Peraturan Pergantian Auditor (skripsi dan tesis)

Peraturan tentang pergantian auditor ini sudah muncul pada tahun
2002 dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut merupakan
perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002, yang
mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu
entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturutturut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku
berturut-turut. Peraturan tersebut dianggap sudah tidak memadai kemudian
diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.
Berikut ini isi dari pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
17/PMK.01/2008 tersebut :
1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a harus dilakukan oleh
KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang
Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali
penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan
keuangan klien tersebut.
3) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien
yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu)
tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut.
4) Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan
keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan komposisi Akuntan
Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap diberlakukan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5) KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publiknya yang
mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per seratus) atau
lebih berasal dari KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan
keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal
Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan
penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
6) Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan Publiknya 50%
(lima puluh per seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah
menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas,
diberlakukan sebagai KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap
diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).