Tujuan Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)

Pengendalian kualitas merupakan kegiatan yang terpadu dalam perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat berjalan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Menurut Heizer & Render (2013) ada beberapa tujuan pengendalian kualitas, yaitu :a.Peningkatan kepuasan pelanggan.b.Penggunaan biaya yang serendah-rendahnya.c.Selesai tepat pada waktunya.Tujuan pokok pengendalian kualitas adalah, untuk mengetahui sampai sejauh mana proses dan hasi produk atau jasa yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Adapun tujuan pengendalian kualitas secara umum menurut Heizer & Render (2013), sebagai berikut :a.Produk akhir mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar mutu atau kualitas yang telah ditetapkan.b.Agar biaya desain produk, biaya inspeksi, dan biaya proses produksi dapat berjalan secara efisien.

 c.Prinsip pengendalian kualitas merupakan upaya untuk mencapai dan meningkatkan proses dilakukan secara terus-menerus untuk dianalisis agar menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan proses, sehingga proses tersebut memiliki kemampuan (kapabilitas) untuk memenuhi spesifikasi produk yang diinginkan oleh pelanggan.

HKI Sebagai Hak Kebendaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Sudah sejak zaman Romawi, kemudian diikuti oleh hukum perdata BW
(Burgerlijk Wetbook), ada pembedaan dalam hak keperdataan seseorang yaitu hak
kebendaan (zakelijkrecht) dan hak perseorangan (persoonlijkrecht), masingmasing diatur di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga BW Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu
benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud
mengganggu hak tersebut. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan dari hak
kebendaan itu. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk
sementara terhadap orang-orang tertentu saja saja. Karena itu hak kebendaan
bersifat mutlak (absolut) sedangkan hak perorangan bersifat relatif (nisbi). 46
Apabila ditelusuri lebih lanjut, HKI sebenarnya merupakan bagian dari
hukum benda, yaitu benda tak berwujud (benda immateril). Benda dalam
kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah
satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi
benda berwujud (materil) dan benda tak berwujud (immateril). 47
Dalam Pasal 499 KUHPerdata disebutkan bahwa menurut UndangUndang, barang adalah tiap benda dan hak yang dapat menjadi objek dari hak
milik. Berdasarkan ketantuan pasal 499 KUH Perdata tersebut benda tak
berwujud itu disebut hak. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir
Muhammad yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan barang
(tangilable good) adalah benda material yang ada wujudnya karena dapat dilihat
dan diraba, misalnya kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak
(intangible good) adalah benda immaterial yang ada, tidak ada wujudnya karena
tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya HKI. 48 Baik benda berwujud maupun
tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak . Hak atas benda berwujud disebut
hak absolut atas suatu benda , sedangkan hak atas benda tak berwujud disebut
hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini adalah HKI. 49
Hak kepemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan
hak kepemilikan 50 benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak- hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat
analogi, yakni setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia,
kemudian menjelma menjadi suatu ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatan dan reproduksinya dapat
merupakan sumber keuntungan finansial. Inilah yang membenarkan
penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda. 51
Pada dasarnya HKI dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu: 52
1. Hak Cipta (copyrights) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang
berkaitan dengan hak cipta (neighbouring right).
2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari: 53
a. Paten (patent)
b. Merek Dagang (trade mark)
c. Desain Industri (industrial design)
Bidang-bidang HKI yang telah diatur dalam hukum Indonesia meliputi:
Hak Cipta (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002), Paten (Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2001), Merek (Undang-undang Nomor 15 tahun 2001), Rahasia
Dagang (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000), Desain Industri (Undangundang Nomor 31 Tahun 2000).5

Pengertian Pengendalian Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Sofyan Assauri (dalam Hayu Kartika,2013) pengendalian danpengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatanproduksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan

 dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapatdikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.Menurut Bakhtiar dkk (2013) pengendalian kualitas dapat diartikansebagai “kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktivitas dan memastikankinerja sebenarnya”

Pengertian HKI. (skripsi, tesis dan disertasi)

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari
Intellectual Property Right (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai
hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Pada
prinsipnya, IPR sendiri merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut Intellectual Property
Right. 40
Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya HKI merupakan hak
yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia
yang diekspressikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang
yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan
memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi,
ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.41
Pengertian HKI juga dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.42
Sementara, pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan
dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau
penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi
mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. 43 Berdasarkan substansinya,
HKI berhubungan erat dengan benda tak berwujud serta melindungi karya
intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. 44
Berpijak dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa HKI adalah
hak yang timbul dan lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia dan hak itu
mempunyai manfaat ekonomi.

Dimensi Kualitas Produk. (skripsi, tesis dan disertasi)

Beberapa ahli maupun akademisi telah melakukan penelitian tentang berbagai dimensi kualitas produk maupun jasa yang diinginkan oleh konsumen yang tentunya perlu diketahui oleh perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumen.Secara umum, Ruseel dan Taylor mengidentifikasi delapan dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitasbarang, yaitu sebagai berikut (Munjiati M., 2015) : a.Performance merupakan karakteristik dasar suatu produk, misalkankinerja gas pada mobil.b.Feature merupakan kelengkapan atau tambahan item padakeutamaan dasar suatu produk, misalkan adanya stereo CD padainterior suatu mobil.

 c.Reliabilityadalah suatu keandalan suatu produk sesuai dengan yangdiharapkan, misalkan dalam beberapa kali pembelian produk yangsama, kualitasnya sama bagusnya, misalkan makanan di restorancepat saji, makanan yang sama rasanya akan sama pada waktupembelian yang berbeda-beda.d.Conformance merupakan kesesuaian dengan standar, misalkanhelem yang berkualitas sesuai dengan standar yaitu tidak mudahpecah saat terjatuh.e.Durability merupakan keawetan suatu produk, berkaitan denganjangka waktu pemakaian, misalnya tas yang berkualitas adalah tasyang awet dipakai dalam beberapa tahun tidak rusak. f.Serviceability adalah kemampuan suatu produk untuk diperbaiki,misalkan jika ada suku cadang kendaraan bermotor yang rusak, dapat diperbaiki ataupun diganti dengan suku cadang yang barudengan mudah, sehingga kendaraan bermotor tersebut segera dapatdigunakan kembali.g.Aesthetic disini bagaimana bau, rasa, suara, maupun penampilansuatu produk, misalkan rasa gurih pada produk donat, ataupun harumnya parfum

Definisi Kualitas. (skripsi, tesis dan disertasi)

Kualitas merupakan salah satu aktor utama yang menentukan pemilihan produk bagi pelanggan. Kepuasan pelanggan akan tercapai apabila kualitas produk yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Berikut ini beberapa penjabaran mengenai pengertian kualitas :Definisi kualitas menurut para ahli (Munjiati M., 2015) :a.Deming (1992) mendefinisikan kualitas sebagai perbaikan terus-menerus. Ia mendasarkan pada peralatan statistik, dengan prosesbottom-up. Deming (1992) tidak memasukkan biaya ketidakpuasan pelanggan, karena menurutnya biaya ini tidak dapat diukur. Strategi Deming adalah dengan melihat proses untuk mengurangi variasi dimana perbaikan kualitas akan mengurangi biaya. Ia memiliki kepercayaan yang tinggi pada pemberdayaan pekerja untuk memecahkan masalah, memberikan kepada manajemen peralatan yang tepat.b.Menurut Juran dalam Schonberger dan Knod (1997), kualitas adalahfitness for use/ kesesuaian penggunaan. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah adalahstatistical process control(SPC). Ia berorientasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Juran memperkenalkan quality trilogyyang terdiri dari :1)Quality planning / perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas merupakan proses untuk merencanakan kualitas sesuai dengan tujuan. Dalam proses ini pelanggan diidentifikasikan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dikembangkan.2)Quality control/ kontrol kualitas. Kontrol kualitas merupakan proses mencapai tujuan selama operasi. Kontrol kualitas meliputi lima tahap:a)Menentukan apa yang seharusnya dikontrol. b)Menentukan unit-unit pengukuran.c)Menetapkan standar kinerja. d)Mengukur kinerja. e)Evaluasi dengan membandingkan antara kinerja sebenarnya dengan standar kinerja. 3)Quality improvement / perbaikan kualitas, untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. c.Menurut Taguchi (1987) kualitas adalah loss to society, yang maksudnya adalah apabila terjadi penyimpangan dari target, hal ini merupakan fungsi berkurangnya kualitas. Pada sisi lain, berkurangnya kualitas tersebut akan menimbulkan biaya. Strategi Taguchi (1987) memfokuskan pada peningkatan efisiensi untuk perbaikan dan pertimbangan biaya, khususnya pada industri jasa. d.Crosby (1979) mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan. Ia melakukan pendekatan pada transformasi budaya

 kualitas. Setiap orang yang ada dalam organisasi dilibatkan dalam proses dengan menekankan pada kesesuaian dengan persyaratan individual. Proses ini berlangsung secaratop down. Konsep zerodefect atau tingkat kesalahan nol merupakan tujuan dari kualitas. Konsep ini mengarahkan pada tingkat kesalahan produk sekecil mungkin, bahkan sampai tidak terdapat kesalahan.e.Kotler (1997) mendefinisikan kualitas sebagai keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang mendukung kemampuan untuk memuaskan kebutuhan

Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (skripsi, tesis dan disertasi)

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan
perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan terhadap
perlindungan HKI yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah bersifat antar
negara secara global. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pengaturan HKI
mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya diawali dengan
dibentuknya Paris Convention for The Protection of Industrial Property
(disingkat Paris Convention atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu
perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan
perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris. Tidak lama
kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuak konvensi untuk perlindungan di
bidang hak cipta yang dikenal dengan International Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works (disingkat Bern Convention atau
Konvensi Bern) yang ditandatangani di Bern.31
Untuk mengelola kedua konvensi itu, melalui Konferensi Stockholm
tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi
dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual ( Convention Establishing the World
Intelektual Property Organization/WIPO) dan Indonesia menjadi anggotanya
bersama dengan ratifikasi Konvensi Paris.
Sementara itu, General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dibentuk
pada tahun 1947. Pada awalnya GATT diciptakan sebagai bagian dari upaya
penataan kembali struktur perekonomian dunia dan mempunyai misi untuk
mengurangi hambatan berupa bea masuk (tariff barrier) maupun hambatan
lainnya (non-tariff barrier). Setelah sistem ini berjalan selama 40 tahun, akhirnya
dengan ditandatangainya naskah akhir Putaran Uruguay timbul kesepakatan
untuk membentuk organisasi internasional yang mempunyai wewenang substantif
dan cukup komprehensif yaitu World Trade Organization (WTO) yang akan menggantikan GATT sebagai organisasi internasional.32 WTO yang akan
mengelola seluruh persetujuan dalam Putaran Uruguay bahkan persetujuan
GATT serta hasil-hasil putaran setelah itu.
Pada Putaran Uruguay, negara-negara maju berhasil membentuk koalisi
yang bertujuan untuk memasukkan perlindungan HKI kedalam sistim GATT,
dimana usulan itu menunjukkan bahwa negara-negara maju terutama Amerika
Serikat ingin memasukkan issu HKI ke dalam kerangka GATT yang disebabkan
terutama karena Amerika Serikat telah mengalami berbagai kerugian akibat
terjadinya pelanggaran HKI dalam perdagangannya dengan negara lain.
Kemudian atas desakan Amerika Serikat dan beberapa negara maju, topik
perlindungan HKI di negara-negara berkembang muncul sebagai suatu isu baru
dalam sistem perdagangan internasional. HKI sebagai issu baru muncul di bawah
topik Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right
(TRIPs). Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif,
dan ekstensif.33 TRIPs merupakan kesepakatan internasional paling lengkap
berkenaan dengan perlindungan HKI.34
Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian TRIPs ini melalui UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The
World Trade Organization (Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia) yang
diundangkan pada tanggal 2 Nopember tahun 1994.
Persetujuan TRIPs ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim
perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan: 35
a. menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistim hukum
nasional negara-negara anggota WTO;
b. menetapkan standar bagi administrasi dan penegakan HKI;
c. menciptakan suatu mekanisme yang transparan;
d. menciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan
dapat diprediksi untuk menyelesaikan sengketa HKI di antara para
anggota WTO;  e. memungkinkan adanya mekanisme yang memastikan bahwa sistem HKI
nasional mendukung tujuan-tujuan kebijakan publik yang telah diterima
luas;
f. menyediakan mekanisme untuk menghadapi penyalahgunaan sistem HKI.
Selain ciri-ciri pokok tersebut, persetujuan TRIPs pun mengandung unsurunsur yang perlu diperhatikan dari segi peraturan perundang-undangan nasional
tentang HKI, yaitu: 36
a. Memuat norma-norma baru;
b. Memiliki standar yang lebih tinggi;
c. Memuat ketentuan penegakan hukum yang taat.
Berpijak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kesepakatan TRIPs
tidak lepas dari desakan dari negara-negara maju untuk melindungi kepentingan
mereka di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Ketika negara-negara
berkembang tidak memberikan perlindungan terhadap HKI, maka investor dari
negara-negara maju enggan untuk datang membawa teknologi mereka dan
menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang. Bahkan bagi Amerika
Serikat perlindungan HKI menjadi salah satu syarat penting untuk meningkatkan
investasi.37
Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah “hak” tidak dapat dilepaskan
dari persoalan ekonomi. Diakui bahwa HKI merupakan sebuah rezim yang sama
sekali berbeda dengan karakteristik dari pengetahuan tradisional di negara-negara
berkembang. Pada perkembangannya berkaitan dengan perdagangan dunia yang
semakin mengglobal, HKI lebih bersifat rezim individualis untuk memonopoli
teknologi guna melindungi investasi (modal). HKI tidak dapat dilepaskan dari
kepentingan pemilik modal. Tidak ada riset untuk tujuan mencapai new invention
yang tidak memerlukan biaya besar. Pelaksanaan hasil riset (berupa invensi yang
patenable) pun memerlukan modal yang tidak sedikit. Dengan demikian antara
HKI, khususnya paten, dan modal layaknya seperti dua sisi mata uang yang sama,  sehingga perlindungan HKI cenderung ditafsirkan sebagai perlindungan pemilik
modal.38
Prinsip HKI yang demikian tentu memiliki perbedaan dengan prinsip
kepemilikan masyarakat tradisional di banyak negara berkembang yang lebih
bersifat komunal. Menurut Agus Sardjono, referensi yang digunakan oleh
pembuat Undang Undang Hak Cipta di Indonesia bukan sistem nilai atau norma
yang bersumber dari masyarakat Indonesia pada umumnya, sebab masyarakat
Indonesia pada umumnya tidak terbiasa atau tidak memahami sistem yang
bercorak induvidualistik-kapitalistik sebagaimana rezim HKI tersebut.
Masyarakat Indonesia pada umumnya mempunyai karakter atau corak
komunalistik dan spritualistik, yang sangat berbeda dengan dasar filosofi sistem
HKI. Itulah sebabnya menjadi sangat mudah untuk ditebak bahwa referensi yang
digunakan untuk menyususn perundang-undangan HKI Indonesia adalah hasil
Konvensi Internasional seperti Paris Convention, Berne Convention, dan lainlainnya. Itulah sebabnya rezim HKI hingga hari ini dianggap sebagai rezim yang
asing bagi sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin masih
banyak sarjana hukum Indonesia yang tidak memahami sistem HKI itu sendiri.39
Berpijak dari uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa ketidaksinkronan
antara prinsip HKI yang bersifat individualistis dan lebih ditujukan sebagai
perlindungan terhadap investasi dari negara-negara maju dengan pola
kepemilikan dalam kebanyakan masyarakat di negara-negara berkembang
termasuk Indonesia yang bersifat komunal – walau berarti tidak mengakui hakhak individu- menjadi salah satu hambatan dalam penegakan undang-undang
HKI.

Pengsosialisasian dan Pengkomunikasian Hukum (skripsi, tesis dan disertasi)

Agar undang-undang atau hukum benar-benar efektif berlakunya maka
proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting. Proses sosialisasi
undang-undang itu harus bertujuan :
1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu
undang-undang atau peraturan;
2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undangundang atau peraturan;
3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat rnenyesuaikan diri (pola pikir
dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undangundang atau peraturan hukum tersebut.
Demikian pula tentang berbagai peraturan hukum dan undang-undang
yang mengancamkan sanksi terhadap berbagai jenis kejahatan atau tindak
pidana hak cipta (termasuk hak cipta rekaman suara), sekiranya dilakukan
sosialisasi yang maksimal di dalam masyarakat, sehingga baik
kehadirannya maupun isi aturannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya
masyarakat. Khususnya masyarakat, sekiranya sebanyak mungkin
mengetahui beratnya ancaman pidana atau sanksi yang dapat dijatuhkan
pada pelaku kejahatan atau pelanggar hak cipta.
Sekiranya kalangan hukum maupun masyarakat umumnya tidak boleh
berfikir dogmatik belaka bahwa menurut undang-undang, semua penduduk
harus dianggap mengetahui semua peraturan hukum yang berlaku,
meskipun asas ini memang tercantum tegas dalam Pasal 2. Bagaimanapun
juga, asas tersebut hanya merupakan fiksi hukum, yang bertujuan
menjamin adanya kepastian hukum jika terjadi kejahatan ataupun
pelanggaran hukum. Sekarang pelakunya tidak dapat mengelak dari
ancaman sanksi pidana yang hanya dengan berdalih bahwa ia tidak tahu
bahwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya adalah tindakan
terlarang

 Daya Tanggap (Responsiveness) (skripsi, tesis dan disertasi)

Setiap perawat dalam memberikan pelayanan, mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan, sehingga diperlukan kemampuan daya tanggap dari perawat untuk melayani klien sesuai dengan tingkat penerapan, pengertian, ketidaksesuaian atas berbagai hal untuk pelayanan yang diketahui. Margaretha, 2003 (dalam Nursalam, 2013), menjelaskan kualitas layanan daya tanggap merupakan suatu bentuk pelayanan dalam memberikan penjelasan yang diterima, dalam bentuk sebagai berikut:a.Memberikan penjelasan secara bijaksana sesuai bentuk-bentuk pelayanan yang dihadapinya sehingga indivindu yang mendapat pelayanan mampu mengerti dan menyetujui segala benuk pelayanan yang diterima.b.Memberi penjelasan yang mendetail yaitu bentuk penjelasan yang substantif dengan persoalan pelayanan yang dihadapi yang bersifat jelas, transparan, singkat an dapat dipertanggung jawabkan.c.Memberi binaan atas bentuk-bentuk pelayanan yang dianggap masih kurang atau belum sesuai dengan proedur pelayanan yang ditentukan.d.Mengarahkan setiap bentuk pelayanan dari individu yang dilayani untuk menyiapkan, melaksanakan dan mengikuti berbagai ketentuan pelayanan yang harus dipatuhi

Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum dan Efektifitas UndangUndang Hak Cipta Lagu (skripsi, tesis dan disertasi)

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundangan
adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur
adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal
itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua
unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan
perundang-undangan di dalam masyarakat.
Menurut Achmad Ali, bahwa kesadaran hukum sebenarnya
merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia
tentang hukum yang ada, tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian
itu akan lebih lengkap lagi jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat
tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam
masyarakat.
Jadi kesadaran hukum yang dinilai warga masyarakat belum menjamin
bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum
atau perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu
menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana
ada tuntutan mendesak.
Sehubungan dengan hal itu, Oetojo Oesman (dalam Achmad Ali)
membedakan kesadaran hukum sebagai berikut:
1. Kesadaran hukum yang baik,
2. Kesadaran hukum yang buruk.
Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk, adalah seseorang
yang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan
menggunakan proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar
bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Kesadaran hukum ini menjadi
salah satu penyebab semakin menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.
Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kuantitasnya dalam
tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H C. Kelman (dalam Achmad
Ali) :
1) Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi;
2) Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan
seseorang menjadi rusak;
3) Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai
dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.
Jadi perbedaan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah
kesadaran hukum itu mengetahui aturan hukum yang berlaku dan memiliki
pilihan, baik untuk menaati peraturan hukum yang berlaku ataupun
melanggarnya. Sedangkan ketaatan hukum adalah perilaku masyarakat
yang mematuhi peraturan hukum yang berlaku dikarenakan faktor yang
mempengaruhi masyarakat itu sendiri, entah itu karena takut sanksi, takut
hubungan baiknya dengan seseorang jadi rusak atau karena memang
merasa bahwa menaati peraturan itu sudah seharusnya sebagai masyarakat
yang baik. Kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak efektif
berlakunya? Jawabannya tentu saja jika sebagian warga masyarakat tidak
menaatinya. Namun demikian, jika sebagian besar warga masyarakat
terlibat menaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran atau
kualitas efektifitas aturan atau undang-undang itupun masih dapat
dipertanyakan.
Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas, maka
tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau
undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-
undangan, paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan
suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat
yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat
Compliance atau Identification saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau
undang-undang itu masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga
masyarakat yang menaati suatu aturan atau undang-undang dengan
ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas
efektivitas aturan atau undang-undang itu.
Sehubungan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan empat
unsur kesadaran hukum yaitu :
1) Pengetahuan tentang hukum;
2) Pengetahuan tentang isi hukum;
3) Sikap hukum;
4) Pola perilaku hukum.
Beragamnya bahasan tentang efektivitas hukum ditinjau dari optik
sosiologi hukum bukan merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran
sosiologis tentang hukum itu mencakupi sejumlah pendekatan, yang lebih
beragam ketimbang seragam. Suatu judul umum sengaja diberikan pada
seluruh pandangan sosiologis (yang dalam kenyataannya belum tentu
sama) tidak lain didasarkan pada pertimbangan bahwa para sosiolog
hukum mempelajari efek hukum dan masyarakat secara timbal balik. Tema
umum adalah dengan menggunakan pendekatan bahwa hukum adalah
fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti jika hukum
itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.
Suatu persepsi tentang wujud hukum perlu untuk mengujinya, sejauh
mana efektifnya atau tidak.
Beberapa sosiolog hukum berpandangan bahwa di dalam masyarakat
modern, aturan hukum dibedakan atas aturan sosial dan aturan-aturan
moral. Hal ini menurut Anwarul Yaqin (dalam Achmad Ali) disebabkan
masyarakat modern mempunyai suatu pemerintahan yang terorganisir,
pranata pengadilan dan mesin administrasi, di mana ketaatan terhadap
aturan hukum dijamin melalui suatu ancaman sanksi. Sebaliknya, di dalam
suatu masyarakat sederhana dan primitif, yaitu Such Societies have in fact
existed and exist even now alias masyarakat yang bukan saja pernah ada
tetapi masih ada sekarang, masyarakat yang seperti itu tidak mempunyai
organisasi politik, hukum tidak dapat secara tegas dibedakan dari aturanaturan sosial yang berdasarkan pada kemampuannya untuk menjamin
ketaatan.
Lebih lanjut Anwarul Yaqin menuliskan bahwa meskipun hukum
dapat eksis tanpa negara seperti dalam masyarakat primitif atau
masyarakat buta huruf, tetapi hukum di dalam pandangan modern
mencakupi eksistensi negara. Agar warga masyarakat dapat hidup dan
bekerja sama di dalam suatu cara-cara yang tertib dan damai, maka negaranegara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui
aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut “hukum”. Aturan-aturan
itu untuk mengefektifkan, negara menentukan sanksi, di dalam bentuk
paksaan, untuk melaksanakan ketaatan.
Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar
suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur
paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan
atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu
pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman
paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman
paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak
terkomunikasi atau tersosialisasi secara memadat pada warga masyarakat.

Cara Pengukuran Tingkat Kepuasan Kerja Perawat (skripsi, tesis dan disertasi)

Pohan (2013), menyatakan kepuasan kerja perawat yang telah dijelaskan, ada dua komponen yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja perawat yaitu komponen harapan dan komponen kinerja perawat. Banyak cara pengukuran tingkat kepuasan kinerja perawat, tetapi yang akan dijelaskna berikut adalah salah satu cara pengukuran tingkat kepuasan kerja perawat berdasarkan konsep harapan kinerja seperti yang dijelaskan diatas. Pengukurann harapan perawat dapat dilakukan dengan membuat kuesioner yang berisi aspek-aspek kepuasan kerja yang dianggap penting oleh perawat. Kemudian perawat diminta menilai setia aspek-aspek tadi, sesuai dengan tingkat keperluan aspek tersebut bagi kinerja perawat yang bersangkutan.

