Tag: Judul Akutansi

Menurut Mankiw (2006), bahwa semakin banyak uang
yang dibutuhkan untuk bertransaksi, semakin banyak uang yang
akan dipegang.kuantitas uang dalam suatu perekonomian sangat
erat kaitanya dengan jumlah uang yang digunakan untuk
bertaransaksi.

Menurut Miskhin (2008), velocity of money (percepatan perputaran uang) adalah rata-rata jumlah berapa kali per tahun (perputaran) dari satu unit mata uang yang digunakan untuk memberi total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Sedangkan menurut Mankiw (2006), velocity of money didefinisikan dalam 2 jenis, yaitu : a) Perputaran uang transaksi (transaction velocity of money), yang diartikan sebagai berapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu akan mengukur tingkat dimana uang bersikulasi dalam perekonomian b) Perputaran pendapatan uang (income velocity of money), yang menyatakan bahwa berapa kali uang masuk kedalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu.

Menurut ekonom klasik faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi, “(1) jumlah penduduk, (2) jumlah
stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam,
(4) tingkat teknologi yang digunakan” (kuncoro, 2004).
Sedangkan menurut pandangan Sukirno (1994), faktorfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu,
“(1) Tanah dan kekayaan alam lain, (2) Jumlah dan mutu
penduduk dan tenaga kerja, (3) barang-barang modal dan
tingkat energi, (4) Sistem sosial dan sikap masyarakat, (5)
Luas pasar sebagai sistem pertumbuhan”. Menurut Kuncoro
(2004), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi antara lain :
1. Faktor Sumber daya manusia
Sama halnya dengan proses pembangunan,
pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh
Sumber daya manusia (SDM). Sumberdaya
manusia merupakan faktor terpenting dalam proses
pembangunan, proses lajunya pembangunan
tergantung dari sejauh mana sumber daya manusia.
Pengoptimalan sumber daya manusia dengan baik
akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi.
2. Sumber daya alam
Sumber daya alam merupakan faktor
pendorong pertumbuhan ekonomi, namun sumber
daya alam tanpa dukungan sumber daya manusia
tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan
ekonomi. Sebagian Negara berkembang hanya
bertumpu pada sumber daya alam tanpa didukung
dengan kemampuan sumber daya manusia, hal ini
lah yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di
sebaagian Negara berkembang. Sumber daya alam
yang dimaksud diantaranya adalah : kekayaan laut,
barang tambang, mineral, hasil hutan dsb.
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi mendorong percepatan proses
pembangunan. Pergeseran pekerjaan yang semula
dilakukan oleh manusia tergantikan oleh mesinmesin yang membantu percepatan proses produksi.
Meningkatnya prosuksi akan berdampak pada
percepatan laju pertumbuhan ekonomi.
4. Budaya
Budaya memberikan dampak tersendiri
terhadap pembangunan ekonomi. Budaya positif
akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedangkan
budaya negatif akan mengghambat pertumbuhan
ekonomi. Budaya yang mendorong pertumbuhan
ekonomi diantaranya sikap kerja keras, ulet dsb.
5. Sumber daya modal
Dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi sumber daya modal sangat dibutuhkan
untuk mengolah sumber daya alam, sumber daya
alam biasanya merupa mesin-mesin atau peralatan
penunjang. Pengolahan sumber daya alam yang
sangat tradisional tanpa bantuan peralatan
penunjang yang cukup akan menghambat
produktivitas. Produktivitas yang rendah akan
menghambat pertumbuhan ekonomi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pertumbuhan ekonomi merupakan segala sesuatu
yang merubah pendapatan riil dalam jangka panjang
dan di pengaruhi oleh beberapa faktor

Menurut Sukirno (2004), “pertumbuhan ekonomi
(economic growth) adalah suatu perkembangan dan
peningkatan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu
sehingga menyebabkan berubahnya pendapatan nasional
riil”. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukan presentase
kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu
dibandingkan dengan pendapatan nasional riil tahun
sebelumnya. Sedangkan menurut Jhingan (2004),
“pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang
dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan
semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada
kepada penduduknya”. Kemampuan ini tumbuh sesuai
dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan
dan ideologis yang diperlukanya.

Menurut Sukirno (1985), “pembangunan ekonomi
(economic development) dan pertumbuhan ekonomi (economic
growth) adalah sebagai kenaikan dalam produk domestik bruto
(PDB) yang didefinisikan dalam proses untuk meningkatkan
pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang”. Menurut
Todaro (2008), “pembangunan ekonomi merupakan proses
multidimensional yang melibatkan kepada seluruh perubahan
besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial,
mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan (disparitas) dan
penganguran”. Menurut Arsyad (1999), “pembangunan ekonomi
adalah sebuah proses yang menyebabkan pendapatan perkapita
penduduk suatu Negara meningkat dalam jangka penjang”.
Pembangunan ekonomi adalah menambah skill agar satu sama
lainya membawa pendapatan perkapita yang lebih tinggi
(Djojohadikusumo, 1994).
Pembangunan Ekonomi dapat disimpulkan sebagai proses
yang melibatkan seluruh aspek seperti perubahan struktur ekonomi,
struktur sosial dengan cara mengasah kemampuan atau skill.
Kemampuan atau skill akan memacu meningkatkan pendapatan
perkapita serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Meningkatnya pendapatan perkapita dalam jangka panjang juga
akan menaikan Produk Domestik Bruto (PDB) secara
berkelanjutan.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai aspek green
construction, menurut Ervianto (2015) aspek green construction mencakup tujuh aspek
sebagai berikut:
1. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja, tujuan dalam aspek ini adalah
mengurangi dampak asap rokok terhadap udara, mengurangi polusi zat kimia
yang berbahaya bagi kesehatan manusia, menjaga kebersihan dan kenyamanan
lingkungan proyek.
2. Aspek kualitas udara, tujuan dalam aspek ini adalah untuk mengurangi
terjadinya pencemaran udara yang ditimbulkan oleh bahan bangunan dan
peralatan yang digunakan selama proses konstruksi.
3. Aspek manajemen lingkungan bangunan, tujuan dalam aspek ini adalah untuk
mengurangi terjadinya limbah sehingga beban di tempat pembuangan akhir
berkurang. Mendorong gerakan pemilahan sampah secara sederhana agar
mempermudah proses daur ulang.
4. Aspek sumber dan siklus material, tujuan dalam aspek ini adalah untuk menahan
eksploitasi sumberdaya alam tidak terbarukan untuk memperpanjang daur hidup
material.
5. Aspek tepat guna lahan, tujuan dalam aspek ini adalah memelihara kehijauan
lingkungan, mengurangi emisi CO2 serta polutan. Selain itu, telah dilakukan
berbagai usaha untuk mengurangi beban drainase kota yang disebabkan oleh
limpasan air hujan baik volume maupun kualitas air akibat proses konstruksi.
6. Aspek konservasi air, tujuan dalam aspek ini adalah melakukan pemantauan dan
pencatatan pemakaian air, penghematan konsumsi air, dan melakukan reuse
pemakaian air yang bersumber dari dewatering, tampungan air hujan,
menggunakan limpasan air hujan selama proses konstruksi.
7. Aspek konservasi energi, tujuan dalam aspek ini adalah melakukan pemantauan
dan pencatatan pemakaian energi, penghematan konsumsi energi, dan
pengendalian penggunaan sumber energi yang berdampak terhadap lingkungan
selama proses konstruksi.
Menurut Wiliem Koe, Regina Cynthia Rose, dan Ratna S. Alifen (2014)
beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan green construction yaitu:
1. Konservasi Tenaga Kerja
Kontraktor harus menyediakan tempat kerja yang aman untuk para pekerja dan
melindungi mereka dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya
mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga mengurangi produktivitas kerja. Jika
memungkinkan, kontraktor menggunakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi
pengangguran dan melibatkan komunitas lokal dalam proyek.
2. Siklus dan Penyimpanan Material
Material dan peralatan harus dilindungi untuk mencegah kontaminasi debu,
kelembaban, dan tanah. Jika memungkinkan, material sebaiknya disimpan pada
daerah yang terlindung di luar area pekerjaan. Material yang disimpan dalam
proyek harus ditutupi dan dilindungi dari kerusakan. Pengadaan material juga
perlu diperhatikan dengan menggunakan bahan baku kayu yang bersertifikat
sehingga dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya untuk melindungi
kelestarian hutan. Selain itu, dapat juga dengan menggunakan material lokal
yang berada di dalam radius 1.000 km dari lokasi proyek untuk mengurangi
jejak karbon dari moda transportasi untuk distribusi. (Green Building Council
Indonesia, 2013)
3. Site Layout
Green construction bertujuan untuk mengurangi gangguan tanah selama proses
konstruksi untuk melestarikan kondisi lingkungan di sekitar proyek. Beberapa
strategi yang dapat digunakan adalah membatasi lokasi proyek, membatasi
pergerakan kendaraan dan peralatan proyek, menentukan site layout, mencegah
erosi dan sedimentasi, serta mengatur air hujan dan air buangan proyek.
4. Construction Waste Management
Salah satu tujuan dari green construction adalah meminimalkan sisa dan sampah
konstruksi. Cara yang terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah mengurangi
waste dengan cara meminimalkan jumlah pemesanan dan kemasan material.
5. Menyediakan Lingkungan Kerja yang Sehat
Saat penghancuran bangunan existing, pekerjaan tanah, dan pekerjaan outdoor
kontraktor harus mengontrol debu dan polutan udara yang lain. Hal ini dapat
dicapai dengan mengurangi debu saat pekerjaan tanah dengan menyirami tanah
dan membersihkan daerah yang akan dikerjakan. Kegiatan-kegiatan ini akan
mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas lingkungan baik di lokasi proyek
maupun di lingkungan sekitar. Untuk dapat meningkatkan kualitas udara dalam
proyek, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah memasang tanda “Dilarang
Merokok” di area yang padat (kantor) dan menyediakan area khusus untuk
merokok di luar area tersebut. (Green Building Council Indonesia, 2013)
6. Pemilihan dan Operasi Peralatan Konstruksi
Kontraktor dapat menerapkan beberapa strategi untuk mengurangi penggunaan
bahan bakar dan polusi yang dihasilkan oleh peralatan dan kendaraan proyek.
Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan oleh kontraktor untuk
meningkatkan kualitas lingkungan, produktivitas, dan mengurangi biaya adalah
penyebaran alat untuk meminimalkan cycle time, menghindari peralatan yang
tidak beroperasi, dan menganjurkan pekerja untuk menggunakan transportasi
umum.
Glavinich (2008) dalam Furqan, dkk (2016) menyatakan bahwa green
construction mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Kontraktor harus berperan proaktif peduli terhadap lingkungan.
2. Selalu meningkatkan efisiensi dalam proses konstruksi
3. Konservasi energi.
4. Efisiensi pemanfaatan air dan sumber daya lainnya selama masa konstruksi serta
minimasi.
5. Mengelola limbah konstruksi secara baik.
6. Perencanaan dan penjadwalan proyek konstruksi.
7. Konservasi material.
8. Tepat guna lahan.
9. Manajemen limbah konstruksi.
10. Penyimpanan dan perlindungan material.
11. Kesehatan lingkungan kerja.
12. Menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan.
13. Pemilihan dan operasional peralatan konstruksi.
14. Dokumentasi
Sedangkan Kibert (2008) dalam Furqan, dkk (2016) menyatakan bahwa green
construction mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Rencana perlindungan lokasi pekerjaan
Tujuannya yaitu untuk meminimalkan dampak yang dapat merusak lingkungan
selama proses konstruksi.
2. Program kesehatan dan keselamatan kerja
3. Pengelolaan limbah pembangunan atau bongkaran
4. Pelatihan bagi subkontraktor
5. Reduksi jejak ekologis proses konstruksi
Reduksi jejak ekologis proses konstruksi yaitu proses yang dilakukan dengan
cara mengefisiensikan alur operasi konstruksi sehingga dapat mengurangi
bahkan tidak melakukan pekerjaan yang tidak perlu.
6. Penanganan dan instalasi material
Cara penanganan dan instalasi material yang baik dan benar dapat mengurangi
waste.
7. Kualitas udara.
PT. Pembangunan Perumahan (Persero) menyatakan bahwa green construction
target memiliki 6 kriteria untuk diaplikasikan di lokasi proyek, diantaranya:
1. Tepat guna lahan
2. Efisiensi dan konservasi energi
3. Konservasi air
4. Manajemen lingkungan proyek
5. Sumber dan siklus material
6. Kesehatan dan kenyamanan di area proyek.
Menurut Budisuanda (2011) dalam Prasaji, dkk (2012), green construction dapat
disebutkan menjadi beberapa aspek diantaranya adalah:
1. Proses pembangunan yang berusaha mengurangi material yang merusak
lingkungan
2. Proses pembangunan yang tidak mengganggu ketenangan penghuni sekitar
3. Metode pelaksanaan yang tidak menghasilkan limbah di atas batas ambang
toleransi
4. Metode pelaksanaan yang tidak mengganggu keseimbangan alam sekitar
5. Pelaksanaan pembangunan yang tidak mencemari lingkungan atas bahan kimia
yang berbahaya.
6. Proses pembangunan yang seharusnya memanfaatkan kembali sisa-sisa material.

Secara umum, konstruksi hijau (green construction) merupakan proses
konstruksi dengan menekankan peningkatan efisiensi dalam penggunaan air, energi, dan
material bangunan mulai dari desain, pembangunan, hingga pemeliharaan pembangunan
tersebut ke depan. Dalam aktivitas konstruksi harus ditekankan kelestarian lingkungan,
keseimbangan ekologis untuk peningkatan kualitas kehidupan segenap lapisan warga
yang harus menjadi acuan dan landasan utama dalam pembangunan. (Abduh dan Fauzi,
2012)
Green construction mengedepankan keseimbangan keuntungan jangka pendek
terhadap resiko jangka panjang yaitu dengan bentuk usaha yang tidak merusak
kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masa depan. (Tanubrata, 2016)
Green construction didefinisikan sebagai suatu perencanaan dan pelaksanaan
proses konstruksi yang didasarkan pada dokumen kontrak untuk meminimalkan dampak
negatif proses konstruksi terhadap lingkungan agar terjadi keseimbangan antara
kemampuan lingkungan dan kebutuhan hidup manusia untuk generasi sekarang dan
mendatang. Konsep green construction merupakan konsep yang populer di bidang
pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global. Manfaat paling
penting dari penerapan konsep ini tidak hanya sekedar melindungi sumber daya alam,
tetapi juga mewujudkan efisiensi penggunaan energi dan meminimalisir kerusakan
lingkungan. (Ervianto dkk, 2011)
Proyek pembangunan dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan. Sebuah bangunan akan mengkonsumsi energi, material, dan air baik dalam
proses konstruksi maupun dalam operasional bangunan. Green Construction
menitikberatkan pada proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber
daya yang efisien pada tahapan pelaksanaan bangunan. Perencanaan dimulai dari
penentuan tapak, desain konstruksi, operasional, pemeliharaan, maupun renovasi dan
pembongkaran. Green Construction bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara
apa yang dibutuhkan dan apa yang dapat lingkungan dukung, serta menciptakan
bangunan berdasarkan desain yang memperhatikan ekologi, menggunakan sumberdaya
alam secara efisien, dan ramah lingkungan selama operasional bangunan.
Tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri konstruksi dalam menerapkan
green construction adalah bagaimana memulai sebuah proses konstruksi yang
dinyatakan green dan implementasinya dalam aktivitas konstruksi. Di sisi lain,
tantangan dalam implementasi green construction adalah kesiapan pelaku konstruksi
dalam memahami dan mendukung prinsip-prinsip green construction yang menjadi
aspek penting untuk menilai green construction di Indonesia. (Ervianto,2014)

Menurut Hadjar Seti Adji pada (Persatuan Insinyur Indonesia, 2016) green building adalah bangunan baru yang direncanakan dan dilaksanakan atau bangunan sudah terbangun yang dioperasikan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Menurut Ir. Rana Yusuf Nasir pada Persatuan Insinyur Indonesia (2016) green building adalah bangunan yang sejak perencanaan, pembangunan dalam masa konstruksi dan dalam pengoperasian serta pemeliharaan selama masa pemanfaatannya menggunakan sumberdaya alam seminimal mungkin, pemanfaatan lahan dengan bijak, mengurangi dampak lingkungan serta menciptakan kualitas udara di dalam ruangan yang sehat dan nyaman. Konsep green building akan mengurangi konsumsi energi secara signifikan melalui beberapa metode desain pasif dan desain aktif. Menggunakan konsep green building tidak perlu mengorbankan kenyamanan dan produktivitas akibat penghematan energi. Green building tidak hanya hemat energi tapi juga hemat air, melestarikan sumberdaya alam, dan meningkatkan kualitas udara serta pengelolaan sampah yang baik. Dalam mengantisipasi krisis air bersih, dikembangkan konsep pengurangan pemakaian air (reduce) dengan produksi alat saniter yang hemat air, penggunaan kembali air untuk berbagai keperluan sekaligus (reuse), mendaur ulang buangan air bersih (recycle), dan pemanfaatan air hujan yang jatuh di atap bangunan (rain water harvesting). Lembaga Konsil Bangunan Hijau Indonesia atau Green Building Council Indonesia (GBC Indonesia) adalah lembaga mandiri (non government) yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan praktikpraktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. GBC Indonesia bertujuan untuk melakukan transformasi pasar serta diseminasi kepada masyarakat dan pelaku bangunan untuk menerapkan prinsip-prinsip bangunan hijau. Khususnya di sektor industri bangunan gedung di Indonesia. Salah satu program GBCI yaitu menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bangunan hijau berdasarkan perangkat penilaian khas Indonesia yang disebut GREENSHIP. GREENSHIP merupakan sistem penilaian yang digunakan sebagai alat bantu para pelaku industri,   bangunan, baik pengusaha, arsitek, teknisi mekanikal elektrikal, desain interior, maupun pelaku lainnya dalam menerapkan best practices dan mencapai standar. GREENSHIP memiliki panduan penerapan untuk Neighborhood, Homes, New Building, Existing Building, serta Interior Space dengan kriteria dan poin yang berbeda-beda pula.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Usaha perkebunan kelapa sawit memiliki siklus usaha, mulai dari tahap penanaman, produksi dan memasuki usia tua. Dengan demikian petani kelapa sawit harus sadar bahwa usaha mereka ada masa akan menghadapi siklus tersebut. Oleh karena itu, mereka seyogyanya telah mempersiapkan untuk menghadapi masa dimana usaha mereka tidak produktif lagi dan harus melakukan peremajaan kebun. Namun demikian hasil penelitian Taryono (2010) menunjukkan bahwa pada tahap awal tanaman kelapa sawit mulai produksi pengeluaran rumah tangga sebagian besar (68,02 persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan selebihnya 31,98 persen untuk kebutuhan non pangan. Pengeluaran non pangan pada umumnya diperuntukkan untuk memperbaiki rumah (11,98 persen), membiayai pendidikan sebesar (3,85 persen), transportasi (6,39 persen), dan pakaian (3,13 persen). Meningkatnya pendapatan juga mendorong gaya hidup petani kelapa sawit cenderung konsumtif. Pola hidup petani yang cenderung konsumtif pada tahap awal dikhawatirkan mereka kurang menyiapkan tabungan untuk menghadapi masa peremajaan kebun. Padahal berdasarkan hasil penelitian Iyan (1991) pada perkebunan kelapa menunjukkan bahwa pendapatan bersih petani kelapa yang telah melakukan peremajaan lebih besar dibandingkan dengan petani kelapa yang belum melakukan peremajaan. Rata-rata pendapatan petani kelapa peremajaan dari usaha tani kelapa sebesar Rp.1.559.443,00 , sedangkan rata-rata pendapatan petani kelapa non peremajaan Rp.829.767,00. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada kesiapan petani kelapa sawit rakyat untuk melakukan peremajaan (replanting). Kemudian penelitian lanjutan tahap berikutnya adalah untuk menyusun pola pengembangan peremajaan (replanting) perekebunan kelapa sawit rakyat melalui kemitraan lembaga keuangan dan kebijakan pemerintah.

Menurut Tarmisol (2012) banyaknya tanaman kelapa sawit yang berusia
tua, produktivitasnya menurun. perlu diremajakan. Peremajaan memerlukan
kajian mengenai biaya investasi dan terhentinya produksi. Penentuan waktu
peremajaan merupakan titik krusial, berkaitan dengan efisiensi produksi pada
rentang umur ekonomis.
Penelitian Siregar dan Nauman (2011) pada perkebunan karet menunjukkan
peremajaan dan rehabilitasi tanaman karet diharapkan dapat dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan (sustainable replanting) dengan menggunakan klon
unggul penghasil lateks dan pemanfaatan kayu. Percepatan peremajaan dan
rehabilitasi karet tua dan tidak produktif pada perkebunan karet rakyat ditujukan
dalam upaya peningkatan adopsi klon unggul, yang diharapkan dapat dilakukan
melalui program peremajaan berbantuan (pemerintah), swadaya masyarakat
ataupun melalui model Percepatan Peremajaan Karet Partisipatif (model ini
digunakan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses
pembangunan). Diversifikasi tanaman karet dapat dilakukan untuk tujuan
optimalisasi lahan. Pada umumnya tanaman karet yang belum menghasilkan
(berumur dibawah 3 tahun) di diversifikasi dengan tanaman pangan seperti padi
gogo atau palawija.
Susila (2004). Sektor atau komoditas unggulan sangat dibutuhkan untuk
mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan itu, tulisan ini
mencoba menilai kontribusi industri berbasis kelapa sawit dalam pertumbuhan
ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan. Hasil
studi menunjukkan bahwa industri kelapa sawit mempunyai peran yang penting
dalam ketiga aspek tersebut. Pengembangan kelapa sawit berdampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan investasi,
output, dan devisa. Industri berbasis kelapa sawit mempunyai kontribusi
signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam hal pendapatan dan aset.
Sekitar Rp5−Rp11 juta atau lebih dari 63% pendapatan rumah tangga berasal dari
usaha kelapa sawit. Kontribusi usaha kelapa sawit terhadap aset juga sangat nyata,
sekitar 63−72%. Peran dalam mengentaskan kemiskinan tercermin dari jumlah
penduduk miskin yang kurang dari 10% pada masyarakat yang mengusahakan
kelapa sawit. Distribusi pendapatan di sentra produksi kelapa sawit cukup baik
(fairly egalitarian) dengan koefisien gini sekitar 0,36. Untuk mengatasi beberapa
faktor penghambat dalam mempertahankan dan meningkatkan peran industri
kelapa sawit dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan
perbaikan distribusi pendapatan, beberapa isu kebijakan didiskusikan.
Herman M dan Pranowo D (2011). Pemanfaatan lahan diantara tanaman
sawit TBM dengan tanaman sela jagung merupakan salah satu alternatif untuk
mensubtitusi pendapatan petani yang hilang dari tanaman sawitnya yang
diremajakan dan memiliki potensi yang besar untuk mendukung swasembada
Jagung nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola peremajaan sawit
rakyat secara tebang bertahap 20% menyebabkan tanaman sawit muda mengalami
etiolasi sehingga pertumbuhannya kurang baik dibanding pola peremajaan secara
tebang bertahap 40 dan 60%. Pola peremajaan sawit rakyat secara tebang bertahap
20, 40, maupun 60% tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman sela
jagung. Hasil pipilan kering jagung yang diperoleh 0,9-2,6 t/ha dengan tambahan
pendapatan dari tanaman sela jagung Rp. 1,9–5,2 juta rupiah per musim tanam.
Penguasaan asset yang paling signifikan mencerminkan tingkat ekonomi
petani adalah luas pemilikan dan penguasaan lahan. Namun di daerah transmigrasi
variasi penguasaan lahan tidak begitu besar seperti halnya masyarakat non
transmigran. Sebab pada awalnya semua petani mendapat jatah lahan dengan luas
yang sama yaitu rata-rata 2 Ha lahan garapan dan 0,25 Ha pekarangan per kepala
keluarga. Perubahan akan terjadi setelah beberapa tahun, dimana ada petani yang
menjual dan membeli tanah dan ada rumah tangga baru (Pecahan KK) yang
menyebabkan sebagian petani harus membagi lahannya kepada keluarga yang
baru. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak akan membuat ketimpangan
pemilikan lahan yang besar, seperti halnya pada masyarakat petani non
transmigrasi (Swastika, dkk. 2000).
7
Berubahnya orientasi usahatani dapat dimaklumi karena tujuan untuk
meningkatkan pendapatan merupakan konsekuensi dari semakin meningkatnya
kebutuhan usahatani dan kebutuhan hidup petani bersama keluarganya. Hargaharga kebutuhan sehari-hari peningkatannya lebih cepat dibandingkan dengan
harga-harga hasil pertanian. Di samping itu, nilai tukar komoditas pertanian
semakin memburuk dibandingkan dengan komoditas industri dan jasa. Dengan
demikian, tidaklah mengherankan apabila petani cenderung memilih jenis
tanaman yang laku di pasar sehingga dapat memberikan penghasilan dan
keuntungan yang lebih tinggi (Antara, 2004)

Paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan dapat menjadi solusi
alternatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan akan
makin optimal jika disinergikan dengan komitmen untuk membangun kemitraan
di antara pelaku agribisnis. Pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan usaha
dapat menjamin terciptanya efisiensi dan pertumbuhan, keadilan dan pemerataan,
serta berwawasan lingkungan. Untuk mendukung upaya ini diperlukan
konsolidasi kelembagaan yang mantap, baik di tingkat petani, pihak swasta
maupun pemerintah (Septana dan Ashari, 2007).
Menurut Priyono (2010), dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep
maksimalisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya
mempertahankan asset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh
pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi ini ialah tingkat efisiensi,
dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah (termasuk laba), dan
stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan
ekonomi (material) manusia baik untuk generasi sekarang maupun generasi
mendatang. Dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan
kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial
yang harmonis (termasuk tercegahnya konflik sosial), preservasi keragaman
budaya dan modal sosio-kebudayaan, termasuk perlindungan terhadap suku
minoritas. Untuk itu, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha
dan pendapatan, partisipasi sosial politik dan stabilitas sosial-budaya merupakan
indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan
pembangunan.
Pengembangan agribisnis dalam perspektif pembangunan pertanian yang
berkelanjutan, perlu memperhatikan beberapa aspek penting berikut (Asriani,
2003) :
Pertama, aspek sumberdaya (resource endowment). Memperhatikan aspek
resource endowment adalah penting termasuk di dalamnya menjaga
kelestariannya, yang meliputi :
1. Meningkatkan produktivitas pertanian (productivity) dengan rekayasa teknis
atau sosial ekonomi.
2. Meningkatkan kestabilan produktivitas (stability)
3. Mempertahankan aspek kesinambungan (sustainability) dari pengusahaan
pertanian
4. Mempertahankan dan meningkatkan pemerataan (equitability).
Kedua, aspek teknologi (technological endowment). Produksi pertanian
tidak dapat meningkat bila pelaksananya tidak menguasai teknologi. Oleh karena
itu proses adopsi inovasi terhadap teknologi baru sangat penting, dan dalam hal
ini peranan penyuluh pertanian menjadi sangat strategis.
Ketiga, aspek kelembagaan (institutional endowment). Di dalam
mengembangkan konsep agribisnis, sebaiknya produsen atau juga petani mampu
untuk mengusahakan sendiri produksi pertaniannya, mengolah hasilnya dan
sekaligus memasarkannya pada kondisi harga yang menguntungkan. Keempat,
aspek yang berkaitan dengan kebudayaan (cultural endowment). Aspek ini sering
dilupakan orang dan oleh karenanya banyak analis yang mengasumsikan masalah
culture adalah konstan. Padahal justru aspek ini berkembang secara dinamis.
Menurut Notohaprawiro (2006) pertanian rakyat hendaknya dijadikan
sasaran inti karena sektor ini akan dapat menjadi piranti perangkai globalisasi
dengan demokratisasi ekonomi. Pertanian rakyat yang kuat juga mampu
menangkis krisis ekonomi. Untuk menyusun strategi baru yang andal menuju ke
intensifikasi berkelanjutan diperlukan pengenalan lengkap faktor-faktor yang
menentukan atau mempengaruhi kinerja pertanian rakyat dengan menggunakan
usahatani selaku satuan pantau. Faktor-faktor tersebut mencakup komponenkomponen lingkungan biofisik, sosial,ekonomi, budaya dan politik.

Indonesia dalam rangka mencapai MDGs adalah mencerminkan
komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan
kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia, sehingga MDGs
dijadikan sebagai acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional. Sektor pertanian sebagai penghasil pangan merupakan
sasaran utama dari 8 tujuan dalam menghadapi masalah kemiskinan dan kelaparan
masyarakat dimana petani yang sebagian besar tinggal di pedesaan dengan
jumlahnya sangat besar dan secara umum tingkat kesejahteraan mereka cenderung
tertinggal dari kelompok masyarakat lainnya, sehingga harus direalisasikan
solusinya. Dalam pencapaian strategi ini, tantangan utamanya adalah mencapai
pembangunan berkelanjutan melalui perbaikan lingkungan hidup tanpa
mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial; sedangkan
strateginya berbasis partisipatif dengan pemberian bobot yang lebih besar pada
pendekatan bottom up (Bappenas, 2012)
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Arifin
dalam Budiasa (2011) juga berpendapat bahwa sistem pangan nasional harus
dibangun menuju ketahanan pangan nasional yang berbasis pada penyediaan
pangan di tingkat individu. Oleh sebab itu, pemberdayaan para petani baik di
bidang pertanian maupun aspek pendukung lainnya perlu dilakukan secara intens.
Hal ini penting dilakukan agar ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga, lokal,
regional, dan nasional bisa dibangun secara bersamaan. Mudjiyo dalam Deptan
(2009) juga menyebutkan bahwa keterlibatan penyuluhan pertanian dalam proses
pembelajaran bagi pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) serta pelaku usaha
agar meningkatkan kualitas dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,
permodalan, dan sumberdaya lainnya. Penyuluhan berperan untuk mengubah
perilaku (pengetahuan, keterampilan, sikap) petani agar sebagai upaya untuk
meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya,
serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pencapaian kesejahteraan petani hanya akan terjadi jika empat indikator ini
tercapai, yakni:
1. Better farming yaitu upaya untuk mengubah cara bertani dengan lebih baik
melalui: menggunakan bibit unggul, melakukan pemeliharaan dan perawatan
tanaman secara rutin, hama dan penyakit terkendali, tingkat kesuburan tanah
baik, serta kemampuan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas maupun
kontinyuitas hasil produksi;
2. Better bussiness merupakan upaya berusahatani yang lebih menguntungkan.
Melalui: mengembangkan beberapa komoditas yang menguntungkan,
mengembangkan kawasan agrowisata, mampu memenuhi permintaan pasar,
memasarkan produk langsung ke pasar desa atau lainnya, tidak terlibat
dengan pengijon dalam pemasaran dan lintah darat dalam pemilikan modal
usaha, terjadi peningkatan pendapatan usaha tani dan usaha lainnya, serta
melakukan kemitraan dengan pihak swasta dalam modal usaha, pemasaran,
dan pengolahan produk pertanian;
3. Better society adalah upaya mempertahankan kehidupan sosial masyarakat
lokal dengan lebih baik melalui: kegiatan menyama braya, gotong royong,
rapat rutin, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan baik terhadap
wisatawan, pihak swasta, maupun instansi pemerintahan terkait.
4. Better living yaitu upaya mewujudkan kehidupan yang layak bagi keluarga
petani, melalui: kecukupan pangan, kecukupan sandang, rumah yang layak
huni, kepemilikan barang-barang tersier, jaminan kesehatan, tingkat
pendidikan yang baik, kepemilikan tabungan atau investasi, dan kepemilikan
aset; serta
5. Better environment yaitu upaya dalam mewujudkan lingkungan yang
mendukung melalui: kemampuan mempertahankan lahan untuk tidak
beralihfungsi, kecukupan penyediaan sarana produksi (saprodi), tersedianya
sarana irigasi yang cukup, tersedia alat-alat pertanian (alsintan), serta
lingkungan pertanian yang tidak tercemar oleh sampah maupun limbah
(Deptan, 2009).

Partisipasi dalam pembangunan pariwisata diartikan sebagai keterlibatan
secara aktif dalam setiap proses pengembangan dari industri pariwisata, yaitu
mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan, sampai dengan
pengawasan dan pengevaluasian, dan penikmatan hasilnya (Hikmat, 2004).
Brandon dalam Sajogjo (2002) menyebutkan bahwa perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan wisata harus melibatkan
masyarakat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat setempat. Bentuk
Partisipasi masyarakat meliputi enam kriteria, yakni:
1. Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses
perencanaan dan pengembangan ekowisata.
2. Membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk
mendapat keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata.
3. Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk
melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang
ditimbulkan.
4. Meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang
berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata.
5. Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat pendapatan
(leakage) serendah-rendahnya, dan
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut menjadi kontrol yang
sangat efektif dan menjamin pengembangan suatu obyek wisata sesuai dengan
perencanaan. Pengaturan ketentuan tentang daya tampung suatu obyek wisata
harus dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat lokal dan
tidak berdasarkan atas kepentingan seseorang atau golongan. Masyarakat setempat
harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat
dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang
akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi
untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus
berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi yang telah disusun
sebelumnya.

Pemberdayaan merupakan suatu proses pribadi dan sosial dalam rangka pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak (Oka, 2011). Dengan kata lain pemberdayaan komunitas dapat diartikan sebagai upaya peningkatkan kesejahteraan seseorang atau kelompok untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya dengan cara meningkatkan kapasitas dari semua komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan komunitas bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri yang mampu memunculkan potensi yang dimiliki masing-masing individu pada komunitas tersebut, sehingga individu mampu mengembangkan kreativitas serta kemampuan untuk menunjang tingkatkan kejahteraan mereka. Pitana (2005) menyabutkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal merupakan kunci utama dalam pembangunan pariwisata, sehingga konsep pemberdayaan muncul sebagai usaha untuk memberikan masyarakat lokal agar terlepas dari ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidakberdayaan (powerlessness) dalam penelitian ini mencakup tiga indikator utama yaitu: 1. Access to information (akses terhadap komunikasi), karena informasi adalah modal dalam pengembangan kemandirian seperti akses jaringan telekomunikasi; akses penyediaan air bersih, listrik, pembuangan limbah; dan 35 akses pelayanan wisata seperti kebersihan, keamanan, kesehatan, relaksasi, penukaran uang, akomodasi, dan informasi wisata; 2. Accountability (akuntabilitas). Akuntabilitas berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk dalam pengembangan kebijakan daerah berupa awigawig setempat, dan pemanfaatan sumberdaya (hasil) dan dana yang seimbang antara masyarakat, pemerintah,dan pengusaha; serta 3. Local organizational capacity (kapasitas organisasi lokal). Proses pemberdayaan masyarakat harus berisikan pembinaan masyarakat dalam pengolahan dan promosi produk wisata, serta pelayanan wisatawan; memobilisasi sumberdaya secara berkelanjutan; dan memberikan pelayanan wisata demi tercipta kenyamaanan wisatawan terkait informasi, produk, keamanan dan kebersihan wisata. Adapun pendekatan dalam pemberdayaan komunitas menurut Eliot dalam Hikmat (2004) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan komunitas atau masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Pendekatan kesejahteraan (the walfare approach), yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam; 2. Pendekatan pembangunan (the development approach), memusatkan perhatian pada pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat; serta 3. Pendekatan pemberdayaan (the empowerment approach), melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Pemberdayaan merupakan suatu usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, sehingga mereka mampu mengidentifikasikan permasalahan yang ada di daerahnya, menemu kenali potensi yang ada, menganalisis berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk selanjutnya mampu merencanakan berbagai program pembangunan di daerahnya. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah meningkatkan kemandirian masyarakat lokal untuk mampu membuat perencanaan, melaksanakan rencana yang telah ditetapkan, serta memonitoring atau mengevaluasi terhadap rencana tersebut dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan sumberdaya yang berkualitas menjadi acuan bagi kegiatan
berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi
sumberdaya, sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola
pemanfaatan sumberdaya yang baik seharusnya dapat memberikan akses kepada
segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan
golongan tertentu. Dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus
memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.
Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam
harus dapat dioptimalkan, karena kualitas sumberdaya sangat penting peranannya
terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme
pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana
ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap
wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan
sumberdaya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal
dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.
Menurut Yoeti (2002), pengembangan daya tarik wisata sebagai
sumberdaya yang berkualitas dalam peran utamanya pada pembangunan yang
berkelanjutan didasarkan pada empat indikator, antara lain:
1. Natural attraction (daya tarik alam), termasuk dalam kelompok ini adalah
wisata alam, wisata konservasi flora dan fauna dan sebagainya;
2. Cultural Attraction (daya tarik budaya), dalam kelompok ini termasuk
diantaranya kesenian tradisional, upacara keagamaan, festival kesenian, dan
lainnya; serta
3. Social Attraction (daya tarik sosial), yang termasuk kelompok ini adalah tata
cara hidup suatu masyarakat (the way of life), ragam bahasa (languages), dan
upacara keagamaan seperti perkawinan, syukuran, dan lainnya.
Pengelolaan sumberdaya yang berkualitas seharusnya ditujukan pada
upaya-upaya antara lain sebagai berikut.
a. Mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang
tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;
b. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan
sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan;
c. Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah
dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;
d. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat lokal;
e. Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui
keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
f. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan
konservasi baru di wilayah tertentu; dan
g. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan
lingkungan global (Dasoprajitno, 2002)
Dengan terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
dan berwawasan keadilan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta
meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan
yang ditetapkan, maka akan terwujud keadilan antar generasi, antar dunia usaha
dan masyarakat, dan antar negara maju dengan negara berkembang dalam
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan dianggap sebagai prasyarat utama
dalam pembangunan pariwisata ke depan. Pengembangan tersebut mengacu pada
pembangunan pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(Oka, 2010). Pariwisata berkelanjutan merupakan aktivitas ekonomi penting yang
jika dikembangkan secara tepat bisa mengatasi sejumlah tantangan pembangunan,
termasuk pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, perdamaian
dan keselarasan masyarakat, serta manajemen sumber daya alam dan lingkungan
yang berkesinambungan (Gunawan dalam Darmaputra, 2005). Pendekatan ini
pada dasarnya juga merupakan model pemberdayaan masyarakat yang
memberikan lebih banyak peluang kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi
secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal ini berarti memberi
wewenang atau kekuasaan kepada masyarakat lokal untuk memobilisasi
kemampuan mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya setempat. Kedudukan
mereka adalah sebagai pemeran utama dalam membuat keputusan dan melakukan
kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya (Cernea
dalam Pujaastawa, 2005).
Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan kegiatan pariwisata
bertumpu pada partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai atraksi budaya
sehingga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Konsep pembagunan
pariwisata berbasis kerakyatan dikemukakan oleh Natori (2001) menekankan
yakni: (1) Terpeliharanya mutu dan berkelanjutan sumber daya alam dan budaya;
(2)Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal; (3) Terwujudnya keseimbangan
antara sumber daya alam dan budaya; (4) Kesejahteraan masyarakat lokal serta (5)
Kepuasan wisatawan. Menurut David Korten dalam Pitana (2006), dalam konsep
community management tiga alasan mengapa masyarakat lokal dijadikan dasar
pembangunan, yaitu:
a. Adanya local variety (variasi antar daerah) berorientasi tidak diberikan
perlakukan yang sama akibat adanya variasi. Situasi daerah yang berbeda
menuntut adanya sistem pengelolaan yang berbeda juga, karena masyarakat
lokal dianggap paling dekat hubungannya dengan situasi daerah.
b. Adanya local resources (sumber daya lokal) selama ini secara tradisional
dikuasai dan dikelola oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal sudah lebih
berpengalaman terhadap sumber daya lokal yang sudah berlangsung secara
turun-temurun, serta menjadikan terakumulasinya pengetahuan dalam
pengelolaan. Penyerobotan terhadap pengelolaan akan menyebabkan
ketersinggungan masyarakat lokal terhadap pihak yang berusaha
melakukannya.
c. Adanya, local accountability (tangging jawab lokal) pengelolan yang
dilakukan oleh masyarakat lokal biasanya lebih bertanggung jawab, karena
kegiatan tersebut langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya,
pengelolaan yang dilakukan masyarakat luar sering tidak mempunyai
kedekatan moral dengan masyarakat lokal, dan cenderung kurang mempunyai
rasa tanggung jawab moral.
Menurut Parsons dalam Pitana (2002), masyarakat haruslah dilihat sebagai
suatu sistem dari pada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
Secara fungsional masyarakat adalah sebuah mekanisme, karena masyarakat
menjaga hidupnya dan memenuhi tujuannya dengan menetapkan kembali
keseimbangan alamiah tertentu. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK), bahwa masyarakat merupakan
suatu sistem di mana masyarakat dalam suatu kelompok memiliki fungsi dan
peranan sesuai dengan strukturnya. Dalam sebuah pengelolaan pariwisata
keterlibatan masyarakat sangat penting dimana keterlibatan dari mereka
dimaksimalkan sesuai dengan fungsi dan perananya sejak dari perencanaan,
sehingga dalam pengelolaan pariwisata suatu daerah dapat berjalan dengan baik.
Nasikun (2000) menyatakan bahwa pembangunan pariwisata kerakyatan
memiliki beberapa karakteristik ideal sebagai berikut.
1. Usaha yang dikembangkan berskala kecil (small scale), sehingga lebih mudah
diorganisasikan;
2. Pemilihan dan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat lokal (locally owned
and managed) dimana lebih berpeluang untuk dikembangkan dan diterima
oleh masyarakat lokal;
3. Input yang digunakan baik pada saat konstruksi maupun operasi berasal dari
daerah setempat sehingga komponen impornya kecil;
4. Aktifitas berantai (spin-off activity) yang ditimbulkan banyak, oleh karena itu
adanya keterlibatan masyarakat lokal baik secara individual maupun secara
melembaga, menjadi semakin besar. Adanya aktivitas berantai tersebut
memberikan manfaat langsung yang lebih besarbagi masyarakat lokal;
5. Berbasiskan kebudayaan lokal, karena pelakunya adalah masyarakat lokal
dimana lebih memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi,
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun
penerimaan manfaat dan keuntungan;
6. Pengembangan ramah lingkungan, yang terkait dengan adanya konversi lahan
secara besar-besaran serta tidak adanya perubahan bentuk bentang alam yang
berarti;
7. Melekatnya kearifan lokal (local wisdom) karena masyarakat telah
beradaptasi dengan alam sekitarnya;
8. Penyebarannya tidak terkonsentrasi pada suatu kawasan, tetapi dapat
menyebar ke berbagai daerah yang mana dalam penyebaran penduduk
menciptakan suatu kawasan wisata alternatif.
Natori (2001) mengemukakan bahwa pariwisata berbasis kerakyatan
menintikberatkan pada keseimbangan dan keharmonisan di antara lingkungan
hidup, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pengunjung atau
wisatawan yang dijiwai dengan pemanfaatan kearifan-kearifan lokal sebagai daya
tarik wisatanya, dengan tujuan memelihara agar lingkungan tetap lestari,
mengkomsumsi hasil pertanian setempat serta mencintai budaya, adat istiadat
masyarakat setempat.
Dalam pengembangan suatu daerah tujuan wisata sangat diperlukan
adanya partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip pokok struktur fungsionalisme
menurut Sanderson dalam Darma Putra (2010) adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari bagianbagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, dan setiap bagian
tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya;
2. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki
fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara
keseluruhan, sehingga eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat
diperankan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat
diidentifikasikan;
3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya,
yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu, dimana salah satu
bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat
kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama;
4. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan ekuilibrium atau
komeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan
penyesuaian pada bagian lain agar tercapai stabilitas;
5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat,
tetapi bila itu terjadi, maka perubahan itu pada umumnya akan membawa pada
konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara
keseluruhan.
David Korten dalam Pujaastawa, dkk (2005) menyatakan bahwa
pengelolaan sumberdaya berbasis kerakyatan didasarkan pada kriteria-kriteria
sebagai berikut:
a. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat secara bertahap harus diletakkan pada masyarakat
sendiri.
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi
sumber-sumber yang terdapat dalam masyarakat dalam rangka memenuhi
kebutuhan mereka, menjadi fokus utama.
c. Mentoleransi variasi lokal dan oleh karenanya sifatnya sangat fleksibel
menyesuaikan dengan kondisi lokal.
d. Dalam rangka pembangunan, menekankan social learning yang di dalamnya
terdapat interaksi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai
proses evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar.
e. Proses pembentukan jaringan antara birokrat dengan LSM organisasi
tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini,
baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan
mengelola berbagai sumber maupun dalam menjaga keseimbangan antar
struktur vertikal dan horisontal.
Pengembangan pariwisata kerakyatan diharapkan mampu memberikan
keuntungan bagi masyarakat, seperti keuntungan ekonomi sehingga
pemeliharaan lingkungan bisa dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat
setempat. Disamping itu dalam konsep pembangunan pariwisata yang berbasis
kerakyatan perlu diperhatikan suatu konsep keseimbangan antara resources dan
resident, yakni suatu pembangunan yang terintegrasi yang mana masyarakat
sebagai pemain kunci dari kegiatan kepariwisataan tersebut. Keberhasilan
pengelolaan suatu kawasan wisata dengan konsep pengelolaan berbasis
masyarakat dapat diukur dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara
masyarakat lokal, sumber daya alam, sumberdaya budaya, dan wisatawan
(Natori, 2001).
Pengembangan pariwisata kerakyatan diharapkan dari adanya keinginan
bersama dari semua pihak terkait (antusiasme). Pihak-pihak terkait menjadikan
pembangunan pariwisata kerakyatan menjadi gagasan kolektif yang harus
dilaksanakan secara bersama-sama. Rasa antusiasme diciptakan dan dibangun
dengan cara mengorganisir semua pihak yang terlibat sebagai landasan
pengembangan aktivitas masyarakat. Dengan sendirinya, rasa antusias akan
membentuk suatu sistem kolaborasi (kerja sama), sehingga sumber daya yang ada
dapat dijadikan suatu komoditi industri pariwisata. Sebaliknya, masyarakat lokal
pada akhirnya akan memberikan pelayanan yang baik sehingga tercipta suasana
aman dan nyaman bagi wisatawan. Dyana dalam Ardika (2004) juga
menyebutkan kesederhanaan dan keunikan, kehidupan keseharian adat budaya
merupakan modal rakyat sebagai subjek utama dalam mendapat nilai tambah
(value added).
Sistem kolaborasi yang telah terbentuk dalam pariwisata kerakyatan
diusahakan berlangsung dengan harmonis. Pihak Pemda, industri pariwisata,
objek wisata (masyarakat lokal dan lingkungan alam), serta wisatawan dapat
melaksanakan aktivitasnya dengan baik dan masing-masing mendapat kontribusi
dari kegiatan tersebut. Valene dalam Mowforth (2000) menyebutkan bahwa
bentuk dari pariwisata berbasis kerakyatan, konsisten dengan alam, sosial, dan
masyarakat, serta mengizinkan interaksi dengan berbagi pengalaman antara
wisatawan dan masyarakat lokal. Dalam pengembangan pariwisata seharusnya
semua pihak dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan status (porsi) yang
didapatkan dan pada akhirnya tidak ada pihak merasa dieksploitasi. Konservasi
dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; meningkatkan nilai-nilai dari sumber
daya yang menjadi objek, berusaha menggali dan menemukan sumber daya
lainnya, dan yang paling penting adalah menyeimbangkan pemanfaatan sumber
daya yang dipakai dengan sumber daya yang ada merupakan hal yang diperlukan
dalam pengembangannya.
Pengambilan keputusan mengenai bentuk pengembangan pariwisata di
setiap tempat harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan masyarakat lokal
dan dapat diterima oleh masyarakat lokal tersebut. Hal ini dilakukan agar
pengembangan pariwisata tersebut dapat berjalan dengan lancar, tidak mendapat
halangan dari masyarakat lokal. Tanpa dukungan dari masyarakat lokal maka
mustahil pengembangan pariwisata akan berjalan sesuai dengan yang
direncanakan. Sebagian keuntungan yang diperoleh dari pengembangan
pariwisata akan diberikan kepada masyarakat lokal. Artinya, pengembangan
pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal yang
nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga
untuk menjaga kelestarian sumber daya yang ada (Hikmat, 2004). Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembangunan berwawasan
kerakyatan akan lebih memberdayakan dan menguntungkan rakyat banyak,
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, selanjutnya keseimbangan, dan
keberlanjutan potensi atau modal dasar kepariwisataan di daerah tersebut akan
tetap terjaga dan terpelihara.
Dalam reorientasi atau redesign terhadap model pembangunan pariwisata
Bali menuju pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis kerakyatan,
sangat diperlukan adanya usaha pemberdayaan melalui usaha meningkatkan
partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan. Penerapan pembangunan
tersebut berdasarkan konsep Erawan dalam Oka (2010), yakni:
a. Memberikan keuntungan secara relatif, terjangkau secara ekonomi, dan
secara ekonomis dianggap biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari hasil yang
diperoleh (relative advantage);
b. Unsur-unsur dari inovasi dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai
kepercayaan setempat (compatibility);
c. Gagasan dan praktek baru yang dikomunikasikan dapat dengan mudah
dipahami dan dipraktekkan (complexity and practibility); dan
d. Unsur inovasi tersebut mudah diobservasi hanya lewat demontrasi atau
praktek lapangan (observability).

