Pengertian pembangunan berkelanjutan sejak diperkanalkan oleh World
Commission on Environment and Development (WCED) sebagaimana tertuang
dalam Our Common Future atau laporan Brundtland, sampai saat ini masih
masuk dalam ranah perdebatan antar para ahli lingkungan. Hal ini menimbulkan
banyak inteprestasi definisi mengenai pembangunan berkelanjutan.
Berikut beberapa pengertian mengenai pembangunan berkelanjutan.
Ordóñez dan Duinker (2010) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan
adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial
dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia, kedua memenuhi
dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang, ketiga kegigihan
atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki (sosio-politik atau alam) dalam
waktu tak terbatas, keempat integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial dan
lingkungan secara koheren sehingga generasi manusia dan makkhluk hidup lain
dapat hidup pada saat ini maupaun pada masa mendatang tanpa batas, kelima
memenuhi kebutuhan dan aspirasi dibawah faktor pembatas lingkungan, sosial
dan teknologi, keenam hidup secara harmoni dengan alam dan yang lainnya dan
ketujuh menjaga kualitas hubungan antara manusia dan alam.
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
(IUCN) (1980) dalam world conservation strategy mendefinisikan untuk menjadi
sebuah pembangunan berkelanjutan, pelaksanaan pembangunan harus
mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi yang berbasis
pada sumberdaya kehidupan dan mempertimbangkan keuntungan ataupun
kerugian jangka panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif.
Sementara itu Food and Agriculture Organization (1995) melalui komisi
perikanan mengartikan pembangunan berkelanjutan, yang dituangkan dalam
Code of Conduct for Responsible Fisheries, adalah pelestarian dan pengelolaan
sumberdaya alam ditujukan untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan generasi
sekarang dan yang akan datang. Pengembangan konsevasi seperti tanah, air,
tanaman dan sumberdaya genetik tidak menyebabkan degradasi lingkungan,
menggunakan teknologi yang tepat dan dapat diterima secara sosial dan
ekonomi.
Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai
upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,
dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Berpijak dari
pengertian-pengertian di atas, paradigma pembangunan yang semula berfokus
pada pertimbangan ekonomi semata bergeser kepada paradigma pembangunan
dengan sektor lingkungan dan sosial sebagai sektor yang tidak bisa ditinggalkan.