Definisi Kepuasan Kerja (skripsi, tesis dan disertasi)

Asmuji (2014), menyatakan kepuasan kerja sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Kepuasan kerja dalam teori motivasi Maslow menempati peringkat yang tinggi. Sebab ia berkaitan dengan tujuan manusia untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan potensi dirinya dalam pekerjaan. Nursalam (2013), menyatakan apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik. Supranto (2010), menyatakan kepuasan kerja perawat merupakan kepuasan perawat setelah membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan harapan. Suprapto (2011), menyatakan tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja dengan harapan. Apabila kinerja yang dirasakan dibawah harapan maka perawat akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan maka perawat akan puas, sedangkan apabila kinerja melebihi harapan maka perawat akan sangat puas.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut teori hukum alam, hak cipta itu kekal selama penciptanya
hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih
lama lagi beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Perancis,
Negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan
diperpanjang hingga 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia.
Penambahan jangka waktu perlindungan ini kemudian dianut oleh banyak
Negara.
Konvensi Berne revisi Berlin (1908) pada Pasal 7 ayat (1) mengatur
bahwa secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup si
pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Pada Pasal 7 ayat
(2), (3), dan (4), diatur bahwa untuk karya cipta tertentu. Konvensi Berne
juga menentukan perlindungan yang khusus yaitu :
a. Karya sinematografi diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah
Diumumkan,
b. Karya cipta yang tidak diketahui penciptanya diberi perlindungan
selama 50 tahun setelah diketahui masyarakat,
c. Karya cipta fotografi diberi perlindungan 25 tahun setelah karya foto
tersebut selesai dibuat.
Konvensi Berne tidak memaksakan kepada peserta konvensi untuk
mengikuti ketentuan lamanya masa perlindungan yang ditentukan Pasal 7
ayat (6) dari konvensi tersebut, membolehkan negara peserta untuk
memberikan perlindungan lebih lama dari yang ditentukan oleh konvensi.
Mengenai perhitungan untuk menentukan batas akhir perlindungan,
ditentukan pada Pasal 7 ayat (5), yaitu mulai dihitung sejak 1 Januari pada
saat si pencipta meninggal dunia.
Contohnya, A meninggal pada tanggal 3 Agustus 1924, maka karya
ciptanya mulai tidak dilindungi lagi sejak 1 Januari 1975, sedangkan bila
A itu meninggal pada tanggal 11 Januari 1928, maka mulai tidak
dilindungi lagi 1 Januari 1979.
Konvensi Internasional Hak Cipta (UCC) 1952 revisi Paris 1971,
mengatur secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada Pasal 4 ayat
(2a), yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama
hidup pencipta, dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat (2b)
ditentukan bahwa perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat
pertama diumumkan, atau mulai didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak
boleh kurang dari 25 tahun mulai pada saat pengumuman, atau
pendaftaran karya cipta tersebut.
Praktik yang dianut oleh kebanyakan negara, pemberian perlindungan
secara umum atas hak cipta, selama hidup si pencipta ditambah sekian
tahun setelah meninggal. Tambahannya ada yang 50 tahun, kurang dari 50
tahun, tetapi ada juga negara yang memberikan tambahan lebih dari 50
tahun contohnya: Austria, Brazil, Colombia, Panama, dan Spanyol,
sedangkan Ivory Coast memberikan tambahannya 99 tahun.
Inggris memberi perlindungan hak cipta yaitu selama si pencipta hidup
ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Kekecualian
diberikan untuk perlindungan hak cipta bagi ratu dan pihak kerajaan yang
disebut Crown Copyright, yaitu selama 125 tahun sejak lahirnya karya
cipta itu, tetapi bila ciptaan tersebut dikomersilkan, perlindungannya
hanya 75 tahun.
Di Indonesia jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diberlakukan tidak sama untuk setiap
bidang ciptaan, untuk:
1. Hak cipta atas ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis
lainnya, seni tari (koreografi), segala bentuk seni rupa, seni batik,
ciptaan lagu atau musik, karya arsitektur, berlaku selama hidup
pencipta ditambah 50 tahun kemudian setelah pencipta meninggal
dunia. Bila hak cipta tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih, rnaka
hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya
ditambah 50 tahun kemudian. ( Pasal 29 ayat (2) );
2. Karya cipta berupa: karya pertunjukan, dan karya siaran, ceramah,
kuliah, dan pidato, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau
bunyi, terjemahan juga lafsir, hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak
pertama kali diumumkan. ( Pasal 30 ayat (2) )

Pengendalian/evaluasi (Controlling) (skripsi, tesis dan disertasi)

Kholid (2013), menyatakan controlling merupakan proses pemeriksaan apakah segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah disepakati, instruksi yang dikeluarkan, serta prinsip-prinsip yang ditetapkan, yang bertujuan untuk menunjukkan kekurangan dan kesalahan agar dapat diperbaikidan tidak terjadi lagi Tugas seorang manajerial dalam usaha menjalankan dan mengembangkan fungsi pengawasan manajerial perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut:a.Pengawasan yang dilakukan harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur.b.Fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang amat penting dalam upaya mncapai tujuan organisasi.c.Standart untuk kerja yang akan diawasi perlu dijelaskan kepada semua staf, sehingga staf dapat lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap kegiatan program.d.Kontrol sebagai pengukuran dan koreksi kinerja untuk meyakinkan bahwa sasaran dan kelengkapan rencana

 untuk mencapai tujuan telah tersedia, serta alat untuk memperbaiki kinerja.Terdapat 10 karakteristik suatu sistem kontrol yang baik:a.Harus menunjukkan sifat dari aktifitasb.Harus melaporkan kesalahan-kesalahan dengan segerac.Harus memandang kedepand.Harus menunjukkan penerimaan pada titik krisise.Harus obyektiff.Harus fleksibelg.Harus menunjukkan pola organisasih.Harus ekonomisi.Harus mudah dimengertij.Harus menunjukkan tindakan perbaikanAda 2 metode pengukuran yang digunakan untuk mengkaji pencapaian tujuan keperawatan, yaitu:a.Analisa dataPerawat melihat gerkaan , tindakan dan prosedur yang tersusun dalam pedoman tertulis, jadwal, aturan, catatan, anggaran. Hanya ukuran fisik saja dan secara relatif beberapa alat digunakan untuk analisa tugas dalam keperawatan.b.Kontrol kualitasPerawat dihadapkan pada pengukuran kualitas dan akibat-akibat dari pelayanan keperawatan.Manfaat pengawasan:Apabila fungsi pengawasan dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan tepat maka akan diperoleh manfaat:a.Dapat diketahui apakah suatu kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai dengan standar atau rencana kerja.
 b.Dapat diketahui adanya penyimpangan pada pengetahuan dan pengertian staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya.c.Dapat diketahui apakah waktu dan sumber daya lainnya telah mencukupi kebutuhan dan telah digunakan secara benar.d.Dapat diketahui staf yang perlu diberikan penghargaan atau bentuk promosi dan latihan kerja

Hak Salinan (Neighbouring Right / Ancillary Right) (skripsi, tesis dan disertasi)

Selain hak cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak
turunannya yaitu hak salinan (neighbouring right atau ancillary
right). Ciptaan yang dilindungi hak salinan ini sangat banyak
berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas
rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak
salinan ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang
berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan badan
penyiaran. Ketiga pihak yang dilindungi tersebut mempunyai hak
tertentu.
Pihak yang berkecimpung dalam pertunjukan, mempunyai hak ,
yaitu:
1. Mengawasi penampilan yang digelarkan,
2. Mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan yang
digelarkan,
43
3. Mengawasi reproduksi penampilan-penampilan yang
berikutnya,
4. Mengawasi penyiaran rekaman pagelaran kepada umum.
Pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau produser
rekaman, berhak:
1. Merekam ulang (reproduction right),
2. Mempertunjukkan rekaman kepada umum (the public
performance right),
3. Menyiarkan rekaman (broadcasting right)
Badan penyiaran, mempunyai hak di antaranya:
1. Menyiarkan dan memproduksi suatu ciptaan,
2. Merekam suatu ciptaan (recording right),
3. Menampilkan kepada umum (public performance right)
Hak salinan baru mendapat perhatian internasional pada tahun
1928, yaitu ketika revisi konvensi Berne di Roma, dan diakui
melalui perlindungan hak performers. Pada tahun 1960 di Roma
dibentuk suatu konvensi khusus yang mengatur hak salinan ini
yaitu International Convention Protection for Performers.
Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations.
Konvensi ini memuat 34 pasal, serta menganut prinsip national
treatment, sedangkan lamanya perlindungan ditentukan minimal 20
tahun.
Selain pengaturan melalui Konvensi Roma 1961, bidang
rekaman juga diatur oleh konvensi tersendiri, yaitu Convention for
The Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication
of Their Phonograms. Konvensi ini ditanda tangani di Jenewa pada
tanggal 29 Oktober 1971, dan memuat 13 pasal. Salah satu
ketentuannya adalah perlunya untuk mencantumkan dalam setiap
hasil rekaman tersebut suatu tanda P dalam lingkaran yang disertai
petunjuk tahun pertama direkam, serta nama dari si pemilik hak
cipta atas rekaman tersebut

Pengarahan (Directing) (skripsi, tesis dan disertasi)

a.Pengertian PengarahanMarquis (2013), menyatakan pengarahan merupakan proses penerapan rencana manajemen untuk menggerakkan anggota kelonpok untuk mencapai tujuan melalui berbagai arahan.Sri (2012), menyatakan pengarahan suatu cara untuk mengerjakan dan memberikan bimbingan agar dapat bekerja secara optimal dan melakukan pembagian tugas sesuai dengan sumber daya yang tersedia berdasarkan kemampuan dan keahliannya.Asmuji (2014), menyatakan pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektifserta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena di samping menyangkut manusia juga, menyangkut berbagai tingkah laku manusia yang berbeda-beda.b.Tujuan PengarahanAsmuji (2014), menyatakan terdapat lima tujuan dan fungsi pengarahan, yaitu sebagai berikut:1)Pengarahan bertujuan menciptakan kerja sama yang lebih efisien. Pengarahan memungkinkan terjadinya
komunikasi antara atasan dan bawahan. Manajer keperawatan setingkat kepala ruangan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan bawahannya akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi kerja. Sebagai contoh, kegiatan supervisi tindakan keperawatan akan dapat mengurangi atau meminimalisasi kesalahan tindakan sehingga akan dapat meminimalisasi bahan, alat atau waktu tindakan bila dibandingkan jika terjadi kesalahan karena tidak ada supervisi.2)Pengarahan bertujuan mengembangkan kemapuan dan keterampilan staf. Banyak hal yang terkait dengan kegiatan pengarahan di dalam ruang perawatan.Seperti halnya supervisi, pendelegasian di dalam ruang perawatan akan dapat memberikan peluang bagi yang diberikan delegasi untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya secara otonomi.3)Pengarahan bertujuan menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Perawat yang diarahkan jika salah, diberi motivasi jika kinerja menurun dan diberi apresiasi atas hasil kerja akan memberikan penguatan rasa memiliki dan menyukai pekerjaanya.4)Pengarahan bertujuan mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan menciptakan hubungan interpersonal yang harmonis. Selain itu, kepemimpinan yang adil merupakan kunci sukses
dalam memberikan motivasi kerja dan meningkatkan prestasi kerja perawat bawahan.c. Unsur-unsur Pengarahan Pengarahan atau juga disebut “penggerakan” merupakan upaya memengaruhi bawahan agar melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guna mengarahkan atau menggerakkan bawahan, ada beberapa unsur yang perlu di dipahami dan diperhatikan bagi seorang manajer keperawatan.1)Kepemimpinan merupakan kemampuan memengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran.2)Motivasi hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.3)Komunikasi merupakan unsur penting dalam menggerakkan atau mengarahkan bawahan. Dalam organisasi pelayanan keperawatan, dalam ada beberapa bentuk kegiatan pengarahan yang didalamnya terdapat aplikasi komunikasi, antara lain sebagai berikut. a)OperanMerupakan suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan mengoperkan asuhan keperawatan kepada shiftberikutnya.b)Pre -ConferenceKomunikasi ketua tim/penanggung jawab shift dengan perawat pelaksana setelah selesai operan.c)Post-ConferenceKomunikasi ketua tim/perawat dengan perawat pelaksana sebelum timbang terima mengakhiri dinas dilakukan.
d)PendelegasianKegiatan melakukan pekerjaan melalui orang lain bertujuan agar aktivitas organisasi tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.e)SupervisiBentuk komunikasi yang bertujuan memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.4)Manajemen Konflik dalam Ruang PerawatanRuang perawatan merupakan suatu sistem tempat manusia berinteraksi. Interaksi yang terjadi dalam ruang perawatan mempunyai kemungkinan terjadinya konflik. Konfflik dapat terjadi antara individu dan individu, individu dengan kelompok, atau juga kelompok dengan kelompok. Abidin (2015), menyatakan kegiatan-kegiatan yang ada di fungsi pengarahan , yaitu delegasi, supervisi, motivasi, manajemen konflik serta komunikasi dan kolaborasi. a.Delegasi Pendelegasian kegiatan melakukan pekerjaan melalui orang lain yang bertujuan agar aktivitas organisasi tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk delegasi diruang perawatan antara lain kepala ruang mendelegasikan tugas kepada ketua tim/perawat primer atau penanggung jawab shift. Sedangkan, ketua tim/perawat primer mendelegasikan tugas kepada perawat pelaksana agar kegiatan pendelegasian dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang
diinginkan, harus dilakukan komunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan antara person yang memberikan delegasi dan person yang diberikan delegasi.Kesumanjaya (2010), menyatakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif yaitu tetapkan tujuan, tegaskan tanggung jawab dan wewenang, berikan motivasi kepada bawahan, manajer dapat memberikan dorongan bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif, meminta penyelesaian kerja, berikan latihan, adakan pengawasan yang memadai.b.Supervisi Asmuji (2014), menyatakan supervisi merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Supervisi dilakukan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Supervisi keperawatan, fokus utamanya bukan pada kegiatan pemeriksaan yang mencari-cari kesalahan, melainkan pada kegiatan supervisi ini lebih mengarah pada pengawasan partisipatif. Kegiatan supervisi keperawatan memungkinkan terjadinya pemberian penghargaan, diskusi dan juga bimbingan yang bertujuan untuk mencari
jalan keluar jika terjadi kesulitan dalam tindakan keperawatan. c.MotivasiMotivasi berasal dari kata Latin movereyang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi merupakan konsep yang menggambarkan kondisi ekstrinsik yang merangsang perilaku tertentu dan respons intrinsik yang menampakkan perilaku manusia.Motivasi merupakan proses psikologis yang meningkatkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Motivasi sebagai proses yang ikut menentukan intensitas, arah dan ketekunan individu dalam usaha mencapai sasaran.Motivasi suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan memberi arah serta ketahanan (persistence)pada tingkah laku tersebut.Disimpulkan motivasi suatu dorongan proses psikologis yang menimbulkan perilaku tertentu dan ikut menentukan intensitas, arah, ketekunan dan ketahanan pada perilaku tersebut sesuai tujuan yang ditetapkan.d.Manajemen konflikKonflik merupakan proses yang bermula ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan segera memengaruhi secara negatif.
Konflik merupakan masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perbedaan pendapat, nilai-nilai atau keyakinan dua orang atau lebih.Konflik merupakan segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua pihak atau lebih.Disimpulkan konflik merupakan proses yang bermula ketika interaksi pihak satu dengan yang lain memunculkan masalah internal maupun eksternal sebagai akibat perbedaan pendapat, nilai -nilai atau keyakinan-keyakinan.e.Komunikasi dan kolaborasiMarwansyah (2010), menyatakan komunikasi merupakan pertukaran pesan antar manusia dengan tujuan pemahaman yang sama.Asmuji (2014), menyatakan komunikasi merupakan unsur penting dalam menggerakkan atau mengarahkan bawahan.Amin (2008), menyatakan komunikasi merupakan hubungan kontak antar manusia baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya.Suprapto (2011), menyatakan komunikasi suatu proses interaksi yang mempunyai arti antara sesama manusia.
Disimpulkan komunikasi merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan dari satu orang ke orang lain untuk menciptakan persamaan makna dan mencapai satu tujuan yang sama.(Gitosudarmo & Mulyono 1997 dalam Hatta, 2008), menyatakan kepala ruangan sebagai koordinator kegiatan perlu menciptakan kerjasama yang selaras satu sama lain dan saling menunjang untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan

Kepegawaian (Staffing) (skripsi, tesis dan disertasi)

Staffingmerupakan metodologi pengaturan staff, merupakan proses yang teratur, sistematis, berdasarkan rasional diterapkan untuk menentukan jumlah dan jenis personal suatu organisasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Komponen yang termasuk dalam fungsistaffingprinsip: rekruitmen, seleksi, orientasi pegawai baru, penjadwalan tugas, dan klasifikasi pasien. Komponen tersebut merupakan suatu proses yang mana nantinya berhubungan dengan penjadwalan siklus waktu kerja bagi semua personel yang ada.Terdapat beberapa langkah yang diambil untuk menentukan waktu kerja dan istirahat pegawai, yaitu:a.Menganalisa jadwal kerja dan rutinitas unit.b.Memberikan waktu masuk dan libur pekerjaaan.c.Memeriksa jadwal yang telah selesai.
d.Menjamin persetujuan jadwal yang dianjurkan dari manajemen kperawatan.e.Memasang jadwal untuk memberitahu anggota staff.f.Memperbaiki dan memperbaharui jadwal tiap hari

Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

1. Hak Ekonomi
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk
mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada
setiap Undangundang Hak Cipta selalu berbeda, baik
terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap
jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara,
minimal mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi
jenis hak  :
a. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right),
b. Hak adaptasi (adaptation right),
c. Hak distribusi (distribution right),
d. Hak pertunjukan (public performance right),
e. Hak penyiaran (broadcasting right),
f. Hak program kabel (cablecasting right), g. Droit de Suite,
h. Hak pinjam masyarakat (public lending right).
2. Hak Reproduksi / Penggandaan (Reproduction right)
Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan
penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah Undangundang Hak Cipta, hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu
menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama,
hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan
mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama,
termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk penggandaan
atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional rnaupun
peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan
bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik,
pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam rekaman suara
(lagu). Hak ini dikenal dan diatur, baik dalam Konvensi Berne
maupun Konvensi Universal. Sehingga di setiap negara yang
memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkannya.
3. Hak Adaptasi (Adaptation right)
Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan
dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari
non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan non
fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne
37
(Pasal 12) maupun Konvensi Universal (Universal Copyright
Convention).
4. Hak Distribusi (Distribution right)
Hak distribusi adalah hak untuk menyebarkan kepada
masyarakat setiap hasil ciptaannya dalam bentuk penjualan,
penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut
dikenal oleh masyarakat.
Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru
berupa Foreign right yaitu suatu hak yang dilindungi di luar
negaranya. Misalnya suatu karya cipta berupa buku. Karena
merupakan buku yang sangat menarik, maka sangat digemari di
negara lain. Dengan buku itu didistribusikan ke negara tersebut,
maka buku itu mendapat perlindungan sebagai Foreign right.
5. Hak Pertunjukan (Performance Right )
Hak pertunjukan ini merupaka hak untuk mengungkapkan
karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan oleh
pemusik, dramawan, seniman, pragawati, penyiaran film, dan
rekaman suara (lagu) pada media televisi, radio dan tempat lain
yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang
menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus
meminta izin dari isi pemilik performance rights tersebut.
Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin
pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut, maka
38
dibentuklah suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan tersebut
yang lebih dikenal sebagai Performance Rights Society.
6. Hak Penyiaran (Broadcasting Right)
Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan
suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi
penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini
telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal,
juga konvensi tersendiri, misalnya Konvensi Roma 1961, dan
Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan Relating to the
Distribution of Programme Carryng Signals transmitted by
Satellite.
7. Hak Moral (Moral Right)
Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi
si pencipta Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum
kontinental yaitu dari Prancis. Menurut Konsep Hukum
Kontinental, hak pengarang (droit d’auteur / author right) terbagi
menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai
ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut
perlindungan atas reputasi si pencipta.
Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain,
tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak
moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si
39
pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari
penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu :
a) hak untuk mengumumkan (the right of publication);
b) hak paterniti (the right of paternity);
c) hak integritas (the right of integrity)
Sedangkan Komen dan Verkade (dalam C.J.T. Simorangkir,
dalam Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah)36 menyatakan
bahwa hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta itu meliputi:
a) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
b) Larangan mengubah judul;
c) Larangan mengubah penentuan pencipta;
d) Hak untuk mengadakan perubahan.
Sekarang ini konsep tentang hak moral telah merupakan
ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Berne. Ketentuan
tersebut dimasukkan ke dalam Konvensi Berne, yaitu pada revisi
Roma 1929, dan dicantumkan pada Pasal 6 bis. Kemudian terus
disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan
keharusan adanya orisinalitas, dan revisi di Stockholm dengan
menambahkan ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut.
Pada Pasal 6 bis ayat (2) ditentukan bahwa hak moral
perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta Dijelaskan oleh Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi bahwa pada
dasarnya, ketentuan Pasal 6 bis tersebut mengatur beberapa hal
sebagai berikut ini37 :
Indonesia dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta juga mencantumkan konsep hak moral, yaitu diatur
pada Pasal 24.
1. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak
Cipta.
2. supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
3. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya
telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan
Pencipta.
4. atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah
meninggal dunia.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga
terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan,
pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran
Pencipta.
6. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya
sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Sehubungan dengan apa yang telah uraikan di atas tentang
hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, Walter Simanjuntak
mengemukakan bahwa:
1. Hak khusus yang dimaksud dalam hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta adalah:
a) Pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memperbanyak dan menyiarkan rekaman suara dan atau
gambar dari pertunjukannya.
b) Produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk
memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa
persetujuannya memperbanyak karya rekaman suara.
c) Lembaga peyiaran memiliki hak khusus untuk memberikan
izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya
melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui
sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jangka waktu perlindungan hukum bagi si pelaku pertunjukan,
produser rekaman suara dan lembaga penyiaran adalah
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) UndangUndang Hak Cipta.
3. Penghitungan jangka waktu perlindungan dimulai sejak
tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah :
42
a) Suatu karya pertunjukan selesai diwujudkan atau
dipertunjukkan.
b) Suatu karya rekaman suara selesai direkam.
c) Suatu karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.
4. Ketentuan Pidana atas pelanggaran hak-hak yang berkaitan
dengan hak cipta diberlakukan sebagaimana ketentuan pidana
dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta.

Pengorganisasian (Organizing) (skripsi, tesis dan disertasi)

Pengorganisasian suatu langkah untuk menetapkan, mengelompokkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, penetapan tugas-tugas dan wewenang-wewenang seseorang, pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan. Fungsi pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan semua kegiatan yang beraspek personil, finansial, material dan tata cara dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. `a.Manfaat pengorganisasian, akan dapat diketahui:1)Pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok.2)Hubungan organisatoris antara orang-orang didalam organisasi tersebut melalui kegiatan yang dilakukannya.3)Pendelegasian wewenang.4)Pemanfaatan staf dan fasilitas fisik.b.Tahapan dalam pengorganisasian
1)Tujuan organisasi harus dipahami staf, tugas ini sudah tertuang dalam fungsi manajemen.2)Membagi habis pekerjaan dalam bentuk kegiatan pokokuntuk mencapai tujuan.3)Menggolongkan kegiatan pokok ke dalam satuan-satuan kegiatan yang praktis.4)Menetapkan berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh staf dan menyediakan fasilitas yang diperlukan.5)Penugasan personil yang tepat dalam melaksanakan tugas.6)Mendelegasikan wewenang

Tujuan Pelayanan Keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)

Tujuan pelayanan keperawatan merupakan pernyataan konkret dan spesifik tentang pelayanan keperawatan, ynag digunakan untuk menetapkan prioritas kegiatan sehingga dapat mencapai dan mempertahankan misi serta filosofi yang diyakini.
Tujuan pelayanan keperawatan pada umumnya ditetapkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan rumah sakit serta meningkatkan penerimaan masyarakat tentang profesi keperawatan. Tujuan ini dicapai dengan mendidik perawat agar mempunyai sikap profesional dan bertanggung jawab dalam pekerjaan, meningkatkan pelaksanaan kegiatan umum dalam upaya mempertahankan kenyamanan pasien, dan meningkatkan komunikasi antar staf serta meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja staf/karyawan.Tujuan tersebut juga dicapai melalui penetapan kebijakan yang dibuat secara kooperatifantara tim kesehatan dalam upaya menjamin kesejahteraan sosial bagi perawat dan staf lain sehingga mempunyai kepuasan kerja, dan pemberian kesempatan kepada perawat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik

Subyek dan Objek Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam
hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta, harus mempunyai kualifikasi tertentu,
agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas
dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang
membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari
inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas, dan
bersifat pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu,
dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.
Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang
namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu
ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan
pengumuman resmi. Ketentuan di atas adalah menggambarkan situasi penciptaan
yang sewajamya. Menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tertentu, Undangundang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan:
1. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan
tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang
berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut. (Pasal 5 ayat
(2)).
2. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan
oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang
yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau
dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah
orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masingmasing atas bagian ciptaannya itu. (Pasal 6).
3. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan
oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang
merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal
7).
4. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam
lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk
dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain
antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila
penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. (Pasal 8
ayat (1)).
5. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan,
maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan
pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak
(Pasal 8 ayat (3)).
6. Jika suatu badan hukum bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak
menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut
dianggap sebagai penciptanya kecuali jika terbukti sebaliknya (Pasal 9).
7. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah,
dan benda budaya nasional lainnya. (Pasal 10 ayat (1)).
8. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka
negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti
sebaliknya (Pasal 11).
Selain pemikiran tersebut, Undang-undang Hak Cipta 2002 juga
memuat pula ketentuan baru, mengenai:
1. Negara menjadi pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan yang tidak
diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.
2. Penerbit menjadi pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan yang
telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan
tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya.
Dalam kaitannya dengan hak cipta di bidang musik atau lagu,
pemegang hak cipta sebagai subjek hak cipta adalah termasuk34:
1. Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan
melodi dari suatu lagu atau musik;
2. Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks
atau lirik dari suatu lagu atau musik;
3. Penata musik (arranger), yaitu orang yang mengubah lagu atau
musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah
sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu
atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat
pribadi;
4. Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan
teks atau lirik baru atau menerjemahkan lirik asli dari suatu karya
musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia;
5. Publisher dan sub publisher, badan hukum yang diberi kuasa oleh
pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu
memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik
tersebut  Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dapat kita temui
jenis ciptaan yang menjadi objek hak cipta antara lain adalah:
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out)
karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis
lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis
dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,
dan pantomim; 22
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar,
seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan
seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta;
i. seni batik;
j. fotografi;
k. sinematografi;
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan
karya lain dari hasil pengalihwujudan.
Ketentuan di atas dimaksudkan untuk menjaga kepentingan
penciptanya dan hal-hal bersangkutan yang dapat menjadi bagian
dari kepentingan penciptanya. Dengan demikian bila penciptanya
diketahui dan kemudian menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah
karyanya dengan disertai bukti-bukti yang sah dan meyakinkan,
maka ketentuan itu tidak berlaku

Filosofi Manajemen Keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)

Filosofi suatu keyakinan yang dimiliki individu atau kelompok yang mengarahkan setiap pelaksanaan kegiatan individu atau kelompok kepada pencapaian tujuan bersama. Filosofi manajemen keperawatan merupakan keyakinan yang dimiliki oleh tim keperawatan yang bertujuan untuk
memberikan asuhan keperawatan berkualitas melalui pembagian kerja, koordinasi, dan evaluasi.Dalam manajemen keperawatan, filosofi dapat diaktualisasikan dengan menyakini bahwa mengerjakan hari ini lebih baik dari esok. Manajerial keperawatan merupakan fungsi utama bidang keperawatan. Peningkatan mutu kinerja perawat berarti peningkatan pengetahuan keperawatan bagi pelaksana yang merupakan tanggung jawab bidang keperawatan.Selain itu, tim keperawatan harus mempercayai bahwa pendidikan berkelanjutan dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan keperawatan bagi pelaksana dan merupakan tanggung jawab bidang keperawatan. Tim keperawatan bertanggung jawab dan bertanggung gugatuntuk setiap tindakan keperawatan yang diberikan pada kliennya. Tim perawat harus menghargai pasien dan haknya untuk mendapatkan asuhan keperawatan yang bermutu. Perawat adalah advokasi pasien yang berpartisipasi melalui fungsi komunikasi dan koordinasi segala tindakan keperawatan. Selain itu, perawat berkewajiban memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga dalam upaya meningkatkan fungsi yang optimal

Manajemen keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)

dilaksanakan melalui penggunaan waktu yang efektif.Manajer keperawatan yang menghargai waktu akan mampu menyusun perencanaan yang terprogram dengan baik dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.Keberhasilan seorang pimpinan keperawatan bergantung pada penggunaan waktunya yang efektif. Dalam
keperawatan, manajemen sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan keperawatan. Dalam konteks ini, seorang pimpinan harus mampu memanfaatkan waktu yang tersedia secara efektif. Hal demikian dibutuhkan untuk dapat mencapai produktivitas yang tinggi dalam tatanan organisasinya.

