Tag: Judul Akutansi

Fairness Heuristic Theory menjelaskan bahwa kesadaran individu akan adanya
dilema sosial yang ada didasari dengan lingkungan sosial dan hubungan sosial
didalamnya. Setiap individu akan melakukan penilaian keadilan. Hasil penilaian
tersebut gunakan untuk memutuskan sejauh mana lingkungan sosial dapat dipercaya dan aman dalam keterlibatan bersama (Lind, 2001). Teori ini menyatakan bahwa masyarakat sering tidak yakin apakah otoritas dapat di percaya tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dalam situasi tersebut masyarakat menggunakan penilaian mereka untuk menilai otoritas dalam memutuskan seberapa besar tingkat investasi yang akan mereka berikan. Banyak individu sangat khawatir dengan aspek yang ada dalam kehidupan berorganisasi. Aspek dilema yang mendasari berupa pro dan kontra antara keterlibatan masyarakat dengan kemungkinan adanya eksploitasi dari banyak pihak. Dalam hal ini individu tidak mudah percaya terhadap sesuatu yang berpotensi bagi pihak lain untuk mengambil keuntungan lebih besar dari apa yang telah mereka berikan.
Dalam penelitian ini Fairness Heuristic Theory sangat relevan dengan variabel
keadilan aparat pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak cenderung untuk taat membayar pajaknya apabila wajib pajak tersebut memandang otoritas pajak telah  memperlakukan semua wajib pajak dengan adil dan tidak memanfaatkan
kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib
pajak

Theory of Slippery Slope adalah suatu teori kepatuhan pajak yang mendasarkan bahwa kepatuhan pajak akan muncul karena dua hal yaitu Power of Authorities dan Trust in authorities. Kekuatan otoritas (Power of authorities) adalah persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran pajak. Kepercayaan terhadap otoritas (Trust in Authorities) adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak (Kirchler et al. (2008).
Selain itu, Kirchler et al. (2008) mengemukakan Theory of Slippery Slope, yang
menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Perpaduan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penegakan hukum dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan pajak. Definisi kepercayaan yang dibangun oleh Kirchler ini berdasarkan konsep
kepercayaan sosial menurut (Tyler, 2003). Kepercayaan sosial itu sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas. Menurut Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) teori ini mengintegerasi hasil penelitian mengenai faktor-faktor penentu dari kepatuhan pajak tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi psikologis. Variabel psikologi sosial dan detterence berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak .Variabel psikologi sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance) sedangkan variabel detterence cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan/enforced tax (Ratmono dan Faisal, 2014). Theory of Slippery Slope ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dalam penelitian ini Theory of Slippery Slope sangat relevan dengan variabel kepercayaan afektif dan kepercayaan kognitif.

Teori pembelajaran sosial menurut Bandura (1969) dalam Septarini (2015)
mengatakan perilaku manusia muncul sebagai hasil pengamatan dan pengalaman.
Teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan
mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan
pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Individu merespon pada bagaimana mereka
merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, bukan pada konsekuensi objektif itu
sendiri. Empat proses untuk menentukan pengaruh sebuah model pada seorang
individu (Robbins dan Judge, 2008):
1. Proses perhatian
Individu belajar dari sebuah model hanya ketika mereka mengenali dan
mencurahkan perhatian terhadap fitur-fitur pentingnya.
2. Proses penyimpanan
Proses mengingat tindakan suatu model setelah model tersebut tidak lagi ada.
3. Proses reproduksi motorik
Proses mengubah pengamatan menjadi tindakan. Proses reproduksi motorik
menunjukkan bahwa individu itu dapat melakukan aktivitas yang dicontohkan
oleh model tersebut.
4. Proses penguatan
Proses yang mana individu-individu akan termotivasi untuk menampilkan
perilaku yang dicontohkan model jika tersediakan insentif positif atau
penghargaan.
Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak akan memenuhi
kewajiban perpajakannya apabila dalam pengamatannya memenuhi kewajiban
perpajakan tidak sulit dilakukan, dilayani oleh SDM berkualitas dan memperlakukan
wajib pajak dengan baik, serta memiliki acuan yang reasonable (proses attentional).
Hasil pengamatan ini akan disimpan dalam memorinya (proses retention), dan
kemudian diwujudkan dalam perilaku kepatuhan pajak (reproduction motoric)
(Septarini, 2015). Dalam penelitian ini teori pembelajaran sosial sangat relevan dengan
variabel pelayanan aparat pajak dan keadilan apparat pajak

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara.
Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus
dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang
terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan
pendapatan negara dari sektor pajak melalui pengujian kepatuhan Wajib Pajak.
Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak
berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, kepatuhan Wajib Pajak
dalam membayar pajak merupakan posisi Strategis dalam peningkatan
penerimaan pajak. (Diaz Priantara, 2012:109)
Teori yang menghubungkan pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak
terhadap penerimaan pajak dikemukakan oleh Irwansyah Lubis (2011:85)
“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan elemen penting dalam rangka
peningkatan penerimaan pajak, sehingga salah satu pondasi dalam
penguatan penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak berperan dalam
meningkatkan animo dan respon masyarakat terhadap kewajiban
perpajakan.”
Sedangkan pendapat lain yang dikemukakan juga oleh Widi Widodo
(2010:67) yang mengatakan:
“Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan
berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan
tingkat penerimaan APBN pula.”
Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan kepatuhan
Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat berpengaruh
dalam peningkatan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena kepatuhan Wajib
Pajak merupakan salah satu elemen yang penting dalam rangka peningkatan
penerimaan pajak. Jika angka kepatuhan pajak tinggi, maka secara otomatis akan
berdampak pada tingginya penerimaan pajak, sebaliknya jika angka kepatuhan
Wajib Pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya
penerimaan pajak.

Adanya reformasi di bidang administrasi perpajakan telah memberikan
pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan di bidang perpajakan. Salah satu perubahan dari reformasi perpajakan adalah dengan adanya model administrasi kantor pajak modern yang pengelolaan perpajakannya menggunakan teknologi informasi terutama internet. Salah satu pelayanan perpajakan melalui internet adalah electronic filing system (e-filing).
Menurut Widi Widodo (2010:150) menyatakan hubungan kepatuhan pajak
dengan administrasi perpajakan sebagai berikut:
“Kepatuhan pajak selalu dikaitkan dengan Administrasi pajak dimana hal
tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya”.
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 82), faktor yang dapat mempengaruhi
tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu
negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan
pajak, dan tarif pajak.
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) menyatakan bahwa pengaruh dari
efektivitas e-filing terhadap kepatuhan formal perpajakan sebagai berikut:
“Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP dengan memanfaatkan
sistem informasi yang handal dan terkini (e-filing) adalah salah satu
strategi yang ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang
tinggi”.
Berdasarkan beberapa teori yang disebutkan di atas, penyampaian SPT
menggunakan e-filing merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
untuk menyampaikan SPT-nya secara online tanpa harus datang ke Kantor
Pelayanan Pajak, hal ini ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak agar semakin tinggi.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27-29) menyebutkan faktor-faktor
yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu:
1. “Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan
penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya
kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan
salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara
dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit,
prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti
pengisiannya oleh Wajib Pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang
perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang
perpajakan memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu
tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini
adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun surat edaran
dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan
secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas “Freies
Ermessen” (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa
peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk
pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas
tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya
secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya
melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting.
KPP harus memiliki sistem administrasi yang tepat tetapi tidak rumit dan
ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat
Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan
merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan
pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan
yang baik kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara harus memiliki rasa
nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta
tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara
umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan
perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan
peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik
sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam
hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang
berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki
intelektual tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi

Penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu
organisasi. Oleh karena itu dimensi dalam penerimaan pajak di sini adalah tujuan
dari penerimaan pajak itu sendiri.
Menurut Ilyas dan Burton (2013:13) tujuan dari penerimaan pajak adalah:
1. Membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin, pengeluaran
rutin terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa,
pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan transfer payment yaitu berupa
bantuan langsung kepada masyarakat.
2. Membiayai pengeluaran untuk pembangunan, pengeluaran untuk
pembangunan terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan
infrastruktur dan fasilitas publik, dan bila ada sisa (surplus) akan
digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi

Terdapat 2 sumber penerimaan pajak yang berada di Indonesia, yaitu
penerimaan pajak dari dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Menurut
Siti Resmi (2017) pajak dari dalam negeri terbagi menjadi:
1. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek
Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu
tahun pajak. Macam-macam pajak penghasilan adalah:
a. PPh Final, artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah
final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan)
dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.
b. PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud
meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama dan dalam bentuk apapun.
c. PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan
pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah; instansi atau
lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang
berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan
badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta,
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di
bidang lain.
d. PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi
dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal,
penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21.
e. PPh Pasal 26, adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong
atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh
Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di
Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah pajak yang dikenakan atas setiap
pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen
ke konsumen.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), merupakan pajak yang
dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh
produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah
dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial
ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu
hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
Penerimaan pajak yang berasal dari luar negeri diantaranya adalah:
1. Pajak Penghasilan Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terutang
di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dalam negeri
2. Pendapatan Bea Masuk. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan
Undang-undang yang dikenakan terhadap barang impor

Pengertian penerimaan pajak menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1
Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2014, adalah:
“Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas
pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.”
Suharno (2012) mengungkapkan definisi penerimaan pajak adalah:
“Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah
yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi
singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan
digunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-sebesarnya
kepentingan negara.”
Sedangkan menurut Suryadi (2011:105) penerimaan pajak adalah:
“Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan
baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”
Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa penerimaan pajak dapat
menjadi sumber pembiayaan untuk menunjang kemandirian pembiaayan
pemerintah yang bersumber dari rakyat.

Kewajiban wajib pajak dalam self assessment system menurut Siti Kurnia
Rahayu (2013), menjelaskan bahwa:
1. “Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4)
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan
dapat melalui e-Registration untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang
terutang
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang
yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan
tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan
adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengna jumlah pajak yang
telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak prepayment.
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank/Pos Persepsi
a. Membayar Pajak
1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap
bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2),
PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26)
3) Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai
b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank
pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau
dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-Billing)
c. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal
4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada
akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya
pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi
Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT
berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang
dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan
dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungut tentang
pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.”
Adapun pengukuran kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu
perbandingan antara jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang
Pribadi yang lapor dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar

Menurut Erly Suandy (2011:97) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat
dilihat atas dasar:
1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan
masa, SPT Masa, SPT PPN setiap bulan;
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atau
dasar self assessment system, melaporkan perhitungan pajak dalam SPT
pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau
melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridisi formal perpajakan melalui
pembukuan sebagaimana mestinya”.
Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139) kepatuhan
Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:
1. “Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dana
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan”.
Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang
dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menjelaskan bahwa:
“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban
perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:
1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus
maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi
fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak
terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan
mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang
diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu
(2013:143) adalah sebagai berikut:
1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak
permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak
diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian
dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan
untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.”
Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu
(2013:140) disebutkan bahwa:
“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia
baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib
Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan
tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak,
yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan
negara pajak akan berkurang.”
Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:146)
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
1. “Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak”.
Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus
maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi
fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak
terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan
mendapatkan pencapaian optimal.

Ada dua macam kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138), yaitu:
1. “Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
perpajakan.
2. Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara
substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material
perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.
Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.
Semantara itu, menurut Numantu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua
macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:
1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undangundang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara
formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan
diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak
melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana Wajib Pajak secara
substantive (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan
yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib Pajak
yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib
Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut
sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan
menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Perpajakan, adalah:
“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak
dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajibanperpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) adalah sebagai
berikut:
“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
Dari kedua pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian wajib
pajak menurut penulis adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang
tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau
dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional (tax agent) bukan
fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan dilakukan dengan self
assessment system, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.
Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowal dalan Siti Kurnia
Rahayu (2013:138) mengemukakan bahwa:
28
“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban
perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau
berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang
terutang tepat pada waktunya.”
Liberti Pandiangan (2014:245) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan
dapat didefinisikan sebagai berikut:
“Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan
merupakan salah satu ukuran kinerja WP di bawah pengawasan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan
menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan pembinaan,
pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya,
apakah akan dilakukan himbauan atau konseling atau penelitian atau
pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.”
Sedangkan menurut Gunadi (2013:94) pengertian kepatuhan Wajib Pajak
adalah:
“Dalam hal ini diartikan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku
tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan
ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”
Dalam definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tersirat
penjelasan kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak medapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperulan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan Wajib Pajak
adalah kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban
perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
29
menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang
tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014
tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara E-Filing
melalui website Direktorat Jenderal Pajak, tata cara penyampaian SPT secara eFiling adalah sebagai berikut:
“Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak e-Filing melalui
website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dapat menyampaikan
SPT Tahunan dengan cara mengisi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
Wajib Pajak yang telah mengisi e-SPT harus meminta kode verifikasi pada
website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). SPT Tahunan
tersebut dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan
cara memasukkan kode verifikasi yang didapat dari Direktorat Jenderal
Pajak. Dalam hal SPT Tahunan menunjukkan status kurang bayar, Nomor
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran PPh Pasal 29
harus diisikan pada e-SPT sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.
Selanjutnya Wajib Pajak mendapatkan notifikasi setiap menyampaikan
SPT Tahunan secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak
(www.pajak.go.id). Dalam hal e-SPT dinyatakan lengkap oleh Direktorat
Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan
Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan. Wajib Pajak
wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain terkait SPT
Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara e-filing melalui website
Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) ke Kantor Pelayanan Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar apabila diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak
dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan”.
Untuk dapat melakukan e-filing, melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan
yang pertama hanya dilakukan sekali saja, sedangkan tahapan ketiga dilakukan
setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi:
1. Mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang
merupakan nomor indentitas WP bagi pengguna e-Filing. Karena hanya
sekali digunakan, anda hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan
mendapatkan e-FIN tersebut.
2. Mendaftarkan diri sebagai WP e-Filing melalui situs DJP paling lama 30
hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN.
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi secara e-Filing
melalui situs DJP melalui empat langkah prosedural saja, yaitu:
a. Mengisi e-SPT pada aplikasi e-Filing di situs DJP;
b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan
dikirimkan melalui e-mail atau SMS;
c. Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi;
dan
d. Notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan
diberikan kepada WP melalui e-mail

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan
Brevet A dan B terpadu (2013:41), “terdapat beberapa faktor yang
melatarbelakangi adanya perubahan sistem pelaporan pajak manual ke sistem efiling, yaitu:
1. “Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KPP,
khususnya data lampiran SPT.
2. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang
dituangkan Wajib Pajak dalam SPT tidak sama dengan data yang ada pada
Direktorat Jenderal Pajak.
3. Perekamaan data SPT membutuhkan sumber daya manusia yang banyak.
4. Sering terjadi kesalahan dalam pengisian SPT dan perhitungan Pajak
Terutang.
5. Pemborosan kertas dan tempat untuk menyimpan dokumen SPT.
6. Bila terjadi kehilangan data, tidak ada backup data.
7. Jarak dan waktu yang dapat memperlambat pelayanan lainnya”.

