Tag: Judul Akutansi

Menurut Sukrisno Agoes (2012:46) menyatakan sebagai berikut : “Anggota KAP tidak diperkenankan mendapat klien dengan menawarkan fee yang dapat berakibat pada kualitas audit yang dihasilkan”. Diperjelas dengan pernyataan GAO dalam Theodorus Tuanakotta (2010:234) : “Kadang-kadang ditengarai adanya auditor yang menawarkan low-ball fee untuk menarik audit client baru, dengan resiko terhadap kualitas audit”. Menurut Hoitash (2007) mengenai Hubungan Fee dengan Kualitas Audit : “Hypothesise that the fees paid to auditors can affect audit quality in two principal ways. First, large fees paid to auditors may increase the effort exerted by auditors and thereby increase audit quality. Alternatively, large fees paid to auditors, particularly those that are related to NAS, make auditors more economically dependent on their clients. Such financial reliance may induce a relationship whereby the auditor becomes reluctant to make appropriate inquiries during the audit process for fear of losing highly profitable fees”. Berdasarkan hasil penelitian Ramy Elitzur & Haim Falk dalam Nasrullah Jamil (2008) menyatakan bahwa : “Audit fees yang lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit fees yang lebih kecil”. Bambang Hartadi (2009) menyatakan : “Terbukti bahwa fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sementara rotasi dan reputasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit”. Takiah Mohd. Iskandar, dkk (2010) menyatakan : “For example, audit fees charged to clients are determined based on formula prescribed by MIA, which is based on total revenue, total assets or total expenses. Consequently, auditors are less motivated to apply their expertise, ie to improve audit quality, in order to gain higher audit fees (Mohd-Mohid & Takiah 2004)”. Rita Yuniarti (2011) menyatakan : “And audit fees significantly affect the quality of audits. Higher fees will increase audit quality, improved audit quality is due to audit fees earned in one year and the estimated operational costs needed to implement the audit process”. Viska Anggraita, dkk (2012) menyatakan : “Peningkatan persaingan menyebabkan kesetaraan antara KAP (auditor) dan klien sehingga dapat mengurangi fee audit. Di sisi lain peningkatan persaingan juga menyebabkan penurunan kualitas audit karena KAP (auditor) tidak ingin kehilangan klien sehingga menjadi kaki tangan klien dan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan (Kallapur, Sankaraguruswamy, dan Zang, 2008)”. Hey dan Davis (2002) menyatakan Fee merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pembayaran fee kepada auditor dapat mempengaruhi audit yang berkualitas, pembayaraan dengan fee yang besar dapat meningkatkan usaha yang digunakan auditor dengan demikian dapat meningkatkan kualitas audit, sebagai alternatif pembayaran fee yang besar kepada auditor, membuat auditor lebih ekonomis tergantung kepada klien mereka, seperti itu kepercayaan keuangan boleh mempengaruhi suatu hubungan sebagaimana auditor menjadi segan untuk membuat pemeriksaan sesuai sepanjang proses audit karena takut kehilangan pembayaran yang sangat menguntungkan (Hoitash, 2007).

Arens dan Loebbecke dalam Amir Abadi (1998:14) menyatakan :
“Karena tanggungjawab yang besar merupakan hal penting bagi tenaga
ahli (auditor) yang bekerja di suatu Kantor Akuntan Publik untuk memiliki
kompetensi yang tinggi, dengan adanya kompetensi yang dimilikinya
mereka dapat melaksanakan audit dengan efisien dan efektif. Para
pembaca laporan keuangan merasa yakin akan kompetensi auditor, maka
akan mempercayai pula laporan-laporan yang meraka hasilkan/ kualitas
audit”.
Menurut M. Nizarul Alim (2007) dalam penelitiannya berhasil
membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit,
hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi
yang baik dimana kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman
dan pengetahuan.
Harvita Yulian Ayuningtyas dan Sugeng Pamudji (2012) :
“Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat
kesimpulan bahwa Kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kualitas hasil audit”.
Justinia Castellani (2008) :
“Hasil Pengujian hipotesis mengenai pengaruh kompetensi auditor
terhadap kualitas audit, terbukti bahwa kompetensi yang diukur melalui
pendidikan formal, pengalaman sertapelatihan tekrnis secara signifikan
mempengaruhi audit baik dari segi proses maupun hasil audit”.
Joseph. F. Brazel (2004) :
“In complex AIS environments, both auditor AIS expertise and their
evaluations of CAS evidence play a critical role in determining audit
quality (POB [2000]). This study extends the literature by demonstrating
that auditor AIS expertise and CAS competence affect not only auditors’
risk assessments, but also the nature, staffing, and extent of their planned
substantive procedures. More importantly, auditors’ AIS expertise levels
appear to influence their ability to compensate for potential CAS
competence deficiencies. Under conditions of high CAS competence,
scope decision differences between high and low AIS expertise auditors
were smaller. Thus, while auditor AIS expertise plays an important role in
complex AIS environments, it is most critical when there are CAS
competence deficiencies. This may represent a significant obstacle to
firms, given practitioner concerns regarding CAS competence variability,
as well as the perceived variability in their own AIS expertise”.
Christiawan (2002) :
“Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan
independensi. Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman
memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan
akuntansi. Hasil penelitian empiris setidaknya memberikan refleksi
tentang kondisi kompetensi dan independensi akuntan publik. Penelitian
tentang kompetensi akuntan publik memberikan refleksi bahwa profesi
akuntansi mulai tidak menarik dan tergeser oleh profesi yang lain.
Penelitian juga memberikan bukti empiris bahwa pengalaman akan
mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui kekeliruan yang ada
di perusahaan yang menjadi kliennya dan pelatihan yang dilakukan akan
meningkatkan keahlian akuntan publik dalam melakukan audit.
Faisal (2012) :
“Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Hal ini
menunjukan semakin baik kompetensi yang dimiliki auditor maka akan
semakin berkualitas laporan audit yang dihasilkan”.
Linda Flaming (2002) :
“The proposition that NAS provision beneficially affects perceived audit
quality due to the increased knowledge it provides to the audit firm about
the client is not supported by this investigation.Audit quality and
investment attractiveness perceptions were also lower when the client’s
auditors performed NAS.Regression results support the belief that
perceptions of audit quality are affected by both auditor knowledge
(competency) and auditor independence (objectivity) perceptions
(DeAngelo 1981; Eliott and Jacobsen 1998; Carmichael 1999). Results
also suggest that these two factors are approximately equally weighted,
and the weighting is not affected by the presence of NAS. For example,
student participants may have more accounting and auditing knowledge
than average individuals. On the other hand, participants in this study do
not have as much training as professional investors, another large
component of the investing community”.
Feny Ilmiyati dan Yohanes Suhardjo (2012) :
“Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang bertujuan mencari
bukti empiris tentang hubungan akuntabilitas dan kompetensi auditor
terhadap kualitas audit pada KAP Semarang. Dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut : 1) Pengalaman dalam melaksanakan audit berpengaruh
positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin berpengelaman auditor
maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkannya,2) Pengetahuan
seorang auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga
semakin dalam dan luas pengetahuan seorang auditor maka akan semakin
baik kualitas audit yang dihasilkan”.

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari
membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh
Wooten dalam penelitiannya dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit,
yaitu :
1. Kesesuaian dengan SPAP (Standar Pelaporan Akuntan Publik)
2. Kepatuhan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur)
3. Prinsip kehati-hatian
4. Risiko audit
5. Perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner

Menurut Arens, et., al (2011:105) kualitas audit mencakup pengertian sebagai berikut : “Audit quality means how tell an audit detects and report material misstatements in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integerity, particularly indepndence”. Boon dan Mc Kinnon (2008) menyatakan : “Audit quality is an increasingly important area of examination”. Basuki (2006) menyatakan : “ Secara teoritis kualitas pekerjaan akuntan publik biasanya dihubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah”. Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas auditor dalam menentukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan serta suatu area pengujian yang penting dalam proses audit. Kualitas audit memiliki banyak dimensi sehingga sampai saat ini belum ada acuan/ pedoman untuk mengukur kualitas audit. Hal ini karena kualitas audit merupakan konsep yang kompleks dan sulit dipahami, terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda (Dyah Setyaningrum, 2012).  Menurut Aamir, et., al (2011:1-3), menyatakan kualitas audit sebagai berikut : “Audit quality is defined as a positive constructives process used to assess, verivy and validate the quality of audit process and activities performed by an auditor”. Menurut De Angelo (1981) menyatakan : “Kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien”. Menurut Lowensohn et al,(2007), kualitas audit dapat diukur dengan tiga pendekatan, yaitu: 1. Menggunakan proksi kualitas audit, misalnya ukuran auditor (Mansi et al, 2004), kualitas laba (Kim, 2002), reputasi KAP (Beatty, 1989), besarnya audit fee (Copley, 1991), adanya tuntutan hukum pada auditor (Palmrose, 1988), dan lain lain; 2. Pendekatan langsung, misalnya dengan melihat proses audit yang dilakukan dan sejauh mana ketaatan KAP terhadap standar pemeriksaan audit (Dang, 2004; O‟Keefe et al, 1994); 3. Menggunakan persepsi dari berbagai pihak terhadap proses audit yang dilakukan KAP (Carcello, 1992). De Angelo (1981) Walaupun ukuran luas kualitas audit tidak secara signifikan berbeda dengan penetapan harga atas jasa audit yang dideteksi, tetapi data tersebut menyajikan bukti perbedaan audit pricing antara kantor akuntan Big Eight atas pasar auditee yang berukuran kecil.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diatas mengenai Audit Fee
adalah Imbalan atas pekerjaan audit yang telah dilaksanakan auditor yang
diberikan oleh klien karena telah diselesaikannya berdasarkan perkiraan
waktu yang telah dianggarkan. Menurut Mulyadi (2002:63-64) besarnya fee
anggota tergantung :
1. Risiko penugasan adalah resiko yg terjadi dalam hal auditor , tanpa
disadari, tidak dimodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinnya, atas
suatu laporan keuangan yg mengandung salah saji material
2. Kompleksitas jasa yang diberikan adalah ukuran rumit tidaknya transaksi
yang dimiliki oleh klien KAP untuk diaudit
3. Struktur biaya KAP yang bersangkutan dan
4. Pertimbangan profesional lainnya
– Awal penugasan audit
– Kondisi keuangan klien
Menurut Abdul Halim (2001 : 71) ada beberapa cara dalam penentuan atau
penetapan Fee Audit :
a. Per Diem Basis
Pada cara ini fee ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh
tim auditor. Pertama kali fee per jam ditentukan, kemudian dikalikan
dengan jumlah waktu/jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif fee per jam
untuk setiap tingkatan staf tentu dapat berbeda-beda.
b. Flat atau Kontrak Basis
pada cara ini audit fee dihitung sekaligus secara borongan tanpa
memperhatikan waktu audit yang dihabiskan, yang penting pekerjaan
terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian.
c. Maksimum Fee Basis
Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara diatas. Pertama kali
ditentukan tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu
tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar
auditor tidak mengulur-ngulur waktu sehingga menambah jam/waktu
kerja

Arens, et al., (2012:88) menyatakan : “Audit related fees are for service audit that can only be provided by CPA firm”. Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa imbalan jasa audit terkait dengan pelayanan jasa audit yang hanya bisa di berikan oleh Kantor Akuntan Publik. Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) menyatakan “Audit” : “Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. Hendry Simamora (2002:121) menyatakan : “Sebelum disetujuinya suatu perikatan antara KAP dan klien, biasanya KAP dimintai keterangan prihal estimasi biaya audit, jam kerja staf audit merupakan satuan pengukuran dasar untuk imbalan jasa audit (audit fee). Karena banyaknya jam kerja yang persis tidak dapat ditentukan dimuka, auditor independen biasanya memberikan estimasi dasar mengenai besarnya imbalan jasa yang mereka minta”. Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240 Point 1 Tentang Audit Fee menyatakan : “ Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai”. Iskak (1999) mendefinisikan Audit Fee : “Honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan”. Dan Pengertian Audit Fee menurut De Angelo (1981) menyatakan : “Audit Fee merupakan pendapatan yang besaranya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, resiko audit yang dihadapi auditor dari klien, serta nama KAP yang melakukan jasa audit”. Sedangkan “Fee” menurut Duska dan duska (2003:103) : “Fee is a fee estabilished for the performance of any service pursuant to an arragement”. Jadi dapat disimpulkan bahwa Fee Audit adalah suatu imbalan yang diterima auditor dari klien yang meminta untuk mengaudit laporan keuangan perusahaannya, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati serta dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Fee Audit tidak hanya menjadi subjek mengenai ukuran ketepatan dan membandingkannya dengan target, tetapi juga berhubungan dengan penggerak biaya (jam) yang memberikan staf audit target waktu yang tepat untuk setiap tugasnya (Pierce dan Sweeney : 2004)

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas mengenai kompetensi auditor,
dapat disimpulkan bahwa akuntan publik dituntut untuk mempunyai keahlian
dalam melakukan audit dan terampil yang di dukung dengan pengetahuan dan
pengalaman audit.
Berdasarkan konstruk yang dikemukakan oleh De Angelo (1981),
kompetensi diproksikan dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman.
Dan menurut Boyton J. K (2003:61) Kompetensi auditor di tentukan oleh
tiga faktor, yaitu :
1. Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi
2. Mengikuti profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor
3. Pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing
Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang
mempengaruhi mempengaruhi kompetensi auditor yaitu :
Ad. Pengetahuan
Menurut Meinhard et.al, (1987) dalam Harhinto (2004:35) :
“Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor
karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak
pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga
dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu
auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang
semakin kompleks”.
Ad. Pengalaman
“Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang
berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal : (1.) Mendeteksi
kesalahan, (2.) Memahami kesalahan secara akurat, (3.) Mencari
penyebab kesalahan. Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti
(2002:5) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai
pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi
penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan
keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada
tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Libby
et. al, 1985) dalam Mayangsari (2003:4)”.

Menurut H. R Daeng Naja (2004:101) kompetensi yaitu : “Kompeten yaitu tingkat keyakinan sejauh mana suatu data dan fakta dapat dipercaya dan dapat diandalkan serta memiliki relevansi dengan tujuan pemeriksaan dan secara objektif dapat di uji kebenarannya”. Menurut menurut Wibowo (2007:86) menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut: “Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut”. Kompetensi menurut UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 (10) : “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”. Bedard dalam Sri Lastanti (2005:88) mendefinisikan kompetensi adalah : “Keahlian atau kompetensi yaitu sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukan dalam pengelaman audit”. Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary dalam Sri Lastanti (2005) mendefinisikan kompetensi adalah : “Keterampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman”. Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2009:13-14) auditor terbagi menjadi tiga yaitu : “(1) Auditor Independen berasal dari dari Kantor Akuntan Publik, bertanggungjawab atas audit laporan keuangan historis auditee-nya. (2) Auditor Pemerintah adaah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksaan pemerintah, berfungsi untuk melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang sahamnya di miliki pemerintah. (3) Auditor Internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasioanal organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan”. Menurut I Gusti A. R (2008:63) menyatakan : “Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar, kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang auditor kinerja, yaitu mutu profesional, pengetahuan umum, dan keahlian khusus dan untuk memperoleh kompetensi tersebut dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor kinerja”.  Sedangkan standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Auditor Eksternal adalah kemampuan atau keahlian seorang Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan di dukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor tersebut. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:2) menjelaskan kompetensi adalah sebagai berikut : “Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil”. Menurut Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004:38) bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah : “Penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal itu menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan sikap dan apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas – tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu”.

Adanya aturan dari pemerintah tentang pergantian KAP dapat
berdampak baik bagi klien. Myers (2013) menyatakan tujuan adanya
rotasi KAP dalam mengaudit perusahaan untuk menggantikan klien dan
auditor memiliki kedekatan yang berlebihan. Jika perusahaan klien
semakin cepat melakukan pergantian maka akan dapat mengurangi dan
mencegah klien terkait dengan auditor sehingga auditor pun tidak akan
memperbaiki masalah independensi. Namun jika perusahaan tidak pernah
melakukan rotasi maka akan terjalin kedekatan yang sangat erat antara
kedua belah pihak sehingga dapat berpengaruh terhadap objektivitas
auditor. Siregar, Amarullah, Wibowo, & Anggraita, (2012) menyatakan
bahwa adanya aturan rotasi auditor bertujuan untuk meningkatkan
kualitas audit, dengan asumsi hubungan yang lama antara manajemen
dengan auditor akan mengurangi tingkat independensi auditor. Sedangkan
jika dilihat dari sudut pandang yang lain, rotasi akan membuat
menurunnya kualitas audit. Hal itu terjadi karena auditor perlu waktu
yang lama untuk mengenal perusahaan baru yang di audit. Berbeda jika
tidak dilakukannya rotasi KAP, maka auditor sudah lebih mengenal
perusahaan yang di audit.

Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin
antara auditor dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) dengan audit
yang sama (Nahdiatul, 2018). Audit tenure adalah masa jabatan dari KAP
dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya yang berbanding lurus
dengan jenis dan besarnya perusahaan. Lamanya kontrak dari KAP pada
perusahaan tertentu dapat mempengaruhi independensi audit sehingga
dapat juga mempengaruhi sifat, mental, dan objektivitas dari auditor
dalam mengaudit laporan keuangan saat tingkat independensi auditor
akan menurun jika auditor memiliki hubungan yang dekat dengan klien.
Pembatasan masa perikatan (masa jabatan audit) merupakan usaha untuk
mencegah timbulnya auditor yang terlalu terkait dengan klien sehingga
tidak menimbulkan perbedaan independensi auditor dalam melaksanakan
tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien. Oleh
karena itu, peraturan perundang-undangan tentang masa transisi (masa
jabatan audit) untuk keterkaitan emosional yang terjalin antara auditor
dengan klien dan dapat diperoleh kembali kepercayaan masyarakat. Di
Indonesia, dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
audit tenurial berkaitan dengan independensi dari seorang auditor yang
sangat penting dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Oleh
karena itu, pihak pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat
memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik dari pihak akuntan,
pihak perusahaan dan pihak eksternal. Bentuk campur tangan dari
pemerintah inilah yang dapat mempertahankan sikap independensi auditor
yaitu dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan pemerintah tentang
pergeseran auditor serta masa kerja audit (masa jabatan audit) (Divianto,
2011).
Menurut Giri (2012) persetujuan tentang ada dua masalah praktis
yang dapat menentukan pernafasan aktual dari seorang auditor untuk
mempertahankan sikap independensi selama melaksanakan tugas audit,
yaitu: (1) auditor harus mempertimbangkan dari manajemen perusahaan
untuk mendapatkan tugas audit daritahun ke tahun, dan ( 2) secara
pribadi, keberlanjutan tugas audit menyebabkan anggota KAP menjadi
semakin dekat dengan manajemen, hubungan yang semakin dekat ini
menimbulkan auditor semakin mempermasalahkan kepentingan
manajemen dengan kepentingan publik

Fee audit merupakan besaran biaya yang di terima oleh auditor
berdasarkan dari berbagai hal yang di pertimbangkan, misalnya
kompleksitas jasa yang diterima auditor, tingkat dari skill audit dalam
mengaudit, dan lain-lain. Sehingga dapat dari pengertian tersebut
diambilah indikator kompleksitas tugas yang diberikan, tingkat keahlian
yang dimiliki, dan struktur biaya KAP yang bersangkutan dan
pertimbangan professional biaya lainnya. Dalam bagian Lampiran 1 Surat
Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee
Audit dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi
seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan
praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang
wajar atas jasa professional yang diberikannya (Purba, 2009)
Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2008 Seksi 240
menerima dalam melakukan perundingan tentang jasa profesional yang
diberikan, guna dapat menentukan jumlah ketidakseimbangan jasa
profesional yang sesuai. Fakta tentang jumlah ketidakseimbangan
profesional yang diajukan oleh salah satu yang lebih rendah dari yang
seharusnya tidak bertentangan dengan kode etik profesi. Namun
demikian, tantangan terhadap landasan pada dasar etika profesi dapat saja
terjadi akibat ketidakseimbangan yang diajukan oleh profesional.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Lembaga Akuntan Publik
Indonesia Nomor: KEP.024 / IAPI / VII / 2008 tentang audit mengenai
penetapan fee audit berdasarkan audit imbal jasa, akuntan publik harus
mempertimbangkan hal-hal berikut: kebutuhan klien; tugas dan tanggung
jawab menurut hukum; independensi; tingkat keahlian (tingkat keahlian)
dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta
tingkat kesulitan pekerjaan; banyak waktu yang diperlukan dan efektif
digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan
pekerjaan; dan dasar penetapan biaya yang disetujui.

mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap
nilai perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat
dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan
untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset
yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset
yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini
sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya.
Jumlah asset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai
dari sisi pemilik perusahaan. Tetapi jika dilihat dari sisi manajemen,
kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan
meningkatkan nilai perusahaan.
Penelitian mengenai hubungan antara ukuran perusahaan dengan
nilai perusahaan sudah dilakukan oleh Desemliyanti (2003) dan
Vebrianawati (2002). Ia meneliti tiga variabel yang dianggap
mempengaruhi nilai perusahaan, yakni ukuran perusahaan (total aset),
hutang dan bunga. Penelitian ini memberikan hasil bahwa ukuran
perusahaan memiliki hubungan yang negatif dengan nilai perusahaan, dan
bunga memberikan hubungan yang positif dengan nilai perusahaan.
Investor dalam penyertakan modalnya juga perlu untuk melihat ukuran
perusahaan. Pada penelitian ini jumlah aktivasi log untuk mempersempit
perbedaan jumlah dalam skala interval.

Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu
pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor
dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan.
Standar pengauditan mencakup mutu professional, auditor independen,
pertimbangan (judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan
penyusunan laporan audit. Audit quality didefinisikan sebagai tingkat
kemampuan kantor akuntan dalam memahami bisnis klien
Kualitas audit yang baik yaitu audit yang sesuai dengan standar
profesi dan regulasi dari pemerintah, memiliki standar KAP sebagai
pengendalian mutu KAP, laporan auditor yang diterbitkan sesuai dengan
kondisinya, dan memiliki keberanian untuk melaporkan adanya salah saji
material tanpa rasa takut. Beberapa indikator ini menjadi hal yang esensial
dalam melaksanakan perikatan audit
Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability)
dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat
menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan
melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam
melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar
auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan
Kompetensi adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang
auditor. Untuk menjadi seorang auditor yang berkompeten, auditor harus mengambil sertifikasi profesi yang diakui oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia (IAPI). Untuk memperoleh sertifikasi dari IAPI seorang auditor
harus lulus ujian dan ditambah dengan persyaratan lain yang harus
dipenuhi antara lain, pengalaman kerja di bidang akuntansi, auditing dan
keuangan.
Al-Thuneibat, dkk (2011) menggunakan DAs sebagai proksi untuk
mengukur kualitas audit. Namun banyak penelitian menggunakan DAs
untuk mengukur kualitas laba bukan kualitas audit. Sementara itu,
(Suciana, 2018) menggunakan Model Carey dan Simnett sebagai proksi
pengukuran kualitas audit.
Penelitian ini akan menggunakan Model Carey dan Simnett yang
di modifikikasi (Suciana, 2018) melalui pendekatan earnings surprise
benchmark. Dengan pertimbangan, untuk mengevaluasi kualitas
keputusan yang berujung pada kualitas audit, laba dalam laporan
keuangan dapat digunakan sebagai ukuran yang diobservasi. Selain itu,
tingkat laba sebagai ukuran yang diobservasi adalah data yang mudah
didapat dari laporan keuangan

Menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan
pemilik selaku principal. Menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu
kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang melibatkan agen untuk
melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan
pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.
Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas
manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam
perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan
pertanggungjawaban kepada agen (manajemen). Tetapi acapkali terjadi
kecenderungan tindakan manajemen yang memoles laporan agar terlihat
baik sehingga kinerjanya dianggap baik.
Untuk menghindari kecurangan manajemen dalam membuat laporan
keuangan maka diperlukan pengujian. Pengujian hanya bisa dilakukan
oleh pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen. Dalam teori
keagenan auditor sebagai pihak ketiga membantu memahami konflik
kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agen. Auditor independen
dapat menghindarkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan
yang dibuat oleh manajemen

Audit yang memiliki kualitas baik akan meningkatkan keandalan dalam laporan keuangan sehingga investor lebih percaya dan dapat membuat keputusan yang lebih tepat atas informasi yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit (audit quality) merupakan suatu kemungkinan seorang auditor dalam menemukan pelanggaran dalam laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan klien, dan seberapa kemampuan auditor tersebut dalam mengungkapkan pelanggaran tersebut. kualitas audit juga bertujuan untuk meningkatkan nilai laporan keuangan perusahaan bagi para pemakai laporan keuangan. Manajemen perusahaan memerlukan audit dengan kualitas yang tinggi agar pemangku kepentingan percaya terhadap data akuntan yang disajikan dalam laporan keuangan (DeAngelo, 1981). Dalam kualitas audit memiliki 2 faktor utama yaitu independen dan kompetensi. Independensi yang dimaksud adalah seorang auditor dalam mengaudit mampu melaporkan kesalahan material yang terdeteksi. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan yaitu jika seorang auditor dapat menemukan salah saji material tersebut. Oleh karena itu kedua faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kualitas dan secara tidak langsung satu dengan yang lainya saling berhubungan.

Menurut Pramaswaradana dan Astika (2017) spesialisasi auditor adalah kemampuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman mengaudit perusahaan sebelumnya. Auditor yang memiliki spesialisasi dianggap dapat mendeteksi kesalahan lebih baik, cepat, dan efisien. Klien juga menerima informasi yang relevan, akurat dan andal dari laporan keuangan yang telah diaudit. Oleh karena itu, jasa auditor spesialis banyak digunakan untuk mengaudit laporan perusahaan. Seringnya auditor mengaudit suatu perusahaan diharapkan semakin bertambah kemampuan dan pengalamannya. Perusahaan beranggapan auditor sudah mampu dan berpengalaman sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Manajer dan senior audit spesialis akan jauh lebih baik dalam mendeteksi terjadinya kesalahan jika mereka diberikan tugas audit sesuai dengan spesialisasi mereka (Panjaitan & Chariri, 2014).

Auditor selalu dibatasi dengan jangka waktu pada saat melaksanakan audit, oleh karena itu pentingnya anggaran waktu perlu dibuat oleh kantor akuntan publik dalam setiap kegiatan pengauditan. Akan tetapi dalam kenyataannya, anggaran waktu seringkali tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, adanya anggaran waktu membuat seorang auditor bekerja dalam tekanan untuk menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah dianggarkan. Menurut Sososutikno (2003) dalam Putri, Nirmala, dan Cahyonowati (2013) dan Arisinta (2013) time budget pressure adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku. Ketika seorang auditor dihadapkan dengan tekanan anggaran waktu, seorang auditor akan mendapatkan 2 kemungkinan respon yang akan dikeluarkan oleh auditor yaitu fungsional dan disfungsional. Untuk tipe fungsional yaitu dimana perilaku auditor menggunakan waktu yang dianggarkan dengan sebaik-baiknya sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Sedangkan menurut Arisinta (2013) untuk tipe disfungsional adalah tindakan yang dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas dalam tekanan yang akan membuat kualitas audit menurun.

Menurut Prasetia dan Rozali (2016) Audit Tenure adalah masa perikatan (jangka waktu) antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang telah disepakati. Di Indonesia lamanya masa perikatan antara auditor dengan klien diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 mengenai Praktik Akuntan Publik. Peraturan pemerintah (PP) N0. 20 tahun 2015 pasal 10 dan 11 telah mengatur lamanya akuntan publik untuk memberikan jasa audit yaitu selama 5 tahun berturut-turut. Setelah tidak memberikan jasa audit selama 2 tahun berturut-turut, akuntan publik boleh memberikan kembali jasa audit. Masa perikatan kantor akuntan publik tidak dibatasi lagi. Menurut Fitriany et al (2016) ketika tenure semakin panjang, auditor akan semakin memahami perusahaan, kecurangan manajemen semakin berkurang, dan kualitas laporan keuangan semakin baik. Sedangkan menurut Hamid (2013) pada penelitiannya disebutkan bahwa dengan tenure yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Tenure yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan. Fitriany et al (2016) Tenure adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Tenure biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor. Hubungan yang panjang antara KAP dan klien berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara mereka, hal tersebut dapat menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Dalam berbagai  penelitian audit tenure masih dalam perbedabatan, lamanya masa perikatan tersebut memiliki pengaruh di setiap sudut pandang penelitian

Pada penelitian ini menggunakan agency theory yang menurut Jensen dan Meckling (1976) teori ini lebih menekankan hubungan antara pemilik perusahaan atau principal dengan manajer atau agent. Kontrak berisi keterangan yang menyatakan agent harus bekerja sesuai delegasi dan wewenang dari principal. Agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda, keadaan ini membuat conflict of interest di antara kedua belah pihak. Kondisi ini dapat menimbulkan informasi asymetri antara agent dan principal sebab, antara agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda. Menurut Jensen dan Meckling (1976) laporan yang dimiliki seorang agen tersebut akan berbeda dengan informasi yang diberikan kepada prinsipal atau dapat disebut sebagai asymmetric information. Menurut Wibowo dan Rossieta (2009) asymmetric information tersebut dapat diselesaikan melalui pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi memonitor perilaku manajer sebagai agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Faktor lain yang berpengaruh adalah proses yang sistematis dan objektif yang dilakukan dalam proses audit diyakini dapat mengatasi masalah ini. Auditor eksternal berperan sebagai pihak ketiga yang bersifat independen. Hasil temuan audit dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan mereka diyakini dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan

Wibowo dan Hilda (2009) berpendapat bahwa KAP besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit dibandingkan KAP kecil, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Menurut Wijayanti (2010), perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemakai laporan keuangan. Halim (1997) dalam Tida (2011) mengatakan bahwa perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan itu. KAP lebih besar (KAP big four) dianggap sebagai penyedia jasa audit yang lebih dapat mempertahankan independensi. Hal tersebut dikarenakan KAP big four memiliki klien yang lebih banyak dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil, sehingga dapat mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu. KAP yang berafiliasi dengan Big4 cenderung dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding dengan KAP Non Big4. Kantor Akuntan Publik yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan memiliki reputasi tinggi pula dalam lingkungan bisnis karena itu, akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga image mereka (DeAngelo, 1981 ; Dopuch, 1984 dalam Nasser et al., 2006). KAP yang lebih besar dianggap lebih mandiri dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil, sehingga lebih mampu menghadapi tekanan dari manajemen ketika terjadi perselisihan satu sama lain (Chow and Rice, 1982 dalam Wijayanti, 2010). Perusahaan akan cenderung memilih KAP yang berafiliasi dengan KAP Big4 untuk menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan di hadapan pemegang saham maupun masyarakat umum serta para pengguna laporan keuangan. Berdasarkan beberapa argumen yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang belum menggunakan KAP afiliasi Big 4 yang diyakini memiliki kualitas lebih baik daripada KAP afiliasi Non Big 4 akan cenderung mengganti KAP nya dengan KAP yang memiliki kualitas lebih baik untuk mendapatkan reputasi yang baik dari para pemegang saham maupun dari seluruh pengguna laporan keuangan

Higgins,2004:35 dalam Estralita Trisnawati dan Hansen Wijaya, 2009 menyatakan bahwa ROA dapat menunjukkan sebaik apakah kinerja manajemen terhadap semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Persentase perubahan ROA (Return on Asset) merupakan salah satu proksi dari reputasi klien / client reputation (Mardiyah, 2002). Perubahan ROA dapat digunakan sebagai indikator prospek bisnis dari perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin efektif pengelolaan aktiva yang dimiliki perusahaan dan semakin baik pula prospek bisnisnya (Damayanti dan Sudarma, 2008). Seiring dengan pertumbuhan perusahaan maka semakin kompleks kegiatan operasionalnya, dan semakin meningkat pula pemisahan antara manajemen dan pemilik, sehingga permintaan akan independensi auditor meningkat untuk mengurangi biaya agensi (Watts dan Zimmerman, dikutip oleh Nasser, et al., 2006). Joher, et al., yang dikutip oleh Kawijaya dan Juniarti (2002) menyatakan bahwa manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jika hal ini tidak bisa dipenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan mengganti auditor yang ada saat ini. Mendukung hasil penenlitian diatas, R.M. Aloysius (2010) menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan perusahaan memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Perusahaan yang sedang berkembang akan cenderung untuk mengganti auditornya.