Ciri-ciri Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Hak cipta adalah hak alamiah, dan menurut prinsip ini bersifat
absolute, serta dilindungi selama hidup pencipta dan beberapa tahun
setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat
dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut
tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, suatu
hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang
terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.
Sifat hak cipta adalah merupakan bagian dari hak milik yang abstrak
(incoporeal property), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan
kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta
mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa
perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum. Pemilik
hak cipta bersifat ekslusif. Hak ini mempunyai kemampuan melahirkan
hak yang baru, jadi satu karya cipta mempunyai beberapa hak yang terikat
pada satu ikatan hak. Hak yang banyak tersebut dalam pemakaiannya
seperti dalam pengalihannya dapat dilakukan secara menyeluruh, maupun
secara terpisah-pisah.
Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30
Hak eksklusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang
boleh melakukan hak-hak si pencipta kecuali dengan izinnya. Selanjutnya
sebagai pengembangannya pada ketentuan pasal lainnya maka kita dapat
mengenali ciri utama hak cipta yaitu:
Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 4 Undang-undang
No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta).
1. Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya
meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima
wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu
diperoleh secara melawan hukum.
2. Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah
Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik
penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika
hak itu diperoleh secara melawan hukum

Hak Terkait Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Selain hak cipta, dalam lingkup hukum hak cipta diatur pula hak terkait. Hak
terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi
pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan hasil karyanya. Hak terkait ini
terdiri dari antara lain: bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau
menyewakan karya rekaman suara (lagu) atau rekaman bunyinya (musik) dan bagi
lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan siarannya28
. Seperti halnya dengan hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa perlu
melalui suatu prosedur tertentu. Hak terkait ini juga dilindungi oleh konvensi
internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku
Pertunjukan, Produser Rekaman Suara, dan Lembaga Penyiaran (International
Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms, and
Broadcasting Organizations, 196129) dan Konvensi tentang Perlindungan
Produser Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin
(Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against
Unauthorized Duplication of Their Phonograms, 197130)  Terhadap hak cipta dan hak terkait diberikan perlindungan yang terpisah dan
untuk itu diperlukan adanya izin yang terpisah pula untuk penggunaan
masingmasing hak tersebut. Misalnya, ketika seseorang hendak memperbanyak
sebuah rekaman lagu, orang tersebut harus meminta izin tidak saja dari pencipta
lagu, baik pengarang maupun penulis liriknya, tapi juga dari produser rekaman
dari lagu tersebut31
.
J.A.L. Sterling menyebutkan ada 6 ( enam ) jenis hak terkait32, yaitu:
a. Performers Right (Hak Pelaku)
b. Phonogram Producers Right (Hak Produser Rekaman)
c. Film Producers Right (Hak Produser Perfilman)
d. Wireless Broadcasters Right (Hak Penyelenggara Siaran Media)
e. Cable Distributors Right (Hak Penyelenggara Radio)
f. Publishers Right (Hak Penerbit)
Tetapi, di Indonesia ini hak terkait hanya diberikan kepada pelaku,
produser rekaman dan lembaga penyiaran sebagaimana yang telah diakui
dan diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta sebagai berikut : 1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
2. Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan
izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya
memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau
rekaman bunyi.
3. Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin
atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat,
memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui
transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem
elektromagnetik lain.
Dari ketentuan di atas, bisa dilihat bahwa di Indonesia hak terkait
ini hanya dimiliki oleh pelaku, produser rekaman, dan lembaga
penyiaran untuk mengeksploitasi suatu karya (dalam hal ini karya
cipta lagu)3

Pengertian Hak Cipta dan Pengaturannya (skripsi, tesis dan disertasi)

Frasa hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Sehingga,
dapat diartikan hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas
suatu ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk
yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu
pengetahuan, seni dan sastra Pada awal mulanya, istilah untuk hak cipta
yang dikenal adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu
ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang
khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan,
seni dan sastra.
Pada awal mulanya istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak
pengarang(author rights) sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa belanda,
yaitu Auteursrecht. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2,
Oktober 1951 di bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan
karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Apabila istilah
yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta
hanyalah hak-hak dari pengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Oleh karena itu, Kongres Kebudayaan
Indonesia pada saat itu memutuskan untuk mengganti istilah hak
pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang
diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah
pada waktu kongres. Menurutnya, terjemahan Auteursrecht adalah hak
pencipta, tetapi untuk tujuan penyederhanaan dan kepraktisan disingkat
menjadi Hak Cipta.
Beranjak dari terminologi hak cipta, hak cipta itu sendiri timbul
karena ada pencipta dan ada suatu karya cipta atau ciptaan. Akan tetapi,
asal mula terciptanya suatu ciptaan itu lahir, penulis mengutip kalimat
yang tertulis pada langit-langit kubah atap bangunan Markas Besar WIPO
di Geneva yang dirangkum oleh Arpad bogsch, Direktur Jendral WIPO
yang dibaca oleh Eddy Damian pada kunjungan penelitiannya ke Geneva,
tertulis “Human genius is the source of all works, of art and inventions.”
These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the diary of the
state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.
Yang berarti, “kecerdasan manusia adalah sumber dari semua karya, seni
dan penemuan. “Karya-karya ini adalah jaminan hidup layak manusia. Ini
adalah catatan penting dari negara untuk memastikan dengan teliti
perlindungan terhadap seni dan penemuan  Berangkat dari kerangka pemikiran bahwa ciptaan merupakan hasil
intelektual (human genius) atau olah pikir manusia, sudah sewajarnya
apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala
macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia. Dasar
pemikiran perlu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan ini tidak
terlepas dari dominasi pemikiran doktrin hukum alam yang menekankan
pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam civil
law system yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia.22
Sistem perlindungan hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap
nilai ekonomis suatu ciptaan ketika dilakukan eksploitasi terhadap suatu
ciptaan dengan cara menggandakan (copying), pertunjukan secara publik
(public performance), pengumuman atau penggunaan lainnya. Hak cipta
yang juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai copyright juga meliputi
sejumlah hak sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku
.
Diharapkan dengan adanya perlindungan secara hukum terhadap hak cipta,
pencipta dapat menikmati nilai ekonomis dari ciptaannya secara optimal.
Telah disebutkan sebelumnya bahwa hak cipta berkaitan erat dengan
intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak. Akan tetapi, lebih jauh
dijelaskan oleh Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga bahwa hak cipta
hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Ditugaskan
bahwa hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide.
Agar mendapat perlindungan hak cipta, suatu ide perlu di apresiasikan
terlebih dulu. Ide yang masih abstrak dan belum pernah diekspresikan
tidaklah dilindungi oleh hukum hak cipta. Berikut penjelasan Hulman
Panjaitan dan Wetmen Sinaga24 : “Dapat ditegaskan bahwa adanya suatu
bentuk yang nyata dan berwujud (expression) dan sesuatu yang berwujud
itu adalah asli (original) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang
harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta.
Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara
spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan
udara tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam
(dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan,
barulah mendapat perlindungan hak cipta.”
Indonesia memang menganut sistem hukum civil law, namun dalam
hal perlindungan terhadap hak cipta ini, secara universal negara-negara
dengan sistem common law maupun civil law pada dasarnya menggunakan
prinsip-prinsip dasar yang sama dalam memberikan perlindungan hak
cipta. Kedua sistem ini mendasarkan teorinya pada penggunaan akal atau
nalar sehingga hukum dianggap sebagai karya akal atau nalar Beberapa prinsip yang sama dalam sistem hukum common law
maupun civil law terkait dengan perlindungan hak cipta, antara lain26 :
1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.
Salah satu prinsip paling mendasar dari perlindungan hak cipta
adalah konsep bahwa hak cipta hanya melindungi perwujudan suatu
ciptaan misalnya karya tulis, lagu atau musik, dan tarian sehingga tidak
terkait atau tidak berurusan dengan substansinya.
Dari prinsip ide yang berwujud atau fixation of idea ini dapat diperoleh
beberapa prinsip turunan, yaitu :
a. Suatu ciptaan harus mempunyai sifat keaslian (nilai orisinalitas)
untuk seorang pencipta dapat menikmati hak-hak yang diberikan
undang-undang. Unsur keaslian ini sangat erat hubungannya
dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Oleh karena itu, suatu
ciptaan baru dapat dianggap asli jika bentuk perwujudannya
bukanlah merupakan jiplakan (plagiat) dari ciptaan lain yang
telah diwujudkan sebelumnya. Terkait keaslian suatu ciptaan ini,
Hulman Panjaitan mengutip pendapat seorang penulis belanda,
Herald D.J. Jongen yang mengemukakan sebagai berikut:
“Article 10 of The Copyright Act ( the Netherlands ) provides
that works are all literary, scientific, or artistic products.
Although Copyright Act does not mention any condition for  protection, only “original” products are considered works. The
only exception to this rules are writing which are protected even
in the absence of any originality.”
b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang
bersangkutan diwujudkan (fixation) dalam bentuk tulisan atau
bentuk material yang lain. Hal ini berarti bahwa suatu ide yang
tidak diwujudkan dan hanya berupa ide saja, belum dapat
dikatakan sebagai suatu ciptaan dan belum dapat dilindungi oleh
hukum hak cipta.
c. Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (sesuai
Pasal 2 ayat (1) UUHC). Ini berarti tidak ada orang lain yang
boleh mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa
izin dari pencipta atau penerima hak cipta. Dengan kata lain, hak
eksklusif ini mengandung pengertian “monopoli terbatas”
terhadap suatu ciptaan.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
Hak cipta timbul saat seorang pencipta mewujudkan idenya,
misal, dalam bentuk tulisan, lukisan, lagu, dan bentuk-bentuk lainnya.
Pendaftaran suatu ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual bukanlah suatu keharusan untuk suatu ciptaan mendapat
perlindungan. Namun, memang jika pendaftaran ini dilakukan akan
lebih memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta
24
jika suatu hari terjadi sengketa kepemilikan hak cipta atas suatu
ciptaan. Misalnya, jika suatu hari ada orang lain yang mengklaim
ciptaan buku X adalah ciptaannya, padahal A adalah penciptanya dan
sudah mendaftarkannya. Terhadap sengketa ini akan lebih mudah
pembuktiannya mengenai siapa pencipta sesungguhnya dari buku X.
Hal itu berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak
terdaftar tetap dilindungi.
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak
cipta.
Terhadap suatu ciptaan, baik diumumkan atau tidak diumumkan,
keduanya dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Contohnya,
ketika seorang pelukis membuat suatu lukisan dan hanya disimpan di
kamarnya tanpa dipertunjukkan atau dipamerkan, pelukis tersebut
memegang hak cipta atas lukisan tersebut. Contoh lain untuk ciptaan
yang hak ciptanya baru timbul ketika ciptaan itu diumumkan adalah
pada lay out karya tulis ( typhographical arrangement ). Yang
dimaksud dengan typhographical arrangement adalah aspek seni atau
estetika pada susunan dan bentuk karya tulis yang mencakup antara
lain format, hiasan, warna, dan sususan atau letak huruf yang secara
keseluruhan menampilkan wujud khas yang biasanya dikerjakan atau
diciptakan oleh penerbit sebuah buku. Suatu typhographical
25
arrangement baru dilindungi hak ciptanya setelah penerbitan dilakukan
(dalam hal ini berarti dilakukan pengumuman)27
.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (
legal rights ) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari
penguasaan fisik suatu ciptaan.
Yang dimaksud dalam poin ini akan dijelaskan melalui contoh
yakni, anton adalah pemilik suatu hak cipta karena membeli sebuah
karya lagu tersebut. Jika Anton memperbanyak lagu dan dijual untuk
kepentingan komersial, maka Anton melanggar hak cipta.
5. Hak cipta bukan hak mutlak ( absolute ).
Disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa :
“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Dapat kita lihat dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya
bahwa hak cipta bukanlah bersifat absolute, karena hak cipta juga dibatasi
oleh undang-undang yang berlaku. Selain itu juga, hak cipta tidak
menganut monopoli mutlak, tapi hanya menganut monopoli terbatas saja.
Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya suatu ciptaan yang  diciptakan pada waktu yang bersamaan oleh pencipta yang berbeda dan
yang menghasilkan ciptaan yang sama. Dalam hal tersebut, tidaklah terjadi
sebuah pelanggaran hak cipta.

Manajemen keperawatan berlandaskan perencanaan. (skripsi, tesis dan disertasi)

Perencanaan merupakan hal yang utama dan serangkaian fungsi dan aktivitas manajemen. Tahap perencanaan dan proses manajemen tidak hanya terdiri dan penentuan kebutuhan keperawatan pada berbagai kondisi klien, tetapi juga terdiri atas pembuatan tujuan, pengalokasian anggaran, identifikasi kebutuhan pegawai, dan penetapan struktur organisasi yang diinginkan. Perencanaan merupakan pemikiran/konsep-konsep tindakan yang umumnya tertulis dan merupakan fungsi yang penting di dalam mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan efek-efek dan perubahan.Selama proses perencanaan, yang dapat dilakukan oleh pimpinan keperawatan menganalisis dan mengkaji sistem, mengatur strategi organisasi dan menentukan tujuan jangka panjang dan pendek, mengkaji sumber daya organisasi, mengidentifikasi kemampuan yang ada, dan aktivitas spesifik sertaprioritasnya. Perencanaan dalam manajemen mendorong seorang pemimpin keperawatan unuk menganalisis aktivitas dan struktur yang dibutuhkan dalam organisasinya

Definisi Manajemen Keperawatan (skripsi, tesis dan disertasi)

Asmuji (2014), menyatakan manajemen keperawatan merupakan suatu proses menyelesaikansuatu pekerjaan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan rasional dalam memberikan pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif pada individu, keluarga, dan masyarakat, baik yang sakit maupun yang sehat melalui proses keperawatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Gilies 1985 dalam Agus Kuntoro 2010), menyatakan manajemen keperawatan secara singkat diartikan sebagai proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada pasien/keluarga serta masyarakat. (G.R Terry dalam Sri Arini, dkk 2012), menyatakan manajemen suatu proses atau kerangka kerja, melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Manajemen juga suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni merupakan suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni merupakan kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk

 menggunakan pengetahuan manajemen. Disimpulkan manajemen suatu cara untuk menyelesaikan tugas atau tujuan secara maksimal dengan cara bekerjasama dengan orang lain/staf lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal.Cecep (2013), menyatakan manajemen keperawatan secara singkat diartikan sebagai proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya stafkeperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada pasien/keluarga serta masyarakat. Manajemen keperawatan suatu tugas khusus yang harus dilaksanakan oleh pengelola keperawatan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan serta mengawasi sumber-sumber yang ada baik sumber daya manusia, alat maupun dana, sehingga dapat memberikan pelayanan keperawatan yang efektif, baik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat.(Gilies 2005 dalam Kholid, 2013), menyatakan manajemen keperawatan suatu proses bekerja melaui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan secara professional. Manajemen keperawatan merupakan suatu proses yang dilaksanakan sesuai dengan pendekatan sistem terbuka. Manajemen keperawatan terdiri atas beberapa komponen yang tiap-tiap komponen saling berinteraksi. Pada umumnya suatu sistem dicirikan oleh lima elemen yaitu input, proses, output, kontrol, dan mekanisme umpan balik

Pengendalian Internal atas Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut (Hery, 2009)pengendalian internal atas persediaan dilakukan ketika barang telah diterima. Komponen pengendalian internal atas persediaan yaitu adanya pengarahan arus dan penanganan barang dari penerimaan, penyimpanan hingga barang-barang siap dijual.a.Prosedur pengendalian penerimaan barang dagangBagian penerimaan bertugas untuk menetapkan tanggung jawab atas persediaan pada laporan penerimaan barang yang bernomor tercetak. Formulir pesanan pembelian yang asli dibutuhkan untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang agar sesuai dengan pesanan dari barang yang diterima. Kartu akses gudang, petugas keamanan, kamera, sensor magnetik, kaca dua arah, dan lain sebagainya dibutuhkan dalam pengendalian internal atas persediaan.b.Prosedur pengendalian penyimpanan barang dagangUntuk mengetahui informasi dari masing-masing jenis persediaan barang dagang akantersedia di dalam buku besar pembantu di masing-masing persediaannya. Perusahaan dagang perlu mengecek persediaan fisik atas persediaan agar besarnyapersediaan yang dilaporkan pun terjamin keakuratannya.c.Prosedur pengendalian pengeluaran barang dagang

 Menurut Arianti (2003), fungsi dari gudang untuk mengeluarkan barang harus sesuai dengan barang yang dicatat di dalam dokumen. Dengan adanya dokumen sangat menguntungkan karena memudahkan pengisian juga mempercepat untuk mengetahui informasi pengeluaran barang dagang

Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Persediaan menurut ((IAI), 2012)persediaan barang dagang digunakan untuk barang yang telah disimpan oleh perusahaan dagang,baik pedagang ecer maupun pedagang besar. Menurut Warren et al. (2015: 440) persediaan digunakan dalam

 mengindikasikan barang dagang yang tersimpan lalu dijual danbahan yang digunakan padaproses produksi atauyang disimpan untuk tujuan tersebut. Jenis-Jenis PersediaanMenurut Stice (2009:572-573) persediaan secara garis besar sebagai berikut:a.Bahan baku adalah barang yang dibeli agar digunakan dalam proses produksi.b.Barang dalam proses terdiri dari bahan yangtelah melewati tahapan proses, namun masih dibutuhkannya pengerjaan yang lebih lanjut kemudian akan dijual. Persediaan ini memiliki tiga komponen biaya yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsungdan Overheadpabrik.c.Barang jadi ialah barang yang telah selesai diproduksi dan akan dijual kemudian.1.Metode pencatatan PersediaanMenurut (Kieso, 2014)metode pencatatan ada dua sebagai berikut:a.Sistem PerpetualSistem perpetual mencatat semua perubahan yangada dalam akun persediaan, perusahaan mencatat seluruh pembelian dan penjualan barang dagang langsung di dalam akun persediaan.b.Sistem PeriodikSistem periodik melakukan pencatatan akuntansi dengan mendebet akun pembelian dari semua pembelian persediaan. Total akun pembelian pada akhir periode ditambah ke biaya persediaan pada periode untuk menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode berjalan.2.Metode Penilaian PersediaanMenurut Stice(2009)ada beberapa macam metode penilaian persediaan yaitu:a.Identifikasi khusus
 Untuk mengidentifikasikan biaya historis dari setiap unit persediaan diperlukan metode ini. Biaya dialokasikan pada barang terjual selama periode berjalan dan barang ditangan di akhir periode merupakanbiaya aktual dari unit tersebut.b.Metode biaya rata-rata (Average)Pengoperasian dari metode ini yaitu membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap unitnya. Pada tiap harga dari rata-rata tertimbang jumlah unit yang dibeli seharusnya dibebankan pada biaya rata-rata didasarkan pada asumsi barang yang terjual. Metode ini juga dianggap metode realistis dan paralel dengan arus fisik barang karenaterdapat percampuran dari unit persediaan yang identik.c.Metode masuk pertama, keluar pertama (FIFO)Asumsi yang terdapat dari metode ini yaitu unit terjual merupakan unit yang telah masuk diawal. FIFO berasumsi arus biaya mendekati paralel dengan arus fisik dari barang terjual. Karena pembebananbiaya yang ditentukan oleh urutan terjadinya biaya maka FIFO memberi kesempatan kecil untuk memanipulasi keuntungan.d.Metode masuk terakhir, keluar pertama (LIFO)Meskipun metode ini memiliki sisi baiknya dalam pengaitan biaya persediaan dengan pendapatan, ternyata metode LIFO sering dikritik secara teoritis. LIFO akan menghasilkan harga pokok yang tinggi, jumlah laba kotornya yang lebih rendah dan nilai persediaan akhirnya yang lebih rendah jika metode ini digunakan selama periode inflasi. Perbedaan antara nilai persediaan sekarang dengan biaya LIFO akan semakin besar ketika LIFO digunakan dalam waktu yang lama.1.Pengelolaan Persediaan Barang DagangPengelolaan persediaan yang baik dapat mengalami proses pengiriman barang kepada pelanggan menjadi lebih cepat. Jadi, pengelolaan persediaan adalah hal penting yang harus diperhatikan karena pengelolaan persediaan berfungsi untuk menentukan tahap
 yang seimbang antara biaya perusahaan dan biaya yang dibutuhkan dalam pengadaan dan penyimpanan.Menurut (Wilson, 2001)secara garis umumpengelolaan persediaan secara garis umum merncakup pengarahan arus dan penanganan barang secara wajar dari penerimaan hingga pergudangan dan penyimpanan yang menjadi barang dalam pengelolaan dan barang jadi sampai kepada pelanggan.

Pengendalian Internal (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization) (2013) pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan dewan direksi, manajemen dan personil lain yang dibuat untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan diantaranya operasi, pelaporan,dan ketaatan. Beberapa komponen pengendalian internal yaitu:a.Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

 Merupakan faktor-faktor lingkungan pengendalian yang mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, gaya mengelola operasi, struktur organisasi,dan kebijakan sdm.b.Penilaian Resiko (Risk Assessment)Tindakan manajemen untuk melakukan identifikasi dan menilai risiko terkait pencapaian tujuan.c.Aktivitas Pengendalian (Control Activities)Aktivitas pengendalian mencakup tindakan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan dari manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan.d.Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)Organisasi membutuhkan informasi agar dapat terlaksananya fungsi pengendalian internaldalam pencapaian tujuan. Komunikasi internal ialah sarana untuk membagikan informasi ke seluruh organisasi.e.Pemantauan (Monitoring)Kegiatan pemantauan terbagi dalam evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi,keduanya digunakan untuk memastikan komponen pengendalian internalada dan juga berfungsi.

