Dasar pelaksanaan pemungutan pajak adalah peraturan perundangundangan yang mengatur hubungan antara pemungut pajak (fiskus) dengan wajib pajak. Dalam hubungan tersebut, terdapat hak dan kewajiban masing-masing. Pemerintah berhak menetapkan sejumlah peraturan perpajakan untuk dapat mengatur kewajiban wajib pajak, sepanjang memenuhi sejumlah prinsip perpajakan, yaitu prinsip keadilan, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan dan kemudahan serta prinsip efektivitas biaya. Pemerintah wajib menyalurkan kembali penerimaan pajak dalam bentuk pembangunan, dengan harapan wajib pajak dapat merasakan manfaatnya secara adil. Setiap terbitnya atau adanya perubahan peraturan perpajakan, hendaknya dapat disosialisasikan dengan baik. Tujuannya agar wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan dengan baik dan memperoleh kepastian mengenai waktu pembayaran, cara pembayaran dan jumlah yang harus dibayarkan dan kepastian hal lainnya. Dengan adanya pemahaman yang baik, dapat menjamin kepastian dan 64 menghindari tindakan sewenang-wenang dari petugas pajak. Peraturan perpajakan yang rumit dan kurang mencerminkan prinsip perpajakan, dapat menyulitkan wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat tergantung dengan tingkat pemahaman mereka terkait dengan perpajakan. Peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal, diluar kendali wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, indikator yang terkait dengan peraturan perpajakan dalam penelitian ini adalah kompleksitas peraturan pajak, frekuensi perubahan peraturan dan tingkat kesulitan pemahaman peraturan pajak. Terdapat sejumlah penelitian yang telah melakukan pengujian terkait hubungan indikator peraturan perpajakan dengan kepatuhan perpajakan, diantaranya Chau dan Leung (2009), Basit et all (2014), Kamil (2015) dan Puspita et all (2016). Chau dan Leung (2009) yang melakukan kajian literatur sejumlah penelitian, menyatakan bahwa makin kompleks peraturan perpajakan, makin besar ketidakpatuhan pajak. Kompleksitas melibatkan 2 (dua) dimensi, yaitu detail berlebihan dalam peraturan pajak dan banyak perhitungan pajak . Aturan pajak ini harus bertujuan sederhana, mudah dimengerti dan jelas sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Basit et all (2014) dan Puspita et all (2016) menemukan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui persepsi keadilan pajak. Sebaliknya, Kamil (2015) menemukan bahwa Pengetahuan memiliki hubungan negatif dan signifikan dari Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam penelitian ini adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah