Tersangka dan Terdakwa (skripsi, tesis, disertasi)
Tersangka dan terdakwa adalah sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. [1]
Untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan dan status terdakwa adalah didasarkan pada alat alat bukti yang sah serta didasarkan berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umu sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan ( Pasal 1 butir 14 jo pasal 139 KUHAP .[2]
Pasal 17 KUHAP, menyatakan bahwa : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 Butir 14 KUHAP. Pengertian ini tidak jelas karena hanya merupakan pengulangan kata bukti permulaan tanpa menjelaskan arti kata tersebut. Jika pengertian ketentuan penjelasan Pasal 17 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 Butir 14 KUHAP, maka bukti permulaan dapat diartikan sebagai suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka, di mana bukti yang diperoleh penyidik telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang tersebut.[3]
Disebutkan pula bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alatalat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP ang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan. Jika yang dimaksud bukti permulaan untuk menentukan seseorang diduga sebagai tersangka bahwa yang paling rasional adalah bila perkataan permulaan dibuang, sehingga akan didapat pengertian serupa dengan pengertian yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindak penangkapan atau penahanan harus didasarkan pada affidavit dan testimony, yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian[4].
Apabila ditelaah lebih lanjut uraian di atas, bukti permulaan yang cukup menurut Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, mempunyai kemiripan pengertian dengan rumusan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menganut prinsip batas minimal pembuktian, yaitu sekurangnya 2 (dua) alat bukti, bisa terdiri dari 2 orang saksi, dan bukti lain. Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah beklaagde dan verdachte). Namun demikian, dibedakan pengertian verdachte sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian verdachte sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Sedangkan pengertian verdachte sesudah penuntutan parallel dengan pengertian terdakwa pada butir 15 [5].
Dimensi dan Indikator Kinerja Pegawai (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Mangkunegara (2015:67) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah : 1.Faktor kemampuan Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari- hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh sebab itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 2.Faktor motivasi Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal (sikap mental yang siap secara psikofisik) artinya, seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dalam mencapai situasi kerja
Penyidikan (skripsi, tesis, disertasi)
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( Pasal 1 butir 2 KUHAP ). Dalam berbagai bahasa, penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia)
. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak hak asasi manusia. Bagian bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :
- Ketentuan tentang alat alat penyidik
- Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- Pemeriksaan ditempat kejadian 4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- Penahanan sementara
- Penggeledahan
- Pemeriksaan atau interogasi
Terdapat hal yang membedakan antara penyelidikan dan penyidikan yaitu pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana sedangkan pada penyidikan maka titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana tersebut dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu :
- Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
- Karena laporan (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
- Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengan orang bercerita dan selanjutnya.
Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penutut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.
Tujuan dalam penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan keterangan berupa[1] :
- Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi
Jenis jenis tindak pidana yang sangat banyak dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, penyidikan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal pasal yang dilanggarnya.
- Waktu tindak pidana dilakukan
Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap waktu yang dilakukannya suatu kejahatan ( hari, bulan, tahun, tanggal). Mengungkapkan waktu untuk memberikan keyakina tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dapat menjadi ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.
- Tempat terjadinya tindak pidana
Penyidikan dilakukan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, juga untuk mencari keterangan dan menemukan saksi atau barang bukti yang digunakan pelaku.
- Dengan apa tindak pidana dilakukan
Untuk mengungkapkan alat alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatannya dan juga sebagai barang bukti guna untuk mendukung alat alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
- Alasan dilakukan tindak pidana
- Untuk mengetahui yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya dan apa tujuan yang akan dicapainya sehingga melakukan kejahatan dan juga sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.
- Pelaku tindak pidana
Tujuan terpenting adalah untuk mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Kadang-kadang hasil penyidikan dinilai oleh Penuntut Umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila berkas perkaranya dikembalikan, penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.
Tugas dan Wewenang Penyidik (skripsi, tesis, disertasi)
Mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan tercantum dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada prakteknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik – penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:
- Membuat berita acara tentang pelaksanaan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),.
- Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
- Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
- Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
- Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
- Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
- Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
- Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
- Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
- Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
- Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
- Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
- Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
- Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).
Tugas dari penyidik sudah sangat jelas disebutkan dalam KUHAP seperti yang disebutkan penulis diatas seperti membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan, menyerahkan berkas perkara, kepada penuntut umum, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa dan lain-lain.
Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. kewenangan dari penyidik adalah:
- Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat terrsebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)
Proses Penyidikan dan Penyidik (skripsi, tesis, disertasi)
1Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan bukti agar kejahatan yang terjadi tersebut dapat terungkap. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:
- Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.
Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.
Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” Untuk menjadi seorang penyidik harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan peundang-undangan, karena penyidik harus sudah mengerti hukum untuk melakukan proses penyidikan maka dari itu diperlukan penyidik yang mempunyai integritas yang baik agar penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila pejabat penyidik Polri berpangkat rendah maka tidak bisa ditunjuk atau dijadikan penyidik karena mereka masih dianggap belum memenuhi sarat sebagai seorang penyidik dan ilmu yang mereka dapatkan mengenai hukum masih kurang.
Kinerja Pegawai Kinerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tugas dan Wewenang Kepolisian (skripsi, tesis, disertasi)
Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.
Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah[1]:
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan wewenang polisi yaitu terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan Kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman di tengah – tengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, hanya dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka Rahim, menyatakan bahwa tugas yang diemban oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. [2]
Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Gewin maka tugas Polisi adalah sebagai berikut :“Tugas polisi adalah bagian dari pada tugas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.
Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut :
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
(2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.
Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :
“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.
Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Dari berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat
Dimensi dan Indikator Komitmen Organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Keadilan Dalam Hukum (skripsi, tesis, disertasi)
Teori tentang Keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman Purbakala dengan tokoh pemikirnya antara lain Sokrates, Plato, Aristotelse dan filsuf-filsuf lainnya. Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat. [1]
Dalam kurun waktu, konsep keadilan terus mengalami perdebatan karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini konsep keadilan. Sebagai contoh, dalam filsafat terdapat pertentangan antara filsafat idealisme yang digagas oleh Hegel dengan filsafat materialisme Feurbach yang berbeda dalam memandang sesuatu. Filsafat idealisme memandang bahwa ide lebih dulu ada daripada materi sedangkan filsafat materialisme memandang sebaliknya.
Dalam konteks keadilan, dewasa ini kita mengenal istilah keadilan substantive yang dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam filsafat hukum identik dengan madzab hukum positivisme yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunya kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber dari kewenangan tersebut. Hukum harus dipisahkan dari moral.[2]
Keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggang waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai -nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.