Pengertian Pengendalian (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Harold Koontz dalam Hasibuan (2009: 241-242), pengendalian merupakan pengukuran dan perbaikan atas pelaksanaan kerja guna rencana-rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terlaksana. Menurut Mulyadi (2007: 770) pengendalian merupakan usaha dari perilaku yang diharapkan dapat mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Warren et al. (2015) untuk mencegah terjadinya kerusakan persediaan atau pencurianoleh karyawan maka perlu adanya pengendalian yang dilakukan agar melindungi persediaan yang melibatkan pembentukan dan penggunaan tenaga keamanan. Menurut (Kurniawan, 2012)organisasi akan mengalami kerugian jika organisasi menerapkan pengendalianyang buruk dalam kegiatannya bahkan dapat terjadi kejatuhan organisasi. Pengendalian diperlukan untuk mengatasi berbagai resiko agar tidak menghambat pencapaian tujuan dari sebuah organisasi.Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan PengendalianPengendalian tidak selalu mencapai tujuan yang diinginkan para pembuatnya. Pengendalian sering dipandang sebelah mata oleh banyak manajer seperti sebuah gangguan, ancaman maupun tantangan yang harus segera diatasi. Aldag dan Stearns (1987) dalam Sawyer(2005) dalam buku Kurniawan (2012: 104-105), terdapat empat macam reaksi negatifterhadap sistem pengendalian yaitu:a.Dianggap sebagai permainan

 Pengendaliandilihat sebagai suatu tantangan, sesuatu yang harus dikalahkan bukannya dilihat sebagai suatu alat yang bergunabagi manajemen.b.Dianggap sebagai objek sabotaseBerbagai cara pegawai organisasi yang mecoba untuk merusak sistem pengendalian, membuat sistem tidak beroperasi, tidak dapat diandalkan dan sangat rumit. Perilaku ini merupakan suatu perbuatanyang menyimpang padadiri seorang pegawai sehingga pegawai tersebut mengabaikan sistem dan bisa mengacaukan sistem pengendalian yang ada.c.Informasi yang tidak akuratPengendalian tidak beroperasi dengan semestinya dikarenakan manajer berusaha memanipulasiinformasi agar dirinya dan juga unitnya terlihat lebih baik dan menciptakan data yang salah.d.Ilusi pengendalianSistem yang ada pun bisa diabaikan maupun disalahartikan karena manajer memberikan kesan seperti pengendalian memangberfungsi dengan baik namun kenyataan dilapangan tidak demikian

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut teori hukum alam, Hak Cipta itu kekal selama
si Penciptanya hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut
diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si
Pencipta meninggal dunia. Prancis-lah negara pertama yang
memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang
hingga 50 tahun setelah si Pencipta meninggal. Penambahan
jangka waktu perlindungan ini kemudian dianut oleh banyak
negara. Di Indonesia Jangka waktu di atur dalam Pasal 58 ayat
(3) bahwa jangka waktu yg dimiliki Pencipta adalah seumur
hidup dan terus berlangsung sampai 70 Tahun setelah Pencipta
meninggal dunia terhitung sejak 1 Januari berikutnya.
Konvensi Berne revisi Berlin (1908) pada pasal 7 ayat
(1) menentukan secara umum perlindungan Hak Cipta adalah
selama hidup si Pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal
dunia. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4), mengatur untuk
karya cipta terntentu ditentukan jangka waktu perlindungan
yang khsusus, yaitu karya sinematografi diberikan perlindungan
selama 50 tahun setelah di umumkan; karya cipta yang tidak
dikenal penciptanya diberikan perlindungan selama 50 tahun
setelah diketahui masyarakat; sedangkan fotografi diberi
72
perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut selesai
dibuat.41
Di Indonesia lama perlindungan Hak Cipta tidak sama
untuk setiap bidang Ciptaan, dalam UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta diatur pada Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3),
Pasal 59 ayat (1) dan (2), Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 61
ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
a. “(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. Buku,
pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b.Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan
pendidikan dan ilmu pengetahuan; d.Lagu atau musik
dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama musikal, tari,
koreografi, pewayangan, dan pantonim; f.Karya seni
rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g.
Karya arsitektur; h. Peta; dan i. Karya seni batik atau
seni motif lain,
b. Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta
meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari
berikutnya. c. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak
Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal
dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1
januari tahun berikutnya.
d. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau
dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima
puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan
Pengumuman.”
e. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. Karya
fotografi; b. Potret; c.Karya sinematografi; d. Permainan
vidio; e. Program vidio; f. Perwajahan karya tulis; g.
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari
hasil transformasi; h. Terjemahan, adaptasi, aransemen,
transformasi atau modifikasi ekspresi budaya
tradisional; i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam
format yang dapat dibaca dengan program komputer
atau media lainnya; dan j. Kompilasi ekspresi budaya
tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya
yang asli,
74
f. Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
dilakukan Pengumuman.
g. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni
terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak
pertama kali dilakukan Pengumuman.
h. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang
dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
i. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak
diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku
selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut
pertama kali dilakukan Pengumuman.
j. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak
yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dikakukan
Pengumuman.
k. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang
dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung
sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
l. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak
Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau
lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan
tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap
sebagai Ciptaan tersendiri.

Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Pembahasan tentang hak cipta tentu tidak bisa lepas dari
satu bagian hak yang akhir akhir ini semakin kokoh sebagai hak
yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta
yang lazim disebut hak terkait (Neighbouring Right). Di dunia
internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait,
yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak
terkait masih menyatu dalam UUHC.37
Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang
dinamakan hak moral (droit moral). Yang dimaksud dengna hak ini
adalah hak pencipta mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan
keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah,
mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (any mutilation or
deformation or other modification or other derogatory action),
yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (author’s
honor or reputations).Hak hak moral (moral rights/droit moral)
yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak – hak ekonomi
(economic rights.)38
Debois dalam bukunya Le Droit d’auteur berpendapat
bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta
mengandung empat makna yaitu :
(1) Droit de publication, hak untuk melakukan atau tidak
melakukan pengumuman ciptaanya;
(2) Droit de repentier, hak untuk melakukan perubahan
perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak
untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah
diumumkan.
(3) Droit au respect, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya
perubahan – perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
(4) Droit a la paternite, hak untuk mencantumkan nama
pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama
pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk
mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang
diinginkan.39
Hak ekonomi juga sering disinonimkan dengan hak hak
eksploitasi karena hak cipta memberikan kedapa pencipta atau
pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat
misalnya berupa suatu kegiatan seorang pelaku (performer) yang
merupakan seorang penari yang mempertunjukan suatu karya ciptaan
tari di atas panggung pertunjukan untuk umum.40
Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta telah di atur
dalam Pasal 3 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang
berbunyi : “Undang-undang ini mengatur : a. Hak Cipta; dan b. Hak
Terkait” dalam Undang-undang ini pula telah dijelaskan pengertian
Hak Cipta pada Pasal 4 yang berbunyi:
“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak
ekonomi”
dan penjelasan mengenai Hak Terkait pada Pasal 20 yang berbunyi :
“Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan hak eksklusif yang meliputi :
a. Hak moral pelaku pertunjukan
b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan
c. Hak ekonomi produser fonogram; dan
d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran

Output (Keluaran) (skripsi, tesis dan disertasi)

Keluaran atau output adalah kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut. Keluaran dari proses pengendalian adalah berupa pencatatan dalam laporan, dimana laporan tersebut akan menjadi sumber informasi bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Pelaporan adalah upaya menginformasikan kegiatan dan perkembangannya di dalam organisasi kepada pimpinan. Seluruh kegiatan dan perkembangan didalam organisasi harus direkam, maka sumber terpercaya dari laporan adalah rekaman (hasil pencatatan) kegiatan. Laporan pengendalian membantu untuk mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber daya dengan membandingkan prestasi actual terhadap tolak ukur.

Controlling (Pengendalian/Pengawasan) (skripsi, tesis dan disertasi)

Controlling adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Pengendalian menurut Wilkinson (1993) terdiri dari evaluasi kinerja yang direncanakan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta pengambilan tindakan-tindakan perbaikan bila diperlukan. Menurut Young (1994) pengendalian sistem merupakan fungsi yang penting dalam manajemen. Dengan adanya fungsi ini akan membantu manajer memastikan pendayagunaan sumber daya organisasi berlangsung secara efektif dan efisien. Efektifitas diartikan sebagai pencapaian dari apa yang diharapkan oleh perusahaan atau organisasi. Efisiensi menunjukkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan biaya serendah mungkin. Panglaykim (1991) menyebutkan bahwa controlling dapat kita lihat dari tiga sudut yaitu: 1.Menyeleksi standard dan titik-titik strategis (selecting standard and strategic points).2.Pemeriksaan dan memberikan laporan akan pelaksanaan yang lalu. 3.Mengambil tindakan-tindakan korektif (sesuatu yang akan memperbaiki keadaan yang buruk)

Dasar Hukum Hak Cipta, Definisi, Sejarah Singkat Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Setelah masa revolusi sampai tahun 1982 Indonesia masih
memakai UU pemerintah Kolonial Belanda Auteurwet 1912, sampai
pada dibentuknya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang
Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang disahkan dan diundangkan
di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah dengan
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun
1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362),
disahkan dan diundangkan di jakarta pada tanggal 19 September
1987, yang diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
1997 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679), disahkan dan
diundangkan di jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya
disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dirubah oleh
Undang Undang No 28 Tahun 2014.
Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua
suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan
untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”.
Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan
kesenian31
.
Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu
ciptaan, yaitu hak cipta (copy rights) dan hak terkait (neighboring
rights). kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat
ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan
.
Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 terdapat beberapa
pengertian umum mengenai Hak Cipta, yaitu :
“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
perundang-undanagn.” (Pasal 1 ayat (1) UU No.28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta).
“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu
ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” (Pasal 1 ayat (2)
UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Ciptaan adalah setiap hasil karya ciota di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas
inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,
ketreampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam
bentuk nyata.” (Pasal 1 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik
Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah
dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut
hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”
(Pasal 1 ayat (4) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta
yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan produser fonogram, atau lembaga penyiaran.” (Pasal 1
ayat (5) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pelaku Pertunjukan adlaah seorang atau beberapa orang
yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
menampilkan dan mempertunjukan suatu Ciptaan.” (Pasal
1 ayat (6) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang
pertama kali merekan dan memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi,
baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara
bunyi lain.” (Pasal 1 ayat (7) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang
diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau
dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer
bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai
hasil tertentu.” (Pasal 1 ayat (9) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta
“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran,
suatu ciptaan dengan menggunakan alat elektronik atau
non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun
sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat
orang lain.” (Pasal 1 ayat (11 UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara
menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram
atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara
permanen atau sementara.” (Pasal 1 ayat (12) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau
penyebaran Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.” (Pasal
1 ayat (17) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang
yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
atau Pemilik Hak Terkait.” (Pasal 1 ayat (18) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
61
“Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh
pemohon kepada menteri.” (Pasal 1 ayat (19) UU No.28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkaitkepada
pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas
Ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat
tertentu.” (Pasal 1 ayat (20) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Royalti adalah imbalan atas pemandaatan Hak Ekonomi
suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh
pencipta atau pemilik Hak terkait.” (Pasal 1 ayat (21) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau
Produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian
barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk
memperoleh keuntungan ekonomi.” (Pasal 1 ayat (23) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan
Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber
atau berbayar.” (Pasal 1 ayat (24) UU No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta)
“Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang
dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi
Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak
Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata
atau pidana yang diderita Pencipta, Pemegang hak Cipta
dan/atau pemilik Hak Terkait.” (Pasal 1 ayat (25) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.” (Pasal 1 ayat (26) UU
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
“Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.”
(Pasal 1 ayat (27) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta)
62
Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah
Hak Cipta pada Tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya
Auteurswet (Wet Van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor
600), yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912.
Meskipun pada waktu itu Indonesia telah memberlakukan
Auteurswet 1912 tersebut33
.
Penerbit Balai Pustaka merupakan suatu badan usaha milik
negara. Penerjemahan yang dilakukan penerbit Balai Pustaka
dilakukan dengan maksud baik, yaitu untuk memperkaya khasanah
pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memiliki jumlah yang
memadai. Menurut Auteurswet 1912,penerjemahan tanpa izin dari
penciptanya merupakan pelanggaran. Bahkan, penerjemahan
dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (Public
Domain), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap
dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (moral rights)
yang melekat pada ciptaan – ciptaan yang bersangkutan34
.
Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini
masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal I
UUD 1945 Amandemen ke IV yaitu “Segala peraturan perundang
undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang
baru menurut Undang Undang Dasar ini”. Secara umum pembentukan peraturan perundang undangan di
bidang Hak Cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap
perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, beberapa
perjanjian itu adalah :35
a. Konvensi Bern 1886 Tentang Perlindungan Karya Sastra
dan Seni.
b. Konvensi Hak Cipta Universal 1995 atau Universal
Copyright Convention.
c. Konvensi Roma 1961.
d. Konvensi Jenewa 1967.
e. TRIPs 1994 (Trade Related Aspects on Intellectual Property
Rights 1994).
2. Ruang Lingkup, Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta
Mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada
dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup
ini Undang Undang Hak Cipta 2014 merinci lagi diantaranya seperti
yang ada pada ketentuan Pasal 40 Undang Undang Hak Cipta 2014
yang berisi : “(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya;  b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil
transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau
modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
65
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi
tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video dan;
s. Program komputer;
Karakterisktik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada ketentuan
Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
(1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun
sebagian karena :
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wakaf;
d. Wasiat;
e. Perjanjian tertulis atau;
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;
Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (basic
principles) yang secara konseptual digunakan sebagai
landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu
yang menganut Civil Law System maupun Common Law
System. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah
berwujud dan asli. Prinsip ini adalah prinsip yang
paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta,
maksudnya yaitu bahwa Hak Cipta hanya berkenaan
dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip
ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain
sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau
sub-principles, yaitu :
1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian
(orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang
diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat
erat hubungannya dengan bentuk perwujudan
suatu ciptaan.
2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan
yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk
tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti
suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan
suatu ciptaan.
3) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari
pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,
hal tersebut berarti bahwa tidak ada oranag lain
67
yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin
pencipta atau pemegang hak cipta.
b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
Suatu Hak Cipta akan eksis pada saat seseorang
pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang
berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka
suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan
tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan,
tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka Hak
Ciptanya tetap ada pada pencipta.
c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk
memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang
diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduaduanya dapat memperoleh hak cipta.
d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang
diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan
harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)
Hak cipta buka merupakan suatu monopoli terbatas.
Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal
konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang
pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan
ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat
68
tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat,
asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak
merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari
ciptaan tertentu.

Organizing(Pengorganisasian) (skripsi, tesis dan disertasi)

Organizing adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi Menurut Siagian (1996) Organisasi adalah manifestasi daripada kemampuan manusia untuk bekerja sama secara kooperatif karena tugas-tugas yang terdapat dalam organisasi harus dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat orang yang tersedia di dalam organisasi.

Planning (Perencanaan) (skripsi, tesis dan disertasi)

Planning adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. (Stoner, 1982 dalam Handoko, 2001) Menurut Azwar (1996) jika ditinjau dari frekwensi penggunaan rencana yang dihasilkan, perencanaan dapat dibedakan atas dua macam yakni: a.Digunakan satu kali Disebut penggunaan satu kali (single-use planning), apabila rencana yang dihasilkan hanya dapat dipergunakan satu kali. Perencanaan yang seperti  ini dapat secara sengaja dilakukan, atau karena memang telah tidak dapat digunakan lagi. Antara lain karena keadaan lingkungan yang telah berubah. b.Digunakan berulang kali Disebut penggunaan berulang kali (repeat-use planning), apabila rencana yang dihasilkan dapat dipergunakan lebih dari satu kali. Menurut Newman, perencanaan model ini hanya dapat dilakukan, apabila situasi dan kondisi lingkungan normal serta tidak terjadi perubahan yang terlalu mencolok. Perencanaan berulang kali ini disebut pula dengan nama perencanaan standar (standar planning)

Tinjauan Singkat Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (skripsi, tesis dan disertasi)

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia,
telah ada sejak 1840-an. Pada tahun 1885, UU merek mulai
diberlakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul
dengan diberlakukannya UU paten pada tahun 1910. Dua tahun
kemudian, UU Hak Cipta (Auters Wet 1912) juga diberlakukan di
Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut,
pemerintah kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi
anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi
anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.28
Di jaman pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI
tersebut tetap diberlakukan. Kebijakan pemberlakuan peraturan HKI
produk Kolonial ini tetap dipertahankan saat Indonesia mencapai
kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali UU Paten (Octrooi Wet).
Adapun alasan tidak diberlakukannya uu tersebut adalah karena salah
satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan RI. Disamping itu,
Indonesia masih memerlukan teknologi untuk membangung
perekonomian yang masih dalah taraf perkembangan.29 Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengundangkan UU Merek
tahun 1961 ( UU No.21 Tahun 1961), yang disusul dengan UU Hak
Cipta nasional yang pertama pada tahun 1982 (UU No.6 Tahun 1982)
dan UU Paten tahun 1989 ( UU No. 6 Tahun 1989). Setelah
mengalami beberapa kali perubahan sebagai konsekuensi keikut
sertaan Indonesia dengan berbagai konvensi internasional, diantaranya
perjanjian TRIPs, UU HKI terkini dan ketiga cabang utama tersebut
adalah UU Hak Cipta tahun 2014 (UU No.28 Tahun 2014), UU Paten
2016 ( UU No. 13 Tahun 2016) dan UU Merek tahun 2016 ( UU
No.20 Tahun 2016). Untuk melengkapi keberadaan UU HKI,
pemerintah telah membuat 4 UU HKI lainnya, yaitu UU Perlindungan
Varietas Tanaman Tahun 2000 (UU No.30 Tahun 2000), UU Desain
Industri Tahun 2000 (UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata
Letak Terpadu Tahun 2000).
Berdasarkan perkembangan HKI yang terbaru tersebut, HKI
mempunyai tujuh cabang, yaitu :
a. Hak Cipta dan Hak Terkait
b. Merek
c. Paten
d. Desain Industri
e. Rahasia Dagang
f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
58
g. Perlindungan Varietas Tanaman

Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (skripsi, tesis dan disertasi)

Kita perlu memahami HKI untuk menimbulkan kesadaran
akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai
kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang
ingin sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam
penciptaan inovasi-inovasi yang kreatif, terdapat prinsip – prinsip
yang terdapat dalam HKI adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial, pemaparan prinsip tersebut
sebagai berikut :
a. Prinsip Ekonomi
Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan
kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai
ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak
cipta.
b. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi
pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga
memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan
intelektual terhadap karyanya.
c. Prinsip Kebudayaan
Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu
pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf
kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi
masyarakat, bangsa dan Negara.
d. Prinsip Sosial
Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga
Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas
suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan
56
perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan
individu dan masyarakat/ lingkungan27
.

Method (Prosedur) (skripsi, tesis dan disertasi)

Prosedur adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang berurut,tahap demi tahap serta jelas menunjukkan jalan atau alur (flow) yang harus ditempuh dari mana pekerjaan itu berasal ke mana diteruskan dan kapan atau dimana selesainya (Soedjadi,1996) Agar semua orang dalam organisasi dapat bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran bersama yang ditetapkan maka harus disusun prosedur kerja secara jelas dan tertulis. Uraian tugas harus tertulis, tegas, terperinci dan memuat apa yang harus dikerjakan oleh seorang pejabat, juga sudah tergambar wewenang yang dilimpahkan. Tanpa uraian tugas yang jelas maka seorang pejabat harus menafsirkan sendiri tugasnya dan mungkin akan menyebabkan pekerjaan itu tidak terbagi habis dan akhirnya mungkin akan menimbulkan benturan-benturan di antara sesama pejabat

Contract Theory (skripsi, tesis dan disertasi)

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan
bahwa sebuah sistem paten merupakan perjanjian antara inventor
dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang
harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara
merealisasikan invensi tersebut.24
Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum
diadakannya pemerikasaan substansi atas invensi yang dimohonkan.
Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap
sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.25
Pengungkapan terhadap invensi yang akan diajukan paten di
negaya yang menganut sistem first to file haruslah dilakukan setelah
mendaftar invensi tersebut terlebih dahulu. Segala macam bentuk
publikasi atau pengumuman terhadap invensi tersebut sebelum
pendaftaran paten, dapat menghilangkan kesempatan untuk
mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan uu paten
(lihat Pauline Newman, 2001: 81)

Money (Anggaran) (skripsi, tesis dan disertasi)

Anggaran adalah laporan-laporan formal sumber daya – sumber daya keuangan yang disisihkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu selama periode waktu yang ditetapkan. Anggaran menunjukkan pengeluaran, penerimaan, atau laba yang direncanakan di waktu yang akan datang. Anggaran mencerminkan sasaran, rencana, dan program-program organisasi yang dinyatakan dalam bentuk bilangan. (Handoko, 1984).

Man (Sumber Daya Manusia) (skripsi, tesis dan disertasi)

Sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam organisasi. Kegiatan di organiasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sumber daya manusia yang menjalankannya. Bagi rumah sakit, salah satu indicator keberhasilannya yang efektif dan efisien adalah tersedianya SDM yang cukup dengan kualitas yang tinggi, professional sesuai dengan fungsi dan tugas setiap personel. (Ilyas, 2004) Pada setiap pelaksanaan tugas harus ditentukan persyaratannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipilih orang yang sesuai untuk menduduki jabatan tersebut . Jika belum ada orang yang sesuai dapat diusahakan melalui pendidikan atau pelatihan. Oleh karena itu, pendidikan dan latihan merupakan suatu keharusan dalam rangka mengisi kebutuhan personil secara terus menerus. Supervisi pun harus dilakukan kepada seluruh pegawai secara terus menerus. Sumber daya manusia merupakan pelaksana dari seluruh kegiatan di dalam perusahaan, sehingga merupakan sumber penyimpangan yang utama (Tedjakusnadi, 2002)

  Utilitarian Theory (skripsi, tesis dan disertasi)

Teori ini diperkenalkanoleh Jeremy Bentham dan
merupakan reaksi terhadap natural right theory. Menurut Bentham
natural right theory merupakan “simple nonsense”18. Kritik ini
muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa natural rights
memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada
masyarakat19. Menurut utilitarian theory, negara harus mengadopsi
beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundangundangan) yang dapat memaksimalkan kebahagian anggota masyarakat.20 Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap
invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak.
Meskipun demikian, utilitarian theory mengijinkan
pengecualian terhadap pembatasan tersebut untuk kepentingan
umum
. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum paten seharusnya
diarahkan sebagai sebuah insentif terhadap ciptaan, pengungkapan,
dan penyebaran teknologi meju yang dimiliki inventor pada
masyarakat luas22. Pendekatan utilitarian theory adalah pusat dari
hukum dan kebijakan HKI di Amerika Serikat23. Sebagian besar
negara menerapkan utilitarian theory di dalam hukum paten.
Kesimpulannya, berdasarkan utilitarian theory fungsi sistem paten
adalah sebagai alat untuk menyebarkan manfaat invensi tidak hanya
kepada para inventor tetapi juga kepada masyarakat luas

 Sistem (skripsi, tesis dan disertasi)

Sistem menurut Azwar (1996) adalah kumpulan dari bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang majemuk, dimana masing-masing bagian bekerjasama secara bebas dan terkait untuk mencapai sasaran kesatuan dalam suatu situasi yang majemuk pula. Suatu sistem disebut suatu metoda apabila bagian-bagian atau elemen-elemen yang terhimpun dalam sistem tersebut membentuk suatu metoda yang dapat dipakai sebagai alat dalam melakukan pekerjaan administrasi. Sistem terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan mempengaruhi, yaitu : masukan, proses, keluaran, umpan balik, dampak, lingkungan.

