Tata Cara Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari:
1. “Stelsel Pajak
a. Stelsel Riil
Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya
terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan
pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah
semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak
diketahui.
b. Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran
yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu
tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya
sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap
sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
c. Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi
antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak
dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun,
besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas Domisili
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan
yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku
untuk Wajib Pajak dalam negeri.
b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal
Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari
Indonesia dikenakan pajak.
c. Asas Pemungutan Pajak
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap
orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat
tinggal di Indonesia.
3. Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak
dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap
tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yan berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:
1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan
pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang
ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga