Tag: Judul Akutansi

Teori Agensi berhubungan dengan teori biaya transaksi dimana keduanya terdapat penekanan bahwa teori agensi lebih menekankan pada suatu proses kontrak sedangkan teori biaya transaksi menekankan pada kontraknya yang dilakukan antara Akuntan Publik dengan klien (Hartadi, 2012). Tujuan utama dari teori agensi yaitu untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak dengan tujuannya dapat meminimalisir biaya karena informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Oleh sebab itu, teori agensi ini berusaha untuk menjawab masalah agensi yang terjadi karena pihak-pihak yang saling bekerjasama yang memiliki tujuan yang berbeda (Hartadi, 2012). Yuniarti (2011) membuktikan bahwa biaya audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit. Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Nindita dan Siregar (2012) bahwa manajer perusahaan yang rasional tidak akan memilih auditor yang berkualitas tinggi dan membayar fee yang tinggi apabila kondisi perusahaan yang tidak baik. Gammal (2012) membuktikan bahwa perusahaan multinasional dan bank-bank di Lebanon lebih memilih untuk membayar biaya audit yang bernominal besar dengan alasan yaitu mereka lebih mencari auditor yang dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Etika Auditor merupakan salah satu komponen pengukuran dalam menentukan Kualitas Audit. Menurut Fransisca dan Devianti (2019) Etika Auditor meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku professional. Seorang akuntan publik diharuskan untuk memegang teguh etika profesi yang diatur dalam kode etik yang telah ditetapkan oleh IAPI. Mengingat profesi akuntan publik merupakan salah stau profesi yang mendapat kepercayaan masyarakat, maka sudah seharusnya seorang akuntan publik untuk menjaga etika profesinya. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Futri dan Juliarsa (2014), menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara etika auditor terhadap kualitas audit. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Chrisdinawidanty et al., (2016), bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara etika auditor dan kualitas audit

Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Ketika fee audit semakin tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan semakin tinggi pula karena semakin luas pula prosedur audit yang akan dilakukan auditor, dengan demikian hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat. Auditor dengan fee audit yang tinggi akan melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Pendeteksian kejanggalan mencerminkan kualitas proses audit tinggi, hal ini dikarenakan kualitas proses audit merupakan pelaksanaan audit dengan penerapan standar akuntansi dan standar audit yang benar oleh auditor (Agoes, 2012:56). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Di mana biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit.