Auditor Switching Afiliasi KAP DER ROA Opini Audit  Opini auditor adalah opini atas kewajaran laporan keuangan yang dikeluarkan oleh auditor (Mulyadi, 2002). Perusahaan umumnya lebih menyukai jika mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian memiliki arti bahwa perusahaan telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat ketidakpastian yang luar biasa sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan akuntansi. Investor cenderung melihat perkembangan perusahaan melalui laporan keuangan dan laporan audit. Melihat hal ini, perusahaan tentunya akan mengharapkan opini yang dikeluarkan oleh auditor dapat membuat reputasi perusahaan baik di mata investor. Opini audit selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) cenderung mempengaruhi klien untuk melakukan pergantian audit sehingga menyebabkan masa perikatan audit akan terhenti. Hal ini disebabkan oleh pemberian opini audit selain WTP mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung negatif (Kawijaya dan Juniarti, 2002). Chow dan Rice (1982) menyatakan bahwa perusahaan lebih sering mengganti auditor setelah menerima qualified opinion atas laporan keuangannya. Hudaib dan Cooke (2005) juga menyatakan hal yang sama bahwa setelah menerima qualified opinion, perusahaan atau klien akan lebih cenderung mengganti auditornya atau kantor akuntan publiknya. Kecenderungan untuk mengganti auditor setelah mendapat qualified opinion mengakibatkan perusahaan melakukan auditor switching. Kawijaya dan Juniarti (2002) menyatakan bahwa opini qualified memang cenderung kurang disukai oleh klien. Perusahaan klien lebih menginginkan auditor memberi opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya. Chow dan Rice (1982) mengungkapkan penemuan yang sama bahwa qualified audit opinion merupakan salah satu determinan yang memicu pergantian auditor. Oleh karena itu, klien berusaha sedapat mungkin menghindari untuk mendapat opini qualified. Jadi dapat disimpulkan bahwa klien belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya akan berusaha mengganti KAP.

Perhitungan rasio DER (Debt to Equity Ratio) merupakan salah satu yang dapat memproksikan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Rasio DER dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas (R.M. Aloysius, 2010). Financial Distress yang dialami perusahaan dapat terjadi oleh beberapa faktor. Salah satunya apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan terancam bangkrut. Sulistiarini dan Sudarno (2012) dalam Vita Wahyu Saputri dan Fatchan Achyani (2014) berpendapat bahwa perusahaan yang terancam bangkrut lebih sering berpindah KAP dari pada perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Kebangkrutan merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya (Prihadi, 2008). Potensi kebangkrutan tidak dapat diramalkan secara pasti. Analisis harus dilakukan lebih dini sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan kondisi yanglebih buruk. Salah satu proksi yang dapat dilihat adalah tingkat DER perusahaan tersebut. Tingkat persentase DER yang relatif aman adalah 100%. Rasio diatas 100% merupakan salah satu indikator memburuknya kinerja kinerja keuangan sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan (Sinarwati, 2010). Ketidakpastian dalam bisnis pada perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mempunyai kesulitan keuangan) menimbulkan kondisi yang mendorong perusahaan untuk berpindah KAP. Perusahaan akan berpindah dan cenderung untuk memilih menggunakan jasa audit KAP yang lebih mudah untuk diintervensi sehingga perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dapat menerima opini audit sesuai dengan yang diinginkan. Serangkaian keputusan manajemen dalam rangka mencegah kebangkrutan perusahaan dapat menimbulkan masalah dengan auditor yang mengakibatkan timbulnya dorongan kuat untuk mengganti auditor (Setyorini dan Ardiati, 2006

Kualitas audit dapat ditentukan oleh ukuran dari Kantor Akuntan Publik itu sendiri (DeFond,1992). KAP yang berukuran kecil memiliki sumber daya yang lebih kecil, yang kemudian dipersepsikan kualitasnya lebih rendah. Sedangkan KAP yang berukuran besar memiliki kredibilitas yang cenderung lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan yang sudah listed company pasti akan memilih KAP dengan kredibilitas yang tinggi untuk menunjang pertanggungjawaban perusahaan terhadap pihak-pihak terkait seperti pemerintahan, investor, pemegang saham, serta menunjang kepercayaan masyarakat. KAP yang besar dipersepsikan lebih memiliki reputasi yang baik dalam memelihara tingkat independensinya dibandingkan dengan KAP kecil karena KAP besar tersebut memberikan jasa pada banyak klien, dan hal ini yang mengurangi ketergantungan KAP besar tersebut pada klien tertentu (Wilson dan Grimlund, 1990). KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 memiliki reputasi yang lebih baik dari pada KAP non Big 4, sehingga banyak perusahaan besar yang lebih memilih menggunakan KAP Big 4 daripada KAP non Big 4 untuk untuk mengaudit perusahaan mereka. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan KAP/auditor ang bereputasi adalah KAP/auditor yang termasuk Big 4, sehingga perusahaan tidak akan mengganti KAP-nya jika KAP tersebut sudah bereputasi. Adapun KAP yang termasuk dalam kelompok KAP Big 4 yaitu : 1. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Hans Tuanakotta Mustofa & Halim; Osman Ramli Satrio & Rekan; Osman Bing Satrio & Rekan. 2. Ernst & Young (EY) yang berafiliasi dengan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja; Purwantono, Sarwoko & Sandjaja. 3. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta Siddharta & Widjaja. 4. PricewaterhouseCooper (PwC) yang berafiliasi dengan Haryanto Sahari & Rekan; Tanudiredja, Wibisena & Rekan. Perusahaan audit yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit tinggi dan memiliki reputasi tinggi di lingkungan bisnis (DeAngelo,1981; Wilson dan Grimlund, 1990) serta KAP yang lebih besar juga dianggap lebih mandiri dari KAP yang kecil dalam menahan tekanan manejemen jika terjadi perselisihan karena biasanya memiliki lebih banyak klien dan mampu memberikan beberapa lebih mereka “sulit” klien (Chow dan Rice,1982). Dari argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4, maka perusahaan cenderung akan mempertahankan KAP Big 4 daripada KAP non Big 4. Berarti bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 memiliki kecendurungan untuk berpindah auditor lebih rendah daripada KAP non Big 4. Akan tetapi tidak selamanya perusahaan akan mempertahankan KAP Big 4 tersebut karena adanya kewajiban pembatasan audit tenure.

Higgins,2004:35 dalam Estralita Trisnawati dan Hansen Wijaya, 2009 menyatakan bahwa ROA dapat menunjukkan sebaik apakah kinerja manajemen terhadap semua sumber daya yang dimiliki perusahaan. Selain itu juga merupakan tolak ukur efisiensi perusahaan, yaitu seberapa baik perusahaan mengalokasikan dan mengatur sumber daya yang dimilikinya. Presentase ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang telah digunakan. Melalui presentase ROA, akan dapat diketahui apakah suatu perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan secara baik dan efisien dalam kegiatan usahanya. Semakin besar presentase ROA maka semakin besar keefektifan manajemen dalam pengelolaan asetnya, dan sebaliknya.  Persentase perubahan ROA ( Return on Asset ) merupakan salah satu proksi dari reputasi klien/ client reputation (Mardiyah, 2002). Selain itu perubahan ROA juga dapat digunakan sebagai indikator prospek bisnis dari perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin efektif pengelolaan aktiva yang dimiliki perusahaan dan semakin baik pula prospek bisnisnya (Damayanti dan Sudarma,2008). Perubahan ROA juga merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset (Kasmir, 2003). Perusahaan yang memiliki nilai ROA rendah cenderung mengganti auditornya karena mengalami penurunan kinerja sehingga prospek bisnisnya menurun. Ketika kondisi keuangan perusahaan menurun, manajemen cenderung mencari auditor baru yang bisa menyembunyikan keadaan perusahaan. Hal ini dilakukan perusahaan untuk mendapatkan opini going concern sehingga membuat pengguna laporan keuangan tetap meyakini bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik-baik saja. Masa perikatan audit dapat dihubungkan dengan pertumbuhan (growth) dari perusahaan klien. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan maka semakin kompleks kegiatan operasionalnya, dan semakin meningkat pula pemisahan antara manajemen dan pemilik, sehingga permintaan akan independensi auditor meningkat untuk mengurangi biaya agensi (Watts dan Zimmerman, dikutip oleh Nasser, et al., 2006). Perusahaan akan mengganti auditor lain jika perusahaan menganggap auditor yang lama tidak dapat memenuhi tuntutan mereka, atau mereka akan cenderung mengganti dengan KAP yang lebih besar untuk meningkatkan prestise, sehingga di mata stakeholder citra perusaaan dapat meningkat. Joher, et al., yang dikutip oleh Kawijaya dan Juniarti (2002) menyatakan bahwa manajemen memerlukan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Jika hal ini tidak bisa dipenuhi, kemungkinan besar perusahaan akan mengganti auditor yang ada saat ini

Opini auditor adalah opini atas kewajaran laporan keuangan yang dikeluarkan oleh auditor (Mulyadi, 2002). Investor akan melihat prospek perusahaan melalui laporan keuangan dan laporan audit. Melihat hal ini, klien tentunya akan mengharapkan opini yang dikeluarkan oleh auditor dapat membuat reputasi perusahaan baik di mata investor. Auditor harus mempertimbangkan hasil dari operasi, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kemampuan pembayaran utang, dan kebutuhan likuiditas di masa yang akan datang (Lenard et.al., 1998). Berdasarkan pedoman Standar Profesional Akuntan Publik seksi 341 (IAI, 2001) dapat diartikan, bahwa opini wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan karena terdapat kondisi dan/atau peristiwa yang berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan atas kondisi itu terdapat kesangsian auditor, akan tetapi telah terdapat rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut dan menurut penilaian auditor. Selain itu juga, memberikan pedoman kepada auditor tentang dampak kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya terhadap opini auditor sebagai berikut: a. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus:  (1) Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. (2) Menetapkan kemungkinan bahwa rencana tersebut secara efektif dilaksanakan. b. Jika manajemen tidak memiliki rencana untuk mengurangi dampak negatif kondisi dan peristiwa terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, c. Jika manajemen memiliki rencana tersebut, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh auditor adalah menyimpulkan efektivitas rencana tersebut. (1) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut tidak efektif, auditor menyatakan tidak memberikan pendapat. (2) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif dan klien mengungkapkan secara memadai, maka auditor akan memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. (3) Jika auditor berkesimpulan rencana tersebut efektif akan tetapi klien tidak mengungkapkan secara memadai, maka auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Terdapat empat jenis opini audit yang tertera dalam ISA, opini yang dimaksud antara lain: 1. Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit, dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. 2. Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion), diberikan oleh auditor jika laporan keuangan yang disajikan klien adalah wajar, namun ketika mengaudit, auditor menemukan kondisi lingkup audit dibatasi oleh klien, auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor, laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi 3. Tidak Wajar (Adverse Opinion), diberikan auditor jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. 4. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion), karena auditor tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, atau karena auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Chow dan Rice (1982) menyatakan bahwa perusahaan lebih sering mengganti auditor setelah menerima qualified opinion atas laporan keuangannya. Hudaib dan Cooke (2005) juga menyatakan hal yang sama bahwa setelah menerima qualified opinion, perusahaan atau klien akan lebih cenderung mengganti auditornya atau kantor akuntan publiknya. Kecenderungan untuk  mengganti auditor setelah mendapat qualified opinion mengakibatkan terhentinya masa perikatan audit antara auditor dengan klien. Lely Nuryanti (2012) mengemukakan bahwa perbedaan perspektif antara manajemen perusahaan dengan auditor dapat terjadi karena metode akuntansi yang diterapkan pada laporan keuangan perusahaan menurut auditor menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan harus dilakukan pengungkapan. Ketika auditor tidak dapat memberikan opini sebagaimana yang diharapkan perusahaan, maka perusahaan akan berpindah kepada auditor lain atau bahkan KAP lain yang mungkin dapat memberikan opini audit yang sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Ini mengakibatkan masa perikatan audit (audit tenure) akan berhenti. Salah satu ciri dari sebuah lingkungan ekonomi baik adalah keberadaan entitas bisnis yang memiliki asumsi going concern guna mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Kelangsungan usaha selalu dikaitkan dengan keputusan manajemen dan keadaan ekonomi . Keadaan ekonomi yang dapat berubah-ubah menuntut auditor sebagai pihak yang diberikan kuasa untuk dapat memberikan signal lebih awal guna menghindari kegagalan manajemen dalam mempertahankan kelangsungan perusahaan. Salah satu cara agar dapat mempertahankan kelangsungan usaha adalah untuk tetap mendatangkan dan mempertahankan investor dalam perusahan. Opini audit merupakan salah satu dasar pengambilan keputusan bagi investor untuk melakukan investasi di perusahaan. Maka penting bagi auditor untuk dapat memberikan opini yang handal dan dapat dipercaya.  Auditor juga bertanggungjawab untuk menilai apakah terdapat ketidakpastian yang tinggi atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (going concern) dalam periode waktu tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan audit (SPAP seksi 341, 2001). Masalah timbul ketika banyak terjadi kegagalan audit (audit failures) menyangkut opini going concern (Mayangsari, 2003). Beberapa penyebabnya antara lain, masalah selffulfilling prophecy yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status going concern yang muncul ketika auditor khawatir bahwa opini going concern yang dikeluarkan justru dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah. Meskipun demikian, opini going concern harus diungkapkan dengan harapan dapat segera mempercepat upaya penyelamatan perusahaan yang bermasalah

Pergantian auditor merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor. Pergantian auditor bisa disebabkan oleh kewajiban rotasi audit yang diatur oleh pemerintah (mandatory) atau pergantian secara sukarela (voluntary). Pemerintah telah mengatur kebijakan rotasi auditor pertama kali dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang Jasa Akuntan Publik (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang Jasa Akuntan Publik. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah (1) pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh KAP menjadi paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (Pasal 3 ayat 1); (2) akuntan publik dapat menerima penugasan kembali setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang sama (pasal 3 ayat 2); (3) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP setelah satu tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut (Pasal 3 ayat 3). Dengan adanya regulasi kewajiban rotasi audit tersebut, maka dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas audit dan independensi auditor. Penyebab perusahaan melakukan pergantian auditor maupun KAP bukan hanya karena adanya peraturan pemerintah (mandatory), tetapi juga dipengaruhi 16 oleh berbagai faktor, antara lain opini audit (Lely Nuryati, 2012), ROA (Mardiyah, 2003; Nasser, et al., 2005), ukuran KAP (Nasser, et al., 2006), dan tingkat DER (R.M. Aloysius, 2010).

Teori keagenan muncul akibat konflik agensi yang terjadi dalam hubungan keagenan. Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Wijayanti (2010) yang didefinisikan sebagai suatu kontrak kerja sama (nexus of contract) yang mana, satu atau lebih principal menggunakan orang lain atau yang disebut agent untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Principal adalah para pemegang saham/pemilik perusahaan/investor yang menyediakan modal, dana dan fasilitas bagi kegiatan operasional perusahaan. Agent adalah manajer atau manajemen yang mengelola kegiatan operasional perusahaan. 13 Adanya pemisahan kepemilikan antara principal dan agent menimbulkan perbedaan kepentingan yang dapat berujung pada munculnya konflik kepentingan. Pendapat lain yang diungkapkan, bahwa adanya konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Terdapat tiga konflik kepentingan antara principal dengan agent, yaitu : (1) antara shareholders dan manajer, (2) antara shareholders dengan debtholders, dan (3) antara manajer, shareholders dan debtholders (Suparlan dan Andayani, 2010). Perbedaan kepentingan ini dapat timbul akibat adanya kesenjangan informasi (asymmetri information) antara pemegang saham dengan manajemen. Principal disini memiliki fokus akan kondisi penerimaan keuangan perusahaan yang membuat investasi mereka mengalami pertambahan. Sebaliknya fokus manajemen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan adalah untuk dapat mempertahankan kelangsungan perusahaan. Agent yang menerima kompensasi dari hubungan tersebut dapat membuat kondisi perusahaan seolah-olah dalam keadaan baik dengan tercapainya target-target yang direncanakan. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa harus ada pihak yang independen untuk menjembatani perbedaan kepentingan yang telah dipaparkan sebelumnya. Dibutuhkan seorang auditor yang merupakan pihak ekternal untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Auditor independen berperan sebagai penengah antara kedua pihak (agent dan principal) yang mempunyai kepentingan berbeda. Tanggung jawab yang diemban oleh seorang auditor independen merupakan tanggung jawab yang besar karena harus memiliki profesionalitas, kredibilitas dan independensi yang tinggi. Auditor dituntut untuk dapat bersikap independen dan obyektif dalam memberikan jasa audit, artinya bahwa seorang auditor tidak boleh memihak salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Peran dan tanggung jawab auditor saat ini dirasakan semakin luas, sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia usaha, sehingga mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Peran dan tanggung jawab ini semakin jelas terlihat seiring dengan perkembangan pasar modal yang mengharuskan perusahaan publik untuk menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit terhadap perusahaan yang akan go public. Guy dan Sullivan (1988) menyatakan bahwa peran dan tanggung jawab auditor mencakup beberapa hal sebagai berikut: a. Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kekeliruan serta ketidakwajaran (irregularities) laporan keuangan, terutama yang mengarah pada indikasi adanya kecurangan (fraud) oleh manajemen. b. Tanggung jawab mengkomunikasikan informasi resiko-resiko bisnis klien kepada pemakai laporan keuangan. c. Tanggung jawab menilai dan menentukan tindakan melanggar hukum dari klien.

