Tag: Judul Akutansi

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica Carolina,2009:7) Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Siti Kurnia Rahayu 2010) yaitu wajib pajak harus meliputi : 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia 3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:141) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER1/PJ/2014 e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara on-line dan realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.co.id) atau penyedia jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online realtime, sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan percetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. E-filing dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 25 1/PJ/2014 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Aplication Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.” Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu: 1) Berbentuk badan. 2) Memiliki ijin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP). 3) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak. 4) Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Gita (2010) e-filing ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya. E-filing bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu dating ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-filing juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT. Berikut ini proses untuk melakukan e-filling dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara e-filing: 1) Mengajukan permohonan Eletronik Filling Identification Number (eFIN) secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna e-filing. Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat. 2) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing paling lambat  hari setelah diterbitkannya e-FIN. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun efiling melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-filing. 3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara: a. Mengisie-SPT pada aplikasie-filling di situs DJP. b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS. c. Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi. d. Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email. 7 Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. E-filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan system e-filling memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak yaitu: 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet. 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya. 3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer. 4) Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard. 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT. 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas. 7) Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative.

Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak ketika membayar pajak. Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh. Sandford (1994) dalam Yuniar (2010) menjelaskan bahwa biaya kepatuhan pajak (tax compliance cost) dapat dibagi menjadi tiga yaitu : 1.) Biaya Uang (Money Cost), 2.) Biaya Waktu (Time Cost), 3.) Biaya Pikiran (Psychological Cost). Semakin tinggi tax compliance cost (biaya kepatuhan pajak) yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. Sandford V. Berg (2005:15) menyatakan Tax Compliance Cost didefinisikan sebagai seluruh biaya yang diluar pajak terutang yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya, mulai dari aspek perpajakan dalam investasinya hingga saat menerima putusan banding dan melunasi pajak terutangnya. Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam berbagai literatur disebut compliance cost. Idealnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, meskipun tidak  memberatkan Wajib Pajak faktor ini perlu untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 1) Jenis-Jenis Biaya Kepatuhan Perpajakan Tax Compliance Cost dibagi menjadi 3 (tiga) menurut Sandford V. Berg (1989:15), yaitu sebagai berikut : a. Direct Money Cost Direct Money Cost adalah biaya yang spesifik yang terjadi dimana kita bisa secara langsung mengetahui jumlah uang yang dikeluarkan seperti membeli buku b. Opportunity Cost of Time Opportunity cost of time adalah kerugian yang diderita wajib pajak akibat penghasilan harian atau outputnya berkurang selama melakukan kewajiban perpajakan. Biaya ini merupakan ekuivalen rupiah dari waktu yang dihabiskan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Opportunity Cost Of Time diantaranya adalah : a) Waktu yang terpakai untuk mempelajari ketentuan perpajakan. b) Waktu untuk melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). c) Waktu perjalanan untuk menyetorkan pajak. d) Waktu perjalanan untuk melaporkan pajak.  e) Waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak. f) Waktu untuk pengadministrasian dokumen pajaknya. c. Psychological Cost Psychological cost adalah rasa stress dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan tax evasion. Psychological cost meliputi ketidakpuasan rasa frustasi, serta keresahan Wajib Pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2008:57). Menurut Resmi (2008) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam undangundang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam sanksi administrasi saja, ada pula yang diancam sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2008:57). 1) Sanksi administrasi Sanksi administrasi dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. 2) Sanksi pidana Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 1997:43). a. Denda Pidana Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan. b. Pidana Kurungan Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. c. Pidana Penjara Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Sri Rustiyaningsih (2011) mengemukakan pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi pelayanan pajak menurut Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Bayu Caroko (2015) adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sementara itu, pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Debby Farihun Najib (2013) pelayanan pajak (tax service) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (I Gede Putu Pranadata, 2014). Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-02/PJ/2014, pengertian pelayanan perpajakan adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Pajak kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Rahayu (2010:28) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Standar kualitas pelayanan prima kepada Wajib pajak akan terpenuhi bilamana Sumber Daya Manusia aparat pajak dapat melaksanakan 19 tugasnya secara professional, disiplin dan transparan, dalam Kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan maka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah beserta aparat pajak dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat (Wajib Pajak) dengan memberikan sikap yang baik dan menarik untuk mencapai kepuasan masyarakat (Wajib Pajak)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil: 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. 2) Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang. Sedangkan menurut Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu antara lain: 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi : a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir. b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya. 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 3) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 1) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Chaizi Nasucha dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang. d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan Identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam self assessment system yaitu: a) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). b) Menghitung pajak oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil. c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak, misal: angsuran PPh dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil diKPP atau KP2KP terdekat atau e-payment. d) Pelaporan dilakukan wajib pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporakan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakamuran rakyat. Menurut Mujiyati (2017:2) menyatakan bahwa terdapat dua hal penting yang melekat pada definisi pajak yaitu a) Iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang harus dibayar oleh rakyat, tidak dapat mengelak dan harus dilakukan oleh rakyat untuk membayarnya sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang. b) Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara langsung, artinya wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban perpajakanya atau iuran kepada negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah atas pembayaran tersebut. 1) Menurut Sifat Pajak dikelompokan menjadi dua. yaitu: a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. misalnya Pajak Penghasilan (PPh). b. Pajak Objekif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan , atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Misalnya: Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 2) Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mujiyati dan Abdul Aris (2014: 15), menyatakan bahwa secara garis besar dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem yaitu Official Assesment System, Self Assessment System dan With Holding System. Di Indonesia pernah melakukan penerapan beberapa sistem pemungutan pajak yaitu: a. Official Assesment System Wewenang pengmungutan pajak ada pada fiskus sehingga inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada pada fiskus. Dalam sistem ini fiskus yang lebih aktif untuk mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP. Dengan demikian keberhasilan pemungtan pajak tergantung peran aktif fiskus. b. Self Assessment System Sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya baik menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang dibayar serta mempertanggung jawabkan pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan demikian wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakanya sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. c. With Holding System Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban perpajakanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem ini keberhasilan dalam pemungutan pajak tergantung kedisiplinan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Dalam hal ini, bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku wajib pajak ini timbul karena adanya niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007 dalam Puspa, Harjanti dan Zulaikha, 2012), yaitu: a. Behavioral Beliefs Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. b. Normative Beliefs Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. c. Control Beliefs Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power).

Dalam model teoritis yang dikembangkan oleh Cahyonowati (2011), menunjukkan bahwa moral pajak diperngaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu faktor sosial kemasyarakatan, faktor demografi dan Deterence factors. Indikator demografi meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan persepsi terhadap kondisi ekonomi. Semakin dewasa invididu, akan semakin terikat dengan komunitas dan perilaku dalam komunitas tersebut. Disamping itu, terdapat kecenderungan perempuan lebih jujur dibandingkan dengan laki-laki, sehingga tingkat moral pajak perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan lakilaki. Di sisi lain, semakin tinggi tingkat pendidikan individu, maka tingkat pemikirannya menjadi lebih kritis, sehingga berpengaruh terhadap motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keputusan individu untuk mematuhi pajak tergantung dengan tingkat moralnya yang terkait dengan preferensi resiko. Individu berpenghasilan rendah, cenderung kurang berani untuk melakukan penggelapan pajak, karena akan berdampak pada penurunan kekayaan jika pelanggaran yang dilakukannya terdeteksi oleh otoritas pajak. Dalam model yang dikembangkan oleh Alabede (2011), bahwa moral reasoning dipengaruhi oleh faktor demografi, meliputi : umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Secara umum, berdasarkan kajian literatur dan pelaksanaan pajak atas kendaraan bermotor di Provinsi Bali, administrasi perpajakan tersebut terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu pelayanan perpajakan, prosedur perpajakan dan modernisasi perpajakan. Ketiga indikator administrasi perpajakan ini, didalamnya meliputi 6 (enam) prosedur pelayanan samsat, yaitu 1.pendaftaran, 2.penetapan pajak, 3.pembayaran, 4.pencetakan dan pengesahan, 5.penghimpunan, penggabungan dan penyerahan, dan 6. Pengarsipan. Terdapat sejumlah penelitian yang telah melakukan pengujian terkait hubungan indikator administrasi perpajakan dengan kepatuhan perpajakan, diantaranya Sarunan (2015), Kamil (2015), dan Puspita et all (2016). Hasil penelitian Sarunan (2015) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dan badan. Modernisasi perpajakan yang dimaksud adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, dari sisi pelayanan, Kamil (2015) menemukan bahwa pelayanan otoritas pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, selaras dengan Puspita (2016) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Dasar pelaksanaan pemungutan pajak adalah peraturan perundangundangan yang mengatur hubungan antara pemungut pajak (fiskus) dengan wajib pajak. Dalam hubungan tersebut, terdapat hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah berhak menetapkan sejumlah peraturan perpajakan untuk dapat mengatur kewajiban wajib pajak, sepanjang memenuhi sejumlah prinsip perpajakan, yaitu prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan dan kemudahan serta prinsip efektivitas biaya. Pemerintah wajib menyalurkan kembali penerimaan pajak dalam bentuk pembangunan, dengan harapan wajib pajak dapat merasakan manfaatnya secara adil. Setiap terbitnya atau adanya perubahan peraturan perpajakan, hendaknya dapat disosialisasikan dengan baik. Tujuannya agar wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan dengan baik dan memperoleh kepastian mengenai waktu pembayaran, cara pembayaran dan jumlah yang harus dibayarkan dan kepastian hal lainnya. Dengan adanya pemahaman yang baik, dapat menjamin kepastian dan 64 menghindari tindakan sewenang-wenang dari petugas pajak. Peraturan perpajakan yang rumit dan kurang mencerminkan prinsip perpajakan, dapat menyulitkan wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat tergantung dengan tingkat pemahaman mereka terkait dengan perpajakan. Peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal, diluar kendali wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, indikator yang terkait dengan peraturan perpajakan dalam penelitian ini adalah kompleksitas peraturan pajak, frekuensi perubahan peraturan dan tingkat kesulitan pemahaman peraturan pajak. Terdapat sejumlah penelitian yang telah melakukan pengujian terkait hubungan indikator peraturan perpajakan dengan kepatuhan perpajakan, diantaranya Chau dan Leung (2009), Basit et all (2014), Kamil (2015) dan Puspita et all (2016). Chau dan Leung (2009) yang melakukan kajian literatur sejumlah penelitian, menyatakan bahwa makin kompleks peraturan perpajakan, makin besar ketidakpatuhan pajak. Kompleksitas melibatkan 2 (dua) dimensi, yaitu detail berlebihan dalam peraturan pajak dan banyak perhitungan pajak . Aturan pajak ini harus bertujuan sederhana, mudah dimengerti dan jelas sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Basit et all (2014) dan Puspita et all (2016) menemukan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui persepsi keadilan pajak. Sebaliknya, Kamil (2015) menemukan bahwa Pengetahuan memiliki hubungan negatif dan signifikan dari Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Secara umum, berdasarkan kajian literatur dan pelaksanaan pajak atas kendaraan bermotor di Provinsi Bali, kebijakan perpajakan tersebut terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu tarif pajak, termasuk didalamnya pengenaan progresif, sanksi pajak dan tunggakan pajak. Terdapat sejumlah penelitian yang telah melakukan pengujian secara bersama atau terpisah tiap indikator terkait kebijakan perpajakan, diantaranya Hardika (2006), Cahyonowati (2011), Basit et all (2014), Kamil (2015) dan Ayuba et all (2016) . Hardika (2006) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan kebijaksanaan pajak dengan kepatuhan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sikap wajib pajak. Hasil penelitian Ayuba et all (2016) juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Faktor ekonomi ini diantaranya meliputi tarif pajak. Menurut Cahyonowati (2011), kekhawatiran untuk membayar denda pajak yang tinggi merupakan determinan utama untuk moral pajak dan kepatuhan pajak. Faktor yang paling mempengaruhi moral pajak dan kepatuhan pajak adalah justru intervensi eksternal berupa denda pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Kamil (2015) yang menyatakan bahwa denda pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi sebaliknya, penelitian Basit et all (2014) menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi kontrol perilaku disini meliputi adanya pemeriksaan pajak dan adanya sanksi perpajakan.

Pajak Luttmer dan Singhal (2014) telah mengembangkan model moral pajak yang dibentuk oleh 5 (lima) faktor yaitu motivasi intrinsik, timbal balik, pengaruh relasi dan sosial, budaya atau norma sosial dan informasi atau pengetahuan. Terdapat sejumlah penelitian yang telah melakukan pengujian secara terpisah tiap faktor pembentuk moral pajak tersebut terhadap kepatuhan pajak, diantaranya Siahaan (2005), Cahyonowati (2011), Damayanti (2012), Basit et all (2014), Kamil (2015), Sani dan Habibie (2017), serta Doerrenberg dan Peichl (2017). Kamil (2015) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat untuk mematuhi. Sementara niat untuk mematuhi dipengaruhi oleh sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subjektif, dan adanya persepsi kontrol perilaku (Damayanti, 2012). Selanjutnya, hasil penelitian dari Basit et.al (2014) menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sani dan Habibie (2017) faktor moral memang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, tetapi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. Sedangkan Cahyonowati (2011) berpendapat bahwa tingkat moral pajak akan menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kepatuhan yang dipaksakan (enforced tax compliance) yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pemeriksaan pajak dan ancaman denda yang tinggi dan belum pada tahap kepatuhan perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance). Doerrenberg dan Peichl (2017) melakukan penelitian lebih spesifik, bahwa faktor timbal balik lebih berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dibandingkan dengan faktor norma sosial. Salah satu indikator pembentuk faktor timbal balik adalah keadilan pajak yang terkait dengan sejauh mana keyakinan individu bahwa pembayaran pajaknya secara langsung membawa manfaat bagi dirinya. Hasil penelitian Siahaan (2005) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik berpengaruh langsung maupun berpengaruh tidak langsung melalui komitmen wajib pajak.

Terdapat sejumlah penelitian yang telah meneliti mengenai hubungan faktor demografi dengan kepatuhan pajak, diantaranya Chau dan Leung (2009), Cahyonowati (2011), Al-Mamun et all (2014) dan Pasaribu dan Tjen (2016). Torgler dan Valev (2004) dalam Cahyonowati (2011) menemukan bahwa umur berkorelasi negatif dengan pelanggaran aturan, sehingga terdapat hubungan positif antara umur wajib pajak dengan kepatuhan pajak, tetapi Cahyonowati (2011) dalam penelitiannya sendiri tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara faktor demografi terjhadap kepatuhan pajak melalui moral perpajakan. Penelitian Al-Mamun et all (2014) menemukan bahwa antara pria dan wanita memiliki perilaku kepatuhan yang sama. Hal ini berbeda dengan hasil kajian sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Chau dan Leung (2009) yang mengemukakan bahwa wanita lebih taat aturan dibandingkan dengan laki-laki. Al-Mamun et all (2014) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan, dan dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2016) menemukan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kepatuhan perpajakannya malah menurun dan terdapat perbedaan kepatuhan perpajakan antara responden yang memiliki tingkat penghasilan yang berbeda. Disamping itu, jenis pekerjaan seseorang berdampak pada kepatuhan perpajakannya, dimana orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih patuh dibandingkan dengan Wiraswasta. Menurut Cahyonowati (2011), keputusan individu untuk patuh pajak dengan tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada preferensi risiko dan tarif progresif yang berlaku. Tarif pajak progresif mendorong individu berpenghasilan besar untuk meraih tax return dengan melakukan penggelapan pajak. Sedangkan individu berpenghasilan rendah kurang berani untuk mengambil risiko penggelapan pajak karena hal ini akan berakibat penurunan kekayaan jika pelanggaran pajak terdeteksi fiskus.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demografi merupakan ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk. Demografi juga dapat berarti ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut pandang sosial politik dan ilmu kependudukan. Menurut International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), definisi demografi adalah sebagai berikut : “Demography is the scientific study of human population in primilary with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change)” Demografi mempelajari penduduk suatu wilayah terutama mengenai jumlah, struktur komposisi penduduk dan perkembangannya. Menurut Philip M.Hauser dan Duddley Duncan (1972) dalam Demographic Method for the Statistical Office, menyatakan definisi demografi sebagai berikut : “Demography is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and components of a such changes which maybe identified as natality, territorial movement (migration) and social mobility (changes of status)” Demografi juga mempelajari jumlah persebaran,territorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan penyebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (kelahiran), mortalitas dan gerak teritorial. Berdasarkan konsep demografi diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Demografi dalam pengetian yang sempit dinyatakan sebagai “Demografi formal” yang memperhatikan ukuran atau jumlah penduduk, distribusi atau persebaran penduduk, struktur penduduk atau komposisi, dan dinamika atau perubahan penduduk. Ukuran penduduk menyatakan jumlah orang dalam suatu wilayah pada suatu waktu tertentu, baik berdasarkan wilayah geografi maupun konsentrasi daerah permukiman. Struktur penduduk menyatakan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin atau kelompok umur. Sedangkan perubahan penduduk secara implicit menyatakan pertambahan penduduk atau penurunan jmlah penduduk secara parsial ataupun keseluruhan akibat berubahnya tiga komponen utama perubahan penduduk yakni kelahiran, kematian dan migrasi. 2. Dalam pengertian yang lebih luas, demografi juga memperhatikan bebagai karakteristik individu maupun kelompok yang meliputi tingkat sosial, budaya dan ekonomi. Karakteristik sosial dapat mencakup status keluarga, tempat lahir, tingkat pendidikan dan sebagainya. Karakteristik ekonomi meliputi aktivitas ekonomi, jenis pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan aspek budaya berkaitan dengan persepsi, aspirasi dan harapan-harapan.

Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh tingkat informasi yang diterima oleh wajib pajak. Informasi dimaksud diantaranya terkait dengan informasi audit pajak, data pembayaran pajak terutang dan prosedur penegakan hukum. Pengungkapan informasi pajak, pengingat pembayaran dan informasi tentang penegakan hukum yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Penyampaikan informasi yang lengkap dan akurat dapat mendorong wajib pajak untuk segera menyelesaikan pembayaran pajak terutang dan mencegah terjadinya kelebihan/kekurangan pembayaran pajak.

Budaya mengacu pada norma-norma sosial yang luas yang bertahan dalam jangka waktu yang lama dan lintas generasi. Faktor budaya mirip dengan faktor pengaruh relasi dan sosial, tetapi bersifat lebih kuat karena melibatkan sesuatu yang telah bertahan lama. Hasil studi literatur yang diakukan oleh Luttmer dan Singhal (2014), secara umum terdapat perbedaaan kepatuhan antar individu dengan latar belakang budaya yang berbeda ketika ditempatkan dalam lingkungan yang serupa.

Perilaku teman sebaya dapat mempengaruhi keyakinan seseorang. Individu mungkin ingin menyesuaikan diri dengan perilaku orang lain, sehingga kepatuhan rekan secara langsung mempengaruhi kepatuhan individu itu sendiri. Sebaliknya, individu mungkin juga ingin memberikan sinyal sesuatu tentang tipenya kepada teman mereka melalui perilaku kepatuhan mereka. Pemanfaatan interaksi sosial dengan memberikan informasi tentang perilaku teman sebaya yang patuh dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang. Pemanfaatan kekuatan sosial melalui pengakuan sosial dari pembayar pajak yang patuh (testimoni) dapat mendorong kepatuhan yang lain.

Timbal balik mencakup pengertian mengenai hubungan individu dengan negara, tentang persepsi legitimasi negara. Persepsi ini terkait sejauh mana keyakinan individu bahwa pembayaran pajaknya secara langsung membawa manfaat bagi dirinya. Individu memandang pajak sebagai kontrak sosial, dimana pajak yang dibayarkan akan dibalikkan dalam bentuk layanan yang disediakan oleh negara. Kepatuhan terhadap pajak dipengaruhi oleh pandangan wajib pajak tentang sejauh mana layanan/fasilitas yang disediakan oleh pemerintah didanai dari pajak. Timbal balik ini sangat terkait dengan keadilan pajak. Keadilan sistem pajak menurut (Puspita et.al,2016) adalah hasil kesepakatan terhadap besaran pajak bagi wajib pajak yang ditentukan berdasarkan prinsip dasar perpajakan, prinsip kekuatan wajib pajak, hukum pajak, termasuk tingkat kepercayaan antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Dengan demikian, sistem pajak yang adil adalah sebuah sistem pajak yang dapat meningkatkan kesejahteraan wajib pajak dan dapat digunakan sebagai dana pembangunan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Motivasi intrinsik dapat berbentuk sebagai keinginan atau kesadaran sendiri untuk mematuhi hukum, perasaan bangga, citra diri positif, pemenuhan kewajiban sebagai warga negara, kesediaan untuk berkontribusi dalam penyediaan fasilitas publik melalui pajak. Sebaliknya, motivasi yang terbentuk dari perasaan malu dan bersalah ketika menghindari kewajiban pajak. Menurut Torgler dan Schneider (2004) dalam Cahyonowati (2011), Moral Wajib Pajak (Tax Morale) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga secara sukarela berkontribusi pada penyediaan barang-barang publik oleh negara.

Selama ini, model ekonomi dalam penghindaran pajak lebih mengacu pada model yang dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo (1972) dalam Luttmer dan Singhal (2014), bahwa wajib pajak akan selalu mementingkan diri sendiri dan berupaya menghindari pajak dengan membandingkan 2 (dua) hal, yaitu antara seberapa besar manfaat yang diperoleh dari menghindari pajak dengan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menghindarinya , termasuk didalamnya biaya sanksi dan lainnya jika penghindaraannya diketahui oleh pemerintah. Dalam 55 model ini, varibel kunci yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah tarif pajak, probabilitas deteksi dan sanksi pajak. Ketiga faktor ini hanya meliputi aspek penegakan hukum terhadap kepatuhan pajak. Penekanan aspek lainnya yang kemudian mulai berkembang di sejumlah negara adalah aspek moral wajib pajak. Aspek ini lebih menekankan pada kepatuhan sukarela, penciptaan norma dan kepatuhan sosial yang diyakini oleh para otoritas pajak sebagai aspek yang terpenting dalam menentukan kepatuhan pajak. Menurut Luttmer dan Singhal (2014), moral pajak pada dasarnya merupakan seperangkat motivasi yang mendasari kepatuhan pajak. Moral pajak terkait dengan (penciptaan) rasa bersalah atau rasa malu jika tidak membayar pajak, sebaliknya, rasa bangga membayar pajak dan pembangunan moral pajak lainnya. Identifikasi hal-hal yang membentuk moral pajak berperan penting dalam memahami preferensi individu sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan. Terdapat 5 (lima) faktor yang membentuk moral pajak, bersifat tidak saling ekslusif, sehingga dapat cenderung saling tumpang tindih dan berinteraksi satu sama lain, yaitu motivasi intrinsik, timbal balik, pengaruh relasi dan sosial, budaya (norma jangka panjang) dan pengetahuan

Menurut Kanuk dan Schiffman (2008), persepsi sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, dan menafsirkan stimuli mengenai bagaimana melihat dunia disekeliling kita. Dua individu mungkin menerima stimuli yang sama dalam kondisi nyata yang sama, tetapi bagaimana setiap orang mengenali, memilih, mengatur, dan menafsirkan merupakan proses yang sangat individual berdasarkan kebutuhan, nilai-nilai dan harapan setiap orang itu sendiri. Definisi yang selaras juga disampaikan oleh O’Brien (2006), dimana persepsi adalah proses dimana kita memperoleh informasi tentang dunia ini melalui kelima indra kita miliki yaitu indra penglihatan, pendengaran, sentuhan, perasa dan penciuman. Persepsi terkait hasil terjemahan panca indera terhadap dunia. Mengingat panca indera ini melekat secara individu manusia/personal, maka hasil pengamatan dari panca indera ini dapat berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, tergantung dari hasil penafsiran, sudut  pandang atau periode waktu yang dilakukan oleh panca indera dari tiap-tiap individu dalam mengamati suatu hal. Persepsi merupakan suatu proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu (Hardika, 2006:12-13). Terdapat 3 (tiga) faktor yaitu perilaku persepsi, target yang dipersepsikan, dan situasi dalam mana persepsi dilakukan. Karakteristik yang relevan dalam mempengaruhi perilaku persepsi, diantaranya yaitu kepentingan, pengalaman masa lalu dan harapan penghargaan. Karakteristik yang relevan dalam mempengaruhi target yang dipersepsikan, yaitu hal-hal baru, latar belakang dan kedekatan. Sedangkan karakteristik yang relevan dalam mempengaruhi situasi yang dipersepsikan, yaitu waktu dan keadaan sosial. Ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi persepsi seseorang akan suatu hal. Persepsi masyarakat wajib pajak sebagai pihak pelaku persepsi dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat wajib pajak memandang dan menafsirkan peraturanperaturan yang berkaitan dengan perpajakan, kebijaksanaan perpajakan, serta administrasi perpajakan

Teori yang dianggap erat kaitannya dengan moral wajib pajak adalah theory of moral reasoning. Theory of moral reasoning dalam kontek kepatuhan   pajak menyatakan bahwa keputusan moral terutama dipengaruhi oleh perlakuan terhadap sanksi pada tingkat moral reasoning yang rendah, pengharapan akan adanya keadilan pada tingkat moderat, dan isu keadilan pada tingkat yang tertinggi. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainya. Wajib pajak dengan tingkat moral yang sama tetapi memiliki persepsi yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak (Jayanto, 2011 dalam Sani dan Habibie, 2017:82-83

Exchange theory, dalam Hardika (2006), pada prinsipnya menggambarkan hubungan antara manfaat dengan pengorbanan yang dilakukan secara adil. Pengorbanan yang dilakukan harus mampu ditukarkan dengan manfaat (exchange). Wajib pajak yang merasa mendapat manfaat atau perlakukan yang tidak adil, cenderung akan melakukan tindakan kecurangan. Kecurangan berupa perilaku tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.   Equity theory, dalam Basit et all (2014), menjelaskan bahwa seseorang akan merasa puas atau tidak puas berdasarkan keadilan (equity) yang dirasakan seseorang dalam kondisi yang setara. Perasaan adil atau tidak adil diperoleh seseorang dengan membandingkan apa yang diperoleh orang lain dengan dirinya pada kondisi yang setara/sama. Rasa keadilan akan menimbulkan motivasi pada seseorang untuk beperilaku patuh. Pada umumnya, exchange theory dan equity theory menekankan persepsi seseorang atas keadilan yang diterimanya berdasarkan pengorbanan yang dilakukan dan keadilan yang diterima oleh pihak lain dalam kondisi yang sama

Teori perilaku yang direncanakan merupakan penyempurnaan dari Teori perilaku beralasan, dengan menambahkan satu faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku, yaitu persepsi kontrol perilaku. Menurut (Ajzen, 1991: 181) dalam Puspita et.al (2016), Teori Perilaku yang Direncanakan menjelaskan bahwa munculnya perilaku ditentukan oleh niat perilaku individu. Hal ini karena niat berperilaku adalah motivasi yang mempengaruhi perilaku individu. Niat untuk berperilaku menunjukkan berapa banyak keinginan seseorang untuk mencoba atau menyusun rencana terhadap suatu perilaku. Niat yang kuat untuk berperilaku akan mempengaruhi perilaku individu. Terdapat 3 (tiga) faktor  penentu niat untuk berperilaku, yaitu (1) sikap, (2) norma subjektif dan (3) persepsi kontrol perilaku. Pertama, Sikap keyakinan individu mempengaruhi perilaku individu, apakah itu perilaku positif atau negatif. Terkait dengan sikap terhadap perilaku kepatuhan pajak menunjukkan seberapa yakin wajib pajak tentang pelaksanaan kepatuhan pajak dan wajib pajak mengevaluasi hasil perilaku kepatuhan pajak. Kedua, norma subjektif adalah kondisi sosial yang mempengaruhi persepsi dalam membentuk perilaku. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh pengaruh sosial. Terkait dengan kepatuhan pajak, norma subjektif adalah keyakinan tentang pengaruh kekuatan sosial dari wajib pajak atau faktor-faktor lain di lingkungan yang memotivasi wajib pajak untuk patuh terhadap pajak atau tidak patuh terhadap pajak. Ketiga, persepsi kontrol perilaku adalah keyakinan dan persepsi individu dari faktor-faktor lain di luar individu yang akan mempengaruhi perilaku individu. Terkait dengan kepatuhan pajak, kontrol perilaku yang dirasakan adalah kepercayaan wajib pajak pada seberapa kuat sistem pengawasan pajak untuk meminimalisir ketidakpatuhan atau memaksimalkan kepatuhan pajak

Adam Smith, dalam bukunya “An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations”,an electronic series, pada Chapter II, part II: Of Taxes (p:676-678), sebagaimana juga dikemukakan kembali oleh Kabinga, et,all (2016) dalam Principles of Taxation, menjelaskan bahwa pada dasarnya Adam Smith telah mengembangkan 4 (empat) prinsip perpajakan yang adil, yaitu prinsip Equity, prinsip Certainty, prinsip Convenience dan prinsip Cost-effectiveness.

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (selanjutnya disingkat Samsat) Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. Ruang lingkup samsat mencakup penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran PKB dan BBNKB, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disingkat SWDKLLJ) dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (selanjutnya disingkat DPWKP). Penyelenggaraan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Prosedur pelayanan samsat secara terpadu dilakukan melalui tahapan 1.pendaftaran, 2.penetapan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (selanjutnya disingkat SKKP), 3.pembayaran, 4.pencetakan dan pengesahan, 5.penghimpunan, penggabungan dan penyerahan, dan 6. Pengarsipan. Keenam tahapan ini terbagi dalam 2 (dua) loket pelayanan, yaitu 1.loket pendaftaran dan penetapan, serta 2. loket pembayaran dan pengesahan serta penyerahan. Proses pendaftaran merupakan bagian dari registrasi dan identifikasi 46 kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Proses penetapan terbagi dalam 1.penetapan PKB dan BBNKB yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, serta 2.penetapan SWDKLLJ dan DPWKP yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Proses pembayaran dilaksanakan oleh perbankan yang dilanjutkan dengan pencetakan dan pengesahan STNK serta penyerahan kepada wajib pajak oleh pihak kepolisian. Terakhir, pengarsipan merupakan proses internal yang dilakukan oleh setiap unsur dalam samsat. Sejak tahun 2017, secara terpusat telah dilakukan modernisasi prosedur pelayanan samsat, bagi kendaraan bermotor pribadi, khususnya untuk transaksi pengesahan STNK 1(satu) tahun.Modernisasi dilakukan dengan menyederhanakan 3 (tiga) dari 6 (enam) prosedur pelayanan samsat, yaitu pendaftaran, penetapan dan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara otomatis melalui layanan Samsat Online Nasional. Dasar pelaksanaannya adalah adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Kepolisian Negara RI, Kementerian Dalam Negeri, PT. Jasa Raharja (Persero) dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Umum Nasional. Pembayaran pajak dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi mobile dengan melibatkan sejumlah Bank Daerah dan Bank Umum Nasional. Kehadiran layanan ini diharapkan memberikan dampak praktis dan efisiensi untuk pelayanan bagi masyarakat, meski untuk tahap pencetakan dan pengesahan STNK wajib pajak masih diwajibkan untuk data langsung ke Kantor Bersama Samsat.

Terdapat sejumlah teori yang memberikan dasar dan menjelaskan bahwa negara berhak atau dibenarkan melakukan pemungutan pajak. Munculnya sejumlah teori ini dimaksudkan agar segala peraturan terkait pajak dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat, bersifat relatif sesuai jamannya. Berikut adalah sejumlah teori yang disampaikan oleh Brotodihardjo (2006: 30-36 ) dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak. • Teori Asuransi Pajak diumpamakan sebagai premi asuransi seluruh warga negaranya untuk jaminan perlindungan, mengingat tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya; keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. • Teori Kepentingan Pembagian pembebanan pajak didasarkan pada seberapa besar tugas-tugas pemerintah untuk melindungi kepentingan tiap orang termasuk atas jiwa dan harta bendanya. Pajak dikenakan atas dasar biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya. • Teori Gaya Pikul Pembebanan pajak harus berasaskan keadilan, relatif sama beratnya untuk setiap orang sesuai dengan besarnya penghasilan atau kekayaan, termasuk pengeluaraan atau pembelanjaan seseorang. Penerapan asas gaya pikul ini, untuk mendapatkan tekanan yang sama atas individu, seimbang dengan luasnya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicapai oleh seseorang. • Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti  Dasar hukum pajak terletak dalam hubungan antara rakyat dengan negara. Sebagai wujud bakti terhadap negara, rakyat berkewajiban mutlak membayar pajak dan karena sifat negara maka muncul hak mutlak untuk memungut pajak. • Teori Asas Gaya Beli Pemungutan pajak ibarat seperti pompa yang mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat ke rumah tangga negara, kemudian mengatur dan menyalurkannya kembali agar lebih adil serta untuk kepentingan bersama.

Menurut Brotodihardjo dalam Pengantar Ilmu Hukum Pajak (2003:13), bahwa terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, solidaritas nasional, dan kewajiban terhadap negara, pada sebagian besar masyarakat tidak akan pernah meresap kewajiban membayar pajak sedemikian rupa sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan, apabila terdapat sedikit celah, mereka   pada umumnya cenderung meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini terjadi di setiap negara dan sepanjang masa. Upaya meloloskan diri dari kewajiban pajak, sebagaimana juga dikemukan oleh Prof. Supramono dan Damayanti dalam Perpajakan Indonesia (2005:6), dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : a. Perlawanan pasif, merupakan bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dimana hambatan ini memiliki hubungan yang erat dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif terjadi apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif (Brotodihardjo, 2003:13). b. Perlawanan aktif, merupakan sesuatu yang dapat dilihat secara nyata, yaitu dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif dapat melalui cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang, yang biasa disebut tax avoidance atau dengan melanggar Undang-Undang yang biasa disebut tax evasion. Hambatan pemungutan pajak juga dapat berasal dari Pemungut Pajak atau dari Wajib Pajak (Radjijo, 2007). Hambatan dari Pemungut Pajak dalam kaitannya dengan pengiriman Surat Pemberitahuan Tahunan, pemeriksaan besaran pajak dan dalam memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak. Hambatan dari Wajib Pajak dalam bentuk kurangnya informasi atau pemahaman dari wajib pajak terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak.

Administrasi perpajakan (tax administration) merupakan tahapan atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak, meliputi : syarat dan mekanisme pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran pajak hingga pencetakan tanda bukti bayar pelunasan pajak. Administrasi perpajakan juga dapat didefinisikan sebagai instrumen dari ketentuan formal perpajakan yang ada, meliputi pelayanan, 38 pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dilindungi dengan administrasi yang baik (Sarunan, 2015). Pelayanan perpajakan merupakan bagian dari pelayanan publik karena terkait dengan hak dan kewajiban setiap warga negara. Setiap warga negara wajib berkontribusi kepada negara dalam bentuk pajak dan berhak memperoleh standar pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Komponen standar pelayanan sekurangkurangnya meliputi : dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; serta jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Menurut Syafi’ie (2003) dalam Sanjaya, dkk (2014), indikator pelayanan publik yang baik meliputi : a. Keterbukaan, yaitu informasi pelayanan berupa petunjuk, sosialisasi, saran dan kritik dapat dilihat dan diakses oleh publik. b. Kesederhanaan, yaitu adanya prosedur dan persyaratan pelayanan yang jelas dan sederhana. c. Kepastian, yaitu adanya kepastian mengenai waktu, biaya dan petugas pelayanan 39 d. Keadilan, yaitu adanya persamaan perlakuan pelayanan e. Keamanan dan kenyamanan, yaitu adanya hasil produk pelayanan yang memenuhi kualitas teknis (aman) dan penataan ruang lingkup kantor terasa fungsional, rapi, bersih dan nyaman. f. Perilaku petugas pelayanan, yaitu seorang petugas harus tanggap, peduli, serta memiliki disiplin dan kemampuan pelayanan

Menurut Marsuni (2006) dalam Susanto (2008), Kebijakan Perpajakan (Tax Policy), dirumuskan sebagai berikut : a. “Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. b. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara. c. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.” Sesuai dengan pengertian diatas, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Diantaranya, dapat dalam bentuk perluasan wajib pajak, perluasan jenis obyek pajak, penyempurnaan tarif pajak dan penyempurnaan administrasi perpajakan. Menurut Hardika (2006), kebijaksanaan pajak sebagai alternatif dan sasaran yang hendak dicapai dalam sistem perpajakan. Kebijaksanaan pajak terkait dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait dengan peraturan perpajakan yang ada. Variabel yang terkait dengan kebijaksanaan pajak adalah hal-hal yang berhubungan dengan tarif pajak dan sanksi pajak.

Peraturan perpajakan (Tax Law) merupakan keseluruhan dari peraturan perpajakan yang mengatur hubungan hukum antara negara sebagai pemungut pajak dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak. Menurut Nugroho dan Zulaikha (2012) dalam Basit et all (2014), pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, akan mempengaruhi persepsi wajib pajak yang menentukan perilakunya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Makin tinggi pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut (Puspita et.al,2016), pengetahuan perpajakan menunjukkan sejauh mana wajib pajak menguasai sistem informasi dan pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak dapat didefinisikan sebagai wawasan seseorang tentang konsep pajak, tingkat pemahaman konsep pajak, manfaat pajak, sistem pajak, prosedur pembayaran pajak, dan pelaporan pajak serta konsekuensi dari tidak memenuhi kewajiban pajak. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang cukup, maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak yang rendah, mereka cenderung tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang apa, bagaimana, kapan, dan kepada siapa pajak harus dibayar. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi akan memenuhi kewajiban pajak, sedangkan wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang rendah akan mengabaikan kewajiban perpajakan mereka

Menurut (Sarunan, 2015 : 520) dan Susanto (2008:12), sistem perpajakan disetiap negara terdiri atas tiga hal, yaitu Kebijakan Perpajakan (tax policy), Hukum Perpajakan (tax law), dan Administrasi Perpajakan (tax administration). Hubungan antara ketiga unsur tersebut dapat diumpakan sebagai sebuah kursi dengan 3 (tiga) buah kaki, yaitu tax policy, tax law dan tax administration. Ketiganya harus stabil, sama panjang dan sama kuat agar dapat menopang beban diatasnya, sehingga sistem perpajakan yang berjalan mampu menopang dengan kekuatan maksimal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak atas kendaraan bermotor berupa Pajak Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat BBNKB). Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor untuk PKB atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor untuk BBNKB. PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Subyek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, sedangkan Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Subyek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor, sedangkan Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis kendaraan bermotornya. Sedangkan dasar pengenaan BBNKB hanya berdasarkan pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk tahun terbaru selama ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 29 Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahunnya, dimana untuk tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018. Selanjutnya, untuk NJKB tahun pembuatan sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU), dimana untuk tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2018. HPU adalah harga pasaran umum rata-rata kendaraan bermotor yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada bulan Desember tahun sebelumnya. Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan beragam sesuai dengan fungsi kendaraan. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi, ditetapkan minimal 1 % dan maksimal 2%, sedangkan untuk tarif pajak progresif ditetapkan minimal 2% dan maksimal 10%. Sedangkan tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 20% untuk penyerahan pertama dan 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Dengan demikian, pemerintah daerah di tingkat provinsi diberikan kebebasan untuk menetapkan tarif pajak sesuai dengan kebijakan perpajakan daerah masing-masing. Kebijakan perubahan penetapan tarif pajak dan pajak progresif di Provinsi Bali telah dilakukan beberapa kali. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali, Nomor :119/1718/Dispenda, tanggal 6 April 2011, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama, kemudian secara 30 berturut-turut 2%, 2,5%, 3% dan 3,5% untuk kepemilikan kedua, ketiga, keempat dan kelima (dan seterusnya). Tarif bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama ditetapkan meningkat secara signifikan, dari 10% menjadi 15%; sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 0,5%. Perubahan tarif tersebut mulai berlaku efektif tanggal 25 April 2011. Meskipun pengenaan pajak progresif secara peraturan telah diberlakukan, tetapi pemungutan pajak progresif baru dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 2 Juni 2014, sesuai Surat Edaran Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali Nomor : 973/4628/Dispenda, tanggal 26 Mei 2014. Urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif ditetapkan berdasarkan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dalam 1 (satu) Kartu Keluarga. Kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif hanya kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat)/lebih, sedangkan kendaraan roda 2(dua) atau roda 3(tiga) tidak dikenakan pajak progresif. Pada tahun 2016, dilakukan perubahan kembali tarif pajak dan pajak progresif, termasuk perubahan acuan urutan kepemilikan dan ruang lingkup yang dikenakan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi 250cc keatas (roda 2, roda 3, roda 4 atau lebih) ditetapkan sebesar 1,75% untuk kepemilikan pertama, kemudian secara berturut-turut 3%, 4,5%, 5% dan 7,5% untuk kepemilikan kedua, ketiga, keempat dan kelima (dan seterusnya). Sedangkan untuk tarif pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) pribadi dibawah 250cc tidak mengalami perubahan. Tarif bea balik nama  kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama tidak mengalami perubahan; sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya mengalami kenaikan dari sebelumnya ditetapkan sebesar 0,5% menjadi sebesar 1%, kecuali karena warisan dalam 1(satu) keluarga ditetapkan 0% (dibebaskan pajak). Urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif mengalami perubahan dimana sebelumnya berdasarkan 1(satu) Kartu Keluarga, menjadi berdasarkan dalam 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk. Selengkapnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur Nomor :973/9004/Pajak/Dispenda, tanggal 4 Oktober 2016. Perubahan tarif dan ketentuan lainnya tersebut mulai berlaku tanggal 3 Oktober 2016. Proses penetapan pajak dilakukan setelah proses pendaftaran. Bagi kendaraan bermotor pribadi, diwajibkan melakukan pendataan progresif terlebih dahulu. Pendataan progresif dilakukan secara interaktif untuk mendata kendaraan yang dikuasai dan/atau dimiliki, sehingga dapat ditetapkan status kendaraan dan urutan kepemilikan kendaraan. Penetapan pajak dilakukan berdasarkan tarif progresif sesuai dengan urutan kepemilikannya. Dengan demikian, penetapan pajak terutang mengadopsi sistem semi self assesment, dimana penetapan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiscus. Sanksi pajak diberlakukan apabila wajib pajak terlambat mendaftarkan kendaraannya atau terlambat membayar pajak terutang. Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan pada saat penetapan pajak. Berdasarkan pasal 5 (2) dan pasal 8 (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali 32 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mengatur bahwa pendaftaran ulang kendaraan bermotor paling lambat sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk pajak kendaraan bermotor dan paling lambat 30 (tiga puluh hari kerja) sejak saat penyerahan untuk bea balik nama kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 12 (3), pasal 15 (3), pasal 26 (2), pasal 29 (3) dan pasal 31 (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, setiap wajib PKB dan wajib BBNKB yang terlambat mendaftarkan kendaraannya dikenakan sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. Apabila tanggal berakhirnya masa pajak bertepatan dengan hari libur layanan samsat, maka pengenaan denda baru dikenakan pada H+1 hari kerja berikutnya. Dengan demikian, penetapan hari kerja atau hari libur layanan samsat termasuk sosialisasi terhadap masyarakat juga berpengaruh terhadap kemungkinan pengenaan denda. Sedangkan bagi wajib PKB dan wajib BBNKB yang menunda atau belum melakukan pembayaran pajak atas penetapan pajak yang telah dilakukan, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak atau sejak dilakukan penetapan pajak. Pada dasarnya terdapat 2 ( dua) acuan dasar perhitungan penetapan pajak terutang atau piutang pajak atas kendaraan bermotor di Provinsi Bali, yaitu penetapan formal dan penetapan informal. Penetapan formal adalah penetapan pajak yang disertai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Berdasarkan surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Nomor : S122/K.1/KSAP/X/2016, tanggal 19 Oktober 2016, mengatur bahwa pengakuan piutang PKB dan BBNKB didahului oleh pengakuan pendapatan PKB dan 33 BBNKB. Pendapatan PKB dan BBNKB baru dapat diakui pada saat timbulnya hak, yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dengan demikian, piutang PKB dan BBNKB baru dapat diakui setelah adanya penerbitan SKPD. Penetapan formal ini menjadi dasar pelaporan resmi pajak terutang. Permasalahannya adalah kebijakan penetapan pajak atas kendaraan bermotor di Provinsi Bali tidak selalu disertai dengan penerbitan SKPD. Penetapan pajak yang disertai dengan penerbitan SKPD hanya untuk pendaftaran kendaraan atas inisiatif wajib pajak, bukan penetapan yang dilakukan otomatis oleh sistem pada saat masa pajak telah jatuh tempo. Pemerintah Provinsi Bali tidak menerapkan kebijakan penetapan pajak secara jabatan atau berdasarkan jatuh tempo, untuk menghindari meningkatnya tunggakan pajak secara drastis (secara pelaporan) yang dapat mencerminkan pencapaian kinerja yang kurang baik. Di sisi lain, kondisi ini dapat menimbulkan perhitungan besaran piutang PKB dan BBNKB yang kurang valid karena hanya atas dasar penerbitan SKPD, bukan mencerminkan kondisi riil piutang pajak/tunggakan pajak sesuai dengan masa pajak yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu dilakukan juga penetapan secara informal yang menghitung tunggakan pajak sesuai dengan masa pajak yang telah jatuh tempo. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan sejumlah kebijakan untuk penyelesaian masalah tunggakan pajak. Upaya yang telah dilakukan, diantaranya meningkatkan pelaksanaan razia door-to-door, razia gabungan dan upaya hukum dalam bentuk penghapusan piutang pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda PKB dan BBNKB. Berdasarkan 34 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, pada prinsipnya mengatur tata cara penghapusan pajak terutang yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena : • Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; • Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; • Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa atau setelah melampaui jangka waktu 5(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. • Wajib pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya; • Obyek pajak dalam keadaan rusak berat, hilang atau musnah; • Subyek pajak telah tutup atau tidak beroperasi lagi; • Perubahan nilai piutang pajak karena adanya penyesuaian regulasi tentang NJKB setiap tahun. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak hampir setiap tahun dilakukan. Terakhir, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017 dilaksanakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda PKB dan BBNKB, termasuk pembebasan pokok BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya yang berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2017 s.d. 16 Desember 2017. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban wajib pajak terhadap pembebanan sanksi akibat keterlambatan pembayaran, sehingga harapannya wajib pajak bersedia untuk membayar tunggakan pajak. Termasuk diantaranya memberikan insentif bagi wajib pajak untuk bersedia melakukan balik nama kendaraan yang dikuasainya,   sehingga data kendaraan lebih valid dan keamanan kepemilikan kendaraan wajib pajak lebih terjamin. Bentuk lain dari sanksi administrasi yang diatur perundang-undangan adalah penghapusan data kendaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, mengatur bahwa kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dapat dihapus dari data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa nomor polisi kendaraan dicabut, sehingga kendaraan tidak dapat dioperasionalkan. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa kendaraan yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali. Kebijakan penghapusan data kendaraan ini belum dilaksanakan di Provinsi Bali.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jenis Pajak yang dapat dipungut oleh daerah, baik di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota,   Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah tersebut, tetapi apabila potensinya tidak memadai, daerah dapat tidak memungutnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, dalam pasal 1, angka 1, Pajak didenisikan sebagai berikut : “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Pengantar Ilmu Hukum Pajak oleh Brotodihardjo (2003), definisi pajak adalah “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai sifat patuh, ketaatan dari setiap warganya terhadap peraturan dan undangundang. Terdapat sejumlah pengertian kepatuhan wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak meliputi penyampaian Surat Pemberitahan dan tidak mempunyai tunggakan pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, kepatuhan wajib pajak dapat berupa : a. kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan; b. kepatuhan dalam melunasi utang pajak; dan c. kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-sebelumnya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 sebagaimana juga disampaikan oleh Sarunan (2015), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasikan dari beberapa faktor sebagai berikut, diantaranya : a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir, b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,   c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, d. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), kepatuhan perpajakan terdiri atas 2(dua) kategori, yaitu : a. Kepatuhan administratif, yakni kepatuhan terhadap peraturan administratif yang diukur dengan kepatuhan dalam menyampaikan laporan dan membayar pajak. Kepatuhan administratif ini dikenal dengan kepatuhan formal b. Kepatuhan teknis, yakni kepatuhan yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan teknis ini dikenal dengan kepatuan material. Menurut Nurmantu (2005) dalam Pasaribu (2016), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak juga didefinisikan sebagai kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan asumsi bahwa kepatuhan adalah norma-norma sosial dan sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam upaya untuk meningkatkan pajak sebagai sumber penerimaan negara (Puspita et.al,2016). Kepatuhan Pajak menurut Ayuba et.al (2016) adalah besaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau kemampuan dan kemauan pembayaran pajak untuk memematuhi  peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kepatuhan pajak tersebut juga ditentukan oleh etika, lingkungan hukum dan faktor lainnya pada waktu dan tempat tertentu. Sarunan (2015) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan demikian, kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu secara sukarela sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku

A. House Of Risk Fase 1 (Fase Identifikasi Resiko) Menurut Kusnindah Dkk (2014) HOR fase 1 merupakan tahapan awal dapat metode House Of Risk, dimana HOR fase 1 ini merupakan fase identifikasi Resiko yang digunakan untuk menentukan agen Resiko yang harus diberikan prioritas untuk tindakan pencegahan. Langkahlangkah dalam HOR fase 1 ini yaitu identifiaksi Resiko dan penilaian Resiko yang meliputi penilaian tingkat dampak (severity), penilaian tingkat kemunculan (occurance), penilaian korelasi (correlation) dan perhitungan nilai Aggregate Risk Potential (ARP), sehingga dapat diketahui agen Resiko yang akan diberi tindakan pencegahan dengan mengurutkan nilai ARP. Berikut merupakan penjabaran dari proses House Of Risk Fase 1 :  Identifikasi Resiko Menurut Dewi dan Nyoman (2010) identifikasi resiko merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengidentifikasi Resiko yang akan ditangani. Proses identifikasi harus melibatkan Resiko baik yang terkontrol maupun tidak terkontrol oleh perusahaan. Dalam tahap ini akan dihasilkan suatu daftar Resiko yang didapat dari identifikasi sumber Resiko, apa saja yang menjadi Resiko (what), 32 dimanakah Resiko tersebut muncul/ditemukan (where), bagaimana Resiko tersebut timbul di tempat tersebut (how) dan mengapa Resiko tersebut timbul (why), yang Resiko tersebut berdampak terhadap pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan. Pada identifikasi resiko yang lebih rinci, akan menghasilkan kejadiankejadian resiko (risk event) dan penyebab resiko (risk agent). Menurut Dyah dan Nur (2017) Mengidentifikasi kejadian Resiko yang bisa terjadi pada setiap bisnis proses. Kejadian Resiko diletakkan di kolom kiri dan dinyatakan dengan . Memperkirakan dampak dari beberapa kejadian Resiko (jika terjadi). Tingkat keparahan dari kejadian Resiko diletakkan di kolom sebelah kanan dari tabel dan dinyatakan sebagai . Identifikasi sumber Resiko dan menilai kemungkinan kejadian tiap sumber Resiko. Sumber Resiko (risk agent) ditempatkan dibaris atas tabel dan dihubungkan dengan kejadian baris bawah dengan notasi .  Penilaian Resiko Menurut Kusnindah Dkk (2014) Penilaian Resiko meliputi penilaian tingkat dampak (severity) dari kejadian Resiko yang telah diidentifikasi, penilaian tingkat kemunculan kejadian (occurance) dari agen Resiko, dan penilaian tingkat korelasi (correlation) antara kejadian Resiko dan agen Resiko.  Tahap selanjutnya adalah mengembangkan hubungan matriks. Menurut Ulfa dkk (2016) Keterkaitan antar setiap sumber Resiko dan setiap kejadian Resiko, (0, 1, 3, 9) dimana 0 menunjukkan tidak ada korelasi dan 1, 3, 9 menunjukkan berturut-turut rendah, sedang dan korelasi tinggi.  Tahap berikutnya adalah perhitungan nilai indeks prioritas resiko/Aggregate Risk Potential (ARP). Lutfi dan Irawan (2012) menjelaskan, indeks prioritas ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan prioritas penanganan risio yang nantinya akan menjadi input dalam HOR fase 2

Nurela dan Suprapto (2014) menejelaskan bahwasanya, Metode House Of Risk (HOR) adalah metode untuk memanage Resiko secara proaktif, dimana risk agent yang teridentifikasi sebagai penyebab risk event dapat dikelola dengan cara memberikan urutan berdasarkan besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan. Berdasarkan urutan tersebut dapat ditentukan pula langkah proaktif yang efektif untuk dapat mengurangi kemungkinan terjadinya Resiko. Hal sama yang didefinisikan Tampubolon Dkk (2013) Model House Of Risk (HOR) berdasarkan gagasan supply chain risk management yang berfokus pada tindakan pencegahan, mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risk agent terjadi. Mengurangi terjadinya risk agents biasanya akan mencegah terjadinya suatu Resiko (risk event) juga. Biasanya suatu risk agent menyebabkan lebih dari satu Resiko. Saepullah (2017) menjelaskan lebih rinci, HOR merupakan model terintegrasi dengan menggabungkan dua model yaitu metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan House of Quality (HOQ). Pada metode HOR ini, FMEA akan digunakan untuk menghitung tingkat resiko yang diperoleh dari perhitungan Risk Potential Number (RPN). Untuk menghitung nilai RPN pada metode FMEA ini ditentukan oleh tiga faktor yaitu probabilitas terjadinya resiko (occurrence), tingkat keparahan dampak (severity) dan probabilitas penemuan resiko (detection) yang masing-masing faktor tersebut memiliki skala penilaian tersendiri. Sedangkan metode HOQ yang diambil dari metode Quality Function Deployment (QFD) akan digunakan untuk membantu dalam proses perancangan strategi sehingga dapat digunakan untuk mengurangi atau mengeliminasi penyebab resiko yang telah teridentifikasi.

Proses Delphi memiliki enam langkah Yousuf, (2007): 1. Mengidentifikasi anggota kelompok yang memiliki indikasi konsensus dimana pendapatnya banyak dicari. 29 2. Kuesioner pertama. Setiap anggota mendefinisikan daftar tujuan, ketertarikan, atau isu/topik yang menjadi keinginan konsensus. Mengelola hasil atau rangkuman beberapa item yang telah dijabarkan secar random kemudian mulai untuk mempersiapkan kuesioner kedua sesuai dengan format untuk perankingan. 3. Kuesioner kedua. Setiap anggota memberikan penilaian ranking terhadap hasil item yang ada pada kuesioner pertama. 4. Kuesioner ketiga. Paparkan hasil dari kuesioner kedua dan tunjukkan tingkat kekonsensusan sementara dari kuesioner kedua. Apabila terdapat anggota yang tidak konsensus maka perlu mendengarkan alasan akan ketidak konsensusannya. 5. Kuesioner keempat. Hasil dari kuesioner ketiga dipaparkan tingkat konsensusnya dan mengulangi hasil ranking terakhir dari para expert. 6. Hasil kuesioner keempat ditabulasikan dan disajikan sebagai pernyataan terakhir dari konsensus kelompok. Metode delphi memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan, Widiasih (2015) menjelaskan antara lain: 1. Kelebihan  Masing-masing responden memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan masing-masing bagian dan jika perlu melihat informasi yang diperlukan untuk mengisi kuesioner,  Menghindari tekanan sosial psikologi,  Perhatian langsung pada masalah,  Memenuhi kerangka kerja  Menghasilkan catatan dokumen yang tepat 2. Kekurangan  Lambat dan menghabiskan waktu. 30  Responden dapat salah mengerti terhadap kuesioner atau tidak memenuhi ketrampilan komunikasi dalam bentuk tulisan.  Konsep Delphi adalah ahli yaitu para ahli akan mempresentasikan opini yang tidak dapat dipertahankan secara ilmiah dan melebih-lebihkan.  Mengasumsikan bahwa Delphi dapat menjadi pengganti untuk semua komunikasi manusia di berbagai situasi

Handayani (2014) mengatakan bahwasanya SCRM memiliki beberapa jenis, Resiko dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, antara lain :  Operational risk adalah Resiko-Resiko yang berhubungan dengan operasional organisasi perusahaan.  Financial risk adalah Resiko yang berdampak pada kinerja perusahaan.  Hazard risk adalah Resiko kecelakaan fisik, seperti kejadian Resiko sebagai akibat bencana alam, berbagai kejadian/kerusakan yang menimpa harta perusahaan, dan adanya ancaman pengerusakan.  Strategic risk mencakup kejadian Resiko yang berhubungan dengan strategi perusahaan, politik ekonomi, peraturan dan perundangan, pasar bebas, Resiko yang berkaitan dengan reputasi perusahaan, kepemimpinan, dan termasuk perubahan keinginan pelanggan

Supply Chain Risk Management merupakan suatu kejadian potensial dari kecelakaan atau kegagalan untuk menangkap peluang dari inbound supply yang akan berakibat pada kehilangan atau berkurangnya pendapatan pada sektor keuangan (Sari dkk, 2015). Sedangkan definisi menurut utama dan pujawan (2009) Supply chain risk management (SCRM) merupakan proses yang terstruktur dan sinergis dalam supply chain, untuk mencari kondisi optimal dari keseluruhan strategi, proses, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tambahan lebih rinci dari Handayani (2014) Supply Chain Management dan Risk Management (Brindley, 2004), yang mana Supply Chain Risk Management berkolaborasi dengan patner supply chain dalam mengaplikasikan proses risk management. Berikut ini merupakan gambar supply chain risk management. Beberapa metode dan teknik manajemen Resiko dapat digunakan untuk mengelola Resiko dalam rantai pasok, seperti House of Risks (HOR), Failure Mode Effect And Analysis (FMEA), dan Supply Chain Operations References (SCOR) (Sherlywati, 2016)

Menurut Saepullah (2017) Manajemen resiko merupakan pendekatan ilmiah untuk menangani resiko dengan melakukan langkah antisipasi kemungkinan terjadinya kerugian, serta mendesain dan mengimplementasikan prosedur-prosedur yang dapat meminimalkan terjadinya kerugian finansial. Sedangkan Menurut Labombang (2011) Manajemen Resiko adalah semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan Resiko yaitu perencanaan (planning), penilaian (assessment), penanganan (handling) dan pemantauan (monitoring) Resiko. Yasa Dkk berpendapat (2013) bahwasanya Manajemen resiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinir dan mengawasi program penanggulangan resiko. Saepullah (2017) menjelaskan Terdapat tiga prinsip manajemen resiko, dimana proses manajemen resiko harus merupakan bagian integrasi dari perusahaan, tertanam dalam   budaya dan praktek, serta disesuaikan dengan   proses bisnis organisasi. Dalam Australian/New Zealand (AS/NZS) 4360:2004 terdapat beberapa elemen pokok dalam manajemen resiko

Sebuah resiko bisa memiliki sumber yang mana kejadian resiko bisa terjadi, menurut Sepullah (2017) jenis-jenis resiko sebagai berikut: 1) Operational Risk, merupakan resiko yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang ada di perusahaan. Potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, teknologi, SDM, atau faktor lainnya. Resiko operasional dapat dibedakan menjadi lima, yaitu sebagai berikut. a. Resiko Produktivitas, berkaitan dengan penyimpangan hasil atau tingkat produktivitas yang diharapkan karena adanya penyimpangan dari variabel yang mempengaruhi produktivitas, termasuk di dalamnya adalah teknologi, peralatan, material, dan SDM. b. Resiko Teknologi, potensi penyimpangan hasil karena teknologi yang digunakan tidak sesuai kondisi. c. Resiko Inovasi, merupakan potensi penyimpangan hasil karena terjadinya pembaharuan, modernisasi, atau transformasi dalam beberapa aspek bisnis. d. Resiko Sistem, merupakan bagian dari resiko proses yaitu penyimpangan hasil karena adanya cacat atau ketidaksesuaian sistem dalam operasi perusahaan. 2) Financial Risk, merupakan resiko yang berdampak pada kinerja finansial perusahaan. Resiko finansial dapat dibedakan menjadi lima, yaitu sebagai berikut. a. Resiko Keuangan, merupakan fluktuasi target keuangan atau ukuran manometer perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. b. Resiko Likuiditas, merupakan ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan tidak dapat memnuhi kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran tidak terduga. Resiko ini juga dapat didefinisikan 24 sebagai kemungkinan penjualan suatu asset perusahaan dengan diskon yang tinggi karena sulitnya mencari pembeli. c. Resiko Kredit, merupakan resiko di mana debitur dan pembeli secara kredit tidak dapat membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam kesepakatan. d. Resiko Pasar, berkaitan dengan potensi penyimpanan hasil keuangan karena pergerakan variabel pasar selama proses likuidasi dan perusahaan harus secara rutin melakukan penyesuaian terhadap pasar (mark to market). Resiko ini dibedakan menjadi resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko komoditas, dan resiko ekuitas. e. Resiko Permodalan, berupa kemungkinan yang tidak dapat menutupi kerugian. 3) External Risk, merupakan potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan strategis bisa berdampak pada potensi penutupan usaha karena pengaruh dari faktor eksternal. Resiko eksternalitas dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut. a. Resiko Reputasi, merupakan potensi hilangnya atau hancurnya reputasi perusahaan karena penerimaan lingkugan eksternal rendah atau bahkan hilang. b. Resiko Lingkungan, merupakan potensi penyimpangan hasil bahkan potensi penutupan perusahaan karena ketidak mampuan perusahaan dalam mengelola polusi dan dampak yang ditimbulkan dalam mengelola polusi oleh perusahaan. c. Resiko Sosial, merupakan potensi penyimpangan hasil karena perusahaan tidak akrab dengan lingkungan di mana perusahaan berada. d. Resiko Hukum, merupakan kemungkinan penyimpangan karena perusahaan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. 4) Strategic Risk, merupakan resiko yang dapat mempengaruhi eksposur korporat dan eksposur strategis sebagai akibat keputusan strategis yang 25 tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal usaha. Resiko strategis dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. a. Resiko Usaha, adalah potensi penyimpangan hasil korporat (nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham) dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu. b. Resiko Transaksi Strategis, adalah potensi penyimpangan hasil korporat maupun strategis sebagai akibat perusahaan melakukan transaksi strategis. c. Resiko Hubungan Investor, adalah resiko yang berhubungan dengan potensi penyimpangan hasil dari eksposur keuangan karena ketidak sempurnaan dalam membina hubungan dengan investor, baik pemegang saham maupun kresitur.