Berdasarkan Biaya Audit Berdasarkan Surat Keputusan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. KEP.024/IAPI/VII/2008, maka akuntan publik harus menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Menurut Titman dan Trueman sebagaimana dikutip Widiastuti dan Febrianto (2010), ketepatan informasi yang dihasilkan oleh auditor yang diturunkan dari laporan keuangan tergantung pada kualitas auditor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan audit fee yang lebih tinggi pula. Calon investor akan mendapatkan estimasi yang lebih tepat tentang aliran kas masa depan sebuah perusahaan jika mereka sadar bahwa pilihan pemilik atas kualitas auditor mencerminkan informasi privat yang dimiliki oleh pemilik. Di dalam kondisi ekuilibrium, pemilik akan memiliki insentif untuk memilih auditor dengan level kualitas yang bisa dengan benar mengungkapkan informasi privat mereka. Dengan demikian, makin menguntungkan (favorable) informasi tersebut, makin tinggi kualitas auditor yang dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa jika makin berkualitas auditor, maka makin tinggi harga saham perusahaan di pasar perdana. Menurut Sundgren and Svanstrom (2011), di pasar layanan jasa profesional, kualitas layanan yang lebih tinggi biasanya dikaitkan dengan harga yang lebih tinggi. Setelah mengontrol karakteristik klien yang mempengaruhi biaya audit, seperti ukuran, kompleksitas dan pembagian risiko antara auditor dan klien, maka biaya yang ditetapkan oleh Big 4 relatif lebih tinggi dibandingkan KAP lainnya yang lebih kecil. Pada dasarnya, harga yang lebih tinggi tersebut mungkin terjadi karena adanya faktor jumlah usaha audit yang diinvestasikan (jam audit lebih banyak) atau keahlian yang lebih besar (penentuan harga yang lebih tinggi setiap jamnya). Menurut Hogan dan Wilkins (2008), biaya audit sangat berhubungan dengan risiko bawaan (inherent risk) dan risiko informasi (information risk). Kedua hal ini merupakan dampak dari adanya masalah pengendalian yang dilakukan oleh auditor internal di dalam perusahaan, yang kemudian menyebabkan biaya yang ditetapkan oleh auditor eksternal, misalnya The Big 4, juga meningkat. Selain itu dalam penelitiannya tentang diktonomi kualitas antara The Big 4 dan Non-Big 4, Sirois (2009), juga menemukan adanya bukti bahwa audit fee telah menjadi dasar munculnya audit yang berkualitas. Dalam hal ini, Big 4 Auditors, yang mana telah menetapkan jumlah fee audit yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Non-Big 4 Auditors, cenderung mampu menyajikan laporan audit yang lebih berkualitas. Hal ini mungkin lebih diakibatkan karena tingginya kualitas pada auditor yang dimilikiThe Big 4 dalam kegiatan auditing. Hasilnya, tingginya kualitas auditor yang dimiliki The Big 4 telah menghasilkan persepsi kemampuan dan pengalaman auditing yang lebih tinggi pula. Selanjutnya, sebagaimana The Big 4 telah mengalokasikan dana yang lebih besar bagi auditor mereka, para auditor tersebut juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka.

Ukuran KAP dapat diukur berdasarkan jumlah klien dan prosentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada perusahaan audit yang lain. Beberapa penelitian yang menggunakan ukuran KAP sebagai pengukur kualitas audit berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kualitas antara KAP berukuran besar (Big 4 accounting firms) dengan KAP berukuran kecil (non Big 4 accounting firms). Hubungan positif antara ukuran KAP dan kualitas audit, yaitu alasan reputasi dan deep pocket yang dimiliki oleh KAP besar. Penelitian telah membuktikan kesesuaian dengan hipotesis reputasi yang berargumen bahwa KAP besar mempunyai insentif lebih besar untuk mengaudit lebih akurat karena mereka memiliki lebih banyak hubungan spesifik dengan klien (client specific rents) yang akan hilang jika mereka memberikan laporan yang tidak akurat. Selain itu karena  karena KAP besar memiliki sumber daya atau kekayaan yang lebih besar daripada KAP besar, maka mereka terancam (exposed) oleh tuntutan hukum pihak ketiga yang lebih besar bila menghasilkan laporan audit yang tidak akurat. Kualitas audit juga dikaitkan dengan ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP. Perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, sehingga perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas (O’Brien dan Bhushan, 1990 dalam Fernando et al., 2010) 1. Kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit yang besar adalah dengan jumlah klien yang lebih banyak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Karena perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien. 2. Bukti bahwa bank loan officers menganggap bahwa adanya perbedaan dalam reputasi dari accounting firms, dia membedakan antara the big eight group dan non the big eight. 3. Persepsi dari independen auditor secara signifikan berbeda antara perusahaan audit yang besar dan kecil. 4. Perusahaan audit yang besar lebih mampu menangkap signal akan penyelewengan keuangan yang terjadi dan mengungkapkannya dalam pendapat audit mereka. 5. Auditor yang mempunyai kekayaan atau asset yang lebih besar mempunyai dorongan untuk menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dibandingkan dengan auditor dengan kekayaan yang lebih sedikit. Auditor yang memiliki kekayaan lebih besar (deeper pockets) adalah audit size firms yang besar. Menurut Febrianti dan Mertha (2014), kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (Big 4 accounting firms) dipersepsikan akan melakukan audit dengan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (non Big 4 accounting firm). Hal tersebut karena KAP besar memiliki lebih banyak sumber daya dan lebih banyak klien sehingga mereka tidak tergantung pada satu atau beberapa klien saja, selain itu karena reputasinya yang telah dianggap baik oleh masyarakat menyebabkan mereka akan melakukan audit dengan lebih berhati-hati. Seperti kasus SNP Finance merupakan salah satu buktinya. Deloitte ketika menjadi auditor SNP adalah sebuah kantor akuntan besar dengan sumber daya yang juga besar, namun tidak terbukti digunakan secara independen Adapun mekanisme pemberian pinjaman kepada SNP Finance yang dilakukan dengan sistem executing. Bank memberikan kredit berupa joint financing atau memberikan langsung ke perusahaan pembiayaan tersebut. Kemudian SNP Finance yang meneruskannya kepada pengguna. Untuk mendapatkan kredit ini, terlebih dulu ditunjuk auditor publik yang bertugas memeriksa laporan keuangan. Auditor yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte yang menilai kondisi keuangan SNP Finance. Kondisi tersebut telah diantisipasi perbankan dengan melakukan pencadangan (PPAP) pada tahun yang sudah lewat, sehingga perbankan dapat meng-absorb risiko gagal bayar. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mengatasi kredit bermasalah tersebut adalah melalui penerbitan Medium Term Note (MTN), yang diperingkat oleh Pefindo berdasarkan laporan keuangan SNP yang diaudit DeLoitte. Akhirnya, saat terjadi permasalahan, SNP Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap kewajibannya sebesar kurang lebih Rp 4,07 triliun, yang terdiri dari kredit perbankan Rp 2,22 triliun dan MTN sebesar Rp 1,85 triliun. Hal yang sama juga dibuktikan oleh Yuniarti (2011), yang menyimpulkan bahwa ukuran KAP tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit yang diberikan oleh KAP

Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain (Agoes, 2012:56). Dalam penetapan fee audit, terdapat ancaman kepentingan pribadi. Contohnya dalam penetapan fee audit banyak orang awam mengira fee yang dibayarkan perusahaan terlalu besar karena terdapat pengambilan keuntungan pribadi, dan masih banyak yang lainnya. SPAP (2011:89) mengungkapkan bahwa adanya ancaman kepentingan pribadi dapat terjadi ketika proprsi jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari suatu klien assurance demikian signifikan dibandingkan dengan jumlah kesulurah imbalan jasa yang diperoleh oleh KAP atau jaringan KAP, yang menyebabkan ketergatungan KAP atau jaringan KAP pada suatu klien atau suatu grup klien assurance atau kekhawatiran atas hilangnya klien atau grup klien assurance tersebut. Indikator dalam mengukur Fee Audit antara lain: 1. Risiko perusahaan (Client Risk) 2. Kompleksitas (Complexity) 3. Profitabilitas (Profitability) 4. Reputasi Auditor (Auditor Reputation) Fenomena lainnya yang juga mampu mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerjasama dalam hal penentuan besaran fee audit antara auditor dan klien. Hoitash et al. (2007), menemukan bukti bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif fee yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsensi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan auditan. Elder (2011:80) menyatakan bahwa imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar pekerjaan yang dilakukan dan secara khusus auditor harus menghindari ketergantungan ekonomi tanpa batas pada pendapatan dari setiap klien. Bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada tiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas proses audit. Jong-Hag, et al (2010) juga berpendapat hal yang sama, bahwa fee audit yang besar dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian terkait hal tersebut dilakukan. yang menunjukkan bukti berbeda, bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, membuktikan bahwa fee audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit.