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan berawal dari konsep
pembangunan berkelanjutan. Secara umum, konsep pembangunan mencakup
usaha untuk mempertahankan integritas dan diversifikasi ekologis, memenuhi
kebutuhan dasar manusia, terbukanya pilihan bagi generasi yang akan datang,
pengurangan ketidakadilan, dan peningkatan penentuan nasib sendiri bagi
masyarakat setempat (Dorcey dalam Picard 2006). Djajadiningrat dalam Ardika
(2007) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan batas
yang ditentukan oleh teknologi dan organisasi masyarakat serta oleh kemampuan
kehidupan bumi menyerap dampak kegiatan manusia. Pariwisata dikembangkan
untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, dan kebutuhan
masyarakat lokal saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan
datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan dalam tujuannya harus menganut
tiga prinsip dasar, yaitu: (1) Kelangsungan ekologi; (2) Kelangsungan sosial
budaya; dan (3) Kelangsungan ekonomi dimana pembangunannya mampu
memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan
yang mengacu pada pertumbuhan kualitatif dimana bahwa pembangunan dapat
didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi,
adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat” (Piagam Pariwisata
Berkelanjutan dalam Pitana 2002). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk
mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan,
pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.
Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik (good governance) yang melibatkan partisipasi aktif
dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Pembangunan pariwisata berkelanjutan haruslah memanfaatkan sumber
daya alam secara optimal sesuai daya dukung sehingga tidak menimbulkan
kerusakan, menghormati sosial budaya masyarakat setempat, memastikan manfaat
ekonomi yang berkelanjutan serta terdistribusi secara adil pada seluruh
stakeholders. Adapun prinsip-prinsip dari pembangunan pariwisata berkelanjutan
adalah: 1) menjaga kualitas lingkungan, 2) memberikan keuntungan bagi
masyarakat lokal dan wisatawan, 3) menjaga hubungan antara pariwisata dengan
lingkungan, 4) menjaga keharmonisan antara masyarakat lokal, kebutuhan
wisatawan dan lingkungan, 5) menciptakan kondisi yang dinamis yang
disesuaikan dengan carrying capacity, dan 6) semua stakeholders harus bekerja
sama didasari oleh misi yang sama untuk merealisasikan pembangunan
berkelanjutan (Burn dan Holden dalam Ardika (2001). United Nations World
Tourism Organization juga menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata
berkelanjutan didasarkan pada beberapa prinsip antara lain sebagai berikut:
1. Semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menjaga
lingkungan hidup;
2. Pemerintah mendorong semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang
dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang langka;
3. Pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu maupun
ruang untuk memeratakan pembagian waktu liburan guna mengurangi
tekanan terhadap lingkungan hidup;
4. Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan
harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam;
5. Wisata alam atau wisata ekologi untuk menjaga warisan alam dan
menghormati penduduk setempat serta tetap memperhatikan daya dukung
tempat (UNWTO dalam Robert, 2008).
WTO dalam Pujaastawa (2005) juga menyebutkan ada tiga hal penting
dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu:
1. Quality, sustainable tourism provides a quality experience for visitor,
while improving the quality of the host community and protecting the
quality of environment. Dengan arti bahwa, pariwisata berkelanjutan
menyediakan kualitas bagi pengunjung, sementara kualitas juga berasal
dari peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat lokal dan perlindungan
mutu lingkungan hidup.
2. Continuity, sustainable tourism ensures the continuity of the natural
resources upon which it based and the continuity of the cultural of the host
community with satisfying experience for visitors. Dalam arti bahwa,
pariwisata berkelanjutan menjamin adanya kontinyuitas sumberdaya alam
serta kelestarian budaya masyarakat lokal (tuan rumah).
3. Balance, sustainable tourism balances the need of the tourism industry,
supporters of environment, and the local community. Dengan arti bahwa,
pariwisata berkelanjutan menyeimbangkan kelangsungan industri
pariwisata dengan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pariwisata berkelanjutan menurut konsep Muller dalam Pitana (2005)
adalah pariwisata yang dikelola mengacu pada pertumbuhan kualitatif, maksudnya
adalah meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan kesehatan masyarakat.
Peningkatan kulitas hidup hanya dapat dicapai dengan meminimalkan dampak
negatif sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lima hal yang harus
diperhatikan dalam pariwisata berkelanjutan menurut konsep Muller, yakni: (1)
Pertumbuhan ekonomi yang sehat; (2) Kesejahteraan masyarakat lokal; (3) Tidak
merubah struktur alam, dan melindungi sumber daya alam; (4) Kebudayaan
masyarakat yang tumbuh secara sehat; (5) Memaksimalkan kepuasan wisatawan
dengan memberikan pelayanan yang baik karena wisatawan pada umumnya
mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.
Berdasarkan konsep diatas, pembangunan pariwisata keberlanjutan akan
dapat tercapai jika tingkat pemanfaatan berbagai sumberdaya tidak melampau
kemapuan regenerasi sumberdaya tersebut. Agar tingkat pemanfaatan dapat
terkendali, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam setiap
pembangunan kepariwisataan, antara lain: manfaat pembangunan ekonomi harus
didistribusikan secara adil, dan mereka yang menderita (the needy) harus
mendapatkan prioritas lebih tinggi di dalam memanfaatkan hasil-hasil
pembangunan, serta adanya keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam
pembangunan kepariwisataan termasuk di dalam menikmati manfaat ekonomi
kepariwisataan.
Beberapa kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan
wisata dianggap berkelanjutan (Sunaryo dalam Ardika, 2003) yakni:
a. Pertama, mampu berkelanjutan secara lingkungan yaitu pembangunan
pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain
itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk
melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan
wisata (environmentally sustainable).
b. Kedua, secara sosial dan kultural dapat diterima yaitu mengacu kepada
kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap aktivitas pariwisata tanpa
menimbulkan konflik sosial, serta masyarakat lokal mampu beradaptasi
dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (socially and culturally
acceptable).
c. Ketiga, secara ekonomis menguntungkan dan layak, artinya keuntungan
yang diperoleh dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (economically viable).
d. Keempat, memanfaatkan teknologi yang layak/pantas untuk diterapkan di
wilayah lingkungan tersebut (technologically appropriate).
Pariwisata berkelanjutan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan
sebuah pengalaman yang berkualitas bagi pengunjung, sementara itu juga dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan melindungi kualitas
lingkungan. Pariwisata yang menjamin kelangsungan sumber daya alam dan
budaya masyarakat lokal dengan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung.
Erdington and Smith dalam Nasikun (2007) menyebutkkan bahwa ciri khas dari
pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pariwisata yang memegang
teguh konsistensi terhadap nilai alam, sosial dan budaya masyarakat yang dapat
memberikan kepuasan positif dan bernilai pada masyarakat lokal maupun
wisatawan ketika berinteraksi dan bertukar pengalaman
Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa, pembangunan pariwisata
berkelanjutan hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik (good governance) dimana mampu melibatkan
partisipasi yang aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
lokal. Pariwisata berkerlanjutan juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan
antara kebutuhan industri pariwisata, dukungan terhadap lingkungan dan
masyarakat lokal. Jadi, prinsip quality, continuity, dan balance harus diterapkan
dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Di dalam pembangunan
pariwisata berkelanjutan, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana
agar obyek daerah tujuan wisata yang dikembangkan agar tidak mengganggu
ekosistem lingkungan yang ada, serta masyarakat setempat tidak hanya sebagai
objek demi untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.

Lingkungan hidup diartikan sebagai suatu sistem yang meliputi lingkungan
hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Jadi,
lingkungan hidup itu memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk
hidup.
Menurut Undang-undang No. 23 pada tahun 1997 yang menyebutkan bahwa
lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan,
serta makhluk hidup yang termauk manusia dan segala perilakunya yang bisa
mempengaruhi segala kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lainnya.
Lingkungan mendukung untuk membangun masyarakat yang bermartabat, dan
bentuk ekonomi yang berkeadilan. Kondisi lingkungan yang buruk akan menyulitkan
masyarakat untuk keluar atau bebas dari kemiskinan dan kelaparan, terutama untuk
masayarakat yang menggantungkan diri pada sektor pertanian. Karena, kondisi
lingkungan yang bagus akan membuat pertanian tersebut produktif.

Kesehatan berasal dari kata sehat, sehat menurut Undang-Undang Pokok
Kesehatan No. 9 Tahun 1960, Bab I Pasal 2 adalah keadaan yang meliputi kesehatan
badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari
penyakit, cacat, dan kelemahan.
Kesehatan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 di artikan sebagai
keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungknkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomis.
Menurut WHO (1947) Sehat itu sendiri diartikan bahwa suatu keadaan yang
sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit
atau kelemahan. Sehat mempunyai karakteristik berikut yang meningkatkan konsep
sehat yang positif : 1. Memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh.
2. Memandang sehat dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal.
3. Penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup.
Berdasarkan beberapa pengertian kesehatan diatas disimpulkan bahwa
kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana standar hidup rata-rata
masyarakat di suatu daerah tidak mampu terpenuhi secara ekonomi. Rendahnya
kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan,
sandang, dan papan merupakan salah satu kondisi ketidakmampuan itu.
Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan
masyarakat dan satndar pendidikan, disebut kondisi masyarakat yang miskin.
Menurut Houghton (2012), Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan
dimana pendapatan konvesional menghubungkan kesejahteraan terutama dengan
kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai seseorang yang
tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka
agar tidak berada dibawah ambang minimal kategori sejahtera.
Kondisi masyarakat yang disebut miskin diketahui berdasarkan kemampuan
pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Cukupnya kebutuhan
akan pangan merupakan salah satu prinsip standar hidup disuatu masyarakat, akan
tetapi juga tercukupnya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Standar
kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu salah satunya adalah tempat tinggal
ataupun pemukiman yang layak. Berdasarkan situasi ini, suatu masyarakat akan
disebut miskin apabila pendapatannya jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan
sehingga orang tersebut tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan
dirinya (Suryawati, 2004).
Pengertian kemiskinan sangat populer akhir-akhir ini yang dijadikan studi
pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Permasalahan kemiskinan masyarakat
yang terjadi di negara-negara ini tidak hanya berupa ketidakmampuan pendapatan,
akan tetapi sudah menjalar pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun
politik (Suryawati,2004). Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dianggap
memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan sebagai bentuk permasalahan
pembangunan sehingga memperluas kesenjangan pendapatan antar masyarakat
maupun antar daerah (inter region income gap) (Harahap,2006). Saat ini studi
pembangunan tidak hanya fokus untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan
kemiskinan akan tetapi juga mulai mengidentifikasikan aspek-aspek yang
menjadikan miskin.

SDGs menurut BAPPENAS adalah “Agenda 2030 untuk pembangunan
keberlanjutan atau sebuah kesepakatan pembangunan baru yang disepakati saat
pertemuan dunia september 2015 untuk mendorong perubahan-perubahan yang
bergeser ke arah pembangunan keberlanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia
dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip yang bersifat universal, integrasi,
dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan
atau “No-one left behind”. Masa tenggat waktu untuk SDGs ini adalah tahun 2030.
SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan
pencapaian (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu.”
Menurut UNDP SDGs atau yang lebih dikenal dengan Global Goals adalah
“Ajakan secara universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi planet
ini dan memastikan bahwa semua orang menikmati kedamaian dan kemakmuran. 17
Tujuan SDGs ini membangunan kesuksesan Tujuan Pembangunan Millennium
(MDGs), sementara SDGs mencakup bidang baru seperti perubahan iklim,
ketidaksetaraan ekonomi, inovasi, konsumsi berkelanjutan, perdamaian dan keadilan,
diantara prioritas lainnya. Tujuannya saling berhubungan-seringkali kunci sukses
pada seseorang akan melibatkan penanganan masalah yang lebih sering dikaitkan
dengan masalah lainnya.”
SDGs ini merupakan penyempurnaan dari MDGs Apabila di MDGs ini hanya
menargetkan pengurangan “Setengah”, sedangkan untuk SDGs ini menargetkan
untuk menuntaskan seluruh indikator atau “Zero Goals”. Dan pada SDGs ini tidak
hanya memuat goals tetapi juga cara pelaksanannya (Means of Implementation).
SDGs ini lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara
dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang. SDGs juga
memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.
Pada agenda 2030 ini lebih menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi
tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SDGs :
1. Universality – SDGs dilaksanakan oleh negara maju maupun negara
berkembang.
2. Integration – SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada
semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan.
3. No one Left Behind – Harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan
dan pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Peran dan keterlibatan pemangku kepentingan pada implementasi SDGs :
1. Pemerintah dan Parlemen
a. Penetapan indikator
b. Kebijakan dan program
c. Persiapan data dan informasi
d. Sosialisasi / diseminasi, komunikasi dan advokasi
e. Monev dan pelaporan
f. Dukungan regulasi dan anggaran
2. Akademisi dan Pakar
a. Peningkatan kapasitas
b. Pemantauan dan evaluasi
c. Policy Paper atau Policy Brief sebagai dasar Policy Formulation
3. Filantropi dan Bisnis
a. Advokasi pelaku usaha
b. Fasilitasi program
c. Peningkatan kapasitas d. Dukungan pendanaan
4. OMS dan Media
a. Diseminasi dan advokasi
b. Fasilitasi program
c. Membangun pemahaman publik
d. Diseminasi dan monitoring

Pada bulan september 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia telah menyetujui delapan MDGs (MDG)
sebagai komitmen untuk meniadakan kemiskisnan dan mencapai tujuan
pembangunan manusia lainnya pada tahun 2015.
Millennium Development Goals menurut Todaro dan Smith (2009), merupakan
seperangkat delapan tujuan yang disepakati oleh para anggota PBB (Perserikatan
Bangsa-Bangsa) di tahun 2000 untuk :
1. Mengentaskan kemiskinan dan kelaparan ekstrem;
2. Mewujudkan pendidikan dasar universal;
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
4. Mengurangi tingkat mortalitas anak; meningkatkan kessehatan ibu;
5. Memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit yang lainnya;
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
7. Membina kerja sama global bagi pembangunan.
Tujuan-tujuan ini direncanakan secara khusus untuk dicapai pada tahun 2015.

Pembangunan keberlanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu
Sustainable Development. Menurut Brundtland Report dari PBB (1987) bagaimana
memperbaiki kehancuran dari suatu lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan dari
pembangunan ekonomi dan keadilan sosial merupakan salah satu faktor yang harus
dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan keberlanjutan
dijabarkan menjadi tiga tiang utama yang saling bergantung dan memperkuat satu
sama lain yitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Lebih jauh memperdalam tentang konsep pembangunan berkelanjutan yaitu
dengan menyebutkan bahwa “….keragaman budaya penting bagi manusia
sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam”. Dengan demikian
“pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga
sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral dan spiritual”.
Dalam pandangan ini, keragaman “pertumbuhan ekonomi” itu sendiri bermasalah,
karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas (UNESCO, 2001). Budimanta (2005), mengartikan pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara
pandang mengenai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana
dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan
umat manusia dengan tidak mengurangi akses dan kesempatan untuk menikmati dan
memanfaatkannya kepada generasi yang akan datang.
Salim (2003), mengungkapkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus
diarahkan untuk pemberatasan kemiskinan (sasaran ekonomi), penimbangan:
ekuitisosial yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan
hidup(sasaran lingkungan). Untuk itu maka diusahakan investasi dalam modal:
ekonomi (finansial, modal mesin, dll), modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan
dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi-sumber daya alam
diperbaharui dan daur-ulang serta substitusi sumber daya alam yang tak terbaharui).
Berdasarkan beberapa pengertian pembangunan keberlanjutan diatas jadi
pembangunan keberlanjutan disimpulkan yaitu suatu pembangunan yang memenuhi
kebutuhan di masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi
kebutuhan pada generasi yang akan datang atau sudah tercapainya sasaran ekonomi,
sosial dan lingkungan dari generasi ke generasi. Pembangunan keberlanjutan sebagai
pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem.
Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan
kualitas lingkungannya yang harus tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak
dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan hilang
dan menyebabkan kemiskinan akibat timbulnya permasalahan seperti kelaparan,
pencemaran, kesulitan pemenuhan air bersih, dan lain lain.

Menurut Oxford Dictionary Prioritas adalah sebagai suatu keadaan dimana
seseorang atau sesuatu dianggap dan diperlukan lebih penting dari pada yang
lainnya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Prioritas merupakan sesuatu yang
diutamakan dan didahulukan daripada hal yang lainnya. Adapula yang
mendefinisikan prioritas sebagai urutan kepentingan yang harus didahulukan dab
mana kepentingan yang menunggu.
Dalam menentukan prioritas kita harus menentukan skala prioritas, yaitu
tingkatan atau urutan kondisi untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar
atau seberapa penting suatu hal harus dilakukan.
Wahyu et al. (2008), mengartikan skala prioritas sebagai suatu daftar yang
berisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sesuai dengan tingkatan
pemenuhannya dan membandingkan seberapa pentingnya hal yang harus dilakukannya tersebut. Pada umumnya skala prioritas dibagi menjadi 6 kategori yaitu
Emergency, Urgent, High Priority, Medium Priority, Low Priority, dan No Priority.
Dalam skripsi ini skala prioritas berdasarkan kepentingan menurut responden
itu sendiri. Responden diminta untuk memberikan ranking atau peringkat
kepentingan untuk SDGs dan urutan kepentingan pada masalah-masalah sosial yang
sudah tersedia. Peringkat 1 (satu) adalah yang paling penting sampai peringkat 17
(tujuh belas) adalah yang paling tidak penting.

Proses pembentukan persepsi disini merupakan hal yang harus dibahas dalam
penelitian, karena merupakan langkah pertama untuk menentukan bagaimana
persepsi mahasiswa akuntansi mengenai prioritas SDGs. Adapun proses
pembentukan persepsi menurut Walgito (2000) diuraikan sebagai berikut :
Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau
reseptor. objek dan stimulus itu menjadi satu misalnya dalam hal tekanan. Benda
sebagai objek langsung mengenai kulit sehingga akan terasa tekanan tersebut. Proses
stimulus mengenai alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak proses ini
disebut sebagai proses psiologis. Kemudian terjadilah proses diotak sebagai pusat
kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat dan apa yang didengar atau
apa yang diraba. Proses yang terjadi diotak atau dalam pusat kesadaran ini yang
disebut proses psikologis. Dengan demikian dikemukakan terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya : apa yang dilihat, apa yang
didengar, dan apa yang diraba yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera, proses
ini merupakan proses terakhir dari persepsi diambil oleh individu dalam berbaagai
macam bentuk.
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa proses pembentukan suatu
persepsi melewati beberapa proses seperti penglihatan, pendengaran, dan perabaan
melalui alat indera terhadap objek yang dijadikan perhatian.

Menurut Robbins (2009) persepsi dipengaruhi ketika sesorang individu
melihat sebuah target dan berusaha untuk mengintepretasikan apa yang dilihatnya,
interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagi karakteristik pribadi dari pembuat
persepsinya (individu) tersebut.
Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya saja, tetapi melalui proses
dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang
menyebabkan setiap orang memiliki interprsetasi yang berbeda-beda, walaupun apa
yang dilihatnnya itu adalah sama. Menurut Robbins (2009), terdapat tiga faktor yang
mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu :
1. Individu yang bersangkutan (pemersepsi)
Apabilsa seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasinya
mengenai apa yang dilihatnya itu, maka individu tersebut akan dipengaruhi oleh
karakteristik individual yang dimilikinya seperti :
a. Sikap
Setiap individu mempunyai intepretasi yang berbeda terhadap sesuatu hal
yang dilihatnya.
b. Kepribadian
Keseluruhan tingkah laku seseorang yang merupakan hasil dari pertumbuhan
dalam suatu lingkungan memiliki pengaruh yang kuat terdapatpersepsi yang
akan dibentuknya.
c. Motif
Kebutuhan yang tidak terpuaskan mendorong individu dan memiliki
pengaruh yang kuat terhadap persepsi yang dibentuk. d. Minat
Apa yang diperhatikan seseorang dalam suatu situasi bisa berbeda dari apa
yang dirasakan oleh orang lain. Fokus dari perhatian seseorang yang
dipengaruhi oleh minat masing-masing individu, karena minat seseorang
berbeda satu dengan yang lainnya
e. Pengalaman masa lalu
Seorang individu merasakan pengalaman masa lalu yang dihubungkan
dengan hal yang terjadi sekarang.
f. Harapan-harapan
Ekspektasi bisa mengubah persepsi individu dimana individu tersebut
melihat apa yang diharapkan dari apa yang terjadi sekarang.
2. Sasaran dan persepsi
Sasaran dan persepsi berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu
biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang bagaimana mereka melihatnya.
Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang terkait dengan orang
yang terlibat dan bukan dilihat secara teori. Hal tersebut yang menyebabkan
seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda maupun peristiwa sejenis
dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.
3. Situasi
Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi
tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang
disebutkan berperan dalam pembentukan persepsi seseorang.  Pendapat lain diungkapkan oleh Walgito (2000) faktor-faktor yang
mempengaruhi persepsi ter dua yaitu :
1. Faktor Internal
Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar
belakang pendidikan, alat indera, syaraf atau pusat susunan syaraf, kepribadian
dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu.
2. Faktor eksternal
Faktor ini digunakan untuk obyek yang dipersepsikan atas orang, keadaan,
intesitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan
didasari atau tidaknya rangsangan tersebut.

Pengertian persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap persoalan yang dialaminya dan setiap informasi tentang lingkungannya melalui panca inderanya (melihat, mendengar, mencium, menyentuh, dan merasakan). Hal ini terjadi karena persepsi yang berbeda walaupun melihat objek yang sama. Menurut Robbins (2009) persepsi (perception) didefinisikan sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka untuk memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima oleh individu tersebut pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu adanya perbedaan saat timbul. “Persepsi adalah kesan seseorang terhadap suatu objek persepsi tertentu yang dipengaruhi faktor internal, yakni perilaku yang berada dibawa kendali pribadi dan faktor eksternal, yakni perilaku yang dipengaruhi oleh situasi di luarnya.” (Depdiknas, 2003) Berdasarkan beberapa pengertian persepsi diatas disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu penilaian atau kesan seseorang terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan persepsi orang-orang terhadap objek yang sama bisa saja mempunyai penilaian yang berbeda-beda.

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), mengartikan legitimasi sebagai suatu
hal yang penting bagi suatu organisasi dan batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial. Reaksi terhahadap batasan tersebut adalah mendorong pentingnya analisis perilaku dari suatu organisasi dengan memperhatikan
lingkungan sekitarnya.
Legitimasi menggambarkan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan
lingkungan budayanya. Legitimasi juga dianggap sebagai menyamakan suatu
persepsi atau asumsi yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu
organisasi tersebut merupakan suatu tindakan yang diinginkan, pantas, sesuai dengan
sistem norma, nilai, dan kepercayaan (Suchman, 1995 dalam Rosita Candra 2009).
Suatu organisasi diharapkan selalu menyesuaikan nilai-nilai yang dimilikinya
dengan nilai-nilai lingkungan masyarakat, nilai-nilai sosial yang selalu berkembang
dalam lingkungan masyarakat seiring dengan berjalannya waktu agar tidak terjadi
legitimasi gap diantara keduanya.
Menurut Wartici dan Mahon (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007),
Legitimasi gap teriadi karena :
1. Ada perubahan dalam kinerja suatu organisasi tetapi harapan masyarakat
terhadap kinerja suatu organisasi tersebut tidak berubah
2. Kineria suatu organisasi berubah namun harapan masyarakat tidak berubah
3. Kineria suatu organisasi dan harapan masyarakat terhadap kinerja organisasi
tersebut berubah kearah yang berbeda.
Sesuai dengan penjelasan mengenai teori legitimasi diatas diartikan bahwa
perilaku yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau mahasiswa itu sudah
sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial yang ada pada lingkungan masyarakat.
Sehingga, dengan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau
mahasiswa membantu untuk tercapainya SDGs.

Menurut Freeman dan McVea (2001), Stakeholder adalah setiap individu atau
kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu
organisasi. Berdasarkan karakteristiknya, Stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Stakeholder Primer
Merupakan seseorang atau kelompok yang tanpanya maka suatu organisasi atau
perusahaan tidak bertahan, seperti karyawan, konsumen, pemasok, shareholder,
investor,dan pemerintah.
2. Stakeholder Sekunder
Merupakan mereka yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu organisasi
atau perusahaan, namun mereka tidak melakukan hubungan transaksi dengan
perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya (Clarkson, 1995). Stakeholder merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan SDGs.
Karena, dengan adanya stakeholder maka bisa melakukan hal-hal yang mendukung
untuk bisa tercapainya tujuan –tujuan dari SDGs ini.
Stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi
SDGs terdiri dari pemerintah, parlemen, filantropi, bisnis, akademisi, pakar, dan
media. Salah satu dari pemangku kepentingan tersebut terdapat akademisi dan
mahasiswa termasuk kedalamnya. Dimana mahasiswa akuntansi mempunyai latar
belakang ekonomi, maka mahasiswa sebagai generasi muda yang berintelektual
diminta untuk berpikir kritis dan berkontribusi positif bagi pembangunan negara ini.
Mahasiswa ketika lulus kuliah dan terjun ke dunia pekerjaan akan menjadi generasi
baru yang akan menentukan perubahan pada Indonesia.
Dalam upaya menanggulangi masalah serta untuk upaya pembangunan
perkembangan Indonesia mahasiswa juga menyumbangkan pikiran-pikiran
kreatifnya. Pikiran-pikiran kreatif mahasiswa disampaikan kepada pemerintah untuk
dipertimbangkan kelayakan ide-idenya tersebut. Dengan begitu diharapkan untuk
mengoptimalkan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa, melahirkan
mahasiswa yang peduli terhadap kehidupan bangsa dan memberikan solusi untuk
masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Theory Planned Behavior adalah teori hasil pengembangan dan
penyempurnaan dari reason action theory yang dikemukakan oleh Fishbein dan
Ajzen (1975). Teori ini memiliki fokus utama yang sama dengan reason action
theory yaitu menekankan pada intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku
tertentu. Intensi dinilai untuk melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi
perilaku. Intensi merupakan suatu tanda seberapa keras orang mau berusaha untuk
melakukan suatu perilaku dan seberapa besar usaha yang dikeluarkan seseorang
tersebut.
Fishbein dan Ajzen (1975) mengemukakan bahwa dalam reason action theory
terdapat faktor sikap pribadi dan norma subjektif untuk penentu intensi seseorang
yang mempengaruhi suatu perilaku. Sikap pribadi merupakan evaluasi positif dan
negatif suatu individu terhadap perilaku tertentu, sedangkan norma subjektif adalah
persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan
perilaku tertentu. Namun, reason action theory dinilai belum menielaskan tingkah
laku yang tidak sepenuhnya berada dibawah kontrol seseorang. Oleh karena itu,
ditambahkan satu faktor yang menentukan intensi dalam theory of blanned behavior
yaitu perceived behavioral control. Ajzen (2005) menjelaskan bahwa perceived behavioral control merupakan persepsi suatu individu terhadap kontrol yang
dimilikinya sehubunngan dengan perilaku tertentu. Faktor ini menunjukkan mudah
atau sulitnya melakukan suatu perilaku tertentu yaitu persepsi suatu individu dan
diasumsikan sebagai gambaran dari pengalaman masa lalu dan juga hambatan yang
diantisipasi.
Berdasarkan penjelasan diatas Theory of Planned Behavior didasarkan pada
asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasiinformasi yang mungkin berguna baginya secara sistematis. Orang harus memikirkan
akibat dari tindakan yang akan mereka lakukan sebelum mereka memutuskan untuk
melakukan atau tidak melakukannya perilaku-perilaku tertentu.

Regulasi terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Yogyakarta antara
lain, dikutip dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP,
2017):
1. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah
2. Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
3. Peraturan Presiden No 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
4. Peraturan Walikota Yogyakarta No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
5. Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Dari regulasi-regulasi tersebut, konsep ramah lingkungan dalam pengadaan
hanya tercantum dalam:
1. Peraturan Presiden no 54 Tahun 2010
Tertera dalam Bab XII Pasal 105 ayat 1-3 yang memuat konsep ramah
lingkungan. Konsep ramah lingkungan dikatakan sebagai proses pemenuhan
kebutuhan barang/jasa dalam keseluruhan tahapan proses pengadaannya dapat
memberikan manfaat untuk Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi (K/L/D/I) sebagai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta perekonomian, dengan
meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Konsep Pengadaan Ramah
Lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratanpersyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam
secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan
karakteristik pekerjaan. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan
memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan (value for money).
2. Peraturan Walikota Yogyakarta No 65 Tahun 2015
Dalam Pasal 38 Ayat 3 menyatakan bahwa kontrak paling sedikit memuat
ketentuan, salah satunya memuat ketentuan mengenai bentuk dan tanggung
jawab gangguan lingkungan.

Proses pengadaan barang/jasa melalui pelelangan menurut Peraturan
Walikota No. 65 Tahun 2015 sebagai berikut:
1. Tahapan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa
Meliputi pemilihan sistem pengadaan, penetapan metoda kualifikasi,
penyusunan dokumen pengadaan, penetapan HPS dan pelimpahan dokumen
lelang.
2. Pelaksanaan pemilihan
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
4. Kontrak. Untuk pekerjaan konstruksi, dokumen meliputi adendum surat
perjanjuan, pokok perjanjian, surat penawaran, syarat-syarat khusus/umum
kontrak, spesifikasi khusus/umum, gambar, dan dokumen lain. Untuk dokumen
jasa konsultansi, dokumen meliputi: adendum, pokok perjanjian, surat
penawaran, syarat-syarat khusus/umum kontrak, spesifikasi khusus/umum,
kerangka acuan kerja, dan dokumen lain.
5. Pelaksanaan kontrak meliputi pemberitahuan mulai dan selesainya pekerjaan,
sanksi, prestasi, denda dan serah terima pekerjaan.Proses Pengadaan Barang/Jasa
Proses pengadaan barang/jasa melalui pelelangan menurut Peraturan
Walikota No. 65 Tahun 2015 sebagai berikut:
1. Tahapan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa
Meliputi pemilihan sistem pengadaan, penetapan metoda kualifikasi,
penyusunan dokumen pengadaan, penetapan HPS dan pelimpahan dokumen
lelang.
2. Pelaksanaan pemilihan
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
4. Kontrak. Untuk pekerjaan konstruksi, dokumen meliputi adendum surat
perjanjuan, pokok perjanjian, surat penawaran, syarat-syarat khusus/umum
kontrak, spesifikasi khusus/umum, gambar, dan dokumen lain. Untuk dokumen
jasa konsultansi, dokumen meliputi: adendum, pokok perjanjian, surat
penawaran, syarat-syarat khusus/umum kontrak, spesifikasi khusus/umum,
kerangka acuan kerja, dan dokumen lain.
5. Pelaksanaan kontrak meliputi pemberitahuan mulai dan selesainya pekerjaan,
sanksi, prestasi, denda dan serah terima pekerjaan.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya, menurut
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.
Pekerjaan konstruksi yang dimaksud adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya. Jasa konsultansi yang dimaksud adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware).

Tujuan E-P menurut Peraturan Walikota Yogyakarta no 137 tahun 2009
adalah meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dari
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta meminimalisir tatap muka
langsung antara para pihak dalam pengadaan untuk mengurangi potensi Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Manfaat dari E-P adalah tercapainya kolaborasi yang baik antara pembeli
dan pemasok, mengurangi penggunaan tenaga lapangan, meningkatkan koordinasi,
mengurangi biaya transaksi dan siklus pengadaan, tingkat persediaan yang rendah
dan transparansi yang baik menurut Palmer (2003). Selain itu, manfaat ramah
lingkungan yang dirasa adalah efisiensi penggunaan kertas, mengurangi polusi
karena pelaku pengadaan hanya perlu berinteraksi di web tanpa perlu berpindah
tempat menurut Achterstraat dikutip dari Nurmandi dan Kim (2015) dan
sebagainya. E-P dinilai merupakan alat yang baik dalam menunjang implementasi
GPP menurut European Commision (2016).

Di Kota Yogyakarta, pengadaan barang/jasa dalam konstruksi bangunan
gedung yang ada, menerapkan sistem pengadaan secara elektronik yakni EProcurement (E-P) sejak diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta No 31
Tahun 2008. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012
Pasal 37, E-P adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
perundang undangan. Ruang lingkup E-P meliputi proses pengumuman pengadaan
barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang pengadaan barang/jasa.
Susunan organisasi pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Walikota
Yogyakarta No. 65 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
PA merupakan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas
pokok beberapa diantaranya adalah menetapkan rencana umum anggaran dan
menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPPKom)
PPPKom memiliki tugas pokok diantaranya menetapkan rencana pengadaan
barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) dan rancangan kontrak serta melaksanakan kontrak dengan penyedia
barang/jasa.
3. Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Pejabat pengadaan memiliki tugas pokok diantaranya adalah menetapkan
Dokumen Pengadaan, mengumumkan pelaksanaan di Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE), menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui
prakualifikasi dan kualifikasi dan menetapkan penyedia barang/jasa untuk
pengadaan langsung/penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket pekerjaan konsultansi bernilai
paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi bernilai
diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ULP juga dapat
melaksanakan paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket
pekerjaan konsultansi bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
PPHP memiliki tugas pokok beberapa diantaranya adalah melakukan
pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan
yang tercantum di kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa.

Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa
publik atau disebut juga pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa

Dalam beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat beberapa
hambatan dalam penerapan GPP dikutip dari Testa dkk (2015) antara lain:
1. Finansial sebagai kendala utama menurut Bouwer dkk, Walker dkk dan
Brammer dan Walker. Adanya kecenderungan untuk menggunakan produk
yang lebih murah dibandingkan produk yang berkelanjutan dan lebih
mahal menurut Willis.
2. Kurangnya kesadaran terhadap GPP di lingkungan kerja menurut Swanson
dkk, Bjorklund dkk dan Bratt dkk seperti pentingnya melaksanakan agenda
GPP oleh manager atau kesadaran antar pegawai akan GPP.
3. Kurangnya pengetahuan, informasi dan kompetensi diantara pihak-pihak
yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa serta bagaimana
memformulasi referensi-referensi yang ada menurut Varnas.

Label merupakan pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dalam
suatu produk atau jasa menurut ISO 14020 : 1998 yang dikutip dari Indonesia
Green Product (2014). ISO mengembangkan tiga tipe ekolabel yaitu :
1. Tipe I Ekolabel Multikriteria (ISO 14024)
Tipe I ekolabel multikriteria merupakan pernyataan bahwa produk tersebut
telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga atau
organisasi yang mengembangkan program ekolabel tersebut dan telah
dilakukan verifikasi oleh lembaga sertifikasi ekolabel. Kementerian Negara
Lingkungan Hidup merumuskan penerapan ekolabel di Indonesia, Badan
Standardisasi Nasional (BSN) mengesahkan kriteria (standar) ekolabel,
Komite Akreditasi Nasional mengakreditasi Lembaga Sertifikasi Ekolabel
(LSE) dan LSE mengevaluasi dan menerbitkan sertifikat ekolabel (MENLH,
2006)
2. Tipe II Klaim Lingkungan Swadeklarasi (ISO 14021)
Klaim lingkungan swadeklarasi merupakan klaim lingkungan mandiri terhadap
aspek lingkungan pada suatu produk oleh produsen, importir, distributor,
pengecer (retail) perwakilannya, pemilik merek dagang atau pihak lain yang
memenuhi legalitas usaha sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Klaim
yang dibuat sertifikasi pihak ketiga namun jika ada pihak lain yang ingin
membuktikan kebenarannya, pembuat klaim harus dapat
membuktikannya. Contoh dari klaim lingkungan swadeklarasi yang sering
dipakai compostable (dapat dibuat kompos), degradable (dapat terurai),
recyclable (dapat didaur ulang), recycled content (kandungan hasil daur ulang),
reduced energy consumption (pengurangan konsumsi energi), reduced water
consumption (pengurangan konsumsi air), reusable (dapat digunakan kembali),
refillable (dapat diisi ulang), waste reduction (pengurangan limbah) dan
lainnya.
3. Tipe III Deklarasi Kuantifikasi Aspek Lingkungan Produk (ISO 14025)
Deklarasi kuantifikasi aspek lingkungan produk menginformasikan aspek
lingkungan pada produk secara kuantitatif berdasarkan daur hidup suatu
produk, mulai ekstraksi bahan baku, proses produksi, transportasi, pengunaan
sampai dengan produk tersebut tidak lagi digunakan. Hasil kuantifikasi aspek
lingkungan tersebut biasanya dituangkan dalam Environmental Product
Declaration (EPD)

Green Building Council Indonesia (GBCI) pada tahun 2014 menerbitkan
standar spesifikasi bangunan hijau berupa GREENSHIP rating tools. Untuk
bangunan baru terdapat dalam GREENSHIP Bangunan Baru / New Building (NB)
– Perangkat tolok ukur untuk bangunan baru versi 1.2. Setiap rating dipersiapkan
dan disusun dengan mempertimbangkan kondisi, karakter alam serta peraturan dan
standar yang berlaku di Indonesia. GREENSHIP disusun dengan melibatkan para
pelaku sektor bangunan yang ahli di bidangnya seperti arsitek, industri bangunan,
teknisi mekanikal elektrikal, desainer interior, arsitek lansekap, dan lainnya.
GREENSHIP terbagi atas enam kategori yang terdiri dari :
1. Tepat Guna Lahan – Appropriate Site Development (ASD)
2. Efisiensi dan Konservasi Energi – Energy Efficiency & Conservation (EEC)
3. Konservasi Air – Water Conservation (WAC)
4. Sumber & Siklus Material – Material Resources & Cycle (MRC)
5. Kualitas Udara & Kenyamanan Udara Dalam Ruang – Indoor Air Health &
Comfort (IHC)
6. Manajemen Lingkungan Bangunan – Building & Enviroment Management
(BEM).

Menurut European Commission (2016), konsep ramah lingkungan untuk
pengadaan barang/jasa perencanaan bangunan gedung baru dapat diterapkan ke
dalam tahapan pengadaan yakni:
1. Seleksi tim desain dan kontraktor
Memilih tim desain dan konstruksi yang berpengalaman dalam green building,
untuk memperoleh hasil akhir yang lebih maksimal.
2. Detail desain dan persyaratan kinerja
Desain dan spesifikasi teknis dapat diformulasi berdasarkan standar yang ada,
dapat merujuk kriteria dalam label lingkungan, mempertimbangkan efisiensi
penggunaan sumber daya. Contohnya memperhatikan penggunaan komponen
hemat air untuk keran, shower, toilet dan urinal, memperhatikan kualitas udara
ventilasi yang seimbang, pencahayaan natural dan kenyamanan suhu dalam
ruangan, menginstall Building Energy Management System yakni sistem
komputer yang dapat mengontrol dan memonitor penggunaan energi dalam
gedung seperti pendingin ruangan, pemanas, pencahayaan dan lain-lain.
3. Persiapan lahan meliputi dekonstruksi
Dalam mempersiapkan lahan untuk konstruksi meliputi dekonstruksi
diperlukan audit dan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses tersebut.
4. Konstruksi bangunan
Dalam kegiatan konstruksi bangunan memperhatikan efisiensi sumber daya air,
memperhatikan sumber material seperti menggunakan kayu bersertifikat,
menggunakan material lokal, bekas/daur ulang dan ramah lingkungan dan
mengelola limbah konstruksi.
5. Serah terima.
Melakukan testing-commisioning yang baik dan benar dengan prosedur yang
sesuai, memastikan segala instrumen yang terpasang sesuai dengan desain dan
spesifikasi

Kriteria GPP bertujuan memberi acuan pengadaan barang/jasa bagi otoritas
publik untuk mengurangi dampak lingkungan. Penggunaan kriteria ini bersifat
sukarela. EU telah mengembangkan kriteria-kriteria yang terbagi dalam beberapa
kelompok yang secara rutin diperbaharui. Kriteria yang terkait pengadaan
barang/jasa konstruksi gedung baru yang dijadikan acuan untuk penelitian ini
adalah kriteria untuk office buildings (bangunan kantor), indoor lightning
(pencahayaan dalam ruang), sanitary tapware (keran) dan toilets and urinals (toilet
dan urinal).
Terdapat dua tingkatan dalam masing-masing kriteria EU GPP sebagai
berikut:
1. Core criteria atau kriteria inti, merupakan penerapan GPP tingkat rendah yang
berfokus pada kinerja lingkungan dari barang/jasa namun tetap berusaha
meminimalisir biaya.
2. Comprehensive criteria atau kriteria lengkap merupakan penerapan GPP
tingkat yang lebih tinggi dan digunakan oleh otoritas yang sangat mendukung
kesuksesan kinerja lingkungan serta inovasi.
Tingkatan tersebut dinilai dari proses-proses tahapan lelang menurut yang
dideskripsikan dalam Buying Green Handbook oleh European Commission (2016)
yaitu subject matter, selection criteria, technical specifications and award criteria
dan contract performance clause. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Subject matter dalam sebuah kontrak adalah penentuan barang/jasa apa yang
ingin diadakan. Dalam GPP, pemilihan subject matter adalah penting karena
menjelaskan spesifikasi yang diizinkan dan kriteria lain yang ingin diterapkan.
2. Selection criteria adalah evaluasi kemampuan penyedia barang/jasa untuk
melaksanakan kontrak yang akan diikuti berdasarkan kemampuan spesifik dan
kompetensi yang terkait dengan aspek lingkungan yang berhubungan dengan
subject matter kontrak tersebut.
3. Technical specifications atau spesifikasi teknis adalah karakteristik yang
diperlukan dalam barang/jasa. Spesifikasi teknis meliputi energi, material, air
dan kebisingan menurut Testa dkk (2016).
4. Award criteria adalah evaluasi dalam memilih penyedia jasa dengan kinerja
lingkungan terbaik. Award criteria dapat menstimulasi tambahan kinerja
lingkungan menurut Dodd dkk (2016).
5. Contract performance clause adalah bagaimana kontrak pekerjaan tersebut
akan dilaksanakan dan memonitor proses pekerjaan apakah sudah memenuhi
dengan spesifikasi teknis.
Pada penelitian ini, kriteria upaya implementasi GPP dalam kuesioner
terdapat dua tingkatan dalam masing-masing kriteria EU GPP seperti yang sudah
disebutkan, yaitu core dan comprehensive criteria namun tingkatan tersebut tidak
dibedakan secara detail karena dianggap sama-sama memenuhi prinsip-prinsip
GPP.

Green procurement adalah pengadaan barang/jasa yang ramah
lingkungan. Pengadaan barang/jasa yang ramah lingkungan dalam pengadaan
barang/jasa publik disebut Green Public Procurement (GPP). GPP merupakan
proses dimana otoritas publik yakni pemerintah, sebagai pengguna barang/jasa
dalam pengadaan lebih memilih barang/jasa yang memiliki dampak terhadap
lingkungan yang lebih sedikit selama umur hidupnya dibandingkan dengan
barang/jasa dengan fungsi yang sama namun memiliki dampak terhadap lingkungan
yang lebih besar menurut European Commission (2016). Beberapa negara dalam
European Union (EU) atau Uni Eropa seperti Inggris, Italia, Polandia dan Norwegia
telah mengimplementasikan GPP dalam pengadaan barang/jasa publik.
Penelitian ini mengacu pada kriteria pengadaan barang/jasa ramah
lingkungan dalam dokumen EU GPP criteria for Office Building Design,
Construction and Management oleh European Commision yang disesuaikan
dengan kriteria dalam GREENSHIP Untuk Bangunan Baru Versi 1.2 oleh Green
Building Council Indonesia (GBCI).

Green building menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 08 Tahun 2010 adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan
dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian dan pengelolaannya serta aspek
penting penanganan dampak perubahan iklim.
Untuk mencapai manfaat yang maksimal dalam efisiensi energi sebuah
bangunan gedung diperlukan pendekatan dalam pengelolaannya, yaitu dengan
Integrated Project Management . Menurut Ervianto (2015)
sebuah bangunan dapat dikatakan hijau bila seluruh siklus hidup proyek tersebut
berorientasi green. Siklus hidup proyek dimulai dari studi kelayakan, perencanaan,
pengadaan, konstruksi, operasional dan perawatan hingga dekonstruksi.

Konstruksi berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan
rangkaian kegiatan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan
ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang, serta
memenuhi prinsip berkelanjutan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05 /PRT/M/2015.
Dokumen Agenda Konstruksi Indonesia 2030 menyatakan bahwa
konstruksi Indonesia harus berorietasi untuk tidak menyumbang pada kerusakan
lingkungan dan menjadi pelopor perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
menurut LPJKN (2007) dikutip dari Arifin (2014). Sebagai upaya dalam mencapai
konstruksi berkelanjutan, perlu dilakukan tindakan-tindakan seperti yang dimuat
dalam dokumen tersebut yaitu:
1. Pemanfaatan kembali bangunan-bangunan yang telah ada,
2. Perancangan konstruksi dengan mengurangi limbah yang ditimbulkannya,
3. Penerapan konstruksi ramping (lean construction),
4. Pelaksanaan konstruksi dengan meminimalkan konsumsi energi,
5. Pengunaan bangunan dengan meminimalkan konsumsi energi,
6. Pengurangan polusi,
7. Mempertimbangkan aspek lingkungan pada tahap pengadaan material sampai
dengan tahap konstruksi,
8. Penggunaan air secara bijaksana,
9. Mempertimbangkan dampak proses konstruksi berkelanjutan sebagai salah satu
aspek dalam peningkatan kinerja

Menurut Ervianto (2010) kepedulian masyarakat dunia mulai terlihat
dengan terdefinisinya istilah Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 1987 dalam
laporan “Masa Depan Kita Bersama” oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan
Pembangunan diikuti dengan lahirnya kesepakatan untuk melaksanakan pola
pembangunan baru yang disebut Environmentally Sound and Sustainable
Development (ESSD) atau disebut juga Pembangunan Berkelanjutan yang
Berwawasan Lingkungan (PBBL) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi
tahun 1992 yang dihadiri 179 negara termasuk Indonesia. Pembangunan
berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan
masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi kebutuhannya

a. Pasar Tradisional
Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual
dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjual dan
pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar.
Bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran
terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.
Pasar Tradisional menampung berbagai macam penjual dari
penjual sembako , buah buahan, ikan-ikan segar, sayur-sayuran,
telur, daging, kain, barang elektronik, alat perlengkapan rumah
tangga, jasa dan lain-lain. Pasar tradisional umumnya terletak di
dekat kawasan pemukiman warga, agar memudahkan pembeli
untuk mencapai pasar. Contoh beberapa pasar yang legendaris di
Kota Klaten adalah Pasar Klaten, Pasar Genthongan, dan Pasar
Pedan.
b. Pasar Modern
Pasar Modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara
langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum
dalam barang (barcode ) jadi tidak ada proses tawar menawar ,
berada dalam bangunan yang nyaman dan pelayanannya dilakukan
secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barangbarang yang dijual di pasar modern selain bahan-bahan pokok
sehari-hari, seperti sembako, sayur-sayuran, buah-buahan, daging,
juga sebagian besar lainnya adalah barang-barang yang bertahan
lama. Contoh dari pasar modern adalah hypermarket, supermarket,
dan minimarket.
c. Jenis Pasar Swalayan
Pasar Swalayan atau toko serba ada dibagi dalam jenis :
1) Minimarket
Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam
“toko kelontong” atau yang menjual segala macam barang
dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah
supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket
menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil
sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak dagangan dan
membayarnya dikasir. Sistim ini juga membantu agar
pembeli tidak hutang.
Sebuah minimarket jam bukanya juga lain dari sebuah
supermarket. Minimarket pada umumnya buka hingga 24
jam. Minimarket yang ada di Indonesia adalah Alfamart,
Indomaret, Ceriamart, Circle K, dan lain-lain.
2) Midimarket
Ukuran lebih besar sedikit dari minimarket adalah
midimarket, di sini sudah dijual daging dan buah-buahan.
Buka bisa 24 jam atau hanya sampai jam 24 saja. Sebagai
contoh adalah Alfa Midi, dan sebagian dari jaringan Giant
yang dulunya bernama Hero.
3) Grosir
Disini semua barang tersedia sehingga ada bongkar
muat di dalam pusat grosir. Contoh : Indo Grosir, Makro
[Lotte Mart], Jaya Toserba dan lain-lain.

