Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27-29) menyebutkan faktor-faktor
yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu:
1. “Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan
penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya
kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan
salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara
dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit,
prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti
pengisiannya oleh Wajib Pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang
perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang
perpajakan memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu
tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini
adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun surat edaran
dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan
secara rinci dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas “Freies
Ermessen” (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa
peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk
pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas
tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya
secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya
melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting.
KPP harus memiliki sistem administrasi yang tepat tetapi tidak rumit dan
ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat
Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan
merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan
pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan
yang baik kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara harus memiliki rasa
nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta
tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara
umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan
perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan
peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik
sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam
hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang
berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki
intelektual tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah