Terdapat sejumlah penelitian yang telah meneliti mengenai hubungan faktor demografi dengan kepatuhan pajak, diantaranya Chau dan Leung (2009), Cahyonowati (2011), Al-Mamun et all (2014) dan Pasaribu dan Tjen (2016). Torgler dan Valev (2004) dalam Cahyonowati (2011) menemukan bahwa umur berkorelasi negatif dengan pelanggaran aturan, sehingga terdapat hubungan positif antara umur wajib pajak dengan kepatuhan pajak, tetapi Cahyonowati (2011) dalam penelitiannya sendiri tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara faktor demografi terjhadap kepatuhan pajak melalui moral perpajakan. Penelitian Al-Mamun et all (2014) menemukan bahwa antara pria dan wanita memiliki perilaku kepatuhan yang sama. Hal ini berbeda dengan hasil kajian sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Chau dan Leung (2009) yang mengemukakan bahwa wanita lebih taat aturan dibandingkan dengan laki-laki. Al-Mamun et all (2014) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan, dan dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2016) menemukan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kepatuhan perpajakannya malah menurun dan terdapat perbedaan kepatuhan perpajakan antara responden yang memiliki tingkat penghasilan yang berbeda. Disamping itu, jenis pekerjaan seseorang berdampak pada kepatuhan perpajakannya, dimana orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih patuh dibandingkan dengan Wiraswasta. Menurut Cahyonowati (2011), keputusan individu untuk patuh pajak dengan tingkat penghasilan tertentu didasarkan pada preferensi risiko dan tarif progresif yang berlaku. Tarif pajak progresif mendorong individu berpenghasilan besar untuk meraih tax return dengan melakukan penggelapan pajak. Sedangkan individu berpenghasilan rendah kurang berani untuk mengambil risiko penggelapan pajak karena hal ini akan berakibat penurunan kekayaan jika pelanggaran pajak terdeteksi fiskus.