Setiap inovasi atau pembaruan pelayanan yang dilakukan oleh Direktrorat
Jenderal Pajak pasti memiliki manfaat dan tujuan tertentu, berikut beberapa
manfaat penggunaan fasilitas e-filing yang dilansir dari www.online-pajak.com:
1. “Keakuratan dan Menghindari Kesalahan Umum
Kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan dengan menggunakan media
elektronik dapat menurun hingga satu persen. Hal ini disebabkan karena
umumnya aplikasi e-Filing yang bagi menyediakan fitur double-checking,
yaitu jika terjadi kesalahan, Wajib Pajak akan menerima pesan error dan
tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan.
Kesalahan bukan hanya berarti adanya ketidaktepatan dalam perhitungan
pajak tetapi juga bisa jadi data yang di-input belum lengkap. Dengan
demikian pekerjaan Wajib Pajak akan dimudahkan, dan tidak perlu ragu
apakah laporan yang dibuat sudah benar atau belum.
2. Hemat Kertas, Uang dan Waktu
Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas e-Filing telah ramah lingkungan
dengan menghemat kertas. Dimana hal ini dapat membawa efek yang
positif bagi nama pribadi dan perusahaan. Terlebih lagi, dapat mengurangi
biaya kantor kurang lebih 20-25%. Mengapa demikian? Karena
menghabiskan biaya kantor untuk kertas tidak berhenti pada biaya yang
dikenakan pada pembelian kertas, tetapi juga biaya gudang, fotokopi,
cetak, pengiriman dokumen, pembuangan kertas, dan daur ulang.
Wajib Pajak tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di kantor pajak
atau mengeluarkan uang untuk mengirim dokumen via pos, karena sudah
melapor secara elektronik”.
24
Sedangkan pada www.pajak.go.id disebutkan bahwa ada tiga keuntungan
jika menggunakan fasilitas e-filing melalui situs DJP, yakni:
1. “Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi
pengisian SPT, serta Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat,
aman, dan kapan saja, penyampaian SPT lebih murah karena tidak
dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT, dan tidak perlu datang ke KPP
untuk penyampaian SPT;
2. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk
wizard, kesalahan perhitungan dapat dihilangkan karena penghitungan
dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
3. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas, saat data
dibutuhkan file sudah tersimpan dalam sistem e-filing dan DJP memiliki
master file saat SPT sudah disampaikan. Contohnya Dokumen pelengkap
(fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3
PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP
Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti
Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP
melalui Account Representative”.
Pada dasarnya, tujuan dari penyediaan fasilitas e-filing ini adalah untuk
memberikan alternatif pilihan layanan kepada Wajib Pajak dalam hal
penyampaian SPT-nya selain cara manual yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu
dengan pemanfaatan teknologi melalui internet yang secara keseluruhan
cenderung lebih akurat dan dengan proses yang lebih cepat, sehingga lebih efektif
dan efisien

Secara etimologi e-filing terdiri dari dua kata, yaitu e untuk electronic dan
filing. Electronic berarti penggunaan sistem komputerisasi, sedangkan filing
berarti pengisian formulir. Jadi e-filing merupakan sistem terkomputerisasi yang
membantu pengisian atau penyampaian SPT tahunan.
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang
Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui
website Direktorat Jenderal Pajak pasal 1 ayat 6, mendefinisikan e-filing sebagai
berikut:
“e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian
Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang
dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat
Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa
Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh
Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:
1. http://www.pajakku.com
2. http://www.laporpajak.com
3. http://www.layananpajak.com
4. http://www.spt.co.id”.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa e-filing merupakan bentuk
modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pajak yang berfungsi untuk penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara online
dan real-time

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang modern,
pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan
online. e-System digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna
memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan administrasi
perpajakannya.
Definisi e-System berdasarakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
pasal 1 (1), yaitu:
“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan informasi elektronik.”
Menurut Liberti Pandiangan (2008:35), e-System merupakan suatu sistem
yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi
internet. Banyaknya layanan e-System pada administrasi perpajakan di Indonesia,
yaitu:
1. E-Registration; sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan/atau
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung
langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.
2. E-Filing; cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau
pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online
dan real-time melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.
3. E-Payment; suatu sistem pembayaran paa=jak yang dilakukan secara
online.
4. E-Conseling; suatu pelayanan pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak
untuk konsultasi secara online.
5. E-SPT; aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan
SPT.

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak
dapat dikelompokkan menjadi:
1. “Perlawan Pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan
antara lain:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan
baik.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan
oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya
antara lain:
a. Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan
tidak melanggar undang-undang.
b. Tax evasion, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)”

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari:
1. “Stelsel Pajak
a. Stelsel Riil
Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya
terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan
pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah
semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak
diketahui.
b. Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran
yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu
tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya
sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap
sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
c. Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi
antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak
dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun,
besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas Domisili
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan
yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku
untuk Wajib Pajak dalam negeri.
b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal
Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari
Indonesia dikenakan pajak.
c. Asas Pemungutan Pajak
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap
orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat
tinggal di Indonesia.
3. Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak
dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yan berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan
pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang
ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga

Menurut Siti Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
1. “Menurut Golongan
a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri
oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan
kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus mejadi beban Wajib
Pajak yang bersangkutan.
b. Pajak Tidak Langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
2. Menurut Sifat
a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan
keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang
memperhatikan keadaan subjeknya.
b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan
objeknya, baik berupa bebnda, keadaan, perbuatan, maupun
peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar
pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib
Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik
daerah tingakat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak
kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah masing-masing”

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam Siti Resmi (2017:4) Hukum
Pajak mempunyai kedudukan sebagai hukum-hukum berikut:
1. “Hukum Publik
Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum
publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk
hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum
administratif, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum
administratif.
2. Hukum Perdata
Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya
atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum
yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan,
perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris, dan lain sebagainya.
3. Hukum Pidana
Dalam peraturan pajak, terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini
terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana,
yang masing-masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang
ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara”

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017:3) yaitu:
1. “Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai
sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang
sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
2. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan”

Menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak
adalah sebagai berikut:
1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai
public investment.”

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak medapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperulan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.”
Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti
Resmi (2017:1) yaitu:
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke
kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak
ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara
kesejahteraan secara umum.”
Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran
rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan  secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

Kesadaran dan Pelayanandapat menjadi unsur penting dalam usaha
meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak, memiliki karakteristik baik dan memiliki informasi yang cukup tentang perpajakan serta ditambah dengan pelayanan yang memiliki kualitas baik dari aparat pajak tentunya akan menciptakan suatu kondisi yang baik untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Intinya adalah kerja sama dari dua arah yaitu kemauan (kesadaran) dari wajib pajak dan dorongan dari instansi pajak yang berupa pemberian pelayanan secara profesional dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakanya

Pelayanan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurusi masalah pajak yaitu Direktorat Jendral Pajak. Pelayanan yang baik dapat menjadi modal utama Ditjen Pajak dalam menarik perhatian wajib pajak. Pelayanan disini bisa berupa fasilitas atau sarana prasarana yang tersedia bagi wajib pajak dan yang terpenting adalah kualitas dari Sumber Daya Manusia (aparatur pajak) profesional yang menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas dan transparansi. Jika hal-hal tersebut dapat diberikan oleh instansi pajak diharap dapat memberi kesan yang baik dan menciptakan kepercayaan wajib pajak terhadap instansi pajak, sehingga wajib pajak tidak enggan lagi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat mendorong sikap patuh wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang berupa persepsi yang
melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk
bertindak sesuai stimulus yang diberikan sistem dan ketentuan perpajakan. Sedangkan
kepatuhan wajib pajak kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan
dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan
perpajakan.
Adanya persepsi yang dimiliki wajib pajak tentang pajak dan manfaat yang
akan diterima wajib pajak jika membayar pajak, pengetahuan wajib pajak tentang tata
cara dan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan, karakteristik wajib pajak terutama
faktor ekonomi serta penyuluhan yang merata kepada masyarakat sangat
mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak. Ketika masyarakat
mempunyai persepsi positif terhadap pajak dan kesadaran akan pentingnya kegunaan
pajak dalam roda pembangunan negara diharapkan akan lahir masyarakat yang peduli
pajak, yang kemudian secara suka rela berkenan mendaftarkan diri mereka menjadi
wajib pajak dan ikut melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan tanpa adanya paksaan, dengan demikian maka akan terciptalah
sebuah kepatuhan wajib pajak

Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman mengemukakan hasil
penelitian bahwa ada sepuluh kriteria yang dapat digunakan untuk menilai
pelayanan publik yaitu ten dimention of SERVQUAL :
1) Tangible (dapat dirasakan) yaitu yang terkait dengan fasilitas fisik yang dapat
dirasakan pelanggan, misal ketersediaan ruangan yang nyaman, ketersediaan
fasilitas bagi pengunjung (tempat duduk, komputer layanan, formulir dll),
tempat parkir dan sebagainya.
2) Reability (keandalan), hal ini terkait dengan kinerja (performance) dan
kepercayaan (dependability).
3) Responseveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk memberikan layanan
kepada pelanggan, meliputi ketanggapan petugas dalam menangani masalah,
ketersediaan petugas menjawab pertanyaan konsumen dan sebagainya.
4) Competency (kemampuan) artinya seorang petugas atau pegawai harus
memiliki kecakapan dan kemampuan yang sesuai untuk dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik.
5) Courtecy (tata karma) yaitu terkait dengan perilaku petugas dalam melayani
pelanggan, contoh : sopan santun, keramahan, respek dan perhatian terhadap
pelanggan.
6) Credibility (kredibilitas) yaitu mencakup nama baik instansi, reputasi dan
interaksi dengan para pelanggan.
7) Security (keamanan) yaitu dapat memberikan rasa aman dari bahaya, resiko
atau ketidak pastian.
8) Acces (akses) yaitu terkait dengan kemudahan untuk dicari, dihubungi atau
ditemui.
9) Communication (komunikasi) yaitu terkait dengan kemampuan penyampaian
pesan sehingga dapat dipahami oleh pelanggan dan bersedia mendengarkan
saran dan keluhan dari pelanggan.
10) Understanding of the customers (perhatian pada pelanggan) yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan serta dapat memberikan saran dan pendapat terkait kondisi pelanggan (Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam
Pandapotan Ritonga. 2011: 28-29).
Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin wajib pajak merasa
puas terhadap pelayanan pemerintah, wajib pajak merasa mempunyai kewajiban
patuh terhadap hukum, termasuk hukum pajak. Hal ini mengisyaratkan bahwa
pelayanan pajak akan menentukan kadar kepatuhan wajib pajak (Pandapotan
Ritonga, 2011: 29).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006:108), ada 3 aspek yang
membentuk pelayanan perpajakan yaitu :
1) Kulitas Sumber Daya Manusia
Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat akan terpenuhi
bilamana SDM melaksanakan tugasnya professional, disiplin dan transparan
(Suryadi, 2006:108). Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi,
metode dan alur kerja suatu organisasi semua itu tidak akan dapat berjalan
dengan optimal tanpa didukung SDM yang berkualitas dan berintegritas. Agar
didapat SDM yang berkualitas dan berintegritas Ditjen Pajak melakukan
penyaringan pegawai-pegawai perpajakan melalui pelaksanaan fit and proper
test secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya,
reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan program pengembangan self capacity
(Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:89). Dengan kualitas SDM yang
baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap
wajib pajak.
2) Ketentuan Pajak
Dalam perpajakan ketentuan pajak hendaknya dibuat dengan sederhana
(simplicity), netral (neutrality), adil (equality) dan dapat memberikan
kepastian hukum (legal certainty), dengan demikian wajib pajak tidak akan
merasa kesulitan dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku, dan pada
akhirnya wajib pajak dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan dengan sebaik-baiknya (Suryadi, 2006:108).
3) Sistem Informasi Perpajakan
Sistem informasi sangat penting dalam melaksanakan pelayanan
perpajakan. Dalam reformasi administrasi perpajakan modern, sistem
informasi menjadi salah satu aspek penting yaitu dengan adanya administrasi
perpajakan yang berbasis teknologi informasi, seperti e-SPT, e-Registrasion,
e-Filling dan e-payment melalui ATM (Siti Kurnia Rahayu, 2010:112). Ini
adalah salah satu produk layanan perpajakan yang dimaksudkan untuk
memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya di
bidang perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
(Men-Pan) No.81 Tahun 1993 mengartikan:
Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 134).
Menurut Boediono “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang
lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan
interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan” (Boediono dalam
Pandapotan Ritonga, 2011:28). Pelayanan yang berhubungan dengan pajak dapat dimaksudkan sebagai pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak dalam hal ini Ditjen Pajak kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan hak dalam perpajakan. Siti Kurnia Rahayu (2006: 134) menyatakan bahwa “pelayanan perpajakan merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurusi masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagian besar masyarat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup
mengenai pajak, oleh karena itu sangat perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pajak. Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi sangat berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dan secara perlahan akan mengubah mindset masyarakat tentang pajak kearah yang positif. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan perpajakan mempunyai signifikansi terhadap kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak (Suryadi, 2006:107)

Karakteristik wajib pajak yang tercermin oleh kondisi budaya, sosial dan
ekonomi akan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat
kesadaran mereka dalam membayar pajak ( Siti Kuria Rahayu, 2010: 141).
Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada fundamental ekonomi
makro, jika fundamental ekonomi makronya kuat dan sehat tentunya struktur
perekonomian negara juga akan kuat. Faktor yang mendasari ekonomi yang kuat diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Pembangunan ekonomi Indonesia masih belum mampu bebas dari keterbelakangan, kemiskinan, ketergantungan dan kerusakan lingkungan. Faktor-faktor kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelangan dapat menyebabkan investasi fisik maupun investasi sumber daya manusia rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktifitas rendah, yang berakibat pada pendapatan rendah. Kondisi pendapatan yang rendah menyebabkan kemampuan menabung rendah dan kemampuan membayar pajak juga rendah (Soeharsono Sagri dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 116).

Tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap
perilaku kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dapat meliputi tata cara pembayaran, penghitungan tarif, prosedur-prosedur yang harus dilakukan wajib pajak seperti melakukan pembukuan atau pencatatan, dan ketentuan-ketentuan lain. Jika wajib pajak tidak memahami ketentuan-ketentuan perpajakan dengan jelas, wajib pajak cenderung tidak akan taat pajak dan menghindari pajak (Suryadi, 2006:106). Fallan menyatakan pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik secara formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Fallan dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010: 141).

Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika dalam masyarakat timbul persepsi positif terhadap pajak. Kebanyakan masyarakat memandang pajak sebagai beban, sehingga banyak masyarakat yang berusaha untuk menghindar dari pajak. Di sisi lain, masyarakat akan menilai pengelolaan pajak yang mereka bayar. Jika masyarakat merasa pemungutan pajak tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah dan tidak memberikan manfaat yang setimpal terhadap masyarakat, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh (Suryadi, 2006:106). Menurut Maria Karanta et.al bahwa “Persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitik beratkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, asas keadilan 14 dalam peraturan perundang-undangan perpajakan” (Maria Karanta et.al dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:141). Ketika wajib pajak mempunyai persepsi positif tentang hal-hal tersebut maka wajib pajak akan mempunyai kesadaran dengan sendirinya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :
1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha dalam Sony Devano
dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 111).
Identifikasi tersebut sesuai dengan kewajiban wajib pajak dalam self assessment
system:
1) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor
Palayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan
wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2) Menghitung pajak oleh wajib pajak.
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang
dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak
dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah
mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi
dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih
antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih
bayar atau nihil.
3) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
a) Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai
jenis pajak, misal : angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak
sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya.
b) Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah
maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
(SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat atau melalui e-payment.
4) Pelaporan dilakukan wajib pajak.
Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana
SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan
dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik
yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme
pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta
melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak (Sony Devano dan Siti Kurnia
Rahayu, 2006 : 83-84).
Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :
a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun
terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
d. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib
pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemerikasaan yang terakhir
untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh
akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat
dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam
suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama
dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada
hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan
pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi
kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada kas
negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak
maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.
Menurut Siti Kurnia Rahayu kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu :
a. Kondisi sistem administrasi perpajakan.
Sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks
sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar
pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Administrasi
pajak yang baik akan memberikan motivasi kepada wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.
b. Pelayanan kepada wajib pajak.
Administrasi yang baik tentunya karena adnya instansi pajak, sumber daya
aparat pajak dan prosedur perpajakan yang baik. Dengan kondisi tersebut maka
usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan
menyenangkan bagi wajib pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
c. Penegakan hukum dan pemeriksaan pajak.
Dengan adanya penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, wajib pajak akan
patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam
usaha untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi
jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta
melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat yang kompeten dan memiliki
integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion.
d. Tarif pajak.
Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar
pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak
banyak sehingga tidak memberatkan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu,
2010:140-141).

Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :
1) Kepatuhan formal
Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran
dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2) Kepatuhan material
Kepatuahan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah
pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan
penyetoran pajak telah benar (Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138)

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Safri Nurmantu mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan ”(Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010: 138). Erard dan Feinstin mengartikan “Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah” (Erard dan Feinstin dalam Sony Devano, 2006: 110-111).

Penetapan Wajib Pajak Patuh diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.39/PMK.03/2018 Pasal 4, yaitu: 1. Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan: a) Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau b) Berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan. 2. Bebas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a), diajukan paling lambat tanggal 10 januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. 3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak: a) Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memenuhi persyaratan; atau b) Memberikan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak memenuhi persyaratan. 4. Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. 5. Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) Direktur Jenderal pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak.

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama dari Direktorat Jenderal Pajak, ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi Purnomo dalam Marcus Taufan Sofyan (2005) menyatakan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu: a. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela. b. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya. c. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

Menurut Supadmi (2010:46) mengatakan bahwa kepatuhan sebagai fondasi Self Assessment System dapat docapai apabila elemen-elemen kunci telah ditetapkan secara efektif. Elemen – elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut: 1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak. 2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak. 3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK/03/2017 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu. b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3(tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan. d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada nomor b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat setelah tanggal pengenaan denda. 3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak. Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun  keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penggelapan,penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak. Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh. Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparatpajak dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk penyelundupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan Tax Evasion. Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayarkan pun tidak banyak.  Kepatuhan perpajakan dapat diwujudkan salah satunya dengan kemauan membayar pajak didukung oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas Sistem perpajakan. Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana pengaruh Sunset Policy terhadap faktor-faktor pendorong kemauan membayar pajak.

System Self Assessment System merupakan metode memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Menurut Waluyo dan Wirawan B Iiyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia, Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut Siti Resmi (2016:13) dalam bukunya Perpajakan, Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kelebihan dari self assessment system adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada WP untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kelemahan dari sistem ini adalah segala risiko pajak yang nantinya akan timbul menjadi tanggung jawab WP. Salah satu alasan diberlakukannya reformasi self assessment system adalah meningkatnya kepatuhan membayar pajak ( Tarjo dan Kusumawati, 2006). Hal tersebut dikarenakan sistem assessment menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.  Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan self assessment system. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi berarti wajib pajak sudah dengan sukarela membayar pajaknya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara Indonesia.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016:113) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat 32 memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Safri Nurmantu dalam buku Siti Kurnia (2010:148) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada 2 macam kepatuhan, yaitu : 1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Menurut Chaizi dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:151) Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai berikut: 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali SPT. 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian kepatuhan wajib pajak menurut penulis merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya secara sukarela merupakan tulang punggung Self Assessment System, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak 33 perpajakan, tunduk, patuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanan perpajakan yang sudah ditetapkan

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai dan pegawai yang cakap dalam tugasnya. Apabila hal tersebut dapat dipenuhi oleh petugas pajak, tentu saja wajib pajak akan merasa nyaman dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Aparat pemerintah hendaknya mampu memberikan pelayanan umum yang berkualitas pada masyarakat. Muhammad Yusril (2016) juga berpendapat bahwa pelayanan yang berkualitas adalah sejumlah keistimewaan produk, baik langsung maupun tidak langsung yang memenuhi keinginan masyarakat dan memberi kepuasan atas penggunaan produk tersebut.

1. Standart Operating Procedures tata cara pendaftaran NPWP a. Wajib Pajak mengajukan berkas pendaftaran npwp dengan menggunakan formulir pendaftaran dan perubahan data wajib pajak beserta persyaratannya kepada petugas tempat pelayanan terpadu. b. Petugas tempat pelayanan terpadu menerima formulir pendaftaran dan perubahan data wajib pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. c. Pelaksana Seksi Pelayanan merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak. d. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWP. e. Kepala seksi Pelayanan mendatangani Surat Keterangan Terdaftar. f. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima dokumen yang telah ditandatangani kemudian memisahkan dokumen untuk arsip. g. Pelaksana Seksi Pelayanan mengarsipkan dan menyerahkan dokumen kepada Wajib Pajak.  2. Standart Operating Procedures tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPH a. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh baik langsung maupun melalui Pos/Jasa kurir ke Kantor Pelayanan Pajak. b. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima SPT Masa PPh yang disampaikan langsung oleh wajib pajak, terdaftar dengan Surat Pengantar Penerusan SPT Masa PPh ke KPP lain. c. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Masa PPh berdasarkan ketentuan dalam hal SPT Masa PPh diterima dalam bentuk hardcopy lengkap dan menggabungkan LPAD dengan SPT Masa PPh atau dokumen kelengkapan SPT Masa PPh. d. Petugas TPT meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan SPT Masa PPh ke Kantor Pelayanan Pajak lain atau Surat Penolakan SPT Masa PPh ke Kepala Seksi Pelayanan dan meneruskan SPT beserta batch header ke Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi. e. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima. Proses atas surat yang telah ditandatangani dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP. f. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi mengecek dan mencocokkan kebenaran fisik SPT Masa PPh apakah telah sesuai dengan isi batch header, merekam SPT Masa PPh lengkap, dan mengirimkan SPT Masa PPh yang telah direkam.   g. Account Representative meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/atau terlambat disampaikan/dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. h. Account Representative mengirim SPT unbalance dan SPT yang terlambat lapor atau terlambat bayar ke Seksi Pelayanan setelah SPT tersebut selesai ditindaklanjuti. i. Pelaksana Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan SPT yang sudah selesai ditindaklanjuti dari Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta menatausahakan SPT tersebut. 3. Standart Operating Procedures Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tata Cara Pnerimaan SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, sebagai berikut: a) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung ke TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak. b) Petugas Penerima SPT melakukan penelitian kelengkapan formal SPT Tahunan, apabila SPT lengkap maka Petugas Penerima SPT membubuhkan stempel lengkap dan kepada wajib pajak diberikan tanda terima. c) Apabila SPT tidak lengkap maka Petugas Penerima SPT membuat lembar penelitian SPT Tahunan dan selanjutnya lembar penelitian beserta SPT-nya dikembalikan kepada Wajib Pajak. d) Petugas Penerima SPT memberikan tanda terima SPT tanpa melakukan penelitian kelengkapan formal terlebih dahulu atas SPT tahunan yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT. e) Apabila SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah SPT Pembetulan, maka Petugas Penerima SPT mengarahkan Wajib Pajak kepada Account Representative. f) Account Representative menerima SPT Tahunan Pembetulan dari Wajib Pajak dan melakukan penelitian syarat penyampaian SPT Tahunan Pembetulan, g) Account Representative mengarahkan Wajib Pajak yang SPT Pembetulannya telah dinyatakan sebagai SPT lengkap untuk menyerahkan SPT Pembetulan tersebut kepada Petugas Penerima SPT. h) Petugas Penerima SPT memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak dan memisahkan SPT dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Sendiri dan SPT dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP lain, serta berdasarkan status SPT (Nihil, Kurang Bayar, dan Lebih Bayar). i) Petugas Penerima SPT di akhir masa tugas penerimaan SPT Tahunan membuat berita acara serah terima berkas penerimaan, serta menandatanganinya lalu menyerahkan berita acara serah terima berkas penerimaan,SPT yang disampaikan Wajib Pajak, Tanda Terima yang tidak terpakai, serta arsip tanda terima terpakai.

