh
mana efektifnya atau tidak.
Beberapa sosiolog hukum berpandangan bahwa di dalam masyarakat
modern, aturan hukum dibedakan atas aturan sosial dan aturan-aturan
moral. Hal ini menurut Anwarul Yaqin (dalam Achmad Ali) disebabkan
masyarakat modern mempunyai suatu pemerintahan yang terorganisir,
pranata pengadilan dan mesin administrasi, di mana ketaatan terhadap
aturan hukum dijamin melalui suatu ancaman sanksi. Sebaliknya, di dalam
suatu masyarakat sederhana dan primitif, yaitu Such Societies have in fact
existed and exist even now alias masyarakat yang bukan saja pernah ada
tetapi masih ada sekarang, masyarakat yang seperti itu tidak mempunyai
organisasi politik, hukum tidak dapat secara tegas dibedakan dari aturanaturan sosial yang berdasarkan pada kemampuannya untuk menjamin
ketaatan.
Lebih lanjut Anwarul Yaqin menuliskan bahwa meskipun hukum
dapat eksis tanpa negara seperti dalam masyarakat primitif atau
masyarakat buta huruf, tetapi hukum di dalam pandangan modern
mencakupi eksistensi negara. Agar warga masyarakat dapat hidup dan
bekerja sama di dalam suatu cara-cara yang tertib dan damai, maka negaranegara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui
aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut “hukum”. Aturan-aturan
itu untuk mengefektifkan, negara menentukan sanksi, di dalam bentuk
paksaan, untuk melaksanakan ketaatan.
Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar
suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur
paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan
atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu
pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman
paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman
paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak
terkomunikasi atau tersosialisasi secara memadat pada warga masyarakat.
Cara Pengukuran Tingkat Kepuasan Kerja Perawat (skripsi, tesis dan disertasi)
Pohan (2013), menyatakan kepuasan kerja perawat yang telah dijelaskan, ada dua komponen yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja perawat yaitu komponen harapan dan komponen kinerja perawat. Banyak cara pengukuran tingkat kepuasan kinerja perawat, tetapi yang akan dijelaskna berikut adalah salah satu cara pengukuran tingkat kepuasan kerja perawat berdasarkan konsep harapan kinerja seperti yang dijelaskan diatas. Pengukurann harapan perawat dapat dilakukan dengan membuat kuesioner yang berisi aspek-aspek kepuasan kerja yang dianggap penting oleh perawat. Kemudian perawat diminta menilai setia aspek-aspek tadi, sesuai dengan tingkat keperluan aspek tersebut bagi kinerja perawat yang bersangkutan.
Definisi Kepuasan Kerja (skripsi, tesis dan disertasi)
Asmuji (2014), menyatakan kepuasan kerja sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan kerja dalam teori motivasi Maslow menempati peringkat yang tinggi. Sebab ia berkaitan dengan tujuan manusia untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan potensi dirinya dalam pekerjaan. Nursalam (2013), menyatakan apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik. Supranto (2010), menyatakan kepuasan kerja perawat merupakan kepuasan perawat setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapan. Suprapto (2011), menyatakan tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja dengan harapan. Apabila kinerja yang dirasakan dibawah harapan maka perawat akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan maka perawat akan puas, sedangkan apabila kinerja melebihi harapan maka perawat akan sangat puas.
Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Menurut teori hukum alam, hak cipta itu kekal selama penciptanya
hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih
lama lagi beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Perancis,
Negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan
diperpanjang hingga 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia.
Penambahan jangka waktu perlindungan ini kemudian dianut oleh banyak
Negara.
Konvensi Berne revisi Berlin (1908) pada Pasal 7 ayat (1) mengatur
bahwa secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup si
pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Pada Pasal 7 ayat
(2), (3), dan (4), diatur bahwa untuk karya cipta tertentu. Konvensi Berne
juga menentukan perlindungan yang khusus yaitu :
a. Karya sinematografi diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah
Diumumkan,
b. Karya cipta yang tidak diketahui penciptanya diberi perlindungan
selama 50 tahun setelah diketahui masyarakat,
c. Karya cipta fotografi diberi perlindungan 25 tahun setelah karya foto
tersebut selesai dibuat.
Konvensi Berne tidak memaksakan kepada peserta konvensi untuk
mengikuti ketentuan lamanya masa perlindungan yang ditentukan Pasal 7
ayat (6) dari konvensi tersebut, membolehkan negara peserta untuk
memberikan perlindungan lebih lama dari yang ditentukan oleh konvensi.
Mengenai perhitungan untuk menentukan batas akhir perlindungan,
ditentukan pada Pasal 7 ayat (5), yaitu mulai dihitung sejak 1 Januari pada
saat si pencipta meninggal dunia.
Contohnya, A meninggal pada tanggal 3 Agustus 1924, maka karya
ciptanya mulai tidak dilindungi lagi sejak 1 Januari 1975, sedangkan bila
A itu meninggal pada tanggal 11 Januari 1928, maka mulai tidak
dilindungi lagi 1 Januari 1979.
Konvensi Internasional Hak Cipta (UCC) 1952 revisi Paris 1971,
mengatur secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada Pasal 4 ayat
(2a), yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama
hidup pencipta, dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat (2b)
ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat
pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak
boleh kurang dari 25 tahun mulai pada saat pengumuman, atau
pendaftaran karya cipta tersebut.
Praktik yang dianut oleh kebanyakan negara, pemberian perlindungan
secara umum atas hak cipta, selama hidup si pencipta ditambah sekian
tahun setelah meninggal. Tambahannya ada yang 50 tahun, kurang dari 50
tahun, tetapi ada juga negara yang memberikan tambahan lebih dari 50
tahun contohnya: Austria, Brazil, Colombia, Panama, dan Spanyol,
sedangkan Ivory Coast memberikan tambahannya 99 tahun.
Inggris memberi perlindungan hak cipta yaitu selama si pencipta hidup
ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Kekecualian
diberikan untuk perlindungan hak cipta bagi ratu dan pihak kerajaan yang
disebut Crown Copyright, yaitu selama 125 tahun sejak lahirnya karya
cipta itu, tetapi bila ciptaan tersebut dikomersilkan, perlindungannya
hanya 75 tahun.
Di Indonesia jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diberlakukan tidak sama untuk setiap
bidang ciptaan, untuk:
1. Hak cipta atas ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis
lainnya, seni tari (koreografi), segala bentuk seni rupa, seni batik,
ciptaan lagu atau musik, karya arsitektur, berlaku selama hidup
pencipta ditambah 50 tahun kemudian setelah pencipta meninggal
dunia. Bila hak cipta tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, rnaka
hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya
ditambah 50 tahun kemudian. ( Pasal 29 ayat (2) );
2. Karya cipta berupa: karya pertunjukan, dan karya siaran, ceramah,
kuliah, dan pidato, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau
bunyi, terjemahan juga lafsir, hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak
pertama kali diumumkan. ( Pasal 30 ayat (2) )
Pengendalian/evaluasi (Controlling) (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak Salinan (Neighbouring Right / Ancillary Right) (skripsi, tesis dan disertasi)
Selain hak cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak
turunannya yaitu hak salinan (neighbouring right atau ancillary
right). Ciptaan yang dilindungi hak salinan ini sangat banyak
berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas
rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak
salinan ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang
berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan badan
penyiaran. Ketiga pihak yang dilindungi tersebut mempunyai hak
tertentu.
Pihak yang berkecimpung dalam pertunjukan, mempunyai hak ,
yaitu:
1. Mengawasi penampilan yang digelarkan,
2. Mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan yang
digelarkan,
43
3. Mengawasi reproduksi penampilan-penampilan yang
berikutnya,
4. Mengawasi penyiaran rekaman pagelaran kepada umum.
Pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau produser
rekaman, berhak:
1. Merekam ulang (reproduction right),
2. Mempertunjukkan rekaman kepada umum (the public
performance right),
3. Menyiarkan rekaman (broadcasting right)
Badan penyiaran, mempunyai hak di antaranya:
1. Menyiarkan dan memproduksi suatu ciptaan,
2. Merekam suatu ciptaan (recording right),
3. Menampilkan kepada umum (public performance right)
Hak salinan baru mendapat perhatian internasional pada tahun
1928, yaitu ketika revisi konvensi Berne di Roma, dan diakui
melalui perlindungan hak performers. Pada tahun 1960 di Roma
dibentuk suatu konvensi khusus yang mengatur hak salinan ini
yaitu International Convention Protection for Performers.
Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations.
Konvensi ini memuat 34 pasal, serta menganut prinsip national
treatment, sedangkan lamanya perlindungan ditentukan minimal 20
tahun.
Selain pengaturan melalui Konvensi Roma 1961, bidang
rekaman juga diatur oleh konvensi tersendiri, yaitu Convention for
The Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication
of Their Phonograms. Konvensi ini ditanda tangani di Jenewa pada
tanggal 29 Oktober 1971, dan memuat 13 pasal. Salah satu
ketentuannya adalah perlunya untuk mencantumkan dalam setiap
hasil rekaman tersebut suatu tanda P dalam lingkaran yang disertai
petunjuk tahun pertama direkam, serta nama dari si pemilik hak
cipta atas rekaman tersebut
Pengarahan (Directing) (skripsi, tesis dan disertasi)
Kepegawaian (Staffing) (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
1. Hak Ekonomi
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk
mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada
setiap Undangundang Hak Cipta selalu berbeda, baik
terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap
jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara,
minimal mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi
jenis hak :
a. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right),
b. Hak adaptasi (adaptation right),
c. Hak distribusi (distribution right),
d. Hak pertunjukan (public performance right),
e. Hak penyiaran (broadcasting right),
f. Hak program kabel (cablecasting right), g. Droit de Suite,
h. Hak pinjam masyarakat (public lending right).
2. Hak Reproduksi / Penggandaan (Reproduction right)
Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan
penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah Undangundang Hak Cipta, hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu
menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama,
hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan
mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama,
termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk penggandaan
atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional rnaupun
peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan
bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik,
pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara
(lagu). Hak ini dikenal dan diatur, baik dalam Konvensi Berne
maupun Konvensi Universal. Sehingga di setiap negara yang
memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkannya.
3. Hak Adaptasi (Adaptation right)
Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan
dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari
non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non
fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne
37
(Pasal 12) maupun Konvensi Universal (Universal Copyright
Convention).
4. Hak Distribusi (Distribution right)
Hak distribusi adalah hak untuk menyebarkan kepada
masyarakat setiap hasil ciptaannya dalam bentuk penjualan,
penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut
dikenal oleh masyarakat.
Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru
berupa Foreign right yaitu suatu hak yang dilindungi di luar
negaranya. Misalnya suatu karya cipta berupa buku. Karena
merupakan buku yang sangat menarik, maka sangat digemari di
negara lain. Dengan buku itu didistribusikan ke negara tersebut,
maka buku itu mendapat perlindungan sebagai Foreign right.
5. Hak Pertunjukan (Performance Right )
Hak pertunjukan ini merupaka hak untuk mengungkapkan
karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh
pemusik, dramawan, seniman, pragawati, penyiaran film, dan
rekaman suara (lagu) pada media televisi, radio dan tempat lain
yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang
menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus
meminta izin dari isi pemilik performance rights tersebut.
Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin
pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut, maka
38
dibentuklah suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan tersebut
yang lebih dikenal sebagai Performance Rights Society.
6. Hak Penyiaran (Broadcasting Right)
Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan
suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi
penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini
telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal,
juga konvensi tersendiri, misalnya Konvensi Roma 1961, dan
Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan Relating to the
Distribution of Programme Carryng Signals transmitted by
Satellite.
7. Hak Moral (Moral Right)
Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi
si pencipta Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum
kontinental yaitu dari Prancis. Menurut Konsep Hukum
Kontinental, hak pengarang (droit d’auteur / author right) terbagi
menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai
ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut
perlindungan atas reputasi si pencipta.
Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain,
tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak
moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si
39
pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari
penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu :
a) hak untuk mengumumkan (the right of publication);
b) hak paterniti (the right of paternity);
c) hak integritas (the right of integrity)
Sedangkan Komen dan Verkade (dalam C.J.T. Simorangkir,
dalam Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah)36 menyatakan
bahwa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta itu meliputi:
a) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
b) Larangan mengubah judul;
c) Larangan mengubah penentuan pencipta;
d) Hak untuk mengadakan perubahan.
Sekarang ini konsep tentang hak moral telah merupakan
ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Berne. Ketentuan
tersebut dimasukkan ke dalam Konvensi Berne, yaitu pada revisi
Roma 1929, dan dicantumkan pada Pasal 6 bis. Kemudian terus
disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan
keharusan adanya orisinalitas, dan revisi di Stockholm dengan
menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut.
Pada Pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral
perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta Dijelaskan oleh Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi bahwa pada
dasarnya, ketentuan Pasal 6 bis tersebut mengatur beberapa hal
sebagai berikut ini37 :
Indonesia dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta juga mencantumkan konsep hak moral, yaitu diatur
pada Pasal 24.
1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak
Cipta.
2. supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
3. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya
telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan
Pencipta.
4. atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah
meninggal dunia.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga
terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan,
pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran
Pencipta.
6. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya
sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Sehubungan dengan apa yang telah uraikan di atas tentang
hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, Walter Simanjuntak
mengemukakan bahwa:
1. Hak khusus yang dimaksud dalam hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta adalah:
a) Pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau
gambar dari pertunjukannya.
b) Produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk
memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara.
c) Lembaga peyiaran memiliki hak khusus untuk memberikan
izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya
melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui
sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jangka waktu perlindungan hukum bagi si pelaku pertunjukan,
produser rekaman suara dan lembaga penyiaran adalah
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) UndangUndang Hak Cipta.
3. Penghitungan jangka waktu perlindungan dimulai sejak
tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah :
42
a) Suatu karya pertunjukan selesai diwujudkan atau
dipertunjukkan.
b) Suatu karya rekaman suara selesai direkam.
c) Suatu karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.
4. Ketentuan Pidana atas pelanggaran hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta diberlakukan sebagaimana ketentuan pidana
dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta.
Pengorganisasian (Organizing) (skripsi, tesis dan disertasi)
Tujuan Pelayanan Keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)
Subyek dan Objek Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam
hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta, harus mempunyai kualifikasi tertentu,
agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas
dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang
membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari
inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas, dan
bersifat pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu,
dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.
Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang
namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu
ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan
pengumuman resmi. Ketentuan di atas adalah menggambarkan situasi penciptaan
yang sewajamya. Menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tertentu, Undangundang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan:
1. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan
tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang
berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut. (Pasal 5 ayat
(2)).
2. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan
oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang
yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau
dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah
orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masingmasing atas bagian ciptaannya itu. (Pasal 6).
3. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan
oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang
merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal
7).
4. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam
lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk
dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain
antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila
penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. (Pasal 8
ayat (1)).
5. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan,
maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan
pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak
(Pasal 8 ayat (3)).
6. Jika suatu badan hukum bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak
menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut
dianggap sebagai penciptanya kecuali jika terbukti sebaliknya (Pasal 9).
7. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah,
dan benda budaya nasional lainnya. (Pasal 10 ayat (1)).
8. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka
negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti
sebaliknya (Pasal 11).
Selain pemikiran tersebut, Undang-undang Hak Cipta 2002 juga
memuat pula ketentuan baru, mengenai:
1. Negara menjadi pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan yang tidak
diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.
2. Penerbit menjadi pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan yang
telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan
tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya.
Dalam kaitannya dengan hak cipta di bidang musik atau lagu,
pemegang hak cipta sebagai subjek hak cipta adalah termasuk34:
1. Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan
melodi dari suatu lagu atau musik;
2. Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks
atau lirik dari suatu lagu atau musik;
3. Penata musik (arranger), yaitu orang yang mengubah lagu atau
musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah
sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu
atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat
pribadi;
4. Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan
teks atau lirik baru atau menerjemahkan lirik asli dari suatu karya
musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia;
5. Publisher dan sub publisher, badan hukum yang diberi kuasa oleh
pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu
memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik
tersebut Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dapat kita temui
jenis ciptaan yang menjadi objek hak cipta antara lain adalah:
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out)
karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis
lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis
dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,
dan pantomim; 22
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar,
seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan
seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta;
i. seni batik;
j. fotografi;
k. sinematografi;
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan
karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Ketentuan di atas dimaksudkan untuk menjaga kepentingan
penciptanya dan hal-hal bersangkutan yang dapat menjadi bagian
dari kepentingan penciptanya. Dengan demikian bila penciptanya
diketahui dan kemudian menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah
karyanya dengan disertai bukti-bukti yang sah dan meyakinkan,
maka ketentuan itu tidak berlaku
Filosofi Manajemen Keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)
Manajemen keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)
Ciri-ciri Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak cipta adalah hak alamiah, dan menurut prinsip ini bersifat
absolute, serta dilindungi selama hidup pencipta dan beberapa tahun
setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat
dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut
tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, suatu
hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang
terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.
Sifat hak cipta adalah merupakan bagian dari hak milik yang abstrak
(incoporeal property), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan
kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta
mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa
perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum. Pemilik
hak cipta bersifat ekslusif. Hak ini mempunyai kemampuan melahirkan
hak yang baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat
pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya
seperti dalam pengalihannya dapat dilakukan secara menyeluruh, maupun
secara terpisah-pisah.
Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30
Hak eksklusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang
boleh melakukan hak-hak si pencipta kecuali dengan izinnya. Selanjutnya
sebagai pengembangannya pada ketentuan pasal lainnya maka kita dapat
mengenali ciri utama hak cipta yaitu:
Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 4 Undang-undang
No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta).
1. Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya
meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima
wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu
diperoleh secara melawan hukum.
2. Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah
Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik
penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika
hak itu diperoleh secara melawan hukum
Hak Terkait Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Selain hak cipta, dalam lingkup hukum hak cipta diatur pula hak terkait. Hak
terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi
pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan hasil karyanya. Hak terkait ini
terdiri dari antara lain: bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau
menyewakan karya rekaman suara (lagu) atau rekaman bunyinya (musik) dan bagi
lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan siarannya28
. Seperti halnya dengan hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa perlu
melalui suatu prosedur tertentu. Hak terkait ini juga dilindungi oleh konvensi
internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku
Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (International
Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms, and
Broadcasting Organizations, 196129) dan Konvensi tentang Perlindungan
Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin
(Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against
Unauthorized Duplication of Their Phonograms, 197130) Terhadap hak cipta dan hak terkait diberikan perlindungan yang terpisah dan
untuk itu diperlukan adanya izin yang terpisah pula untuk penggunaan
masingmasing hak tersebut. Misalnya, ketika seseorang hendak memperbanyak
sebuah rekaman lagu, orang tersebut harus meminta izin tidak saja dari pencipta
lagu, baik pengarang maupun penulis liriknya, tapi juga dari produser rekaman
dari lagu tersebut31
.
J.A.L. Sterling menyebutkan ada 6 ( enam ) jenis hak terkait32, yaitu:
a. Performers Right (Hak Pelaku)
b. Phonogram Producers Right (Hak Produser Rekaman)
c. Film Producers Right (Hak Produser Perfilman)
d. Wireless Broadcasters Right (Hak Penyelenggara Siaran Media)
e. Cable Distributors Right (Hak Penyelenggara Radio)
f. Publishers Right (Hak Penerbit)
Tetapi, di Indonesia ini hak terkait hanya diberikan kepada pelaku,
produser rekaman dan lembaga penyiaran sebagaimana yang telah diakui
dan diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta sebagai berikut : 1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
2. Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan
izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya
memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau
rekaman bunyi.
3. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin
atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui
transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem
elektromagnetik lain.
Dari ketentuan di atas, bisa dilihat bahwa di Indonesia hak terkait
ini hanya dimiliki oleh pelaku, produser rekaman, dan lembaga
penyiaran untuk mengeksploitasi suatu karya (dalam hal ini karya
cipta lagu)3
Pengertian Hak Cipta dan Pengaturannya (skripsi, tesis dan disertasi)
Frasa hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Sehingga,
dapat diartikan hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas
suatu ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk
yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu
pengetahuan, seni dan sastra Pada awal mulanya, istilah untuk hak cipta
yang dikenal adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu
ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang
khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan,
seni dan sastra.
Pada awal mulanya istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak
pengarang(author rights) sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa belanda,
yaitu Auteursrecht. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2,
Oktober 1951 di bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan
karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Apabila istilah
yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta
hanyalah hak-hak dari pengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Oleh karena itu, Kongres Kebudayaan
Indonesia pada saat itu memutuskan untuk mengganti istilah hak
pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang
diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah
pada waktu kongres. Menurutnya, terjemahan Auteursrecht adalah hak
pencipta, tetapi untuk tujuan penyederhanaan dan kepraktisan disingkat
menjadi Hak Cipta.