Dalam perkembangan teoeri keadilan procedural dan substantive dikenal berbagai tokoh. Diantaranya adalah Aristoteles yang mengemukakan bahwa pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.[3]
Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian bermacam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. [4]
Dikenal juga adanya tokoh John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap – tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).[5]
Dalam perkembangannya dikenal juga adanya konsep mengenai hukum progresif. Dimana Hukum Progressif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progressif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final melakinkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum Progressif menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan berbagi paham atau aliran seperti legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interessenjuriprudenz di Jerman, teori hukum alam dan critical legal studies. [6]
Hukum Progressif muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktek keadilan hukum di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berperan dari institusi hukum namun juga menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Dengan demikian hukum progressif dapat berkembang dengan lahirnya pengadilan progressif yaitu proses yang sarat dengan dengan compassion yang memuat empati, determinasi, nurani dan sebagainya. Untuk mewujudkan pengadilan yang progressif diperlukan hakim yang progressif pula yaitu hakim yang menjadikan dirinya bagian masyarakat yang tidak hanya bekerja di bawah undang-undang namun juga mampu mendengarkan keinginan dari rakyat. [7]
Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia, pada hakikatnya memerintahkan agar manusia senantiasa melakukan hubungan yang serasi antaar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.
Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap. Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan – hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak, menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha dan merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.[8]
Dengan demikian hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan – keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu dalam masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.
Menciptakan Komitmen Organisasi
Manfaat Komitmen Organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Komitmen Organisasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Dimensi dan Indikator Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan dan Manfaat Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Kegiatan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengembangan Karir Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Karir merupakan sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnnya selama kehidupan kerja, karir merupakan suatu urutan promosi atau pemindahan (transfer) ke jabatan-jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau ke lokasi-lokasi yang lebih baik dalam hierarki hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan pengertian karir menurut beberapa ahli, diantaaranya : Menurut Marwansyah (2015:170) terdapat dua perspektif tentang karir sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Dari satu perspektif, karir adalah serangkaian pekerjaan yang dijalani seseorang selama hidupnya yang disebut dengan karir obyektif. Sedangkan dari perspektif lain, karir meliputi perubahan nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia yang disebut dengan karir subyektif. Kedua perspektif ini meletakkan fokus pada individu. Keduanya juga menganggap bahwa orang-orang memiliki kendali atas nasibnya, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang peluang untuk memaksimalkan keberhasilan dan kepuasan dari karir mereka. Menurut Rivai dan Sagala (2016:266), karier adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya.
Fungsi Operasional (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Fungsi manajerial (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manajemen Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang merupakan asset perusahaan untuk mencapai tujuannya, karena perkembangan perusahaan sangat bergantung pada produktivitas tenaga kerja yang ada diperusahaan. Menurut Badriyah (2015:15) “Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, sehingga peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya”. Menurut Sutrisno (2016:3) “Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Menurut Handoko (2015:3), manajemen sumber daya manusia adalah: “Penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi”.
Fungsi-Fungsi Manajemen (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manajemen (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tahap-tahap Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Hal-hal yang diinginkan atau diharapkan karyawan atas karirnya (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-Faktor yang berpengaruh dalam Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Peran Kepemimpinan Kontrol (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian dan Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Peran Manajer SDM dalam Pengembangan Karir Sumber daya manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Peran Manajer Konsep (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Syafarudin Alwi (2011 :187) secara teoritas tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang bersifat efaluation harus menyelesaikan : (1) Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi . (2) Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision. (3) Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan : (1) Prestasi rill yang dicapai individu. (2) Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja. (3) Prestasi-prestasi yang dikembangkan.
Penilaian Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kinerja Karyawan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Disiplin Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Dalam setiap organisasi atau instansi baik swasta maupun pemerintahan pada dasarnya mengharapkan pegawai-pegawai yang mempunyai displin yang tinggi dalam meyelenggarakan tugas – tugas kedinasan. Dengan kedisiplinan tersebut pegawai diharapkan mempunyai kerja yang baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Faktor – faktor dalam pembinaan dan pembentukan disiplin tersebut menurut Syarif (2007:39) antara lain : a.Kepemimpinan b.Pemberian motivasi c.Pendidikan latihan d.Kesejahteraan e.Penegakan disiplin melalui hukum
Jenis – jenis Disiplin (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Disiplin (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tahap – tahap Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengembangan karir pada dasarnya berorientasi pada perkembangan organisasi/perusahaan dalam menjawab tantangan bisnis di masa mendatang. Setiap organisasi /perusahaan harus menerima kenyataan, bahwa eksistensinya di masa depan tergabtung pada SDM (Nawawi, 2006:98). Tanpa memilki SDM yang kompetitif sebuah organisasi akan mengalami kemunduran dan akhirnya akan tersisih karena ketidakmampuan menghadapi pesaing. Kondisi demikian mengharuskan organisasi/perusahaan untuk melakukan pembinaan karir bagi para karyawan, yang harus dilakukan secara berencana dan berkelanjutan. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari karir itu sendiri. Menurut Anoraga (2005:99), karir dalam arti sempit (sebagai upaya mecari nafkah, mengembangkan profesi, dan meningkatkan kedudukan), karir dalam arti luas (sebagai langkah maju sepanjang hidup atau mengukir kehidupan seseorang). Sedangkan menurut Handoko (2011:58) karir adalah semua pekerjaan jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Menurut Sadili Samsudin (2006:133) mendefinisikan pengembangan karir adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan
Komponen Komitmen (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator dan Pendekatan Komitmen (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator komitmen yang dapat dilihat pada seorang pegawai yang dikemukakan oleh Quesrt (Soekidjan, 2009) di antaranya adalah:1)Berusaha beradaptasi dengan situasi institusinya, menghargai norma yang berlaku dan menuruti aturan yang berlaku.2)Loyal, membantu rekan kerja, menghargai dan menerima segala hal yang dianggap penting dalam standar penilaian instutsi, adanya rasa bangga menjadi bagian dan terlibat dalam suatu institusi serta menjaga citra institusi.3)Mendukung dan terlibat secara aktif untuk mewujudkan misi institusi4)Mendahulukan kepentingan institusi di atas kepentingan prbadi
Definisi Komitmen (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Jenis Motivasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori-teori Motivasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Motivasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tahapan Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Bentuk-Bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat dan Alasan Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Definisi Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Karier adalah suatu proses seseorang dalam pekerjaan dalam hidupnya. Sesuai yang dinyatakan oleh Handoko (2011) karier meruoajan seluruh pekerjaan atau jabatan yang diemban selama masa kehidupan seseorang. Karier dapat menggambarkan perkejalanan dan perkembangan seorang pegawai atau karyawan secara pribadi selama masa jabatan atau kepangkatannya di suatu organisasi. Dessler (2000) menyatakan bahwasanyakarier sebagai pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang dalam periode tahunan. Unsur karir yang baik seperti yang dinyatakan Moekijat (2010) mampu memberikan apresiasi yang sesuai terhadap masa bekerja dan loyalitas seorang karyawan atau pegawai sehingga karyawan yang berpengalaman dan loyal mendapatkan kesempatan untuk diapresiasi selayaknya
Indikator Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Bentuk-bentuk Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat pengembangan karier (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan utama pengembangan karir adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan agar memberikan hasil yang memuaskan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana tempat seseorang bekerja. Menurut Mangkunegara (2015: 77–78) tujuan pengembangan karir adalah :A.Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan.B.Menunjukkan hubungan hubungan kesejahteraan karyawan.C.Membantu karyawan menyadari kemampuan potensi mereka.D.Memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan.E.Membuktikan tanggung jawab sosial.F.Membantu memperkuat pelaksanaan program perusahaan.G.Mengurangi turnover dan biaya kekaryawanan.H.Mengurangi keusangan profesi dan manajerial.I.Menggiatkan analisis dari keseluruhan karyawan.J.Menggiatkan suhu pemikiran jarak waktu yang panjang.