Pengendalian Harga Pokok Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)

Biaya Satuan adalah biaya yang diperlukan atau dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan produk (barang atau jasa). Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Jika biaya yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya bertugas memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya tersebut. Kemudian dilakukan analisa bila terjadi penyimpangan biaya tersebut dan menyajikan informasi penyebab terjadinya selisih tersebut.(Mulyadi, 2005)

Natural Right Theory (skripsi, tesis dan disertasi)

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak
untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan
sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur
utama dari teori ini, yaitu:
1) First Occupancy
Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah
invensi hak secara moral terhadap penggunaan ekslusif
dari invensi tersebut.
2) A Labor Justification
Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta hak
kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah sebuah
invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya
tersebut.
Pengadopsian natural right theory dapat ditemukan di dalam
ketentuan the Paris Convention yang mengatur tentang hak moral
(moral right), yaitu kewajiban untuk mencantumkan nama inventor
di dalam setiap dokumen paten
. Memasuki abad 20, gejala untuk
membatasi pengadopsian natural right theory mulai terlihat di
dalam hukum paten. Sebagai contoh, banyak negara menerapkan
asas teritorialitas yang terbatas terhadap pemberlakuan hukum paten, ruang lingkup invesi yang dapat dilindungi dan jangka waktu
perlindungan paten.
Alasan pembatasan pemberlakuan natural right theory
dipengaruhi oleh gerakan anti paten yang muncul pada akhir abad
. Hal ini dapat dimengerti mengingat natural right theory
menekankan pada perlindungan hukum yang mutlak terhadap
semua bentuk invesi yang dihasilkan. Akibatnya, sistem hukum
paten sangat berpihak terhadap invensi yang dihasilkan tersebut.
Untuk menyeimbangkan kepentingan para inventor dan akses
publik, sebagian besar negara membatasi pemberlakuan teori ini.1
b. Utilitarian Theory
Teori ini diperkenalkanoleh Jeremy Bentham dan
merupakan reaksi terhadap natural right theory. Menurut Bentham
natural right theory merupakan “simple nonsense” . Kritik ini
muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa natural rights
memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada
masyarakat . Menurut utilitarian theory, negara harus mengadopsi
beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundangundangan) yang dapat memaksimalkan kebahagian anggota

Peran Cost Control (skripsi, tesis dan disertasi)

Pencatatan, penggalangan, pengalokasian, dan pelaporan biaya akan berperan dalam pengendalian. (Sabarguna, 2007). Peran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk : 1.Anggaran biaya (budget) Anggaran biaya yang ditentukan akan merupakan dasar dapat benar tidaknya pelayanan dijalankan. Anggaran (budget) menurut Soedjadi (1996) adalah suatu penyusunan perkiraan secara terinci tentang hasil yang ingin dicapai dari penggunaan uang yang tersedia untuk suatu pelaksanaan program kegiatan organisasi, berdasarkan atas harapan-harapan yang maksimal tetapi wajar demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Pengawasan anggaran (budgetary control) adalah suatu sistem penggunaan bentuk-bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial, dengan melakukan pembandingan pelaksanaan nyata dan pelaksanaan yang direncanakan (Handoko, 1984). 2.Biaya standar, yaitu dengan biaya standar yang ditentukan merupakan patokan bagi di atas atau di bawah standar yang ditentukan. 3.Prosedur pencatatan, adanya prosedur pencatatan biaya dapat menghindari terjadinya pemborosan Peran Cost Control menurut Panglaykin dan Tanzil (1991) adalah : 1.Menilik Pengeluaran Dengan mengadakan analisa, dan sintesa serta menggunakan perbandingan maka terdapatlah pengawasan dan penelitian yang layak 2.Mengadakan penelitian usaha efisiensi Pengeluaran untuk direct labour cost mudah diketahui, tetapi jika tidak ada produktivitas, maka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan 3.Mengadakan distribusi pada biaya overhead4.Melakukan produksi dalam jumlah ekonomis serta dalam jumlah yang dapat dijual 5.Menetapkan harga penjualan 6.Mengurangi waste atau penghamburanMenganjurkan kepada buruh untuk berpikir dalam suasana hemat

Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam kepustakaan ilmu hukum HKI pada umumnya dibagi
menjadi dua golongan, yakni sebagai berikut :
a. Hak Cipta (Copy Rights)
b. Hak atas kekayaan industri (Industrial Property) yang
terdiri dari :
1) Hak Paten (Patent) ;
2) Hak Merek (Trademark) ;
3) Hak Produk Industri (Industrial Design) ; 4) Penanggulangan Praktik Persaingan Curang
(Represion of unfair Competition)
Jika dicermati dalam ketentuan TRIPs, HKI digolongkan dalam
8 (delapan) golongan, antara lain :
a. Hak Cipta dan Hak terkait lainnya ;
b. Merek dagang;
c. Indikasi geografis;
d. Desain Produk Industri;
e. Paten;
f. Desain Lay Out (topografi) dari rangkaian elektronik
terpadu;
g. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan;
h. Pengendalian atas praktik persaingan curang. 12
Bagaimana halnya di Indonesia, apabila diperhatikan
perundang-undangan HKI di Indonesia, tampaknya semua hal tersebut
di atas telah diatur dalam undang-undang tersendiri, antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman.
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia
Dagang. c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain
Industri.
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain
Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu.
e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.
g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang No 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta disebutkan, dalam UU ini ciptaan yang dilindungi
adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang
mencakup :
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantonim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
50
i. Peta ;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematografi;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil
transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi,aransemen, transformasi atau
modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi
tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program komputer

Istilah dan beberapa pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (skripsi, tesis dan disertasi)

Beberapa literatur tentang pengertian HKI
a. W.R.Cornish1
, memberi rumusan sebagai berikut
Intellectual Property Rights Protect applicants and
informations that are of commercial value.
b. Sri Redjeki Hartono2 mengemukakan, bahwa Hak Milik
Intelektual pada hakikatnya merupkan suatu hak dengan
karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut
diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU,
memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak,
sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus
dipenuhi. tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur
ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud
ini adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan
oleh Undang-Undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut
mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat
bahkan hampir tidak ada batas antarnegara (borderless state). Sehingga
tidaklah mengherankan apabila HKI merupakan salah satu obyek bisnis
yang cukup diminati oleh pelaku bisnis, karena di anggap dapat
mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol.
Seperti yang dikemukakan oleh S. Kajatmo3
, dalam era
perdagangan dunia sekarang hendaknya hak cipta segera didaftarkan
agar setiap pencipta, penemu atau pelaku ekonomi tidak akan mudah
dijatuhkan oleh pihak lain.
Jadi disini terlihat, bahwa lembaga pendaftaran dan pengakuan
HKI mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Karena ada jenis
HKI yang secara teoritis tidak perlu didaftarkan, maka pada saat itu hak
tersebut sudah dilindungi. Hanya saja, apabila ada pelanggaran HKI
sulit untuk membuktikan bagi pemegang HKI yang tidak mendaftarkan
haknya. Sebaliknya bisa terjadi, orang lain yang mendaftarkan hak
tersebut. Sebagai contoh kasus batik yang dibuat oleh Indonesia, yang
didaftarkan oleh pengusaha Jerman di negaranya dan oleh pengusaha
Jepang di negaranya. Akibatnya impor batik dari Indonesia ke kedua negara tersebut mendapat hambatan, Karena batik yang datang dari luar
dianggap melanggar HKI.4
Intellectual Property Rights sering kali diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan
intelektual disingkat HKI.
Menurut Rachmadi Usman, khususnya antara kata “milik” dan
kata “kekayaan” dalam dua istilah tersebut lebih tepat jika
menggunakan kata “milik” atau kepemilikan karena pengertian hak
milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus daripada kekayaan.
Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan
meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Intellectual Property
Rights merupakan kebendaan immateril yang juga menjadi objek hak
milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.5
Tim Lindsey dan kawan-kawan, mengalami kesulitan untuk
mendefinisikan hak atas kekayaan intelektual. Meskipun demmikian,
uraian mengenai HaKI dapat digambarkan secara umum. Contohnya,
hukum HaKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta
invensi dari penggunaan dan peniruan oleh pihak lain tanpa hak. HaKI  juga melindungi merek, seperti nama dan/atau simbol yang digunakan
oleh sebuah perusahaan6
, dan lain-lain.
Meskipun sukar di definisikan, tetapi HKI dapat dilakukan.
Setidaknya dari kalimat yang singkat digunakan dalam suatu definisi
sudah dapat memberikan gambaran umum tentang isi yang ada dalam
HKI.
Mengutip definisi yang dibuat oleh Rachmadi Usman, HaKI
adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau
lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang
ilmu pengetahuam dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan
kebendaan tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas
seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.7
Dahulu secara resmi sebutan Intellectual Property Rights (IPR)
diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan
Intelektual dan di negri Belanda istilah tersebut diintrodusir dengan
sebutan Intellectuele Eigendomsrecht. GBHN 1993 maupun GBHN
1998 menerjemahkan istilah Intellectual Property Rights tersebut
dengan Hak Milik Intelektual. Namun Undang Undang No. 25 Tahun
2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang
merupakan penjabaran lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan  Istilah Intellectual Property Rights ini dengan Hak atas Kekayaan
Intelektual, yang disingkat dengan HaKI istilah Intellectual Property
Rights ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon8
.
Disamping itu karya-karya intelektualitas dari seseorang atau
manusia ini tidak sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga
sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriyah dan batiniyah,
baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang
memerlukan karya karya intelektualitas tersebut. Dari karya karya
intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh
gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu
pengetahuan, seni, sastra, teknologi, yang sangat besar artinya bagi
pengingkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.
Demikian pula karya karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan
bangsa dan negara indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan
bagi masyarakat Indonesia.
HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum
untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha kreatif”9
. Definisi HKI
yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh United Nations
Conference on Trade And Development (UNCTAD) – International
Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). Menurut kedua lembaga tersebut HKI merupakan “hasil-hasil usaha manusia
kreatif yang dilindungi oleh hukum10
Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual di dalam buku
panduan HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau
disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa
digunakan untuk Intellecual Property Rights (IPR), yakni hak yang
timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau
proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak
untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas
intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia

Pengertian Cost Control (Pengendalian Biaya) (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Mulyadi. (2005). Jenis biaya berdasarkan sifat kegunaannya, terdiri dari : a.Biaya Investasi, yaitu biaya yang manfaatnya dapat dipergunakan selama lebih dari satu tahun. Yang termasuk dalam biaya investasi adalah biaya gedung, biaya alat medis, dan biaya alat nonmedis b.Biaya Pemeliharaan, yaitu biaya yang berfungsi untuk mempertahankan atau memperpanjang kapasitas barang investasi. Dengan demikian klasifikasinya mengikuti klasifikasi biaya investasi (biaya gedung, biaya alat medis, dan biaya alat nonmedis) c.Biaya Operasional, yaitu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan suatu proses produksi dan memiliki sifat habis pakai dalam kurun waktu relative singkat. Yang termasuk dalam biaya operasional adalah biaya gaji, biaya obat dan bahan, biaya makan, biaya ATK, dan biaya umum (listrik, telepon, air, dll) Sedangkan pengendalian adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan, penyempurnaan, dan penilaian (evaluation) untuk menjamin bahwa tujuan dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan.(Soedjadi, 1996). Menurut Panglaykim (1991) “Control” tidaklah berarti mengontrol saja, tetapi juga meliputi aspek penelitian, apakah yang dicapai itu sesuai dan sejalan dengan tujuan-tujuan  yang sudah ditetapkan, lengkap dengan rencananya, kebijaksanaan, program, dan lain sebagainya dari manajemen. Terdapat beberapa pengertian mengenai Cost Control, antara lain : 1.Berdasarkan Business Dictionarya.Cost Control merupakan penerapan dari proses penyelidikan untuk mendeteksi adanya penyimpangan biaya actual dari dana anggaran b.Merupakan prosedur pemeriksaan untuk memastikan penyebab terjadinya penyimpangan/perselisihan dan melakukan tindakan koreksi antara realisasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan 2.Menurut Wideman (1995) Cost Control bertanggung jawab dalam menulusuri biaya / aliran dana terhadap anggaran/budget yang telah ditetapkan.

Sistem Informasi Akuntansi (skripsi, tesis dan disertasi)

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kombinasi dari orang, catatan-catatan, dan prosedur yang dipergunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan data keuangan. Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu subsistem dari bisnis yang dikembangkan dengan tipe suatu informasi dan pengolahan informasi yang termasuk didalam fungsi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menjalankan fungsi akuntansi, yaitu: pencatatan (recording), pengelompokkan (Classifying), perangkuman (summarizing), pelaporan (reporting). (Sabarguna, 2007) Kualitas informasi yang diberikan yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen dalam membuat keputusan dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal (Trihantoro, 2006)

Pengertian Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan (Stoner, 1982 dalam Handoko, 2001).

Fasilitas Internet (skripsi, tesis dan disertasi)

Pembahasan sejumlah layanan di media internet, dirangkum sebagai berikut (Budi Sutedjo, 2008: 78-80) : a. Electronic Mail (E-mail) : merupakan layanan untuk mengirim dan menerima pesan dari pemakai internet lain dari berbagai penjuru dunia. Surat-surat yang masuk akan ditampung dalam kotak pos elektronik (mailbox) yang dilindungi dengan kata kunci (password), sehingga tidak dapat dibuka selain oleh yang bersangkutan. Alamat kotak pos untuk surat elektronik disebut e-mail address. b. Internet Relay Chat (IRC) : dikenal dengan isitilah Chatting, merupakan fasilitas teleconference untuk komunikasi langsung dengan menggunakan keyboard. Pengguna dapat ambil bagian dalam komunikasi publik dengan orang tertentuatau sekelompok orang sekaligus. c. User’s Network (UseNet) : merupakan sistem kelompok diskusi yang penggunanya dapat saling mendistribusikan artikel-artikel ke seluruh dunia. d. File Transfer Protocol (FTP) : memungkinkan pengakses untuk menyalin dan mengirimkan berkas secara elektronik baik berbentuk tulisan, gambar, animasi, musik atau game dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya melalui jaringan media internet. e. Tele Networking (TelNet) : adalah program yang memungkinkan suatu komputer menjadi terminal dari perangkat elektronik lain melalui internet. Pengguna Telnet memungkinkan untuk masuk (log in) sebagai pengguna komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang ada dikomputer terminal tersebut. f. World Wide Web (www) : sering disebut website (situs), merupakan sistem dalam internet yang memiliki fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Dalam website, Pemilihan jaringan dilakukan dengan item hypertext, untuk bisa mendapat akses ke suatu domain untuk berkas tertentu pada sebuah jaringan. Jadi, dengan memilih sebuah hypertext, akan tercipta suatu hubungan melalui jaringan, yang dapat mengakses suatu berkas tertentu. g. Blog : adalah kependekan dari Weblog, adalah kelompok website pribadi yang selalu di-update (diperbaharui) secara berkelanjutan dan berisi link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri.

Langkah-langkah Klasifikasi ABC (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Sofian Assauri (2008:25) langkah-langkah atau prosedur klasifkasi barang dalam analisis ABC adalah sebagai berikut: 1.Menentukan jumlah unit untuk setiap tipe barang. 2.Menentukan harga per unit untuk setiap tipe barang. 3.Mengalikan harga per unit dengan jumlah unit untuk menentukan total nilai uang dari masing-masing tipe barang. 4.Menyusun urutan tipe barang menurut besarnya total nilai uang, dengan urutan pertama tipe barang dengan total nilai uang paling besar. 5.Menghitung persentase kumulatif barang dari banyaknya tipe barang. 6.Menghitung persentase kumulatif nilai uang barang dari total nilai uang. 7.Membentuk kelas-kelas berdasarkan persentase barang dan persentase nilai uang barang. 8.Menggambarkan kurva analisis ABC (bagan Pareto) atau menunjuk tingkat kepentingan masalah

Pengertian Internet (skripsi, tesis dan disertasi)

Istilah Internet merupakan kependekan dari interconnected-networking,
berasal dari bahasa latin inter yang berarti “antara”, dan network yang berarti
jaringan. Secara kata per kata Internet berarti “jaringan antara” atau penghubung.
Internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada
satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi. Internet
mengatasi perbedaan berbagai sistem operasi dengan menggunakan “bahasa”
yang sama oleh semua jaringan dalam pengiriman data (Budi Sutedjo, 2007: 42).
Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu set protokol
standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengalamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang
diijinkan, penanganan kesalahan (error handling), lalu lintas pesan, dan standar
komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai Transmission
Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol ini memiliki kemampuan untuk
bekerja diatas segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat
keras maupun sistem operasi yang digunakan (Muhammad Hasyim, 2008:
http://hasheem.wordpress.com/)

Pengertian Metode ABC (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam manajemen persediaan, suatu tingkat pengendalian yang seragam kadang-kadang digunakan untuk semua kelompok atau satuan barang. Akan tetapi, dalam realitasnya manajemen persediaan mungkin lebih memerlukan penetapan prioritas. Tingkat pengendalian persediaan dilakukan berdasarkan pada klasifikasi satuan barang ke dalam beberapa kelompok tertentu. Klasifikasi ini dapat ditentukan dari besarnya nilai investasi atau dana yang digunakan dalam persediaan, kontribusi keuntungan per unit yang diberikannya, jumlah penjualan atau pemakaian dari barang tersebut, atau berdasarkan pengaruhnya apabila barang itu mengalami kehabisan atau kekurangan dalam persediaan. Oleh sebab itu, pengendalian dapat berbeda untuk kelompok persediaan barang yang berbeda (Prof. Dr. Muhardi 2011:169). Dapat terjadi bahwa, suatu barang dalam persediaan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tertentu membutuhkan pengendalian yang ketat ketimbang dengan kelompok yang lainnya. Sebaliknya, suatu barang dalam persediaan mungkin tidak membutuhkan pengendalian yang lebih ketat ketimbang barang lainnya yang membutuhkan pengendalian lebih ketat. Dengan demikian, dalam kondisi ini kurang realistik untuk memberikan perhatian yang sama ketat terhadap setiap kelompok barang dalam persediaan. Karenanya suatu pendekatan yang lebih tepat untuk hal ini adalah, melakukan pengendalian sesuai dengan kepentingan relatif dari barang-barang dalam persediaan. Kepentingan relatif yang dimaksud ditunjukkan oleh klasifikasi barang dalam persediaan. Menurut (Prof. Dr. Muhardi 2011:170) yang dikutip dari (Stevenson 1999:565) pendekatan ABC (the ABC approach) merupakan suatu pendekatan yang seringkali digunakan untuk mengelompokkan barang dalam persediaan sesuai dengan ukuran klasifikasinya, misalkan berdasarkan pada nilai dana yang digunakan, atau besarnya nilai satuan uang per unit dikali dengan tingkat penggunaannya per periode waktu, guna menentukan tingkat pengendalian persediaan untuk setiap kelompok barang. Analisis ABC (ABC analysis) membagi persediaan di tangan ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada volume tahunan dalam jumlah uang. Analisis ABC merupakan penerapan persediaan dari prinsip pareto (yang diberi nam berdasarkan pada Vilfredo Pareto, ahli ekonomi Italia pada Abad ke-19). Prinsip Pareto mengemukakan ada “beberapa hal sangat penting dan banyak hal sepele”. Gagasannya adalah untuk membuat kebijakan persediaan yang memfokuskan persediaan pada bagian-bagian persediaan penting yang sedikit dan bukan pada bagian persediaan yang banyak, tetapi sepele. Tidak realistis untuk memantau barang-barang murah dengan intensitas yang sama dengan barang-barang yang sangat mahal (Jay Heizer & Barry Render 2015:555). Untuk menentukan volume uang tahunan dalam analisis ABC, perlu mengukur permintaan tahunan dari setiap barang persediaan dikalikan biaya per unit. Barang-barang kelas A adalah barang-barang yang volume uang tahunannya tinggi. Meskipun barang-barang ini mungkin hanya mewakili sekitar 15% dari total barang persediaan, tetapi mewakili 70% sampai 80% dari total penggunaan uang. Barang-barang kelas B adalah barang-barang persediaan dengan volume uang tahunan yang sedang. Barang-barang ini mewakili sekitar 30% dari barang-barang persediaan dan 15% sampai 25% dari nilai totalnya. Barang-barang dengan volume uang tahunan yang kecil adalah kelas C yang mungkin hanya mewakili 5% dari volume uang tahunan, tetapi mewakili sekitar 55% dari total barang persediaan. Kriteria selain volume tahunan dalam nilai uang dapat menentukan klasifikasi barang. Misalnya, biaya kekurangan persediaan atau penyimpanan yang tinggi, perubahan teknis yang diantisipasi, masalah pengiriman, atau masalah kualitas dapat menyebabkan barang naik ke klasifikasi yang lebih tinggi. Keuntungan membagi barang-barang persediaan ke dalam kelas-kelas adalah berbagai kebijakan dan pengendalian dapat ditetapkan pada setiap kelas. Kebijakan-kebijakan yang dapat didasarkan pada analisis ABC mencakup hal-hal di bawah ini : 1.Membeli sumber daya yang ditujukan pada pengembangan pemasok harus jauh lebih tinggi untuk barang-barang A dibandingkan dengan barang-barang C. 2.Barang-barang A, yang berlawanan dengan barang-barang B dan C, harus memiliki pengendalian persediaan fisik yang lebih ketat; barang-barang tersebut mungkin ditempatkan di bagian yang lebih aman, dan mungkin keakuratan catatan persediaannya untuk barang-barang A harus lebih sering diverifikasi. 3.Meramalkan barang-barang A memerlukan perhatian lebih dibandingkan barang-barang lainnya. Peramalan, pengendalian fisik, keandalan pemasok dan pengurangan persediaan pengamanan yang lebih baik dapat dihasilkan dari sistem-sistem klasifikasi persediaan seperti analisis ABC. Meskipun suatu organisasi mungkin telah melakukan berbagai usaha untuk mencatat persediaannya secara akurat, catatan tersebut harus diperiksa melalui audit berkelanjutan. Audit semacam ini dikenal dengan perhitungan siklus (cycle counting). Berdasarkan pada sejarah, banyak perusahaan menghitung persediaan fisik per tahun. Praktik ini sering kali harus dilakukan dengan menutup fasilitas dan menugaskan orang-orang tidak berpengalaman untuk menghitung bagian dan bahan. Catatan persediaan seharusnya diperiksa melalui perhitungan siklus. Perhitungan siklus menggunakan klasifikasi persediaan yang dilakukan melalui analisis ABC. Dengan prosedur perhitungan siklus, barang dihitung, catatan diperiksa, dan ketidakakuratan didokumentasikan secara periodik. Kemudian, penyebab ketidakakuratan ditelusuri dan diambil tindakan perbaikan yang tepat untuk memastikan integritas sistem persediaan. Barang-barang A mungkin akan sering dihitung satu bulan sekali; barang-barang B mungkin akan dihitung setiap tiga bulan sekali; dan barang-barang C mungkin akan dihitung setiap enam bulan sekali. Perhitungan siklus juga memiliki keuntungan sebagai berikut. 1.Menghindari penutupan dan penghentian produksi yang sangat diperlukan untuk inventarisasi fisik tahunan. 2.Menghilangkan penyesuaian persediaan tahunan. 3.Audit keakuratan persediaan dilakukan oleh karyawan yang terlatih. 4.Memungkinkan penyebab kesalahan diidentifikasi dan tindakan penanggulangan dapat diambil,. 5.Menjaga keakuratan catatan persediaan. Dalam suatu unit usaha, jenis dan jumlah barang yang dikelola tidak hanya satu jenis saja, tapi dapat mencapai ribuan jenis, bahkan ada yang sampai ratusan ribu. Dalam menghadapi permasalahan pengelolaan sistem inventori semacam ini perlu dilakukan pemilahan, sebab sebagaimana diketahui tidak semua barang mempunyai tingkat kepentingan dan penggunaan yang sama. Oleh sebab itu, untuk mencapai tingkat pengendalian inventori yang efisien tidak semua jenis barang akan dikendalikan dengan cara yang sama pula. Cara pemilahan yang lazim adalah berdasarkan tingkat kepentingannya. Barang yang termasuk kategori penting akan mendapat perhatian yang lebih sehingga akan dikendalikan secara lebih intensif bila dibandingkan dengan barang yang tidak penting. Kriteria tingkat kepentingan bersifat subjektif, misalnya bagi teknik operasional tingkat kepentingan akan diukur berdasarkan tingkat kekritisan barang. Suatu barang dikatakan kritis bila ketiadaan barang tersebut menyebabkan fungsi utama dari sistem yang dikelola tidak berfungsi (Senator Nur Bahagia 2006 : 193). Dari berbagai ukuran kepentingan, salah satu yang cukup dikenal dalam pengendalian sistem inventori adalah metode yang dikemukakan oleh Pareto, yang dikenal pula dengan analisis ABC. Metode ini ditemukan oleh Pareto, seorang pejabat tinggi keuangan di Italia pada abad pertengahan yang menghadapi persoalan menangani wajib pajak yang begitu banyak namun setiap wajib pajak tidaklah memberikan kontribusi yang sama. Untuk keperluan penanganan lebih efisien, Pareto mencoba menggambarkan hubungan antara besarnya kontribusi pajak dengan jumlah wajib pajaknya. Hasil kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 80% kontribusi pajak diberikan oleh 20% wajib pajak, selebihnya dapat dibagi atas 15% kontribusi dihasilkan oleh 30% wajib pajak dan 5% kontribusi dihasilkan oleh mayoritas (50%) wajib pajak. Metode ini kemudian berkembang dalam pemakaiannya di berbagai bidang di antaranya dalam sistem inventori. Pada prinsipnya analisis ABC ini adalah mengklasifikasikan jenis barang yang didasarkan atas tingkat investasi tahunan yang terserap di dalam penyediaan inventori untuk setiap jenis barang. Berdasarkan prinsip Pareto, barang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. 1.Kategori A (80-20) : Terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 80% dari seluruh modal yang disediakan untuk inventori dan jumlah jenis barangnya sekitar 20% dari semua jenis barang yang dikelola. Membutuhkan evaluasi peramalan dan metode peramalan lebih sering. Membutuhkan perhitungan persediaan perpetual. Membutuhkan tindakan hati-hati dalam rangka mengurangi lead time. 2.Kategori B (15-30) : Terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 15% dari seluruh modal yang disediakan untuk inventori (sesudah kategori A) dan jumlah jenis barangnya sekitar 30% dari semua jenis barang yang dikelola. 3.Kategori C (5-50) : Terdiri dari jenis barang yang menyerap dana hanya sekitar 5% dari seluruh modal yang disediakan untuk inventori (yang tidak termasuk kategori A dan B) dan jumlah jenis barangnya sekitar 50% dari semua jenis barang yang dikelola. Diagram Pareto disusun berdasarkan presentase kumulatif penyerapan dana dan presentase jenis item dari barang yang dikelola. Untuk keperluan penyusunan diagram pareto diperlukan data dasar tentang : Vol.Rupiah Tahunan = Persediaan x Nilai Perunita.Jenis barang yang dikelola b.Jumlah pemakaian tiap jenis barang (biasanya selama satu tahun) c.Harga satuan barang

Biaya-biaya dalam Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Unsur-unsur biaya yang terdapat dalam persediaan dapat digolongkan menjadi:
1.Biaya Pemesanan Biaya pemesanan (ordering costs, procurement costs) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan/barang, sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Biaya pemesanann ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan dalamm rangka mengadakan pemesanan barang tersebut, yang dapat mencakup biaya administrasi dan penempatan order, biaya penerimaan dan biaya pemeriksaan barang. Biaya pemesanan tidak tergantung dari jumlah yang dipesan, tetapi bergantung pada berapa kali pesanan dilakukan. Dalam kegiatan produksi, biaya ini sering disebut sebagai set-up costs, yaitu biaya yang diperlukan untuk menyiapkan mesin-mesin atau proses manufaktur dari suatu rencana produksi. 2.Biaya Penyimpanan Biaya penyimpanan (carrying costs, holding costs) merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakannya persediaan barang. Yang termasuk dalam biaya ini antara lain : a.Biaya sewa gudang b.Biaya administrasi pergudangan c.Gaji pelaksana pergudangan d.Biaya listrik e.Biaya modal yang tertanam dalam persediaan f.Asuransi g.Biaya kerusakan dan kehilangan
Biaya kerusakan dan biaya kehilangan atau penyusutan barang selama dalam penyimpanan. Biaya modal biasanya merupakan komponen biaya penyimpanan yang terbesar, baik itu berupa biaya bunga kalau modalnya berasal dari pinjaman, atau biaya oportunitas apabila modalnya milik sendiri. Biaya penyimpanan dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu sebagai persentase dari harga barang, atau dalam bentuk rupiah per unit barang. 3.Biaya Kekurangan Persediaan Biaya kekurangan persediaan (shortage costs, stock-out costs), yaitu biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Termasuk dalam biaya ini adalah semua biaya-biaya kesempatan yang timbul karena terhentinya proses produksi sebagai akibat tidak adanya bahan yang diproses

Fungsi Persediaan Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)

dapat memiliki berbagai fungsi yang menambah fleksibilitas operasi perusahaan. Keempat fungsi persediaan adalah sebagai berikut. 1.Untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada perusahaan ritel. 2.Untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Contohnya, jika persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan agar bisa memisahkan proses produksi dari pemasok. 3.Untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. 4.Untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. Untuk menjalankan fungsi-fungsi persediaan, perusahaan harus memelihara empat jenis persediaan, yaitu persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, persediaan MRO (perlengkapan pemeliharaan/perbaikan/operasi), dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan mentah (raw material inventory) telah dibeli, tetapi belum diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan (yaitu, menyaring) pemasok dari proses produksi. Meskipun demikian, pendekatan yang lebih disukai adalah menghapus variabilitas pemasok dalam kualitas, jumlah, atau waktu pengiriman sehingga tidak diperlukan pemisahan. Persediaan barang dalam proses (work-in-process-WIP inventory) ialah komponen-komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan, tetapi belum selesai. WIP itu ada karena untuk membuat produk diperlukan waktu (disebut juga waktu siklus). Mengurangi waktu siklus akan mengurangi persediaan WIP. Tugas ini tidaklah sulit. Selama sebagian besar waktu sebuah produk “sedang dibuat”, produk itu sebenarnya hanya berdiam. Waktu kerja aktual atau waktu “operasi”, adalah sebagian kecil waktu alir bahan, mungkin hanya 5%. MRO (maintenance/repair/operating) adalah persediaan yang disediakan untuk perlengkapan pemeliharaan/perbaikan/operasi yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin dan proses tetap produktif. MRO ada karena kebutuhan dan waktu untuk pemeliharaan dan perbaikan dari beberapa peralatan tidak dapat diketahui. Walaupun permintaan untuk MRO ini sering kali merupakan fungsi dari jadwal pemeliharaan, permintaan MRO lain yang tidak terjadwal harus diantisipasi. Persediaan barang jadi (finish-goods inventory) adalah produk yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman. Barang jadi dapat dimasukkan ke persediaan karena permintaan pelanggan pada masa mendatang tidak diketahui. Keakuratan catatan persediaan adalah prasyarat bagi manajemen persediaan, penjadwalan produksi, dan, pada akhirnya, penjualan. Keakuratan bisa dipertahankan dengan sistem periodik atau perpetual. Sistem periodik memerlukan pemeriksaan persediaan secara teratur (periodik) untuk menentukan kuantitas persediaan di tangan. Beberapa peretel kecil dan fasilitas dengan persediaan yang dikelola oleh penjual barang (penjual barang memeriksa kuantitas persediaan di tangan dan menyediakannya kembali seperlunya) menggunakan sistem periodik. Meskipun demikian, kelemahan sistem periodik adalah kurangnya pengendalian antara tinjauan dan perlunya membawa persediaan tambahan untuk melindunginya dari kekurangan persediaan. Variasi dari sistem periodik adalah sistem dua tempat sampah. Dalam praktiknya, manajer toko akan mempersiapkan dua wadah (masing-masing wadah dengan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan sepanjang waktu yang diperlukan untuk menerima pesanan lainnya) dan menempatkan pesanan ketika wadah pertama kosong. Alternatif lainnya, persediaan perpetual menelusuri penerimaan dan pengurangan persediaan secara berkelanjutan. Penerimaan persediaan biasanya dicatat di departemen penerimaan dalam beberapa cara setengah otomatis, seperti melalui pembaca kode batang, dan pengeluaran persediaan dicatat saat barang meninggalkan ruang penyimpanan atau, di perusahaan ritel, di kasir transaksi penjualan. Terlepas dari sistem persediaan, keakuratan catatan penjualan membutuhkan penyimpanan catatan persediaan masuk dan keluar yang baik, termasuk keamanan yang baik. Ruang penyimpanan yang tertata dengan baik akan memiliki akses terbatas, tata graha yang baik serta tempat penyimpanan yang menyimpan persediaan dalam jumlah tetap. Dalam fasilitas manufaktur serta ritel, wadah, rak, dan bagian harus disimpan dan diberi label secara akurat. Keputusan penting mengenai pemesanan, penjadwalan, dan pengiriman, hanya dibuat ketika perusahaan mengetahui persediaan apa yang ada di tangan

Bentuk dan Jenis Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam suatu sistem manufaktur, persediaan dapat ditemui sedikitnya dalam tiga bentuk sesuai dengan keberadaannya, yaitu : a.Bahan baku (raw material) Merupakan masukan awal proses transformasi produksi yang selanjutnya akan diolah menjadi produk jadi. Ketersediaan bahan baku akan sangat menentukan kelancaran proses produksi sehingga perlu dikelola secara saksama. Inventori jenis ini didatangkan dari luar sistem dan keberadaannya secara fisik biasanya disimpan di gudang penerimaan (receiving storage). b.Barang setengah jadi (work in process) Merupakan bentuk peralihan dari bahan baku menjadi produk jadi. Dalam sistem manufaktur yang bersifat pesanan (job order), adanya inventori barang setengah jadi ini biasanya tidak dapat dihindari sebab proses transformasi produksinya memerlukan waktu yang cukup lama. Sementara dalam sistem manufaktur yang bersifat produksi massa (mass production), adanya inventori barang setengah jadi dapat terjadi karena karakteristik prosesnya yang memang demikian (misal industri semen dan industri pupuk) atau terjadi karena lintasan produksinya yang tidak seimbang. c.Barang jadi (finished good). Merupakan hasil akhir proses transformasi produksi yang siap dipasarkan kepada pemakai. Sebelum diangkut kepada pemakai yang membutuhkan, barang jadi ini disimpan di gudang barang jadi. Dalam sistem manufaktur yang bersifat produksi massa (mass production), biasanya barang jadi disimpan untuk beberapa waktu sampai dengan datangnya pembeli, sedangkan dalam sistem manufaktur yang bersifat pesanan (job order), begitu barang tersebut selesai diproduksi akan segera diambil oleh pemakai yang memesannya. Dengan demikian, dalam sistem manufaktur berdasarkan pesanan sangat jarang ditemui inventori barang jadi di gudang. Menurut Buffa dan Miller (1979) dan Tersine (1988), secara umum inventori di luar sistem manufaktur dapat dibedakan atas beberapa tipe sebagai berikut. 1.Inventori operasi (operation inventory), yaitu inventori barang yang digunakan untuk menjamin kelancaran pemenuhan permintaan dari pemakai (user). Keberadaan inventori ini akan tersebar mulai dari gudang pabrik, gudang distributor (gudang regional, gudang perwakilan, dsb. Sampai dengan gudang yang melayani pengecer) dan akhirnya gudang pengecer. 2.Inventori penyangga (buffer inventory), yaotu inventori yang digunakan untuk mengantisipasi kelangkaan (shortage) pasokan barang atau untuk meredam fluktuasi permintaan yang bersifat random. 3.Inventori siklis (cycle inventory), yaitu inventori yang digunakan untuk menanggulangi lonjakan permintaan yang bersifat siklis (berulang menurut suatu selang waktu karena kejadian tertentu). 4.Inventori musiman (seasonal inventory), yaitu inventori yang digunakan untuk menanggulangi lonjakan permintaan yang bersifat musiman (berulang menurut selang waktu tertentu karena suatu musim). Selain ditemui dalam ketiga bentuk di atas, inventori dalam sistem manufaktur dijumpai juga dalam bentuk bahan penolong (supplies) dan inventori suku cadang (spare part). Bahan penolong digunakan untuk membantu kegiatan proses produksi sedangkan suku cadang diperlukan untuk menunjang dan menjamin kehandalan mesin dan peralatan yang ada pada sistem tersebut. Kebutuhan akan kedua jenis barang inventori yang terakhir disebutkan ini memang tidak terkait secara langsung dengan aktivitas dan volume produksi. Selain dalam bentuk barang, pada sistem usaha non manufaktur inventori dapat ditemui dalam bentuk uang seperti yang ada di bank, obat-obatan seperti yang ada di apotek, darah dan paramedis seperti yang ada di rumah sakit, armada pemadam kebakaran yang ada pada suatu kota, dan gas yang disediakan oleh Pertamina serta suku cadang (spare part) khususnya dalam sistem usaha
jasa. Dalam usaha jasa keberadaan suku cadang merupakan komponen yang sangat menentukan kehandalan pelayanan kepada konsumennya. Semua organisasi memiliki beberapa jenis sistem perencanaan dan sistem pengendalian persediaan. Bank memiliki metode untuk mengendalikan persediaan uang tunai. Rumah sakit memiliki metode untuk mengendalikan persediaan darah dan obat-obatan. Lembaga pemerintah, sekolah, dan tentu saja, sebenarnya setiap organisasi manufaktur dan produksi pada hakikatnya perlu memperhatikan perencanaan dan pengendalian persediaan. Dalam kasus produk fisik, satu organisasi harus menentukan apakah lebih baik memproduksi atau membelinya. Setelah keputusan ini dibuat, tahap berikutnya adalah meramalkan permintaan. Kemudian, manajer operasi menetapkan persediaan yang diperlukan untuk melayani permintaan tersebut.

Stelsel Pendaftaran Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam perlindungan hukum terhadap Hak Cipta terdapat dua macam
pandangan, yaitu (BPHN, 1994: 7) :
3. Pandangan yang menganggap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu hak yang
lahir dengan sendirinya secara alamiah bersamaan dengan lahirnya Ciptaan
dari pemikiran manusia, adanya hak tidak diperlukan suatu formalitas.
Pandangan ini tercermin dalam Article 5 Berne Convention;
4. Pandangan yang mengangap bahwa Hak Cipta sebagai sesuatu yang tidak
dengan sendirinya lahir bersamaan dengan Ciptaan, melainkan memerlukan
formalitas pendaftaran. Pandangan ini tercermin dalam Article 3 sub (1)
Universal Copyright Convention.
Pengaturan perundang-undangan Hak Cipta yang ada di Indonesia yaitu
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pada dasarnya
menganut konsep pandangan yang pertama, bahwa Hak Cipta diperoleh Pencipta
secara otomatis (automatic) ketika suatu Ciptaan terealisasi dalam bentuk nyata.
Hal ini terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun
2002 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa Hak Cipta timbul secara
otomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan.
Konsep perlindungan otomatis pertama kali diperkenalkan dalam Berne
Convention. Salah satu prinsip dari Berne Convention adalah Automatically
Protection, menurut prinsip perlindungan ini, Hak Cipta boleh didaftar boleh juga
tidak. Prinsip ini tersirat dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun
2002 tentang Hak Cipta, bahwa pendaftaran suatu Ciptaan tidak merupakan suatu
kewajiban. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut pendaftaran Hak Cipta bersifat
tidak mutlak.
Menurut Prof. Kollewijn ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran Hak Cipta
yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif. Dalam stelsel konstitutif, hak atas
Ciptaan baru diperoleh apabila Ciptaan tersebut telah didaftarkan dan telah
mempunyai kekuatan hukum. Dalam stelsel Deklaratif, pendaftaran bukan
menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja
menurut peraturan perundang-undangan, bahwa orang yang Hak Ciptanya
terdaftar itu adalah si pemilik hak sebenarnya dari Ciptaan atau sebagai Pencipta
dari hak yang didaftarkannya (H. OK. Saidin, 2004: 89).
Stelsel konstitutif meletakkan titik berat pada ada tidaknya Hak Cipta
tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan stelsel konstitutif, Hak
Cipta itu diakui keberadaanya secara de jure dan de facto. Pada stelsel deklaratif
titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai Pencipta terhadap hak yang
didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Sekalipun Hak
Cipta itu didaftarkan, Undang-Undang hanya mengakui seolah-olah yang
bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan lagi, jika ada
orang lain yang menyangkal hak tersebut (H. OK. Saidin, 2004: 90)

Hak Cipta Sebagai Hak Imateriil (skripsi, tesis dan disertasi)

Hak kekayaan immateril adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya
adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang
dapat dijadikan obiek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak
bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat
berharga, hak sewa dan lainlain sebagainya. Hak kekayaan immateril secara
sederhana dapat dirumuskan bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau
diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan
immateril (H.OK saidin, 2004: 61).
Hak Cipta termasuk ke dalam hak kekayaan immateriil. Jika dilihat dalam
Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mengenai hal-hal
yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah haknya, bukan benda yang merupakan
perwujudan dari hak tersebut. Jadi bukan buku, bukan patung, bukan pula lukisan,
tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan buku,
patung, atau lukisan tersebut. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Hak
Cipta Nomor 19 Tahun 2002, dijelaskan : “Karena manunggal dengan
Penciptanya dan bersifat tidak berwujud, Hak Cipta pada prinsipnya tidak dapat
disita, kecuali Hak Cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum.” Benda yang
dilindungi dalam Hak Cipta ini adalah benda immateriil, yaitu dalam bentuk hak
moral (moral right) (Rahmadi Usman, 2002: 82).

Jenis Sarana Pengendalian Inventori (skripsi, tesis dan disertasi)

1. Single bin System Sistem ini menggunakan satu buah bin atau wadah yang mempunyai volume sama dengan volume target inventori. Bin atau wadah ini dapat berupa antara lain : a.Tangki b.Rak c.Kotak atau tong Di samping itu wadah ini dapat digunakan sebagai sarana menghitung repository.unisba.ac.id

 2. Two bin System Sistem ini menggunakan dua wadah. Wadah yang satu diletakkan di depan dan berisi material yang akan dikeluarkan, sedangkan wadah yang lain ditempatkan di belakang dan ditutup. Apabila material yang di wadah depan habis maka tutup wadah yang di belakang dibuka agar material yang ada di wadah ini dapat digunakan dan pada saat yang sama pemesanan dilakukan. Dengan demikian maka wadah yang di belakang harus berisi material yang cukup untuk memenuhi permintaan selama tenggang waktu pengisian kembali. 3. System CardexSistem ini menggunakan sarana kartu di mana satu kartu untuk satu item. Pencatatan pada kartu ini selalu diperbaharui atau di up-date setiap kali ada transaksi. Sistem ini digunakan sesuai untuk inventori dan jumlah transaksi yang sedikit. 4. Sistem dengan bantuan komputer atau computerized systemSistem dengan penggunaan komputer telah dibangun oleh IBM yaitu MAPICS yang berarti “The manufacturing accounting and production information control system” yang terdiri dari modul-modul yang memberikan informasi dan pengendalian pabrikasi. Pada pengelolaan inventori didapat keuntungan antara lain sebagai berikut : a.Memperbaiki produktivitas b.Mengurangi waktu proses pengelolaan c.Mengurangi investasi pada inventori dan ruang untuk penyimpanan  d.Memperbaiki pelayanan e.Menyiapkan data-data dasar inventori f.Menyiapkan informasi untuk rencana kebutuhan material

Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut zakelijk recht. Prof. Sri
Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni:
“hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung
atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.” Rumusan
bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang
dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya
disebut juga persoonlijk atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya
dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti
pada hak kebendaan (Saidin, 2004: 49).
Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak
relatif atau hak perorangan yaitu (Saidin, 2004: 49) :
a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
b. Mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite (hak yang mengikuti). Artinya
hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga (dalam tangan siapa
pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang
mempunyainya.
c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan di mana terhadap yang lebih
dahulu teriadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi
daripada yang terjadi kemudian.
d. Mempunyai sifat droit de preference (hak yang didahulukan).
e. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara
sepenuhnya dilakukan.
Jika dikaitkan dengan Hak Cipta maka dapatlah dikatakan Hak Cipta itu
sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yakni : “Hak Cipta
adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak Ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.” Hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta itu hanya dapat dimiliki
oleh si Pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai
pemegang hak khususlah yang boleh menggunakan Hak Cipta dan ia dilindungi
dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang
menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum
(Saidin, 2004: 50).

Unsur-unsur sub sistem pengendalian (skripsi, tesis dan disertasi)

Aliran informasi adalah faktor utama pada sebuah sistem pengendalian. Aliran informasi adalah sebuah aliran perputaran umpan balik yang merupakan dasar dari semua sistem pengendalian (Lalu Sumayang 2003:219). Informasi tentang output diteruskan dan diumpanbalikkan ke input secara berkesinambungan, sehingga manajemen secara terus-menerus dapat membandingkan kinerja yang sesungguhnya dengan kinerja yang tersebut pada perencanaan, dan apabila ada penyimpangan manajemen dapat melakukan tindakan perbaikan. Penetapan tata cara pengendalian ini akan menggunakan sistem yang meliputi : a.Pencatatan semua transaksi Ini merupakan pencatatan yang akan mendukung perhitungan tentang posisi persediaan b.Keputusan pengelolaan persediaan Keputusan pengelolaan persediaan yaitu keputusan tentang kapan pemesanan dilakukan dan berapa banyak pesanan. Keputusan dengan bantuan komputer lebih akurat, lebih cepat dan lebih murah c.Laporan tentang kasus atau hal-hal penyimpangan lainnya seperti antara lain : 1.Peramalan yang tidak akurat 2.Pembelian yang terlalu banyak repository.unisba.ac.id
3.Kehabisan persediaan d.Semua keputusan pada pengelolaan inventori didasarkan pada peramalan permintaan. Sering digunakan metode peramalan time series(exponential smoothing), jangan biarkan keputusan berdasarkan fungsi pemasaran atau fungsi keuangan. e.Saluran laporan ke manajemen puncak. Sistem pengendalian harus mempunyai saluran laporan ke manajemen puncak laporan ini meliputi kinerja inventori secara keseluruhan yang meliputi antara lain : 1.Service level2.Biaya pengelolaan 3.Investasi

Hak Eksklusif, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Hak eklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi Pemegang Hak
Cipta untuk memanfaatkan dan menikmati Hak Cipta tersebut. Suatu perbuatan
dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut
melanggar hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Tamotzu
Hozumi, 2006: 97). Hak eksklusif dalam hal ini adalah “mengumumkan dan
memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual,
mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan,
atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun (Penjelasan Pasal 2
ayat [1] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Mengumumkan dalam hal ini adalah melakukan pembacaan, penyiaran,
pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan
menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara
apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar dan dilihat oleh orang lain.
Hal-hal yang termasuk dalam pengertian memperbanyak adalah penambahan
jumlah sesuatu Ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat
substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama,
termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer (Pasal 1 angka
[5] dan [6] Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Ciptaan yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia melahirkan
suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri
seseorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta
tersebut hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak Moral
adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat
dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak
Terkait telah dialihkan. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat
ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait (Penjelasan umum UndangUndang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk
mengumumkan dan memperbanyak suatu Ciptaan, sedangkan hak moral
merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi
Ciptaan, judul Ciptaan, nama Pencipta, dan Ciptaan itu sendiri (Budi Agus
Riswandi, 2009: 187).
Hak moral diatur dalam Article 6 bis Berne Convention, ketentuan ini secara
garis besar berisi (H. OK. Saidin, 2004: 210) :
a. Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil Ciptaannya;
b. Pencipta dapat mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan
atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas
dari suatu karya, yang dapat merusak reputasi dari Pencipta.
Menurut Suyud Margono, pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam
hak moral, yaitu (2003: 49):
a. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari Pencipta untuk dipublikasikan
sebagai Pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain
mengaku sebagai Pencipta atas karya tersebut;
b. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan
atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tidakan lain yang dapat
menurunkan kualitas Ciptaannya.

Sistem Pengendalian Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Karena pengaruh lingkungan maka kinerja pengelolaan persediaan sering kali tidak sesuai dengan kinerja pada perencanaan maka manajemen harus melaksanakan penyesuaian atau perbaikan. Manajemen harus mengawasi output, membandingkan apa yang sesungguhnya dengan yang direncanakan dan mengambil tindakan perbaikan melalui sistem umpan balik (Lalu Sumayang 2003:217). Tujuan dari sistem pengendalian adalah mempengaruhi proses produksi untuk melaksanakan sesuai dengan sasaran perusahaan. Sebuah sistem pengendalian akan terdiri dari : a.Input b.Output c.Sebuah penyadap

Jenis-jenis Karya Intelektual yang mendapat Perlindungan Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut L.J Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresi dari sebuah
ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri. Artinya hukum Hak Cipta tidak
melindungi ide semata, tetapi pengungkapan dari ide tersebut dalam bentuk yang
nyata. Lebih lanjut dalam Article 9 sub (2) TRIPs Agreement diatur :
“Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata cara,
metode dari pengoperasian konsep matematika” (Muhamad Djumaha, 2004: 51).
Obyek perlindungan Hak Cipta dalam Berne Convention adalah karya-karya
dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan
kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apa pun. Karya-karya intelektual
yang mendapat perlindungan Hak Cipta dalam TRIPs Agreement, yaitu : Karyakarya yang dilindungi dalam Berne Convention, Program Komputer, Database,
Pertunjukkan (baik secara langsung maupun rekaman), dan Siaran-siaran (Endang
Purwaningsih, 2006: 3).
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,
ditentukan bahwa : Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Untuk
mengetahui Ciptaan-Ciptaan apa saja di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra
yang dilindungi Hak Cipta, Pasal 1 angka 3 ini perlu dihubungkan dengan
ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak
Cipta yang menetapkan Ciptaan-Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra yang mencakup :
a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomim;
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta
i. seni batik
j. fotografi
k. sinematografi;
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari
hasil pengalihwujudan

Pengaturan Hak Cipta Secara Nasional (skripsi, tesis dan disertasi)

.
Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dimulai dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 1982 untuk mencabut Auteurswet 1912 Staatblaad
Nomor 600 Tahun 1912 yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda
sebagai hukum positif tentang Hak Cipta yang berlaku secara formal di Indonesia
pada masa itu.
Penyempurnaan pertama terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1982 yang bertujuan untuk membatasi pembajakan terhadap Ciptaan.
Penyempurnaan kedua dilakukan pada tahun 1997 dengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta berdasarkan
keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights)
Agreement yang merupakan bagian dari GATT (General Agreement on Tariff and
Trade) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade
Organization (WTO) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan WTO,
mengharuskan Indonesia turut meratifikasi Berne Convention melalui Keputusan
Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works, dan WIPO Copyright Treaty melalui
Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO
Copyright Treaty. Atas dasar itulah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997
direvisi kembali dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta

Tujuan Pengendalian Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Pengadaan sediaan umumnya ditujukan untuk memenuhi hal-hal berikut. 1.Untuk memelihara independensi operasi. Apabila sediaan material yang diperlukan ditahan pada pusat kegiatan pengerjaan, dan jika pengerjaan yang dilaksanakan oleh pusat kegiatan produksi tersebut tidak membutuhkan material yang bersangkutan segera maka akan terjadi fleksibilitas pada pusat kegiatan produksi. Fleksibilitas tersebut terjadi karena sistem mempunyai sediaan yang cukup untuk menjamin keberlangsungan proses produksi. Akan tetapi, sepanjang diperlukannya penyetelan mesin-mesin untuk tujuan menghasilkan produk yang baru, maka independensi atas alat-alat produksi memungkinkan untuk mempertimbangkan jumlah produk yang ekonomis. Manajemen dapat memperhitungkan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan produksi yang ekonomis tersebut. Apabila bahan yang dialokasikan tidak selesai di proses dalam waktu yang telah ditentukan, maka akan tercipta persediaan atas produk yang sedang dalam pengerjaan. 2.Untuk memenuhi tingkat permintaan yang bervariasi. Apabila volume permintaan dapat diketahui dengan pasti maka perusahaan memiliki peluang untuk menentukan volume produksi yang persis sama dengan volume permintaan tersebut. Sejalan dengan itu, perusahaan tidak perlu menyediakan persediaan pengaman (Safety stock) yang diperlukan untuk menjawab fluktuasi permintaan. Akan tetapi di dunia nyata, volume permintaan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Volume permintaan dapat saja melebihi perkiraan karena keberhasilan dalam aktivitas promosi penjualan. Sebaliknya, volume permintaan dapat pula kurang dari yang diramalkan karena adanya tekanan persaingan yang ketat, rendahnya daya beli masyarakat atau pengaruh faktor musiman. Sehubungan dengan itu, volume permintaan pasar yang dihadapi mempunyai gejala yang berfluktuasi. Untuk menjawab fluktuasi permintaan tersebut, perusahaan perlu mempersiapkan persediaan pengaman. 3.Untuk menerima manfaat ekonomi atas pemesanan bahan dalam jumlah tertentu. Apabila dilakukan pemesanan material dalam jumlah tertentu, biasanya di perusahaan pemasok akan memberikan potongan harga (quantity discount). Di samping itu, frekuensi pemesanan juga akan berkurang. Dengan demikian, biaya pemesanan (ordering cost), termasuk biaya pengiriman sediaan, juga akan berkurang. 4.Untuk menyediakan satu perlindungan terhadap variasi dalam waktu penyerahan bahan baku. Penyerahan bahan baku oleh pemasok kepada perusahaan memiliki kemungkinan untuk tertunda karena berbagai penyebab. Penyebabnya bisa berupa kemogokan pada perusahaan pemasok, pada perusahaan yang pengangkutan, atau oleh buruh labuhan. Mungkin pula terjadi permintaan jaminan yang disampaikan ditolak oleh pemasok karena berbagai alasan, kapasitas alat angkutan yang tersedia tidak cukup, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, untuk maksud memberikan perlindungan kepada sistem produksi,
perusahaan perlu mempersiapkan sediaan pengaman (Safety stock) yang cukup, guna mengantisipasi kekurangan sediaan karena faktor lean time dimaksud. 5.Untuk menunjang fleksibilitas penjadwalan produksi. Sehubungan dengan adanya gejala fluktuatif atas permintaan pasar maka perusahaan perlu pula mengatur penjadwalan produksi yang bervariasi. Volume permintaan pasar yang berfluktuasi perlu diantisipasi dengan volume keluaran yang juga bervariasi. Variasi volume produksi dapat pula mempengaruhi penggunaan kapasitas, khususnya jumlah shift buruh yang harus dipekerjakan untuk menunjang rencana produksi tersebut. Selain itu, berpengaruh juga terhadap jumlah bahan baku dan bahan pembantu yang harus disediakan oleh perusahaan. Untuk menunjang terwujudnya fleksibilitas dalam penjadwalan produksi, manajemen perlu mengatur jumlah persediaan bahan yang perlu dipelihara setiap saat.