Ada beberapa definisi mengenai auditing, menurut Mulyadi (2002) audit adalah pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Audit juga didefinisikan sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif yang berhubungan dengan asesrsi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi. Untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (American Accounting Association). Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh pihak ketiga diantara manajemen dan pengguna laporan keuangan yang dianggap independen, disebut sebagai auditor. Auditor diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan secara obyektif. Sikap independen sangat diperlukan seorang auditor dalam menjalankan perannya. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika menjalankan tugas pemeriksaan laporan keuangan yang mengharuskan memberi kewajaran laporan keuangan kliennya. Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2002). Hal ini juga berarti bahwa auditor harus bersikap jujur dalam mengungkapkan fakta yang terjadi dalam perusahaan yang diauditnya, termasuk tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh kliennya. Auditor sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: a. Auditor Pemerintah Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. b. Auditor Intern Auditor intern adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. c. Auditor Independen atau Akuntan Publik Auditor Independen adalah auditor yang melakukan fungsi pengaditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Klien yang akan mengalami likuidasi atau kesulitan dalam membayar kewajibannya akan lebih cenderung untuk melibatkan auditor yang memiliki independensi tinggi agar dapat meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham dan kreditur serta untuk mengurangi resiko litigasi (Chadegani et al, 2011). Perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan pergantian KAP dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan yang memiliki posisi keuangan yang sehat. Perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya harus menyewa seorang auditor yang lebih berkualitas daripada sebelumnya (Chadegani et al, 2011). Berdasarkan teori agensi, manajemen perusahaan yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mencari auditor yang memiliki independensi tinggi untuk mempertahankan reputasi manajemen serta kepercayaan dari principal. Perusahaan yang mengalami masalah keuangan akan cenderung berganti KAP dibandingkan perusahaan yang sehat.

Sinarwati (2010) menjelaskan bahwa, kehadiran pihak ketiga sebagai mediator hubungan keagenan sangat diperlukan, dalam hal ini adalah auditor independen. Investor sebagai pihak eksternal melihat informasi akuntansi yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan cenderung lebih mempercayai yang dihasilkan oleh auditor yang telah memiliki reputasi yang baik. KAP / Auditor yang bereputasi dalam penelitian ini adalah yang termasuk dalam Big Four. Sinarwati (2010) menjelaskan bahwa “Perusahaan tidak akan mengganti KAP jika KAP nya sudah bereputasi”. Sejalan dengan pendapat Sinarwati (2010), Damayanti dan Sudarma (2008) menjelaskan bahwa, perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik dan memiliki kredibilitas yang tinggi untuk meningkatkan kualitas keandalaan laporan keuangan dan reputasi perusahaan mereka di mata pengguna laporan keuangan. KAP yang besar biasanya memiliki reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis, sehingga mereka akan selalu berusaha mempertahankan independensi. Perusahaan lebih memilih KAP besar yang dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP kecil. Perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP besar / Big Four kemungkinannya kecil untuk berganti KAP (Damayanti dan Sudarma, 2008).

Ukuran perusahaan klien merupakan suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan yang dihubungkan dengan kondisi  keuangan perusahaan. Perusahaan besar akan dipaksa untuk menyewa atau berganti KAP ke KAP yang besar / Big Four karena perusahaan besar memiliki masalah yang lebih rumit dan kompleksitas usaha yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil serta peningkatan pemisahaan antara manajemen dengan kepemilikan, sangat memerlukan KAP yang memiliki keahlian lebih yang dapat mengurangi biaya agensi / agency cost dan ancaman kepentingan pribadi auditor (Chadegani et al, 2011). Berdasarkan argumen diatas, kecenderungan untuk berganti KAP lebih rendah untuk perusahaan besar daripada perusahaan lain yang lebih kecil

Wijayanti dan Januari (2011) menjelaskan bahwa, opini qualified memang cenderung kurang disukai oleh klien sehingga perusahaan tidak segan– segan memberhentikan auditornya apabila laporan keuangan perusahaan tersebut mendapat opini qualified. Opini audit selain wajar tanpa pengecualian cenderung mempengaruhi klien untuk melakukan pergantian KAP. Hal ini disebabkan oleh pemberian opini audit selain WTP mengindikasikan terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga pandangan investor dan kreditor cenderung negatif.

Damayanti dan Sudarma (2008) menyatakan bahwa penunjukan KAP oleh perusahaan, yang diwakili oleh pemegang saham, berhubungan dengan total fee. Ketidakpuasan terhadap fee audit yang perusahaan berikan kepada auditor dapat menyebabkan pergantian KAP. Ketika perusahaan merasa tidak sesuai atau tidak nyaman dengan fee audit mereka, maka perusahaan mencoba untuk melakukan pergantian KAP dengan harapan perusahaan memperoleh auditor yang sesuai dengan fee audit yang diinginkan perusahaan. Peran akuntansi dalam teori agensi adalah untuk mengurangi biaya agensi (agensi cost), untuk dapat mrengurangi biaya agensi maka manajemen akan memilih KAP yang menawarkan fee audit yang rendah

Menurut S.K. Menteri keuangan No.43/KMK.017/1997 tertanggal
27 Januari 1997 sebagaimana diubah dengan S.K. Menteri Keuangan No.
470/KMK.017/1999 tanggal 4 Oktober 1999, kantor akuntan publik adalah
lembaga yang memiliki ijin dari menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan
publik dalam menjalankan pekerjaannya.
Jumlah kantor akuntan publik di Indonesia, dari tahun ke tahun
semakin bertambah sejalan dengan semakin pesatnya perekonomian dan bisnis.
Sampai saat ini telah terdapat lebih dari 500 kantor akuntan publik yang dapat
digolongkan menjadi kantor akuntan besar, sedang, dan kecil. Kantor akuntan
publik yang tergolong besar hanya sedikit jumlahnya dan umumnya bekerjasama
dengan kantor-kantor akuntan yang berskala internasional.
Saat ini terdapat empat kantor akuntan publik berskala
internasional, yang lebih dikenal dengan The Big Four. Pada penelitian ini, kantor
akuntan yang dimaksud dengan kantor akuntan publik besar adalah kantor
akuntan publik yang melakukan kerjasama atau afiliasi dengan The Big Four.
Kantor akuntan kecil adalah kantor akuntan publik yang tidak bekerja sama
dengan The Big Four. Kantor akuntan publik The Big Four secara umum
dianggap sebagai penyedia laporan audit yang berkualitas tinggi, dan memiliki
reputasi yang tinggi pada lingkungan bisnis, dan akan menjaga independensinya untuk mempertahankan citra mereka. Mereka juga akan menjaga independensinya
agar dapat mempertahankan klien.
KAP The Big Four adalah empat kantor akuntan publik
internasional terbesar dan perusahaan jasa profesional yang bergerak dalam
bidang audit, dan konsultansi untuk perusahaan perdagangan dan swasta. Adapun
yang termasuk dalam The Big Four (Khasaras, 2013) adalah:
1. PricewaterhouseCoopers (PwC) yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan
Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan;
2. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan
Publik Osman Bing Satrio & Rekan;
3. Ernest & Young (EY) yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Suherman & Surja.
4. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) yang berafiliasi dengan Kantor
Akuntan Publik Sidharta & Widjaja.

Ukuran perusahaan klien dapat menjadi faktor penyebab auditor switching. Khasaras (2013) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aktiva. Semakin besar total aktiva, maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Perusahaan di kategorikan menjadi dua kelompok yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan tersebut dapat mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut besar ataupun sebaliknya (Khasaras, 2013)

Opini audit didefinisikan sebagai pernyataan pendapat yang
diberikan oleh auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan
yang diauditnya. Standar Profesional Akuntan Publik (2011) menjelaskan bahwa
tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk
menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material,
posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Menurut Sukrisno (2012: 75-78) ada lima tipe pokok pendapat
yang diterbitkan oleh auditor, yaitu :
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
Pendapat ini diberikan apabila auditor telah melakukan pemeriksaan sesuai
dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia,
seperti yang terdapat dalam standar profesional akuntan publik, dan telah
mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung pendapatnya,
serta tidak menemukan adanya salah saji material atas penyimpangan dari
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa
penjelasan (Unqualified Opinion Report With Explanatory Language)
Pendapat ini diberikan apabila ada keadaan tertentu yang mewajibkan
auditor menambah paragraf penjelas dalam laporan audit, meskipun tidak
mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang diungkapkan oleh
auditor.
3. Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Pendapat ini diberikan apabila laporan keuangan disajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan
ekuitas dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia, kecuali
beberapa hal yang dikecualikan. Pendapat ini diberikan oleh auditor
apabila dijumpai hal-hal sebagai berikut:
a. Terdapat pembatasan lingkup audit atau tidak ada bukti-bukti
kompeten yang cukup sehingga auditor meyimpulkan tidak dapat
menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan tidak
memberikan pendapat.
b. Laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip dan standar
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
c. Apabila auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian,
ia harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam salah
satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum
paragraf pendapat.
4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Auditor memberikan pendapat tidak wajar apabila laporan keuangan klien
tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan
ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
di Indonesia.
5. Menolak Memberikan Pendapat (Discalimer Opinion)
Pendapat ini diberikan apabila auditor tidak melaksanakan audit yang
lingkupnya memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan.
Selain itu, terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia

Seorang akuntan dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan publik berhak mendapatkan fee atas jasa yang diberikan kepada kliennya. Dalam praktik banyak faktor yang dijadikan dasar untuk menentukan besarnya fee audit. Penentuan fee audit antara akuntan publik yang satu dengan akuntan lain tidak sama, bahkan terlihat ada persaingan. Tentunya kondisi ini sangat wajar dalam perkembangan ekonomi dan dunia bisnis yang tidak terlepas dari adanya persaingan. Fee audit merupakan bentuk kesepakatan bersama antara perusahaan klien dengan auditor atas jasa yang akan diberikan. Fee audit diukur berdasarkan tinggi rendahnya fee yang ditawarkan oleh suatu KAP kepada perusahaan klien yang berhubungan dengan pekerjaan audit yang akan dilakukan. Ketidakpuasan terhadap fee audit yang perusahaan berikan kepada auditor dapat menyebabkan pergantian auditor. Bagi pihak manajemen atau pihak yang memerlukan jasa akuntan salah satu cara untuk menekan fee audit adalah dengan auditor switching jika fee yang ditawarkan terlalu tinggi. Chadegani et al (2011) mengungkapkan bahwa ketika manajer merasa tidak sesuai atau tidak nyaman dengan fee audit mereka, maka manajer mencoba untuk melakukan pergantian KAP dengan harapan manajer memperoleh auditor yang sesuai dengan fee audit yang mereka tawarkan

Auditor switching merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien. Banyak istilah yang menyebut sebagai auditor switch. Auditor switching ini dilakukan untuk menjaga independensi seorang auditor. Hubungan kontrak kerja yang panjang antara auditor dengan perusahaan klien dapat membuat benturan kepentingan antara kedua pihak yang akan mengurangi independensi auditor tersebut dan juga dapat menurunkan kualitas laporan audit independen, sehingga perlu dilakukan auditor switching. Auditor switching ini dapat terjadi karena adanya regulasi dari pemerintah yang membatasi pemberian jasa audit yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 17/KMK.01/2008. Keputusan menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, sehingga perusahaan klien memiliki pertimbangan dan alasan untuk melakukan pergantian auditor tersebut. Pergantian auditor dapat bersifat mandatory dan juga bisa bersifat voluntary. Pergantian KAP secara mandatory dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008, sedangkan pergantian KAP secara voluntary dilakukan secara sukarela oleh perusahaan klien. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bisa berasal dari faktor klien maupun faktor auditor. Mardiyah (2002) juga menyatakan dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP adalah faktor klien (Clientrelated Factors), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, Initial Public Offering (IPO) dan faktor auditor (Auditor-related Factors), yaitu: fee audit dan kualitas audit

Peraturan tentang pergantian auditor ini sudah muncul pada tahun
2002 dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut merupakan
perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, yang
mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu
entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturutturut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku
berturut-turut. Peraturan tersebut dianggap sudah tidak memadai kemudian
diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.
Berikut ini isi dari pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
17/PMK.01/2008 tersebut :
1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a harus dilakukan oleh
KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang
Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali
penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan
keuangan klien tersebut.
3) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien
yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu)
tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.
4) Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan
keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan
Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5) KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya yang
mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau
lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan
keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal
Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan
penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
6) Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50%
(lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah
menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas,
diberlakukan sebagai KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap
diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan (agency relationship) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara principal yang menggunakan agent untuk melaksanakan jasa yang menjadi kepentingan principal. Ada dua bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham, serta hubungan antara manajer dan pemberi pinjaman (bondholder). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan masalah agensi disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara principle (pemegang saham) dan agent (manajemen). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah kedua belah pihak (agent dan principle) yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer)

Ukuran perusahaan merupakan besar atau kecil sebuah perusahaan yang dinilai dari kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari total asset , jumlah penjualan perusahaan dalam satu periode, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan akan diiukur dengan menggunakan total asset yang dimiliki perusahaan tersebut. Menurut Togasima dan Yulius (2014) perusahaan besar akan memiliki pengendalian internal yang lebih ketat dibandingkan dengan perusahan dibawahnya sehingga dapat mempermudah auditor dalam melakukan tugasnya dan dapat mengurangi kesalahan auditor dalam mengerjakan laporan auditnya. Selain hal itu perusahaan besar akan mendapatkan tekanan lebih besar dari pihak eksternal untuk menyelesaikan laporan audit secara tepat waktu karena perusahaanperusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah. merupakan nilai yang menggambarkan lama penyelesaian audit dimana tujuan dari audit laporan keuangan yaitu memberikan pendapat apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan PABU dalam semua hal yang material. Menurut Togasima dan Yulius (2014), Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Audit report lag, yang berarti apabila perusahaan mengalami peningkatan maka akan menurunkan adanya Audit report lag. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Anggraeni (2012), Dura (2017),Baldacchino, dkk (2017), Haryani (2016) dan Cahyanti, dkk (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung ingin good news tersebut segera diketahui oleh pihak-pihak berkepentingan, sehingga perusahaan akan meminta auditor agar dapat menyelesaikan auditnya dengan tepat waktu. Namun apabila perusahaan mengalami kerugian (bad news) akan menunda penerbitan laporan keuangan auditan , karena akan membawa reaksi negative dari pasar dalam hal penilaian kinerja perusahaan.

Ukuran perusahaan dapat menunjukan besar atau kecilnya sebuah perusahaan dengan indikator dari beberapa sudut pandang seperti total asset, jumlah penjualan, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya (Togasima dan Yulius, 2014). Menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam (Togasima dan Yulius, 2014), menyatakan bahwa semakin besar jumlah asset sebuah perusahaan maka semakin besar pula modal yang ditanamkan, dan semakin besar total penjualan dalam suatu perusahaan maka semakin besar pula kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat. Menurut Dura(2014) mengukur sebuah perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Hubungan antara ukuran perusahaan dengan audit report lag merupakan ukuran dari sebuah perusahaan besar yang akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan yang levelnya kecil atau menengah. adapun faktor yang mempengaruhi seperti manajemen berskala besar cenderung memberikan insentif untuk mengurangi dampak audit delay karena biasanya perusahaan tersebut dipantau oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Menurut Raswen (2017), Puspitasari dan Anggraeni (2012), Cahyanti, dkk (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap audit delay. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanto (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay

Menurut Raswen (2017) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan dapat menunjang perkembangan perusahaan baik untuk jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Sartono (2010) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memproleh laba dari hasil penjualan, total aktiva maupun dengan modal sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan dalam menghasilkan laba dari hasil penjualan, total aktiva maupun modal sendiri yang mampu menunjang perkembangan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas biasa dilihat di laporan laba rugi perusahaan yang mana menunjukkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba baik, akan cenderung menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada investor dan pengguna laporan keuangan lainnya, karena hal tersebut dapat dikatakan good news bagi perusahaan, sehingga tidak akan menunda penyampaian informasi. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba memiliki hubungan terhadap audit delay, alasan yang dapat dilihat yaitu, publikasi laporan keuangan yang menjadi indicator dari good news atau bad news atas kinerja perusahaan dalam satu periode (Lestari, 2010).

Auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan dan
kegiatan ekonomi perusahaan, dengan tujuan untuk menilai tingkat
kesesuaian antara pernyataan yang dibuat dengan kriteria yang sudah
ditetapkan dan akan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang
berkepentingan (Mulyadi, 2014). Menurut Lawrence dan Briyan dalam
Yulianti (2011), audit delay merupakan lamanya hari yang dibutuhkan
oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari
tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan
audit.
Dalam beberapa penelitian,audit delay sering juga disebut sebagai
audit report lag yang artinya selisih waktu antara berakhirnya tahun buku
dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Menurut Dyer dan McHugh
dalam Camelia Putri (2011), keterlambatan atau lag dapat dibagi menjadi
3, antara lain:
1. Preliminary lag, merupakan jarak berakhirnya tahun tutup buku
sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan pendahulu
oleh pasar modal.
2. Auditor’s signature lag, merupakan jarak antara berakhirnya tahun
tutup buku sampai dengan yanggal yag tercantum dalam laporan
auditor.
3. Total lag, merupakan jarak antara berakhirnys tahun tutup buku
sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan
publikasi pasar modal.
Menurut Imam Subekti (2005) dalam Amani (2016), audit delay
merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh
auditor independen yang diukur dari selisih waktu antara tanggal laporan
keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Dalam
penelitian ini akan menggunakan laporan keuangan yang memiliki
tanggal tutup buku per 31 Desember sampai tanggal diterbitkannya
laporan audit.

Dalam melakukan pemeriksaan, terdapat beberapa jenis audit
yang dilakukan oleh auditor yang sesuai dengan tujuan dari
pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Agoes (2012), ditinjau dari jenis
pemeriksaan, audit dapat dibedakan menjadi 4 jenis, antara lain:
1. Manajemen Audit
Sebuah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kegiatan operasional
perusahaan,baik kebijakan akuntansi maupun kebijakan operasional
yang telah ditentukan oleh pihak manajemen, guna mengetahui
kegiatan operasi tersebut sudah berjalan secara efektif, efisien dan
ekonomis. Pendekatan audit yang dapat dan biasa dilakukan yaitu
dengan menilai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan masingmasing fungsi dalam perusahaan. Seperti fungsi penjualan, fungsi
produksi, fungsi personalia, fungsi akuntansi dan keuangan,dsb.
2. Pemeriksaan ketaatan
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan
sudah mentaati peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh manajemen
dan yang dibuat oleh pemerintah
3. Pemeriksaan Intern
Pemeriksaan ini dlakukan oleh bagian internal audit perusahaan,
terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, dan
memeriksa ketaatan terhadap kebijakn manajemen yang sudah
ditentukan.
4.Computer Auditing
Pemeriksaan ini dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan dengan
menggunakan system komputerisasi, yang mana memproses data
akuntansinya dengan Electronic Data Processing (EDP) system.
Terdapat 2 (dua) metode yang bisa dilakukan:
a. Audit Around The Computer
Pemeriksaan ini hanya memeriksa input dan output dari EDP
System tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP
System.
b. Audit Through The Computer
Dalam pemeriksaan ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu tidak
hanya memeriksa input atau output yang dihasilkan olehEDP
System, namun auditor juga melakukan tes terhadap proses EDP
Systemnya.
Sedangkan menurut Mulyadi (2014) audit umumnya digolongkan
menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Audit Laporan Keuangan
Audit laporan keuangan adalah proses audit laporan keuangan yang
telah disajikan oleh perusahaan yang pemeriksaannya dilakukan oleh
auditor independen untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran
laporan keuangan tersebut. Dalam proses tersebut, auditor independen
menilai kewajaran laporan tersebut dengan standar akuntansi yang
berterima umum.
2. Audit Kepatuhan
Audit kepatuhan adalah audit yang bertujuan untuk menentukan
apakah laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan peraturan dan
kebijakan tertentu. Hasil dari audit kepatuhan umumnya dilaporkan
kepada pihak yang berwenang membuar kiteria. Audit kepatuhan ini
banyak ditemui dalam pemerintahan.
3. Audit Operasional
Audit operasional adalah pemeriksaan secara sistematik kegiatan
organisasi atau bagian-bagiannya yang berhubungan dengan tujuan
tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional yaitu manajemen
atau pihak ketiga, dan untuk hasil audit diserahkan kepada pihak yang
meminta pelaksanaan audit tersebu

Berdasarkan definisi audit dari beberapa peneliti terdahulu diatas, dapat diketahui tujuan audit pada umumnya untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan, ketaatan dengan kebijakan dan peraturan yang dibuat baik oleh perusahaan maupun pemerintah. Oleh sebab itu, tujuan audit menghendaki akuntan memberkan pendapat mengenai kelayakan dari laporan keuangan sesuai dengan standart auditing. Menurut Tuanakotta (2014) tujuan audit adalah meningkatkan kepercayaan dari pemakai laporan keuangan terhadap laporan keuangan tersebut. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan pemberian opini dari auditor independen mengenai laporan keuangan tersebut apakah disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Sedangkan menurut Arens dkk (2015) tujuan audit adalah menyediakan laporan keuangan yang sudah di audit oleh auditor dan diberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut dalam hal yang material dan sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku kepada pemakai laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh auditor akan meningkatkan kepercayaan pengguna yang bersangkutan.

Menurut Agoes (2012) audit merupakan sebuah pemeriksaan laporan keuangan beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukung yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen, bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Mulyadi (2014) audit merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai pernyataan dan kegiatan ekonomi perusahaan, dengan tujuan untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan yang dibuat dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Arens dkk(2015) adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi keuangan untuk menetapkan derajat kesesuaian antara informasi yang dibuat dengan kriteria yang berlaku. Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses yang sistematis dan dilakukan secara kritis dan objektif untuk menilai suatu laporan keuangan perusahaan beserta bukti pendukungnya, guna untuk menilai kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar yang berlaku

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses akuntansi yang dalam penyusunanya berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan keuangan dapat menjelaskan kondisi keuangan sebuah perusahaan, karena laporan keuangan yang dibuat yaitu berdasarkan kegiatan operasi normal didalam perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil sebuah keputusan, baik pihak internal maupun eksternal. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 Tahun 2015, laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisi tentang informasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Menurut Kamir (2014), laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan sebuah kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Munawir (2010), laporan keuangan adalah sebuah alat yang penting untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan dalam hasil yang sudah dicapai oleh perusahaan. Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan informasi kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang berisi tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, dan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patu berarti menuruti perintah, taat aturan, disiplin.Kepatuhan yang artinya memiliki sifat patuh dan taat akan peraturan dan perintah. Dalam hal ini perusahaan dituntut patuh terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan kepada public, di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No: Kep-431/BL/2012 tentang kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan. Peraturan tersebut secara hukum menandakan bahwa adanya kepatuhan setiap individu maupun organisasi (perusahaan) yang terlibat dalam pasar modal di Indonesiauntuk menyampaikan laporan tahunan secara tepat waktu kepada Bapepam dan LK. Hal tersebut selaras dengan teori kepatuhan.

Menurut (Harahap 2015, 304) mengatakan bahwa:
“Kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk menunjukan
berapa besar presentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap
penjualan”.
Adapun menurut (Kasmir 2014, 197) mengatakan penggunaan rasio
profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan
mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu:
1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan
dalam satu periode tertentu.
2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal
sendiri.
5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang
digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang
digunakan baik modal sendiri.
Komponen yang ada pada laporan keuangan dapat digunakan untuk
mengukur rasio profitabilitas, terutama laporan keuangan laba rugi dan
laporan neraca. Pengukuran profitabilitas dapat digunakan untuk
membandingkan antara periode yang satu dengan yang lainnya.
Tujuannya adalah untuk melihat perkembangan perusahaan dalam suatu
periode dengan periode sebelumnya atau periode berikutnya, baik
penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab atas perubahan
tersebut. Pengunaan jenis profitabilitas tergantung dari keperluan
manajemen. Semakin lengkap jenis rasio yang digunakan maka semakin
jelas hasil yang ingin diketahui artinya posisi dan kondisi tingkat
profitabilitas perusahaan dapat diukur secara menyeluruh.

Menurut (Abdul Halim 2013, 73) mengatakan bahwa: “Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran (free from bias and dishonesty), dan lengkap informasinya (full disclosure). Hal ini tentu saja masih dibatasi oleh konsep materialitas.” Opini audit tersebut kemudian dituangkan auditor dalam bentuk laporan audit. Menurut SPAP (PSA 29 SA Seksi 508) terdapat 5 macam opini audit, yaitu: 30 1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) Merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor berdasarkan keyakinan bahwa bukti-bukti audit yang dikumpulkan telah membuktikan bahwa laporan keuangan perusahaan terbebas dari salah saji material dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. 2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelesan (Unqualified Opinion With Explanatory Language) Merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor apabila dalam keadaan tertentu mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan ke dalam laporan auditnya, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan perusahan. Keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan dalam laporan audit adalah sebagai berikut:  Pendapat auditor sebagian besar didasarkan atas laporan auditor independen lain.  Mencegah laporan keuangan dari hal yang menyesatkan karena keadaan tertentu yang tidak biasa, atau laporan keuangan yang disajikan menyimpang dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.  Apabila terdapat kondisi atau peristiwa yang menyebabkan auditor yakin adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup perusahaan, namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen, auditor menyimpulkan bahwa rencana manajemen dapat secara efektif dilaksanakan serta pengungkapan atas hal tersebut telah memadai dalam laporan keuangan perusahaan.  Apabila diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan dalam penerapan suatu metode atau penggunaan prinsip akutansi.  Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.  Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal namun tidak disajikan.  Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang penyajiannya menyimpang dari pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, dan auditor tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan sesuai dengan pedoman Dewan Standar Akuntansi Keuangan.  Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan perusahaan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 3) Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) Merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, kecuali untuk kekeliruan hal-hal tertentu yang dikecualikan, namun kekeliruan  tersebut tidak mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan perusahaan. Pendapat ini dikeluarkan apabila terdapat masalah sebagai berikut:  Ketiadaan bukti kompeten yang cukup, atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit, yang mengakibatkan auditor tidak dapat menyatakan opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dan juga tidak menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion).  Auditor yakin bahwa terdapat suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi berlaku umum dalam laporan keuangan perusahaan, yang akan berdampak maerial, sehingga ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar (adverse opinion). 4) Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) Merupakan opini yang diberikan oleh auditor dengan keyakinan bahwa berdasarkan bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan, menunjukan bahwa laporan keuangan perusahaan memiliki banyak kekeliruan yang material dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. 5) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) Merupakan pernyataan dimana auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan. Pernyataan untuk tidak memberikan pendapat ini dikeluarkan oleh auditor apabilta terdapat pembatasan yang besar atas lingkup auditnya, sehingga auditor tidak   dapat melaksanakan audit yang memadai yang memungkinkan auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan perusahaan.

Menurut Arens et al (dalam Karina Harjanto 2017, 38) ada empat kategori ukuran kantor akuntan publik, yaitu: 1) Kantor Akuntan Publik Internasional The Big Four Ada empat kantor akuntan publik terbesar yang disebut sebagai kantor akuntan publik international dan mempunyai julukan the Big Four. Masing-masing memiliki kantor di setiap kota besar di Amerika Serikat dan di banyak kota besar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Berikut beberapa KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan The Big Four yaitu:  KAP Purwantono, Suherman, & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young.  KAP Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu.  KAP Siddharta, Siddharta, Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).  KAP Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan berafiliasi dengan Price Waterhouse Cooper. 2) Kantor Akuntan Publik Nasional dan Regional KAP ini memberikan persaingan langsung dengan KAP Big Four dalam hal menarik klien karena memberikan pelayanan yang sama dengan mereka. Selain itu mereka memiliki potensi international karena memiliki hubungan dengan KAP luar negeri. KAP nasional 29 dan regional tergolong besar, namun masih lebih kecil dari KAP Big Four. Pada masa belakangan ini makin banyak kantor akuntan publik jenis ini yang juga diwakili di Indonesia. 3) Kantor Akuntan Publik Lokal Sebagian kantor akuntan publik di Indonesia merupakan kantor akuntan publik lokal. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan areanya sedangkan untuk membuka cabang dilakukan di daerah lain. Kantor akuntan publik lokal juga bersaing dengan kantor akuntan publik lain dalam hal menarik klien baik dengan kantor akuntan publik internasional maupun nasional. Sebagian besar KAP lokal mempunyai kurang dari tenaga kerja profesional dalam satu kantor akuntan publik. KAP lokal memberikan jasanya bagi badan organisasi kecil, organisasi nirlaba, dan ada juga di antaranya melayani perusahaan go public.

Jenis-jenis auditor menurut (Arens et al 2013, 19), yaitu: 1) Kantor Akuntan Publik. Mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil merupakan tanggung jawab dari kantor akuntan publik. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. Auditor independen atau auditor eksternal adalah  sebutan bagi kantor akuntan publik untuk membedakannya dengan auditor internal. 2) Auditor Internal Pemerintah. Auditor internal pemerintah yaitu auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja untuk melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP mempekerjakan lebih dari 4.000 orang auditor diseluruh Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit. 3) Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala. BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Melaksanakan fungsi audit DPR adalah tanggung jawab utama BPK. Selain itu juga mempunyai tanggung jawab lainnya seperti KAP. Informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK. Oleh karena kuasa pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh undang-undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan pada audit ketaatan. Peningkatan porsi upaya audit BPK dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program   pemerintah. Hasil dari tanggung jawab BPK yang besar untuk mengaudit pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kesempatan mereka untuk melaksanakan audit operasional, auditor BPK sangat dihargai dalam profesi audit. 4) Auditor Pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Audit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku adalah tanggung jawab utama Ditjen Pajak. Audit ini murni bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak. 5) Auditor Internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK megaudit DPR. Tanggung jawab auditor internal tergantung pada yang memperkerjakan mereka dan tanggung jawab tersebut sangat beragam. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul taggung jawab berlainan, termasuk di banyak bidang di luar akuntansi. Banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer

Jenis-jenis auditor menurut (Arens et al 2013, 19), yaitu: 1) Kantor Akuntan Publik. Mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil merupakan tanggung jawab dari kantor akuntan publik. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. Auditor independen atau auditor eksternal adalah sebutan bagi kantor akuntan publik untuk membedakannya dengan auditor internal. 2) Auditor Internal Pemerintah. Auditor internal pemerintah yaitu auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bekerja untuk melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. BPKP mempekerjakan lebih dari 4.000 orang auditor diseluruh Indonesia. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit. 3) Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala. BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Melaksanakan fungsi audit DPR adalah tanggung jawab utama BPK. Selain itu juga mempunyai tanggung jawab lainnya seperti KAP. Informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK. Oleh karena kuasa pengeluaran dan penerimaan badan-badan pemerintah ditentukan oleh undang-undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan pada audit ketaatan. Peningkatan porsi upaya audit BPK dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program  pemerintah. Hasil dari tanggung jawab BPK yang besar untuk mengaudit pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan kesempatan mereka untuk melaksanakan audit operasional, auditor BPK sangat dihargai dalam profesi audit. 4) Auditor Pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Audit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku adalah tanggung jawab utama Ditjen Pajak. Audit ini murni bersifat ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak. 5) Auditor Internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK megaudit DPR. Tanggung jawab auditor internal tergantung pada yang memperkerjakan mereka dan tanggung jawab tersebut sangat beragam. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Staf audit internal lainnya mungkin terdiri atas lebih dari 100 karyawan yang memikul taggung jawab berlainan, termasuk di banyak bidang di luar akuntansi. Banyak juga auditor internal yang terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam mengevaluasi sistem komputer

Menurut (Arens et al 2013, 5) mengatakan bahwa: “Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.” Menurut (Mulyadi 2013, 1) mengatakan bahwa: “Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji.” Ukuran Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja Total Aset Total Penjualan Perusahaan Keluarga 1-4 < $100.000 $100.000 – $500.000 Kecil 5-19 $100.000 – $500.000 $500.000 – $1.000.000 Sedang 20-99 $500.000 – $5.000.000 $1.000.000 – $10.000.000 Besar 100-499 $5.000.000 – $25.000.000 $10.000.000 – $50.000.000 Sumber : Small Bussiness Administration (Restuwulan, 2013) 24 Menurut (IBK Bhayangkara 2015, 2) mengatakan bahwa: “Auditor merupakan pihak pertama yang melakukan audit terhadap pertanggungjawaban pihak kedua kepada pihak ketiga dan memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak ketiga.” Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia

Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar/kecilnya suatu objek. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ukuran diartikan sebagai berikut: (1) “Hasil mengukur (2) Panjang, lebar, luas, besar sesuatu (3) Bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu benda (4) Alat untuk mengukur, misalnya penggaris, meteran, jengkal (5) norma (6) Panjang-pendek, besar-kecil, berat-ringan, dan luas-sempit sesuatu.” Menurut Consoladi et al (dalam Heni Oktaviani 2014, 32) mengatakan bahwa kinerja sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan. Menurut (Brigham & Houston 2010, 4) mengatakan bahwa: “Ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.” Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya perusahaan yang dapat ditunjukan oleh total asset, jumlah laba, total penjualan, dan dapat mempegaruhi kinerja sosial perusahaan. 22 Ukuran perusahaan untuk setiap skala usaha berbeda, dari perusahaan kecil sampai dengan perusahaan besar. Perbedaan tersebut tergantung pada investasi yang ditanamkan. Besar atau kecilnya suatu perusahaan tetap memiliki tujuan yang sama yaitu suatu perusahaan didirikan adalah untuk menghasilkan laba bagi pemiliknya. Kategori ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN) terbagi menjadi 3 jenis yaitu: 1) Perusahaan Besar Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun. 2) Perusahaan Menengah Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp.1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar. 3) Perusahaan Kecil Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahunSedangkan di Indonesia perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil diatur dalam Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/1997, mengatakan bahwa: “a. Perusahaan Menengah atau Kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang : 1) Memiliki jumlah kekayaan (total assets) tidak lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Audit delay atau dalam beberapa penelitian lainnya disebut sebegai audit reporting lag yang merupakan selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Menurut (Robbitasari 2013, 657) audit delay didefinisikan dengan jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan hingga tanggal ditandatanganinya laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor akan melakukan proses audit dengan waktu yang telah disepakati antara pihak klien dengan auditor. Menurut Imam Subekti dan Novi Wulandari (dalam Esynasali, 2014, 11-12) audit delay adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang menunjukkan mengenai lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa audit delay adalah selisih waktu antara tanggal penutupan buku akuntansi sampai dengan tanggal dikeluarkannya laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Kualitas suatu perusahaan dapat dilihat dari waktu penyelesaian audit dimana hal tersebut sangat penting bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Laporan keuangan yang dipublikasikan harus diaudit terlebih dahulu oleh akuntan independen yang menyebabkan terjadinya audit delay. Di 19 Indonesia, hal ini diatur untuk perusahaan yang go public, melalui peraturan BAPEPAM No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dimana disebutkan : “Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.” Jika perusahaan go public atau emiten terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor:Kep-36/PM/2003, maka terdapat sanksi yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta. Menurut keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor Kep 307/bej/07-2004 tentang Peraturan Nomor II.1 – II.6, terdapat tahapan sanksi yang diberikan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan, yaitu: 1) Peringatan tertulis pertama akan diberikan kepada emiten jika terlambat menyampaikan laporan keuangan hingga 30 hari kalender. 2) Peringatan tertulis kedua ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000 diberikan jika hingga hari ke-31 sampai hari ke-60 sejak batas waktu penyerahan emiten belum juga memberikan laporannya. 3) Peringatan tertulis ketiga ditambah dengan denda sebesar Rp. 150.000.000 diberikan jika hingga hari ke-61 sampai hari ke-90 sejak batas waktu penyerahan emiten belum juga memberikan laporannya. 20 Emiten akan dihentikan perdagangannya sementara (suspensi) oleh BEJ jika mulai hari ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, emiten tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau emiten telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda pada peringatan sebelumnya.

Perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan perlu melakukan suatu pengendalian internal dalam perusahaan. Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan dan mengerahkan serta menggunakan sebaik 17 mungkin sumber ekonomi yang dimiliki dapat menjamin tercapainya tujuan tersebut. Menurut (Tuanakotta 2014, 84) mengatakan bahwa: “Tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.” Menurut (Arens dkk 2015, 168) mengatakan bahwa: “Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.” Menurut Hery (2013, 40) mengatakan bahwa: “Tujuan audit adalah berguna sebagai kerangka kerja yang akan membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti yang cukup kompeten dan tepat sesuai dengan jenis transaksi yang diaudit.” Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan audit adalah untuk mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan apakah laporan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material telah sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia

Menurut (Mulyadi 2014, 30-32) auditing umumnya digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: 1) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit), audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. 2) Audit Kepatuhan (Compliance Audit), audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. 3) Audit Operasional (Operational Audit), audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya,   dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut. Menurut (Mayangsari, S. & Wandanarum, P. 2013, 10) jenis-jenis auditing pada dasarnya dapat dikelompokan sesuai pelaksananya dan objek yang diaudit, yaitu: 1) Ditinjau dari Pelaksananya  Internal Audit (Pemeriksaan Intern) Pemeriksa intern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang bersangkutan yang disebut auditing intern, yang biasanya tidak terlibat dalam kegiatan pencatatan akuntansi dan kegiatan operasi perusahaan.  Eksternal Audit (Audit Ekstern) Pemeriksaan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan yang berkedudukan bebas tidak memihak baik terhadap kliennya maupun terhadap pihakpihak yang berkepentingan dengan kliennya (pemakaian laporan keuangan).  Governmental Audit (Pemeriksaan Pemerintah) Pemeriksaan pemerintah adalah audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah (governmental auditor). Pada departemen keuangan terdapat instansi yang bertugas antara lain sebagai auditor 15 pengelolaan keuangan instansi pemerintah dan perusahaanperusahaan negara, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika ditinjau secara luas BPKP bertindak sebagai auditor intern pemerintah, sedang sebagai auditor ekstern pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2) Ditinjau dari Objek yang Diaudit  Pemeriksaan Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) Pemeriksaan laporan keuangan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menytakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.  Pemeriksaan Kinerja (Management Audit atau Operasional Audit) Pemeriksaan kinerja merupakan penelaahan (review) secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.  Pemeriksaan Kepatuhan atau Kesesuaian (Compliance Audit) Pemeriksaan kepatuhan adalah pemeriksaan yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit (perusahaan klien atau satuan kerja pemerintah) sesuai dengan kondisi atau mengikuti prosedurprosedur khusus atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh  pihak yang berwenang. Hasil pemeriksaan kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Pemeriksaan kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahaan.  Auditing Investigasi (Investigation Audit/Forensic Audit/Fraud Audit) Pemeriksaan investigasi (fraud examination) adalah suatu metode untuk menyelesaikan dengan jelas permasalahan yang berkaitan dengan adanya indikasi tindak kecurangan dari awal sampai akhir. Dengan kata lain, pemeriksaan investigasi bertujuan untuk mencari kebenaran dengan tingkat kebenaran yang tinggi (high level assurance) mengenai suatu permasalahan yang berlandaskan pada hukum dan rasa keadilan. Pemeriksaan investigatif meliputi upaya untuk mendapatkan pernyataan-pernyataan, bukti-bukti, memberikan kesaksian, penulisan laporan, dan membantu dalam pendektesian serta pencegahan tindak kecurangan. Dengan demikian, pemeriksaan investigasi, yaitu mencari bukti yang mungkin tersembunyi atau tidak secara intensif.

Menurut (Sukrisno Agoes 2017, 4) mengatakan bahwa:
“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis
dan sistematis oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan
yang telah disusun oleh manajemen, berserta catatan – catatan
pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya dengan tujuan agar
dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut.”
Menurut (Mulyadi 2014, 9) mengatakan bahwa:
“Audit adalah Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian
hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Menurut (Arens dkk 2015, 2) mengatakan bahwa:
“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi
untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuain antara
informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.”
Menurut (Messier, Glover dan Prawitt 2014, 12) mengatakan bahwa:
“Auditing adalah proses yang sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang
kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menetukan tingkat
kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihakpihak yang berkepentingan.”
Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah
proses pengevaluasian suatu entitas atau organisasi untuk memperoleh
bukti dan informasi dalam suatu proses sistematis tentang asersi-asersi
manajemen untuk melaporkan derajat kesesuaian antara kondisi dan
kriteria

Menurut Needles, et al. (1995) dalam Suta (2012), laporan tahunan terbentuk atas tujuh komponen utama, yaitu: a. Sambutan direktur utama kepada para pemegang saham Direktur utama menjelaskan tentang kinerja perusahaan selama periode tertentu dan prospek perusahaan kedepannya kepada para pemegang saham. b. Ikhtisar data keuangan Bagian ini menyajikan data keuangan penting selama tahun terakhir dilengkapi dengan grafik untuk mempermudah pengguna laporan tahunan dalam melihat tren pergerakan keuangan perusahaan dan termasuk juga data non keuangan seperti jumlah took yang dimiliki dari periode ke periode. c. Laporan keuangan Bagian ini menyajikan empat jenis laporan keuangan yang wajib, yaitu laporan laba rugi, neraca, lapora perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tujuannya untuk membantu pengguna dalam membandingkan kinerja perusahaan periode berjalan dengan periode sebelumnya. d. Catatan atas laporan keuangan Bagian ini berguna untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan data yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : – Ringkasan prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan transaksinya – Catatan penjelasan atas item yang disajikan dalam laporan keuangan – Catatan yang berisi informasi lengkap e. Laporan pertanggungjawaban manajemen Menyajiakan pernyataan tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan dan struktur pengendalian internal perusahaan. f. Hasil diskusi dan analisis manajemen Bagian ini menyajikan bagaimana manajemen akan melakukan analisis dengan membandingkan kinerja periode berjalan dengan beberapa periode sebelumnya dan melakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. g. Laporan hasil audit Bagian ini menyajikan hasil dari proses audit yang dilakukan oleh auditor berupa opini audit atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa komponen laporan tahunan menunjukkan segala informasi yang terdapat pada perusahaan mulai dari sambutan kepala direktur sampai dengan laporan auditor atas opini yang diberikan mengenai laporan keuangan perusahaan.

Laporan tahunan merupakan laporan resmi mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam satu periode, laporan ini berisikan laporan keuangan dasar, analisi manajemen atas operasi tahun lalu, serta pendapat mengenai prospek perusahaan di masa datang, laporan ini juga memberikan gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan perusahaan (Anggarwal, 2013). Sudayat (2013) menjelaskan, laporan tahunan ialah laporan resmi tentang keadaan keuangan emiten dalam jangka waktu satu tahun. Laporan ini harus disampaikan kepada pemegang saham untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian disahkan sebagai laporan tahunan resmi perusahaan. Sedangkan Suta (2012) menyatakan laporan tahunan adalah laporan perkembangan pencapaian keberhasilan yang mampu diraih perusahaan dalam jangka waktu satu tahun. Laporan tahunan wajib disampaikan oleh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pelaporan kegiatan selama satu periode yang nantinya akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Sudayat, 2013) Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpilkan bahwa laporan tahunan ialah laporan resmi yang disajikan oleh perusahaan atas perkembangan pencapaian keberhasilan dalam jangka waktu satu tahun mengenai laporan keuangan dasar, analisis manajemen atas operasi tahun lau, serta pendapat mengenai tujuan perusahaan di masa yang akan dat

Menurut PSAK No 1 paragraf 24 tahun 2012 terdapat
empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu :
a. Dapat Dipahami
Kemudahan laporan keuangan untuk segera dapat
dipahami oleh pengguna merupakan kualitas penting dalam
laporan keuangan. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan
memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas
ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk
mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
b. Relevan
Laporan keuangan dikatakan relevan apabila
memberikan informasi yang dapat memengaruhi keputusan
ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi
peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan
atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu.
c. Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal apabila bebas
dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan
dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang jujur
dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
diharapkan dapat disajikan.
d. Dapat Dibandingkan
Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat
dibandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat
informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan
dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan
kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa
karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri
khas membuat informasi dalam laporan keuangan yang
berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomis

Bahri (2016) menyatakan komponen laporan keuangan berdasarkan PSAK Umum (IFRS) terdiri dari, laporan laba-rugi,  laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan Munawir (2002) menyatakan laporan keuangan terdiri dari: a. Neraca Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah kekayaan perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal sendiri perusahaan pada satu periode tertentu (Munawir,2002). Harahab (2002) menyatakan bahwa neraca adalah suatu laporan yang menampilkan sumber ekonomis perusahaan atau aset, berbagai kewajiban atau hutang perusahaan, dan hak dari para melikik perusahaan yang mereka tanamkan pada perusahaan tersebut atau modal pemilik suatu saat tertentu Neraca mempunyai dua bagian yang harus selalu seimbang, dan neraca harus disusun secara sistematis karena naraca merupakan sebuah gambaran dari kondisi keuanga perusahaan pada periode tertentu. b. Laporan Laba-Rugi Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan keuntungan atau kerugian perusahaan dalam suatu waktu tertentu (Husnan, 2015). Munawir (2002) mengatakan bahwa laporan laba rugi merupakan suatu laopran yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan salam periode tertentu. Perhitungan laba rugi perusahaan harus disusun sebaik mungkin sehingga dapak menunjukkan gambaran dari kegiatan perusahaan dan hasil dari kegiatan tersebut. c. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan menyebabkan perubahan modal sendiri. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang dilaporkan dalam neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca menunjukkan besar aset, kewajiban dan keuitas yang dimiliki perusahaan, sementara laporan laba rugi menggambarkan hasil operasi perusahaan selama periode tententu. Laporan keuangan juga digunakan untuk memahami keputusan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan bertujuan memberikan suatu informasi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang di percayakan kepada pihak manajemen (Bahri, 2016). Menurut PSAK No 1 paragraf 10 tahun 2012 laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi beberapa pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kegunaan lain dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan yang dibutuhkan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dapat dikendalikan di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga digunakan sebagai pertimbangan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK No 1 paragraf 10 tahun 2012). Pentingnya kebutuhan akan laporan keuangan hendaknya dilaporkan secra terstruktur yang dapat memberikan informasi secara kualitatif, lengkap, serta dapat dipercaya. Selain itu, laporan keuangan yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan harus menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga para pengguna tidak salah dalam mengambil keputusan. Menurut Munawir (2002) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Informasi yang diberikan oleh laporan keungan berguna untuk pengambilan keputusan serta untuk memprediksi, membandingkan, dan menilai dampak yang timbul dari keputusan yang diambil. Bahri (2016) menyatakan laporan keuangan adalah ringkasan dari proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama periode pelaporan dan disajikan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada akuntan oleh pihak pemilik perusahaan. Dalam hal ini pihak manajemen perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga diharuskannya untuk menyajikan secara wajar. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi tugas oleh pemilik perusahaan pada akhir periode dalam bentuk data keuangan sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan 16 pihak diluar perusahaan yang berkepentingan dengan aktivitas perusahaan tersebut.

Chariri dan Ghozali (2007) menjelaskan tiga hubungan keagenan sebagai berikut : a. Antara manajemen degan pemilik, pihak manajer akan melaporkan laba lebih tinggi atau kurang konservatif apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding dengan investor yang lain. Hal ini dikarenakan pemilik menginginkan deviden maupun capital gain dari sahamnya dan manajer ingin dinilai bekerja dengan baik sekaligus mendapatkan bonus. Namun sebaliknya, apabila manajer mempunyai saham yang lebih tinggi daripada investor lain manajer cenderung mengumumkan laba lebih konservatif. b. Antara manajemen dan kreditur, pada umumya kreditur beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki labayang tinggi bisa melunasi utang serta bunga pada tanggal jatuh tempo sehingga manajer cenderung melaporkan laba yang lebih tinggi. c. Antara manajemen dengan pemerintah, manajer melaporkan laba secara konservatif karena untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. Adanya kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak mengkibatkan terjadinya konflik antara keduanya. Auditor dalam hal ini menjadi pihak ketiga yang akan menjembatani konflik tersebut.Berbagai konflik yang terjadi seperti diatas akan berdampak pada lambatnya penyelesaian laporan keuangan yang dapat menimbulkan audit delay. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan lamanya auditor menerima laporan keuangan perusahaan setelah tanggal penutupan buku (31 Desember) (Nurmalita, 2016)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (pihak perusahaan) dan principal (pemilik). Principal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk menjalankan suatu jasa atau usaha atas nama prinsipal. Agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh prinsipal. Sehingga pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah agen dan principal sebagai pihak yang mengevaluasi informasi (Lestari, 2010). Teori keagenan ialah suatu perjanjian antara satu atau lebih principal dengan agen. Penjabaran dari teori ini yaitu berupa perjanjian yang berisi tentang proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Jensen and Meckling, 1976) dalam (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). Menurut Eisenhartdt (1998) dalam Nurmalita (2016) teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan bagaimana mengorganisir dengan baik hubungan antara prinsipal yang menentukan pekerjaan dengan pihak yang melakukan (agen).  Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan adanya hubungan antara principal dan agen yang mana dalam prakteknya terdapat beberapa tujuan yang berbeda antara kedua belah pihak.