Beranjak dari terminologi hak cipta, hak cipta itu sendiri timbul
karena ada pencipta dan ada suatu karya cipta atau ciptaan. Akan tetapi,
asal mula terciptanya suatu ciptaan itu lahir, penulis mengutip kalimat
yang tertulis pada langit-langit kubah atap bangunan Markas Besar WIPO
di Geneva yang dirangkum oleh Arpad bogsch, Direktur Jendral WIPO
yang dibaca oleh Eddy Damian pada kunjungan penelitiannya ke Geneva,
tertulis “Human genius is the source of all works, of art and inventions.”
These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the diary of the
state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.
Yang berarti, “kecerdasan manusia adalah sumber dari semua karya, seni
dan penemuan. “Karya-karya ini adalah jaminan hidup layak manusia. Ini
adalah catatan penting dari negara untuk memastikan dengan teliti
perlindungan terhadap seni dan penemuan Berangkat dari kerangka pemikiran bahwa ciptaan merupakan hasil
intelektual (human genius) atau olah pikir manusia, sudah sewajarnya
apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala
macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia. Dasar
pemikiran perlu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan ini tidak
terlepas dari dominasi pemikiran doktrin hukum alam yang menekankan
pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam civil
law system yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia.22
Sistem perlindungan hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap
nilai ekonomis suatu ciptaan ketika dilakukan eksploitasi terhadap suatu
ciptaan dengan cara menggandakan (copying), pertunjukan secara publik
(public performance), pengumuman atau penggunaan lainnya. Hak cipta
yang juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai copyright juga meliputi
sejumlah hak sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku
.
Diharapkan dengan adanya perlindungan secara hukum terhadap hak cipta,
pencipta dapat menikmati nilai ekonomis dari ciptaannya secara optimal.
Telah disebutkan sebelumnya bahwa hak cipta berkaitan erat dengan
intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak. Akan tetapi, lebih jauh
dijelaskan oleh Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga bahwa hak cipta
hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Ditugaskan
bahwa hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide.
Agar mendapat perlindungan hak cipta, suatu ide perlu di apresiasikan
terlebih dulu. Ide yang masih abstrak dan belum pernah diekspresikan
tidaklah dilindungi oleh hukum hak cipta. Berikut penjelasan Hulman
Panjaitan dan Wetmen Sinaga24 : “Dapat ditegaskan bahwa adanya suatu
bentuk yang nyata dan berwujud (expression) dan sesuatu yang berwujud
itu adalah asli (original) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang
harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta.
Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara
spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan
udara tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam
(dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan,
barulah mendapat perlindungan hak cipta.”
Indonesia memang menganut sistem hukum civil law, namun dalam
hal perlindungan terhadap hak cipta ini, secara universal negara-negara
dengan sistem common law maupun civil law pada dasarnya menggunakan
prinsip-prinsip dasar yang sama dalam memberikan perlindungan hak
cipta. Kedua sistem ini mendasarkan teorinya pada penggunaan akal atau
nalar sehingga hukum dianggap sebagai karya akal atau nalar Beberapa prinsip yang sama dalam sistem hukum common law
maupun civil law terkait dengan perlindungan hak cipta, antara lain26 :
1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.
Salah satu prinsip paling mendasar dari perlindungan hak cipta
adalah konsep bahwa hak cipta hanya melindungi perwujudan suatu
ciptaan misalnya karya tulis, lagu atau musik, dan tarian sehingga tidak
terkait atau tidak berurusan dengan substansinya.
Dari prinsip ide yang berwujud atau fixation of idea ini dapat diperoleh
beberapa prinsip turunan, yaitu :
a. Suatu ciptaan harus mempunyai sifat keaslian (nilai orisinalitas)
untuk seorang pencipta dapat menikmati hak-hak yang diberikan
undang-undang. Unsur keaslian ini sangat erat hubungannya
dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Oleh karena itu, suatu
ciptaan baru dapat dianggap asli jika bentuk perwujudannya
bukanlah merupakan jiplakan (plagiat) dari ciptaan lain yang
telah diwujudkan sebelumnya. Terkait keaslian suatu ciptaan ini,
Hulman Panjaitan mengutip pendapat seorang penulis belanda,
Herald D.J. Jongen yang mengemukakan sebagai berikut:
“Article 10 of The Copyright Act ( the Netherlands ) provides
that works are all literary, scientific, or artistic products.
Although Copyright Act does not mention any condition for protection, only “original” products are considered works. The
only exception to this rules are writing which are protected even
in the absence of any originality.”
b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang
bersangkutan diwujudkan (fixation) dalam bentuk tulisan atau
bentuk material yang lain. Hal ini berarti bahwa suatu ide yang
tidak diwujudkan dan hanya berupa ide saja, belum dapat
dikatakan sebagai suatu ciptaan dan belum dapat dilindungi oleh
hukum hak cipta.
c. Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (sesuai
Pasal 2 ayat (1) UUHC). Ini berarti tidak ada orang lain yang
boleh mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa
izin dari pencipta atau penerima hak cipta. Dengan kata lain, hak
eksklusif ini mengandung pengertian “monopoli terbatas”
terhadap suatu ciptaan.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
Hak cipta timbul saat seorang pencipta mewujudkan idenya,
misal, dalam bentuk tulisan, lukisan, lagu, dan bentuk-bentuk lainnya.
Pendaftaran suatu ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual bukanlah suatu keharusan untuk suatu ciptaan mendapat
perlindungan. Namun, memang jika pendaftaran ini dilakukan akan
lebih memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta
24
jika suatu hari terjadi sengketa kepemilikan hak cipta atas suatu
ciptaan. Misalnya, jika suatu hari ada orang lain yang mengklaim
ciptaan buku X adalah ciptaannya, padahal A adalah penciptanya dan
sudah mendaftarkannya. Terhadap sengketa ini akan lebih mudah
pembuktiannya mengenai siapa pencipta sesungguhnya dari buku X.
Hal itu berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak
terdaftar tetap dilindungi.
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak
cipta.
Terhadap suatu ciptaan, baik diumumkan atau tidak diumumkan,
keduanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Contohnya,
ketika seorang pelukis membuat suatu lukisan dan hanya disimpan di
kamarnya tanpa dipertunjukkan atau dipamerkan, pelukis tersebut
memegang hak cipta atas lukisan tersebut. Contoh lain untuk ciptaan
yang hak ciptanya baru timbul ketika ciptaan itu diumumkan adalah
pada lay out karya tulis ( typhographical arrangement ). Yang
dimaksud dengan typhographical arrangement adalah aspek seni atau
estetika pada susunan dan bentuk karya tulis yang mencakup antara
lain format, hiasan, warna, dan sususan atau letak huruf yang secara
keseluruhan menampilkan wujud khas yang biasanya dikerjakan atau
diciptakan oleh penerbit sebuah buku. Suatu typhographical
25
arrangement baru dilindungi hak ciptanya setelah penerbitan dilakukan
(dalam hal ini berarti dilakukan pengumuman)27
.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (
legal rights ) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari
penguasaan fisik suatu ciptaan.
Yang dimaksud dalam poin ini akan dijelaskan melalui contoh
yakni, anton adalah pemilik suatu hak cipta karena membeli sebuah
karya lagu tersebut. Jika Anton memperbanyak lagu dan dijual untuk
kepentingan komersial, maka Anton melanggar hak cipta.
5. Hak cipta bukan hak mutlak ( absolute ).
Disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa :
“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Dapat kita lihat dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya
bahwa hak cipta bukanlah bersifat absolute, karena hak cipta juga dibatasi
oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu juga, hak cipta tidak
menganut monopoli mutlak, tapi hanya menganut monopoli terbatas saja.
Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya suatu ciptaan yang diciptakan pada waktu yang bersamaan oleh pencipta yang berbeda dan
yang menghasilkan ciptaan yang sama. Dalam hal tersebut, tidaklah terjadi
sebuah pelanggaran hak cipta.
Manajemen keperawatan berlandaskan perencanaan. (skripsi, tesis dan disertasi)
Perencanaan merupakan hal yang utama dan serangkaian fungsi dan aktivitas manajemen. Tahap perencanaan dan proses manajemen tidak hanya terdiri dan penentuan kebutuhan keperawatan pada berbagai kondisi klien, tetapi juga terdiri atas pembuatan tujuan, pengalokasian anggaran, identifikasi kebutuhan pegawai, dan penetapan struktur organisasi yang diinginkan. Perencanaan merupakan pemikiran/konsep-konsep tindakan yang umumnya tertulis dan merupakan fungsi yang penting di dalam mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan efek-efek dan perubahan.Selama proses perencanaan, yang dapat dilakukan oleh pimpinan keperawatan menganalisis dan mengkaji sistem, mengatur strategi organisasi dan menentukan tujuan jangka panjang dan pendek, mengkaji sumber daya organisasi, mengidentifikasi kemampuan yang ada, dan aktivitas spesifik sertaprioritasnya. Perencanaan dalam manajemen mendorong seorang pemimpin keperawatan unuk menganalisis aktivitas dan struktur yang dibutuhkan dalam organisasinya
Definisi Manajemen Keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengendalian Internal atas Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengendalian Internal (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian Pengendalian (skripsi, tesis dan disertasi)
Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Menurut teori hukum alam, Hak Cipta itu kekal selama
si Penciptanya hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut
diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si
Pencipta meninggal dunia. Prancis-lah negara pertama yang
memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang
hingga 50 tahun setelah si Pencipta meninggal. Penambahan
jangka waktu perlindungan ini kemudian dianut oleh banyak
negara. Di Indonesia Jangka waktu di atur dalam Pasal 58 ayat
(3) bahwa jangka waktu yg dimiliki Pencipta adalah seumur
hidup dan terus berlangsung sampai 70 Tahun setelah Pencipta
meninggal dunia terhitung sejak 1 Januari berikutnya.
Konvensi Berne revisi Berlin (1908) pada pasal 7 ayat
(1) menentukan secara umum perlindungan Hak Cipta adalah
selama hidup si Pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal
dunia. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), mengatur untuk
karya cipta terntentu ditentukan jangka waktu perlindungan
yang khsusus, yaitu karya sinematografi diberikan perlindungan
selama 50 tahun setelah di umumkan; karya cipta yang tidak
dikenal penciptanya diberikan perlindungan selama 50 tahun
setelah diketahui masyarakat; sedangkan fotografi diberi
72
perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut selesai
dibuat.41
Di Indonesia lama perlindungan Hak Cipta tidak sama
untuk setiap bidang Ciptaan, dalam UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta diatur pada Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3),
Pasal 59 ayat (1) dan (2), Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 61
ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
a. “(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. Buku,
pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b.Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan
pendidikan dan ilmu pengetahuan; d.Lagu atau musik
dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama musikal, tari,
koreografi, pewayangan, dan pantonim; f.Karya seni
rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g.