SCOR adalah suatu model acuan dari operasi rantai pasokan. Model ini didesain untuk membantu dari dalam maupun luar perusahaan mereka, selain itu model ini memiliki kerangka yang kokoh dan juga fleksibel sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam segala macam industri yang memiliki rantai pasokan (Anggraeni, 2009). Thaha (2016) menjelaskan bahwasanya, 19 Model SCOR berperan sebagai basis dalam memahami cara rantai pasok mengiperasikan, mengidentifikasi semua pihak yang terkait, serta menganalisis kinerja rantai suplai. Model SCOR mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Model ini juga berperan sebagai basis bagi proyek perbaikan manajemen rantai suplai, dengan cara :  Mengidentifikasi proses-proses dalam bahasa yang dapat dikomunikasikan ke seluruh element organisasi dan fungsional,  Menggunakan terminologi dan notasi standar, dan  Menghubungkan berbagai aktivitas dengan ukuran/metrik yang tepat SCOR memiliki 5 pembagian proses dalam Supply Chain, menurut Pujawan (2010) 3 dibagi menjadi 5 proses inti yaitu plan, source, make deliver, dan return. Pada penjelesalan pembagian 5 proses supply chain diuraikan sebagai berikut :  Plan yaitu proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi dan pengiriman. Plan mencakup proses menaksir kebutuhan distribusi, perencanaan dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi, perencanaan material, perencanaan kapasitas dan melakukan penyesuaian supply chain plan dengan financial plan.  Source yaitu proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi permintaan. Proses yang tercakup meliputi penjadwalan pengiriman dari supplier, menerima, mengecek, dan memberikan otorisasi pembayaran untuk barang yang dikirim ke supplier, mengevaluasi kinerja supplier dll. Jadi proses bisa bergantung pada apakah barang yang dibeli termasuk stoked, make to order, atau engineer-to-order products. 20  Make yaitu proses untuk mengtransformasi bahan baku/komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Kegiatan make atau produksi dapat dilakukan atas dasar ramalan untuk memenuhi target stok (make-to-stock), atas dasar pesanan (make-to-order), atau engineer-to-order. Proses yang terlibat disini adalah pejadwalan produksi, melakukan kegiatan produksi dan melakukan pengetesan kualitas, mengelola barang setengah jadi, memelihara fasilitas produksi, dan sebagainya.  Deliver yaitu proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Biasanya meliputi order management, transportasi, dan distribusi. Proses yang terlibat diantaranya adalah menangani pesanan dari pelanggan, memilih perusahaan jasa pengiriman, menangani kegiatan pergudangan produk jadi dan mengirim tagihan ke pelanggan.  Return yaitu proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai alasan. Kegiatan yang terlibat antara lain identifikasi kondisi produk, meminta otorisasi pengembalian cacat, penjadwalan pengembalian dan melakukan pengembalian. Post-delivery-customer support juga merupakan bagian dari proses return

Model referensi proses ini mengintegrasikan konsep–konsep terkemuka, yaitu perancangan proses bisnis, tolok ukur, serta analisis praktik terbaik menjadi sebuah kerangka lintas-fungsional (Thaha, 2016). Menurut Pujawan (2010) Model ini mengintegrsikan tiga elemen utama dalam manajemen yaitu business process reeingineering, benchmarking¸dan process measurement kedalam kerangka lintas fungsi dalam supply chain. Ketiga elemen tersebut memiliki fungsi sebagai berikut :  Business process reeingineering pada hakekatnya menangkap proses kompleks yang terjadi saat ini (as is) dan mendefisikan proses yang diinginkan (to be).  Benchmarking adalah kegiatan untuk mendapatkan data kinerja operasional dari perusahaan sejenis. Target internal kemudian ditentukan berdasarkan kinerja best in class yng diperoleh.  Process measurement berfungsi untuk mengukur, mengendalikan, dan memperbaiki proses-proses supply chain

Pada tahun 1996 sebanyak 69 perusahaan praktisi membentuk organisasi mandiri, nirlaba, yang berlingkup global dengan anggota terbuka (dengan persyaratan) untuk semua perusahaan dan organisasi yang tertarik untuk mengaplikasikan dan memajukan ilmu yang terkini dalam sistem dan praktek manajemen rantai pasok. Organisasi ini bernama Supply Chain Council (SCC) yang mengeluarkan model Supply Chain Operations Reference (SCOR) (Thaha, 2016). Sedangkan menurut Natalia dan Astuario (2015) SCOR adalah suatu kerangka untuk menggambarkan aktivitas bisnis antar komponen rantai pasok mulai dari hulu (suppliers) hingga ke hilir (customers) untuk memenuhi permintaan pelanggan dan tujuan dari rantai pasok. Pujawan (2010) menambahkan SCOR adalah suatu model acuan dari operasi supply chain. Seperti halnya kerangka yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, SCOR pada dasarnya juga merupakan model yang berdasarkan proses

Menurut (Pujawan, 2010) dalam tantangan mengelola supply chain ada dua, yakni : 1. Kompleksitas struktur Supply Chain Suatu Supply Chain biasanya sangat kompleks, melibatkan banyak pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Pihak-pihak tersebut sering kali memiliki kepentingan yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang bertentangan (conflicting) antara satu dengan yang lainnya. Di dalam perusahaan sendiri pun perbedaan kepentingan ini sering muncul. Sebagai contoh, bagian pemasaran ingin memuaskan pelanggan sehingga sering membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan bagian produksi. Perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba sering harus terjadi karena bagian pemasaran menyepakati perubahan order (pesanan) dari pelanggan. Di sisi lain, bagian produksi biasanya cukup resistant terhadap perubahanperubahan mendadak seperti itu karena akan berakibat pada rendahnya utilitas mesin dan seringnya pengadaan bahan baku harus dimajukan atau diubah. Ini akan membuat membuat kinerja bagian produksi kelihatan kurang bagus. Konflik antar bagian ini merupakan satu tantangan besar dalam mengelola sebuah supply chain. Konflik kepentingan juga sangat jelas terjadi antar perusahaan yanng ada pada supply chain. Supplier menginginkan pembeli untuk memesan produk jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman dan sedapat mungkin pesanan tersebut tidak berubah. Supplier juga akan semakin senang bila pengiriman bisa dilakukan segera setelah produksi selesai. Di sisi lain,   perusahaan pembeli menghendaki fleksibilitas yang tinggi. Mereka akan lebih mudah dalam kegiatan operasinya apabila supplier memberikan keleluasaan untuk mengubah jumlah, spesifikasi, maupun jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. Pembeli juga menginginkan supplier bisa mengirim tepat waktu dengan kuantitas pengiriman kecil (mengikuti model just in time) sehingga pembeli tidak perlu menumpuk persediaan dengan jumlah besar di gudang mereka. Konflik kepentingan juga muncul dalam kaitannya dengan term pembayaran. Supplier menginginkan agar pembeli cepat membayar, sementara pembeli menginginkan term pembayaran yang panjang. Kompleksitas suatu supply chain juga dipengaruhi oleh perbedaan bahasa, zone waktu, dan budaya antar satu perusahaan dengan perusahaan lain. Tentu akan sulit kalau sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia harus membeli bahan baku dari Eropa karena perbedaan kepentingan antara mereka lebh sulit dicari titik temunya akibat perbedaan tiga hal tadi. 2. Ketidakpastian Ketidak pastian merupakan sumber kesulitaan pengelolahan suatu supply chain. Ketidakpastian menimbulkan ketidak percayaan diri terhadap rencana yang sudah dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini bisa berupa persediaan (safety stock), waktu (safety time), ataupun kapasitas produksi tidak bisa terpenuhi. Dengan kata lain, customer service level akan lebih rendah pada situasi dimana ketidak pastian cukup tinggi. Berdasarkan sumbernya, ada tiga klasifikasi utama ketidak pastian pada supply chain. Pertama adalah ketidak pastian permintaan. Sebuah toko atau supermarket tidak akan pernah bisa memiliki informasi yang pasti berapa suatu produk x akan terjual pada minggu atau hari tertentu. Mereka hanya bisa meramalkan dan kita semua sadar bahwa ramalan hampir selalu tidak benar. Pesanan dari sebuah supermarket ke distributor juga tidak pernah pasti karena berbagai faktor, termasuk adanya kesalahan admintrasi persediaan, 16 adanya syarat jumlah pengiriman minimum dari pabrik, dan keharusan supermarket untuk mengakomodasikan ketidak pastian pelanggan mereka. Demikian juga halnya dengan distributor karena berbagai sebab-sebab tadi. Bahkan semakin ke hulu ketidak pastian permintaan ini biasanya semakin meningkat. Peningkatan ketidak pastian atau variasi permintaan dari hilir ke hulu pada suatu supply chain dinamakan bullwhip effect. Ketidak pastian Kedua berasal dari arah supplier. Ini bisa berupa ketidak pastian pada lead time pengiriman, harga bahan baku atau komponen, ketidakpastian kualitas, serta kuantitas material yang dikirim. Sedangkan sumber yang Ketiga adalah ketidak pastian internal yang bisa diakibatkan oleh kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidak hadiran tenaga kerja, serta ketidak pastian waktu maupun kualitas produksi. Besarnya ketidakpastian yang dihadapi tiap-tiap supply chain berbeda-beda. Pada kebanyakan kasus, permintaan pelanggan dianggap mendominasi ketidak pastian supply chain, namun tentu banyak juga kasus dimana ketidak pastian pasokan bahan baku atau komponen menjadi isu yang lebih dominan

Mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, menurut Pujawan (2010) kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah : – Kegiatan merancang produk baru (product development) – Kegiatan mendapatkan bahan baku (Procurement, Purchasing, atau Supply) – Kegiatan merencanakan produksi dan persediaan (Planning & Control) – Kegiatan melakukan produksi (Production) – Kegiatan melakukan pengiriman atau distribusi (Distribution) – Kegiatan pengelolahan pengembalian produk atau barang (Return) Pembagian tersebut sering dinamakan function division karena mereka dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Umumnya sebuah perusahaan manufaktur akan memiliki bagian pengembangan produk, bagian pembelian atau bagian pengadaan (dalam bahasa inggrisnya bisa disebut purchasing, procurement atau supply function), bagian produksi, bagian perencanaan produksi (sering dinamakan bagian Production Planning and Inventory Control, PPIC), dan bagian pengiriman atau distribusi barang jadi.

Istilah manajemen rantai pasokan pertama kali dikemukakan oleh Oliver dan Weber pada tahun 1982. Jika rantai pasokan (supply chain) adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya kepemakai akhir (Anggraeni, 2009). Menurut Cahyadi dan Sekarsari (2012) manajemen rantai pasok adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada parapelanggannya. Rantai ini juga merupakan jaringan atau jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubungan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan atau penyaluran barang tersebut. Putri (2012) menambahkan Supply Chain Management (SCM) adalah sebuah pendekatan untuk integrasi yang effisien antara pemasok (Supplier), pabrik (manufactur), pusat distribusi, wholesaler, pengecer (retailer) dan konsumen akhir, dimana produk diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang benar atau tepat, lokasi yang tepat dan waktu yang tepat dalam rangka meminimalkan sistem biaya dan meningkatkan tingkat kepuasan pelayanan

Supply Chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menhantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau ritel, serta perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik (Pujawan, 2010). Menurut Darojat dan yunitasari (2017) Supply chain adalah terintegrasinya suatu proses dimana sejumlah entity bekerja bersama demi mendapatkan raw material, mengubah raw material menjadi produk jadi, dan mengirimkannya ke retailer dan customer. Selain sebagai kesatuan dari Supplier, Manufacturing, Customer, dan Delivery Process, supply chain juga merupakan suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Anititawati dkk (2016) mengatakan Supply Chain adalah sekumpulan aktivitas terkait jaringan fasilitas dan pilihan distribusi yang mencakup keseluruhan interaksi antara pemasok, perusahaan, manufaktur, distributor, dan konsumen yang menjalankan fungsi dari pengadaan material, pengolahan material tersebut menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, dan pendistribusian barang jadi tersebut kepada pelanggan. Pujawan (2010) menambahkan secara kongrit, Pada suatu supply chain biasannya ada 3 macam aliran yang harus dikelola. Pertama adalah aliran barang yang mengalir dari hulu (upstream) ke hilir (downstream). Contohnya adalah bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Setelah produk selesai diproduksi, mereka dikirim ke distributor, lalu ke pengecer atau ritel, kemudian ke pemakai akhir. Yang kedua adalah aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Informasi tentang persediaan produk yang masih ada di masing-masing supermarket sering dibutuhkan oleh distributor maupun pabrik. Informasi tentang ketersediaan kapasitas produksi yang dimiliki oleh supplier juga sering dibutuhkan oleh pabrik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.   b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Pemasok atau supplier merupakan salah satu bagian dari rantai pasokan yang sangat penting dan mempunyai pengaruh terhadap   kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pemasok atau supplier menjadi pihak yang memasok bahan mentah bagi perusahaan. Apabila pemasok kurang bertanggung jawab dalam merespon terhadap pemenuhan permintaan bahan mentah maka akan menimbulkan masalah-masalah yang cukup serius. Untuk itu perusahaan yang memiliki banyak pemasok harus lebih selektif dalam memilih pemasoknya (Suciadi, 2013). Pemasok merupakan aktivitas penting pada bagian pengadaan bahan baku untuk mencapai keunggulan bersaing dengan perusahaan lain. Pemilihan pemasok yang tepat pada sebuah perusahaan dapat menjamin ketersediaan bahan baku untuk menjaga lintasan produksi (Puspitasari & Yancadianti, 2016). Pemilihan pemasok haruslah dengan hati-hati karena mereka dapat menjadikan dampak yang sangat positif bagi perusahaan dan sebaliknya bisa berdampak negatif dan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus mempunyai kerja sama yang baik dengan pemasok. Kriteria yang digunakan untuk memilih pemasok adalah seperti kualitas, ketepatan waktu pengiriman barang atau bahan baku, fleksibilitas, dan harga yang ditawarkan oleh pemasok tidak terlalu tinggi sesuai dengan jangkauan perusahaan. Menurut Paramita Silvia, dkk (2011) menjelaskan bahwa pemilihan Supplier merupakan salah satu bagian supply chain yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan karena kalau pemilihan salah maka supplier yang tidak tepat dapat mengganggu kegiatan operasional perusahaan, sedangkan pemilihan supplier yang tepat secara 16 signifikan dapat mengurangi biaya pembelian, meningkatkan daya saing pasar dan meningkatkan kepuasan pengguna akhir produk. Menurut Liman Santoso (2013) mengatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong kelancaran sebuah proses produksi adalah keberadaan supplier, karena fungsi supplier adalah sebagai pemasok bahan baku. Pemilihan supplier yang yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi sebuah perusahaan, seperti apabila sebuah supplier kurang responsif dalam memenuhi permintaan maka akibatnya adalah kehabisan maupun kelebihan bahan baku persediaan. Selain itu, apabila lead time dari supplier panjang maka akan menggangu proses produksi yang berakibat keterlambatan dalam proses produksi dan juga pengiriman barang kepada konsumen. Oleh karena itu, pemilihan supplier yang tepat dapat meminimalisir resiko yang terjadi. Pemilihan pemasok merupakan titik masuk dari proses supply chain yang dimulai dari pembelian material hingga mengantarkan produk ke pelanggan (Shemshadi Ali, dkk, 2011).

Rantai pasokan atau supply chain merupakan suatu konsep dimana sistem pengaturan yang berkaitan dengan aliran produk, aliran informasi, maupun aliran keuangan. Pengaturan ini sangat penting untuk dilakukan terkait banyaknya mata rantai yang sering terlibat dalam proses rantai pasokan bahan baku (Emhar.dkk, 2014). Menurut Pujawan (2005) menjelaskan pada rantai pasokan biasanya ada 3 macam aliran yang harus dikelola. Pertama adalah aliran barang yang mengalir dari hulu (upstream) ke hilir (down stream). Kedua adalah aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. Suatu proses bisnis dan informasi menyediakan produk atau layanan dari pemasok melalui proses pembuatan dan pendistribusian kepada konsumen. Menurut Furqon (2014) rantai pasokan secara umum berkaitan dengan aliran dan transformasi barang atau jasa yang dimulai dari tahap penyediaan bahan baku hingga produk akhir bisa sampai ke tangan konsumen, yang melibatkan proses produksi, pengiriman, penyimpanan, distribusi, dan penjualan produk untuk memenuhi permintaan. Oleh karena itu, jika sebuah perusahaan akan meningkatkan daya saing melalui penyesuaian produk, mutu tinggi, penggurangan biaya, dan kecepatan dalam distribusi maka perusahaan itu harus selalu memperhatikan rantai pasokannya. Menurut Hsu, C.-W & Hu, A. H. (2009) risiko dalam sebuah rantai pasokan dapat dikurangi secara substansial dengan cara memanajemen pemasok, termasuk meminta pemasok untuk menyampaikan laporan pengujian produk, pernyataan kepatuhan, dokumen deklarasi, dan audit di tempat.