WIPO Copyright Treaty (skripsi, tesis dan disertasi)

WIPO Copyright Treaty (WCT) adalah salah satu produk dari World
Intellectual Property Organization (WIPO) yang bertujuan memperkuat
perlindungan internasional atas Hak Cipta sebagai jawaban bagi kemajuan yang
sangat cepat dalam teknologi informasi seperti internet, dan terhadap berbagai
perubahan dalam kehidupan sosial. WCT disahkan pada sidang WIPO di Jenewa
tanggal 20 Desember 1996 (Abdul Bari Azed, 2006 : 460).
WCT adalah suatu konvensi yang merupakan special agreement yang
ditentukan dalam Article 20 Berne Convention untuk perlindungan karya sastra.
WCT tidak mempunyai hubungan apapun dengan persetujuan-persetujuan lain
selain Berne Convention, dan juga tidak akan menyangkut hak dan
kewajibanberdasarkan konvensi lain seperti yang tertuang dalam Article 1 sub
(1) konvensi WCT ini. WCT memuat tiga ketentuan merefleksikan yang lazim
disebut Digital Agenda. Timbulnya Digital Agenda ini pada esensinya adalah
tiada lain untuk melindungi kepentingan para Pemegang Hak Cipta untuk
perbanyakan Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta dengan menggunakan sarana
teknologi komunikasi digital sebagaimana dikemukakan dalam Mukadimah
WCT yang merumuskannya dengan kata-kata sebagai berikut : . . . the profound
impact of the development and convergence of information and communication
technologies on the creation and use of literary and artistic works. WCT
menyatakan bahwa hak perbanyakan (reproduction right) mencakup merekam
suatu Ciptaan dalam bentuk digital dengar sarana (medium) elektronik termasuk
perbanyakan seperti dimaksud oleh Article 9 Bern Convention (Eddy Damian,
2009: 88).
Tiga ketentuan yang lazim disebut Digital Agenda WCT yang harus
dilaksanakan oleh negara-negara peserta perjanjian adalah : Pertama,
memberikan kepada Pencipta sebagai bagian dari hak eksklusif untuk
mengumumkan kepada publik (communication right to the public) dengan
menggunakan sarana kabel atau tanpa kabel. Ketentuan ini, misalnya
dimaksudkan untuk melindungi Ciptaan karya tulis atau gambar karya seorang
Pencipta yang dimuat/ditampilkan dalam suatu website yang dapat diakses oleh
publik (Article 8 WCT); Kedua, memberikan perlindungan hukum yang
memadai dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan-tindakan
penyalahgunaan teknologi yang merugikan Pencipta (Article 11 WCT); Ketiga,
kewajiban negara untuk menegakkan hukum secara efektif terhadap seseorang
yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1) menghapus atau
mengubah secara elektronik hak informasi manajemen elektronik (right
management information) tanpa izin Pencipta, 2) mendistribusi, mengimpor
untuk mendistribusikan, menyiarkan atau mengomunikasikan kepada publik
suatu Ciptaan atau perbanyakan suatu Ciptaan yang diketahui bahwa hak
pengelolaan informasi seorang Pencipta telah dihapus atau diubah tanpa izin
Pencipta (Article 12 WCT) (Eddy Damian, 2009: 88).

Pengertian Persediaan (skripsi, tesis dan disertasi)

Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Sebagai salah satu asetpenting dalam perusahaan, karena biasanya mempunyai nilai yang cukup besar dan mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya biaya operasi, maka perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen perusahaan (Eddy Herjanto 1997:167) Pada prinsipnya, inventori adalah suatu sumber daya menganggur (idle resources) yang keberadaannya menunggu proses lebih lanjut. Yang dimaksud dengan proses lebih lanjut di sini dapat berupa kegiatan produksi seperti dijumpai pada sistem manufaktur, kegiatan pemasaran seperti yang dijumpai pada sistem distribusi, ataupun kegiatan konsumsi seperti dijumpai pada sistem rumah tangga, perkantoran, dan sebagainya. Sebagai sumber daya menganggur, menurut Monden (1983) yang dikutip dari (Senator Nur Bahagia 2006 : 7), keberadaan inventori dapat dipandang sebagai pemborosan (waste) dan ini berarti beban bagi suatu unit usaha dalam bentuk ongkos yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaannya perlu di eliminasi. Bila tidak mungkin untuk di eliminasi, keberadaannya harus diminimalkan dengan tetap menjamin kelancaran pemenuhan permintaan pemakainya. Idealnya adalah tidak perlu ada inventori, tapi semua kebutuhan pemakai tetap dapat dipenuhi pada saat diperlukan. Namun, di sisi lain jika inventori tersebut tidak tersedia atau tersedia dalam jumlah yang sangat sedikit dan tidak memadai, peluang terjadinya kekurangan inventori (inventori shortage) pada saat diperlukan akan semakin besar. Akibatnya, kebutuhan pemakaian tidak dapat dipenuhi sehingga akan terjadi ketidakpuasan di sisi pemakai yang makin besar pula. Hal ini berarti akan mengakibatkan kerugian bagi pihak pengelola maupun pihak pemakai sebab pemakai yang tidak puas dapat lari ke sistem usaha yang lain. Dengan demikian keberadaan inventori khususnya dalam suatu unit usaha perlu diatur sedemikian rupa sehingga kelancaran pemenuhan kebutuhan pemakai dapat dijamin, tetapi ongkos yang ditimbulkan sekecil mungkin. Setiap bagian dalam perusahaan dapat memandang persediaan dari berbagai sisi yang berbeda. Bagian pemasaran, misalnya, menghendaki tingkat persediaan yang tinggi agar dapat melayani permintaan pelanggan sebaik mungkin. Bagian pembelian cenderung untuk membeli barang dalam jumlah yang besar dengan tujuan untuk memperoleh diskon sehingga harga per unitnya menjadi lebih rendah dan biaya pengangkutan per unit yang lebih rendah pula. Demikian pula bagian produksi, menghendaki tingkat persediaan yang besar untuk mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan. Di pihak lain, bagian keuangan memilih untuk memiliki persediaan yang serendah mungkin agar dapat memperkecil investasi dalam persediaan dan biaya pergudangan. Mengatur persediaan yang tepat bukan hal yang mudah. Apabila jumlah persediaan terlalu besar maka dapat mengakibatkan timbulnya biaya persediaan yang besar. Namun bila persediaan terlalu sedikit dapat mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan persediaan (stock-out) yang dapat menyebabkan terhentinya proses produksi, tertundanya keuntungan atau bahkan dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan. Sebagaimana keputusan manajemen operasi yang lain, kebijaksanaan yang paling efektif adalah mencapai keseimbangan di antara berbagai kepentingan dalam perusahaan. Pengendalian persediaan harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat melayani kebutuhan bahan/barang dengan tepat dan dengan biaya yang rendah. Pada pokoknya, persediaan merupakan sumber daya ekonomi yang perlu diadakan dan disimpan untuk menunjang penyelesaian pengerjaan satu produk. Sumber daya ekonomi tersebut dapat berupa kapasitas produksi, tenaga kerja, tenaga ahli, modal kerja, waktu yang tersedia, dan bahan baku, serta dan bahan penolong. Namun demikian, dalam kajian yang dilakukan sekarang, sediaan dibatasi pada material, produk yang sedang dalam proses pengerjaan, dan barang jadi. Dengan demikian, persediaan (inventory) adalah sumber daya ekonomi fisik yang perlu diadakan dan pelihara untuk menunjang kelancara produksi, meliputi bahan baku (raw material), produk jadi (finis Products), komponen rakitan (component), bahan pembantu (subtance material), dan barang sedang dalam proses pengerjaan (working in process inventory). Pengendalian persediaan independen berkaitan dengan pengendalian persediaan dalam bentuk produk akhir (finish Products). Permintaan terhadap persediaan bersifat independen dan dapat di estimasi, dengan teknik dan metode peramalan. Permintaan independen yang dimaksud mencerminkan respons
pasar atas keluaran akhir (finish Products), sebuah perusahaan. Pada umumnya, pengendalian independen dipergunakan oleh perusahaan dagang untuk merencanakan dan mengendalikan sediaan barang dagangannya. Namun demikian, pengendalian persediaan independen juga dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur yang mempergunakan satu jenis bahan baku. Misalnya, pada perusahaan pabrik minyak sawit, pabrik minyak kelapa, pabrik gula tebu, pabrik gulabit dan pabrik terigu. Pabrik minyak sawit hanya memerlukan satu jenis bahan baku, yaitu biji sawit. Pabrik minyak kelapa hanya memerlukan bahan baku kopra, pabrik terigu hanya memerlukan bahan baku biji gandum dan bulgur, pabrik gula tebu hanya memerlukan bahan baku tebu dan pabrik gulabit hanya memerlukan bahan baku bitgula. Karena hanya mengolah satu jenis bahan baku, maka optimalisasi sediaan dimaksud tidak tergantung pada bahan baku lainnya. Dengan demikian, layak mempergunakan model pengendalian persediaan independen. Di samping itu penggunaannya pada perusahaan manufaktur ditunjukkan untuk membuat prediksi atas volume produk yang harus dibuat guna menjawab permintaan pasar secara memuaskan. Dari hasil pendugaan atas volume produk akhir yang harus disediakan, manajemen yang bertanggung jawab dapat menetapkan jumlah setiap jenis item bahan atau komponen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengerjaan produk yang bersangkutan

TRIPs Agreement (skripsi, tesis dan disertasi)

Persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights =
Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Intelektual),
merupakan salah satu isu dari 15 isu dalam persetujuan GATT (General
Agreement on Tariff and Trade) Putaran Uruguay mengatur hak milik intelektual
secara global. Persetujuan yang saat ini telah memiliki 147 negara anggota ini
dibuat agar pengaturan HKI menjadi semakin seragam secara internasional.
Terbentuknya Persetujuan TRIPs dalam putaran Uruguay pada dasarnya
merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang
dirasa semakin mengglobal sehingga perkembangan teknologi sebagai
pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara (Abdul Bari Azed, 2006:
171).
TRIPs terdiri dari satu bagian mukadimah dan tujuh bagian isi yang terdiri
dari 73 pasal, yang mencakup tidak hanya semata-mata standar substantif HKI
tetapi juga mendasari prinsip-prinsip yang berlaku terhadap sistem HKI, serta
bagaimana hak-hak tersebut dilaksanakan, dikelola dan ditegakkan agar
mencapai keseimbangan antar kepentingan yang menjadi tujuan pembentukan
TRIPs (Saidin, 2004: 205).
Sebagai halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuan
dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan ketentuan
dalam TRIPs. Ketentan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertuang dalam
BAB I dari Pasal 1 sampai 8 perjanjian ini. Ketentuan dan prinsip tersebut antara
lain yang terpenting yakni (Muhamad Djumaha, 1993: 48) :
a) Ketentuan free to determine (Article 1) : ketentuan yang memberikan
kebebasan bagi para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap
sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs
ke dalam sistem praktek hukum mereka. Mereka dapat menerapkan sistem
perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs, sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
persetujuan tersebut. Ketentuan seperti ini secara langsung mengisyaratkan
bahwa pengaturan mengenai hak milik intelektual di dalam persetujuan
TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokok saja atau global.
Pengaturan selanjutnya yang lebih spesifik diserahkan sepenuhnya pada
negara masing-masing.
b) Ketentuan Intelektual Property Convention (Article 2 sub [2]): ketentuan
yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan perundangundangan dengan berbagai konvensi internasional di bidang hak milik
intelektual, khususnya Paris Convention, Berne Convention, Rome
Convention dan Treaty On Intelectual Property In Respect Of Integrated
Circuit.
c) Ketentuan National Treatment (Article 3 sub [1]): ketentuan yang
mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik
intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara
anggota lainnya. Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga
negara perseorangan, tetapi juga untuk badan hukum. Ketentuan ini
merupakan kelanjutan dari apa yang tercantum dalam Article 2 Paris
Convention mengenai hal yang sama.
d) Ketentuan Most-Favoured-Nation-Treatment (Article 4) : ketentuan yang
mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan hak milik
intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya. Ketentuan ini bertujuan
untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang berbeda
(diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan
perlindungan hak milik intelektual. Setiap negara anggota diharuskan
memberikan perlindungan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya.
e) Ketentuan Exhaution (Article 6) : ketentuan yang mengharuskan para
anggotanya, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan pun di dalam
persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan hak milik
intelektual di dalam negeri mereka.
f) Ketentuan Alih Teknologi (Article 7) : dalam Hak Kekayaan Intelektual
diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan mengembangkan
inovasi teknologi, serta penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama
antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi, serta dalam situasi
kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, juga keseimbangan antara
hak dan kewajiban.

Universal Copyright Convention (skripsi, tesis dan disertasi)

Universal Copyright Convention
Universal Copyright Convention (UCC) dicetuskan dan ditandatangani di
Jenewa pada tanggal 6 September 1952, mulai berlaku pada tanggal 16
September 1955, dan mengalami revisi di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. UCC
dibentuk karena adanya gagasan dari peserta Berne Convention untuk
membentuk kesepakatan internasional alternatif guna menarik negara-negara
lain seperti Amerika Serikat, yang tidak menjadi peserta Berne Convention,
karena menganggap pengaturan dalam Berne Convention tidak sesuai untuk
mereka (Abdul Bari Azed, 2006: 425).
Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal dan dilengkapi dengan 3 protokol.
Protokol I mengatur mengenai perlindungan Ciptaan terhdap orang-orang tanpa
kewarganegaraan dan pelarian. Secara internasional Hak Cipta terhadap orangorang tanpa kewarganegaraan dan pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian
salah satu dari tujuan perlindungan Hak Cipta dapat tercapai yakni untuk
mendorong aktivitas dan kreativitas pada Pencipta tidak terkecuali terhadap
orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau pelarian. Dengan
dilindunginya Hak Cipta mereka, mereka tetap mendapatkan kepastian hukum.
Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada
organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan PBB
untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Inilah yang menjadi dasar
dirumuskannya konvensi ini yang merupakan usaha dari UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Protokol III
berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam
konvensi ini dengan cara bersyarat (Saidin,2004: 220).
Ketentuan yang monumental dari Konvensi ini adalah adanya ketentuan
mengenai ketentuan formalitas Hak Cipta berupa kewajiban setiap karya yang
ingin dilindungi harus mencantumkan tanda ©, disertai nama Penciptanya dan
tahun Ciptaan tersebut mulai dipublikasikan. Simbol tersebut menunjukkan
bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan Hak Cipta negara asalnya, dan
telah terdaftar dibawah perlindungan Hak Cipta (Muhamad Djumaha, 1993: 43)

Tujuan Pengawasan (skripsi, tesis dan disertasi)

Tujuan Pengawasan yaitu, sebagai berikut : 1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. 2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. 3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan. 4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. 5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah)

Pengertian Pengawasan (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa repository.unisba.ac.id
yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari kegiatan pengawasan adalah membuat kegiatan-kegiatan manajemen dinamis dan berhasil secara efektif dan efisien. Sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi, pengawasan memiliki beberapa fungsi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. repository.unisba.ac.id
Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. (Rahardjo Adisasmita 2011). Pengendalian dan pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi, sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai. Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi produksi dan operasi adalah (Sofian Assauri 2008 : 38) : 1.Pengendalian produksi dan operasi. Kegiatan pengendalian ini dilakukan untuk menjamin apa yang telah ditetapkan dalam rencana produksi dan operasi dapat terlaksana, dan bila terjadi penyimpangan dapat segera dikoreksi sehingga tidak mengganggu pencapaian target produksi dan operasi. 2.Pengendalian dan pengawasan persediaan. Kegiatan pengendalian dan pengawasan ini ditujukan agar persediaan atau stock yang ada tidak akan mengalami kekurangan dan dapat dijaga tingkat yang optimal sehingga biaya persediaan dapat minimal. 3.Pengendalian dan pengawasan mutu. Kegiatan ini untuk menjamin agar mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga dapat dihindari repository.unisba.ac.id
adanya ketidakpuasan atau klaim dari para pembeli atau pelanggan atas produk yang dibeli atau dikonsumsinya. 4.Pengendalian dan pengawasan biaya. Kegiatan ini dilakukan atas beban penggunaan bahan dan waktu dari utilisasi mesin dan tenaga kerja atau sumber daya manusia, serta tingkat keefektifan pemanfaatannya. Atas dasar hasil pengendalian dan pengawasan inilah diperoleh hasil peningkatan efisiensi dari bidang produksi dan operasi

Peran Manajer Operasi (skripsi, tesis dan disertasi)

Manajemen Produksi dan Operasi menawarkan kesempatan profesi sebagai contoh: direktur operasi, direktur pabrik, manajer operasi, manajer pengawasan produk, manajer lapang, asisten manajer, dan lain sebagainya. Beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Manajer Operasi adalah : 1.Menentukan dan mengatur letak lahan pertanian dengan letak pabrik penanganan pasca panen 2.Menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin yang efisien agar tidak menyita waktu dalam gerakan 3.Melakukan pemeliharaan peralatan di lahan pertanian dan pabrik agar menjamin keandalan dan kontinuitas operasi 4.Mengurangi bagian produk yang rusak atau memperbaiki proses produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang rendah 5.Menentukan input yang akan dibuat atau dibeli 6.Menentukan atau memperbaiki jadwal kegiatan usahatani atau kegiatan proses produksi pasca panen 7.Mengevaluasi biaya tenaga kerja jika ada penambahan tenaga kerja baik di lapang maupun di kantor 8.Mengurangi jika memungkinkan menghapuskan pemborosan 9.Memperpendek waktu persiapan untuk mengurangi waktu proses 10.Dan lain-lain Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2015:275) untuk melaksanakan fungsi operasi, diperlukan serangkaian kegiatan yang merupakan suatu sistem. Ada empat macam fungsi produksi/operasi yang utama, yaitu:1.Sebagai proses, berupa teknik, yaitu metode yang digunakan untuk mengolah bahan 2.Sebagai pengorganisasian teknik dan metode, sehingga proses dapat dilaksanakan secara efektif 3.Sebagai dasar penetapan perencanaan bahan 4.Sebagai pengawasan atas tujuan penggunaan bahan.

Fungsi Manajemen Operasi (skripsi, tesis dan disertasi)

Untuk menciptakan barang dan jasa, semua organisasi melakukan tiga fungsi. Fungsi-fungsi ini merupakan materi-materi yang diperlukan tidak hanya untuk produksi, tetapi juga untuk kelangsungan dari sebuah organisasi. Hal tersebut mencakup hal sebagai berikut : 1.Pemasaran, yang menghasilkan permintaan atau paling tidak menerima pesanan untuk sebuah produk atau jasa (tidak akan terjadi apa-apa hingga terjadinya penjualan). .Produksi atau operasi, yang menciptakan produk. 3.Finansial/akuntansi, yang melacak seberapa baik kinerja organisasi, pembayaran tagihan, dan pengumpulan uang.

Ruang Lingkup Manajemen Operasi (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Sofian Assauri (2008:27) manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan yang mencakup bidang yang cukup luas, dimulai dari penganalisisan dan penetapan keputusan saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka panjang, serta keputusan-keputusan pada waktu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan produksi dan pengoperasiannya, yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka pendek. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa manajemen produksi dan operasi sebenarnya meliputi kegiatan penyiapan sistem produksi dan operasi, dan kegiatan pengoperasian sistem produksi dan operasi. Menurut Sofian Assauri (2008:35) proses produksi dan operasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan, sehingga masukan atau inputs dapat diolah menjadi keluaran yang berupa barang atau jasa, yang akhirnya dapat dijual kepada pelanggan untuk memungkinkan perusahaan memperoleh hasil keuntungan yang diharapkan. Proses produksi dan operasi yang dilakukan terkait dalam suatu sistem, sehingga pengolahan atau pentransformasian dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan yang dimiliki. Proses pengolahan yang dilakukan dapat berupa : 1.Produksi secara kelompok besar atau batch production, di mana pengolahan dilakukan untuk suatu kelompok produk yang bervariasidengan kelompok produk yang dihasilkan yang lain, terutama variasi terlihat dari bahan-bahan yang terbatas. Batch production ini bersifat lebih sulit, terutama dalam perencanaannya dan dalam pemanfaatan peralatan serta penggunaan bahan-bahan secara efektif. 2.Sistem proses dari produksi dan operasi, di mana produk dihasilkan secara terus-menerus dalam suatu pola atau rancangan tertentu, seperti penyulingan minyak (oil refinery) atau produksi pupuk. Umumnya sistem proses (process system) ini banyak dipergunakan untuk pengolahan bahan baku (raw materials) menjadi bahan antara atau barang setengah jadi bagi industri lainnya. 3.Produksi Massa, satu produk, di mana produksi dilakukan dalam jumlah banyak dan diperuntukkan bagi pasar melalui pengadaan persediaan barang jadi, dan umumnya terdapat dalam industri pengolahan dan rekayasa (assembling). Dalam proses pengolahan atau produksi seperti ini terdapat aliran bahan yang sangat rumit dalam menghasilkan suatu produk akhir, seperti pada perusahaan pabrik atau assembling mobil atau barang-barang elektronik. 4.Produksi Massa – banyak/multi produk, di mana produksi dilakukan untuk suatu seri dari komponen atau artikel yang sangat bervariasi, dengan menghasilkan serangkaian produk dalam berbagai variasi. Proses produksi atau operasi seperti ini terdapat dalam industri kendaraan bermotor, dan perbankan. 5.Proses Konstruksi, di mana produksi dilakukan dengan membangun suatu produk dengan menggunakan bahan-bahan atau barang-barang serta komponen-komponen yang dikumpulkan pada suatu tempat pengerjaan konstruksinya. Proses produksi atau operasi seperti ini terdapat pada pabrik kapal atau industri pesawat terbang. Menurut Sofian Assauri (2008:45) ruang lingkup manajemen produksi dan operasi akan mencakup perancangan atau penyiapan sistem produksi dan operasi, serta pengoperasian dari sistem produksi dan operasi. Pembahasan dalam perancangan atau desain dari sistem produksi dan operasi meliputi : 1.Seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi (produk). Kegiatan produksi dan operasi harus dapat menghasilkan produk, berupa barang atau jasa, secara efektif dan efisien, serta dengan mutu atau kualitas yang baik. Oleh karena itu setiap kegiatan produksi dan operasi harus dimulai dari penyeleksian dan perancangan produk yang akan dihasilkan. Kegiatan ini harus diawali dengan kegiatan-kegiatan penelitian atau riset, serta usaha-usaha pengembangan produk yang sudah ada. Dengan hasil riset dan pengembangan produk ini, maka diseleksi dan diputuskan produk apa yang akan dihasilkan dan bagaimana desain dari produk itu, yang menggambarkan pula spesifikasi dari produk tersebut. Untuk penyeleksian dan perancangan produk, perlu diterapkan konsep-konsep standarisasi, simplifikasi dan spesialisasi. Akhirnya dalam pembahasan ini perlu dikaji hubungantimbal balik yang erat antara seleksi produk dan rancangan produk dengan kapasitas produksi dan operasi. 2.Seleksi dan perancangan proses dan peralatan. Setelah produk di desain, maka kegiatan yang harus dilakukan untuk merealisasikan usaha untuk menghasilkannya adalah menentukan jenis proses yang akan dipergunakan serta peralatannya. Dalam hal ini kegiatan harus dimulai dari penyeleksian dan pemilihan akan jenis proses yang akan dipergunakan, yang tidak terlepas dengan produk yang akan dihasilkan. Kegiatan selanjutnya adalah menentukan teknologi dan peralatan yang akan dipilih dalam pelaksanaan kegiatan produksi tersebut. Penyeleksian dan penentuan peralatan yang dipilih, tidak hanya mencakup mesin dan peralatan tetapi juga mencakup bangunan dan lingkungan kerja. 3.Pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produksi. Kelancaran produksi dan operasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan masukan (inputs), serta ditentukan pula oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau supplyproduk yang dihasilkan berupa barang jadi atau jasa ke pasar. Oleh karena itu untuk menjamin kelancaran, maka sangat penting peranan dari pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produksinya. Dalam pemilihan lokasi dan site tersebut, perlu memperhatikan faktor jarak, kelancaran dan biaya pengangkutan dari sumber-sumber bahan dan masukan (inputs), serta biaya pengangkutan dari barang jadi ke pasar. 4.Rancangan tata letak (lay-out) dan arus kerja atau proses. Kelancaran dalam proses produksi dan operasi ditentukan pula oleh salah satu faktor yang terpenting di dalam perusahaan atau unit produksi, yaitu rancangan tata letak (lay-out) dan arus kerja atau proses. Rancangan tata letak harus mempertimbangkan berbagai faktor antara lain adalah kelancaran arus kerja, optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses, kemungkinan kerusakan yang terjadi karena pergerakan dalam proses akan minimalisasi biaya yang timbul dari pergerakan dalam proses atau material handling. 5.Rancangan tugas pekerjaan. Rancangan tugas pekerjaan merupakan bagian yang integral dari rancangan sistem. Dalam melaksanakan fungsi produksi dan operasi, maka organisasi kerja harus disusun, karena organisasi kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas pekerjaan, merupakan alat atau wadah kegiatan yang hendaknya dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan atau unit produksi dan operasi tersebut. Rancangan tugas pekerjaan harus merupakan suatu kesatuan dari human engineering, dalam rangka untuk menghasilkan rancangan kerja yang optimal. Di samping itu dalam penyusunan rancangan tugas pekerjaan harus pula memperhatikan kelengkapan tugas pekerjaan yang terkait dengan variabel tugas dalam struktur teknologi, dan mutu atau kualitas suasana kerja yang ditentukan oleh variabel manusianya. 6.Strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Sebenarnya rancangan sistem produksi dan operasi harus disusun dengan landasan strategi produksi dan operasi yang disiapkan terlebih dahulu. Dalam strategi produksi dan operasi harus terdapat pernyataan tentang maksud dan tujuan dari produksi dan operasi, serta misi dan kebijakan-kebijakan dasar atau kunci untuk lima bidang, yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja dan mutu atau kualitas. Semua hal tersebut merupakan landasan bagi penyusunan strategi produksi dan operasi. Berdasarkan strategi produksi dan operasi, maka ditentukanlah pemilihan kapasitas yang akan dijalankan dalam bidang produksi dan operasi. Ada tiga aspek yang saling berkaitan dalam ruang lingkup manajemen operasi, yaitu : 1.Aspek struktural yaitu aspek yang memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksinya satu sama lain. 2.Aspek fungsional yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi komponen struktural maupun interaksinya mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian maupun perbaikan agar diperoleh kinerja optimum. 3.Aspek lingkungan memberikan dimensi lain pada sistem manajemen operasi yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Ruang lingkup manajemen operasi berkaitan dengan pengoperasian sistem operasi, pemilihan serta penyiapan sistem operasi yang meliputi keputusan tentang: 1.Perencanaan output2.Desain proses transformasi 3.Perencanaan kapasitas 4.Perencanaan bangunan pabrik 5.Perencanaan tata letak fasilitas 6.Desain aliran kerja 7.Manajemen persediaan 8.Manajemen proyek 9.Scheduling 10.Pengendalian kualitas 11.Keandalan kualitas dan pemeliharaan