Dalam era pembangunan dewasa ini mengalami perkembangan
dan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, menyebabkan manusia
cenderung untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satunya
adalah pemenuhan akan kebutuhan sandang, karena pada hakekatnya
kebutuhan sandang dan pangan merupakan kebutuhan utama bagi setiap
orang. Sehingga dalam kondisi seperti ini menjadi peluang bagi
pengusaha, pedagang eceran untuk menyediakan kebutuhan konsumen
akan suatu tempat membeli barang, atau toko yang layak. Salah satu
usaha eceran adalah swalayan.
Di Indonesia akhir-akhir ini pasar swalyan berkembang sangat
pesat. Swalayan berarti pembeli mengatur sendiri proses pencarian
produk yang akan dibelinya, menemukan, lalu membandingkan dan
21
memilih yang sesuai dengan kebutuhan. Swalayan ini umumnya
berbetuk bangunan megah dimana berkumpul retailer segala macam
komoditas mulai makanan, alat rumah tangga, tekstil, garmen, dan lain
sebagainya. Terus meningkat menyebabkan tingkat persaingan di
bidang bisnis retail yang ada semakin ketat sehingga menuntut pihak
pengusaha untuk menyusun kebijakan dalam rangka menghadapi
persaingan yang ada.
Pasar adalah area tempat bertemunya penjual dan pembeli guna
melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Transaksi jual beli
barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai
pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat
perdagangan maupun sebutan lainnya.
Kotler dan Amstrong (2001:61) mendifinisikan retailing sebagai
semua kegiatan yang dilibatkan dalam penjualan barang atau jasa
langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi atau non
bisnis. Maka, bisnis retail dapat diartikan sebagai kegiatan pasar yang
merancang untuk memberikan kepuasan pada konsumen pemakai dan
mempertahankan para pelanggan melalui program peningkatan kualitas
berkelanjutan.
Pengaruh pribadi selalu menjadi peranan penting dalam
pengambilan keputusan konsumen. Setiap orang memiliki perilaku
belanja berbeda-beda, tergantung dengan kepribadian masing-masing
(Kotler, Amstrong. 2003:214) “Kepribadian adalah karakteristik
psikologis yang membedakan seseorang yang menghasilkan tanggapan
secara konsisten dan terus-menerus terhadap lingkungannya.”
Kepribadian biasanya digambarkan berdasarkan sifat-sifat seperti
kapercayaan diri, dominasi, dan agresifitas.
Pola belanja konsumen sedikit demi sedikit mulai mengalami
perubahan. Hal ini menjadi celah bagi para peritel untuk terus
melakukan perbaikan dalam pelayanan usahanya guna bertujuan
menarik minat pelanggan untuk terus berbelanja di retailnya. Konsumen
saat ini mulai memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kenyamanan
mereka dalam berbelanja, mereka juga beranggapan jika belanja
kebutuhan rumah tangga juga sekaligur merupakan aktivitas rekreasi,
maupun pemenuhan keanekaragaman kebutuhan mereka dalam satu
lokasi belanja (one stop shopping).
Akan tetapi merosotnya eksistensi pasar tradisional bukan
sepenuhnya akibat adanya retail modern yang semakin menjamur.
Menurunnya omset atau pelanggan di pasar tradisional juga dipengaruhi
oleh perubahan selera konsumen (masyarakat). Konsumen mulai kritis
dalam memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Jadi,
salah satu cara agar pasar tradisional tetap bisa mempertahankan
keeksistensinya, pasar tradisional harus melakukan pembenahan atau
revitalisasi di beberapa aspek, meliputi sarana dan prasarana,
pelayanan, dan lain-lain. Jika pasar tradisional melakukan perombakan
dalam manajemennya, maka pasar tradisional tidak perlu lagi takut
bersaing dengan retail modern yang semakin hari semakin menjamur.
Karena pada dasarnya, konsumen yang mulai berpindah berbelanja di
pasar modern adalah mereka yang sebelumnya juga pelanggan di pasar
tradisional. Mereka yang mulai berpindah belanja ke pasar modern
sebenarnya mereka yang mulai tidak mendapatkan kepuasaan belanja di
pasar tradisional. Pemerintah seharusnya ikut andil dalam permasalahan
ini, seharusnya pemerintah mulai membatasi perizinan pembangunan
dan usaha retail modern, atau dengan kata lain pemerintah harus
mengubah peraturan izin retail modern, misalkan harus berjarak 2km
dari pasar tradisional.
Pasar memang merupakan penyedia barang-barang kebutuhan
sehari-hari masyarakat, itu sebabnya pasar tidak bisa lepas dari
masyarakat, baik pasar tradisional mau pun pasar modern yang semakin
lama semakin berkembang. Dari pasar, masyarakat (konsumen) dapat
memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan mudah, mulai dari barang
sembilan bahan pokok, sayur-sayuran, daging, dan produk-produk yang
bertahan lama dapat diperoleh di pasar tradisional mau pun pasar
modern.

Tingkat perubahan perilaku belanja konsumen dibagi menjadi 3 yaitu:
a. Pindah
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1990) pindah
adalah : beralih atau bertukar tempat. Dalam hal ini pindah
mempunyai pengertian bahwa konsumen beralih berbelanja ke
pasar modern dan mulai jarang sekali berbelanja di pasar
tradisional.
b. Coba-coba (trial)
Coba-coba (trial) menurut kamus besar bahasa Indonesia
(1990) adalah berbuat sesuatu untuk mengetahui keadaan
sebenarnya. Dalam hal ini coba-coba (trial) mempunyai pengertian
bahwa konsumen hanya coba-coba berbelanja di pasar modern,
namun tetap secara rutin konsumen tersebut berbelanja di pasar
tradisional.
c. Cari alternative (switching)
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1990) cari
alternatif (switching) mempunyai pengertian bahwa konsumen
tersebut kadang-kadang berbelanja di pasar modern dan kadangkadang juga berbelanja di pasar tradisional. Jadi perilaku belanja
konsumen antara berbelanja di pasar tradisional dan belanja di
pasar modern adalah 50%-50%

Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan
keputusan dalam proses pembelian. Proses tersebut merupakan sebuah
pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk
membeli suatu barang dan jasa dalam memenuhi keinginan dan
kebutuhannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan
keputusan pembelian konsumen, di antaranya adalah
a. Harga
Harga, nilai maupun manfaat merupakan konsep yang
saling berkaitan. Manfaat adalah atribut barang yang mempunyai
kemampuan untuk memuaskan konsumen. Nilai adalah ukuran
kuantitatif bobot sebuah produk yang dapat ditukarkan dengan
produk lainnya. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk
memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan
yang menyertainya. Kepercayaan konsumen terhadap ekonomi,
psikologi konsumen dan perilaku beli konsumen ditentukan
terutama oleh naik turunnya harga. Konsumen sangat tergantung
pada harga sebuah indikator kualitas sebuah produk terutama pada
waktu mereka harus membuat keputusan membeli sedangkan
informasi yang dimiliki tidak lengkap (Stanton, 1996)
b. Lokasi
Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena
dapat ikut menentukan tercapainya tujuan badan usaha. Lokasi
dapat didefinisikan sebagai tempat, kedudukan secara fisikyang
mempunyai fungsi strategis karena dapat ikut menentukan
tercapainya tujuan badan usaha (Sriyadi, 1996;60). Jadi, lokasi
merupakan salah satu masalah penting yang dipertimbangkan oleh
konsumen. Strategis atau tidaknya sebuah tempat pembelanjaan
akan menjadi keputusan seorang konsumen membeli barang atau
jasa di tempat tersebut. Semakin strategis dan lokasinya mudah
dijangkau maka konsumen akan tertarik membeli barang atau jasa
di retail tersebut.
c. Produk
Produk merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran
yang memuasakan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan dari
konsumen. Diharapkan melalui pembelian produk tersebut
konsumen dapat terpenuhi kepuasannya. Menurut Stanton (1996)
mendefinisikan produk sebagai pemahaman subjektif produsen atas
sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha mencapai tujuan
organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen,
sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi dan daya beli
pasar. Berdasarkan pendapat tersbut dapat dipahami bahwa produk
adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke konsumen dan bisa
mendapatkan perhatian konsumen untuk dibeli dan digunakan
sehingga menciptakan sebuah kepuasan bagi konsumen.
d. Pelayanan
Untuk memberikan pelayanan yang baik dibutuhkan
kesungguhan yang mengandung unsur kecepatan, keramahan,
kepuasaan yang terintegrasi sehingga manfaat yang besar akan
diperoleh, terutama loyalitas pelanggan yang besar. Maksud dari
layanan tersebut adalah bahwa layanan merupakan sebuah aktifitas,
manfaat atau kepuasan yang ditawarkan kepada konsumen
(Stanton, 1996). Secara garis besar, peranan pelayanan bisa terdiri
dari menciptakan perhatian calon pembeli, menggugah minat calon
pembeli, menanamkan keyakinan calon pembeli, dan
memperlakukan calon pembeli adalah raja yang harus dihormati,
dilayani dan dipuaskan.
e. Kenyamanan Tempat
Kenyamanan atau nyaman adalah suatu keadaan segar,
sehat, sejuk. Kenyamanan lingkungan adalah suatu keadaan yang
membuat seseorang terlindung dari ancaman psikologis. Perubahan
kenyaman lingkungan akan menyebabkan perasaan yang tidak
nyaman dan berespon terhadap stimulus yang berbahaya
(Carpenito, 1998). Kenyamanan di dalam berbelanja akan
senantiasa diharapkan konsumen dalam memperoleh barang yang
diinginkannya. Mulai dari kenyamanan tempat perbelanjaan,
keamanan, suasana dan juga keramahan penjual.

Pengertian Preferensi Konsumen
Preferensi konsumen diartikan sebagai pilihan untuk memiliki
atau tidak oleh seseorang terhadap suatu produk barang atau jasa yang
dikonsumsi. Menurut Kotler (2002), preferensi konsumen menunjukkan
kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk yang ada. Teori
preferensi ini digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan dari
konsumen. Misalnya, seseorang ingin mengkonsumsi produk dengan
sumber daya terbatas maka ia harus memilih alternatif sehingga nilai
guna atau utilitas yang diperoleh menjadi optimal. Preferensi konsumen
berhubungan erat dengan permasalahan penetapan pilihan. Hubungan
preferensi ini diasumsikan memiliki tiga sifat dasar, yaitu :
a. Lengkap (Completeness): Konsumen dapat membandingkan dan
memperingkat (meranking) semua kemungkinan kombinasi
konsumsinya. Dari dua kombinasi A dan B misalnya, konsumen
mungkin lebih suka (prefer) A daripada B, atau B daripada A, atau
memiliki preferensi yang sama (indifferent) terhadap keduanya.
Dengan preferensi yang sama, dimaksudkan konsumen akan
memperoleh kepuasan yang sama dari kedua kombinasi tersebut.
Perhatikan bahwa preferensi mengabaikan biaya. Seorang
konsumen mungkin lebih suka steak daripada hamburger karena
lebih murah.
b. Transitip (Transitivity): Transitip berarti jika seorang konsumen
lebih menyukai A daripada B, dan B daripada C, maka ia juga akan
lebih suka A daripada C. Dengan kata lain, transitip menekankan
pada konsistensi konsumen.
c. Banyak lebih baik daripada sedikit: Barang diasumsikan selalu
dibutuhkan, sehingga konsumen selalu lebih menyukai banyak
barang daripada sedikit barang. Dengan kata lain, konsumen tidak
pernah terpuaskan; banyak selalu lebih baik, bahkan meski hanya
sedikit lebih baik.

a. Perilaku konsumen rasional
Konsumen dikatakan memiliki pola perilaku konsumsi yang
rasional apabila:
1) Produk barang atau jasa tersebut mampu memberikan
manfaat yang optimal bagi konsumen.
2) Terjaminnya mutu dan kualitas produk/jasa
3) Konsumen membeli serta menggunakan produk/jasa tersebut
karena memang benar-benar dibutuhkan.
4) Harga yang ditawarkan terjangkau
b. Perilaku konsumen tidak rasional
Konsumen dikatakan memiliki pola perilaku konumsi tidak
rasioanl apabila:
1) Membeli barang karena tertarik iklan
2) Membeli karena harga sedang diskon
3) Membeli karena merknya terkenal
4) Membeli karena untuk pamer
Dalam melakukan konsumsi barang atau jasa, rasional atau
tidaknya seorang konsumen dapat dipengaruhi oleh:
1) Tingkat pendidikan
2) Tingkat pendapatan
3) Tingkat kedewasaan
4) Tingkat kematangan emosional
Tujuan konsumsi antara lain:
1) Pendapatan seseorang tidak semuanya dihabiskan untuk
konsumsi.
2) Konsumsi akan menciptakan tingkat permintaan masyarakat.
3) Konsumsi dapat memenuhi kebutuhan nilai ganda pada
seseorang.
4) Konsumsi dapat memenuhi kepuasan seseorang.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi
konsumen ada 3 hal.
a. Faktor Sosial
Faktor sosial dipengaruhi oleh:
1) Umur
Umur dan tahapan siklus hidup dapat membentuk
pola konsumsi orang dewasa, biasanya mengalami perubahan
dan transformasi (perubahan bentuk, rupa, sifa) tertentu pada
saat menjalani hidupnya.
2) Pendidikan
Pendidikan seseorang juga mempengaruhi perilaku
konsumsi seseorang. Apabila pendidikan tinggi, maka
konsumsi akan suatu kebutuhan juga akan semakin
berkualitas baik. (Setiadi, 2003)
3) Mode / Tren
Konsumsi masyarakat/konsumen biasanya akan
bertambah jika terdapat barang-barang yang sedang menjadi
mode/tren, atau barang-barang yang sedang laku keras di
pasaran. Masyarakat akan cenderung menambah biaya
konsumsi, ketika ia selalu mengikuti tren yang ada di
lingkungannya.
Untuk senantiasa memenuhi berbagai kebutuhannya,
manusia akan senantiasa berusaha untuk mendapatkan
kepuasaan setinggi-tingginya dalam mengkonsumsi barang
dan jasa.
b. Faktor Ekonomi
Faktor Ekonomi dipengaruhi oleh:
1) Pendapatan
Semakin tingginya pendapatan yang diperolah
seseorang, maka biasanya juga diikuti dengan peningkatan
pengeluaran konsumsi. Contoh : seseorang yang tadinya
makan nasi dengan lauk tahu tempe ketika mendapat
pekerjaan dengan menghasilkan gaji yang besar maka ia
menambah lauknya dengan ikan.
2) Jumlah tanggungan
Jumlah tanggungan juga mempengaruhi konsumsi
konsumen pada saat pembelian. Semakin banyak jumlah
anggota keluarga, maka tingkat konsumsi yang dibutuhkan
juga meningkat, sehingga anggota keluarga berpengaruh
besar terhadap keputusan konsumen. (Setiadi, 2003)
c. Faktor Psikologis
Psikologis adalah faktor kejiwaan (psikologi) yang
mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Faktor
psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen berbelanja
dibagi menjadi 3, yaitu:
1) Kenyamanan berbelanja
Kenyamanan berbelanja salah satu nilai jual yang
utama dari supermarket, hypermarket dan pasar modern
lainnya.
2) Gengsi
Gengsi adalah suatu keadaan di mana seseorang
merasa mempunyai kebanggan tersendiri pada saat ia
mengkonsumsi barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh
perusahaan. Salah satu nilai jual dari pasar modern adalah
faktor gengsi, karena seorang konsumen merasa lebih
prestige berbelanja di pasar modern daripada pasar
tradisional. Karena selama ini pasar mdern lebih identic
dengan kalangan menengah atas.

Konsumsi adalah suatu kegiatan yang dilakukan perseorangan atau kelompok dengan bertujuan untuk menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan suatu daya guna produk atau barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan kepuasaan secara langsung. Konsumen adalah setiap orang atau kelompok yang memakai atau menggunakan barang dan jasa yang tersedia. Pada masa sekarang ini, konsumen di tempatkan sebagai raja, di mana penyedia barang atau jasa berlombalomba menawarkan produknya untuk menarik perhatian konsumen. Oleh sebab itu, produsen juga harus memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen. Dengan kebutuhan yang harus selalu dipenuhi oleh konsumen, kecenderungan mengkonsumsi inilah yang disebut dengan pola konsumsi. Perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan dengan kata lain, perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap setimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini 10 bersifat pasif (tanpa tindakan: berpikir, berpendapat, atau bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan). Namun dengan berjalannya waktu, terlebih memasuki era globalisasi, di mana segala hal bisa dengan mudah diakses melalui teknologi, sebuah gejala yang tengah mewabah dalam situs kultural mayarakat dewasa ini adalah fenomena kelahiran tren-tren baru. Masyarakat mulai terobsesi untuk menghadirkan tren-tren pembaharuan dalam menanggapi gejolak perubahan jaman. Fenomena ini hakikatnya merupakan implementasi dari dinamika kebudayaan bersifat terbuka untuk mengalami perubahan. Sejak beberapa tahun ini, persoalan hedonisme sempat menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat dimana hedonisme ini muncul akibat arus globalisasi. Hedonis merupakan suatu nilai hidup dimana nilai ini lebih mementingkan kesenangan dan diduga sebagai penyebab perilaku konsumtif yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Perubahan sosial merupakan segala aspek perubahanperubahan pada lembaga-lembaga ke masyarakat di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, teori fungsional struktural berpendapat suatu perubahan struktur, yaitu perubahan yang menyangkut nilai-nilai dasar terjadi karena pengaruh sistem yang ada di luar suatu sistem yang berubah tersebut. Sebab-sebab perubahan-  perubahan sosial sumbernya ada yang terletak di dalam masyarakat ada yang terletak di luar. a. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan dari masyarakat sendiri adalah sebagai berikut: 1) Pertumbuhan penduduk 2) Adanya penemuan-penemuan baru 3) Adanya pertentangan atau konflik masyarakat dan revolusi. b. Faktor-faktor yang manyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan dari luar masyarakat sendiri adalah: 1) Lingkungan alam fisik yang ada di sekitar masyarakat 2) Adanya peperangan 3) Pengaruh kebudayaan lain

Dalam melakukan analisis keberlanjutan salah satu metode yang
dipergunakan adalah Rapid Apraissal for fisheries (Rapfish). Teknik ini untuk
pertama kalinya dikembangkan oleh University of British Columbia, Kanada dan
dipergunakan untuk mengkaji keberlanjutan/kelestarian usaha perikanan tangkap
(Pitcher & Preikshot 2001; Pitcher 1999; Pitcher et al. 1998).
Metode ini didasarkan pada teknik ordinasi dengan Multi-Dimensional
Scaling (MDS) yang mencoba melakukan transformasi multidimensi ke dalam
dimensi yang lebih rendah, setiap dimensi memiliki atribut yang terkait dengan
sustainability. Dalam MDS, obyek atau titik yang diamati dipetakan dalam ruang
dua atau tiga dimensi, sehingga obyek atau titik tersebut diupayakan ada sedekat
mungkin terhadap titik asal. Dengan kata lain, dua titik atau obyek yang sama
dipetakan dalam satu titik yang saling berdekatan satu sama lain. Sebaliknya
obyek atau titik yang tidak sama digambarkan dengan titik yang berjauhan (Fauzi
dan Anna, 2005).
Secara umum analisis Rapfish dimulai dengan mendefinisikan perikanan
yang akan dianalisis dan menentukan atribut–atribut yang berpengaruh terhadap
keberlanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan skoring terhadap atribut. Setelah
skoring dilanjutkan dengan analisis MDS, sekaligus dilakukan Leverage dan
analisis Monte Carlo.
Analisis Leverage digunakan untuk mengetahui atribut yang sensitif,
ataupun intervensi yang dapat dilakukan terhadap atribut yang sensitif untuk
meningkatkan status keberlanjutan. Analisis Monte Carlo digunakan untuk
menduga pengaruh galat dalam proses analisis yang dilakukan, pada selang
kepercayaan 95%. Nilai Stress dan koefisien determinasi (R2
) berfungsi untuk
menentukan perlu tidaknya penambahan atribut untuk mencerminkan dimensi
yang dikaji secara akurat. Model yang baik ditunjukkan dengan nilai Stress di
bawah nilai 0,25 dan nilai R2
yang mendekati 1, sehingga mutu dari analisis MDS
dapat dipertanggungjawabkan (Kavanagh and Pitcher, 2004). Proses analisis
MDS, analisis Leverage, dan analisis Monte Carlo secara skematis ditunjukkan
pada Gambar 2.6.
Untuk menentukan status keberlanjutan pengembangan suatu kawasan
digunakan kategori seperti yang disampaikan oleh Thamrin et al, 2007 dan
Suyitman et al, 2009.

Sejarah munculnya sistem informasi geografis yang selanjutnya disebut
dengan SIG lebih digunakan untuk pemetaan sumberdaya alam. Pada
perkembangannya pengunaan SIG meluas ke berbagai sektor seperti penentuan
lokasi untuk perumahan, sekolahan, pertanian komoditas tertentu. Dalam bidang
lingkungan penggunaan SIG misalkan pada penentuan tata ruang berbasis
ekologi, laju degradasi lahan, tingkat abrasi dan akresi pantai serta penyebaran
polutan ke dalam badan sungai atau laut. Menurut Mohamad dan Ghani (2011)
SIG diartikan sebagai : seperangkat piranti yang digunakan dalam menangkap,
mentransformasi, mengelola, menganalisa, dan menyajikan informasi khususnya
mengenai data keruangan. Secara umum SIG diartikan sebagai suatu komponen
yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan
sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan,
menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi,
mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu informasi
berbasis geografis (GIS Konsorsium NAD – Nias, 2007).
Berpijak dari definisi mengenai SIG seperti tersebut di atas setidaknya
terdapat 5 (lima) komponen yang terdapat dalam SIG (yayasan pelaGIS,2011) ,
komponen – kompoenen tersebut adalah :
1. Hardware
Terdiri dari sistem komputer dan perangkat pendukung lain seperti scanner,
plotter, printer untuk mengoperasikan SIG mulai dari input, proses, dan
terakhir output.
2. Software
Software ini menyediakan segala peranti untuk menyimpan, menganalisa,
dan menampilkan informasi geografis.
3. Data
Sebagai “bahan baku” keberadaan data dalam SIG merupakan komponen
terpenting. Berbagai keperluan analisa keruangan bisa diperoleh dengan
pengolahan data geografis ini.
4. Sumberdaya Manusia
Sebuah sistem tidak akan berarti tanpa sumberdaya manusia yang
mengelola sistem tersebut. Dalam kaitannya dengan pengelolaan SIG
terkategori dari tingkat user sampai programmer yang mendesign SIG untuk
aplikasi tertentu.
5. Metoda atau Prosedur
SIG sebagai sebuah sistem mempunyai aturan main tersendiri yang
tentunya berbeda dengan sistem–sistem pengolah data keruangan yang
lain. Rencana implementasi pengolahan data yang disusun dengan baik
akan menghasilkan output yang baik pula.

Pergeseran konsumsi daging masyarakat dari redmeat (daging berasal dari
produk peternakan) beralih ke whitemeat (daging ikan) dan kondisi perikanan
tangkap yang masih menghadapi berbagai masalah mulai illegal fishing hingga
over fishing membuat pada masa-masa mendatang perikanan budidaya
mempunyai peranan yang penting. Peranan penting tersebut selain sebagai
sumber bahan makanan, perikanan budidaya berperan dalam konservasi
sumberdaya ikan/perbaikkan stok alam melalui restocking ikan dari hasil
budidaya, produksi ikan untuk pemenuhan kebutuhan estetika dan rekreasi,
produksi ikan sebagai ikan umpan, produksi ikan hias, produksi bahan industri,
daur ulang bahan organik, serta sebagai lapangan pekerjaan

Kategorisasi perikanan budidaya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.
Perikanan budidaya berdasarkan kegiatan, keruangan atau spasial, sumber air,
zonasi darat – laut, dan posisi wadah produksi. Perikanan budidaya berdasarkan
kegiatan merupakan sebuah sistem produksi input produksi, proses produksi,
dan output produksi. Input produksi mencakup penyediaan sarana dan prasarana
produksi. Kegiatan proses produksi merupakan kegiatan dari sejak persiapan
sampai pemanenan hasil. Output produksi dimulia dari penanganan pascapanen
sampai dengan pemasaran hasil.
Perikanan budidaya berdasarkan dimensi spasial berkaitan dengan ruang
kegiatan budidaya perikanan. Kegiatan perikanan budidaya dapat berlangsung di
darat dan dilaut. Dapat berlangsung di wilayah pegunungan hingga laut lepas.
Berdasarkan sumber air yang digunakan perikanan budidaya dapat
dikategorisasikan menjadi budidaya ikan air tawar (freshwater culture), budidaya
air payau (brackishwater culture), dan budidaya air laut (mariculture). Dari sisi
zonasi darat – laut, perikanan budidaya terbagi menjadi inland aquaculture dan
marine aquaculture. Inland aquaculture merupakan kegiatan budidaya perikanan
yang dilaksanakan di daratan, sedangkan untuk marine aquaculture, kegiatan
budidaya yang berlangsung di perairan laut. Ruang lingkup perikanan budidaya
berdasarakan posisi wadah produksi terbagi kedalam perikanan budidaya
berbasis daratan (land – base aquaculture) dan berbasis perairan (water – base
aquaculture). Sistem land – base aquaculture bercirikan terdapat pembatas
antara unit budidaya dengan sumber air yang berupa pematang (kolam, sawah,
tambak). Perikanan budidaya berbasis perairan (water – base aquaculture)
bercirikan bahwa unit produksi ditempatkan di badan air (keramba tancap,
keramba jaring apung, pen culture).

Perikanan budidaya pada masa mendatang akan menjadi penopang utama
sektor perikanan. Seperti kita ketahui bersama bahwa perikanan tangkap dunia
termasuk Indonesia menghadapi berbagai tantangan mulai dari illegal fishing
sampai kepada over fishing. Sehingga ikan air laut semakin susah untuk
didapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ikan, pilihannya jatuh
kepada produk dari perikanan budidaya.
Dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan menjelaskan
pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan,
dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau
mengawetkannya. Sedangkan menurut Bardach, dkk. (1972) budidaya perikanan
atau akuakultur merupakan upaya produksi biota atau organisme perairan
melalui penerapan teknik domestikasi (membuat kondisi lingkungan yang mirip
dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan), penumbuhan hingga
pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi.
Secara garis besar, kegiatan aquaculture dibagi menjadi dua bagian, yaitu
kegiatan kegiatan produksi on farm dan kegiatan off farm. Kegiatan produksi on
farm terdiri dari pembenihan dan pembesaran, sedangkan kegiatan off farm
antara lain meliputi pengadaan prasarana dan sarana produksi, penangganan
hasil panen, dan distribusi hasil (antara lain transportasi ikan hidup), serta pada
bagian pemasaran (Effendy, 2004). Kegiatan budidaya perikanan diawali dengan
tahap pembenihan. Secara definisi pembenihan diartikan sebagai suatau
kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih dan
selanjutnya benih yang dihasilkan menjadi komponen input bagi kegiatan
pembesaran. Sehingga tahap pembenihan merupakan tahap yang menentukan
dalam kegiatan usaha budidaya perikanan.
Kegiatan pembenihan meliputi pemeliharaan induk, pemijahan induk,
penetasan telur, pemeliharaan larva dan benih, serta kultur pakan alami
(Effendy,2004). Pemeliharaan induk bertujuan untuk menumbuhkan dan
mematangkan gonad (sel telur dan sperma). Sehingga induk tersebut siap untuk
dipijahkan. Manipulasi lingkungan maupun makanan dapat diterapkan untuk
pematangan gonad induk ikan. Setelah induk mencapai kematangan gonad
kegiatan selanjutnnya diteruskan dengan tahap pemijahan. Pemijahan induk
adalah proses pembuahan telur oleh sperma. Proses pemijahan dapat
berlangsung secara alami dan bantuan, sehingga masing-masing disebut
pemijahan alami dan pemijahan buatan. Dalam pemijahan alami, telur dibuahi
oleh sperma didalam air setelah dikeluarkan oleh induk betina sedangkan pada
pemijahan buatan, pembuahan telur oleh sperma dilakukan oleh bantuan
manusia. Setelah tahap pemijahan dilanjutkan dengan tahap penetasan telur dan
pemeliharaan larva.
Penetasan telur bertujuan untuk mendapatkan larva, untuk itu telur hasil
pemijahan diambil dari bak pemijahan kemudian diinkubasikan dalam media
penetasan. Pemeliharaan larva merupakan kegiatan yang paling menentukan
keberhasilan suatu pembenihan, hal ini disebabkan sifat larva yang merupakan
stadia paling kritis dalam siklus hidup biota budidaya. Situasi kritis lebih
disebabkan oleh penyediaan pakan (alami/buatan) yang sesuai dengan bukaan
mulut larva ikan. Penyediaan pakan alami melalui teknologi kultur pakan alami
sangat dibutuhkan untuk melewati masa kritis stadia larva. Produk akhir dari
tahap pembenihan ini berupa benih yang siap dipergunakan sebagai komponen
input kegiatan pembesaran.

Konsep pembangunan berkelanjutan mengarah kepada tercapainya pembangunan yang berwawasan sosial, berwawasan ekonomi, dan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan kawasan minapolitan sebagai embrio industrialisasi perikanan tentunya harus menganut kaidah–kaidah yang tertuang dalam blue economy. Blue economy sebagai sebuah pendekatan pembangunan/pengembangan kawasan mempunyai beberapa konsep/kaidah yang merupakan manifestasi dari pembangunan berwawasan lingkungan, diantaranya : (a) berbasis pada sustainability, (b) nirlimbah ( zero waste atau leave nothing to waste), limbah dijadikan bahan baku bagi produk lain sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan revenue, (c) lebih nyata memperhatikan kepedulian sosial (melipatgandakan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan peluang bisnis), dan (d) clean production : melipatgandakan pendapatan pengusaha karena memanfaatkan sumberdaya alam lebih efisien dan memanfaatkan limbah sebagai bahan baku (Pauly, 2009). Berdasarkan uraian tersebut, secara ringkas pengembangan kawasan minapolitan yang berwawasan lingkungan mempunyai ciri – ciri antara lain: 1. Dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di belakang hari; 2. Meperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan; 3. meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan 4. melibatkan partisipasi warga masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengembangan kawasan
dibutuhkan suatu tolok ukur sebagai indikator keberhasilan. Sebagai indikator
keberhasilan kawasan minapolitan dapat dilihat dari pencapaian terhadap
indikator kineja utama pengembangan kawasan minapolitan. Kinerja utama
pengembangan minapolitan berbasis perikanan budidaya meliputi peningkatan
produksi dan produktivitas komoditas unggulan, peningkatan multiplier effect
kegiatan ekonomi, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana
produksi dan sistem cara budidaya ikan yang baik (CBIB), serta pengawalan
pengembangan sistem budidaya untuk menjamin peningkatan produksi dan
produktivitas ( Sekjen KKP, 2013 ).

Pengembangan kawasan minapolitan berkelanjutan bukan tanpa hambatan
dan tantangan. Kendala umum yang dihadapi dalam usaha pengembangan
kawasan minapolitan diantaranya adanya otonomi daerah, kondisi wilayah yang
variasinya tinggi, lemahnya ketersediaan data dan informasi, penataan ruang
yang masih belum memadai, dan kerusakan ligkungan hidup (Sekjen KKP,2013).
Otonomi daerah berimplikasi pada pelimpahan sebagian kewenangan
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Keberlanjutan kebijakan pembangunan
daerah sering menemui kendala ketika terjadi pergantian kepala daerah yang
diikuti dengan perubahan personel struktural di tingkat daerah. Sayangnya
proses pergantian personel tidak diikuti dengan transfer informasi yang baik dari
personel sebelumnya. Adanya variasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia,
kelembagaan, dan infrastruktur antar wilayah. Kondisi tersebut berpengaruh
terhadap strategi pengembangan minapolitan yang tentunya berbeda–beda pada
masing-masing wilayah. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dibutuhkan
dalam proses pengembangan kawasan minapolitan. Lemahnya data dan
informasi berujung pada keputusan yang diambil sering tidak efektif, tidak efisien
dan tidak tepat sasaran. Keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan
membutuhkan kejelasaan konsep tata ruang wilayah pengembangan. Kurang
memadainya konsep tata ruang wilayah yang masih sering terjadi pada skala
nasional maupun skala regional beresiko mengancam keberlanjutan program
pengembangan. Selain itu kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, berakibat
kepada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tanpa adanya
kondisi lingkungan yang mendukung, keberlanjutan pengembangan kawasan
minapolitan tidak pernah akan terjadi (Sekjen KKP, 2013)

Untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan kawasan minapolitan
yang berkelanjutan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor :
PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, setidaknya ada beberapa persyaratan
yang harus dipenuhi, yakni: (1) memiliki sumberdaya lahan, ketersediaan
sumberdaya air serta agroklimat yang sesuai untuk usaha budidaya perikanan
baik itu pembenihan ataupun pembesaran, (2) memiliki berbagai sarana dan
prasarana agribisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan kawasan
seperti pasar, lembaga keuangan, kelembagaan pembudidaya ikan, penyuluh,
dan jaringan irigasi, (3) mempunyai sarana dan prasarana umum yang
mendukung pengembangan kawasan seperti jaringan telekomunikasi, jaringan
listrik, jaringan transportasi, serta air bersih, (4) memiliki sarana dan prasarana
kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, dan (5) kelestarian
lingkungan hidup terjaga dengan baik.

Seperti pengembangan kawasan industri maupun pariwisata,
pengembangan kawasan minapolitan setidaknya melewati sebuah mekanisme.
Mekanisme tersebut seperti diuraikan oleh Direktorat Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: (1) pemerintah kabupaten/kota
mengajukan usulan mengenai pengembangan wilayah menjadi kawasan
minapolitan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Pengajuan
tersebut dilengkapi dengan kajian potensi dan lokasi yang akan dijadikan sebagai
kawasan pengembangan minapolitan, (2) pemerintah pusat menilai kesiapan
lokasi untuk dapat dikembangkan sebagai kawasan minapolitan. Penilaian
dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi, berupa dokumen
perencanaan yang terdiri dari SK lokasi, SK pokja, Masterplan, RPIJM, dan DED,
serta potensi lokasi kawasan yang diusulkan. Pengembangan kawasan
minapolitan yang diusulkan dapat dipenuhi jika telah memenuhi kondisi berikut:
1. Apabila kelengkapan administrasi dan potensi kawasan yang diusulkan telah
memenuhi persyaratan administrasi yang berupa dokumen perencanaan yang
terdiri dari SK lokasi, SK pokja, Masterplan, RPIJM,dan DED, serta potensi
lokasi kawasan yang diusulkan.
2. Apabila kelengkapan administrasi belum terpenuhi semua, tetapi kawasan
yang diusulkan memiliki potensi yang baik dilihat dari profil kawasan tersebut.
Kawasan ini akan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan
persyaratan administrasi dalam waktu 1 tahun. Apabila dalam kurun waktu 1
tahun belum terlengkapi, dana bantuan pembangunan pada tahun berikutnya
akan dihentikan untuk sementara (Direktorat Cipta Karya, 2013).

Konsep pengembangan minapolitan didasarkan pada tiga azas yaitu
demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, pemberdayaan
masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas (limited
state intervention), serta penguatan ekonomi daerah ( Kepmen KP 18/2011 ).
Dengan konsep ini, diharapkan pembangunan sektor kelautan dan
perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan
berakselerasi tinggi. Pertama intergritas dari semua stakeholder yang ada dari
instansi sektoral, pemerintah pusat sampai daerah, kalangan dunia usaha, dan
masyarakat didorong untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Kedua
dengan pembangunan berbasis kawasan diharapkan biaya produksi akan lebih
murah dan pembangunan infrastruktur akan lebih tepat sasaran, sehingga
efisiensi yang diharapakan bisa terwujud dan produk yang dihasilkan lebih
kompetitif. Ketiga kualitas produk menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan
pembangunan. Dengan konsep minapolitan pemantauan sistem produksi dan
produk dapat dilakukan lebih intens. Keempat untuk menjamin bisa berkompetsi
di pasar dibutuhkan akselerasi yang tinggi disemua sektor (Kepmen KP
18/2011).
Tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep
minapolitan adalah sebagai berikut (Permen KP 12/2010):
1. meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil;
2. meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga
berdaya saing tinggi; dan
3. meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi
regional dan nasional.

Sebagai negara kepulauan dan dengan luas wilayah perairanya, tidak bisa
disangkal lagi bahwa potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia
begitu melimpah. Akan tetapi pengelolaannya belumlah optimal sebagaimana
pengelolaan semberdaya alam di daratan. Untuk lebih mengoptimalkan potensi
yang ada, kementrian kelautan dan perikanan mencetuskan kebijakan revolusi
biru. Revolusi Biru mempunyai empat pilar penting antar lain, perubahan cara
berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim, pembangunan
berkelanjutan, peningkatan produksi kelautan dan perikanan, dan terakhir
peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas.
Pada tataran implementasi revolusi biru akan laksanakan melalui
pembangunan berbasis kawasan. Pembangunan berbasis pengembangan
kawasan bertujuan untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal. Minapolitan
sebagai sebuah model pembangunan yang berkonsep pada pengembangan
kawasan ditujukan untuk mengembangan potensi perikanan wilayah.
Menurut Undang–undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
minapolitan masuk kedalam kategori agropolitan. Kawasan agropolitan
Daya Dukung SD Air Koefisien
limpasan untuk
setiap jenis
penggunaan
lahan Luas lahan
setiap jenis
penggunaan
lahan
Ketersediaan
Air
Kebutuhan air
per orang
berdasarkan
pola konsumsi
Populasi
Penduduk
Kebutuhan
Air
didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan
pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan
sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional
dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
Minapolitan berasal dari kata MINA dan kata POLITAN. Mina diartikan
sebagai perikanan dan politan diartikan sebagai polis atau kota. Sehingga secara
bebas bisa diartikan sebagai kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan
atau perikanan di daerah kota. Definisi secara lengkap dari kawasan minapolitan
berdasarkan turunan kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu
atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi
perikanan dan pengeloaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh
adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman
dan sistem minabisnis.
Secara praktis minapolitan dapat diterjemahkan sebagai berikut, pertama
merupakan kawasan dimana core activitiesnya adalah kegiatan perikanan baik
tangkap maupun budidaya, kedua bagian dari pusat
pertumbuhan/pengembangan wilayah, ketiga simpul kegiatan ekonomi yang
dapat meningkatkan added value, memberikan kesempatan kerja dan
pendapatan, keempat memiliki keterkaitan mata rantai ekonomi hulu hilir, dan
kelima sebagai basis dalam mengembangkan sarana dan prasarana.
Sebagai sebuah kawasan yang khas wilayah pengembangan kawasan
minapolitan mempunyai karakteristik yang membedakan dengan wilayah diluar
kawasan pengembangan. Karakteristik tersebut seperti diuraikan dalam
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor
KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, antara lain :
1. Terdiri dari sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan dan
mempunyai multiplier effect terhadap perekonomian di dalam dan di luar
kawasan;
2. Mempunyai keanekaragaman kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa
pelayanan, kesehatan, dan sosial yang saling mendukung; dan
3. Mempunyai sarana dan prasarana memadai sebagai pendukung
keanekaragaman aktivitas ekonomi sebagaimana layaknya sebuah kota.

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan dalam
menyokong kehidupan manusia dan organisme hidup lain di seantero bumi
selain sumberdaya lahan. Pertumbuhan penduduk yang cepat serta
perkembangan bidang sosioekonomi mengakibatkan peningkatan tekanan
terhadap sumberdaya air (Ming, 2011).
Daya dukung air menunjukkan kemampuan sumberdaya air dalam
menyokong kehidupan masyarakat, organisme hidup lain dan lingkungan di
suatu wilayah yang besarannya dipengaruhi oleh faktor alam maupun faktor
sosial seperti status sosioekonomi, kebijakan nasional tentang sumberdaya air,
tingkat pengawasan, kebijakan tentang kependudukan (Kang dan Xu, 2011).
Metoda penentuan daya dukung air menurut Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung
Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah yaitu dengan
mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi
penduduk yang hidup di suatu wilayah. Dengan metoda ini dapat diketahui
secara umum apakah sumberdaya air di wilayah tersebut dalam keadaan surplus Total produksi aktual seluruh komoditas
setempat Ketersediaa  Lahan Kebutuhan lahan
per orang yang diasumsikan setara dengan luas lahan untuk
menghasilkan 1 ton setara beras/tahun Populasi
Penduduk Kebutuhan Lahan Daya Dukung SD
Lahan atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air tercukupi dan dikatakan defisit apabila ketersediaan air di suatu wilayah tidak tercukupi.

Meningkatnya jumlah penduduk membawa konsekuensi logis berupa
meningkatnya kebutuhan akan ruang. Fenomena ini akan berdampak pada
peningkatan tekanan terhadap lahan misalkan berupa degradasi dan konversi
lahan. Berkaitan dengan daya dukung lahan yang diartikan sebagai suatu ukuran
jumlah individu dari suatu spesies yang dapat didukung oleh lingkungan tertentu
(Manik, 2003), untuk menjamin fungsi lahan dalam menyokong kehidupan
manusia seperti yang disebutkan dalam definisi mengenai daya dukung lahan
tetap berjalan secara optimal perlu adanya perencanaan tata guna lahan.
Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) perencanaan tata guna lahan
diperlukan karena :
1. Tidak seimbangnya antara permintaan dengan ketersediaan lahan.
Lahan sebagai sumberdaya alam yang hampir tidak dapat diperbaharuhi (non
renewable) ketersediaannya sangat terbatas apabila dibandingkan dengan
pertambahan penduduk yang memerlukan lahan sebagai tempat segala
aktivitasnya.
2. Adanya potensi konflik penggunaan lahan
Peningkatan pembangunan disegala sektor dapat meningkatkan persaingan
penggunaan ruang (lahan).
3. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dapat
menyebabkan kerusakan lahan (tidak sesuai dengan azas kesesuaian lahan).
4. Konversi lahan dari lahan produktif (pertanian) yang subur ke peruntukan non
pertanian.
Konsep daya dukung lahan dapat dianalisis salah satunya dalam konteks
lahan pertanian. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun
2009 bahwa metoda perhitungan daya dukung lahan adalah dengan
membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan bagi penduduk yang hidup
di suatu wilayah. Dengan metoda perbandingan antara ketersediaan dan
kebutuhan akan lahan dapat diketahui gambaran umum apakah daya dukung
lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Dikatakan surplus
apabila ketersediaan lahan masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi
hayati dan sebaliknya defisit apabila lahan yang ada sudah tidak dapat
memenuhi akan produksi hayati di suatu wilayahDaya Dukung lahan
Meningkatnya jumlah penduduk membawa konsekuensi logis berupa
meningkatnya kebutuhan akan ruang. Fenomena ini akan berdampak pada
peningkatan tekanan terhadap lahan misalkan berupa degradasi dan konversi
lahan. Berkaitan dengan daya dukung lahan yang diartikan sebagai suatu ukuran
jumlah individu dari suatu spesies yang dapat didukung oleh lingkungan tertentu
(Manik, 2003), untuk menjamin fungsi lahan dalam menyokong kehidupan
manusia seperti yang disebutkan dalam definisi mengenai daya dukung lahan
tetap berjalan secara optimal perlu adanya perencanaan tata guna lahan.
Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) perencanaan tata guna lahan
diperlukan karena :
1. Tidak seimbangnya antara permintaan dengan ketersediaan lahan.
Lahan sebagai sumberdaya alam yang hampir tidak dapat diperbaharuhi (non
renewable) ketersediaannya sangat terbatas apabila dibandingkan dengan
pertambahan penduduk yang memerlukan lahan sebagai tempat segala
aktivitasnya.
2. Adanya potensi konflik penggunaan lahan
Peningkatan pembangunan disegala sektor dapat meningkatkan persaingan
penggunaan ruang (lahan).
3. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dapat
menyebabkan kerusakan lahan (tidak sesuai dengan azas kesesuaian lahan).
4. Konversi lahan dari lahan produktif (pertanian) yang subur ke peruntukan non
pertanian.
Konsep daya dukung lahan dapat dianalisis salah satunya dalam konteks
lahan pertanian. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun
2009 bahwa metoda perhitungan daya dukung lahan adalah dengan
membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan bagi penduduk yang hidup
di suatu wilayah. Dengan metoda perbandingan antara ketersediaan dan
kebutuhan akan lahan dapat diketahui gambaran umum apakah daya dukung
lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Dikatakan surplus
apabila ketersediaan lahan masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi
hayati dan sebaliknya defisit apabila lahan yang ada sudah tidak dapat
memenuhi akan produksi hayati di suatu wilayah

Daya dukung atau carrying capacity menurut Clarke (2002) bersumber
pada demografi, biologi, dan ekologi terapan. Dari sudut pandang ekologi daya
dukung lingkungan adalah jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung
oleh suatu lingkungan tanpa merusak lingkungan atau mengurangi
produktifitasnya secara permanen (Rees,1997 dalam Kang dan Xu, 2011).
Menurut Soemarwoto (2001), daya dukung lingkungan pada hakekatnya adalah
daya dukung lingkungan alamiah,yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan
hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di
daerah itu. Didalam UU No 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa daya dukung
lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung
perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
Daya dukung lingkungan terbagi kedalam 2 (dua) komponen. Pertama
kapasitas penyediaan atau supportive capacity. Komponen pertama ini
mempunyai arti kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan mahluk
hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang, kedua kapasitas/daya
tampung limbah atau assimilative capacity. Daya tampung lingkungan hidup
adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (UU No 32 Tahun
2009).