Pengertian Pengembangan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator Lingkungan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manfaat Lingkungan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan Hukum (skripsi, tesis, disertasi)
Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kekuasaan yang dapat
berbuat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia. Kekuasaan
yang menjadi titik sentral dari seluruh kehidupan manusia dalam
melakukan kegiatan di dunia. Manusia merupakan pelaku atau subyek
bukan alat atau obyek yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang di
harapkan dapat terlaksana dengan baik. (Sudikno Mertokusumo : 2012 :
13)
Kaidah hukum melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya
yang mengancam juga mengatur hubungan diantara manusia. Mengatur
hubungan diantara manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas dan
diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan
kepentingan-kepentingan.
Mengatur hubungan manusia dan meningkatkan atau
mengembangkan hubungan antar manusia. Kaidah hukum fungsinya
melindungi kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara
kelompok maka manusia yang memiliki kepentingan hukum itu dihayati,
dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan. Kesadaran pada diri manusia pada
dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu
hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar
kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari
ancaman disekelilingnya. (Sodikno Mertokusumo : 2012: 17)
Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang
merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk
menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita – cita bangsa
dan tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan
upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat
melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai
dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan
negara kita. ( Moh.Mahfud MD : 2009 : 2)
Filosofi dari sudut filsafat ada dua masalah yang penting yang
menjadi penting dalam sumber hukum :
a) Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena
hukum yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan keadilan maka
hal – hal yang secara filosofis dianggap adil dapat dijadikan sebagai
sumber hukum materiil.
b) Faktor – faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum.
Hukum diciptakan agar ditaati, maka semua faktor yang dapat
mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam
pembuatan aturan hukum positif. (SF. Marbun : 2000: 23)
Menurut fungsinya aturan hukum dapat dibagi menjadi dua :
a) Hukum materiil (materieel recht) adalah aturan – aturan hukum yang
mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang yang
menentukan hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang
berbagai perbuatan kepada orang dalang didalam masyarakat.
b) Hukum formil (formeel recht) adalah aturan hukum yang mengatur
cara bagaimana mempertahankan aturan hukum materil.
Mempertahankan atau melaksanakan hukum materiil didalam Negara
hukum adalah jalan tertentu, jalan hukum yaitu dengan beracara.
(Hartono Hadisoeprapto : 2000 :35)
Jeremy Bentham dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan
hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan the greatest
happiness of thegreatest number (kebahagiaan yang sebesar – besarnya
untuk sebanyak – banyaknya orang). Bentham juga mengemukakan
bahwa tujuan perundang – undangan untuk menghasilkan kebahagian
bagi masyarakat. Perundangan – undangan harus berusaha untuk
mencapai empat tujuan yaitu :
a) To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup)
b) To provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
c) To provide security (untuk memberikan perlindungan)
d) To attain equity (untuk mencapai kebersamaan). ( Teguh Prasetyo :
2012 :111-112)
Ide dasar utilitarianisme sangat sederhana untuk dilakukan adalah
yang menghasilkan kebaikan terbesar. Fakta menunjukkan bahwa ide
seperti ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan – putusan
etis, sangat mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki daya tarik
yang sangat besar.
Prinsip utilitarianisme dikemukakan oleh mill yang menyatakan
bahwa kemanfaatan atau prinsip kebahagian terbesar menyatakan bahwa
tindakan tertentu benar dan cenderung memperbesar kebahagian.
Ide dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah
tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan kebahagiaan
atau kebaikan gagasan tersebut menentukan pengimplementasian mazhab
ini saat membahas mengenai keadilan.
Keadilan tradisional tampak diabaikan oleh konsep teori yang
mengklaim benarnya tindakan jika dapat memaksimalkan kebaikan. Hak
atau klaim individual dipertimbangkan berdasarkan kebahagian orang
lain. Kemanfaatan dan kecenderungan dari luhurnya keadilan demi
memperoleh kebahagiaan dan rasa aman dengan cara memelihara
keteraturan didalam masyarakat. ( Karen Lebacqz : 1986 : 17 – 18)
Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian
dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan
yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan
kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan
yang lain namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya
tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazime legalisasi praktek –
praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II
dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek – praktek
kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat
teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati
posisi diatas tujuan hukum yang lain. kenyataannya sering kali antara
kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara
keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan
dengan kemanfaatan. (Mohamad Aunurrohim : 2015 : diakses pada
website:http://www.academia.edu/10691642/_Keadilan_Kepastian_dan_
Kemanfaatan_Hukum_di_Indonesia_Disusun_guna_memenuhi_tugas_uj
ian_mata_kuliah_Perspektif_Global)
Tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian)
dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang
wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan
bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum
secara abstrak atau formal memang demikian benarnya. (Mochtar
Kumaatmadja : 2000 : 49)
Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana
yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk membuat
peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum
bagi masyarakat
Pengertian Hukum (skripsi, tesis, disertasi)
Hukum bukan merupakan ilmu pasti yang dapat dipastikan secara
mutlak. Tidak ada kepastian mutlak mengenai pengertian hukum.