Karya arsitektur; h. Peta; dan i. Karya seni batik atau
seni motif lain,
b. Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta
meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari
berikutnya. c. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak
Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal
dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1
januari tahun berikutnya.
d. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau
dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima
puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan
Pengumuman.”
e. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. Karya
fotografi; b. Potret; c.Karya sinematografi; d. Permainan
vidio; e. Program vidio; f. Perwajahan karya tulis; g.
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari
hasil transformasi; h. Terjemahan, adaptasi, aransemen,
transformasi atau modifikasi ekspresi budaya
tradisional; i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam
format yang dapat dibaca dengan program komputer
atau media lainnya; dan j. Kompilasi ekspresi budaya
tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya
yang asli,
74
f. Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
dilakukan Pengumuman.
g. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni
terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak
pertama kali dilakukan Pengumuman.
h. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang
dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
i. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak
diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku
selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut
pertama kali dilakukan Pengumuman.
j. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak
yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dikakukan
Pengumuman.
k. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang
dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung
sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
l. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak
Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau
lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan
tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap
sebagai Ciptaan tersendiri.
Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Pembahasan tentang hak cipta tentu tidak bisa lepas dari
satu bagian hak yang akhir akhir ini semakin kokoh sebagai hak
yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta
yang lazim disebut hak terkait (Neighbouring Right). Di dunia
internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait,
yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak
terkait masih menyatu dalam UUHC.37
Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang
dinamakan hak moral (droit moral). Yang dimaksud dengna hak ini
adalah hak pencipta mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan
keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah,
mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (any mutilation or
deformation or other modification or other derogatory action),
yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (author’s
honor or reputations).Hak hak moral (moral rights/droit moral)
yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak – hak ekonomi
(economic rights.)38
Debois dalam bukunya Le Droit d’auteur berpendapat
bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta
mengandung empat makna yaitu :
(1) Droit de publication, hak untuk melakukan atau tidak
melakukan pengumuman ciptaanya;
(2) Droit de repentier, hak untuk melakukan perubahan
perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak
untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah
diumumkan.
(3) Droit au respect, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya
perubahan – perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
(4) Droit a la paternite, hak untuk mencantumkan nama
pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama
pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk
mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang
diinginkan.39
Hak ekonomi juga sering disinonimkan dengan hak hak
eksploitasi karena hak cipta memberikan kedapa pencipta atau
pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat
misalnya berupa suatu kegiatan seorang pelaku (performer) yang
merupakan seorang penari yang mempertunjukan suatu karya ciptaan
tari di atas panggung pertunjukan untuk umum.40
Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta telah di atur
dalam Pasal 3 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang
berbunyi : “Undang-undang ini mengatur : a. Hak Cipta; dan b. Hak
Terkait” dalam Undang-undang ini pula telah dijelaskan pengertian
Hak Cipta pada Pasal 4 yang berbunyi:
“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak
ekonomi”
dan penjelasan mengenai Hak Terkait pada Pasal 20 yang berbunyi :
“Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan hak eksklusif yang meliputi :
a. Hak moral pelaku pertunjukan
b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan
c. Hak ekonomi produser fonogram; dan
d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran
Output (Keluaran) (skripsi, tesis dan disertasi)
Keluaran atau output adalah kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut. Keluaran dari proses pengendalian adalah berupa pencatatan dalam laporan, dimana laporan tersebut akan menjadi sumber informasi bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Pelaporan adalah upaya menginformasikan kegiatan dan perkembangannya di dalam organisasi kepada pimpinan. Seluruh kegiatan dan perkembangan didalam organisasi harus direkam, maka sumber terpercaya dari laporan adalah rekaman (hasil pencatatan) kegiatan. Laporan pengendalian membantu untuk mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber daya dengan membandingkan prestasi actual terhadap tolak ukur.
Controlling (Pengendalian/Pengawasan) (skripsi, tesis dan disertasi)
Dasar Hukum Hak Cipta, Definisi, Sejarah Singkat Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Setelah masa revolusi sampai tahun 1982 Indonesia masih
memakai UU pemerintah Kolonial Belanda Auteurwet 1912, sampai
pada dibentuknya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang
Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang disahkan dan diundangkan
di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah dengan
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun
1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362),
disahkan dan diundangkan di jakarta pada tanggal 19 September
1987, yang diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
1997 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679), disahkan dan
diundangkan di jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya
disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dirubah oleh
Undang Undang No 28 Tahun 2014.
Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua
suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan
untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”.
Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan
kesenian31
.
Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu
ciptaan, yaitu hak cipta (copy rights) dan hak terkait (neighboring
rights). kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat
ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan
.
Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdapat beberapa
pengertian umum mengenai Hak Cipta, yaitu :
“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
perundang-undanagn.” (Pasal 1 ayat (1) UU No.28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta).
“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu
ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” (Pasal 1 ayat (2)
UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Ciptaan adalah setiap hasil karya ciota di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas
inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,
ketreampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam
bentuk nyata.” (Pasal 1 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik
Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah
dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut
hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”
(Pasal 1 ayat (4) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta
yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan produser fonogram, atau lembaga penyiaran.” (Pasal 1
ayat (5) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pelaku Pertunjukan adlaah seorang atau beberapa orang
yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
menampilkan dan mempertunjukan suatu Ciptaan.” (Pasal
1 ayat (6) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang
pertama kali merekan dan memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi,
baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara
bunyi lain.” (Pasal 1 ayat (7) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang
diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau
dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer
bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai
hasil tertentu.” (Pasal 1 ayat (9) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta
“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran,
suatu ciptaan dengan menggunakan alat elektronik atau
non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun
sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat
orang lain.” (Pasal 1 ayat (11 UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara
menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram
atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara
permanen atau sementara.” (Pasal 1 ayat (12) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau
penyebaran Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.” (Pasal
1 ayat (17) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang
yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
atau Pemilik Hak Terkait.” (Pasal 1 ayat (18) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
61
“Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh
pemohon kepada menteri.” (Pasal 1 ayat (19) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkaitkepada
pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas
Ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat
tertentu.” (Pasal 1 ayat (20) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Royalti adalah imbalan atas pemandaatan Hak Ekonomi
suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh
pencipta atau pemilik Hak terkait.” (Pasal 1 ayat (21) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau
Produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian
barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk
memperoleh keuntungan ekonomi.” (Pasal 1 ayat (23) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan
Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber
atau berbayar.” (Pasal 1 ayat (24) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang
dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi
Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak
Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata
atau pidana yang diderita Pencipta, Pemegang hak Cipta
dan/atau pemilik Hak Terkait.” (Pasal 1 ayat (25) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.” (Pasal 1 ayat (26) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.”
(Pasal 1 ayat (27) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta)
62
Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah
Hak Cipta pada Tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya
Auteurswet (Wet Van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor
600), yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912.
Meskipun pada waktu itu Indonesia telah memberlakukan
Auteurswet 1912 tersebut33
.
Penerbit Balai Pustaka merupakan suatu badan usaha milik
negara. Penerjemahan yang dilakukan penerbit Balai Pustaka
dilakukan dengan maksud baik, yaitu untuk memperkaya khasanah
pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memiliki jumlah yang
memadai. Menurut Auteurswet 1912,penerjemahan tanpa izin dari
penciptanya merupakan pelanggaran. Bahkan, penerjemahan
dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (Public
Domain), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap
dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (moral rights)
yang melekat pada ciptaan – ciptaan yang bersangkutan34
.
Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini
masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal I
UUD 1945 Amandemen ke IV yaitu “Segala peraturan perundang
undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang
baru menurut Undang Undang Dasar ini”. Secara umum pembentukan peraturan perundang undangan di
bidang Hak Cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap
perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, beberapa
perjanjian itu adalah :35
a. Konvensi Bern 1886 Tentang Perlindungan Karya Sastra
dan Seni.
b. Konvensi Hak Cipta Universal 1995 atau Universal
Copyright Convention.
c. Konvensi Roma 1961.
d. Konvensi Jenewa 1967.
e. TRIPs 1994 (Trade Related Aspects on Intellectual Property
Rights 1994).
2. Ruang Lingkup, Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta
Mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada
dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup
ini Undang Undang Hak Cipta 2014 merinci lagi diantaranya seperti
yang ada pada ketentuan Pasal 40 Undang Undang Hak Cipta 2014
yang berisi : “(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil
transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau
modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
65
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi
tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video dan;
s. Program komputer;
Karakterisktik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada ketentuan
Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
(1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun
sebagian karena :
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wakaf;
d. Wasiat;
e. Perjanjian tertulis atau;
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (basic
principles) yang secara konseptual digunakan sebagai
landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu
yang menganut Civil Law System maupun Common Law
System. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah
berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang
paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta,
maksudnya yaitu bahwa Hak Cipta hanya berkenaan
dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip
ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain
sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau
sub-principles, yaitu :
1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian
(orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang
diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat
erat hubungannya dengan bentuk perwujudan
suatu ciptaan.
2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan
yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk
tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti
suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan
suatu ciptaan.
3) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari
pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,
hal tersebut berarti bahwa tidak ada oranag lain
67
yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin
pencipta atau pemegang hak cipta.
b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seseorang
pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang
berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka
suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan
tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan,
tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka Hak
Ciptanya tetap ada pada pencipta.
c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk
memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang
diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduaduanya dapat memperoleh hak cipta.
d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang
diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan
harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)
Hak cipta buka merupakan suatu monopoli terbatas.
Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal
konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang
pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan
ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat
68
tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat,
asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak
merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari
ciptaan tertentu.
Leading (Kepemimpinan) (skripsi, tesis dan disertasi)
Leading adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
Organizing(Pengorganisasian) (skripsi, tesis dan disertasi)
Organizing adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi Menurut Siagian (1996) Organisasi adalah manifestasi daripada kemampuan manusia untuk bekerja sama secara kooperatif karena tugas-tugas yang terdapat dalam organisasi harus dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat orang yang tersedia di dalam organisasi.
