Keadilan aparat pajak yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari
informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara
merata dan dilihat juga dari apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang
valid dalam mengambil keputusan (Zelmiyanti, 2017). Sedangkan menurut Suparman
(2007) dalam Asbar (2014) suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika sistem itu
secara tegas mengatur bahwa pajak dikenakan atas seluruh tambahan kemampuan
ekonomi berdasarkan satu macam struktur tarif pajak yang progresif bagi semua wajib
pajak.
Keadilan pajak penghasilan terdiri dari Keadilan horizontal yaitu apabila wajib
pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama dan keadilan vertikal
adalah apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang
berbeda diperlakukan tidak sama (Yuliana, 2014). Dimensi keadilan pajak dalam
bentuk pelaksanaan peraturan perpajakan oleh pihak fiskus berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Perilaku kepatuhan pajak ini timbul karena adilnya penerapan
ketentuan dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku tersebut oleh pihak
pemerintah. Pemerintah harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan
pajak dengan baik sehingga timbul persepsi dalam diri wajib pajak bahwa fiskus telah
adil dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan-peraturan perpajakan tersebut
(Pratama, 2015)