Banyaknya para ahli hukum mendefinisikan hukum secara berbeda –
beda. Hukum berlangsung selama ribuan tahun, dan merupakan warisna
paling berharga dari peradaban barat. Pendekatan terhadap hukum tidak
dapat didefinisikan secara tepat.
Menurut Hilian Seagle hukum dianggap sebagai kucing hitam
didalam karung ilmu hukum (the dark cat in bag of jurisprudence),
sedangkan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa hukum berada di
awang – awang, tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut
udara dalam sentuhan normal (law is in atmosphere, invisible and unfeltoften as light as air to the normal touch). ( Achmad Ali : 2012 : 28 )
Hukum tidak hanya dapat berubah ( berbeda ) dalam ruang melainkan
juga dalam waktu, ini berlaku baik untuk sumber – sumber hukum formal
yakni bentuk – bentuk penampilan dari kaidah – kaidah hukum maupun
bentuk hukum tersebut. (Emeritus John Gilissen : 2005 : x)
Sumber hukum pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat
menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum.
Sumber hukum bisa dilihat dari faktor – faktor yang mempengaruhinya
atau dilihat dari bentuknya. Sumber hukum yaitu sumber hukum materiil
dan formil. Sumber hukum materil meliputi faktor – faktor yang ikut
mempengaruhi materi (isi) dari aturan – aturan hukum, sedangkan
sumber hukum formil adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada.
(S.F. Marbun : 2006 : 21)
Sumber hukum formal adalah sumber dengan bentuk tertentu yang
merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum
formal merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan – peraturan agar
ditaati masyarakat maupun penegak hukum. Sumber hukum formal
antara lain :
a. Undang – Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat
perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang
dilakukan secara berulang – ulang dan terhadapnya dipertalikan
adanya ide hukum, sehingga perbuatan tersebut diterima dan
dilakukan oleh suatu masyarakat.
c. Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim
yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan
atau hakim lain.
d. Traktat ( perjanjian antar negara) adalah perjanjian antar Negara yang
telah disahkan berlaku mengikat Negara peserta, termasuk warga
negaranya.
e. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar
pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan
secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.
(Agus Sudaryanto : 2015 : 89 – 99)
Definisi umum dari hukum adalah perangkat asas dan kaidah – kaidah
yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang
merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu Negara yang
dengan demikian masyarakat mengatur kehidupannya menurut nilai –
nilai yang sama–sama mereka anut (Shared Values), karena mempunyai
tujuan tertentu. Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas – asas
dan kaidah – kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, maka
definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum
dan asas–asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di
dalam masyarakat. (Mochtar Kusumaatmadja : 2000 : 4-5)
Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai
cita–cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan dunia kenyataan oleh
karenanya digolongkan kedalam norma kultur yang memperlihatkan ciri–
ciri dari suatu norma yang digolongkan kedalam norma susila yang
menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan
dilakukan. (Satjipto Rahardjo, 2012 : 25 )
Menurut Meuwissen bahwa hukum berkaitan dengan cirinya
(positivistik) yaitu ;
a) Ketetapan yang berasal dari kekuasaan atau kewibawaan yang
berwenang. Hampir sama dengan perlengkapan penguasa (overheidsorgaan).
b) Lugas obyektif (hukum positif)
c) Berkaitan dengan tindakan – tindakan dan perilaku manusia yang
diamati.
d) Cara keberadaan tertentu yang dinamakan keberlakuan (moral, sosial
dan yuridik);
e) Mempunyai bentuk tertentu, suatu struktur formal;
f) Mempunyai obyek dan isi.
Menurut O. Notohamidjojo mengenai pengertian hukum bahwa
keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya
bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara
serta antarnegara yang berorientasi pada (sekurang – kurangnya) dua asas
yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.
Hukum mempunyai kategori atau unsur – unsur yang merupakan
kerangka dari hukum, yaitu:
a) Subyek yang membuatnya (ordenings subject) yaitu kewibawaan atau
otoritas.
b) Dasar (substraat) dari tataran hukum atau obyek yang diatur tata
hukum yang bersangkutan yaitu masyarakat yang di organisasikan.
Berkaitan dengan itu hukum adalah perintah, izin, janji dan disposisi
(peraturan yang disediakan)
c) Norma hukum (Sollen yang seharusnya diwujudkan dalam Sein)
d) Isi dari tata hukum adalah kehidupan sosial dalam masyarakat
e) Hubungan hukum (antara subyek hukum dengan subyek hukum dan
subyek hukum dengan obyek hukum)
f) Dasar hukum (fakta), akibat hukum dan fakta hukum (peristiwa yang
diatur oleh hukum). (Hyronimus Rhiti : 2011 : 3-4)
Pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum
yang berkaitan dengan perumusan aturan – aturan umum, yang dapat
berupa penambahan atau perubahan aturan – aturan yang sudah berlaku.
Pembentukan hukum juga dapat ditimbulkan dari keputusan – keputusan
kongkret (hukum yang preseden atau yurisprudensi). Tindakan nyata
dengan suatu tindakan yang hanya terjadi sekali saja (einmalig) yang
dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ – organ pusat
berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya yang
menimbulkan perubahan yang fundamental pada hukum tata Negara
tanpa perubahan Undang – Undang atau Undang – Undang Dasar. Hal ini
bukan hukum kebiasaan melainkan lebih merupakan sejenis hukum
preseden yang bukan keputusan hakim (niet recterlijke
precedentenrecht).
Perundang – undangan adalah jenis pembentukan hukum yang paling
penting dan juga paling modern. Model perilaku abstrak yang diciptakan
yang kemudian hari diharapkan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan
masalah–masalah kemasyarakatan yang kongret. Model ynag
dimunculkan dengan konflik tipe tertentu dan menstandarisasikan
penyelesaian–penyelesaian. Merumuskan semua aturan abstrak dan
umum bagi sejumlah persoalan. ( Arief Sidharta :2007 : 9-10)
Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal
mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum
adalah proses pengambilan keputusan yuridik kongkret secara langsung
yang menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan –
putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaries, dan
sebagainya). Penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum
yang menetapkan hal umum yang berdasarkan pada saatnya dapat
dijabarkan secara khusus, maka penemuan hukum yang khususlah yang
mengemuka (dimunculkan terlebih dahulu) pada saat bersamaan dapat di
kostatasi dampak keberlakuan secara umum. (Arief Sidharta : 2007 : 11)
Thomas Aquinas merumuskan hukum sebagai peraturan yang berasal
dari akal untuk kebaikan umum. Konseptualisasi seperti ini menunjukkan
adanya latar belakang yang transpositif, yaitu diluar dunia kita ada
sebuah tatanan ideal yang menjadi acuan dari tatanan didunia ini.