Planning (Perencanaan) (skripsi, tesis dan disertasi)
Tinjauan Singkat Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (skripsi, tesis dan disertasi)
Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia,
telah ada sejak 1840-an. Pada tahun 1885, UU merek mulai
diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul
dengan diberlakukannya UU paten pada tahun 1910. Dua tahun
kemudian, UU Hak Cipta (Auters Wet 1912) juga diberlakukan di
Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut,
pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi
anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi
anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.28
Di jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI
tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI
produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai
kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali UU Paten (Octrooi Wet).
Adapun alasan tidak diberlakukannya uu tersebut adalah karena salah
satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan RI. Disamping itu,
Indonesia masih memerlukan teknologi untuk membangung
perekonomian yang masih dalah taraf perkembangan.29 Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengundangkan UU Merek
tahun 1961 ( UU No.21 Tahun 1961), yang disusul dengan UU Hak
Cipta nasional yang pertama pada tahun 1982 (UU No.6 Tahun 1982)
dan UU Paten tahun 1989 ( UU No. 6 Tahun 1989). Setelah
mengalami beberapa kali perubahan sebagai konsekuensi keikut
sertaan Indonesia dengan berbagai konvensi internasional, diantaranya
perjanjian TRIPs, UU HKI terkini dan ketiga cabang utama tersebut
adalah UU Hak Cipta tahun 2014 (UU No.28 Tahun 2014), UU Paten
2016 ( UU No. 13 Tahun 2016) dan UU Merek tahun 2016 ( UU
No.20 Tahun 2016). Untuk melengkapi keberadaan UU HKI,
pemerintah telah membuat 4 UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan
Varietas Tanaman Tahun 2000 (UU No.30 Tahun 2000), UU Desain
Industri Tahun 2000 (UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata
Letak Terpadu Tahun 2000).
Berdasarkan perkembangan HKI yang terbaru tersebut, HKI
mempunyai tujuh cabang, yaitu :
a. Hak Cipta dan Hak Terkait
b. Merek
c. Paten
d. Desain Industri
e. Rahasia Dagang
f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
58
g. Perlindungan Varietas Tanaman
Material (Bahan Baku) (skripsi, tesis dan disertasi)
Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (skripsi, tesis dan disertasi)
Kita perlu memahami HKI untuk menimbulkan kesadaran
akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai
kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang
ingin sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam
penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif, terdapat prinsip – prinsip
yang terdapat dalam HKI adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial, pemaparan prinsip tersebut
sebagai berikut :
a. Prinsip Ekonomi
Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan
kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai
ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak
cipta.
b. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi
pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga
memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan
intelektual terhadap karyanya.
c. Prinsip Kebudayaan
Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu
pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf
kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi
masyarakat, bangsa dan Negara.
d. Prinsip Sosial
Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga
Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas
suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan
56
perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan
individu dan masyarakat/ lingkungan27
.
Method (Prosedur) (skripsi, tesis dan disertasi)
Contract Theory (skripsi, tesis dan disertasi)
Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan
bahwa sebuah sistem paten merupakan perjanjian antara inventor
dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang
harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara
merealisasikan invensi tersebut.24
Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum
diadakannya pemerikasaan substansi atas invensi yang dimohonkan.
Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap
sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.25
Pengungkapan terhadap invensi yang akan diajukan paten di
negaya yang menganut sistem first to file haruslah dilakukan setelah
mendaftar invensi tersebut terlebih dahulu. Segala macam bentuk
publikasi atau pengumuman terhadap invensi tersebut sebelum
pendaftaran paten, dapat menghilangkan kesempatan untuk
mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan uu paten
(lihat Pauline Newman, 2001: 81)
Money (Anggaran) (skripsi, tesis dan disertasi)
Anggaran adalah laporan-laporan formal sumber daya – sumber daya keuangan yang disisihkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu selama periode waktu yang ditetapkan. Anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan, atau laba yang direncanakan di waktu yang akan datang. Anggaran mencerminkan sasaran, rencana, dan program-program organisasi yang dinyatakan dalam bentuk bilangan. (Handoko, 1984).
Man (Sumber Daya Manusia) (skripsi, tesis dan disertasi)
Sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam organisasi. Kegiatan di organiasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang menjalankannya. Bagi rumah sakit, salah satu indicator keberhasilannya yang efektif dan efisien adalah tersedianya SDM yang cukup dengan kualitas yang tinggi, professional sesuai dengan fungsi dan tugas setiap personel. (Ilyas, 2004) Pada setiap pelaksanaan tugas harus ditentukan persyaratannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipilih orang yang sesuai untuk menduduki jabatan tersebut . Jika belum ada orang yang sesuai dapat diusahakan melalui pendidikan atau pelatihan. Oleh karena itu, pendidikan dan latihan merupakan suatu keharusan dalam rangka mengisi kebutuhan personil secara terus menerus. Supervisi pun harus dilakukan kepada seluruh pegawai secara terus menerus. Sumber daya manusia merupakan pelaksana dari seluruh kegiatan di dalam perusahaan, sehingga merupakan sumber penyimpangan yang utama (Tedjakusnadi, 2002)
Utilitarian Theory (skripsi, tesis dan disertasi)
Teori ini diperkenalkanoleh Jeremy Bentham dan
merupakan reaksi terhadap natural right theory. Menurut Bentham
natural right theory merupakan “simple nonsense”18. Kritik ini
muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa natural rights
memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada
masyarakat19. Menurut utilitarian theory, negara harus mengadopsi
beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundangundangan) yang dapat memaksimalkan kebahagian anggota masyarakat.20 Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap
invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak.
Meskipun demikian, utilitarian theory mengijinkan
pengecualian terhadap pembatasan tersebut untuk kepentingan
umum
. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum paten seharusnya
diarahkan sebagai sebuah insentif terhadap ciptaan, pengungkapan,
dan penyebaran teknologi meju yang dimiliki inventor pada
masyarakat luas22. Pendekatan utilitarian theory adalah pusat dari
hukum dan kebijakan HKI di Amerika Serikat23. Sebagian besar
negara menerapkan utilitarian theory di dalam hukum paten.
Kesimpulannya, berdasarkan utilitarian theory fungsi sistem paten
adalah sebagai alat untuk menyebarkan manfaat invensi tidak hanya
kepada para inventor tetapi juga kepada masyarakat luas
Sistem (skripsi, tesis dan disertasi)
Sistem menurut Azwar (1996) adalah kumpulan dari bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang majemuk, dimana masing-masing bagian bekerjasama secara bebas dan terkait untuk mencapai sasaran kesatuan dalam suatu situasi yang majemuk pula. Suatu sistem disebut suatu metoda apabila bagian-bagian atau elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk suatu metoda yang dapat dipakai sebagai alat dalam melakukan pekerjaan administrasi. Sistem terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan mempengaruhi, yaitu : masukan, proses, keluaran, umpan balik, dampak, lingkungan.
Pengendalian Harga Pokok Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)
Biaya Satuan adalah biaya yang diperlukan atau dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan produk (barang atau jasa). Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Jika biaya yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya bertugas memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya tersebut. Kemudian dilakukan analisa bila terjadi penyimpangan biaya tersebut dan menyajikan informasi penyebab terjadinya selisih tersebut.(Mulyadi, 2005)
Natural Right Theory (skripsi, tesis dan disertasi)
Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak
untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan
sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur
utama dari teori ini, yaitu:
1) First Occupancy
Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah
invensi hak secara moral terhadap penggunaan ekslusif
dari invensi tersebut.
2) A Labor Justification
Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta hak
kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah
invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya
tersebut.
Pengadopsian natural right theory dapat ditemukan di dalam
ketentuan the Paris Convention yang mengatur tentang hak moral
(moral right), yaitu kewajiban untuk mencantumkan nama inventor
di dalam setiap dokumen paten
. Memasuki abad 20, gejala untuk
membatasi pengadopsian natural right theory mulai terlihat di
dalam hukum paten. Sebagai contoh, banyak negara menerapkan
asas teritorialitas yang terbatas terhadap pemberlakuan hukum paten, ruang lingkup invesi yang dapat dilindungi dan jangka waktu
perlindungan paten.
Alasan pembatasan pemberlakuan natural right theory
dipengaruhi oleh gerakan anti paten yang muncul pada akhir abad
. Hal ini dapat dimengerti mengingat natural right theory
menekankan pada perlindungan hukum yang mutlak terhadap
semua bentuk invesi yang dihasilkan. Akibatnya, sistem hukum
paten sangat berpihak terhadap invensi yang dihasilkan tersebut.
Untuk menyeimbangkan kepentingan para inventor dan akses
publik, sebagian besar negara membatasi pemberlakuan teori ini.1
b. Utilitarian Theory
Teori ini diperkenalkanoleh Jeremy Bentham dan
merupakan reaksi terhadap natural right theory. Menurut Bentham
natural right theory merupakan “simple nonsense” . Kritik ini
muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa natural rights
memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada
masyarakat . Menurut utilitarian theory, negara harus mengadopsi
beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundangundangan) yang dapat memaksimalkan kebahagian anggota
Peran Cost Control (skripsi, tesis dan disertasi)
Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (skripsi, tesis dan disertasi)
Dalam kepustakaan ilmu hukum HKI pada umumnya dibagi
menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut :
a. Hak Cipta (Copy Rights)
b. Hak atas kekayaan industri (Industrial Property) yang
terdiri dari :
1) Hak Paten (Patent) ;
2) Hak Merek (Trademark) ;
3) Hak Produk Industri (Industrial Design) ; 4) Penanggulangan Praktik Persaingan Curang
(Represion of unfair Competition)
Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, HKI digolongkan dalam
8 (delapan) golongan, antara lain :
a. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya ;
b. Merek dagang;
c. Indikasi geografis;
d. Desain Produk Industri;
e. Paten;
f. Desain Lay Out (topografi) dari rangkaian elektronik
terpadu;
g. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
h. Pengendalian atas praktik persaingan curang. 12
Bagaimana halnya di Indonesia, apabila diperhatikan
perundang-undangan HKI di Indonesia, tampaknya semua hal tersebut
di atas telah diatur dalam undang-undang tersendiri, antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman.
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia
Dagang. c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain
Industri.
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain
Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu.
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang No 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta disebutkan, dalam UU ini ciptaan yang dilindungi
adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang
mencakup :
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantonim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
50
i. Peta ;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil
transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi,aransemen, transformasi atau
modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi
tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program komputer
Istilah dan beberapa pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (skripsi, tesis dan disertasi)
Beberapa literatur tentang pengertian HKI
a. W.R.Cornish1
, memberi rumusan sebagai berikut
Intellectual Property Rights Protect applicants and
informations that are of commercial value.
b. Sri Redjeki Hartono2 mengemukakan, bahwa Hak Milik
Intelektual pada hakikatnya merupkan suatu hak dengan
karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut
diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU,
memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak,
sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus
dipenuhi. tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur
ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud
ini adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan
oleh Undang-Undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut
mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat
bahkan hampir tidak ada batas antarnegara (borderless state). Sehingga
tidaklah mengherankan apabila HKI merupakan salah satu obyek bisnis
yang cukup diminati oleh pelaku bisnis, karena di anggap dapat
mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol.