Makhrus (2017), komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh dewan direksi umumnya terdiri dari minimal tiga orang dan 20 maksimal lima sampai tujuh orang. Tugas dari komite audit yaitu melakukan audit operasi dan keadaan suatu perusahaan. Selain itu, komite audit juga memiliki tugas untuk mempertahankan independensinya pada saat komite audit melakukan tugasnya. Fungsi dari komite audit sendiri yaitu menjadi pengawas bagi auditor eksternal. Tujuan dari adanya komite audit yaitu: 1) Memberikan rekomendasi pada saat seleksi auditor eksternal. 2) Memastikan mengenai internal kontrol yang ada sudah memadai. 3) Memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak yang diduga melakukan penyimpangan yang material di bidang keuangan 4) Memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Peran komite audit dalam proses penyusunan laporan keuangan yaitu melakukan pengawasan pada saat proses audit sehingga dihasilkan kualitas audit yang baik. Keberadaan komite audit minimal terdapat tiga orang yang terdiri dari komisaris independen sekaligus komite audit dan pihak eksternal yang memiliki sikap independensi yang tinggi menjadi karakteristik dari perusahaan yang baik. Adanya komite audit diharapkan memberikan pengaruh terhadap semua kegiatan dalam proses pelaporan keuangan dan juga meminimalisir terjadinya kecurangan. Surat edaran dari direksi PT Bursa Efek Jakarta No . SE008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 mengenai keanggotaan komite audit diantaranya : 1) Komite audit minimal 3 orang dan sudah termasuk ketua komite audit. 2) Komisaris yang menjadi anggota komite audit harus komisaris independen. 3) Anggota komite audit ini bukan termasuk komisaris, direksi bahkan karyawan yang bersangkutan. 

adalah suatu skala yang diklasifikasikan dengan besar kecilnya perusahaan dan dapat dinyatakan dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Qulub,2017). Total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut menggambarkan hak dan kewajiban serta permodalan yang dimiliki perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan semakin banyak juga dana yang dikeluarkan untuk mengelola perusahaan. Perusahaan besar akan mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat sehingga harus selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu besarnya total aktiva, besarnya total penjualan dan besarnya kapitalisasi pasar. Umumnya, penentuan ukuran perusahaan dikategorikan menjadi 3 kelompok berdasarkan total aset perusahaan, yaitu: 1. Perusahaan Besar Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10 Milyar dan sudah termasuk tanah dan bangunan. Selain itu, memiliki hasil penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun. 2. Perusahaan Menengah Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Perusahaan ini juga memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar/tahun. 3. Perusahaan Kecil Perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun. Pada perusahaan kecil, dianggap lebih cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah (Wahono dan Setyadi,2014). Disisi lain, semakin besar perusahaan maka akan semakin meningkat agency cost sehingga perusahaan besar biasanya akan memilih jasa auditor yang lebih independen, profesional bahkan KAP Big 4 untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

DeAngelo (1981) menjelaskan bahwa kualitas audit adalah probabilitas dari seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan suatu kecurangan dalam sistem akuntansi klien. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kualitas audit yang baik dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki kompeten yang baik dan profesional. Menurut Widiastuty dan Febrianto (2010), auditor yang kompeten adalah auditor yang mempunyai kemampuan atau keahlian yang baik untuk melakukan audit dengan prosedur yang tepat. Selain itu, menurut pengguna laporan keuangan kualitas audit yang baik itu berarti tidak adanya kesalahan yang material dan kecurangan dalam laporan keuangan. Menurut Sulfati (2016), kualitas audit yang baik dapat ditingkatkan dengan memperbaiki salah saji laporan keuangan yang ada. Hal tersebut, mencerminkan bahwa auditor memiliki sifat yang independen. Sementara, kegagalan untuk memperbaiki salah saji mencerminkan auditor tersebut tidak memiliki sikap independen dan kualitas audit yang rendah. Kualitas audit yang rendah diakibatkan karena auditor masih ragu dalam memberikan opini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan belum bisa menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Kasus Enron menjadi salah satu bukti bahwa besarnya KAP tidak menjamin untuk memberikan kualitas audit yang tinggi. Hal tersebut tergantung pada sikap independen yang ada dalam diri seorang auditor. Bahkan KAP Arthur Andersen ini salah satu KAP besar dimana seharusnya memberikan kualitas audit yang baik namun sebaliknya KAP ini malah melakukan kecurangan yang menunjukkan belum adanya sikap independensi. Didalam melakukan proses audit, seorang auditor juga dituntut untuk bersikap independen untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Independen ini berarti sikap atau perilaku yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun. Hal ini menunjukan bahwa seorang auditor harus memiliki sikap kejujuran pada saat mempertimbangkan fakta dan mempertimbangkan pendapat agar tidak terjadi benturan kepentingan

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manajer dengan pemilik modal dalam menjalankan sebuah perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi ini merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal (pemilik dan pemegang saham) menyewa agen (manajemen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Dalam hal ini, manajemen memiliki tanggung jawab yang besar dibandingkan dengan pemegang saham. Pada saat mengalami suatu kegagalan maka jabatan dari manajer dan fasilitas yang dimiliki akan menjadi taruhannya sehingga manajer berani untuk melakukan manajemen laba. Hubungan antara principal (pemegang saham) dengan agen (manajer) biasanya akan menimbulkan suatu konflik hal ini terjadi karena adanya pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen. Konflik yang ada salah satunya yaitu adanya tindakan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Pihak yang diuntungkan yaitu dirinya sendiri (manajer) sehingga pemegang saham tidak diperhatikan untuk memperoleh keuntungan juga. Menurut Wahyuni dan Fitriany (2012) menyebutkan bahwa adanya suatu konflik mendorong perlunya pihak yang independen untuk menjembatani antara kepentingan kedua pihak. Pihak tersebut yaitu auditor yang memiliki tugas memberikan nilai dan juga mengevaluasi kewajaran dari laporan keuangan yang sudah dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Disinilah peran auditor sangat diperlukan untuk menilai kualitas informasi yang ada dalam laporan keuangan. Kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak prinsipal dengan pihak agen. Seorang akuntan publik harus bersikap transparan dan independen kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan tinggi dan investor akan lebih cenderung meyakini data akuntansi yang dihasilkan tersebut

Menurut penelitian yang dilaukan oleh Menurut Wea dan Murdiawati (2015) pergantian manajemen merupakan perubahan struktur direksi perusahaan yang dilakukan baik dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun dari keinginan direksi untuk berhenti. Dengan dilakukannya pergantian manajemen maka akan menimbulkan adanya perubahan kebijakan di bidang Akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Penelitian ini membertian kesimpulan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap Accountant Public Switching

Ukuran perusahaan merupakan gambaran yang bisa menunjukkan besar kecilnya perusahaan dan salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk menggambarkannya adalah dilihat dari total aset (Wea dan Murdiawati, 2015). Perusahan besar memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan Accountant Public Switching dikarenakan untuk menjaga kualitas hasil audit terhadap laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Ukuran perusahaan audit juga harus bisa menyesuaikan dengan ukuran klien sehingga mampu untuk memberikan layanan yang sesuai. Ketika ukuran perusahaan audit tidak sesuai dengan perusahaan klien maka akan terjadi berbagai masalah seperti lamanya waktu untuk mengaudit sehingga akan mempengaruhi lamanya waktu pemberian opini audit.

Menurut Ni Kadek (2005) dalam Filka (2011) menyebutkan jika investor akan lebih cenderung memakai data akuntansi dari auditor yang bereputasi. Auditor yang bereputasi dapat dilihat dari beberapa kriteria yang salah satunya adalah besarnya ukuran dari KAP. Ukuran Kantor Akuntan Publik yang sering digunakan di Indonesia adalah yang berafiliasi dengan KAP big 4. KAP yang berafiliasi dengan big 4 diyakini lebih baik. Hal tersebut terjadi karena KAP big 4 memiliki lebih banyak klien dan memiliki banyak sumberdaya sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu dikarenakan reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat sehingga menyebabkan mereka akan melakukan pengauditan dengan lebih berhati-hati. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dibuat pada penelitian ini adalah ukuran KAP berpengaruh terhadap Accountant Public Switching.

Menurut Prahartari (2013) Opini audit merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor setelah selesai mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Opini audit merupakan informasi penting bagi pemegang saham ataupun pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Opini audit yang ingin diterima oleh pihak manajemen adalah opini yang wajar tanpa qualified karena jika perusahaan menerima opini qualified maka akan berpengaruh negative terhadap harga saham serta menurunkan kepercayaan pemegang saham terhadap keandalan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan jika perusahaan menerima opini audit yang tidak sesuiai dengan yang diharapkan atas laporan keuangannya akan memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan pergantian KAP, dan sebaliknya jika perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian maka kemungkinan dilakukannya pergantian auditor akan semakin berkurang

Menurut Damayanti dan Sudarma (2015) pergantian manajemen merupakan perubahan struktur direksi perusahaan yang dilakukan baik dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun dari keinginan direksi untuk berhenti. Dengan dilakukannya pergantian manajemen dapat menimbulkan adanya perubahan kebijakan di bidang Akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Salah satu teori yang membahas tentang pergantian manajemen adalah teori agensi yang telah dilaukan oleh Anthony dan Govindarajan (2002), yang menyatakan bahwa hubungan agensi ada ketika salah satu (principle) menyewa piha lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal tersebut, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam teori agensi tersebut dapat dikatakan jika auditor dan klien memiliki hubungan timbal balik, dimana klien menyewa jasa auditor untuk memeriksa laporan keuangannya agar tidak ditemukan kesalahan atau kejanggalan yang terjadi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan terpercaya sehingga dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi di dalam perusahaan klien. Sedangkan seorang auditor dituntut untuk selalu bersikap professional dan independen dalam mengaudit laporan keuangan karena manajemen juga akan melakukan pengawasan terhadap kinerja auditor dan apabila ditemukan kejanggalan dalam melaksanakan tugasnya maka manajemen akan membuat keputusan apakah akan melakukan auditor switching atau tidak

Menurut Wea dan Murdiawati (2015) ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat diukur dari segi keuangan dengan melihat total asset. Semakin besar total asset yang dimiliki oleh perusahaan menunjukan bahwa perusahaan tersebut semakin besar, dan sebaliknya. Ukuran perusahaan menurut undangundang nomor 20 tahun 2008 pasal 6 dapat dibedakan menjadi empat yaitu : Perusahaan mikro adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300 juta/tahun. Perusaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta/tahun sampai paling banyak Rp. 2,5 Milyar/tahun. Perusaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai paling banyak Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp. 2,5 Milyar/tahun sampai paling banyak Rp. 50 Milyar/tahun. Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun

Menurut Putra (2014) dalam Putra dan Trisnawati (2016) opini audit adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan agar perusahaan mengetahui tentang laporan keuangan yang wajar. Hasil dari opini auditor harus memberikan hasil kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut standar professional akuntan publik (PSA 29 SA seksi 508), terdapat lima tipe pendapat auditor, yaitu: a. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku seperti yang diuraikan dalam paragraf 08.  b. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku. Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. c. Pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. d. Pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. e. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakah bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. 4) Ukuran KAP Ukuran KAP adalah suatu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu KAP. Suatu KAP bisa dikatakan besar apabila berafiliasi dengan KAP Big four dan berukuran kecil apabila tidak berafiliasi dengan Big four. Menurut Martina (2010) dalam Wea dan Murdiawati (2015), perusahan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga meningkatkan reputasi perusahaan di mata para pemakai laporan keuangan. Hal tersebut dapat menunjukkan jika ukuran KAP merupakan salah satu faktor perusahaan untuk berpindah jasa audit ke KAP yang lebih besar karena perusahaan cenderung untuk memilih KAP yang lebih baik dari sebelumnya untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian yang dilakukan oleh Arga (2016) dan Wea dan Murdiawati (2015) memberikan hasil jika perusahaan yang tidak berafiliasi dengan big four akan memiliki kemunginan besar untuk melakukan auditor switching. Hal tersebut terjadi karena perusahaan menginginkan KAP yang dapat memberikan pelayanan dan jasa audit sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti dalam hal pemberian opini. Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan yang memilih untuk menggunakan jasa dari KAP yang berafiliasi dengan big four akan memiliki kemungkinan yang lebih sedikit untuk melakukan auditor switching dan lebih memilih untuk menetap menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan big four. Hal tersebut dapat terjadi karena investor akan lebih memilih dan mempercayai data dari KAP yang berupatasi.

Accountant Public Switching merupakan pergantian kantor akuntan publik atau auditor yang dilakukan oleh klien (perusahaan). Pergantian auditor dapat dilakuan dengan cara voluntary (sukarela) atau mandatory (perintah). Pergantian auditor secara mandatory (perintah) didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang ‘Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk enam tahun buku secara berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Pergantian auditor secara voluntary (Sukarela) dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari klien dan faktor dari auditor. Faktor yang berasal dari klien bisa berupa kesulitan keuangan, kegagalan manajemen dalam menjalanan tugas, perubahan kepemilikan, ukuran perusahaan dan sebagainya. Sedangkan faktor yang berasal dari auditor dapat berupa fee audit, kualitas audit, hasil audit, dan sebagainya.

Teori keagenan (agency theory) memiliki pembahasan tentang adanya hubungan keagenan antara principal dan agen. Hubungan keagenan tercermin antara pihak manajemen (agen) dengan investor (principal). Menurut Jensen dan Mecklin (1976) teori keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajemen dan (agen) dengan pemilik (principal). Agar hubungan kontratual ini bisa berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Perencanaan kontrak yang tepat bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik dan kepentingan, hal ini merupakan inti dari teori keagenan. Manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan, dimana ia akan secara otomatis memiliki informasi internal perusahaan yang lebih banyak dan mengetahui prospek kedepan dari perusahaan dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham. Ketidak mampuan manajemen untuk mengoptimalkan kepentingan pemegang saham menimbulan permasalahan yang disebut dengan masalah keagenan. Menurut Jensen (1976) menyatakan bahwa masalah keagenan timbul dikarenakan orang cenderung untuk mementingkan diri sendiri serta munculnya konflik ketika beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Manajer (agen) yang memiliki informasi perusahaan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham (principal) diharuskan untuk mengungkapkan informasi akuntansi yang menunjukkan perbedaan perusahaan melalui laporan keuangan. Permasalahan akan muncul ketika informasi yang diterima oleh pihak yang berkepentingan tidak sama dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Keadaan ini dikenal sebagai asimetri informasi yang terjadi karena manajer lebih unggul dalam pengetahuan tentang informasi yang terjadi di perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Pemegang saham (principal) menginginkan pengembalian secepatnya serta memberikan keuntungan atas investasi yang telah dilakukannya terhadap perusahaan. sedangkan manajer (agen) memiliki tujuan untuk memperoleh kesempatan menerima bonus dan insentif yang lebih besar atas pencapaian kerja yang telah dilakukannya. Penilaian prestasi yang dimiliki oleh agen dinilai berdasarkan kemampuan agen untuk meningkatkan keuntungan yang akan dibagikan kepada investor dalam bentuk deviden. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka agen akan dianggap telah sukses sehingga dapat memperoleh bonus dan insentif yang lebih besar. Oleh karenanya, agen berusaha untuk memenuhi tuntutan principal untuk memperoleh insentif yang memadai. Dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan maka diperluan pengawasan yang cukup, agen bisa melakuan berbagai cara sehingga seolah-olah target perusahaan telah tercapai. Agen dapat melakukan perubahan pada beberapa kondisi perusahaan untuk membuat laba seolah-olah naik, padahal pada kenyataannya perusahaan mengalami kerugian maupun mengalami penurunan laba. Salah satu bukti teoritis mengenai pergantian auditor yang didasarkan pada teori agensi. Sulistiarini dan Sudarso (2012;2) menyatakan bahwa baik principal ataupun agen ingin mendapat keuntunga sebesar-besarnya serta ingin terhindar dari resiko yang mungkin terjadi di dalam perusahaan. Dalam teori agensi, auditor independen memiliki peran sebagai penengah kedua belah pihak (agen dan principal) yang memiliki perbedaan kepentingan. Auditor independen juga memiliki fungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari sikap mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer.