1. Bukti langsung (tangibles) Bukti langsung adalah tersedianya tampilan gedung,fasilitas fisik pendukung, perlengkapan dan sarana komunikasi. 2. Jaminan dan Kehandalan (reliability) Kehandalan yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat, memberikan pelayanan yang dibutuhkan konsumen dengan tanggap dan kemampuan dapat dipercaya, terutama dalam memberikan pelayanan secara tepat dengan cara yang sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan memberikan jaminan bahwa petugas pajak bisa memberikan layanan dengan baik.

Menurut Lena Ellitan dalam buku Heizer dan Render (2016:90) Kualitas Pelayanan Pajak adalah Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik Pengertian kualitas pelayanan pajak Menurut Lena Ellitan dalam buku Heizer dan Render (2016:90) Kualitas Pelayanan Pajak adalah Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani Wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para Wajib Pajak. Menurut Diana Sari (2013:52) Kualitas Pelayanan Pajak adalah serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para wajib pajak atas pelayanan yang nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapan atau inginkan terhadap atributatribut pelayanan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP). antara lain melayani Wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para Wajib Pajak. Menurut Diana Sari (2013:52) Kualitas Pelayanan Pajak adalah serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para wajib pajak atas pelayanan yang nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapan atau inginkan terhadap atributatribut pelayanan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Menurut Heizer dan Render (2016:71) menjelaskan kualitas adalah persepsi dari konsumen karena sifatnya yang tidak nyata (intangible) serta produksi dan konsumsinya berjalan secara simultan atau bersamaan. Menurut Supadmi dalam buku Heizer dan Render (2016:83) menjelaskan kualitas adalah sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Berdasarkan definisi diatas, maka kualitas dapat dikatakan oleh peneliti yaitu kondisi dimana tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi wajib pajak, dan umumnya harapan wajib pajak dibentuk oleh pengalaman, informasi lisan dan iklan

Menurut Carolina (2011:87) dan Hadiningsih (2006:39) menemukan bahwa administrasi pajak berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam membayar sedangkan kemampuan membayar dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Semakin lengkap instruksi yang termuat dalam formulir dan kemudahan dalam mengakses E-filling dan E-SPT, maka wajib pajak akan menimbulkan kemauan membayar yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya semakin kurang lengkap intruksi yang disajikan, maka wajib semakin tidak patuh. Penjelasan yang dipaparkan secara lengkap pada formulir pajak akan memudahkan wajib pajak untuk memahami isi dan melaksanakannya. Instruksi yang disajikan secara lengkap dan mudah dimengerti akan memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan Pajak harus mensosialisasikan sanksi administrasi kepada wajib pajak agar wajib pajak jera terhadap administrasi perpajakan. Menurut Suandy (2013:90), Nasucha (2013:54) dalam Gunadi (2013:72) menyatakan bahwa terdapat tiga unsur-unsur perpajakan yang dapat menimbulkan tax gap dan perencanaan pajak, yaitu administrasi pajak dan kualitas layanan. Hal tersebut menjelakan administrasi pajak, kualitas layanan memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Jadi dengan adanya administrasi perpajakan yang baik dan mudah di pahami maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1. Sanksi Administrasi: a. Sanksi administrasi berupa denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. b. Sanksi administrasi berupa bunga,Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar c. Sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dan 100% (progresif) sanksi yang jumlah pajaknya harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu.

Menurut Gunadi (2016:131) administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah berikut ini: 1. Wajib pajak tidak terdaftar (unregistered taxpayers). Sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.  2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT (stop filling taxpayers) Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebabsebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.. 3. Penyelundup pajak (tax evaders). Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan. 4. Penunggak pajak (delinquent tax payers). Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga Tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Menurut Lawrence H. Summers dalam Buku Siti Kurnia (2010:93) administrasi perpajakan adalah sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion). Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa: “Poor tax administration undermine the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes administration mor difficult”. Menurut Jantscher (1997:48) menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang. Kebijakan perpajakan (tax police) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimPengertian administrasi perpajakan (Tax Administration) Menurut Gunadi (2016:131) administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah berikut ini: 1. Wajib pajak tidak terdaftar (unregistered taxpayers). Sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu. 2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT (stop filling taxpayers) Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebabsebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.. 3. Penyelundup pajak (tax evaders). Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan. 4. Penunggak pajak (delinquent tax payers). Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga Tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Menurut Lawrence H. Summers dalam Buku Siti Kurnia (2010:93) administrasi perpajakan adalah sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion). Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa: “Poor tax administration undermine the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes administration mor difficult”. Menurut Jantscher (1997:48) menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang. Kebijakan perpajakan (tax police) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Menurut Toshiyuki dalam buku Siti Kurnia (2010 : 95) menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut disyarakatkan beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara adalah sebagai berikut ini: 1. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara. 2. Harus berdasarkan perundang – undangan transparan. 3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kewenang – wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi. 4. Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan. 5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan administrasi perpajakan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pajak dan administrasi yang baik akan mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Komponen administrasi pajak yang terdiri dari kelengkapan instruksi dan kemudahan dalam E-SPT, E-Filling, E-billing, Eregistration akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak yang mengakses DJP Online situs milik Direktorat Jenderal Pajak maka wajib pajak akan menimbulkan kemauan membayar yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin kurang lengkap instruksi yang disajikan, maka wajib pajak semakin tidak patuh.aan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Menurut Toshiyuki dalam buku Siti Kurnia (2010 : 95) menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut disyarakatkan beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara adalah sebagai berikut ini: 1. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara. 2. Harus berdasarkan perundang – undangan transparan. 3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kewenang – wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi. 4. Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan. 5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan administrasi perpajakan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pajak dan administrasi yang baik akan mempermudah wajib pajak untuk  memenuhi kewajiban pajaknya. Komponen administrasi pajak yang terdiri dari kelengkapan instruksi dan kemudahan dalam E-SPT, E-Filling, E-billing, Eregistration akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak yang mengakses DJP Online situs milik Direktorat Jenderal Pajak maka wajib pajak akan menimbulkan kemauan membayar yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin kurang lengkap instruksi yang disajikan, maka wajib pajak semakin tidak patuh.

Menurut Kamus Indonesia, kebijakan perpajakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Menurut Ray M. Sommerfeld yang dikutip R. Mansury pengertian kebijakan perpajakan adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik (Negara), karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang – undangan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi sosial negaranya. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas. 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016:70). Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut: a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Menurut Mardiasmo (2016:72), hak-hak wajib pajak sebagai berikut: a. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT. c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. d. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. e. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) tepatnya dipenjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU KUP, berikut definisinya : 1. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.  2. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Wajib Pajak terdiri atas: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 54.000.000,00 dan setiap wajib pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu : 1) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dan pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, PNS. 2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha took emas, Pengusaha Industri Mie Kering. 3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan. 4) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti. 5) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian. 6) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: seperti bantuan sumbangan.  7) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: seperti bunga, royalty PPh 24. 8) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: seperti Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter. 2. Wajib Pajak Badan Selain Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak juga terdapat Wajib Pajak Badan. Menurut UU KUP Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma , kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia (2010:34) Wajib Pajak adalah Orang pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengertian Wajib Pajak diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak,dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan perpajakan.

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak. 1. Pajak Penghasilan (PPh). 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM). 4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 6. Penerimaan cukai.

