Keadilan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi dan tesis)

Keadilan aparat pajak yaitu keadilan yang diterima oleh wajib pajak mulai dari
informasi yang diterima apakah otoritas perpajakan memberikan informasi secara
merata dan dilihat juga dari apakah otoritas pajak sudah menggunakan informasi yang
valid dalam mengambil keputusan (Zelmiyanti, 2017). Menurut Suparman (2007)
dalam Asbar (2014) suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika sistem itu secara tegas
mengatur bahwa pajak dikenakan atas seluruh tambahan kemampuan ekonomi
berdasarkan satu macam struktur tarif pajak yang progresif bagi semua wajib pajak.
Berdasarkan teori pembelajaran sosial yang mengatakan bahwa perilaku
manusia muncul sebagai hasil pengamatan dan pengalaman dimana pada teori ini
mengasumsikan bahwa perilaku manusia adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan
mengakui adanya pembelajaran melalui pengamatan. Teori ini menjelaskan hubungan
antara keadilan aparat pajak terhadap kepatuhan pajak dimana ketika dalam
pengalaman dan pengamatannya wajib pajak merasa bahwa telah diperlakukan secara
adil oleh aparat pajak yaitu di perlakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
aparat pajak melaksanakan peraturan kemudian hal tersebut akan disimpan dalam
memori dan di wujudkan dalam perilaku kepatuhan pajak.
Selain teori pembelajaran sosial, teori heuristik keadilan juga menjelaskan
pengaruh keadilan aparat pajak terhadap kepatuhan pajak. Teori heuristik keadilan
menjelaskan bahwa kesadaran individu akan adanya dilema sosial yang ada didasari
dengan lingkungan sosial dan hubungan sosial didalamnya. Dalam hal ini masyarakat
mengalami dilema apakah otoritas pajak dapat dipercaya atau tidak. Wajib pajak akan
taat membayar pajak jika memandang pihak yang berwenang (Otoritas Pajak)
memberlakukan semua individu dengan cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau
mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayarkan. Keadilan pajak yang
dirasakan oleh wajib pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat
keadilan yang mampu memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah
adanya keadilan berkaitan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku,
pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak fiskus, dan penggunaan uang hasil pajak itu
sendiri (Pratama, 2015). Wajib pajak yang menganggap otoritas pajak sebagai yang
tinggi dalam keadilan prosedural lebih cenderung mempercayai otoritas, dan ini
meningkatkan kepatuhan (Murphy, 2004).
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keadilan perpajakan memiliki
pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Asbar, (2014) dan Pratama (2015).
Sedangkan Gobena dan Van Dijke (2016) dan Ratmono dan Faisal (2014)
mengatakan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadp kepatuhan pajak.