Fungsi – Fungsi manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Luther M. Gulick yang disadur oleh Dr. BN.Silalai 1. Perencanaan (Planning); 2. Mengorganisir (Organizing); 3. Melengkapkan Tenaga Kerja (Staffing); 4. Mengarahkan (Directing); 5. Menyelaras/Mengkoordinir (Coordinating); 6. Melaporkan (Reporting); 7. Menyusun Anggaran (Budgeting). 1. Fungsi perencanaanPada hakekatya perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan ekonomis serta efektif pada waktu yang akan datang. 2. Fungsi pengorganisasian Fungsi Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi, personalisasi serta faktor fisik agar kegiatan harus dilaksanakan,disatukan serta diarahkan pada pencapaian tujuan bersama repository.unisba.ac.id 3. Fungsi pengarahan Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan-tindakan agar benar-benar dilaksanakan. 4. Fungsi pengkoordinasiSuatu usaha yang terkoordinir iyalah di mana kegiatan karyawan itu harmonis , terarah serta diintergrasikan untuk mencapai tujuan bersama. 5. Fungsi pengawasan Fungsi pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana untuk mencapai tujuan. Fungsi-fungsi manajemen menurut James A.F. Stoner 1.Perencanaan (planning) menunjukan bahwa para manajer memikirkan tujuan dan kegiatannya sebelum melaksanakannya. Kegiatan mereka biasanya berdasar suatu cara, rencana, atau logika, bukan asal tebak saja. 2.Pengorganisasian (organization) berarti para manajer itu mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Sejauh mana efektifnya suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengerahkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuannya. Tentu saja, dengan makin terpadu dan makin terarahnya pekerjaan akan menghasilkan makin efektifnya organisasi. Mendapatkan koordinasi yang sedemikian itu adalah salah satu tugas manajer. 3.Memimpin (to lead) menunjukan bagaimana para manajer mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu, Dengan menciptakan suasana tepat, mereka membantu bawahannya bekerja sebaik mungkin. 4.Pengendalian (controlling) berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah tujuan. Apabila salah satu bagian dari organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkannya kembali ke tujuan yang bena

Pengertian Manajemen (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Assauri (2004:12) mengatakan manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Subagyo (2001:1) manajemen adalah tindakan untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan mengkoodinasi kegiatan orang lain fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan manajemen meliputi perencanaan, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan. Pengertian manajemen menurut Malayu S.P Hasibuan ( 2006 : 2 ) adalah: ”Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”Menurut A.F. Stoner (1982:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry (2000). Manajemen Pada buku dengan judul “Principles of Management”memberikan definisi bahwa: “Manajemen merupakan suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan serta pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang ditetapkan sebelumnya”. Manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Manajemen telah memenuhi persyaratan untuk disebut di bidang ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori. Teori-teori ini masih terlalu umum dan subyektif. Tetapi teori manajemen selalu diuji dalam praktek, sehingga manajemen sebagai ilmu akan terus berkembang (Luther Gulick 1965 : 14). Manajemen merupakan ilmu pengetahuan juga dalam artian bahwa manajemen memerlukan disiplin ilmu-ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya ; misal, ilmu ekonomi, statistik, akuntansi, dan sebagainya. Bidang-bidang ilmu ini dapat dipelajari secara universal (T. Hani Handoko 2009 : 11). Menurut Mary Parker Follet manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi dari mary ini mengandung perhatian pada kenyataan bahwa para manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk melaksanakan apa saja yang pelu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri. Itulah manajemen, tetapi menurut Stoner bukan hanya itu saja. Masih banyak lagi sehingga tak ada satu definisi saja yang dapat diterima secara universal. Menurut James A.F.Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Harold Koontz Dalam bukunya yang berjudul “The Management Theory Jungle” menganggap pengertian manajemen adalah seni menyelesaikan suatu pekerjaan melalui dan dengan beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok formal yang terorganisir.Menurut Ricky W. Griffin Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Menurut Prof. Eiji OgawaManajemen adalah perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian kegiatan-kegiatan termasuk sistem pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha dengan terlebih dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah.Menurut Federick Winslow Taylor manajemen adalah suatu percobaan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi setiap persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan (dan organisasi lain)atau setiap system kerjasama manusia dengan sikap dan jiwa seorang sarjana dan dengan menggunakan alat-alat perumusan. Menurut Harold Koontz & O’Dannel dalam buku yang berjudul “Principles of Management” mengemukakan “Manajemen adalah berhubungan dengan percapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain”.Menurut G.R. Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen juiga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalm kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen. Menurut George R. Ferry (1990) dalam “Principles of Management”, proses manajemen terbagi menjadi 4 yaitu : 1.(Planning) Perencanaan. 2.(Organizing) Pengorganisasian. 3.(Controlling) Pengawasan. 4.(Activating) Pelaksanaa

Prosedur yang Membentuk Penjualan Tunai (skripsi, tesis dan disertasi)

Prosedur yang membentuk penjualan tunai menurut Mulyadi (2001 : 469) dalam Andy 2013:1.Prosedur order penjualan.Dalam prosedur ini fungsi penjualan menerima order dari pembelian membuat faktur penjulan tunai untuk memungkingkan pembeli membayar harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akandiserahkan kepada pembeli.2.Prosedur Penerimaan KasDalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran.3.Prosedur penyerahan barang.Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli.4.Prosedur pencatatn penjualan tunai.Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan.5.Prosedur pencatatan harga pokok penjualan.
Dalam prosedur ini fungsi akuntansi membuat rekapitiulasi harga pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam

Fungsi Penjualan Tunai (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Mulyadi (2001 : 462) dalam Iswoyo (2013) fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan tunai adalah:1.Fungsi PenjualanDalam fungsi penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk pembayaran harga barang barang ke fungsi kas.2.Fungsi Kas.Dalam sisitem penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembeli. 3.Fungsi GudangDalam sistem penjualan tunai, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman.4.Fungsi Pengiriman.Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus dan menyerahkan barang yang telah dibayar kepada pembeli.
5.Fungsi Akuntansi.Dalam sisitem penjulaan tunai, fungsi ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan.

Pengaturan Hak Cipta Secara Internasional (skripsi, tesis dan disertasi)

Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi atau persetujuan internasional
mengenai hak kekayaan intelektual, konvensi-konvensi ini mengikat Indonesia.
Hal ini berarti Indonesia harus membuat atau memberlakukan agar hukum
Indonesia khususnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan konvensi-konvensi
yang telah diratifikasinya (Suyud Margono, 2003: 17).
Perlindungan Hak Cipta secara Internasional, dibentuk dalam beberapa
Konvensi Internasional. Adapun konvensi yang penting dan fundamental :
1) Berne Convention
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
(Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) adalah perjanjian
internasional tertua tentang Hak Cipta yang dibentuk pada tanggal 9 September
1886, dan telah berulang kali mengalami revisi. Revisi pertama dilakukan di
Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13
November 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Berne pada tanggal 24 Maret
1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 dan di
Brussels pada tanggal 26 juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan
revisi terakhir di paris pada tanggal 24 juli 1971. Terdapat sepuluh negara
peserta asli dan diawali dengan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxemburg,
Monaco, Montenegro, Norway, Sweden) yang menjadi peserta dengan aksesi
menandatangani naskah asli Berne Convention. Peserta perjanjian internasional
ini sampai tahun 2006 mencapai 155 negara, termasuk Amerika Serikat yang
menjadi anggota perjanjian internasional ini untuk pertama kalinya pada tahun
1989 (Abdul Bari Azed, 2006: 405).
Di dalam Mukadimah naskah asli Konvensi Bern, para kepala negara pada
waktu itu menyatakan bahwa yang melatarbelakangi diadakannya Konvensi ini
adalah : “. . . being equatly animated by the desire to proted, in as effective and
uniform a mannner as possible, the rights of authors in their literary and artistic
works.” Obyek perlindungan Hak Cipta dalam article 2 Berne Convention
adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra,
ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Dalam Article
3, dapat pula disimpulkan bahwa di samping karya-karya asli dari Pencipta
pertama, dilindungi juga karya-karya termasuk: terjemahan, saduran-saduran
aransemen musik dan produksi-produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu
karya sastra atau seni, termasuk karya fotografi.
Ketentuan penting yang terdapat di Berne Convention, dirumuskan pada
revisi di Paris tahun 1971. Dalam Article 5 dirumuskan bahwa para Pencipta
akan menikmati perlindungan yang sama seperti yang sama seperti diperoleh
mereka dalam negara sendiri, atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi
ini. Dengan kata lain para Pencipta yang merupakan warga negara dari salah
satu negara yang terikat dengan konvensi ini memperoleh perlindungan di
negara-negara lain yang tergabung dalam perserikatan konvensi ini.
Perlindungan menurut Article 5 Berne Convention adalah terutama untuk
perlindungan terhadap orang-orang asing untuk karya-karya mereka di negaranegara lain daripada negara asal tempat penerbitan pertama ciptaan mereka.
Pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan ada atau tidak
perlindungan perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya (Eddy Damian,
2005: 61).
Pada revisi Stockholm 1967 Berne Convention memuat protokol tambahan
yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang. Protokol ini
diberikan tempat dalam appendix (tambahan/lampiran) tersendiri dalam
konvensi ini. Hal ini ditegaskan pada Article 21 Berne Convention yang
menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara
berkembang dimasukkan dalm appendix tersendiri, appendix ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini. Protokol ini memberikan
negara-negara berkembang pengecualian (reserve) yang berkenaan dengan
perlindungan yang diberikan oleh Berne Convention. Pengecualian hanya
berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang
bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengcualian dapat melakukannya
demi kepentingan ekonomi, sosial dan kulturalnya. Pengecualian dapat
dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak melakukan penerjemahan,
jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel
berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan perlindungan daripada karyakarya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah
(Saidin, 2004: 218)

Penjualan Tunai (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Mulyadi (1989 : 199) dalam Wiyugo (2015) penjulan tunai dilakukan oleh perusahaan dengancara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima perusahaan, barang diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tersebut dicatat oleh perusahaan.Menurut Andi Iwoyo (2013) adapun dokumen yang digunakan dalam sistem penjuaan tunai, antara lain: (1) faktur penjualan tunai dan tembusanya, (2) pita register kas, (3) credit card sales slip, (4) bill of lading, (5) faktur penjualan COD ( Cash on Deliver),(6) bukti setor bank, (7) dan rekapitulasi tunai antara lain surat order pengiriman dan tembusanya, (8) faktur dan tembusanya, (9) rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial.Prosedur pencatatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan tunai antara lain jurnal penjualan yang digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan: (1) jurnal penerimaan kas, (2) jurnal umum, (3) kartu persediaan, (4) dan kartu gudang.Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi atas penjualan tunai sebagai berikut:1.Jumlah pendapatan penjualan dari menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu.2.Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai.
3.Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu.4.Nama dan alamat pembeli.5.Kuantitas produk yang dijual.6.Nama wiraniaga yang melakukan penjualan.7.Otorisasi pejabat yang berwewenang

Kebijakan Kredit (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Brigham danHouston (2006 : 174) dalam Riwayati kebijakan kredit terdiri dari empat variable yaitu:1.Masa kredit, merupakan jangkawaktu yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi pembelianya.2.Potongan harga, yang diberikan untuk pembayaran lebih cepat, termasuk persentase potongan harga dan seberapa cepat pembayaran harus dilakukan untuki memenuhi persyaratan pemberian potongan harga.3.Standar kredit, yang memilki arti kekuatan keuangan yang diisyaratkan atas pelanggan yang menerima fasilitas kredit.4.Kebijakan penagihan, yang diukur oleh seberapa keras atau lunaknya perusahaan dalam usaha menagih akun-akun yang lambat pembayaranya.

Pengertian Hak Cipta (skripsi, tesis dan disertasi)

Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne
Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Berne Convention, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912 (Saidin, 2004: 61). Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat
hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalarn lapangan kesusastraan, pengetahuan dan
kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat
pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,
mengatur : “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberi izin untuk
itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, arti
dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya,
sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin
pemegangnya.
Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19
tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka ditelaah dan diuraikan lebih lanjut mengenai
pengertian dan sifat Hak Cipta itu, yaitu (Rachmadi Usman, 2003: 86) :
a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif
(Exclusive Rights) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan
izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;
b. Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan memberi
izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil
Ciptaannya tersebut;
c. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya,
baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus
dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang
dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain

Tujuan dan Fungsi Kredit (skripsi, tesis dan disertasi)

MenurutVeithzal (2006 : 5)Tujuan kredit mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari kredit, yaitu sebagai berikut:1.Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha debitur yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yangtelah diterimanya. Dalam faktor kemampuan ini tersimpul unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability)dari suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pembeli kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.2.Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembalianya sehingga keuntungan (profitability)diharapkan dapat menjadi kenyataan.
Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi kredit didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:1.Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang.parapenabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank.para pengusaha menikmati kredit dari bank produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatkan produktivitas secara menyeluruh.2.Kredit meningkatkan utility (daya guna) suatu barangProdusen dengan bantuan kredit bank dapat memperoduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utilitypadi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. 3.Kredit meningkatkan peredaran dan lau lintas uangKredit yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro bilyet, wesel, promes, dan sebainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara
kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku money creator. 4.Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakatManusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhanya. Kegiatan usaha sesuai dengan demikianya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Dengan demikian, manuasia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekuranganmampuanya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.5.Kredit sebagai alat stabilitasi ekonomiDalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:a.Pengendalian inflasib.Peningkatan eksporc.Rehabilitasi saranad.Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
6.Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasioanalPengusaha yang memperoleh kredit tentu saja untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Disamping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti devisa keuangan negara akan terhemat sehingga akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun sektor-sektor lain yang lebih berguna.7.Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasionalBank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak didalam negeri, tetapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercemin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara yang istilahnya sering kali didengarsebagai “G to G” (Goverment to Goverment), hubungan antarnegara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan

Penjualan Kredit (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Rivai dkk (2006 : 3)kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/ atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/ borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam Andy dkk, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bankdengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu kegiatan penyerahan barang atau jasa dari suatu pihak ke pihak lain dengan janji membayar dari kreditor kepada debitor dengan jangka waktu tertentu.informasi umunya yang diperlukan manajemen dari penjualan kredit adalah:1.Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu.2.Jumlah piutang kepada semua debitur dari transaksi penjualan kredit.3.Jumlah harga produk yang dijual selama jangka waktu tertentu.4.Nama dan alamat pembeli.5.Kuantitas produk yang dijual.
6.Nama wiraniga yang melakukan penjulan.7.Otorisasi pejabat yang berwewenang

Faktor-Faktor yang Menpengaruhi Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penjualan menurutSwasta (2005 : 406) dalam Atmo (2014):1.Kondisi dan kemampuan penjualTransaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atau barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak yaitu, penjual sebagai pihak pembeli dan pembeli sebagai pihak kedua. Di sisi penjual harus meyakinkan kepada pembelianya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan.
2.ModalAkan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barngnya apabila barang yang akan dijual tersebut dikenal oleh pembeli, atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini penjual harus memperhatikan dulu atau memebawa barangnya ketempat pembeli.3.Kondisi Organisasi perusahaanPada perusahaan besar biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang oleh orang-orang tertentu atau ahli bidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil dimana masalah penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit. Sistem organisasinya lebih sederhana, masalah-masalah yang dihadapi serta sarana yang dimilikinya juga tidak sekolompok perusahaan besar. Biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh pimpinan tidak diberikan kepada orang lain.4.Faktor-faktor intern dan eksternMerupakan suatu yang menimbulkan penurunan dan peningkatan volume penjualan yang dipengaruhi faktorintern dan ekstern perusahaan. Misalnyapada saat penurunan kualitas produk pada saat itu pula muncul pesaing baru, barang pengganti atau kebijaksanaan pemerintah

Siklus Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)

Siklus penjualan merupakan satu rangkaian kegiatan penjualan yang terjadi secara berulang-ulang dan diikuti dengan proses perekaman data dan informasi bisnis. Rangkaina kegiatan dalam siklus penjualan diawali dengan dengan aktivitas penerimaan order dari pelanggan, dilanjutkan dengan aktivitas penyiapan barang atau jasa yang diorder, diteruskan dengan pengiriman/ penyerahan barang (atau penyerahan jasa). Penyiapan faktur tagihan, penagihan piutang, dan diakhiri dengan penerimaan pembayaran atas tagihan (piutang) pelanggan tersebut. Disebut siklus, karena sifatnya yang berputar dan berulang, diawali dengan penerimaan order dan diakhiri dengan penerimaan tagihan, demikian seterusnya aktivitas berlangsung berulang secara berulang-ulang.
Keseluruhan aktivitas dalam siklus penjualan dapat dibagi kedalam dua sub aktivitas atau dua sub prosedur, yaitu: sub aktivitas (prosedur) penerimaan dan pemenuhan pesanan, serta sub aktivitas (prosedur) penagihan piutang dan penerimaan kas.Meskipun jenis perusahaan dan tipe organisasi bisnis saat ini telah sangat beragam, namun fungsi kegiatan dalam siklus penjualan kurang lebih serupa, yaitu meliputi antara lain:1.Melayani pertanyaan dan memberikan informasi tentang produk kepada calon pelanggan.2.Menerima order pembelain dari pelanggan.3.Menyiapkan kontrak penjualan dan order penjualan.4.Menyiapkan barang/ jasa.5.Menyiapkan pengiriman barang atau penyerahan jasa.6.Menyiapakan faktur penjualan.7.Melakukan faktur penjualan.8.Menerima pembayaran piutang.9.Proses akuntansi.a.Jurnal penjualan.b.Jurnal penerimaan kas.c.Pemeliharaan kartu piutang.d.Pemeliharaan buku besar.e.Penyiapan laporan akuntansiMemahami siklus bisnis termasuk siklus penjualan dari perspektif akuntansi terutama diperlukan untuk:

1.Mengetahui fungsi-fungsi atau unit-unit organisasi yang terkait dalam siklus bisnis.2.Mengetahui kejelasan fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap orang pada setiap unit organisasi.3.Memahami nama, jenis dan fungsi setiap dokumen, serta sumber dari mana asal dokumen tersebut.4.Mengetahui jumlah lembar (salinan) setiap dokumen dan aliran (distribusi) dokumen-dokumen tersebut ke setiap unit organisasi terkait.5.Memahami fungsi akuntansi dalam melakukan verifikasi atas kelengkapan, dan kebenaran isi dokuemn transaksi sebelum diproses lebih lanjut dibagian akuntansi.6.Mengerti bagaimana jenis dokumen, yang merupakan sumber data bagi unit akuntansi, dicatat,dan diolah, untuk menghasilkan laporan akuntansi yang relevan

Penjualan (skripsi, tesis dan disertasi)

Menurut Moekijat dalam Wiyugo (2015) penjualan adalah salah satu kegiatan yang paling penting dari satu perusahaan. Perusahaan tidak akandapat berkembang bila tidak mampu menjual produk yang dihasilkan, sebaliknya jika perusahaan mampu untuk eksis dalamn persaingan usaha.Kegiatan penjualan terdiri dari serangkain yang meliputi penciptaan permintaan (demand), menemukan pembeli, negoisasi harga dan syarat pembayaran. Jadi dari penjualan tersebut, penjual akan dapat tercipta suatu pertukaran dari barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam penjualan tersebut, penjual akan dituntut untuk memiliki bakat serta keahlian untuk mempengaruhi orang lain. Karena tidaklah mudah untuk mengarahkan kemauan seseorang atau calon pembeli dengan cara mengemukakan alasan serta pendapat.Didalam perusahaan yang berioentasi pada pasar, perusahaan betul-betul berusaha untuk mencari tahu apa yang diinginkan oleh konsumen dan bagaimana kebutuhan mereka tersebut dapat terpenuhi sebaik mungkin sehingga perusahaan akhirnya akan memperoleh keuntungan yang layak. Menerima konsep berioentasi kepada pasar tidak berarti
menurunkan peranan penjualan melainkan meningkatkan peranan penjualan. Dialam operasi pemasaran quota penjualan biasanya lebih bersifat hasil persetujuan bersama. Staff bagian penjualan mempunyai peranan penting dalam sumbangan pemikiran untuk menyusun rancangan penjualan.MenurutSwasta dalam Wiyoga(2015) penjualan adalah fungsi yang paling penting dalam pemasaran karena menjadi tulang punggung kegiatan untuk mencapai pasar yang dituju. Setiap perusahaan pada umumnya hanya mempunyai tiga tujuan dalam melakukan penjualan:a.Mencapai volume penjualan yang ditargetkanb.Mendaptkan laba yang diinginkanc.Merangsang pertumbuhan perusahaan

Pengguna Sistem Informasi Akuntansi (skripsi, tesis dan disertasi)

Pihak-pihak yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi perusahaan terdiri atas berikut ini:1.Pihak internal perusahaan.Kelompok ini terdiri para manajer yang dalam kapasitasnya di perusahaan memerlukan informasi sesuai bentuk tugas dan tanggung jawabnya. Mereka membuat keputusan berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan oleh SIA. Apabila informasi yang mereka peroleh dapat menunjang tugasnya, maka kinerjaperusahaan akan meningkat.2.Pihak eksternalKelompok ini adalah pihak-pihak di luar perusahaan memiliki kepentingan dengan perkembangan perusahaan, posisi mereka ada kalanya menentukan terhadap eksistensi perusahaan ke depan. Mereka memerlukan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, mereka berada diluar perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, dan masyarakat umum.