Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :
1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi Nasucha dalam Sony Devano
dan Siti Kurnia Rahayu, 2006: 111).
Identifikasi tersebut sesuai dengan kewajiban wajib pajak dalam self assessment
system:
1) Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor
Palayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan
wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2) Menghitung pajak oleh wajib pajak.
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang
dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak
dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah
mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi
dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih
antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih
bayar atau nihil.
3) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.
a) Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai
jenis pajak, misal : angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak
sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya.
b) Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah
maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
(SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat atau melalui e-payment.
4) Pelaporan dilakukan wajib pajak.
Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana
SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan
dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik
yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui mekanisme
pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta
melaporkan harta dan kewajiban wajib pajak (Sony Devano dan Siti Kurnia
Rahayu, 2006 : 83-84).
Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah :
a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun
terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
d. Dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib
pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemerikasaan yang terakhir
untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh
akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat
dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam
suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama
dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada
hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan
pada kas negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi
kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada kas
negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak
maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.
Menurut Siti Kurnia Rahayu kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu :
a. Kondisi sistem administrasi perpajakan.
Sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks
sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar
pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Administrasi
pajak yang baik akan memberikan motivasi kepada wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.
b. Pelayanan kepada wajib pajak.
Administrasi yang baik tentunya karena adnya instansi pajak, sumber daya
aparat pajak dan prosedur perpajakan yang baik. Dengan kondisi tersebut maka
usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat dan
menyenangkan bagi wajib pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan wajib
pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
c. Penegakan hukum dan pemeriksaan pajak.
Dengan adanya penegakan hukum dan pemeriksaan pajak, wajib pajak akan
patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam
usaha untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi
jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta
melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat yang kompeten dan memiliki
integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion.
d. Tarif pajak.
Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar
pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak
banyak sehingga tidak memberatkan wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu,
2010:140-141).