Menurut Tugiman (2012:83) kata “etika” dalam arti yang sebenarnya
berarti “filsafat mengenai bidang moral”. Jadi, etika merupakan ilmu atau
refleksi sistematik mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilahistilah moral. Etika adalah sikap kritis setiap pribadi atau kelompok
masyarakat dalam merealisasikan moralitas, dan etika menghimbau orang
untuk untuk bertindak sesuai dengan moralitas. Indikator dalam mengukur
etika:
1. Tanggung Jawab Profesi
2. Kepentingan Publik
3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan Kehati- hatian Profesional
6. Perilaku Profesional
7. Standar Teknis

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Kualitas audit dapat diukur dengan laporan audit. Menurut Chrisdinawidanty dkk (2016) pernyataan standar pelaporan pertama adalah laporan hasil pemeriksaan harus mencakup beberapa hal yaitu : 1. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Pernyataan ini mengacu pada standar pemeriksaan yang berlaku, yang harus diikuti oleh pemeriksaan selama melakukan pemeriksaan. 2. Hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan dan rekomendasi. Pemeriksa harus melaporkan temuan pemeriksaan untuk menjawab tujuan pemeriksaan. Dalam melaporkan temuan pemeriksaan tersebut, pemeriksa harus mengungkapkan informasi yang cukup, kompeten dan relevan sehingga dapat dipahami. Selanjutnya pemeriksa harus menyusun simpulan hasil pemeriksaan. Dan pemeriksa harus menyampaikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan guna peningkatan kinerja atas bidang yang bermasalah dan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan entitas yang diperiksa. 3. Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan. Pemeriksa harus meminta tanggapan/pendapat secara tertulis dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi termasuk indakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa.

Menurut Kurniasih dan Rohman (2014), Organisasi merupakan jaringan kontraktual antara prinsipal dan agen. Proses ini melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. menurut Arifin (2014) menyatakan bahwa prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan dan melaporkan informasi keuangan perusahaan berupa laporan keuangan. Karena kepentingan kedua pihak tidak selalu sejalan, maka sering terjadi benturan kepentingan antara prinsipal dengan agen kondisi ini yang dikenal sebagai moral hazard dan menimbulkan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi dapat menciptakan kebutuhan akan adanya pihak ketiga yang independen yaitu auditor untuk memeriksa dan memberikan assurance pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen (Ittonen, 2014). Dalam hal keagenan, auditor juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan pendapatannya, penetapan fee audit tinggi untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula, selain itu auditor juga dilanda masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Kurniasih dan Rohman (2014) mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manjemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi kepentingan prinsipal. Dilain sisi, manajer yang membayar dan
menanggung jasa audit. hal ini dapat menimbulkan ketergantungan antara auditor
dengan klien demi perikatan yang panjang dan membuat hubungan kedekatan antara
auditor dengan klien, oleh karena itu untuk menjaga independensi auditor
diberlakukan rotasi wajib audit.

Kualitas auditor sangatlah menentukan kredibilitas laporan keuangan, dimana dalam hal ini kualitas auditor terdampak pada audit delay. Sebagian besar auditor berpengalaman umumnya mempunyai intuisi yang lebih baik dalam mendeteksi suatu ketidakwajaran (Kartika, 2011). Perusahaan klien dalam melakukan audit laporan keuangan akan memilih Kantor Akuntan Publik (KUP) yang memiliki reputasi baik, yang dapat diandalkan dalam segi service, kualitas dan kecepatan dalam mengaudit laporan keuangan, sehingga hal ini sesuai dengan pernyataan (Kartika, 2011) dalam Oktoriana (2006) bahwa kualitas auditor merupakan salah satu pengurang terhadap ketidakpastian.

Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, akan memeberi pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Ada lima kemungkinan pernyataan auditor independen (Kartika, 2011) yaitu: a. Pendapatan wajar tanpa pengecualian Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia jika memenuhi kondisi berikut ini: 1. Prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia digunakan untuk menyusun laporan keuangan. 2. Perubahan penerapan prinsi akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dari periode ke periode yang telah cukup dijelaskan. 3. Informasi dalam catatan -catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan akuntansi yang berlaku di Indonesia. b. Pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelas, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuanagan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjelas. Berbagai penyebab paling penting ada tambahan bahasa penjelas. 1. Adanya ketidakpastian yang material 2. Adanya keraguan atas kelangsunag hidup perusahaan. 3. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadapa prinsip akuntansu yang berlaku umum di Indonesia. c. Pendapat wajar dengan pengecualian Pendapat wajar dengan pengecualian akan diberikan auditor jika dijumpai hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkup auditor dibatasi klien 2. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting karena kondisi- kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor. 3. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntasi yang berlaku umum di Indonesia. d. Pendapatan tidak wajar Auditor akan memeberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahaan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Selain auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi untuk pengambilan keputusan. e. Pernyataan tidak memberikan pendapat Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit, maka laporan audit ini disebut laporan tanpa pendapat. Kondisi yang menyebabkan auditor tidak memberikan pendapat adalah : 1. Pembatasan yang luar biasa sikapnya terhadap lingkungan audit 2. Auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bu kti mengenai kewajaran laporan keuangan yang diaudit.

Menurut (Survita & Hanny, 2015) “mengatakan bahwa solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Analisa solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi seluruh kewajiban-kewajibannya. Tingginya debt ratio mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Tingginya resiko ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya baik berupa pokok maupun bunga. Resiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat oleh karena itu pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan. Rasio solvabilitas yang tinggi akan mengakibatkan panjangnya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kemungkinan lain adalah kurang ketatnya aturan-aturan dalam perjanjian utang di Indonesia untuk mengharuskan penyajian laporan keuangan secara tepat waktu.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitablitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan (( Studying on Manufactured Company List on the Indonesia Stock, 2018). Menurut (Widyantari & Wirakusuma, 2012), menemukan bahwa perusahaan yang memiliki prestasi yang tinggi(good news) akan melaporkan lebih tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang mengalami kerugian (bad news). Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Maka tingkat profitabilitas rendah ditengarai berpengaruh terhadap audit delay. Hal tersebut berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan pasar terhadap pengumuman rugi oleh perusahaan. Munurut (Efendi & Utami, 2012) dalam jurnal yang ditulis Silvia Angruningrum dan Made Gede Wirakusuma, apabila profitabilitas perusahaan rendah maka auditor akan melakukan tugas auditnya dengan lebih hati-hati karena adanya resiko bisnis yang lebih tinggi sehingga akan memperlambat proses audit dan menyebabkan penerbitan laporan auditan yang lebih panjang. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah return on asset (ROA), rasio yang mengukur efektivitas pemakaian total sumber daya alam oleh perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproksikan dengan total aset, total penjualan atau kapitalisasi pasar. Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah total aset dengan log natural total aset. Nilai aset digunakan untuk dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Pada dasarnya Ukuran Perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil. Faktor Ukuran Perusahaan merupakan salah satu faktor yang sering diteliti pada penelitian sebelumnya. (Astuti, 2016), dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan antara Ukuran Perusahaan, kompleksitas perusahaan dan kualitas pengendalian internal dengan Audit Delay

Menurut (Kartika, 2011) Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai tanggal laporan audit dikeluarkan. Audit delay merupakan lamanya / rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Menurut (Kartika, 2011), semakin panjang waktu yang dibutuhkan di dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sejak akhir tahun buku suatu perusahaan milik klien, maka semakin besar pula kemungkinan informasi tersebut bocor kepada investor tertentu atau bahkan bisa menyebabkan insider trading dan rumor-rumor lain di bursa saham. Apabila hal ini sering terjadi maka akan mengarahkan pasar tidak dapat lagi bekerja dengan maksimal. Dengan demikian, regulator harus menentukan suatu regulasi yang dapat mengatur batas waktu penerbitan laporan keuangan yang harus dipenuhi pihak emiten. Tujuannya untuk tetap menjaga reliabilitas dan relevansi suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak pelaku bisnis di pasar modal. Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Artinya, informasi yang dipublikasikan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham.

Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Melati & Sulistyawati, 2016). Tujuan umum suatu audit atas laporan keuangan adalah memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar, dalam segala hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.

Tetclock (1984) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) dalam Ardini (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat sesorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannnya. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi. Mardisar dan Sari (2007) dalam Saripudin dkk. (2012) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaanya.

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara obyektif, cermat dan seksama. Munawir (1999) dalam Kisnawati (2012) kompetensi seorang auditor ditentukan oleh (3) faktor sebagai berikut : pendidikan formal tingkat universitas, latihan teknis dan pengalaman dalam bidang auditing, dan pendidikan profesional yang berkalanjutanselama menjalani karir sebagai auditor. Webster’sNinth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Ardini (2010) mendefinisikan kompetensi adalah ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan danpengalaman

Independensi menurut Arens dkk (2008:111) dalam Tjun dkk (2012) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (independent in appearance) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Independensi menurut Mulyadi (2002:26-27) dalam Tjun dkk (2012) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh piha klain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2002:27) dalam Tjun dkk (2012) : 1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut. 2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk memuaskan keinginan kliennya. 3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan lepasnya klien. Standar umum audit yang kedua menyatakan bahwa “dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (IAI, 2001:220.1). Berkaitan dengan hal itu terdapat 4 hal yang mengganggu independensi akuntan publik, yaitu : (1) Akuntan publik memiliki mutual atau conflicting interest dengan klien, (2) Mengaudit pekerjaan akuntan publik itu sendiri, (3) Berfungsi sebagai manajemen ataukaryawan dari klien dan (4) Bertindak sebagai penasihat (advocate) dari klien. Akuntan publik akan terganggu independensinya jika memiliki hubungan bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya (Elfarini, 2007) dalam Tjun dkk (2012). Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Lavin (1976) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 3 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, yaitu : (1) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan (3) Lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien, Shockley (1981) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu (1) Persaingan 14 antara kuntan publik, (2) Pemberian jasa konsultasi manajemenkepadaklien, (3) Ukuran KAP, dan (4) Lamanyahubungan audit. Sedangkan Supriyono (1988) dalam Tjun dkk (2012) meneliti 6 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu: (1) Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Jasa-jasa lainnya selain jasa audit, (3) Lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan klien, (4) Persaingan antar KAP, (5) Ukuran KAP, dan (6) Audit fee. Elfarini (2007) dalam dkk (2012) mengukur independensi diukur melalui lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit. Pada penelitian ini peneliti mengukur independensi dengan cara menanyakan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit.

Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat menunjang obyektifitas antara lain (1) dapat diandalkan dan dipercaya, (2) tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi, serta (5) dalam bertindak maupun mengambil keputusan didasarkan atas pemikiran yang logis. Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruh iobyektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. Standar umum dalam Standar Audit APIP menyatakan bahwa dengan prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil audit (Sukriah dkk, 2009).

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ilmiyati dan Suharjo, 2012). Marinus dkk. (1997) dalam Sukriah dkk. (2009) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (job). Purnamasari (2005) dalam Sukriah dkk (2009) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa haldiantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencaripenyebab munculnya kesalahan.

De angelo, dalam Ilmiyati dan Suhardjo (2012) mendefenisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut. Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku diIndonesia. Setiap audit harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya (Ilmiyati dan Suharjo, 2012).