Keputusan pendanaan merupakan keputusan mengenai sumber dana yang akan digunakan oleh perusahaan yaitu apakah menggunakan hutang atau modal sendiri. Untuk menentukan komposisi pendanaan yang optimal, perusahaan harus mampu untuk mempertimbangkan komposisi antara penggunaan hutang dengan modal sendiri. Keputusan pendanaan akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan jika proporsi hutang meningkat maka dana operasional yang tersedia meningkat, jika hutang tersebut dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan tinggi. Jika kinerja perusahaan tinggi maka akan menaikkan harga saham, sehingga nilai perusahaan akan ikut meningkat. Namun keputusan pendanaan akan berpengaruh negatif jika proporsi hutang sangat besar, sehingga menimbulkan biaya bunga yang lebih tinggi dan laba yang diperoleh menurun dan nilai perusahaan juga akan menurun. Teori signalling menjelaskan bahwa penggunaan hutang yang tinggi pada suatu perusahaan dapat memberikan sinyal positif dan negatif. Perusahaan yang menggunakan hutang dapat dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa yang akan datang, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun perusahaan yang menggunakan hutang dapat dipandang sebagai perusahaan yang mempunyai risiko kebangkrutan yang besar, sehingga akan menurunkan nilai perusahaan. Trade-off theory menyatakan bahwa semakin banyak hutang yang digunakan pada mulanya akan meningkatkan nilai perusahaan, namun sampai batas penggunaan hutang tertentu, jika hutang terus ditambah maka nilai perusahaan akan menurun. Trade-off theory sejalan dengan teori Lukas Atmaja (2003) yang menyatakan bahwa penggunaan hutang justru akan menurunkan nilai perusahaan karena kenaikan keuntungan dari penggunaan hutang tidak sebanding dengan biaya modal sendiri yang bertambah. Artinya, semakin tinggi penggunaan hutang (DER) akan mempersulit perusahaan dalam membayar kewajibannya, sehingga akan menyebabkan risiko kebangkrutan yang ditanggung perusahaan semakin meningkat. Penggunaan hutang yang tinggi akan membuat investor tidak tertarik untuk berinvestasi, karena sebagian besar pendapatan perusahaan digunakan untuk membayar hutang. Sehingga keuntungan yang akan diterima investor berupa deviden akan berkurang, dan pada akhirnya investor akan menjual saham perusahaan. Kondisi tersebut akan membuat nilai perusahaan semakin menurun. Dengan demikian keputusan pendanaan bepengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2001), peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar. Artinya, semakin tinggi penggunaan hutang (DER), semakin baik perusahaan dinilai oleh pasar sehingga kreditur akan memberikan pinjaman hutang kepada perusahaan karena menilai perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa depan dalam memenuhi kewajibannya. Penggunaan hutang yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi karena keuntungan yang akan diterima berupa deviden akan meningkat. Dengan demikian keputusan pendanaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Oktaviana Tiara Sari (2013), didapatkan kesimpulan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti tinggi rendahnya Debt to Equity Ratio pada perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mey Rianaputri dan Yulius Jogi (2016) menunjukkan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Terhadap Nilai Perusahaan Keputusan investasi merupakan keputusan menguasai penanaman modal dimasa sekarang untuk mendapatkan hasil atau keuntungan dimasa sekarang untuk mendapatkan hasil atau keuntungan di masa yang akan datang. Menurut signalling theory, pengeluaran investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut mengenai menanamkan modal dimasa sekarang untuk mendapatkan hasil atau keuntungan di masa yang akan datang. Penelitian Haruman (2007: 15) menemukan bahwa investasi yang tinggi yang dilakukan perusahaan, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Investasi yang tinggi merupakan sinyal pertumbuhan pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. Keputusan investasi dalam penelitian ini diproksikan dengan Total Asset Growth (TAG), dimana pertumbuhan aset diikuti dengan peningkatan hasil operasional sehingga hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor. Denga demikian semakin besar pertumbuhan perusahaan maka PBV perusahaan juga akan meningkat. Growth atau tingkat pertumbuhan merupakan salah satu bahan pertimbangan investor dalam menilai suatu saham. Nilai saham yang tinggi mencerminkan nilai perusahaan yang baik. Semakin tinggi tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula penilaian serta tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaantersebut. Berdasarkan hasil penelitian Yulia Efni dkk (2012), Oktavina Tiara Sari (2013), dan Muhammad Nasrum (2013), bahwa keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, karena pengeluaran modal perusahaan sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa depan dan perusahaan mampu memaksimumkan kemampuan melalui investasi perusahaan. Hasil yang diperoleh Zulin Nur Faridah (2012) bahwa kebijakan investasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, karena investasi yang tinggi dengan dibiayai oleh hutang akan mengakibatkan risiko yang tinggi sehingga mengurangi kepercayan investor dan dapat menurunkan nilai perusahaan. Rury Setiani (2013) bahwa keputusan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, karena kurang tepatnyakeputusan investasi yang diambil oleh manajer perusahaan, dan pertumbuhan asetnya menurun meskipun mengalami penurunan tidak berdampak pada nilai perusahaan.

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Brigham dan Houston (2001:36) menyatakan bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan modal baru dengan cara-cara lain seperti dengan menggunakan hutang. Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan dalam memberikan sinyal timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana investor mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih sedikit dan lebih lambat dibandingkan pihak manajemen. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan mengurangi informasi asimetris, caranya dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek pertumbuhan perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan keuangan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan. Pada signalling theory, manajemen berharap dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham dalam menyajikan informasi keuangan. Publikasi laporan keuangan tahunan yang disajikan oleh perusahaan akan dapat memberikan sinyal pertumbuhan dividen maupun perkembangan nilai saham perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena mengandung banyak catatan, rincian dan gambaran keadaan masa lalu, saat ini, dan tentu saja masa yang akan datang untuk memperkirakan kemajuan perusahaan dan akibatnya pada perusahaan. Informasi laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan menrupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak berkepentingan lainnya. Teori pensinyalan yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1958) menyatakan bahwa pengeluaran investasi memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawesri, 2006). Dengan dilakukannya investasi, maka saham perusahaan akan lebih diminati oleh investor dan mengakibatkan harga saham akan meningkat. Peningkatan harga saham inilah yang dijadikan indikator bahwa nilai perusahaan juga meningkat. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Uri Ben-Zion (1984) yang mengemukakan bahwa nilai pasar perusahaan dipengaruhi oleh kegiatan penelitian dan pengembangan serta dipengaruhi kebijakan investasi. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian Praspaka (2012) yang menemukan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Teori diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Wibawa (2010) yang menyatakan bahwa keputusan investasi perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Tingginya keputusan pendanaan dengan indikator Debt to Equity Ratio merupakan informasi yang baik (good news) bagi investor. Penggunaan hutang yang tinggi akan membuat perusahaan dinilai baik oleh pasar sehingga kreditur akan memberikan pinjaman hutang kepada perusahaan karena menilai perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa depan, dan keuntungan yang akan diterima pemegang saham berupa dividen akan semakin besar. Kondisi tersebut memberikan sinyal positif sehingga akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi dengan cara membeli saham perusahaan, sehingga nilai saham menjadi naik dan nilai Price Book Value akan semakin tinggi yang akhirnya nilai perusahaan akan semakin meningkat. Penggunaan hutang yang tinggi dapat diartikan sebagai informasi yang buruk (bad news) bagi investor. Penggunaan hutang yang tinggi akan mempersulit perusahaan dalam membayar kewajibannya, sehimgga akan menyebabkan risiko kebangkrutan yang ditanggung perusahaan semakin meningkat, dan keuntungan yang akan diterima investor berupa dividen akan berkurang. Kondisi tersebut memberikan sinyal negatif sehingga akan membuat investor tidak tertarik untuk berinvestasi dan khirnya akan menjual saham perusahaan, sehingga nilai saham menjadi turun dan nilai Price Book Value akan semakin rendah yang akhirnya membuat nilai perusahaan semakin menurun.

Dalam penelitian ini, menekankan pada faktor internal perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor internal perusahaan dapat dikelompokkan dalam faktor kebijakan perusahaan dan faktor kinerja perusahaan. Faktor kebijakan perusahaan meliputi profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan growth opportunity (Weston dan Copeland, 1992). 1) Faktor Kebijakan Keuangan Perusahaan, terdiri dari 3 kebijakan atau keputusan yaitu: a. Keputusan Investasi Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator nilai perusahaan. b. Keputusan Pendanaan Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak namun pada titik tertentu akan menurunkan nilai perusahaan. c. Kebijakan Dividen Apabila dividen yang dibayar tinggi, maka harga saham cenderung tinggi sehingga nilai perusahaan juga tinggi. 2) Faktor Kinerja Keuangan a. Profitabilitas Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang bagus sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat b. Likuiditas Semakin tinggi likuiditas perusahaan maka semakin banyak dana tersedia bagi perusahaan untuk membayar dividen, membiayai operasi dan investasinya, sehingga persepsi investor pada kinerja perusahaan akan meningkat c. Ukuran Perusahaan Total aset digunakan dalam mengukur besarnya suatu perusahaan yang berpengaruh pada kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan dengan total aset yang tinggi memberikan asumsi kepada para pelaku pasar modal dalam melakukan penilaian terhadap perusahaan d. Growth Opportunity Semakin tinggi peluang pertumbuhan maka semakin besar pula nilai perusahaan.

Price Book Value adalah rasio harga pasar saham terhadap nilai bukunya (Brigham dan Houston, 2001:92). Adapun yang dimaksud dengan nilai buku adalah perbandingan antara modal dengan jumlah saham yang beredar. PBV menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan mampu menciptakan nilai yang relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi PBV menunjukkan perusahaan semakin dipercaya, artinya nilai perusahaan menjadi lebih tinggi (Sutrisno,2009:224).  menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang baik yaitu ketika nilai PBV diatas satu dimana nilai pasar yang lebih besar daripada nilai buku perusahaannya. Semakin tinggi nilai PBV menunjukkan nilai perusahaan semakin baik. Sebaliknya, apabila PBV dibawah satu mencerminkan nilai perusahaan tidak baik. Sehingga persepsi investor terhadap perusahaan juga tidak baik, karena dengan nilai PBV dibawah satu menggambarkan harga jual perusahaan lebih rendah dibandingkan nilai buku perusahaan. Menurut Kusumajaya (2011:35), price book value mempunyai beberapa keunggulan, yaitu: 1) Nilai buku sifatnya relatif stabil. Bagi investor yang kurang percaya terhadap estimasi arus kas, maka nilai buku merupakan cara paling sederhana untuk membandingkannya 2) Adanya praktik akuntansi yang relatif standar diantara perusahaanperusahaan menyebabkan PBV dapat dibandingkan antara berbagai perusahaan yang akhirnya dapat memberikan signal apakah nilai perusahaan under atau over valuation. 3) Perusahaan yang memiliki earning negatif maka tidak mungkin untuk mempergunakan PER, sehingga penggunaan PBV dapat menutupi kelemahan yang ada pada PER. Namun ada beberapa kekurangan sehubungan dengan penggunaan rasio PBV yakni: 1) Nilai buku sangat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Apabila standar akuntansi yang ada berbeda diantara perusahaanperusahaan maka ini akan mengakibatkan rasio PBV tidak dapat diperbandingkan. 2) Nilai buku mungkin tidak banyak artinya bagi perusahaan berbasis teknologi dan jasa karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki aset nyata yang signifikan. 3) Nilai buku dari ekuitas akan menjadi negatif bila perusahaan selalu mengalami earning yang negatif sehingga akan mengakibatkan nilai rasio PBV juga negatif.

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham yang dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Harga saham di pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan dan penawaran investor, sehingga harga saham merupakan fair price yang dapat dijadikan proksi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akibat akibat dari harga saham yang juga tinggi, maka akan membuat kemakmuran pemegang saham meningkat. Menurut Ross (2008), berikut ini beberapa indikator yang digunakan untuk nilai perusahaan diantaranya adalah: 1) Price Earning Ratio (PER) PER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan anatar harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham 2) Tobin’s Q ratio (Q Tobin) Q Tobin adalah nilai pasar dari aset perusahaan dibagi dengan biaya penggantinya Price Book Value (PBV) Price Book Value (PBV) menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang baik yaitu ketika nilai PBV diatas satu dimana nilai pasar lebih besar daripada nilai buku perusahaannya.

Menurut Yulius dan Tarigan (2007) terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan, yaitu: 1) Nilai Nominal Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif. 2) Nilai Pasar Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. 3) Nilai Intrinsik Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak. Karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Niali perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan dikemudian hari. 4) Nilai Buku Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akutansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aktiva dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. 5) Nilai Likuidasi Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

Menurut Sudana (2011:7) teori-teori di bidang keuangan memiliki satu fokus, yaitu memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan (wealth of the shareholders). Tujuan normatif ini dapat diwujudkan dengan memaksimalkan nilai pasar perusahaan (market value of firm). Bagi perusahaan yang sudah go public, memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan memaksimalkan harga pasar saham. Memaksimalkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat sebagai tujuan perusahaan karena: 1) Memaksimalkan nilai perusahaan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham si masa yang akan datang atau berorientasi jangka panjang. 2) Mempertimbangkan faktor resiko. 3) Memaksimalkan nilai perusahaan lebih menekankan pada arus kas daripada sekedar laba menurut pengertian akuntansi. 4) Memaksimalkan nilai perusahaan tidak mengabaikan tanggungjawab sosial. Bagi perusahaan terbuka, nilai perusahaan tercermin melalui nilai pasar saham karena seluruh keputusan keuangan yang diambil perusahaan akan terefleksi di dalamnya (Brealey, et al, 2007). Jika perusahaan mengambil kebijakan yang buruk baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, maka akan berakibat pada turunnya nilai saham perusahaan di pasar sebagai bentuk reaksi pasar atas buruknya kinerja perusahaan dan tingkat resiko yang diambil, demikian juga sebaliknya. Keputusan yang baik adalah keputusan yang mampu menciptakan kesejahteaan pemegang saham

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Purnamasari, 2010). Nilai perusahaan mencerminkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan itu dijual dengan pertimbangan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2006). Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Semakin tinggi harga pasar saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi tidak hanya akan membuat pemegang saham percaya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan dapat juga didefinisikan sebagai tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang (present value). Apabila harga saham yang dimiliki meningkat maka semua keuntungan pemegang saham akan mengalami peningkatan (Sartono, 2010). Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris (Kusumadilaga, 2010). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan adalah kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan pasar terhadap perusahaan setelah melalui proses selama beberapa periode. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka harga saham yang dimiliki perusahaan akan meningkat dan akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para pemilik juga.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio penggelolaan modal yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan dengan pinjaman yang disediakan oleh pemegang saham. Tujuan dari Debt to Equity Ratio adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang yang dimilikinya dengan modal atau ekuitas yang ada (Mardiyati,dkk, 2012) Menurut Rahardjo (2009:140), Debt to Equity Ratio adalah perbandingan antara seluruh hutang (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal perusahaan sendiri. Sedangkan menurut Fahmi (2011:128), Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio likuditas yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. DER digunakan sebagai indikator untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Semakin tinggi DER menunjukkan bahwa perusahaan banyak menggunakan hutang dalam pendanaan perusahaan Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan diambil dari laba ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. Sehingga hanya sebagian kecil dari pendapatan yang dibayarkan oleh dividen. Para pemberi pinjaman menginginkan rasio ini semakin rendah. Semakin rendah rasio ini, maka semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dan semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman jika terjadi kerugian. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah tingkat pendanaan perusahaan dan semakin besar hutangnya sehingga menyebabkan tingkat kerugian semakin tinggi.