Cecero menggunakan akal manusia sebagai metode untuk dapat
masuk kedalam fenomena hukum yang transendetal. Hakikat hukum
adalah akal yang benar, yang sesuai dengan alam dapat diterapkan
dimanapun, tidak berubah dan abadi dapat menuntut haak dan kewajiban
menurut perintah-perintahnya dan mencegah perbuatan yang salah
melalui larangan-larangan. ( Satjipto Rahardjo : 2002 : 02)
Hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa yakni sebagai tatanan yang
menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang
menjelaskan hukum dalam Undang – Undang akan tampak sebagai
pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang ditetapkan oleh tatanan
hukum itu, tindakan paksa tertentu yang ditetapkan oleh tatanan itu
seharusnya dilakukan. Tindakan paksa adalah tindakan yang dilakukan
bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi
perlawanan akan digunakan pemaksaan fisik.
Tindakan paksa merupakan sanksi tindakan ini tetap sebagai reaksi
terhadap tindakan atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang
ditetapkan oleh tatanan hukum. ( Hans Kelsen : 2008 :123)
Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang
yaitu badan legislatif kedalam suatu peraturan perundang-undang.
Hukum yang dibuat oleh badan legislatif tersebut berasal dari fenomena
masyarakat yang terjadi secara terus menerus dan belum ada aturan yang
mengaturnya dan dituangkan kedalam bentuk Undang–Undang.
Penemuan hukum yang dilakukan berbeda dengan hakim yang
mengambil keputusan atas suatu kejadian dimana belum ada sama sekali
aturan yang mengaturnya, maka hakim memiliki kebebasan dalam
memutuskan suatu perkara dan harus melakukan penemuan hukum
melalui sumber hukum.
Berdasarkan uraian diatas definisi hukum adalah suatu peraturan yang
berbentuk konkrit yang mengatur tingkah laku manusia dan dibuat oleh
pejabat berwenang dan didalamnya mengandung sanksi yang tegas.
Hak Asasi Manusia (skripsi, tesis, disertasi)
Berbagai ahli memberikan pernyataan mengenai pengertian hak asasi manusia. Salah satu diantaranya berdasarkan pernyataan Philipus bahwa pengertian Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sehingga memiliki anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian ini serupa dengan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM[1].
Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan benalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya. [2] Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukan nilai normatifnya Hak Asasi Manusia sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan[3].
Prinsip-prinsip dan aturan HAM yang tertuang di dalam instrumen internasional telah dituangkan ke dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Di antaranya, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kebijaksanaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[4] Implementasi HAM secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam KUHP. Menurut ketentuan Pasal 117 ayat 1, keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa menggunakan tekanan dari siapapun dan atau bentuk apapun. Dengan demikian, dengan adanya Pasal tersebut maka pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dan menghormati HAM[5].
Apabila disimak konsiderans KUHAP, sangat jelas bahwa pembentukan KUHAP memiliki lima tujuan, yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dan mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam KUHAP terdapat 10 asas yang relevan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM, anatara lain : perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun, praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh konpensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi), hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum, pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang sangkaan dan dakwaan terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. Aturan tentang penahanan berhubungan langsung dengan jaminan perlindungan HAM bagi orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan dikenakan penahanan. Kewenangan untuk melakukan penahanan hanya diberikan kepada penyidik, penuntut hukum, dan hakim pada semua tingkatan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang berisi bahwa penahanan hanya dilakukan oleh aparat penyidik, penuntuk umum, dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain dari institusi tersebut tidak boleh melalukan penahanan.[6]
Dalam proses peradilan pidana yang merupakan serangkaian rantai-rantai (the series of chains). Kejaksaan yang menempati posisi sebagai penjaga pintu (as agate of keeper), tentunya juga harus memperhatikan hak-hak tersangka. Universal Declaration of Human Right diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1949). Deklarasi ini memuat 30 Pasal yang memuat berbagai hak asasi.[7]
Hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (skripsi, tesis, disertasi) ( KUHAP )
Kedudukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di dalam sistem hukum negara Republik Indonesia disebut dengan istilah tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau eadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya beberapa hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai hak tersangka yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum di dalam proses peradilan di Indonesia. Hak-hak tersangka adalah[1] :
- Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan perkaranya di limpahkan ke pengadilan untuk diadili
- Hak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan dimulai
- Hak untuk memeberi keterangan secara bebas kepada penyidik kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan
- Hak untuk mendapatkan bantuan juru Bahasa e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan
- Hak untuk memilih sendiri pensehat hukumnya
- Hak untuk disediakan penasehat hukum oleh pejabat yang besangkutan di setiap tingkat proses peradilan, bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih atau bagi mereka tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun tau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri
- Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasehat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka atau terdakwa warga negara asing untukmenghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
- Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya
- Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai dimaksud di atas
- Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau keluarganya
- Hak tersangka atau terdakwa mnegirim atau menerima surat dengan penasehat hukumnya dan atau sanak keluarganya
- Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
- Hak agar terdakwa diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
- Hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan ahli a decharge
- Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian
- Hak terdakwa untuk mengajukan upaya berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali
- Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut dan mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi
- Hak terdakwa untuk mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau durat dakwaan harus dibatalkan.