Merujuk kepada konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan
oleh World Commission on Environment and Development (WCED)
sebagaimana tertuang dalam laporan Brundtland, yang menyatakan bahwa
pembangunan berkelanjutan berkonsep pada pemenuhan kebutuhan generasi
saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi
kebutuhannya, indikator daya dukung lingkungan menjadi penting untuk
dipahami. Pada empat dasawarsa terakhir negara–negara diseluruh dunia
sedang menghadapi persoalan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan,
dan peningkatan kesejahteraan ( UNDP, 2006; UNEP,2007 dalam Galli et al,
2010 ). Fenomena ini mengakibatkan tekanan terhadap ekosistem bumi, yang
berpotensi melebihi kemampuan ekosistem bumi dalam mendukung kehidupan.
Pada periode yang sama menurut Galli et al ( 2010 ) pertambahan penduduk
dunia telah mencapai tingkat dimana laju konsumsi dan laju emisi limbah telah
melebihi kemampuan ekosistem bumi untuk memperbaiki diri.
Berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk tersebut sumberdaya
alam yang paling mendapat tekanan adalah lahan dan air ( Germer et al, 2011 ).
Lahan dan air merupakan sumberdaya utama dalam proses produksi pangan
bagi pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi penduduk suatu daerah ( Lutz
dan Samir, 2010 dalam Muller dan Campen, 2012 ). Pertambahan jumlah
penduduk membutuhkan perluasan lahan sebagai wadah dalam menyokong
kehidupannya. Apabila perluasan dan perkembangan ini tidak dikendalikan
dengan baik maka dapat terjadi konversi lahan untuk aktivitas yang tidak sesuai
dengan fungsi dan daya dukungnya yang akan berdampak pada penurunan daya
dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan suatu wilayah menjadi faktor
penting yang harus diperhatikan agar proses pembangunan yang dilaksanakan
dapat berkelanjutan seperti yang dicita–citakan oleh semua delegasi dalam
Conference on the Human Environment (Konferensi mengenai Lingkungan
Manusia) di Stockholm pada tahun 1972 yang lalu.

Bagi Indonesia perikanan dan kelautan merupakan sumberdaya alam yang
mempunyai kedudukan sangat penting. Selain wilayah perairan lebih luas apabila
dibandingkan dengan wilayah daratannya, kedudukan penting sumberdaya
perikanan bagi negara terlihat pada multiplier effect yang ditimbulkan dengan
adanya pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan. Banyak sektor usaha
lain yang muncul mengikuti pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan.
Mengingat potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang kita miliki sangat
besar, maka kekayaan sumberdaya perikanan dan kelautan ini harus menjadi
keunggualan kompetitif, yang dapat menghantarkan bangsa kita menuju bangsa
yang adil, makmur, dan mandiri. Tentunya pengelolaannya harus menganut
aspek-aspek pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.
Charles (2001) dalam Sustainable Fishery Systems menguraikan bahwa
ada empat aspek keberlanjutan dalam pembangunan perikanan dan kelautan.
Pertama keberlanjutan ekologi (ecological sustainability). Dalam pandangan
keberlanjutan ekologi ini, pembangunan perikanan/kelautan seharusnya tetap
memelihara keberlanjutan biomassa sumberdaya perikanan/kelautan sehingga
tidak melewati daya dukung dari biomassa tersebut. Peningkatan kapasitas dan
kualitas ekosistem menjadi perhatian utama. Kedua pembangunan perikanan
harus mencapai keberlanjutan sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability).
Pembangunan perikanan/kelautan seharusnya menciptakan keberlanjutan
kesejahteraan dalam jangka panjang. Aspek keberlanjutan yang ketiga adalah
pembangunan perikanan harus mewujudkan keberlanjutan komunitas
(community sustainability). Pengelolaan sumberdaya perikanan/kelautan
seharusnya tetap menjaga kesinambungan kearifan lokal yang dicapai dengan
pengelolaan dan pembinaan berbasis komunitas. Dan aspek yang terakhir
berupa keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability). Pembangunan
dan pengelolaan harus dikelola dengan sistemik melalui fishery system.
Keberlanjutan pembangunan perikanan/kelautan seperti yang diuraikan di
atas divisualisasikan kedalam model keberlanjutan yang disebut sebagai segitiga
keberlanjutan (triangle sustainability) (Charles, 2001).

Pembangunan berkelanjutan berkonsenterasi kepada tiga buah pilar yakni
pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin tercapainya
keharmonisan antara ketiga buah pilar tersebut pelaksanaan pembangunan
haruslah mengacu kapada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Setidaknya ada empat butir prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
(Zulkifli,2013). Prinsip-prinsip tersebut meliputi :
1. Pemerataan dan keadilan sosial. Prinsip pertama ini mempunyai makna
bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumberdaya
alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan semua lapisan
masyarakat;
2. Menghargai keaneragaman (diversity). Keaneragaman hayati dan
keaneragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan.
Keaneragaman hayati berhubungan dengan keberlanjutan sumberdaya alam,
sedangkan keaneragaman budaya berkaitan dengan perlakuan merata
terhadap setiap orang;
3. Menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan
mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Dimana manusia
dan alam merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri;
4. Perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan
berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan. Untuk
menjamin generasi mendatang mendapatkan kondisi lingkungan yang sama
atau bahkan lebih baik.

Pengertian pembangunan berkelanjutan sejak diperkanalkan oleh World
Commission on Environment and Development (WCED) sebagaimana tertuang
dalam Our Common Future atau laporan Brundtland, sampai saat ini masih
masuk dalam ranah perdebatan antar para ahli lingkungan. Hal ini menimbulkan
banyak inteprestasi definisi mengenai pembangunan berkelanjutan.
Berikut beberapa pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan.
Ordóñez dan Duinker (2010) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan
adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial
dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, kedua memenuhi
dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketiga kegigihan
atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio-politik atau alam) dalam
waktu tak terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan
lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makkhluk hidup lain
dapat hidup pada saat ini maupaun pada masa mendatang tanpa batas, kelima
memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial
dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan
ketujuh menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
(IUCN) (1980) dalam world conservation strategy mendefinisikan untuk menjadi
sebuah pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus
mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi yang berbasis
pada sumberdaya kehidupan dan mempertimbangkan keuntungan ataupun
kerugian jangka panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif.
Sementara itu Food and Agriculture Organization (1995) melalui komisi
perikanan mengartikan pembangunan berkelanjutan, yang dituangkan dalam
Code of Conduct for Responsible Fisheries, adalah pelestarian dan pengelolaan
sumberdaya alam ditujukan untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan generasi
sekarang dan yang akan datang. Pengembangan konsevasi seperti tanah, air,
tanaman dan sumberdaya genetik tidak menyebabkan degradasi lingkungan,
menggunakan teknologi yang tepat dan dapat diterima secara sosial dan
ekonomi.
Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai
upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,
dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berpijak dari
pengertian-pengertian di atas, paradigma pembangunan yang semula berfokus
pada pertimbangan ekonomi semata bergeser kepada paradigma pembangunan
dengan sektor lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan.

 

(skripsi dan tesis)

Wacana lingkungan hidup dan pelestarian alam hari ini merupakan isu
penting di dunia internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional,
Indonesia yang mempunyai sumberdaya alam yang begitu melimpah mempunyai
kewajiban moral untuk mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya secara
bijaksana. Selain itu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam negeri bahwa
kelestarian lingkungan sudah merupakan suatu keharusan dan sudah
merupakan kebutuhan hidup.
Dalam skala negara, implementasi kewajiban dan kesadaran akan
kelestarian lingkungan diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang
berkelanjutan. Kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru adalah salah satu
contohnya. Pembangunan berkelanjutan berinti pada pencapaian keseimbangan
antara pembangunan sektor ekonomi, pembangunan sektor sosial, dan
perlindungan lingkungan.

Menurut Rohmawati dan Rasmini (dalam Fernando dan Arisman, 2012)
Sosialisasi adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau organisasi
yang memberikan suatu informasi. Sosialiasi perpajakan merupakan upaya Dirjen
Pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan
perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.
Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya
peningkatan jumlah wajib pajak. Adanya Gerakan Nasional Sadar dan Peduli
Pajak yang dicanangkan pemerintah, dimana Gerakan ini melibatkan para pejabat
tinggi negara, menteri, anggota DPR, MPR, pengusaha besar, masyarakat, media
massa, dansebagainya. Gerakan ini disertai dengan pembenahan kepastian
penegakan hukum. Hukum yang terkait pajak haruslah ditegakkan.
Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak guna
mendorong kepatuhan wajib pajak, salah satu bentuknya adalah diadakannya
berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan
yang diadakan tahun 2006. “Orang Bijak Taat Pajak” , “Pajak, Pembayaran Anda
Jaminan Akan Kesejahteraan” adalah slogan-slogan yang menjadi pemenang
20
lomba ini dan yang merupakan pemenang lomba slogan tahun 2006 adalah
“Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunanya”. “Jelek-jelek Bayar Pajak” sebagai
slogan yang selalu dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, dan masih banyak lagi yang
lainnya dalam upaya penghimbauan kepada wajib pajak untuk membayar pajak.
Contoh-contoh diatas merupakan peringatan guna mendorong kalangan wajib
pajak dalam menunaikan kewajibannya. Kegiatan penyuluhan pajak juga
memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosalisasi perpajakan keseluruh
Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik,
spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan
dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan
hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan
yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak
sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan
target penerimaan yang ditetapkan

Menurut Mardiasmo (dalam Pusparini, 2013) sanksi pajak adalah jaminan
bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan akan ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Menurut Siti Resmi (dalam Pusparini, 2008) sanksi pajak adalah sanksi
yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Sedangkan menurut Waluyo (dalam Pusparini, 2011) sanksi Pajak adalah sarana yang digunakan untuk membuat Wajib Pajak menaati peraturan perpajakan yang berlaku.
Dari ketiga pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi
pajak merupakan cara yang dilakukan agar para wajib pajak tidak melakukan
kecurangan dalam membayar pajak atau dengan kata lain, sanksi pajak digunakan sebagai alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma serta kewajiban perpajakan.
Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi
administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila
Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan
dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rajif, dalam Subarkah dan Dewi, 2017).
Menurut Resmi (dalam Subarkah dan Dewi, 2017), sanksi perpajakan
terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT.
Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila
memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di
samping itu, walaupun ada potensi penerimaan Negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar Wajib Pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai
pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak
untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan
pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi
pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik.
Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011
tentang Pelayanan Prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada Wajib
Pajak yaitu sebagai berikut, yaitu:
1. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.
2. Pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak harus menjaga
sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak
mempersulit layanan, dengan cara: bersikap hormat dan rendah hati terhadap
tamu, petugas selalu berpakaian rapi dan bersepatu, selalu bersikap ramah,
memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam), mengenakan kartu identitas
pegawai, mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak,
tidak melakukan aktivitas lain misalnya menjawab panggilan telepon, makan
dan minum atau mendengarkan musik saat memberi pelayanan danapabila
masih terdapat layanan yang perlu dilakukan konfirmasi sehingga Wajib
Pajak tidak menunggu terlalu lama, petugas dapat meminta nomor telepon
Wajib Pajak untuk dihubungi kembali.
3. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib
Pajak, seharusnya: Petugas memberikan informasi maupun penjelasan secara
lengkap dan jelas sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik, untuk
lebih menyakinkan Wajib Pajak, petugas dapat menggunakan brosur/buku
petunjuk teknis pelayanan, apabila petugas belum yakin terhadap
permasalahan yang ditanganinya, segera diinformasikan ke petugas lain,
supervisor atau atasan yang bersangkutan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak ditanyai berkali-kali, setiap tamu yang datang, harus ada petugas keamanan yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.
4. Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama Wajib Pajak
harus menunggu.
5. Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang
disampaikan oleh Wajib Pajak misalnya karena kurang lengkap, maka
petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai Wajib Pajak
memahami dengan baik.

Kesadaran adalah keadaan untuk mengetahui atau mengerti, sedangkan
perpajakan adalah adalah kerelaan memenuhi kewajibananya, termassuk rela
memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Yulsiati, dalam Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017). Jumlah pendapataan dari sumber pajak tergantung dari kesadaran masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak, tingkat kesadaran yang tinggi dibutuhkan dalam membantu pendapatan negara. Kesadaran adalah keadaan mengetahui,sedangkan perpajakan adalah
perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Yusnidar, dalam Subarkah dan Dewi, 2017). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.
Menurut Nurmantu, (dalam Faizin, Kertahadi, dan Ruhana, 2016)
kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diketahui, diakui, dihargai. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang mengetahui demikian seterusnya. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak meski diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring.
Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah
pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan
sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayar pajak.

Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajibanuntuk membayar pajak. Melantri, (dalam Faizin, Kertahadi, dan Ruhana,2016) menjelaskan proses pemahaman merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala jenis informasi yang berkaitan dengan pajak. Pemahaman pajak juga dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak. Berikut definisi pemahaman diambil dari berbagai referensi, diantaranya adalah :
Menurut Mardiasmo, (dalam Pusparini, 2011) pengertian pemahaman
wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Carolina, (dalam Pusparini, 2009) pemahaman wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Menurut Waluyo, (dalam Pusparini, 2011) pemahaman wajib pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman bahwa pemahaman wajib pajak
merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya seperti dalam hal bertindak, mengambil keputusan, serta pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan.

Agency Teory mimiliki asumsi bahwa masing-masing individu sematamata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik
kepentingan pricipal dan agent (Halim, Meiden, dan Tobing, dalam Primasari
2016 dalam Nugraheni dan Purwanto 2015). Hubungan keagenan terjadi karena adanya kontrak antara principal (Pemerintah) dengan agent (Wajib Pajak). Dalam hubungan keagenan (Agency Rellationship) terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (Principal) memerintah orang lain (Agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberikan wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Saleh, 2004 dalam Primasari 2016). Pemerintah sebagai pihak agent memiliki otoritas untuk memaksimumkan kesejahteraan suatu Negara dan masyarakat pada umumnya. Wajib Pajak sebagai pricipal termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh penghidupan yang lebih baik dari
suatu negara. Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari Principal, yaitu perilaku Wajib Pajak untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan Agent.

Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun
1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh Harold Kelley,1972 (dalam
Nugraheni dan Purwanto 2015). Atribusi merupakan salah satu proses
pembentukan kesan dengan mengamati perilaku sosial berdasarkan faktor
situasional atau personal. Pemberian atribusi terjadi karena kecenderungan sifat ilmuwan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. Tetapi kecenderungan ini tidak serta-merta bersumber hanya dari luar diri orang yang bersangkutan, misalnya saja karena keadaan lingkungan sekitar (eksternal). Namun, juga dapat bersumber dari dalam diri orang tersebut di bawah kendali kesadarannya (internal).
Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini
karena mampu menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
peningkatan kepatuhan wajib pajak. Persepsi dari dalam diri sendiri maupun
kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Yang kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak.

Definisi kepercayaan mengacu pada suatu situasi yang melibatkan
pihak trustor (pihak pemberi kepercayaan) yang bersedia untuk
bergantung pada perbuatan pihak trustee (pihak penerima kepercayaan).
Pihak trustor secara sukarela atau terpaksa tidak bisa mengontrol
perbuatan yang dilakuakn trustee. Hal ini mengakibatkan trustor tidak
mendapatkan hasil yang pasti atas apa yang dilakukan oleh pihak trustee,
dan hanya bisa melakukan pengembangan dan evaluasi dari ekspektasi.
Ketidakpastian tersebut akan menciptakan risiko kegagalan atau kerusakan
kepercayaan pada trustor apabila trustee tidak berperilaku sesuai dengan
ekspektasinya (Walter, 2010).
Kepercayaan juga dapat disimpulkan sebagai atribusi yang
dilakukan seseorang tentang motif dari otoritas disertai dengan keyakinan
mengenai kompetensi otoritas baik dalam hal komunikasi, perilaku,
keterbukaan, kejujuran, kepedulian, dan keandalan. Pada saat kepercayaan
sudah terbentuk maka seseorang akan merasa tujuan, norma, dan nilai-nilai
yang sama dengan pihak yang berhubungan (Coleman, 2006).
Menurut Zalabak-Shockley (2010), prediktor dari kepercayaan
dibagi menjadi 5 dimensi, antara lain :
a. Kompetensi. Adalah kemampuan otoritas yang ditunjukan melalui cara
kepemimpinannya, strategi, keputusan, kapabilitas, dan kualitas.
b. Keterbukaan dan kejujuran. Dimensi yang merefleksikan bagaimana
cara suatu otoritas mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan
pekerjaan dan keputusan yang dibuat, sehingga masyarakat dengan
mudah mendapatkan informasiyang benar dan dipercaya.
c. Peduli kepada pemangku kepentingan. Presepsi dimana otoritas peduli
dengan stakeholder dengan melakukan segala suatu yang didasarkan
pada kepentingan stakeholder, termasuk dalam pengambilan
keputusan. Sehingga tercipta komunikasi yang jujur dan terbuka yang
mencerminkan terjalinnya kepedulian.
d. Keandalan. Adalah kemantapan perilaku yang membangun
kepercayaan baik berupa tindakan atau kata-kata dan perbuatan.
e. Identifikasi. Hubungan antara otoritas dan masyarakat yang didasarkan
pada kesamaan nilai-nilai utama.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan
seseorang. Yang pertama faktor demografi yang terdiri dari faktor usia,
jenis kelamin, pendidikan dan latar belakang. Dan yang kedua adalah
faktor pengalaman langsung, dimana apabila pengalaman langsung
sebagian besar baik, maka kepercayaan akan timbul.
Sering kali kepercayaan dikaitkan dengan control, risiko,
kepercayaan diri, makna, dan kekuasaan. Kepercayaan terhadap otoritas
menjadi salah satu aspek dalam membangun iklim pajak yang baik

Menurut KBBI, keadilan berasal dari kata adil yang mempunyai
arti tengah, kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan, tidak berat sebelah.
Keadilan sama artinya dengan menempatkan segala sesuatu ditengahtengah, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, keadilan
adalah keadaan yang mana masyarakat dan pemerintahan memperoleh apa
yang menjadi haknya dengan melaksanakan kewajibannya.
Setiap lingkup akan menggunakan prinsip keadilan yang berbedabeda serta kewajaran dengan caranya masing-masing. Terdapat berbagai
jenis dan konsep keadilan, antara lain keadilan distributif, keadilan
prosedural, keadilan retributif, dan keadilan restoratif. Keadilan prosedural
berkaitan dengan proses penyusunan dan pelaksanaan keputusan yang
diambil secara adil untuk menjamin perlakuan adil dan merata (Maiese,
2003). Sebuah aturan harus dibuat tanpa memihak dan harus diikuti secara
konsisten untuk menghasilkan keputusan yang objektif bagi seluruh pihak.
Sementara itu, pihak yang berwenang melaksanakan prosedur harus
bersifat netral dan orang-orang yang yang dibawahiharus memiliki
representasi mengenai proses pengambilan keputusan tersebut.
Keadilan prosedural dalam perpajakan mengacu pada keadilan
yang dirasakan oleh wajib pajak dari prosedur yang digunakan untuk
membuat keputusan oleh pihak otoritas (Tyler, 1988). Dapat dimisalkan,
prosedur dianggap adil apabila wajib pajak dapa memberikan pendapatnya
dalam keputusan otoritas dan ketika pihak otoritas dapat membuat
keputusan secara akurat tanpa memperhatikan kepentingan pihak tertentu
(Dijke & Verboon, 2010).
Beberapa penelitian menjelaskan bahwa ketika pihak otoritas pajak
telah mengikuti aturan keadilan prosedural, seperti tanpa mengutamakan
kepentingannya sendiri, maka wajib pajak akan menilai bahwa prosedur
yang dilakukan sudah adil. Prosedur yang adil akan merangsang wajib
pajak untuk mematuhi keputusan yang dibuat oleh pihak otoritas.
Terdapat 4 aspek indikator dari Keadilan yang terdiri dari Wajib
Pajak bisa mendapatkan informasi mengenai objek dan subjek pajak,
perlakuan fiskus terhadap seluruh wajib pajak, tidakan fiskus sesuai
dengan Undang-Undang Perpajakan, dan wajib pajak terpenuhi hak dan
kewajibannya (Siahaan, 2010).

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada seseorang yang melanggar sebuat peraturan, sedangkan denda adalah hukuman yang diberikan dengan cara mewajibkan pelanggar pajak untuk membayar uang karena melanggar peraturan (Jatmiko, 2006). Undang-Undang dan peraturan berisi hak dan kewajiban yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh masyarakat. Agar Undang-Undang dan peraturan ditaati, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, sama halnya dengan hukum pajak (Suyatmin, 2004). Sanksi dapat disebut juga sebagi sebuah jaminan atau dorongan yang akan membuat sebuah peraturan akan ditaati/dipatuhi. Juga dapat dikatakan bahwa sanksi adalah sebuah alat pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan. (Lubis, 2006). Terdapat 2 macam sanksi yaitu, sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam bidang perpajakan, sanksi administratif sehubungan dengan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Sanksi administratif dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sedangkan sanksi pidana perpajakan diberikan sehubungan dengan dilakukannya tindak pidana. Sanksi ini berupa sanksi kurungan penjara dan disertai dengan denda. Sanksi tersebut diharapkan memberi efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sanksi perpajakan dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain sanksi dikenakan bagi pelanggar pajak cukup berat, pengenaan sanksi sebagai sarana untuk mendidik wajib pajak, sanksi administrasi bagi pelanggar pajak sangat ringan, dan pengenaan sanksi tanpa toleransi (Yadyana, 2009).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh
mempunyai arti suka, taat, dan disiplin kepada sebuah perintah atau aturan.
Sedangkan Gibson (1991) mendefinisikan kepatuhan sebagai motivasi
seseorang atau kelompok untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai
dengan perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam perpajakan,
tuntutan kepatuhan seorang wajib pajak telah diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa wajib pajak
membayarkan pajaknya yang terutang dan jumlahnya harus sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Menurut Tiraada (2013) kepatuhan wajib pajak adalah sebuah
pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak dalam
rangka memberikan kontribusi kepada negara demi pelaksanaan
pembangunan Negara. Di Indonesia menganut Self Assesment System yang
mana sitem tersebut memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk
menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Sehingga wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan
tepat waktu.
Tidak semata-mata semua urusan perpajakan dilakukan oleh wajib
pajak sendiri, akan tetapi Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang
untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban wajib pajak. Pemerikasaan merupakan serangkaian kegiatan
menghimpun, mengolah data, keterangan, dan bukti untuk memastikan
wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya secara benar.
Ciri kepatuhan wajib pajak antara lain wajib pajak paham dan
berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, Wajib pajak mengisi
formulir pajak dengan benar, wajib pajak menghitung pajak dengan
jumlah yang benar, melaporkan kewajiban pajaknya dengan jumlah yang
benar dan membayarkan pajaknya tepat waktu (Handayani, 2009).
Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat kebenaran atau
kejujuran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, dan
mengisi SPT, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Fairness Heuristic Theory adalah kesadaran individu bahwa
adanya dilema sosial yang ada didasari dengan lingkungan sosial dan
hubungan sosial didalamnya. Setiap individu akan melakukan penilaian
keadilan. Hasil penilaian tersebut gunakan untuk memutuskan sejauh mana
lingkungan sosial dapat dipercaya dan aman dalam keterlibatan bersama
(Lind, 2001). Banyak individu sangat khawatir dengan aspek yang ada
dalam kehidupan berorganisasi. Aspek dilema yang mendasari pro-kontra
antara penghargaan material yang ada di masyarakat dengan kemungkinan
adanya eksploitasi dari banyak pihak. Dalam hal ini individu tidak mudah
percaya terhadap sesuatu yang berpotensi pihak lain akan mengambil
keuntungan lebih besar dari pada apa yang telah mereka berikan.
Dalam bidang perpajakan, wajib pajak cenderung untuk taat
membayar pajaknya apabila wajib pajak tersebut memandang otoritas
pajak telah memperlakukan semua wajib pajak dengan adil dan tidak
memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari pajak
yang dibayarkan oleh wajib pajak.
Wajib pajak dengan tingkat kepercayaan yang relatif rendah akan
cenderung untuk mengamati secara cermat sudah dilaksanakan akan belum
prosedur perpajakan yang adil oleh otoritas pajak. Hal ini dilakukan untuk
menilai ada tidaknya penyalahgunanaan kekuasaan dari otoritas pajak itu
sendiri. Namun sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat kepercayaan yang
relatif tinggi, cenderung tidak memperhatikan bagaimana prosedur
dilakukan secara adil. Sehingga kemungkinan dari adanya tindakan
penyalahgunaan dan eksploitasi kurang diperhatikan. Hal ini akan
menentukan kemauan seorang wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

Menurut (Colquitt, LePine, Piccolo, Zapata, dan Rich, 2012) dalam Gobena dan
Van Dijke (2016) kepercayaan kognitif melibatkan penilaian rasional dan sadar
terhadap rekam jejak kepercayaan dan reputasi untuk keandalan, dapat diuji , dan
profesionalisme. Kepercayaan kognitif berhubungan dengan rekam jejak aparat pajak
dalam melaksanakan kewajibannya dalam melayani wajib pajak yang kemudian
menjadi penilaian wajib pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.
Berdasarkan Slippery slope framework menyatakan bahwa kepatuhan pajak
dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap otoritas. Kebijakan untuk meningkatkan
kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada
otoritas pajak (trust in authorities). Kemauan wajib pajak dalam mematuhi perundangundangan perpajakan tidak lain bersumber dari kepercayaan masyarakat terhadap
sistem perpajakan dan petugas pajak atau fiskus (Rachmania, Siti Astuti dan Nayati
Utami, 2016). Ketika wajib pajak memiliki kepercayaan kognitif terhadap otoritas yang
didasarkan oleh pengalaman dan penilaiannya bahwa dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan dimana diberlakukan sesuai undang undang yang berlaku, dan otoritas
pajak dalam melaksanakan kinerjanya tidak pernah menyalahgunakan wewenang dan
kekuasaanya maka akan meningkatkan kepatuhan pajak.
Pada penelitian Gobena dan Van Dijke (2016) mengatakan bahwa kepercayaan
kognitif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan yang dilakukan oleh
Ratmono dan Faisal (2014) yang menyatakan bahwa kepercayan berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak. Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Mahadianto dan Astuti (2017), Primasari (2016) yang menyatakan bahwa
kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Menurut (Colquitt, LePine, Piccolo, Zapata, dan Rich, 2012) dalam Gobena dan
Van Dijke (2016) kepercayaan afektif adalah perasaan terhadap pihak lain yang
melampaui penilaian rasional dan akibatnya memerlukan investasi emosional dan
perhatian serta kepedulian yang tulus. Dengan kata lain, Kepercayaan afektif berkaitan
bisa terjadi jika adanya hubungan atau kedekatan antara otoritas pajak dan wajib pajak.
Tingkat kepercayaan wajib pajak pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh
terhadap kemauan membayar pajak karena tingkat kepercayaan ini akan membentuk
motivasi dan komitmen individu. Berdasarkan Slippery slope framework menyatakan
bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap otoritas. Individu yang
memiliki kedekatan hubungan emosional dengan aparat pajak maka tingkat
kepercayaan wajib pajak akan meningkat, demikian juga dengan tingkat kepatuhan
terhadap peraturan perpajakan yang tercermin dari kemauan untuk membayar pajak.
Pada penelitian Gobena dan Van Dijke (2016) mengatakan bahwa kepercayaan
afektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sejalan dengan yang dilakukan
oleh Mahadianto dan Astuti (2017), Primasari (2016) yang menyatakan bahwa
kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun hal tersebut
bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratmono dan Faisal (2014) yang
menyatakan bahwa kepercayan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Keadilan aparat pajak yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari
informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara
merata dan dilihat juga dari apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang
valid dalam mengambil keputusan (Zelmiyanti, 2017) sedangkan menurut Suparman
(2007) dalam Asbar (2014) suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika sistem itu
secara tegas mengatur bahwa pajak dikenakan atas seluruh tambahan kemampuan
ekonomi berdasarkan satu macam struktur tarif pajak yang progresif bagi semua wajib
pajak. Menurut (Colquitt, LePine, Piccolo, Zapata, dan Rich, 2012) dalam Gobena dan
Van Dijke (2016) kepercayaan kognitif melibatkan penilaian rasional dan sadar
terhadap rekam jejak kepercayaan dan reputasi untuk keandalan, dapat diuji, dan
profesionalisme. Berdasarkan teori pembelajaran sosial yang mengatakan bahwa
perilaku manusia muncul sebagai hasil pengamatan dan pengalaman dapat menjelaskan
hubungan anatara keadilan aparat pajak terhadap kepercayaan kognitif. Ketika wajib
pajak dalam pengalaman dan pengamatannya aparat pajak memperlakukan wajib pajak
secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka akan disimpan dalam
memori ingatan wajib pajak kemudian menciptakan kepercayaan terhadap aparat
pajak. Sejalan dengan yang dikatakan Murphy (2004) bahwa kunci untuk menciptakan
kepercayaan adalah bertindak atau berprilaku adil pada setiap warga negara.
Teori heuristik keadialan juga menjelaskan pengaruh keadilan aparat pajak
terhadap kepercayaan kognitif. Fairness Heuristic Theory menjelaskan bahwa
kesadaran individu akan adanya dilema sosial yang ada didasari dengan lingkungan
sosial dan hubungan sosial didalamnya. Pada teori ini setiap individu akan melakukan
penilaian keadilan. Wajib pajak yang merasa diberlakukan adil oleh aparat pajak sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pengamatannya otoritas pajak
tidak pernah menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan dari pajak yang
di bayarkan maka kepercayaan kognitif akan menigkat karena adanya penilaian baik
atas rekam jejak kinerja aparat pajak.
Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten. Ratmono dan Faisal
(2014) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap kepercayaan.Sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Gobena dan Van Dijke (2016) yang
menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap kepercayaan kognitif

Keadilan aparat pajak yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari
informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara
merata dan dilihat juga dari apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang
valid dalam mengambil keputusan (Zelmiyanti, 2017) sedangkan menurut Suparman
(2007) dalam Asbar (2014) suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika sistem itu
secara tegas mengatur bahwa pajak dikenakan atas seluruh tambahan kemampuan
ekonomi berdasarkan satu macam struktur tarif pajak yang progresif bagi semua wajib
pajak. Menurut (Colquitt, LePine, Piccolo, Zapata, dan Rich, 2012) dalam Gobena dan
Van Dijke (2016) Kepercayaan afektif adalah perasaan terhadap pihak lain yang
melampaui penilaian rasional dan akibatnya memerlukan investasi emosional dan
perhatian serta kepedulian yang tulus. Dasar kepercayaan ini menggambarkan
kemauan seseorang untuk menjadi rentan terhadap perilaku orang lain dan
meninggalkan atau mengurangi keinginan untuk melakukan kontrol dalam memeriksa
keputusan pemerintah. Pengaruh variabel keadilan aparat pajak terhadap kepercayaan
afektif di dukung oleh teori pembelajaran sosial dan teori heuristik keadilan.
Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa perilaku manusia muncul
sebagai hasil pengamatan dan pengalaman. Berdasarkan teori ini wajib pajak akan
percaya terhadap aparat pajak apabila dalam pengamatannya dan pengaruh lingkungan
sosial yag dialami otoritas pajak dapat berperilaku adil terhadap wajib pajak sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku terhadap wajib pajak. Pengaruh keadilan
aparat pajak terhadap kepercayaan afektif juga dijelaskan oleh teori heuristik keadilan.
Dimana, teori ini mengatakan bahwa kesadaran individu akan adanya dilema sosial
yang ada didasari dengan lingkungan sosial dan hubungan sosial didalamnya. Setiap
inidividu akan melakukan penilaian terkait hubungan sosial yang individu tersebut
alami. Dalam hal ini wajib pajak dan otoritas pajak. Ketika dalam penilaian atas
pengaruh sosial yang dialami aparat pajak dapat memperlakukan wajib pajak secara
adil maka akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Fokus utama tingkat
kepercayaan wajib pajak adalah bagaimana hubungan yang ada saat ini antara negara
dan warga negaranya (Primasari et al., 2016). Sehingga ketika wajib pajak menilai
bahwa aparat pajak berperilaku adil pada wajib pajak akan meningkatkan kepercayaan
terhadap aparat pajak.
Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten. Ratmono dan Faisal
(2014) yang menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh terhadap
kepercayaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gobena dan Van Dijke
(2016) yang menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh terhadap
kepercayaan afektif.

Menurut Siregar et al. (2012:7) dalam Sari (2017) menyatakan pelayanan fiskus
adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang telah ditetapkan sedangkan menurut (Colquitt, LePine, Piccolo, Zapata, dan Rich,
2012) dalam Gobena dan Van Dijke (2016) kepercayaan kognisi melibatkan penilaian
rasional dan sadar terhadap rekam jejak kepercayaan dan reputasi untuk keandalan,
dapat diuji , dan profesionalisme.
Berdasarkan teori pembelajaran sosial yang mengatakan bahwa perilaku
manusia muncul sebagai hasil pengamatan dan pengalaman dapat menjelaskan
hubungan anatara pelayanan aparat pajak terhadap kepercayaan kognitif. Ketika dalam
memberikan pelayanan terhadap wajib pajak aparat pajak memberikan pelayanan yang
berkualitas, memberlakukan wajib pajak dengan baik, menyampaikan informasi yang
dibutukan wajib pajak, membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan dengan mudah maka akan meningkatkan kepercayaan kognitif terhadap
aparat pajak karena adanya rekam jejak kinerja aparat pajak yang baik yang dirasakan
oleh wajib pajak. Sejalan dengan teori tersebut Sari (2017) mengatakan bahwa
Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan sendirinya

Menurut Siregar et al. (2012:7) dalam Sari (2017) menyatakan pelayanan fiskus
adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang telah ditetapkan sedangkan menurut (Colquitt, LePine, Piccolo, Zapata, dan Rich,
2012) dalam Gobena dan Van Dijke (2016) kepercayaan afektif adalah perasaan
terhadap pihak lain yang melampaui penilaian rasional dan akibatnya memerlukan
investasi emosional dan perhatian serta kepedulian yang tulus. Landasan kepercayaan
ini menyiratkan kemauan seseorang untuk menjadi rentan terhadap perilaku orang lain
dan meninggalkan atau mengurangi keinginan untuk melakukan kontrol untuk atas
keputusan pemerintah. Kepercayaan ini memberikan keyakinan bahwa aparat pajak
dapat dipercaya menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik oleh wajib pajak
tanpa adanya keterlibatan kontrol atas perilaku yang dirasakan oleh wajib pajak itu
sendiri namun berdasarkan pengaruh dari orang lain dan karena adanya kedekatan
emosional antara wajib pajak dan aparat pajak.
Pengaruh variabel pelayanan aparat pajak terhadap kepercayaan afektif di
dukung oleh teori pembelajaran sosial. Pada teori ini perilaku manusia muncul
berdasarkan apa yang diamati dan dialami. Ketika wajib pajak merasa bahwa dalam
pengamatannya serta pengaruh yang diberikan oleh lingkungan sosial bahwa otoritas
pajak dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas akan meningkatkan
kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kepercayaan afektif merupakan
kepercayaan yang timbul dengan sendirinya dan merupakan sebuah pendapat umum
yang berada di lingkungan masyarakat yang didasari oleh kepedulian dan perhatian.
Sehingga, ketika sejauh aparat pajak tidak pernah merugikan akan menimbulkan
tingkat kepercayaan yang tinggi meskipun wajib pajak tidak terlibat langsung dan
hanya berdasarkan pengamatan dan pengaruh lingkungan masyarakat.

Keadilan aparat pajak yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari
informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara
merata dan dilihat juga dari apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang
valid dalam mengambil keputusan (Zelmiyanti, 2017). Menurut Suparman (2007)
dalam Asbar (2014) suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika sistem itu secara tegas
mengatur bahwa pajak dikenakan atas seluruh tambahan kemampuan ekonomi
berdasarkan satu macam struktur tarif pajak yang progresif bagi semua wajib pajak.
Berdasarkan teori pembelajaran sosial yang mengatakan bahwa perilaku
manusia muncul sebagai hasil pengamatan dan pengalaman dimana pada teori ini
mengasumsikan bahwa perilaku manusia adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan
mengakui adanya pembelajaran melalui pengamatan. Teori ini menjelaskan hubungan
antara keadilan aparat pajak terhadap kepatuhan pajak dimana ketika dalam
pengalaman dan pengamatannya wajib pajak merasa bahwa telah diperlakukan secara
adil oleh aparat pajak yaitu di perlakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
aparat pajak melaksanakan peraturan kemudian hal tersebut akan disimpan dalam
memori dan di wujudkan dalam perilaku kepatuhan pajak.
Selain teori pembelajaran sosial, teori heuristik keadilan juga menjelaskan
pengaruh keadilan aparat pajak terhadap kepatuhan pajak. Teori heuristik keadilan
menjelaskan bahwa kesadaran individu akan adanya dilema sosial yang ada didasari
dengan lingkungan sosial dan hubungan sosial didalamnya. Dalam hal ini masyarakat
mengalami dilema apakah otoritas pajak dapat dipercaya atau tidak. Wajib pajak akan
taat membayar pajak jika memandang pihak yang berwenang (Otoritas Pajak)
memberlakukan semua individu dengan cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau
mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayarkan. Keadilan pajak yang
dirasakan oleh wajib pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat
keadilan yang mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah
adanya keadilan berkaitan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku,
pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak fiskus, dan penggunaan uang hasil pajak itu
sendiri (Pratama, 2015). Wajib pajak yang menganggap otoritas pajak sebagai yang
tinggi dalam keadilan prosedural lebih cenderung mempercayai otoritas, dan ini
meningkatkan kepatuhan (Murphy, 2004).
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keadilan perpajakan memiliki
pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Asbar, (2014) dan Pratama (2015).
Sedangkan Gobena dan Van Dijke (2016) dan Ratmono dan Faisal (2014)
mengatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadp kepatuhan pajak.

Menurut Siregar et al. (2012:7) dalam Sari (2017 ) menyatakan pelayanan
fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, perilaku manusia muncul
sebagai hasil pengamatan dan pengalaman. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban
perpajakannya apabila melalui pengalaman dan pengamatannya untuk memenuhi
kewajiban perpajakan sangat mudah untuk dilakukan, wajib pajak dilayani oleh fiskus
yang baik dan berkualitas. Hasil pengalaman dan pengamatan ini akan disimpan dalam
ingatan wajib pajak dan kemudian diwujudkan dalam perilaku kepatuhan pajak.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan aparat yang
memuaskan akan membuat wajib pajak mewujudkan perilaku kepatuhan pajak.
Penelitian terdahulu yaitu (Rachmania, Siti Astuti, dan Nayati Utami 2016) dan
Septarini (2015) atas hubungan antara pelayanan aparat pajak dan kepatuhan pajak
menemukan hasil yang positif sesuai dengan teori pembelajaran socia

Menurut (Colquitt, LePine, Piccolo, Zapata, dan Rich, 2012) dalam Gobena dan
Van Dijke (2016) kepercayaan kognitif melibatkan penilaian rasional dan sadar
terhadap rekam jejak kepercayaan dan reputasi untuk keandalan, dapat diuji, dan
profesionalisme. Menurut (Berman, 1996; Carnevale, 1995; Hardin, 1998; La Porte
dan Metlay, 1996; McAllister, 1995; Ruscio, 1996; Shurtleff, 1998) dalam (Kim, n.d.)
Kepercayaan ini mengacu pada keputusan kognitif oleh individu-individu yang
bersedia melakukan diskriminasi berdasarkan penilaian kepercayaan mereka terhadap
pemerintah. Keputusan dapat dibuat dari sejumlah aspek yang berbeda seperti
pengaruh, sikap, dan penilaian kognitif. Kepercayaan ini memperlakukan kepercayaan
atau ketidakpercayaan dengan pihak lain sebagai keputusan rasional berdasarkan
pengalaman. Kepercayaan kognitif melibatkan penilaian yang kalkulatif dan
instrumental. Sehingga, kepercayaan berbasis kognitif tumbuh atas dasar persepsi
terhadap kompetensi, dan keterandalan. Kepercayaan berbasis kognisi dapat
memainkan peran yang jelas dalam hubungan antara pemerintah dan warga pembayar
pajak dalam situasi di mana track record kinerja pemerintah meyakinkan pembayar
pajak untuk melihat pemerintah mereka kompeten dan peduli tentang kesejahteraan
mereka (Gobena dan Marius, 2016)

Menurut (Colquitt, LePine, Piccolo, Zapata, dan Rich, 2012) dalam Gobena dan
dan Van Dijke (2016) kepercayaan afektif adalah perasaan terhadap pihak lain yang
melampaui penilaian rasional dan akibatnya memerlukan investasi emosional dan
perhatian serta kepedulian yang tulus. Dalam hal ini kepercayaan adalah gagasan
afektif yang menunjukkan keterikatan emosional oleh mereka yang berada dalam
hubungan kepercayaan. Kepercayaan afektif berhubungan dengan dengan perasaan
seseorang, suasana hati atau emosional yang berkaitan dengan sasaran agar dapat
dipercaya. Menurut (Butler, 1999; Mayer dkk., 1995; Onyx dan Bullen, 2000;
Rousseauetal., 1998; Warren, 1999; Zand, 1972) dalam (Kim, n.d.) Landasan afektif
kepercayaan ini menyiratkan kemauan untuk menjadi rentan terhadap perilaku orang
lain dan meninggalkan atau secara signifikan mengurangi keinginan untuk melakukan
mekanisme kontrol untuk memeriksa keputusan pemerintah Oleh karenanya,
Kepercayaan afektif tumbuh dari interaksi sosial dengan orang lain, kemudian
kepercayaan ini merefleksikan kepercayaan terhadap orang lain yang berkembang
bersamaan dengan kepedulian terhadap kesejahteraan mereka. Kepercayaan berbasis
afektif membutuhkan investasi emosional yang mendalam dalam sebuah hubungan.
Kepercayaan ini melibatkan adanya rasa empati, hubungan baik dan
keterbukaan. Kepercayaan afektif bisa timbul jika pihak-pihak yang terlibat memiliki
keterikatan emosi yang menyebabkan pihak tersebut tidak memiliki keraguan dalam
menjalin hubungan kerjasama. Sebagai contoh, evaluasi yang memuaskan atas kinerja
mitra sebelumnya dapat mengarah pada kepercayaan kognitif yang pada gilirannya
mempengaruhi keinginan untuk berinvestasi lebih lanjut dalam hubungan bisnis. Bukti
kepercayaan afektif, bagaimanapun, dapat ditunjukkan jika kedua belah pihak merasa
bahwa ikatan emosional telah berkembang yang memungkinkan rasa aman untuk
difasilitasi (Zur, Terawatanavong, dan Webster, 2012)

Menurut (Mayer , Davis, dan Schoorman, 1995, hal 712) dalam Gobena dan
Van Dijke (2016) kepercayaan di definisikan sebagai kemauan untuk menjadi rentan
(mudah diserang) terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain
akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi yang mempercayai, terlepas dari
kemampuan untuk memantau atau mengendalikan pihak lain tersebut. Klaudia (2017)
mengatakan Lima kunci yang dapat melandasi sebuah konsep kepercayaan yaitu:
a. Integritas merujuk pada aparat pajak harus memiliki sikap yang jujur,
bertanggung jawab dan memiliki kode etik pegawai pajak yang berlaku.
b. Kompensasi, dalam hal ini aparat pajak harus memiliki pengetahuan dan
keterampilan teknis dalam upayanya untuk melayani setiap kepentingan
wajib pajak.
c. Konsistensi dapat dilihat dari kesesuaian aparat pajak terhadap janji yang
telah diberikan dengan realita yang ada di dalam masyarakat.
d. Loyalitas, dalam hal ini dilihat dari kepercayaan wajib pajak kepada aparat
pajak, apakah aparat pajak tersebut menguntungan diri sendiri atau tidak.
e. Keterbukaan, jika aparat pajak memiliki alur dari penerimaan dan
pengelolaan pajak, maka wajib pajak akan memiliki kepercayaan yang tinggi
terhadap aparat pajak dan akan dengan tangan terbuka untuk membayar
pajak.
Kepercayaan wajib pajak memainkan peranan yang penting dalam merangsang
kepatuhan pajak. Robbins (2006) dalam Klaudia (2017) mengatakan kepercayaan
sangat dibutuhkan oleh wajib pajak agar wajib pajak akan senantiasa untuk membayar
pajak tanpa adanya paksaan atau apapun. Terdapat dua jenis kepercayaan yaitu
kepercayaan berbasis kognisi (kepercayaan kognitif). dan kepercayaan berbasis
pengaruh (kepercayaan afektif). Indikator untuk mengukur kepercayaan wajib pajak
affect based trust and cognition based trust (Zelmiyanti, 2017)

Keadilan aparat pajak yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari
informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara
merata dan dilihat juga dari apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang
valid dalam mengambil keputusan (Zelmiyanti, 2017). Sedangkan menurut Suparman
(2007) dalam Asbar (2014) suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika sistem itu
secara tegas mengatur bahwa pajak dikenakan atas seluruh tambahan kemampuan
ekonomi berdasarkan satu macam struktur tarif pajak yang progresif bagi semua wajib
pajak.
Keadilan pajak penghasilan terdiri dari Keadilan horizontal yaitu apabila wajib
pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama dan keadilan vertikal
adalah apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang
berbeda diperlakukan tidak sama (Yuliana, 2014). Dimensi keadilan pajak dalam
bentuk pelaksanaan peraturan perpajakan oleh pihak fiskus berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adilnya penerapan
ketentuan dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku tersebut oleh pihak
pemerintah. Pemerintah harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan
pajak dengan baik sehingga timbul persepsi dalam diri wajib pajak bahwa fiskus telah
adil dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan-peraturan perpajakan tersebut
(Pratama, 2015)

Menurut Siregar et al. (2012:7) dalam Sari (2017) menyatakan pelayanan fiskus
adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang telah ditetapkan. Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai
pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk
membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Jotopurnomo dan Yenni,
2013).
23
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
62/PMK.01/2009 Pasal 58 menjelaskan fungsi dari Kantor Pajak Pratama sebagai
pelayanan fiskus, yaitu:
a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek
pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
d. penyuluhan perpajakan;
e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
f. pelaksanaan ekstensifikasi;
g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k. pelaksanaan intensifikasi;
l. pembetulan ketetapan pajak;
m.pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan;
n. pelaksanaan administrasi kantor.
Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
adalah dengan memberikan pelayanan pajak yang baik kepada para wajib pajak.
Pelayanan fiskus berperan penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kualitas
pelayanan yang diberikan fiskus sangat penting karena jika wajib pajak puas terhadap
pelayanan fiskus akan membuat wajib pajak cenderung patuh dalam melakukan
kewajiban perpajakannya (Sari, 2017)

Menurut Nurmantu (2003: 148) dalam Purnamasari et al. (2015) kepatuhan
pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak mampu memenuhi
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam rangka
memberikan kontribusi bagi pembangunan. Pemenuhan untuk meningkatkan pangsa
penerimaan pajak dalam pendapatan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan
kepatuhan pajak. Menurut Treasury AS (2009) dan Boame (2008) dalam Hallsworth,
List, Metcalfe, dan Vlaev (2017) Ada dua tahap dalam kepatuhan pajak yang pertama
adalah untuk memutuskan apakah untuk menghindari atau patuh. Setelah keputusan
itu diambil, di tahap kedua individu memutuskan untuk membayar pajak yang
dideklarasikan tepat waktu, membayar pajak yang dinyatakan terlambat, atau
dinyatakan tidak membayar pajak.
Kepatuhan Perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan
(74/PMK.03/2012) dalam Asbar (2014) Pasal 1 yaitu, wajib pajak dikatakan patuh
apabila :
1. benar dalam perhitungan pajak terutang,
2. benar dalam pengisian formulir SPT,
3. tepat waktu,
4. melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan
perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Menurut Asbar (2014) ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan
material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang undang perpajakan.
Sedangkan kepatuhan material dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya
memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai undang-undang
perpajakan.

Pajak menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan, merupakan kontribusi
wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat (Zelmiyanti, 2017).
Fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2013:1) adalah :
1. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untu mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.
Undang–Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–
Undang No.6 Tahun 1983 tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP) bahwa:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Menurut Undang – Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah
pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai
berikut :
1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang
sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka
pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi
kriteria:
a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan.
b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).
c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah, dan Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan
fungsional negara.
4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak
didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di
Indonesia.