Menurut Sjahrial dan Purba (2013:37), rasio keputusan pendanaan terdiri dari: 1) Debt to Assets Ratio (DAR) Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiaya dengan utang. Semakin tinggal rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahan Debt to Equity Ratio (DER) Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari modal pemilik yang digunakan untuk menjamin hutang. Semakin besar rasio ini semakin tidak menguntungkan bagi investor karena jaminan modal pemilik terhadap hutang semakin kecil

Modigliani dan Miller dan Husnan dan Pudjiastuti (2006:283) menunjukkan bahwa penggunaan hutang bisa memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan sejauh pembayaran bunga bisa dipergunakan untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan seharusnya menggunakan hutang untuk meminimumkan biaya modal perusahaan. Namun tidak mudah menentukan proporsi yang optimal dalam penggunaan hutang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) Perusahaan tidak bersedia melakukan financing decisions hanya untuk pergantian sumber dana karena adanya biaya penerbitan yang cukup berarti. 2) Perusahaan tidak bisa menaksir besarnya biaya modal sendiri (berlaku untuk perusahaan yang tidak menerbitkan sahamnya ke pasar modal) 3) Hutang diperoleh dari pasar keuangan yang tidak kompetitif, yang berarti biaya hutang yang ditawarkan oleh pihak yang menyediakan kredit lebih tinggi dari bunga obligasi. Oleh karena itu diperlukan alat-alat analisis lain yang bisa dipergunakan untuk menyimpulkan apakah penggunaan hutang bisa dipertanggung jawabkan atau tidak. Analisis tersebut bisa dengan memuaskan perhatian pada rentabilitas perusahaan, atau pada likuiditas perusahaan. Berikut penjelasan mengenai analisisanalisis tersebut yaitu: 1) Analisis Rentabilitas Ekonomi dan Rentabilitas Modal Sendiri Analisis ini mendasarkan pada pemikiran bahwa penggunaan hutang bisa dibenarkan apabila perusahaan bisa memberikan tambahan Laba Operasi (EBIT) yang lebih besar dari bunga yang dibayar, sehingga analisis ini dapat dipergunakan untuk menaksir biaya modal sendiri dan peningkatan risiko yang ditanggung pemodal karena menggunakan tambahan hutang. Bambang Riyanto dalam Husnan dan Pudjiastuti (2006:285) mengatakan bahwa sejauh penggunaan hutang dapat diharapkan memberikan rentabilitas ekonomi yang lebih besar dari bunga hutang, maka penggunaan hutang dapat dibenarkan. Hali ini disebabkan karena penggunaan hutang diharapkan dapat meningkatkan rentabilitas modal sendiri (return on equity), yang menunjukkan bagian keuntungan yang menjadi hak pemilik perusahaan. 2) Analisis dari Sisi Likuiditas Analisis rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal sendiri menekankan dari sisi profitabilitas penggunaan hutang tersebut. Penggunaan hutang akan menimbulkan kewajiban finansial, baik dalam bentuk pembayaran bunga maupun angsuran pokok pinjaman. Karena itu tidak diinginkan penggunaan hutang akan menimbulkan kesulitan likuiditas perusahaan yang berarti tidak mampu membayar bunga dan angsuran pokok pinjaman. Analisis dari sisi likuiditas mendasarkan pada pemikiran bahwa arus kas yang masuk sebagian besar bersifat variabel dan arus kas keluar ada yang bersifat variabel dan tetap. Penggunaan hutang menggunakan proporsi arus kas bersifat tetap. Apabila operasi perusahaan menurun, maka kas masuk akan menurun secara proporsional. Sehingga kas keluar yang sifatnya tetap dalam jumlah besar akan cepat mengalami kesulitan likuiditas pada saat terjadi penurunan penjualan. 3) Analisis Rentabilitas dan Likuiditas serta Kaitannya dengan Biaya Modal perusahaan Analisis dari sisi rentabilitas menyimpulkan bahwa penggunaan hutang bisa dibenarkan. Penggunaan hutang akan menurunkan biaya modal perusahaan atau menaikkan harga saham tergantung dari dua hal, yaitu (1) Apakah hutang diperoleh dari pasar modal yang kompetitif? Dan (2) Apakah biaya dan kemungkinan kebangkrutan relatif sangat kecil?. Jika jawaban dari kedua aspek tersebut adalah “Ya”, maka analisis dari sisi rentabilitas akan konsisten dengan analisis dari aspek biaya modal., karena penggunaan hutang menurunkan biaya modal perusahaan yang berarti meningkatkan nilai perusahaan. Analisis dari sisi likuiditas lebih sulit pengkuantifikasiannya. Perusahaan yang likuiditasnya baik, memungkinkan untuk memperoleh kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah karena perusahaan dinilai lebih aman. Penggunaan hutang dengan tingkat bunga yang lebih rendah akan menurunkan biaya modal perusahaan. Secara klasik, prinsip penarikan dana dihubungkan dengan tujuan memaksimumkan rentabilitas modal sendiri sebagai berikut: 1) Apabila rentabilitas aktiva lebih besar dari tingkat bunga maka sebaiknya pemenuhan kebutuhan dana diambil dari modal pinjaman. Jika perusahaan memaksa diri untuk memenuhi kebutuhan dananya dari modal sendiri, baik emisi saham baru maupun pemanfaatan laba ditahan, padahal rentabilitas aktiva lebih besar dari tingkat bunga maka secara teoritis akan menurunkan rentabilitas modal sendiri. 2) Apabila rentabilitas aktiva lebih kecil dari tingkat bunga, maka kebutuhan akan dana sebaiknya diambil dari modal sendiri, baik melalui emisi saham baru maupun pemanfaatan laba ditahan, sebab akan menaikkan rentabilitas modal sendiri.

Sumber dana perusahaan dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber dana menurut asalnya dan menurut jangka waktunya  Sumber Dana Perusahaan menurut Asalnya a. Sumber Intern (Internal Sources) Dana yang berasal dari sumber dana inten adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan seperti laba ditahan (retained earning) dan penyusutan (depreciation). Besarnya laba ditahan atau cadangan dipengaruhi oleh besarnya laba yang diperoleh selama peride tertentu jumlahnya besar, bagian laba ditahan jumlah akan lebih kecil karena perusahaan mengambil kebijakan untuk membagikan sebagian besar dari laba tersebut dalam bentuk dividen.  Sebaliknya laba ditahan akan cenderung besar jika perusahaan mengambil kebijakan penanaman kembali dan membagikan sedikit deviden.

Keputusan pendanaan menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2006:251). Keputusan ini merupakan keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antar sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Ketersediaan dana yang akan digunakan untuk mendanai berbagai alternatif investasi ini dapat dilihat dari struktur modal perusahaan dengan mengamati neraca pada sisi pasiva. Irawati (2006:3) mendefinisikan keputusan pendanaan sebagai keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis dan analisis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaannya. Sedangkan Sukardi dan Herdinata (2009:135) menyatakan bahwa keputusan pendanaan adalah keputusan yang berhubungan dengan penentuan sumber dana yang akan digunakan, penentuan perimbangan pendanaan yang optimal, dan perusahaan menggunakan sumber dana dari dalam perusahaan atau akan mengambil dari luar perusahaan Keputusaan pendanaan membahas mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai suatu investasi yang layak dan kegiatan operasional perusahaan. Sumber dana yang digunakan bisa berasal dari hutang atau dari modal sendiri (equity capital). Jika dana yang digunakan berasal dari hutang maka dana tersebut pasti mempunyai biaya minimal sebesar tingkat bunga, tetapi jika dana yang digunakan berasal dari modal sendiri maka masih harus mempertimbangkan opportunity cost bagi modal yang dimaksud. Penentuan sumber dana yang akan digunakan mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan perusahaan, oleh karena itu pemilihan sumber dana yang akan digunakan memerlukan pertimbangan yang cukup matang. Keputusan pendanaan akan menyangkut penentuan secara optimal mengenai struktur modal dan kebijakan deviden. Penentuan keputusan yang optimal mengenai struktur modal dan kebijakan dividen berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan perusahaan. Dalam teori keuangan tradisional dinyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham. Dengan keputusan pendanaan yang optimal secara teoritis akan dapat mengarah pada peningkatan kemakmuran para pemegang saham. Terdapat dua teori mengenai keputusan pendanaan. Teori pertama dikenal dengan teori tradisional yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan atau struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Teori tradisional diwakili oleh dua teori yaitu Pecking Order Theory dan Trade off Theory 1) Pecking Order Theory Teori ini dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984). Teori ini menjelaskan mengenai keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan yang bertentangan dengan teori struktur modal. Secara ringkas, pecking order theory menyatakan bahwa (Myers, 1984): a. Perusahaan menyukai internal financing b. Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian dividen yang ditargetkan, dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran dividen secara drastis c. Kebijakan relatif yang agak sulit untuk dirubah, disertai fluktuasi pada profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga, mengakibatkan bahwa dan hasil operasi terkadang melebihi kebutuhan dana untuk investasi, meskipun pada kesempatan lain, mungkin kurang. Apabila dana hasil operasi kurang dari kebutuhan investasi, maka perusahaan akan mengurangi saldo kas atau menjual sekuritas yang dimiliki. d. Apabila pendanaan dari luar (external fiancing) diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling “aman” terlebih dahulu.yaitu dimulai dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru akhirnya apabila masih belum mencukupi, saham baru diterbitkan 2) Trade off Theory Dalam teori ini dijelaskan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan pendanaan menggunakan hutang maka semakin besar pula resiko mereka untuk mengalami kesulitan keuangan karena keharusan untuk membayar bunga tetap yang terlalu besar bagi para debtholders setiap tahunnya dengan kondisi laba bersih yang belum pasti (Mardiyati, 2012). Esensi trade-off theory dalam keputusan pendanaan adalah menyeimbangkan manfaat yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan hutang masih diperkenankan. Apabila penggunaan hutang sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan. Trade-off theory menjelaskan bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya pada sampai titik tertentu. Walaupun teori ini tidak dapat menentukan secara tepat keputusan pendanaan yang optimal, namun teori ini memberikan kontribusi penting dalam menentukan keputusan lain yaitu: a. Perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi, sebaiknya menggunakan sedikit hutang b. Perusahaan yang membayar pajak tinggi sebaiknya lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajak rendah. 3) Modigliani dan Miller (MM) Theory Teori kedua dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1958) yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan atau struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Pada tahun 1963, Modigliani-Miller (MM) menerbitkan artikel sebagai lanjutan teori MM tahun 1958. Asumsi sebelumnya adalah semakin besar penggunaan hutang, semakin besar pula risiko sehingga biaya modal sendiri bertambah. Jadi, penggunaan hutang tidak akan meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan dari biaya hutang yang lebih kecil ditutup dengan naiknya biaya modal sendiri. Kemudian MM mengubah asumsinya, yaitu adanya pajak terhadap penghasilan perusahaan (corporate income taxes). Adanya pajak ini, MM menyimpulkan bahwa penggunaan hutang (leverage) akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Menurut Modigliani dan Miller (MM) menunjukkan bahwa pendapat pendekatan tradisional adalah tidak benar. MM menunjukkan kemungkinan munculnya proses arbitrage yang akan membuat harga saham yang tidak menggunakan hutang maupun yang menggunakan hutang akhirnya sama. Dengan demikian MM menunjukkan bahwa dalam keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada pajak, maka keputusan pendanaan menjadi tidak relevan. Hal ini berarti penggunaan hutang atau modal sendiri akan memberi dampak yang sama bagi kemakmuran pemegang saham.

Menurut Fahmi (2013:6), untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan,maka diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Begitu pula halnya dalam bidang investasi, perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu: a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut. b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa Setiap melakukan keputusan investasi selalu memerlukan proses yang mana proses tersebut memberikan gambaran setiap tahap yang akan ditempuh oleh perusahaan. Menurut Fahmi (2013:9), secara umum proses manajemen investasi meliputi lima langkah, yaitu: 1. Menetapkan sasaran investasi Penetapan sasaran, artinya melakukan keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan target sasaran terhadap yang akan diinvestasikan. Penetapan sasaran investasi sangat disesuaikan dengan apa yang ditunjukkan pada investasi tersebut. 2. Membuat kebijakan investasi Pada tahap proses yang kedua ini menyangkut dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang berasal dari saham, obligasi dan lainnya untuk kemudian didistribusikan ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Perhitungan pendistribusian dana ini haruslah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena berbagai hal akan dapat timbul pada saat dana tersebut tidak mampu untuk ditarik kembali. 3. Memilih strategi portofolio Memilih strategi menyangkut keputusan peranan yang akan diambil oleh pihak perusahaan, yaitu apakah bersifat aktif atau pasif saja. Pada saat perusahaan melakukan investasi aktif maka semua kondisi tentang perusahaan akan dengan cepat tergambarkan di pasar saham. Investasi aktif akan selalu mencari informasi yang tersedia dan kemudian selanjutnya mencari kombinasi portofolio yang paling tepat untuk dilaksanakan. Sedangkan secara pasif hanya dapat dilihat pada indeks rata-rata saja atau berdasarkan pada reaksi pasar saja tanpa ada sikap atraktif. 4. Memilih aset Pihak perusahaan berusaha memilih aset investasi yang nantinya akan memberi keuntungan yang tertinggi. 5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja Tahap ini menjadi tahap reevaluasi bagi perusahaan untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama ini dan apakah tindakan yang telah dilakukan selama ini benar-benar maksimal atau belum maksimal. Jika belum maka sebaiknya segera melakukan perbaikan agar kerugian tidak akan terjadi

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Berikut ini adalah pengertian pengertian investasi menurut beberapa ahli. Menurut Tendelilin (2010:2) investasi dapat di definisikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang datang. Pengertian investasi menurut Sunariyah (2011:4) adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Hartono (2010:5) investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Berdasarakan ketiga pengertian tersebut di atas dapat disimpulakan bahwa investasi adalah suatu kegiatan penanaman sejumlah dana yang dilakukan oleh pemberi modal pada saat ini dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen (dividend policy) merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dimasa yang akan datang. Apabila perusahaan memilih membagikan laba sebagai dividen maka tingkat pertumbuhan akan berkurang dan berdampak negatif terhadap saham. Disisi lain, apabila perusahaan tidak tidak membagikan dividen maka pasar akan memberikan sinyal negatif kepada prospek perusahaan. Peningkatan dividen memberikan sinyal perubahan yang menguntungkan pada harapan manajer dan penurunan deviden menunjukkan pandangan pesimis prospek perusahaan di masa yang akan datang (Sartono, 2010). Gitman (2003) memberikan definisi kebijakan dividen suatu perencanaan tindakan perusahaan yang wajib ditaati ketika keputusn dividen dibuat. Kebijakan dividen sebagai suatu keputusan perusahaan dalam menentukan apakah akan membagikan earnings yang dihasilkan kepada pemegang saham atau untuk kegiatan berinvestasi perusahaan. Keputusan dividen menyangkut keputusan tentang penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. Dividen yang dibagikan dapat berupa dividen tunai (cash dividen) atau dividen dalam bentuk saham (stock dividend).

Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek seperti investasi kedalam kas, surat-surat berharga jangka pendek, piutang, dan persediaan maupun investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, gedung, kendaraan, mesin, peralatan produksi, dan aktiva tetap lainnya. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana yang atau sumber daya lainnya dimasa yang akan datang (Tandelillin, 2011) Kegiatan investasi yang yang dilakukan perusahaan akan menentukan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dimana yang akan datang. Pengertian keputusan investasi menurut Sutrisno (2012:5) keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang Menurut Riyanto (2011: 256) keputusan investasi mungkin merupakan keputusan yang paling penting diantara ketiga bidang keputusan keuangan yang lainnya (keputusan pendanaan dan kebijakan dividen). Hal ini karena keputusan mengenai investasi ini akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu berikutnya. Menurut Hartono (2015:10) keputusan investasi merupakan langkah awal untuk menentukan jumlah aktiva yang dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan sehingga keputusan investasi ini merupakan keputusan terpenting yang dibuat oleh perusahaan

Menurut Puspitawati (2007:27) beberapa teori penyebab inflasi yaitu: 1. Teori Kuantitas Menurut teori kuantitas ada dua penyebab terjadinya inflasi : a. Jumlah uang yang beredar melebihi yang dibutuhkan masyarakat. b. Harapan psikologis akan terjadi kenaikan harga dimasa yang akan datang akan memperparah terjadinya inflasi. 2. Teori Keynes Dalam pandangan Keynes, permintaan masyarakat yang paling menentukan kestabilan kehidupan nasional. Produksi tidak bisa dinaikan karena dibatasi kapasitas produksi. 3. Teori Strukturalis Menurut teori ini ada beberapa penyebab terjadinya inflasi yaitu : a. Ketidakelastisan penerimaan Ekspor Nilai ekspor tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbahan sektor-sektor lainnya. b. Ketidakelastisan penawaran atau produksi bahan makanan. Dari teori diatas bahwa penyebab terjadinya inflasi yaitu : 1. Inflasi disebabkan oleh sektor ekspor-impor, jika ekspor suatu negara lebih besar dari impor, akan mengakibatkan terjadinya tekanan inflasi, tekanan inflasi terjadi karena semakin besar jumlah uang yang beredar didalam negara akibat penerimaan devisa. 2. Inflasi disebabkan oleh sektor penerimaan dan pengeluaran negara. Sektor penerimaan dan pengeluaran suatu negara yang defisit menjadi penyebab inflasi. 3. Inflasi disebabkan oleh sektor swasta pengeluaran kredit dalam jumlah yang cukup besar untuk memenuhi permintaan kredit swasta dapat juga menyebabkan terjadi inflasi.

Menurut Sukirno (2005: 11) membedakan beberapa macam inflasi yaitu: 1.Inflasi Merayap (inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun). 2.Inflasi Sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen per tahun). 3.Hiperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat. Jenis Inflasi menurut Nanga (2005: 247) dilihat dari tingkat keparahannya yaitu: 1. Inflasi sedang (moderate inflation) Yaitu inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif. 2. Inflasi ganas (galloping inflation) Yaitu inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit seperti 20,100 atau 2000 persen per tahun dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius dalam perekonomian 3. Hyperinflasi (Hyperinflation) Yaitu tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ribuan bahkan milyar persen per tahun.  Jenis inflasi dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya menurut Nanga ( 2005: 245) adalah : a. Inflasi tarikan permintaan Inflasi yang terjadi akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat. b. Inflasi dorongan biaya Inflasi yang terjadi akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktifivitas dan efisiensi perusahaan. c. Inflasi struktural Inflasi yang terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

Pengertian Inflasi menurut Sukirno (2004: 27) memberikan definisi bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.Pengertian Inflasi menurut Nanga (2005: 237) menyatakan bahwa inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Pengertian Inflasi menurut Raharja dan Manurung (2004:155) menyatakan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus.Dari pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga-harga barang yang berlaku dalam suatu perekonomian dengan tingkat kenaikan secara terus menerus.

Pengertian Keputusan Pendanaan menurut Wijaya dan Wibawa dalam Afzal (2012:4) adalah : “Keputusan pendanaan adalah keputusan yang menyangkut komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan”.Keputusan pendanaan menurut Fenandar (2012:15), adalah “Keputusan pendanaan adalah keputusan yang menyangkut struktur keuangan perusahaan”. Keputusan Pendanaan menurut Noerirawan (2012:13) adalah “ suatu keputusan yang sangat penting bagi perusahaan, karena menyangkut perolehan sumber dana untuk kegiatan operasional perusahaan”. Dari pengertian di atas maka penulis menyimpulkan keputusan pendanaan adalah keputusan yang menyangkut komposisi struktur keuangan perusahaan guna untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.Keputusan pendanaan dalam penelitian ini diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER), Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas.Menurut Hasnawati dalam Wijaya dan Wibawa, (2010)

Pengertian Keputusan Investasi menurut Purnamasari, dkk dalam Fenandar, (2009:27) adalah “Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi”.Keputusan Investasi menurut Wijaya dan Wibawa (2010) adalah “Keputusan investasi keputusan sebagai komposisi antara aset yang dimiliki dan pilihan investasi dimasa yang akan datang”.Keputusan Investasi menurut Sutrisno (2003) adalah “Keputusan investasi merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengembalian keputusan berbagai bentuk investasi yang jangka waktu kembalinya modal lebih dari satu tahun” Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa keputusan investasi adalah keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dengan pilihan investasi dimasa akan datang dengan jangka waktu pengembalian lebih dari satu tahun. Keputusan investasi dalam penelitian ini diproksikan dengan Price Earning Ratio (PER), PER menunjukkan perbandingan antara closing price dengan laba per lembar saham (earning per share).

Menurut Sadono(2004:108), jenis-jenis investasi terbagi atas dua yaitu : 1. Investasi yang terdorong yaitu investasi yang tidak diadakan akibat penambahan permintaan, pertambahan permintaan yang diakibatkan pertambahan pendaptan. 2. Investasi otonomi yaitu investasi yang dilaksanakan atau diadakan secara bebas, artinya investasi yang diadakan bukan karena pertambahan permintaan efektif. Jenis-jenis investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Akuntansi Keuangan” (2009:13.02) yaitu : 1. Investasi Lancar Investasi lancar adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. 2. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi selain investasi lancar. 3. Mempertahankan Investasi Properti Properti adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan yang berinvestasi. 4. Investasi Dagang Investasi dagang adalah investasi yang ditunjuk untuk mempermudah atau mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan.

Dalam menjalankan operasi perusahaan, manajemen menghendaki kas atau aset lain yang tidak dibutuhkan dalam jangka waktu dekat, diinvestasikan dengan cara yang menguntungkan dalam berbagai surat berharga atau aset penghasil laba lainnya.Menurut Tandelilin (2010:2), “investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang”. Pengertian investasi menurut Kamarudin (2004:3), yaitu “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”. Pengertian Investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Akuntansi Keuangan “(2009:13:02), yaitu suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Dari pengertian di dapat dinyatakan bahwa investasi adalah sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi berupa bunga, royalti dan dividen dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan atas dana tersebut di masa yang akan datang.

Menurut (Belkoui:2000 dalam Wicaksono:2006) akuntansi merupakan gabungan dari tiga macam aktivitas yaitu : 1. Sebagai aktivitas jasa akuntansi menyediakan informasi keuangan kuantitatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan penggunaan sumber-sumber dalam bidang bisnis maupun non bisnis. 2. Sebagai analytical disipline, mengidentifikasikan peristiwa dan transaksi yang membentuk aktivitas ekonomi melalui pengukuran, pengklasifikasian dan peringkasan. Peringkasan yaitu mengurangi data-data tersebut menjadi relatif sedikit, mempunyai nilai keputusan yang tinggi dan data-data yang saling berkaitan satu sama lain. 3. Sebagai salah satu sistem informasi, mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomi tentang sebuah perusahaan bisnis kepada kelompok orang tertentu yang akan membuat keputusan dan tindakan yang terhubung dengan aktivitas perusahaan.

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi sehubungan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Manfaat laporan keuangan adalah : a). Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor, kreditor dan pengguna lainnya yang potensial dalam membuat keputusan lain yang sejenis secara rasional. b). Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat membantu investor, kreditor dan pengguna lain yang potensial dalam memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian penerimaan kas di masa yang akan datang yang berasal dari pembagian deviden ataupun pembayaran bunga dan pendapatan dari penjualan. c). Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan. Klaim atas sumber daya tersebut (kewajiban) perusahaan untuk mentransfer sumber daya kepada perusahaan atau pemilik modal. d). Pelaporan keuangan harus menyajikan informasi tentang prestasi selama satu periode. Investor dan kreditor sering menggunakan informasi masa lalu untuk membantu menaksir prospek perusahaan.

Menurut PSAK NO I (1999) laporan keuangan terdiri dari tiga jenis : a). Laporan laba rugi Laporan yang menunjukkan pendapatan, biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu, selisih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita perusahaan. b). Neraca Neraca menyediakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, dengan menggambarkan suatu aktiva yang dimiliki, kewajiban dan jumlah modal. Aktiva merupakan sumber- sumber yang dimiliki perusahaan, sedangkan kewajiban dan ekuitas pemilik menjelaskan bagaiman sumber- sumber tersebut dibiayai. c). Laporan arus kas Laporan arus kas dipakai untuk menganalisis arus kas masuk dan keluar perusahaan. Laporan arus kas bertujuan untuk melihat efektifitas dari kegiatan operasional, investasi dan pendanaan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu.

Informasi akuntansi keuangan merupakan bagian yang terpenting dari sejumlah informasi terutama yang diperlukan oleh manejemen. Informasi akuntansi terutama berhubungan dengan data keuangan dari suatu perusahaan agar data keuanganya dapat dimanfaatkan , baik oleh manejemen maupun dari pihak luar perusahaan, maka data tersebut harus disesuaikan dalam bentuk-bentuk yang sesuai . Pengertian laporan keuangan menurut PSAK NO I (1999), merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, catatan dan laporan lain serta penjelasan yang merupakan intern laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan sebagai alat untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi akuntansi digunakan untuk berbagai kepentingan dan tujuan yang berbeda. Harapan dan tujuan dari pemakai informasi keuangan menentukan tipe informasi akuntansi yang diperlukan. Laporan keuangan merupakan informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi, walaupun sebenarnya informasi akuntansi tidak hanya melibatkan sistem akuntansi keuangan tetapi juga sistem akuntasi manajemen. Suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan meliputi : a). Aktiva b). Kewajiban c). Ekuitas d). Pendapatan dan beban termasuk keuntungan e). Arus kas Informasi diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna dalam memprediksi arus kas pada masa depan.

Beta dapat dijelaskan oleh beberapa variabel keuangan perusahaan (Hartono:2000), yaitu sebagai berikut : a). Dividend payout Hartono (2000) memberikan alasan rasional bahwa perusahaanperusahaan enggan untuk menurunkan deviden. Jika perusahaan memotong deviden, maka akan dianggap sebagai sinyal buruk karena dianggap perusahaan membutuhkan dana. Oleh karena itu perusahaan yang mempunyai risiko tinggi cendrung untuk membayar devidend payout lebih kecil supaya nanti tidak memotong deviden jika laba yang diperoleh turun. Untuk perusahaan berisiko tinggi, probabilitas untuk mengalami laba yang menurun adalah tinggi. Dari hasil pemikiran ini, maka dapat disimpulkan adanya hubungan yang negatif antara risiko dengan dividend payout yaitu risiko tinggi maka devidend payout rendah. Karena beta merupakan pengukuran risiko, maka dapat juga dinyatakan bahwa beta dan dividend payout mempunyai hubungan yang negatif. b). Asset growth Variabel asset growth didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva total (Hartono:2000). Suatu perusahaan yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan akan membutuhkan dana yang besar. Karena kebutuhan dana makin besar, maka perusahaan akan lebih cederung menahan sebagian besar pendapatannya. Semakin besar pendapatan yang ditahan dalam perusahaan, berarti semakin rendah deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham. Rendahnya pembayaran deviden akan menjadikan perusahaan makin kurang menarik bagi investor. Tingkat pertumbuhan yang cepat mengidentifikasikan bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. Kegagalan ekspansi akan meningkatkan beban perusahaan, karena harus menutup pengembalian biaya ekpansi. Makin besar risiko kegagalan perusahaan, makin kurang prospektif perusahaaan yang bersangkutan. Prospek perusahaan ini nantinya akan mempengaruhi 9 harapan atau minat investor. Investor akan cenderumg menjual sahamnya. Semakin banyak saham yang dijual maka harganya akan cenderung melemah. Perubahan harga saham berarti perubahan keuntungan saham. Makin besar perubahan keuntungan saham, maka makin besar beta saham perusahaan yang bersangkutan. c). Asset size Asset size diukur sebagai logaritma daari aktiva total (Hartono:2000). Variabel ini diprediksikan mempunyai hubungan yang negatif dari risiko. Watts dan Zimmerman (Hartono:2000) mencoba membuktikan hipotesa tentang hubungan ini dengan membentuk teori yang disebut positive accounting theory. Perusahaan yang besar merupakan subyek dari tekanan politik. Perusahaan besar yang melaporkan laba berlebihan akan menarik perhatian politikus dan akan diinvestigasi karena dicurigai melakukan monopili. Watts dan Zimmerman selanjutnya menghipotesiskan bahwa perusahaan besar cenderung menginvestasikan dananya pada proyek yang mempunyai varian rendah dengan beta yang rendah akan menurunkan risiko perusahaan. Dengan demikian akan dihipotesiskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan beta adalah negatif. Total asset yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan telah mencapai tahap maturity atau well estabilished. Pada tahap ini cash flow sudah positif, tidak banyak lagi kebutuhan untuk investasi. Semakin kecil kebutuhan dana untuk investasi, semakin besar 9 keuntungan (deviden) yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Kondisi ini akan mempengaruhi prospek dari perusahaan. Perusahaan yang mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama akan menyebabakan saham perusahaaan tetap menarik bagi investor, sehingga saham mampu bertahan pada harga yang tinggi secara relatif stabil. Apabila fluktuasi harganya kecil, berarti perubahan return saham yang bersangkutan juga kecil. Makin kecil perubahan return saham, maka makin kecil risiko sismatis perusahaan. Terkait dengan pengertian bahwa risiko sistematis merupakan pengukur risiko, maka semakin kecil risiko yang ditanggung investor. d). Liquidity Liquidity diukur sebagai current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar (Hartono:2000). Liquidity diprediksikan mempunyai hubungan yang negatif dengan beta, yaitu secara rasional diketahui bahwa semakin likuid perusahaan, semakin kecil risikonya. Likuiditas yang tinggi akan memperkecil risiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek kepada kreditur. Sebaliknya, tingkat likuiditas yang rendah berarti makin kecil total aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Hal ini akan meningkatkan risiko kegagalan perusahaan untuk dapat memenuhi semua kewajiban finansial yang segara harus dipenuhi. 9 e). Financial leverage Financial Laverage merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Husnan:1993 dalam Hartono:2000). Jika perusahaan menggunakan hutang semakin banyak, maka semakin besar beban tetap yang berupa bunga dan anggsuran pokok pinjaman yang harus dibayar. Ini akan memperbesar kemungkinan perusahaan menghadapi default akibat kewajiban yang semakin besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin besar financial leverage, makin tinggi risiko keuangannya. f). Earning variability Earning Variability merupakan deviasi standart dari earning price ratio (Hartono:2000). EPR diperoleh dengan membagi keuntungan per lembar saham dengan harga per lembar saham. Semakin tinggi EPR suatu perusahaan, bila harga saham tetap, berarti keuntungan per lembar sahamnya semakin tinggi. Dengan sebaliknya pada EPR yang tinggi, bila keuntungan per lembar sahamnya tetap berarti harga saham semakin kecil. Dengan demikian, semakin tinggi variabilitas keuntungan, risiko yang akan ditanggung oleh pemegang saham juga semakin besar. g). Accounting beta Accounting beta merupakan beta yang timbul dari regresi time series laba perusahaan terhadap rata-rata keuntungan semua (sampel) perusahaan (Hartono:2000). Dengan kata lain beta menunjukkan koefisien garis regresi antara keuntungan suatu perusahaan (diukur dengan ROE) dengan keuntungan semua perusahaan. Dalam hal ini, apabila rata-rata tingkat keuntungan semua perusahaan meningkat, mak keuntungan atas perusahaan juga akan meningkat, sebesar koefisien regresinya. Sebaliknya, apabila rata-rata tingkat keuntungan semua perusahaan menurun, maka keuntungan suatu perusahaan juga akan mengikutinya. Sehingga semakin besar koefisien regresinya, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap laba suatu perusahaan.