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:34) pajak memiliki dua fungsi, yaitu: 1. Fungsi Penerimaan (budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi Mengatur ( Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.  Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sanggat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkkan bagi pembiayaan pegeluara-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. 2. Fungsi Mengatur (Regulatoir) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya. 3. Fungsi Redistribusi Dalam fungs redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi. 4. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

Menurut Mulyo Agung SE, MM Perpajakan Indonesia (2014:16) Pajak memiliki ciri-ciri diantaranya: 1. Iuran rakyat ke Negara. 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. 4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment. 6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur. Menurut Zain (2014:12) ciri-ciri pajak sebagai berikut: 1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Pemungkinan pajak mengisyaratkan adanya ali dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Nega4a (pemungut pajak/administrasi pajak). 3. Pemungkinan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 4. Tidak dapa ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukakn oleh para wajib pajak.  5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif). Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2011 (2011:25) menjelaskan ciri – ciri Pajak adalah 1. Iuran dari rakyat kepada Negara. 2. Berdasarkan undang-undang. 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. 4. Digunakan untuk membiaya rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (mardiasmo, 2016:3).Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Menurut Prof Edwin R.A slegman dalam buku Perpajakan Indonesia (2009:1) Tax is compulsory contribution from the perso, to the government to depray the expenses incurred in the common nterest of all, without reference to special benefit conperred. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa merujuk pada manfaat khusus conperred. Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunaka untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

Pelayanan pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Jotopurnomo dan Mangoting 2013). Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan kepada wajib pajak dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak. Semakin kecil kesenjangan antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan bermakna bahwa pelayanannya semakin mendekati ukuran yang lebih bermutu. Kualitas pelayanan publik yang baik, diharapkan dapat memaksimumkan penerimaan pajak dari para wajib pajak. Pelayanan perpajakan tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan pemasaran sebuah produk. Namun, terdapat kesamaan, yaitu kepuasan. Pelanggan yang puas atas pelayanan yang diberikan, maka pelanggan tersebut akan melakukan pembelian ulang, setidaknya dengan adanya pelayanan yang baik dan memuaskan, wajib pajak badan sebagai pelanggan dari Kantor Pelayanan Pajak akan muncul sendiri karena dorongan pada diri wajib pajak badan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku secara sukarela. H1 (+) H2 (-) H3 (+) H4 (+) H5 (+) Wajib pajak memperdulikan pelayanan yang mereka peroleh saat melaporkan pajaknya. Menurut Penelitian Mahardika (2015) menyatakan bahwa peningkatan kepuasan atas pelayanan perpajakan tetap memberikan kontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Jika kepuasan wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat yang nantinya juga akan berdampak terhadap penerimaan pajak.

Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan satu set nomor yang terdiri dari 11 (sebelas) angka/ digit dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yang tiap kelompok mempunyai arti tersendiri (Tjahjono dan Husein, 2009). 1. Manfaat NPWP Menurut Nengsi dan Rahayu (2016) ada 12 manfaat memiliki NPWP: a. Kemudahan pengurusan administrasi b. Pengajuan kredit bank c. Pembuatan rekening koran di bank d. Pengajuan SIUP/TDP e. Pembayaran pajak final (pph final, PPN dan BPHTB, dll) f. Pembuatan paspor g. Mengikuti lelang di innstansi pemerintah 15 h. BUMN dan BUMD i. Kemudahan pembayaran pajak j. Pengambilan pajak k. Pengurangan pembayaran pajak l. Penyetoran dan pelaporan pajak Dengan memiliki NPWP, wajib pajak dapat memperoleh beberapa manfaat lainnya, seperti sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak keluar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surai Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat membuat rekening koran di bank-bank (Resmi, 2011). 2. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut (Waluyo, 2011): a. Dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, hingga setiap wajib pajak hanya diberi satu NPWP. b. Sarana dalam administrasi perpajakan. c. Berguna untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak mempunyai sebuah peran penting perihal keadilan prosedural yang mendorong kepatuhan sukarela dari masyarakat untuk membayar pajak. Berdasarkan konsep dilema social fundamental Lind (2001) menyatakan bahwa anggota masyarakat menghadapi sebuah dilema ketika akan memutuskan tingkat keterlibatan mereka dalam keanggotaan sosial. Hal ini dikarenakan keanggotaan tersebut memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan perasaan memiliki suatu negara tertentu. Namun, pada saat yang sama keanggotaan tersebut memungkinkan terjadinya eksploitasi dari otoritas yang menyalahgunakan kekuasannya (misalnya penyelewangan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak) (Ratmono dan Faisal, 2014). Menurut Lind (2001) menyatakan bahwa masyarakat sering tidak yakin terhadap otoritas untuk dapat dipercaya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Di saat berada pada situasi tersebut, masyarakat menggunakan judgment mereka tentang keadilan prosedural sebagai sebuah panduan sederhana untuk menilai apakah otoritas akan menyalahgunakan wewenangnya dan selanjutnya memutuskan tingkat investasi personal dalam kolektivitas sosial (seperti keputusan berapa besar pajak yang akan mereka bayarkan). Jika otoritas pajak dan para pegawainya memperlakukan wajib pajak secara sama dan setara dengan cara yang penuh hormat dan bertanggungjawab, maka kepatuhan pajak sukarela dapat meningkat. Hal ini dapat mendukung terciptanya iklim sinergistik di mana hubungan otoritas pajak dan wajib pajak, seperti: pemberi jasa dan klien dengan wajib pajak akan berperilaku berdasarkan persepsi keadilan tentang sistem pajak dan patuh secara sukarela (Ratmono dan Faisal, 2014).

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya persentase tarif tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peranan penting (Huda, 2015). Tarif pajak UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu. Tarif yang sengaja diturunkan oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajaknya. Selain itu, penurunan tarif ini dapat dijadikan momentum bagi UMKM untuk segera mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahterannya. Hal tersebut merupakan tarif pajak penyederhanaan berupa tarif pajak final yang awalnya dari 1% menjadi 0,5% dimana penyederhanaan tarif 1% ada yang menganggap bahwa tarif pajak tersebut lebih tinggi daripada tarif pajak sebelumnya, karena tarif pajak 1% dari omzet tanpa melihat apakah pemilik 28 UMKM mengalami kerugian atau laba dan tidak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (Mir’atusholihah et al., 2011). Penelitian yang telah dilakukan oleh Nova (2014) mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, dan penyuluhan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang menyatakan bahwa secara parsial Penyuluhan Perpajakan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, tetapi secara simultan tarif pajak memberi pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang.

Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012) pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuannya untuk membayar pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum serta segala tata cara perpajakannya, meliputi: cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Di Indonesia menganut sistem self assessment, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).  Semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menjadi patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penggunaan variabel ini juga didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge 2014). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Teori Atribusi adalah teori yang membahas tentang penyebab perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang mana nantinya akan membentuk suatu kesan. Kesan yang dibentuk akan ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins & Judge 2014). Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Julianti, 2014). Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: pemahaman peraturan pajak, preferensi risiko wajib pajak (Suntono et al., 2015). Teori atribusi berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Pada teori atribusi, perilaku wajib pajak yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Kepatuhan seorang wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak (Mir’atusholihah et al., 2011; Zemiyanti 2016). Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak adalah tarif pajak, kemanfaatan NPWP, dan kualitas pelayanan fiskus (Mir’atusholihah et al., 2011; Priabudi, 2013; Huda, 2015).

UMKM merupakan suatu unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan, 2012). Pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) didasarkan pada nilai asset awalnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun dan jumlah pekerja tetapnya. Selain menggunakan jumlah pekerja, beberapa Negara juga menggunakan nilai asset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan, definisi UMKM di setiap negara berbeda tergantung antar sektornya, misalnya di Thailand, India, dan China. Bahkan, lembaga atau departemen pemerintahannya pun berbeda di setiap negara, misalnya di Indonesia dan Pakistan (Tambunan, 2012).  Sektor Industri UMKM memiliki karakter tersendiri dibandingkan dengan usaha besar. Bahkan, usaha yang tergolong kelompok UMKM pun memiliki perbedaan karakteristik, antara UMi, UK, dan UM. Aspek-aspek tersebut termasuk orientasi pasar, profil dan pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal, dan derajat keterlibatan perempuan sebagai pengusaha.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyatnya. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Menurut Waluyo (2011) pajak didefinisikan sebagai suatu “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran”. Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Agoes, 2014). Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :  1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai public investment (Resmi, 2014).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Amalia et al., 2016). Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ananda et al., 2015). Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Ananda et al., 2015). Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undangundang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (substantive), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Ananda et al., 2015).