Seperti yang dikemukakan oleh S. Kajatmo3
, dalam era
perdagangan dunia sekarang hendaknya hak cipta segera didaftarkan
agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah
dijatuhkan oleh pihak lain.
Jadi disini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan
HKI mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Karena ada jenis
HKI yang secara teoritis tidak perlu didaftarkan, maka pada saat itu hak
tersebut sudah dilindungi. Hanya saja, apabila ada pelanggaran HKI
sulit untuk membuktikan bagi pemegang HKI yang tidak mendaftarkan
haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak
tersebut. Sebagai contoh kasus batik yang dibuat oleh Indonesia, yang
didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha
Jepang di negaranya. Akibatnya impor batik dari Indonesia ke kedua negara tersebut mendapat hambatan, Karena batik yang datang dari luar
dianggap melanggar HKI.4
Intellectual Property Rights sering kali diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan
intelektual disingkat HKI.
Menurut Rachmadi Usman, khususnya antara kata “milik” dan
kata “kekayaan” dalam dua istilah tersebut lebih tepat jika
menggunakan kata “milik” atau kepemilikan karena pengertian hak
milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus daripada kekayaan.
Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan
meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Intellectual Property
Rights merupakan kebendaan immateril yang juga menjadi objek hak
milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.5
Tim Lindsey dan kawan-kawan, mengalami kesulitan untuk
mendefinisikan hak atas kekayaan intelektual. Meskipun demmikian,
uraian mengenai HaKI dapat digambarkan secara umum. Contohnya,
hukum HaKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta
invensi dari penggunaan dan peniruan oleh pihak lain tanpa hak. HaKI juga melindungi merek, seperti nama dan/atau simbol yang digunakan
oleh sebuah perusahaan6
, dan lain-lain.
Meskipun sukar di definisikan, tetapi HKI dapat dilakukan.
Setidaknya dari kalimat yang singkat digunakan dalam suatu definisi
sudah dapat memberikan gambaran umum tentang isi yang ada dalam
HKI.
Mengutip definisi yang dibuat oleh Rachmadi Usman, HaKI
adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau
lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang
ilmu pengetahuam dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan
kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas
seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.7
Dahulu secara resmi sebutan Intellectual Property Rights (IPR)
diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan
Intelektual dan di negri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan
sebutan Intellectuele Eigendomsrecht. GBHN 1993 maupun GBHN
1998 menerjemahkan istilah Intellectual Property Rights tersebut
dengan Hak Milik Intelektual. Namun Undang Undang No. 25 Tahun
2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang
merupakan penjabaran lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan Istilah Intellectual Property Rights ini dengan Hak atas Kekayaan
Intelektual, yang disingkat dengan HaKI istilah Intellectual Property
Rights ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon8
.
Disamping itu karya-karya intelektualitas dari seseorang atau
manusia ini tidak sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga
sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriyah dan batiniyah,
baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang
memerlukan karya karya intelektualitas tersebut. Dari karya karya
intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh
gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu
pengetahuan, seni, sastra, teknologi, yang sangat besar artinya bagi
pengingkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
Demikian pula karya karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan
bangsa dan negara indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan
bagi masyarakat Indonesia.
HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum
untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha kreatif”9
. Definisi HKI
yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh United Nations
Conference on Trade And Development (UNCTAD) – International
Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Menurut kedua lembaga tersebut HKI merupakan “hasil-hasil usaha manusia
kreatif yang dilindungi oleh hukum10
Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku
panduan HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau
disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa
digunakan untuk Intellecual Property Rights (IPR), yakni hak yang
timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau
proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak
untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas
intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia
Pengertian Cost Control (Pengendalian Biaya) (skripsi, tesis dan disertasi)
Sistem Informasi Akuntansi (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)
Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan (Stoner, 1982 dalam Handoko, 2001).
Fasilitas Internet (skripsi, tesis dan disertasi)
Pembahasan sejumlah layanan di media internet, dirangkum sebagai berikut (Budi Sutedjo, 2008: 78-80) : a. Electronic Mail (E-mail) : merupakan layanan untuk mengirim dan menerima pesan dari pemakai internet lain dari berbagai penjuru dunia. Surat-surat yang masuk akan ditampung dalam kotak pos elektronik (mailbox) yang dilindungi dengan kata kunci (password), sehingga tidak dapat dibuka selain oleh yang bersangkutan. Alamat kotak pos untuk surat elektronik disebut e-mail address. b. Internet Relay Chat (IRC) : dikenal dengan isitilah Chatting, merupakan fasilitas teleconference untuk komunikasi langsung dengan menggunakan keyboard. Pengguna dapat ambil bagian dalam komunikasi publik dengan orang tertentuatau sekelompok orang sekaligus. c. User’s Network (UseNet) : merupakan sistem kelompok diskusi yang penggunanya dapat saling mendistribusikan artikel-artikel ke seluruh dunia. d. File Transfer Protocol (FTP) : memungkinkan pengakses untuk menyalin dan mengirimkan berkas secara elektronik baik berbentuk tulisan, gambar, animasi, musik atau game dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya melalui jaringan media internet. e. Tele Networking (TelNet) : adalah program yang memungkinkan suatu komputer menjadi terminal dari perangkat elektronik lain melalui internet. Pengguna Telnet memungkinkan untuk masuk (log in) sebagai pengguna komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang ada dikomputer terminal tersebut. f. World Wide Web (www) : sering disebut website (situs), merupakan sistem dalam internet yang memiliki fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Dalam website, Pemilihan jaringan dilakukan dengan item hypertext, untuk bisa mendapat akses ke suatu domain untuk berkas tertentu pada sebuah jaringan. Jadi, dengan memilih sebuah hypertext, akan tercipta suatu hubungan melalui jaringan, yang dapat mengakses suatu berkas tertentu. g. Blog : adalah kependekan dari Weblog, adalah kelompok website pribadi yang selalu di-update (diperbaharui) secara berkelanjutan dan berisi link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri.
Langkah-langkah Klasifikasi ABC (skripsi, tesis dan disertasi)
Menurut Sofian Assauri (2008:25) langkah-langkah atau prosedur klasifkasi barang dalam analisis ABC adalah sebagai berikut: 1.Menentukan jumlah unit untuk setiap tipe barang. 2.Menentukan harga per unit untuk setiap tipe barang. 3.Mengalikan harga per unit dengan jumlah unit untuk menentukan total nilai uang dari masing-masing tipe barang. 4.Menyusun urutan tipe barang menurut besarnya total nilai uang, dengan urutan pertama tipe barang dengan total nilai uang paling besar. 5.Menghitung persentase kumulatif barang dari banyaknya tipe barang. 6.Menghitung persentase kumulatif nilai uang barang dari total nilai uang. 7.Membentuk kelas-kelas berdasarkan persentase barang dan persentase nilai uang barang. 8.Menggambarkan kurva analisis ABC (bagan Pareto) atau menunjuk tingkat kepentingan masalah
Pengertian Internet (skripsi, tesis dan disertasi)
Istilah Internet merupakan kependekan dari interconnected-networking,
berasal dari bahasa latin inter yang berarti “antara”, dan network yang berarti
jaringan. Secara kata per kata Internet berarti “jaringan antara” atau penghubung.
Internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada
satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Internet
mengatasi perbedaan berbagai sistem operasi dengan menggunakan “bahasa”
yang sama oleh semua jaringan dalam pengiriman data (Budi Sutedjo, 2007: 42).
Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol
standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengalamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang
diijinkan, penanganan kesalahan (error handling), lalu lintas pesan, dan standar
komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai Transmission
Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini memiliki kemampuan untuk
bekerja diatas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat
keras maupun sistem operasi yang digunakan (Muhammad Hasyim, 2008:
http://hasheem.wordpress.com/)
Pengertian Metode ABC (skripsi, tesis dan disertasi)
Biaya-biaya dalam Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Fungsi Persediaan Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Bentuk dan Jenis Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Stelsel Pendaftaran Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Dalam perlindungan hukum terhadap Hak Cipta terdapat dua macam
pandangan, yaitu (BPHN, 1994: 7) :
3. Pandangan yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu hak yang
lahir dengan sendirinya secara alamiah bersamaan dengan lahirnya Ciptaan
dari pemikiran manusia, adanya hak tidak diperlukan suatu formalitas.
Pandangan ini tercermin dalam Article 5 Berne Convention;
4. Pandangan yang mengangap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu yang tidak
dengan sendirinya lahir bersamaan dengan Ciptaan, melainkan memerlukan
formalitas pendaftaran. Pandangan ini tercermin dalam Article 3 sub (1)
Universal Copyright Convention.
Pengaturan perundang-undangan Hak Cipta yang ada di Indonesia yaitu
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pada dasarnya
menganut konsep pandangan yang pertama, bahwa Hak Cipta diperoleh Pencipta
secara otomatis (automatic) ketika suatu Ciptaan terealisasi dalam bentuk nyata.
Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun
2002 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa Hak Cipta timbul secara
otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan.
Konsep perlindungan otomatis pertama kali diperkenalkan dalam Berne
Convention. Salah satu prinsip dari Berne Convention adalah Automatically
Protection, menurut prinsip perlindungan ini, Hak Cipta boleh didaftar boleh juga
tidak. Prinsip ini tersirat dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun
2002 tentang Hak Cipta, bahwa pendaftaran suatu Ciptaan tidak merupakan suatu
kewajiban. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut pendaftaran Hak Cipta bersifat
tidak mutlak.
Menurut Prof. Kollewijn ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran Hak Cipta
yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif. Dalam stelsel konstitutif, hak atas
Ciptaan baru diperoleh apabila Ciptaan tersebut telah didaftarkan dan telah
mempunyai kekuatan hukum. Dalam stelsel Deklaratif, pendaftaran bukan
menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja
menurut peraturan perundang-undangan, bahwa orang yang Hak Ciptanya
terdaftar itu adalah si pemilik hak sebenarnya dari Ciptaan atau sebagai Pencipta
dari hak yang didaftarkannya (H. OK. Saidin, 2004: 89).