Teori agency menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik selaku principal. Principal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan investasi atau dana dalam perusahaan dengan meminta laporan pertangungjawaban kepada agen (manajemen), tetapi pada kenyatannya seringkali ditemukan tindakan manajemen yang merekayasa laporan agar terlihat baik sehingga kinerja manajemen akan dianggap baik oleh principal. Perusahaan pada dasarnya menanggung banyak resiko, salah satunya adalah pertentangan kepentingan. Masalah ini timbul karena kekayaan perusahaan adalah milik pemegang saham dan stakeholder lainnya, tetapi kewenangan pengelolaan perusahaan ada pada pihak manajemen, pertentangan kepentingan yang terjadi pada perusahaan dapat menyebabkan berbagai resiko yang tidak dikehendaki, seperti pemanfaatan kekayaan perusahaan diluar aturan perusahaan, terjadinya fraud, dan penetapan manajemen dengan kompetensi yang kurang memadai. Dalam hal ini, untuk menghindari segala resiko termasuk kecurangan dalam laporan keuangan yang disajikan, maka perlu adanya pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu auditor independen. Dalam teory keagenan, auditor selaku pihak ketiga bertugas untuk membantu memahami konflik kepentingan yang muncul antara principal dengan agen. Auditor bertugas untuk memberikan solusi dengan cara memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Dalam proses audit yang dilakukan oleh seorang auditor, kualitas audit merupakan hal yang terpenting. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan auditor menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana auditor tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik profesi akuntan untuk menghindari penyimpangan. Untuk menjadi bagian dari solusi atas konflik manajemen dengan principal, Auditor dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dengan hasil audit yang berkualitas, dalam hal ini auditor harus memiliki sikap objektivitas dalam melaksanakan tugas auditnya. Objektivitas mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas audit, karena semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka semakin baik hasil pemeriksaannya, Ventje Ilat et al. (2016). Meningkatnya objektivitas auditor menunjukkan bahwa auditor dapat bertindak secara adil tanpa tekanan atau permintaan yang dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan tertentu pada audit, dan auditor akan menolak untuk menerima tugas audit jika pada saat yang sama memiliki hubungan kerja sama dengan pihak yang diperiksa, auditor tidak memihak kepada siapa pun serta dapat diandalkan dan dapat dipercaya, Zahmatkesh et al. (2017). Namun hal tersebut harus didukung dengan adanya kompetensi yang memadai, Peningkatan kompetensi auditor menunjukkan bahwa auditor memiliki keingintahuan yang besar, berpikiran luas, mampu menangani ketidakpastian, dan mampu bekerja dalam tim. Auditor memiliki kemampuan untuk melakukan tinjauan analitis, pengetahuan mengenai teori organisasi, audit dan sektor publik, serta akuntansi. Selain itu, auditor juga memiliki keahlian untuk mewawancarai, membaca kondisi dengan cepat, memahami ilmu statistik, ahli menggunakan komputer, sehingga kualitas audit juga meningkat. Kompetensi penting bagi auditor karena kompetensi adalah prinsip etika profesional akuntan publik yang mempengaruhi kualitas audit. Prinsip kompetensi mengharuskan auditor untuk mempertahankan pengetahuan profesional dan keahlian yang diperlukan untuk memastikan penyediaan layanan profesional yang kompeten untuk klien, Zahmatkesh et al. (2017). Untuk mencapai hasil pemeriksaaan yang baik dan berkualitas, akuntabilitas sangat penting bagi auditor sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Keakuratan dan ketepatan menekankan tanggung jawab auditor dalam menjalankan pekerjaannya, akuntabilitas menunjukkan bahwa auditor dapat menyelesaikan pekerjaan audit dengan baik dan tepat waktu, yakin bahwa pekerjaannya diperiksa dengan cermat, ditinjau oleh pengawas, dan bertanggung jawab kepada pemberi kerja. Auditor juga melakukan audit dengan upaya dan mencurahkan semua kekuatan pemikiran, serta memobilisasi seluruh energi dan pikiran dalam melakukan audit, sehingga meningkatkan kualitas audit, Zahmatkesh et al. (2017). Jika seorang auditor memiliki sikap objektivitas yang tinggi, memiliki kompetensi yang memadai serta mampu menjaga akuntabilitasnya dengan baik maka hasil audit yang berkualitas tentu