Menurut Andra dalam Firyana (2014),Ukuran KAP adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan klienya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga professional di atas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak mempunyai kantor cabang dan klienya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang. Menurut Arsih (2015): “Ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, semakin besar Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya.” Hasil dari penelitian yang dilakukan Jesslyn Cristanty dan Aloysia Yanti(2018) menyatakan Bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh Positif Terhadap Fee Audit. Karena semakin besar ukuran kantor akuntan publik semakin tinggi fee audit yang harus dibayarkan oleh klien. Hal ini dikarenakan   kantor akuntan publik yang besar banyak menggunakan tenaga professional yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi

Manufaktur yang terdaftar di BEI Ukuran perusahaan adalah gambaran besar kecilnya skala operasi suatu perusahaan. Machfoedz dalam Jesslyn(2018), Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain).Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi ke dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (Medium firm),dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total asset perusahaan. Simunic dalam Ulfasari dan Marsono (2014), berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki asset lebih besar akan mempunyai kemampuan di atas perusahaan yang kecil dalam memperoleh modal. Dengan begitu,hal ini berbanding lurus dengan kemampuan membayar fee audit yang lebih tinggi. Hasil dari penelitian yang dilakukan Jesslyn Cristanty dan Aloysia Yanti(2018) menyatakan Bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh Positif Terhadap Fee Audit. Karena Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar dan luasnya proses audit yang akan dijalankan oleh auditor. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasarnya akan mempengaruhi besarnya fee audit yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar cenderung memiliki jumlah transaksi yang besar pula sehingga auditor yang melakukan pekerjaan audit pada perusahaan besar membutuhkan waktu dan 45 jumlah tim audit yang lebih banyak dibandingkan dengan mengaudit prusahaan kecil. dengan begitu fee audit yang harus dibayarkan juga semakin tinggi.

Manufaktur yang terdaftar di BEI  Kompleksitas perusahaan berkaitan dengan kerumitan transaksi yang terjadi di perusahaan. Menurut Ahmad dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013: 255) kompleksitas perusahaan adalah “jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan memiliki unit operasi yang lebih banyak yang harus diperiksa dalam setiap transaksi dan catatan yang menyertainya, sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pekerjaan auditnya”. Menurut Rukmana,dkk (2017) Kompleksitas perusahaan merupakan “Hal yang terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kerumitan tersebut dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, jumlah anak dan cabang perusahaan, maupun adanya operasi bisnis di luar negeri”. Kompleksitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anak dan cabang perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan klien. Hasil dari Penelitian yang dilakukan Jesslyn Cristanty dan Aloysia Yanti (2018) mengemukakan Bahwa kompleksitas Perusahaan berpengaruh Positif terhadap fee Audit. Karena Semakin besar perusahaan, semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki. Keberadaan unit operasi perusahaan akan meningkatkan kompleksitas audit yang dilakukan oleh auditor. Dengan begitu akan meningkatkan fee audit yang harus dibayarkan pada auditor karena auditor memerlukan waktu yang lebih panjang dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan kategori kantor akuntan publik maka ukuran kantor publik di indonesia jika dihubungkan dengan KAP yang bertaraf internasional yang membuka cabang atau KAP di indonesia yang berafiliasi dapat di kategrikan sebagai berikut : 1. KAP nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional Big four 2. KAP Nasioal yang berafiliasi dengan KAP internasional non big four 3. KAP Nasional. 4. KAP Regional dan Lokal Besar. 5. KAP Lokal Kecil. Pada penelitian ini ukuran Kantor Akuntan Publik diukur dengan menggunakan skala ordinal dengan nilai 1-5. Jika perusahaan menggunakan KAP nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional Big four diberi nilai 5., jika perusahaan menggunakan KAP Nasioal yang berafiliasi dengan KAP internasional non big four diberi nilai 4, jika perusahaan kantor akuntan publik KAP Nasional diberi nilai 3, jika perusahaan menggunakan kantor akuntan publik KAP Regional dan Lokal Besar diberi nilai 2, jika perusahaan menggunakan kantor akuntan publik KAP Lokal Kecil diberi nilai 1.

Menurut Arens et al. (2012:32), kategori ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional adalah sebagai berikut: 1. Kantor Internasional Empat Besar. Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “Big Four”. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor “Big Four” mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga. 2. Kantor Nasional. Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “Big Four” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional . 3. Kantor Regional dan Kantor Lokal yang Besar. Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staf profesional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya 37 memiliki satu kantor dan terutama melayani klien–klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh. 4. Kantor Lokal Kecil. Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.” Sedangkan menurut Messier et al. (2014:41): “Kantor akuntan publik sering dikategorikan berdasarkan ukuran. Kantor yang terbesar adalah kantor akuntan publik “Big 4”: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers.” Pada Buku Direktori IAI (2011), IAI mengklasifikasikan KAP yang beroperasi di Indonesia menjadi dua, yaitu: 1. KAP yang melakukan kerjasama dengan KAP asing. 2. KAP yang tidak melakukan kerjasama dengan KAP asing. Dari ketiga pengkategorian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kategori ukuran KAP di Indonesia, jika dihubungkan dengan keberadaan KAP bertaraf intenasional, maka ukuran KAP dapat dikategorikan sebagai berikut:  1. KAP Nasional yang berafiliasi denagan KAP Internasional big four, yaitu KAP asing big four yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing big four, yakni Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan Pricewaterhouse Coopers. 2. KAP Nasional yang berafiliasi denagan KAP internasional non big four, yaitu KAP asing non big four yang membuka KAP cabang di Indonesia atau KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama/berafiliasi dengan KAP asing non big four, yakni Kreston International, PKF International, dan sebagainya. 3. KAP Nasional, yaitu KAP Indonesia yang berdiri sendiri, terletak/berpusat di kota besar di Indonesia dan KAP tersebut membuka cabang di kota-kota besar utama di Indonesia.   4. KAP Regional dan Lokal Besar, yaitu KAP di Indonesia yang berdiri sendiri dan pada umumnya terpusat di suatu wilayah. Sebagian KAP di Indonesia merupakan KAP regional dan lokal besar, terutama yang terpusat di Pulau Jawa. Beberapa diantaranya hanya melayani klien di dalam jangkauan wilayahnya, dan beberapa dari yang lainnya memiliki beberapa kantor cabang di daerah lain tetapi bukan di kota-kota besar di Indonesia. 5. KAP Lokal Kecil, yaitu KAP yang berdiri sendiri, tidak membuka cabang, dan memiliki kurang dari 25 orang tenaga kerja profesional.

Menurut Devianto dalam firyana (2015) : “Ukuran KAP merupakan pembedaan jumlah klien dan jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP dapat lihat dari berbagai hal yang terkait dengan KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP tersebut .” Sedangkan menurut Arsih (2015): “Ukuran KAP adalah cerminan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik, semakin besar Kantor Akuntan Publik maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, jadi perusahaan akan mengganti auditor dari KAP kecil ke auditor dari KAP besar untuk meningkatkan reputasi dan kualitas laporan keuangannya.” Menurut Andra (2012) dalam Firyana (2014): “Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan Big 4, mempunyai cabang dan klienya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga professional di atas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan Big 4, tidak  mempunyai kantor cabang dan klienya perusahaan kecil serta jumlah tenaga profesionalnya kurang dari 25 orang.” Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan suatu perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan

Machfoedz dalam Jesslyn(2018), “Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain).Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi ke dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (Medium firm),dan perusahaan kecil (small firm). Simunic dalam Ulfasari dan Marsono (2014), “perusahaan yang memiliki asset lebih besar akan mempunyai kemampuan di atas perusahaan yang kecil dalam memperoleh modal. Dengan begitu,hal ini berbanding lurus dengan kemampuan membayar fee audit yang lebih tinggi.” Menurut Brigham & Houston (2010:4); “Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.” Menurut Hilmi dan Ali (2008) pengertian ukuran perusahaan adalah: “Ukuran perusahaan dapat dinilai dari beberapa segi, besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat didasarkan pada total nilai  aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar aktiva suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang ditanam. Semakin besar total penjualan suatu perusahaan maka akan semakin banyak juga perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal oleh masyarakat” Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya sebuah perusahaan yang di tunjukan oleh total aset, rata-rata tinggat penjualan, dan rata-rata total aset.

Perusahaan Kompleksitas perusahaan berkaitan dengan kerumitan transaksi yang terjadi di perusahaan yang berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, banyaknya anak perusahaan, cabang maupun adanya operasi bisnis di luar negeri. Auditor akan membutuhkan banyak waktu dan keahlian untuk melakukan audit. Semakin besar kompleksitas audit, semakin besar pula audit fee yang dikenakan auditor kepada perusahaan atau klien yang akan diaudit. “penelitian ini menggunakan anak perusahaan sebagai indikator kompleksitas, mengingat kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit” (Widiasari, 2009:129). Kompleksitas perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan klien, menggunakan interval. Jika perusahaan memiliki jumlah anak perusahaan sebanyak 29-35 maka diberi nilai (5), jika anak perusahaan sebanyak 22-28 maka diberi nilai (4), jika anak perusahaan berjumlah 15-21 maka diberi nilai (3), jika anak perusahaan berjumlah 8-14 maka diberi nilai (2), jika anak perusahaan berjumlah 1-7 maka diberi nilai (1).

Menurut Ahmad dalam Angruningrum dan Wirakusuma (2013: 255) “kompleksitas perusahaan adalah jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan memiliki unit operasi yang lebih banyak yang harus diperiksa dalam setiap transaksi dan catatan yang menyertainya, sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pekerjaan auditnya”. Menurut Rukmana,dkk (2017) Kompleksitas perusahaan merupakan : “Hal yang terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kerumitan tersebut dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, jumlah anak dan cabang perusahaan, maupun adanya operasi bisnis di luar negeri” Menurut Siuko dalam Lestari ( 2015) “kompleksitas Perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat meningkatkan tantangan pada audit dan akuntansi. Tingkat kompleksitas operasi perusahaan yang bergantung pada lokasi dan jumlah unit operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan pasarnya lebih cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya” Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompleksitas perusahaan merupakan kerumitan transaksi yang terjadi di perusahaan. Fee audit = logaritma natural professional fee.  Kompleksitas ini dapat berasal dari transaksi yang menggunakan mata uang asing, banyaknya anak perusahaan, cabang maupun adanya operasi bisnis di luar negeri.

 Menurut Sukrisno Agoes (2012:18) Audit Fee adalah: “Besaran biaya yang tergantung antara lain pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.” Data mengenai Fee Audit diproksikan oleh akun professional fee yang terdapat dalam laporan keuangan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. Pengungkapan data tentang fee audit masih bersifat voluntary disclosure sehingga belum banyak perusahaan mencantumkan data professional fee di dalam annual reportnya. pada bagian tata kelola perusahaan. Fee audit diukur menggunakan logaritma natural dari data atas akun professional fee karena pengungkapan data tentang fee audit masih bersifat voluntary disclosure sehingga belum banyak perusahaan mencantumkan data  professional fee di dalam annual reportnya. pada bagian tata kelola perusahaan. Fee audit kemudian di ukur menggunakan logaritma natural dari total fee audit

Terdapat beberapa Faktor dalam menentukan besarnya biaya audit. Menurut Abdul Halim (2008:107) ada tiga faktor dominan yang menentukan besarnya Audit Fee, yaitu sebagai berikut : 1. Karakteristik Keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dan lain-lain. 2. Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lainlain. 3. Kegiatan Eksternal Auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor dan lain-lain. Selain itu terdapat juga indikator dari fee audit yang dapat di ukur dari: 1. Besaran fee bergantung pada resiko penugasan Sebagai sebuah profesi yang beresiko terhadap pertanggung jawaban kerjaannya maka resiko penugasan menjadi pertimbangan besar kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan. 2. Besaran fee bergantung Kompleksitas jasa yang diberikan Semakin sulit tugas audit yang diberikan, maka akan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh sebuah audit.   3. Besaran fee bergantung pada Tingkat keahlian Tingkat keahlian yang yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut. 4. Besaran fee bergantung pada struktur biaya KAP Sebagai sebuah bidang ahli yang sejajar dengan profesi khusus lainnya, pertimbangan nilai seorang auditor akan disesuaikan dengan profesi khusus lainnya. Dari urain diatas penentuan fee audit terdiri dari Karakteristik Keuangan, Lingkungan, dan Kegiatan Eksternal Auditor. Selain itu indikator dari Besaran fee audit bergantung resiko penugasan,kompleksitas,tingkat keahlian dan biaya dari Kantor Akuntan Publik

Menurut Sukrisno Agoes (2012:54) ada beberapa Fee di luar Fee utama diterima seorang auditor asalkan Fee tersebut tidak mengurangi independensi auditor, di antaranya yaitu: a. Komisi Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. b. Fee referal adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Sedangkan Mulyadi (2008:65) membedakan antara komisi dan fee referal sebagai berikut : a. Komisi Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi. b. Fee Referal (rujukan) Fee referal adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.Fee Referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.  Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa selain biaya audit terdapat juga biaya lainnya. Berdasarkan biaya lainnya yang telah dikemukakan di atas, maka seorang auditor bisa mendapatkan biaya lain di luar biaya utama. Dengan adanya biaya lain ini maka diharapkan sikap independensi dari seorang auditor terjaga, sehingga klien atau pihak lain yang berkepentingan percaya kepada KAP dan auditor tersebut.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 (IAPI, 2016) menyatakan bahwa imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau diajukan oleh auditor atau akuntan lain akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar professional yang berlaku. Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia PP No.2/IAPI/III/2016 mengenai panduan penetapan imbal jasa (fee) audit adalah sebagai berikut : Prinsip dasar penetapan imbal jasa audit: 1) Dalam menetapkan imbal jasa audit, Anggota harus mempertimbangkan : a. Kebutuhan klien dan ruang lingkup perkejaan. b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit. c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties). d. Tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan. e. Tingkat kompleksitas pekerjaan. f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan.   g. Sistem Pengendalian Mutu Kantor. h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. 2) Penetapan Tarif Imbalan Jasa. a. Tarif imbal jasa (charge-out rate) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing. b. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan:  Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian.  Imbalan lain diluar gaji.  Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan.  Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (project chargeout time) untuk staf profesional dan staf pendukung.  Marjin laba yang pantas c. Tarif imbal jasa per-jam (hourly charge-out rates) yang ditetapkan berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staf atau untuk setiap kelompok staf (junior, senior, supervisor, manajer) dan partner. 3) Pencatatan Waktu Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan time sheet yang sesuai perlu dilakukan secara teratur untuk dapat menghitung imbalan jasa secara akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga efisiensi dan 25 efektifitas pekerjaan Time sheet sekaligus berfungsi sebagai kartu kendali staf dan dasar dari pengukuran kinerja. 4) Penagihan Bertahap Praktik yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan. Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:18) Audit Fee adalah sebagai berikut: “Besaran biaya yang tergantung antara lain pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.” Menurut iskak dalam Fisca dan Wahyu (2018) fee audit diartikan sebagai berikut : “Audit Fee adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan biaya perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung.” Menurut Primasari dan Sudarno(2013) dalam Fisca dan Wahyu (2018) : “Fee Audit adalah imbalan yang diterima auditor atas jasa audit yang diberikan.” Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Fee audit adalah besaran biaya atau imbalan atas jasa yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan biaya perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung, resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya

Jenis-jenis Auditor Menurut Arens et.al (2011:19), sebagai berikut : 1. Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. 2. Auditor Internal Pemerintah Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna melayani kebutuhan pemerintah. 3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan badan yang didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia. 4. Auditor Pajak Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak salah satu utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk memberlakukan apakah SPT itu adalah untuk mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaaan ini disebut auditor pajak. 5. Auditor Internal Auditor Internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Sedangkan menurut Mulyadi (2003:29) jenis-jenis auditor adalah sebagai berikut : “Orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokan menjadi tiga golongan yaitu: 1. Auditor Independen Audit independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintahan (terutama instansi pajak). Pihak yang 20 memanfaatkan jasa auditor independen terutama adalah pihak selain kliennya. Oleh karena itu, independensi auditor dalam melaksanakan keahlian merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut dibayarkan klien karena jasa yang diberikan tersebut. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. 2. Auditor Pemerintah Auditor Pemerintah adalah audit professional yang bekerja di instansi pemerintah yang bekerja di instansi pemerintahan yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan pada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak. 3. Auditor intern  Auditor intern adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilakn oleh berbagai bagian organisasi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemakai jasa auditor adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, audit intern harus berada di luar fungsi lini suatu organisasi, tetapi tidak lepas dari hubungan bawahan atasan seperti hubungan lainnya. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Kebutuhan akan adanya audit internal di dalam suatu perusahaan semakin meningkat sejalan dengan meningkat operasi perusahaan. Pentingnya audit internal sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan bertambah kompleknya sistem akuntansi. Dengan semakin besarnya organisasi perusahaan, untuk itu diperlunya pendelegasian wewenang karena tidak mungkin semua wewenang dan berbagai departemen, bagian seksi, ataupun satuan organisasi lainnya berada dan dipegang oleh satu orang . mengingat akan hal tersebut, maka diperlukan adanya bagian yang disebut dengan audit internal.