Mekanisme Pengembangan Kawasan Minapolitan (skripsi dan tesis)

Seperti pengembangan kawasan industri maupun pariwisata,
pengembangan kawasan minapolitan setidaknya melewati sebuah mekanisme.
Mekanisme tersebut seperti diuraikan oleh Direktorat Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: (1) pemerintah kabupaten/kota
mengajukan usulan mengenai pengembangan wilayah menjadi kawasan
minapolitan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Pengajuan
tersebut dilengkapi dengan kajian potensi dan lokasi yang akan dijadikan sebagai
kawasan pengembangan minapolitan, (2) pemerintah pusat menilai kesiapan
lokasi untuk dapat dikembangkan sebagai kawasan minapolitan. Penilaian
dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi, berupa dokumen
perencanaan yang terdiri dari SK lokasi, SK pokja, Masterplan, RPIJM, dan DED,
serta potensi lokasi kawasan yang diusulkan. Pengembangan kawasan
minapolitan yang diusulkan dapat dipenuhi jika telah memenuhi kondisi berikut:
1. Apabila kelengkapan administrasi dan potensi kawasan yang diusulkan telah
memenuhi persyaratan administrasi yang berupa dokumen perencanaan yang
terdiri dari SK lokasi, SK pokja, Masterplan, RPIJM,dan DED, serta potensi
lokasi kawasan yang diusulkan.
2. Apabila kelengkapan administrasi belum terpenuhi semua, tetapi kawasan
yang diusulkan memiliki potensi yang baik dilihat dari profil kawasan tersebut.
Kawasan ini akan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan
persyaratan administrasi dalam waktu 1 tahun. Apabila dalam kurun waktu 1
tahun belum terlengkapi, dana bantuan pembangunan pada tahun berikutnya
akan dihentikan untuk sementara (Direktorat Cipta Karya, 2013).