Pernyataan Sedunia Tentang Hak-hak Asasi Manusia (Declaration Universal of Human Rights) telah banyak terserap dan tercerminkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Ini terlihat pada Pasal 5 Declaration Universal of Human Rights yang menyatakan bahwa “tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan‟‟. KUHAP yang menerpakan sistem akusator terhadap tersangka, pada Pasal 54 menyatakan “ guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Dengan ini berarti hakhak asasi yang dinyatakan pada Pasal 5 Declaration Universal of Human Rights sudah dapat dijamin pelaksanaannya. [2]
Hal ini juga terlihat dalam asas praduga tak bersalah yang dinyatakan pada Pasal 11 ayat (1) Declaration Universal of Human Rights “setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut Undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan didalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya, yang juga terdapat dalam KUHAP Pasal 183 yang menyebutkan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekrang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dengan ketentuan tersebut, berbagai hak asasi manusia yang tercantum dalam Declaration Universal of Human Rights sudah memperoleh pengakuan, jaminan dan perlindungan dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP
Tersangka dan Terdakwa (skripsi, tesis, disertasi)
Tersangka dan terdakwa adalah sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. [1]
Untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan dan status terdakwa adalah didasarkan pada alat alat bukti yang sah serta didasarkan berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umu sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan ( Pasal 1 butir 14 jo pasal 139 KUHAP .[2]
Pasal 17 KUHAP, menyatakan bahwa : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 Butir 14 KUHAP. Pengertian ini tidak jelas karena hanya merupakan pengulangan kata bukti permulaan tanpa menjelaskan arti kata tersebut. Jika pengertian ketentuan penjelasan Pasal 17 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 Butir 14 KUHAP, maka bukti permulaan dapat diartikan sebagai suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka, di mana bukti yang diperoleh penyidik telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang tersebut.[3]
Disebutkan pula bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alatalat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP ang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan. Jika yang dimaksud bukti permulaan untuk menentukan seseorang diduga sebagai tersangka bahwa yang paling rasional adalah bila perkataan permulaan dibuang, sehingga akan didapat pengertian serupa dengan pengertian yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindak penangkapan atau penahanan harus didasarkan pada affidavit dan testimony, yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian[4].
Apabila ditelaah lebih lanjut uraian di atas, bukti permulaan yang cukup menurut Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, mempunyai kemiripan pengertian dengan rumusan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menganut prinsip batas minimal pembuktian, yaitu sekurangnya 2 (dua) alat bukti, bisa terdiri dari 2 orang saksi, dan bukti lain. Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah beklaagde dan verdachte). Namun demikian, dibedakan pengertian verdachte sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian verdachte sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Sedangkan pengertian verdachte sesudah penuntutan parallel dengan pengertian terdakwa pada butir 15
Penyidikan (skripsi, tesis, disertasi)
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ( Pasal 1 butir 2 KUHAP ). Dalam berbagai bahasa, penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia)
. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak hak asasi manusia. Bagian bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :
- Ketentuan tentang alat alat penyidik
- Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- Pemeriksaan ditempat kejadian 4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- Penahanan sementara
- Penggeledahan
- Pemeriksaan atau interogasi
Terdapat hal yang membedakan antara penyelidikan dan penyidikan yaitu pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana sedangkan pada penyidikan maka titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana tersebut dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu :
- Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
- Karena laporan (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
- Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengan orang bercerita dan selanjutnya.
Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penutut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.
Tujuan dalam penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan keterangan berupa[1] :
- Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi
Jenis jenis tindak pidana yang sangat banyak dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, penyidikan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal pasal yang dilanggarnya.
- Waktu tindak pidana dilakukan
Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap waktu yang dilakukannya suatu kejahatan ( hari, bulan, tahun, tanggal). Mengungkapkan waktu untuk memberikan keyakina tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dapat menjadi ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.
- Tempat terjadinya tindak pidana
Penyidikan dilakukan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, juga untuk mencari keterangan dan menemukan saksi atau barang bukti yang digunakan pelaku.
- Dengan apa tindak pidana dilakukan
Untuk mengungkapkan alat alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatannya dan juga sebagai barang bukti guna untuk mendukung alat alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
- Alasan dilakukan tindak pidana
- Untuk mengetahui yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya dan apa tujuan yang akan dicapainya sehingga melakukan kejahatan dan juga sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.
- Pelaku tindak pidana
Tujuan terpenting adalah untuk mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Kadang-kadang hasil penyidikan dinilai oleh Penuntut Umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila berkas perkaranya dikembalikan, penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.
Tugas dan Wewenang Penyidik (skripsi, tesis, disertasi)
Mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan tercantum dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada prakteknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik – penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:
- Membuat berita acara tentang pelaksanaan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
- Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),.
- Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
- Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
- Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
- Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
- Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
- Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
- Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
- Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
- Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).
- Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
- Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
- Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
- Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).
Tugas dari penyidik sudah sangat jelas disebutkan dalam KUHAP seperti yang disebutkan penulis diatas seperti membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan, menyerahkan berkas perkara, kepada penuntut umum, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa dan lain-lain.
Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. kewenangan dari penyidik adalah:
- Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat terrsebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)
Proses Penyidikan dan Penyidik (skripsi, tesis, disertasi)
Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll. Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan bukti agar kejahatan yang terjadi tersebut dapat terungkap. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:
- Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.
Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.
Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” Untuk menjadi seorang penyidik harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan peundang-undangan, karena penyidik harus sudah mengerti hukum untuk melakukan proses penyidikan maka dari itu diperlukan penyidik yang mempunyai integritas yang baik agar penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila pejabat penyidik Polri berpangkat rendah maka tidak bisa ditunjuk atau dijadikan penyidik karena mereka masih dianggap belum memenuhi sarat sebagai seorang penyidik dan ilmu yang mereka dapatkan mengenai hukum masih kurang.
Tugas dan Wewenang Kepolisian (skripsi, tesis, disertasi)
Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.
Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah[1]:
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan wewenang polisi yaitu terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan Kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman di tengah – tengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, hanya dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka Rahim, menyatakan bahwa tugas yang diemban oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. [2]
Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Gewin maka tugas Polisi adalah sebagai berikut :“Tugas polisi adalah bagian dari pada tugas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.
Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut :
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
(2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.
Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :
“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.
Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Dari berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat
Teori Keadilan Dalam Hukum (skripsi, tesis, disertasi)
Teori tentang Keadilan telah dibicarakan oleh para filsuf sejak zaman Purbakala dengan tokoh pemikirnya antara lain Sokrates, Plato, Aristotelse dan filsuf-filsuf lainnya. Socrates dalam dialognya dengan Thrasymachus berpendapat bahwa dengan mengukur apa yang baik dan apa yang buruk, indah dan jelek, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaknya dicari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat melainkan keadilan itu hendaknya berlaku juga bagi seluruh masyarakat. [1]
Dalam kurun waktu, konsep keadilan terus mengalami perdebatan karena adanya perbedaan cara pandang terhadap sesuatu dalam hal ini konsep keadilan. Sebagai contoh, dalam filsafat terdapat pertentangan antara filsafat idealisme yang digagas oleh Hegel dengan filsafat materialisme Feurbach yang berbeda dalam memandang sesuatu. Filsafat idealisme memandang bahwa ide lebih dulu ada daripada materi sedangkan filsafat materialisme memandang sebaliknya.