Stelsel konstitutif meletakkan titik berat pada ada tidaknya Hak Cipta
tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan stelsel konstitutif, Hak
Cipta itu diakui keberadaanya secara de jure dan de facto. Pada stelsel deklaratif
titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai Pencipta terhadap hak yang
didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Sekalipun Hak
Cipta itu didaftarkan, Undang-Undang hanya mengakui seolah-olah yang
bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan lagi, jika ada
orang lain yang menyangkal hak tersebut (H. OK. Saidin, 2004: 90)
Hak Cipta Sebagai Hak Imateriil (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya
adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang
dapat dijadikan obiek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak
bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat
berharga, hak sewa dan lainlain sebagainya. Hak kekayaan immateril secara
sederhana dapat dirumuskan bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau
diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan
immateril (H.OK saidin, 2004: 61).
Hak Cipta termasuk ke dalam hak kekayaan immateriil. Jika dilihat dalam
Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hal-hal
yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan
perwujudan dari hak tersebut. Jadi bukan buku, bukan patung, bukan pula lukisan,
tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan buku,
patung, atau lukisan tersebut. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Hak
Cipta Nomor 19 Tahun 2002, dijelaskan : “Karena manunggal dengan
Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat
disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.” Benda yang
dilindungi dalam Hak Cipta ini adalah benda immateriil, yaitu dalam bentuk hak
moral (moral right) (Rahmadi Usman, 2002: 82).
Jenis Sarana Pengendalian Inventori (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut zakelijk recht. Prof. Sri
Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni:
“hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung
atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.” Rumusan
bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang
dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya
disebut juga persoonlijk atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya
dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti
pada hak kebendaan (Saidin, 2004: 49).
Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak
relatif atau hak perorangan yaitu (Saidin, 2004: 49) :
a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
b. Mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang mengikuti). Artinya
hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa
pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang
mempunyainya.
c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih
dahulu teriadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi
daripada yang terjadi kemudian.
d. Mempunyai sifat droit de preference (hak yang didahulukan).
e. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara
sepenuhnya dilakukan.
Jika dikaitkan dengan Hak Cipta maka dapatlah dikatakan Hak Cipta itu
sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni : “Hak Cipta
adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak Ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.” Hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta itu hanya dapat dimiliki
oleh si Pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai
pemegang hak khususlah yang boleh menggunakan Hak Cipta dan ia dilindungi
dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang
menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum
(Saidin, 2004: 50).
Unsur-unsur sub sistem pengendalian (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak Eksklusif, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Hak eklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi Pemegang Hak
Cipta untuk memanfaatkan dan menikmati Hak Cipta tersebut. Suatu perbuatan
dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut
melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Tamotzu
Hozumi, 2006: 97). Hak eksklusif dalam hal ini adalah “mengumumkan dan
memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual,
mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan,
atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun (Penjelasan Pasal 2
ayat [1] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Mengumumkan dalam hal ini adalah melakukan pembacaan, penyiaran,
pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan
menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara
apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar dan dilihat oleh orang lain.
Hal-hal yang termasuk dalam pengertian memperbanyak adalah penambahan
jumlah sesuatu Ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat
substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama,
termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer (Pasal 1 angka
[5] dan [6] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Ciptaan yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia melahirkan
suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri
seseorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta
tersebut hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak Moral
adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat
dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak
Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat
ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait (Penjelasan umum UndangUndang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk
mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan, sedangkan hak moral
merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi
Ciptaan, judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri (Budi Agus
Riswandi, 2009: 187).
Hak moral diatur dalam Article 6 bis Berne Convention, ketentuan ini secara
garis besar berisi (H. OK. Saidin, 2004: 210) :
a. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil Ciptaannya;
b. Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan
atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas
dari suatu karya, yang dapat merusak reputasi dari Pencipta.
Menurut Suyud Margono, pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam
hak moral, yaitu (2003: 49):
a. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari Pencipta untuk dipublikasikan
sebagai Pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain
mengaku sebagai Pencipta atas karya tersebut;
b. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan
atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tidakan lain yang dapat
menurunkan kualitas Ciptaannya.
Sistem Pengendalian Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
Jenis-jenis Karya Intelektual yang mendapat Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Menurut L.J Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah
ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak
melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang
nyata. Lebih lanjut dalam Article 9 sub (2) TRIPs Agreement diatur :
“Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata cara,
metode dari pengoperasian konsep matematika” (Muhamad Djumaha, 2004: 51).
Obyek perlindungan Hak Cipta dalam Berne Convention adalah karya-karya
dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan
kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya-karya intelektual
yang mendapat perlindungan Hak Cipta dalam TRIPs Agreement, yaitu : Karyakarya yang dilindungi dalam Berne Convention, Program Komputer, Database,
Pertunjukkan (baik secara langsung maupun rekaman), dan Siaran-siaran (Endang
Purwaningsih, 2006: 3).
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,
ditentukan bahwa : Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Untuk
mengetahui Ciptaan-Ciptaan apa saja di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra
yang dilindungi Hak Cipta, Pasal 1 angka 3 ini perlu dihubungkan dengan
ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak
Cipta yang menetapkan Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang mencakup :
a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomim;
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta
i. seni batik
j. fotografi
k. sinematografi;
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari
hasil pengalihwujudan
Pengaturan Hak Cipta Secara Nasional (skripsi, tesis dan disertasi)
.
Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dimulai dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 1982 untuk mencabut Auteurswet 1912 Staatblaad
Nomor 600 Tahun 1912 yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda
sebagai hukum positif tentang Hak Cipta yang berlaku secara formal di Indonesia
pada masa itu.
Penyempurnaan pertama terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1982 yang bertujuan untuk membatasi pembajakan terhadap Ciptaan.
Penyempurnaan kedua dilakukan pada tahun 1997 dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta berdasarkan
keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights)
Agreement yang merupakan bagian dari GATT (General Agreement on Tariff and
Trade) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade
Organization (WTO) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan WTO,
mengharuskan Indonesia turut meratifikasi Berne Convention melalui Keputusan
Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works, dan WIPO Copyright Treaty melalui
Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO
Copyright Treaty. Atas dasar itulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
direvisi kembali dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta
Tujuan Pengendalian Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
WIPO Copyright Treaty (skripsi, tesis dan disertasi)
WIPO Copyright Treaty (WCT) adalah salah satu produk dari World
Intellectual Property Organization (WIPO) yang bertujuan memperkuat
perlindungan internasional atas Hak Cipta sebagai jawaban bagi kemajuan yang
sangat cepat dalam teknologi informasi seperti internet, dan terhadap berbagai
perubahan dalam kehidupan sosial. WCT disahkan pada sidang WIPO di Jenewa
tanggal 20 Desember 1996 (Abdul Bari Azed, 2006 : 460).
WCT adalah suatu konvensi yang merupakan special agreement yang
ditentukan dalam Article 20 Berne Convention untuk perlindungan karya sastra.
WCT tidak mempunyai hubungan apapun dengan persetujuan-persetujuan lain
selain Berne Convention, dan juga tidak akan menyangkut hak dan
kewajibanberdasarkan konvensi lain seperti yang tertuang dalam Article 1 sub
(1) konvensi WCT ini. WCT memuat tiga ketentuan merefleksikan yang lazim
disebut Digital Agenda. Timbulnya Digital Agenda ini pada esensinya adalah
tiada lain untuk melindungi kepentingan para Pemegang Hak Cipta untuk
perbanyakan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dengan menggunakan sarana
teknologi komunikasi digital sebagaimana dikemukakan dalam Mukadimah
WCT yang merumuskannya dengan kata-kata sebagai berikut : . . . the profound
impact of the development and convergence of information and communication
technologies on the creation and use of literary and artistic works. WCT
menyatakan bahwa hak perbanyakan (reproduction right) mencakup merekam
suatu Ciptaan dalam bentuk digital dengar sarana (medium) elektronik termasuk
perbanyakan seperti dimaksud oleh Article 9 Bern Convention (Eddy Damian,
2009: 88).
Tiga ketentuan yang lazim disebut Digital Agenda WCT yang harus
dilaksanakan oleh negara-negara peserta perjanjian adalah : Pertama,
memberikan kepada Pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk
mengumumkan kepada publik (communication right to the public) dengan
menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel. Ketentuan ini, misalnya
dimaksudkan untuk melindungi Ciptaan karya tulis atau gambar karya seorang
Pencipta yang dimuat/ditampilkan dalam suatu website yang dapat diakses oleh
publik (Article 8 WCT); Kedua, memberikan perlindungan hukum yang
memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan
penyalahgunaan teknologi yang merugikan Pencipta (Article 11 WCT); Ketiga,
kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang
yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1) menghapus atau
mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik (right
management information) tanpa izin Pencipta, 2) mendistribusi, mengimpor
untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengomunikasikan kepada publik
suatu Ciptaan atau perbanyakan suatu Ciptaan yang diketahui bahwa hak
pengelolaan informasi seorang Pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin
Pencipta (Article 12 WCT) (Eddy Damian, 2009: 88).
Pengertian Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)
TRIPs Agreement (skripsi, tesis dan disertasi)
Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights =
Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Intelektual),
merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam persetujuan GATT (General
Agreement on Tariff and Trade) Putaran Uruguay mengatur hak milik intelektual
secara global. Persetujuan yang saat ini telah memiliki 147 negara anggota ini
dibuat agar pengaturan HKI menjadi semakin seragam secara internasional.
Terbentuknya Persetujuan TRIPs dalam putaran Uruguay pada dasarnya
merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang
dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai
pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara (Abdul Bari Azed, 2006:
171).
TRIPs terdiri dari satu bagian mukadimah dan tujuh bagian isi yang terdiri
dari 73 pasal, yang mencakup tidak hanya semata-mata standar substantif HKI
tetapi juga mendasari prinsip-prinsip yang berlaku terhadap sistem HKI, serta
bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan, dikelola dan ditegakkan agar
mencapai keseimbangan antar kepentingan yang menjadi tujuan pembentukan
TRIPs (Saidin, 2004: 205).
Sebagai halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuan
dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan ketentuan
dalam TRIPs. Ketentan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam
BAB I dari Pasal 1 sampai 8 perjanjian ini. Ketentuan dan prinsip tersebut antara
lain yang terpenting yakni (Muhamad Djumaha, 1993: 48) :
a) Ketentuan free to determine (Article 1) : ketentuan yang memberikan
kebebasan bagi para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap
sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs
ke dalam sistem praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem
perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs, sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
persetujuan tersebut. Ketentuan seperti ini secara langsung mengisyaratkan
bahwa pengaturan mengenai hak milik intelektual di dalam persetujuan
TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokok saja atau global.
