Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) (skripsi dan tesis)

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (selanjutnya disingkat Samsat) Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. Ruang lingkup samsat mencakup penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran PKB dan BBNKB, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disingkat SWDKLLJ) dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (selanjutnya disingkat DPWKP). Penyelenggaraan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Prosedur pelayanan samsat secara terpadu dilakukan melalui tahapan 1.pendaftaran, 2.penetapan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (selanjutnya disingkat SKKP), 3.pembayaran, 4.pencetakan dan pengesahan, 5.penghimpunan, penggabungan dan penyerahan, dan 6. Pengarsipan. Keenam tahapan ini terbagi dalam 2 (dua) loket pelayanan, yaitu 1.loket pendaftaran dan penetapan, serta 2. loket pembayaran dan pengesahan serta penyerahan. Proses pendaftaran merupakan bagian dari registrasi dan identifikasi 46 kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Proses penetapan terbagi dalam 1.penetapan PKB dan BBNKB yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, serta 2.penetapan SWDKLLJ dan DPWKP yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Proses pembayaran dilaksanakan oleh perbankan yang dilanjutkan dengan pencetakan dan pengesahan STNK serta penyerahan kepada wajib pajak oleh pihak kepolisian. Terakhir, pengarsipan merupakan proses internal yang dilakukan oleh setiap unsur dalam samsat. Sejak tahun 2017, secara terpusat telah dilakukan modernisasi prosedur pelayanan samsat, bagi kendaraan bermotor pribadi, khususnya untuk transaksi pengesahan STNK 1(satu) tahun.Modernisasi dilakukan dengan menyederhanakan 3 (tiga) dari 6 (enam) prosedur pelayanan samsat, yaitu pendaftaran, penetapan dan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara otomatis melalui layanan Samsat Online Nasional. Dasar pelaksanaannya adalah adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Kepolisian Negara RI, Kementerian Dalam Negeri, PT. Jasa Raharja (Persero) dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Bank Pembangunan Daerah, dan Bank Umum Nasional. Pembayaran pajak dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi mobile dengan melibatkan sejumlah Bank Daerah dan Bank Umum Nasional. Kehadiran layanan ini diharapkan memberikan dampak praktis dan efisiensi untuk pelayanan bagi masyarakat, meski untuk tahap pencetakan dan pengesahan STNK wajib pajak masih diwajibkan untuk data langsung ke Kantor Bersama Samsat.