Menurut Mardiasmo (2011:23), Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang KUP. Masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan : a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebeneranya terutang dan untuk melaporkan tentang : a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak. c. Harta dan kewajiban \ d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Menurut Mardiasmo (2011:31), yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak antara lain: a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima akat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil; c. Warisan; d. Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan.

Objek pajak meliputi penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambhan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokan menjadi : 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha 4) Penghasilan lain – lain, seperti pembebasan utang dan hadiah Objek pajak tersebut secara rinci meliputi : a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termmasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa dan premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan honorarium, termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang PPh b. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan c. Laba usaha d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak i. Sewa dan penghasilan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah l. Keuntungan yang diperoleh kaarena selisih kurs mata uang asing m. Selisih lebih karena penilaian aktiva n. Premi asuransi, termasuk premi resuransi o. Iuran yang diterimaatau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas p. Tambahan kekayaan neto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah r. Imbalan bunga s. Surplus Bank Indonesia

Bukan Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan buku Cermat Menguasai Seluk Beluk Perpajakan Indonesia oleh TMbooks (2015:152), Yang tidak termasuk subjek PPh adalah : a. Kantor perwakilan Negara asing b. Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat – pejabat lain dari Negara asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik c. Organisasi – organisasi internasional dengan syarat : • Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut • Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memeperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota d. Pejabat – pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana tersebut di atas, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : 1. Tempat kedudukan manajemen 2. Cabang Perusahaan 3. Kantor Perwakilan 4. Gedung kantor 5. Pabrik 6. Bengkel 7. Gudang 8. Ruang untuk promosi dan penjualan 9. Pertambahan dan penggalian sumber alam 10. Wilayah kerja pertambahan minyak dan gas bumi 11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan 12. Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan 13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan 14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas 15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia 16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau oorganisasi lainnya, lembaga, dan bentuk usaha lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

1. Orang Pribadi Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Warisan yang belum terbagi yang ditanggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang telah meninggal dunia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Apabila warisan tersebut telah dbagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris. Sedangkan, warisan yang belum terbagi ditanggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang telah meninggal dunia yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut melekat pada objeknya.

Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan DJP No.53/PJ/2008 adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing atau ekspatriat yang memenuhi ketentuan tersebut termasuk subjek pajak Orang Pribadi Luar Negeri sebagai BUT, sehingga mempunyai penghasilan di Indonesia merupkan wajib pajak orng pribadi luar negeri yang harus mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri termasuk orang asing sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan DJP No.53/PJ/2008 adalah termasuk subjek pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta dan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2007 harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan DJP Nomor : KEP-161/PJ./2001 wajib mendftarkan diri untuk memperoleh Nomor Wajib Pajak (NPWP) paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Sesuai Pasal 2 Keputusan DJP No.KEP-338/PJ./2001 bahwa setiap Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus sebagai karyawan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP

Pengusaha Tertentu Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Sesuai penjelasan pasal 25 ayat 7 huruf c UU PPh yang dimaksud Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan alamat domisili.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang harus mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP antara lain dapat berupa seperti berikut ini : a. Wajib Pajak Orang pribadi pengusaha tertentu b. Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan c. Wajib Pajak Orang Pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas d. Wajib Pajak wania kawin e. Wajib Pajak Orang Pribadi luar negeri yang memenuhi persyaratan subjektif f. Wajib pajak Orang Pribadi yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar pabean

Pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. (2011:23)

Dalam undang –undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah : a. Sanksi Adminitrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. b. Sanksi Pidana Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang – undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. (2011:59)

Berdasarkan buku Perpajakan Edisi Revisi 2011 Oleh Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak (2011:1) Fungsi Pajak ada uda fungsi yaitu : 1. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya. 2. Fungsi Mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Menurut Mardiasmo (2011:5), pajak dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok sebagai berikut : 1) Menurut Golongannya a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 2) Menurut Sifatnya a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pad subjeknya, dalam arti memeperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan. b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memeperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah. 3) Menurut Lembaga Pemungutnya a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :  a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

menurut Prof. Dr. Rochmat, SH (2011:1) : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat diajukan dan yang diguanakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Soemahamidjaja (2010:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang barang dan jasa kolektip dalam mencapai kesejahteraan umum. Pengertian tentang pajak yaitu sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007 (KUP), bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. (2010:2)

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Safri (2005:148), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138) : Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari : kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Ada dua macam kepatuhan menurut Safri (2005:148) yaitu : 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang perpajakan. 2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substansif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang – Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Menurut UU Perpajakan Nasional Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut  peraturan perundang – undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.(2005:8)

Motivasi berasal dari kata Latin “movere” berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut (Hasibuan, 2005). Motivasi adalah 20 keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena satu alasan, untuk mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan perilaku yang mengarah pada tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan (Asmara, 2002). Menurut Syah (1997) motivasi dibagi menjadi dua yaitu: a. Motivasi Intrinsik adalah motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri. b. Motivasi Ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar individu. Kedua motivasi ini sangat berkaitan dalam dunia perpajakan, Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan motivasi bagi Wajib Pajak dengan memahami kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dengan pengadaan public goods and service dan membuat mereka penting bagi pelaksanaan pembangunan (Dianawati, 2008). 8. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010), sedangkan menurut (Roralita, 2016) kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan, Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan akan diberikan NPWP. Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam self assessment system menurut Devano dan Rahayu (2006) sebagai berikut : a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register untuk diberikan NPWP. b. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayaan Pajak (KPP). d. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan SPT, dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang

Reformasi administrasi perpajakan memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan kedua yaitu untuk kepentingan administrasi penerimaan pajak, sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanan pemungutan pajak, (Irwan, 2013). Ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan menurut Nasucha dalam Rahayu dan Lingga (2009) yaitu: a. Modernisasi Struktur Organisasi Modernisasi struktur organisasi berdasarkan fungsi merupakan penerapan dalam sistem administrasi perpajakan modern. Bentuk layanan kepada masyarakat dengan memperbarui jalur penyelesaian pelayanan kepada Wajib Pajak agar dalam pelaksanaannya Wajib Pajak dapat dengan mudah menyelesaikan segala kegiatan perpajakannya, sehingga bentuk dari pelayanan tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.   b. Modernisasi Prosedur Organisasi Presedur Organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi, dan karir. Modernisasi prosedur organisasi menjelaskan langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. c. Modernisasi Strategi Organisasi Modernisasi strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. d. Modernisasi Budaya Organisasi Modernisasi budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Modernisasi budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Dapat dikatakan bahwa tujuan penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik kualitas pelayan kepada Wajib Pajak atau seluruh stakeholder Ditjen Pajak (Tahar dan Sandy, 2012). Penerapan sistem ini diharapkan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 (Rahayu dan Lingga, 2009). Pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan dilaksanakannya good governance merupakan dasar dan konsep dari modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Rahayu (2010) mengatakan bahwa awal tahun 2003 dibentuk tim modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah yang bertujuan untuk 1 menyusun administrasi perpajakan modern dengan sasaran sebagai berikut: a. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi. b. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali Sejak tahun 1983 dari sistem official assessment ke sistem self assessment (Budileksmana, 2015). Self assesment system adalah sistem perpajakan modern yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya serta upaya untuk mendorong Wajib Pajak agar patuh memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Choong dan Lai, 2009), sedangkan official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Perubahan   sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan (Sari, 2013)

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011) yaitu: a. Menurut golongannya 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan. 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.   b. Menurut sifatnya 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak penghasilan. 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diriWajib Pajak. Contohnya: Pajak penjualan atas barang mewah. c. Menurut lembaga pemungutannya 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Menurut UU No.28 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluam negara sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2013), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut penjelasan dimatasmdapatsdisimpulkan bahwa pajak merupakanmiuranmwajibmkepada kas negara dari rakyat yangmbersifatmmemaksa yang digunakan untuk keperluan  negara dimana untuk kesejahteraan rakyat meskipun tidak langsung dirasakan oleh rakyat