Pengaturan selanjutnya yang lebih spesifik diserahkan sepenuhnya pada
negara masing-masing.
b) Ketentuan Intelektual Property Convention (Article 2 sub [2]): ketentuan
yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundangundangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik
intelektual, khususnya Paris Convention, Berne Convention, Rome
Convention dan Treaty On Intelectual Property In Respect Of Integrated
Circuit.
c) Ketentuan National Treatment (Article 3 sub [1]): ketentuan yang
mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik
intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara
anggota lainnya. Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga
negara perseorangan, tetapi juga untuk badan hukum. Ketentuan ini
merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Article 2 Paris
Convention mengenai hal yang sama.
d) Ketentuan Most-Favoured-Nation-Treatment (Article 4) : ketentuan yang
mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik
intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya. Ketentuan ini bertujuan
untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda
(diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan
perlindungan hak milik intelektual. Setiap negara anggota diharuskan
memberikan perlindungan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.
e) Ketentuan Exhaution (Article 6) : ketentuan yang mengharuskan para
anggotanya, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam
persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan hak milik
intelektual di dalam negeri mereka.
f) Ketentuan Alih Teknologi (Article 7) : dalam Hak Kekayaan Intelektual
diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan mengembangkan
inovasi teknologi, serta penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama
antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam situasi
kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga keseimbangan antara
hak dan kewajiban.
Ruang Lingkup Pengawasan (skripsi, tesis dan disertasi)
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
a.Barang dan atau jasa yang beredar di pasar;
b.Barang yang dilarang beredar di pasar;
c.Barang yang diatur tata niaganya;
d.Perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan e.Distribusi
Universal Copyright Convention (skripsi, tesis dan disertasi)
Universal Copyright Convention
Universal Copyright Convention (UCC) dicetuskan dan ditandatangani di
Jenewa pada tanggal 6 September 1952, mulai berlaku pada tanggal 16
September 1955, dan mengalami revisi di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. UCC
dibentuk karena adanya gagasan dari peserta Berne Convention untuk
membentuk kesepakatan internasional alternatif guna menarik negara-negara
lain seperti Amerika Serikat, yang tidak menjadi peserta Berne Convention,
karena menganggap pengaturan dalam Berne Convention tidak sesuai untuk
mereka (Abdul Bari Azed, 2006: 425).
Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal dan dilengkapi dengan 3 protokol.
Protokol I mengatur mengenai perlindungan Ciptaan terhdap orang-orang tanpa
kewarganegaraan dan pelarian. Secara internasional Hak Cipta terhadap orangorang tanpa kewarganegaraan dan pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian
salah satu dari tujuan perlindungan Hak Cipta dapat tercapai yakni untuk
mendorong aktivitas dan kreativitas pada Pencipta tidak terkecuali terhadap
orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau pelarian. Dengan
dilindunginya Hak Cipta mereka, mereka tetap mendapatkan kepastian hukum.
Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada
organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan PBB
untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Inilah yang menjadi dasar
dirumuskannya konvensi ini yang merupakan usaha dari UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Protokol III
berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam
konvensi ini dengan cara bersyarat (Saidin,2004: 220).
Ketentuan yang monumental dari Konvensi ini adalah adanya ketentuan
mengenai ketentuan formalitas Hak Cipta berupa kewajiban setiap karya yang
ingin dilindungi harus mencantumkan tanda ©, disertai nama Penciptanya dan
tahun Ciptaan tersebut mulai dipublikasikan. Simbol tersebut menunjukkan
bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan Hak Cipta negara asalnya, dan
telah terdaftar dibawah perlindungan Hak Cipta (Muhamad Djumaha, 1993: 43)
Langkah-langkah Pengawasan (skripsi, tesis dan disertasi)
a.Menetapkan standar untuk pengawasan. b.Meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai. c.Membandingkan hasil dengan standar. d.Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan koreksi.
Tujuan Pengawasan (skripsi, tesis dan disertasi)
Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut : 1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. 3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah)
Pengertian Pengawasan (skripsi, tesis dan disertasi)
Peran Manajer Operasi (skripsi, tesis dan disertasi)
Fungsi Manajemen Operasi (skripsi, tesis dan disertasi)
Untuk menciptakan barang dan jasa, semua organisasi melakukan tiga fungsi. Fungsi-fungsi ini merupakan materi-materi yang diperlukan tidak hanya untuk produksi, tetapi juga untuk kelangsungan dari sebuah organisasi. Hal tersebut mencakup hal sebagai berikut : 1.Pemasaran, yang menghasilkan permintaan atau paling tidak menerima pesanan untuk sebuah produk atau jasa (tidak akan terjadi apa-apa hingga terjadinya penjualan). .Produksi atau operasi, yang menciptakan produk. 3.Finansial/akuntansi, yang melacak seberapa baik kinerja organisasi, pembayaran tagihan, dan pengumpulan uang.
Ruang Lingkup Manajemen Operasi (skripsi, tesis dan disertasi)
Fungsi – Fungsi manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)
Prosedur yang Membentuk Penjualan Tunai (skripsi, tesis dan disertasi)
Fungsi Penjualan Tunai (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional (skripsi, tesis dan disertasi)
Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi atau persetujuan internasional
mengenai hak kekayaan intelektual, konvensi-konvensi ini mengikat Indonesia.
Hal ini berarti Indonesia harus membuat atau memberlakukan agar hukum
Indonesia khususnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan konvensi-konvensi
yang telah diratifikasinya (Suyud Margono, 2003: 17).
Perlindungan Hak Cipta secara Internasional, dibentuk dalam beberapa
Konvensi Internasional. Adapun konvensi yang penting dan fundamental :
1) Berne Convention
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
(Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) adalah perjanjian
internasional tertua tentang Hak Cipta yang dibentuk pada tanggal 9 September
1886, dan telah berulang kali mengalami revisi. Revisi pertama dilakukan di
Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13
November 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Berne pada tanggal 24 Maret
1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di
Brussels pada tanggal 26 juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan
revisi terakhir di paris pada tanggal 24 juli 1971. Terdapat sepuluh negara
peserta asli dan diawali dengan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg,
Monaco, Montenegro, Norway, Sweden) yang menjadi peserta dengan aksesi
menandatangani naskah asli Berne Convention. Peserta perjanjian internasional
ini sampai tahun 2006 mencapai 155 negara, termasuk Amerika Serikat yang
menjadi anggota perjanjian internasional ini untuk pertama kalinya pada tahun
1989 (Abdul Bari Azed, 2006: 405).
Di dalam Mukadimah naskah asli Konvensi Bern, para kepala negara pada
waktu itu menyatakan bahwa yang melatarbelakangi diadakannya Konvensi ini
adalah : “. . . being equatly animated by the desire to proted, in as effective and
uniform a mannner as possible, the rights of authors in their literary and artistic
works.” Obyek perlindungan Hak Cipta dalam article 2 Berne Convention
adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra,
ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Dalam Article
3, dapat pula disimpulkan bahwa di samping karya-karya asli dari Pencipta
pertama, dilindungi juga karya-karya termasuk: terjemahan, saduran-saduran
aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu
karya sastra atau seni, termasuk karya fotografi.
Ketentuan penting yang terdapat di Berne Convention, dirumuskan pada
revisi di Paris tahun 1971. Dalam Article 5 dirumuskan bahwa para Pencipta
akan menikmati perlindungan yang sama seperti yang sama seperti diperoleh
mereka dalam negara sendiri, atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi
ini. Dengan kata lain para Pencipta yang merupakan warga negara dari salah
satu negara yang terikat dengan konvensi ini memperoleh perlindungan di
negara-negara lain yang tergabung dalam perserikatan konvensi ini.
Perlindungan menurut Article 5 Berne Convention adalah terutama untuk
perlindungan terhadap orang-orang asing untuk karya-karya mereka di negaranegara lain daripada negara asal tempat penerbitan pertama ciptaan mereka.
Pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan ada atau tidak
perlindungan perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya (Eddy Damian,
2005: 61).
Pada revisi Stockholm 1967 Berne Convention memuat protokol tambahan
yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang. Protokol ini
diberikan tempat dalam appendix (tambahan/lampiran) tersendiri dalam
konvensi ini. Hal ini ditegaskan pada Article 21 Berne Convention yang
menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara
berkembang dimasukkan dalm appendix tersendiri, appendix ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini. Protokol ini memberikan
negara-negara berkembang pengecualian (reserve) yang berkenaan dengan
perlindungan yang diberikan oleh Berne Convention. Pengecualian hanya
berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang
bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengcualian dapat melakukannya
demi kepentingan ekonomi, sosial dan kulturalnya. Pengecualian dapat
dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak melakukan penerjemahan,
jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel
berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karyakarya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah
(Saidin, 2004: 218)
Penjualan Tunai (skripsi, tesis dan disertasi)
Kebijakan Kredit (skripsi, tesis dan disertasi)
Pengertian Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)
Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne
Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Berne Convention, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912 (Saidin, 2004: 61). Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat
hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalarn lapangan kesusastraan, pengetahuan dan
kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat
pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,
mengatur : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk
itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, arti
dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya,
sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin
pemegangnya.
Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19
tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka ditelaah dan diuraikan lebih lanjut mengenai
pengertian dan sifat Hak Cipta itu, yaitu (Rachmadi Usman, 2003: 86) :
a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif
(Exclusive Rights) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan
izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;
b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan memberi
izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil
Ciptaannya tersebut;
c. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya,
baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus
dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang
dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain
Tujuan dan Fungsi Kredit (skripsi, tesis dan disertasi)
Penjualan Kredit (skripsi, tesis dan disertasi)
Faktor-Faktor yang Menpengaruhi Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)
Siklus Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)
Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)
Sistem Informasi Akuntansi Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)
Menurut Daud dan Mindana dalam Kumala dkk (2017) Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan.
Pengguna Sistem Informasi Akuntansi (skripsi, tesis dan disertasi)
Pihak-pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi perusahaan terdiri atas berikut ini:1.Pihak internal perusahaan.Kelompok ini terdiri para manajer yang dalam kapasitasnya di perusahaan memerlukan informasi sesuai bentuk tugas dan tanggung jawabnya. Mereka membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIA. Apabila informasi yang mereka peroleh dapat menunjang tugasnya, maka kinerjaperusahaan akan meningkat.2.Pihak eksternalKelompok ini adalah pihak-pihak di luar perusahaan memiliki kepentingan dengan perkembangan perusahaan, posisi mereka ada kalanya menentukan terhadap eksistensi perusahaan ke depan. Mereka memerlukan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, mereka berada diluar perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, dan masyarakat umum.
