Jenis – jenis wajib pajak (skripsi dan tesis)

Wajib Pajak terdiri atas: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 54.000.000,00 dan setiap wajib pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi delapan yaitu : 1) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dan pekerjaan. Contoh: Pegawai swasta, PNS. 2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha took emas, Pengusaha Industri Mie Kering. 3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan. 4) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan seperti Bunga pinjaman, royalti. 5) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian. 6) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: seperti bantuan sumbangan.  7) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: seperti bunga, royalty PPh 24. 8) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: seperti Pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter. 2. Wajib Pajak Badan Selain Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak juga terdapat Wajib Pajak Badan. Menurut UU KUP Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma , kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.