Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus
maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi
fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak
terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan
mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang
diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu
(2013:143) adalah sebagai berikut:
1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak
permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak
diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian
dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan
untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.”
Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu
(2013:140) disebutkan bahwa:
“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia
baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib
Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan
tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak,
yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan
negara pajak akan berkurang.”
Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:146)
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
1. “Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak”.
Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus
maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi
fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak
terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan
mendapatkan pencapaian optimal.