Dalam konteks keadilan, dewasa ini kita mengenal istilah keadilan substantive yang dipertentangkan dengan keadilan prosedural. Keadilan prosedural dalam filsafat hukum identik dengan madzab hukum positivisme yang melihat hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat yang mempunya kewenangan untuk membuat hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber dari kewenangan tersebut. Hukum harus dipisahkan dari moral.[2]
Keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggang waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai -nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.
Dalam perkembangan teoeri keadilan procedural dan substantive dikenal berbagai tokoh. Diantaranya adalah Aristoteles yang mengemukakan bahwa pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.[3]
Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian bermacam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. [4]
Dikenal juga adanya tokoh John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap – tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society).[5]
Dalam perkembangannya dikenal juga adanya konsep mengenai hukum progresif. Dimana Hukum Progressif dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progressif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final melakinkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Hukum Progressif menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dan berbagi paham atau aliran seperti legal realism, freirechtslehre, sociological jurisprudence, interessenjuriprudenz di Jerman, teori hukum alam dan critical legal studies. [6]
Hukum Progressif muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktek keadilan hukum di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berperan dari institusi hukum namun juga menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Dengan demikian hukum progressif dapat berkembang dengan lahirnya pengadilan progressif yaitu proses yang sarat dengan dengan compassion yang memuat empati, determinasi, nurani dan sebagainya. Untuk mewujudkan pengadilan yang progressif diperlukan hakim yang progressif pula yaitu hakim yang menjadikan dirinya bagian masyarakat yang tidak hanya bekerja di bawah undang-undang namun juga mampu mendengarkan keinginan dari rakyat. [7]
Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia, pada hakikatnya memerintahkan agar manusia senantiasa melakukan hubungan yang serasi antaar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.
Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang : jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap. Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan – hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak, menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha dan merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.[8]
Dengan demikian hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan – keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu dalam masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.
Jenis-jenis Lingkungan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Lingkungan kerja di dalam perusahaan sangat penting untuk diperhatikan oleh pemimpin, karena lingkungan kerja yang baik mempunyai pengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan. Siagian (2014: 57) menyatakan bahwa secara garis besar, lingkungan kerja terdiri dari2 (dua)jenis,yaitu :A.Lingkungan Kerja FisikLingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi karyawan. Ada beberapa kondisi fisik daritempat kerja yang baik yaitu :1)Bangunan tempat kerja disamping menarik untuk dipandang juga dibangun dengan pertimbangan keselamatan kerja.2)Tersedianya peralatan kerja yang memadai.3)Tersedianya tempat istirahat untuk melepas lelah, seperti kafetaria baik dalam lingkungan perusahaan atau sekitarnya yang mudah dicapai karyawan.4)Tersedianya tempat ibadah keagamaan seperti masjid dan musholla untuk karyawan.5)Tersedianya sarana angkutan, baik yang diperuntukkan karyawan maupun angkutan umum yang nyaman, murah dan mudah diperoleh.B.Lingkungan Kerja Non FisikLingkungan kerja non fisik adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dalam arti terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan atasan, karena pada hakikatnya manusia dalam bekerja tidak hanya mencari uang saja, akan tetapi bekerja merupakan bentuk aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan.
Pengertian Lingkungan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Lingkungan kerja adalah tempat dimana para karyawan melakukan aktivitas setiapharinya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan dapat membuat kinerja karyawan lebih baik. Keadaan lingkungankerja yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Hal itu merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaan tanpa mengalami gangguan, karena lingkungan kerja sangat mempengaruhi kepuasan kerja suatu perusahaan.Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerjadan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya kebersihan, musik, penerangan dan lain-lain (Sunyoto, 2013: 43).Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari (Siagian, 2014 : 56)
Indikator Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor –faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, menurutMangkunegara (2015: 120) yaitu :A.Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja.B.Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat (golongan), kedudukan, mutu, pengawasan, jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja
Cara Meningkatkan Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Teori Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kepuasan Kerja (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Proses Manajemen Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
TAHAP 1 :Career Exploration Didasarkan pada tingkat exploration behavior dikembangkan oleh vocational psychologist. Exploraion behavior mental atau fisik aktifitas seseorang. Dalam hal ini diperlukan diperlukan informasi mengenai individu tersebut dalam lingkungan. Informasi digunakan untuk pengembangkan individu dan accupational concept.TAHAP 2 :Development of Career GoalMenurut goal setting theory, tujuan aka mempengaruhi perilaku melalui direct attentions, stimulating effort, serta facilitating the development strategies (Loke dan Lartham) kemampuan dan keahlian lewat pengalamankerja. Jadi kemajuan karir diperoleh dalam pengabdianTAHAP 3 :Political SystemTerutama pada perusahaan yang quasimatrix, seperti perusahaan telekomunikasi, akuntansi dan projek-projek kompleks yang ada dalam organisasi. Oleh James Rosenbaum disebut sebagai metode allokasi turnamen.yakni bersaing untuk memperebutkan kesempatan
Konsep Manajemen Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Menurut Dessler (1997) kegiatan personalia seperti penyaringan, pelatihan, dan penilaian berfungsi untuk dua peran dasar dalam organisasi, yaitu : (a) Peran pertama, peran tradisional adalah menstafkan organisasi mengisi posisi-posisinya dengan karyawan yang mempunyai minat, kemampuan dan keterampilan yang memenuhi syarat; (b) Peran kedua adalah memastikan bahwa minat jangka panjang dari karyawan dilindungi oleh organisasi dan bahwa karyawan didorong untuk bertumbuh dan merealisasikan potensinya secara penuh. Anggapan dasar yang melandasi peran ini adalah bahwa majikan memiliki suatu kewajiban untuk memanfaatkan kemampuankemampuan karyawan secara penuh dan memberikan kepada semua karyawan suatu kesempatan untuk bertumbuh dan merealisasikan potensinya secara penuh serta berhasil dalam mengembangkan karirnya
Tujuan Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan atau sasaran karir adalah “posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut.” Tujuan atau sasaran karir tidak otomatis tercapai bila seorang pegawai memenuhi syarat yang harus dipenuhi karena untuk menduduki suatu karir tertentu, kadang-kadang harus memenuhi syarat-syarat yang seringkali di luar kekuasaannya yaitu ada tidaknya lowongan jabatan yang dituju, ada tidaknya keputusan dan referensi dari pimpinan, dan ada tidaknya kandidat lain yang sama kualitasnya, semua itu dapat membatasi kemajuan karir seorang pegawai
Karir (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manajemen (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manajemen adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya organisasi yang meliputi: man, money, material, mechine, and methodsecara efisien dan efektif.Secara efisien dan efektif maksudnya dalam melaksanakan pekerjaan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi itu harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar tidak terjadi pemborosan. Setiap pemborosan yang terjadi dalam penggunaan sumber daya organisasi sekecil apapun berarti suatu kerugian. Dan kalau sudah terjadi kerugian itu berarti tidak efektif, karena salah satu indikator efektif itu adalah tidak terjadi pemborosan yang berdampak pada kerugian. Kerugian adalah sesuatu yang harus dihindari, lebih-lebih dalam organisasi bisnis
Fungsi-fungsi kepemimpinan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Seorang pemimpin mempunyai tugas pokok yaitu menjalankan berbagai fungsi manajemen yang terdiri atas:mengawasi dan merencanakan tugas tersebut supaya dapat terlaksana dengan menggerakakan orang-orang yang mengikutinya.(Siagian, 2015)mengatakan bahwa beberapa fungsi kepemimpinan memilikiTeori dan Praktek tersendiri sebagai berikut: 1)Pencapaian tujuan dan penentuan arah dalam usaha merupakan fungsi pimpinan 2)Pimpinan menjadi perwakilan dan menjadi juru bicara organisasi terhadap pihak-pihak yang berada diluar organisasi. 3)Pimpinan menjadi komunikator organisasi yang efektif. 4)Pimpinan menjadi mediator, dalam menangan isituasi konflik. 5)Pimpinan menjadi integrator yang efektif,objektif rasional,dan netral
Teori Kepemimpinan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Dukungan pimpinan (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Indikator kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Faktor –faktor yang mempengaruhi kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tujuan kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pengertian Kompensasi (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (skripsi, tesis, disertasi)
-
- Penyelenggara
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. [1]
- Penerima Pinjaman
Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat- syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. [2]
- Pemberi Pinjaman
Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjma berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. [3]
- Hubungan Hukum
Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam peminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara
Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Tata Cara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (skripsi, tesis, disertasi)
Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (online) diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir[1].
- Penawaran dilakukan secara online
Penawaran (offer) adalah pernyataan salah satu pihak, penawar (offeror), untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Dalam konteks online, sebuah jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan yang disertai dengan berbagai informasi seperti harga, spesifikasi barang, nilai rating produk atau jasa, perusahaan pembuat dan lain-lain.
- Penerimaan dilakukan secara online
Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran dan umumnya penerimaan penawaran harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan penawaran. Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran, tidak akan mungkin lahir suatu kontrak. Biasanya penerimaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh offeror. Seperti halnya penawaran, penerimaan dapat diberikan secara lisan atau tulisan bahkan dapat dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu
Dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT), bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara lansung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:
- Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) wajib paling sedikit memuat:
- nomor perjanjian;
- tanggal perjanjian;
- identitas para pihak;
- ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- jumlah pinjaman;
- suku bunga pinjaman;
- besarnya komisi;
- jangka waktu;
- rincian biaya terkait;
- ketentuan mengenai denda (jika ada);
- mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman. Informasi penggunaan dana paling sedikit memuat:
- jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
- tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
- besaran bunga pinjaman; dan
- jangka waktu pinjaman.
Sedangkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam Pasal 20, dijelaskan lebih lanjut bahwa perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik, yang wajib paling sedikit memuat[2]:
- nomor perjanjian;
- tanggal perjanjian;
- identitas para pihak
- ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- jumlah pinjaman;
- suku bunga pinjaman;
- nilai angsuran;
- jangka waktu;
- objek jaminan (jika ada);
- rincian biaya terkait;
- ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- mekanisme penyelesaian sengketa.
Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman. Dijelaskan dalam Pasal 23, bahwa Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrowaccount Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.
Dengan demikian secara singkat dapat dirangkum bahwa proses aplikasi pinjaman peer lending lazimnya mengikuti proses berikut: Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana. [3]
Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (Skripsi, tesis, dan disertasi)
Manajemen sumber daya ini mempunyai peran pentinguntuk mengatur dan pengelolaan SDM dan sumber daya perusahaan, supaya memiliki loyalitas dan bisa memberikan hasil yang maksimal. Sehingga manajemensumber daya manusia menciptakan SDM yang ahli dalam menjalankan training, coaching dan motivation pada setiap karyawan supaya bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Kemampuan yang dimiliki inilah akan menjadi salah satu bukti dimana ada beberapa penunjang yang baik seperti kompensasi, dukungan pimpinan dan jenjang karir yang baik dari sebuah perusahaan itu.Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagaipengeloladan pendayagunaan suatu individu (karyawan). Halini didalam dunia kerja bisa menggunakan carayangmaksimal supaya bisasampaitujuan organisasi dan pengembangan para karyawanmenurut mangkunegara (2010) dalam (Gerhana, 2019)
Pengaturan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia (skripsi, tesis, disertasi)
Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 yakni yang disebutkan pada Pasal 1 angka 3 bahwa : Layanan Pinjam Meminjam Uang Bebasis teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara lansung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. [1]
Semakin pesatnya perkembangan inovasi dan teknologi dan komunikasi telah memfasilitasi kemungkinan peningkatan dalam tata cara komunikasi, berbagai informasi secara cepat, dan dialog lintas budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi kehidupan pribadi seseorang.44 Oleh karena itu, pada Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 diatur bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Online wajib [2]:
- Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya.
Ketentuan mengenai klasifikasi peminjam & pemberi pinjaman yang dapat berupa perorangan maupun badan hukum sebagaimana Pasal 15 dan pasal 16 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga tertuang didalam Syarat dan ketentuan Pohon Dana. Peminjam dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini dapat disebut juga dengan debitur, sedangkan pemberi pinjaman dapat disebut kreditur. Debitur dan kreditur merupakan subyek hukum yang harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yakni setidaknya telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan, namun didalam syarat dan ketentuan layanan Peer to Peer Lending. Pohon Dana tidak mencantumkan syarat-syarat mutlak seseorang dapat menjadi subyek hukum sebagaimana Pasal 1330 KUH Perdata. Hanya ada ketentuan bahwa calon peminjam atau calon debitur harus melengkapi data dalam proses permohonan pengajuan pinjaman pada situs atau aplikasi Pohon Dana yang mana didalam aplikasi tersebut tersedia kolom pengisian sejumlah data pribadi dari calon peminjam baik berupa foto ktp, foto kartu keluarga serta kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