dapat diberikan oleh auditor tersebut, hal ini juga akan menjadi solusi dari permasalahan antara agen dengan principal dan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Ventje Ilat et al. (2016) dalam mengukur kualitas auditnya menggunakan dua indikator, yaitu: Kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit dan Kualitas laporan hasil pemeriksaan. Bouhawia et al. (2015) menggunakan tiga indikator untuk mengukur kualitas audit dalam penelitiannya, indikator-indikator tersebut adalah kode etik akuntan, standar professional akuntan publik, dan standar akuntansi keuangan. Financial Reporting Council (FRC) mengidentifikasi lima indikator kualitas audit, yaitu: budaya dalam suatu perusahaan audit, keterampilan dan kualitas pribadi dari mitra dan staf audit, efektivitas proses audit, keandalan dan kegunaan pelaporan audit serta faktor di luar kendali auditor yang mempengaruhi kualitas audit, Knechel et al. (2013). Menurut Francis (2011), berpendapat bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh 6 (enam) indikator seperti input audit, proses audit, kantor akuntan, industry audit dan pasar audit, lembaga serta konsekuensi ekonomi hasil audit. Veena L. Brown et al. (2016) mengembangkan indikator kualitas audit menjadi 6 (enam) indikator, yaitu: suasana hati atau pengaruh auditor, pengetahuan dan kepercayaan auditor, aktivitas auditor perorangan, aktivitas tim audit, lingkungan perusahaan audit, dan aktifitas perusahaan audit. Sedangkan menurut penelitian Knechel (2013), kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan indikator, yaitu: insentif dan motivasi, skeptisisme profesional, pengetahuan dan keahlian, tekanan kerja, penghakiman dalam proses Audit, produksi Audit, penilaian risiko, prosedur analitis, memperoleh dan mengevaluasi Bukti Audit, negosiasi auditor-klien, peninjauan dan pengendalian mutu, penyajian kembali, litigasi, akrual diskresioner, konservatisme akuntansi, laporan audit, tinjauan peraturan perusahaan audit, kompensasi mitra audit, biaya audit abnormal, biaya nonaudit, biaya audit premium – auditor BIG N, spesialisisasi industri, audit tenure, persepsi pasar terhadap kualitas audit Beberapa perbedaaan dalam penggunaan indikator untuk mengukur kualitas audit juga terdapat dalam penelitian Enofe et al. (2014), dimana penelitiannya ini menggunakan 6 (enam) indikator seperti kebutuhan perusahaan, kepatuhan standar, keahlian dan kecermatan professional, senior auditor, etika dan pengetahuan, serta kepuasan. Berdasarkan indikator-indikator yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya, maka indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kode etik akuntan, standar professional akuntan publik, standar akuntansi keuangan, skeptisisme professional, tekanan kerja, suasana hati auditor, audit tenure, serta keahlian dan kecermatan professional.

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas gabungan pasar yang dinilai bahwa auditor yang diberikan akan keduanya (a) menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan (b) melaporkan pelanggaran tersebut. Probabilitas bahwa auditor tertentu akan menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknologi auditor, prosedur audit yang digunakan pada audit yang diberikan, tingkat pengambilan sampel, dll. Probabilitas bersyarat dari pelaporan pelanggaran yang ditemukan adalah ukuran independensi auditor dari suatu klien yang diberikan, DeAngelo (1981). Menurut Enofe et al. (2014), Kualitas audit adalah kemungkinan gabungan yang auditor akan mendeteksi dan melaporkan kesalahan dalam akun. Menurut Ventje Ilat et al. (2016), Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berdasarkan standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan. Government Accountability Office mendefinisikan kualitas audit sebagai salah satu yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang diterima secara umum / Generally Accepted Auditing Standars (GAAS) untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa laporan keuangan yang diaudit dan pengungkapan terkait adalah (1) disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum / Generally Accepted Auditing Principles (GAAP), dan (2) tidak salah secara materil apakah karena kesalahan atau penipuan, Knechel et al. (2013). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan auditor menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana auditor tersebut berpedoman pada standar auditing dan kode etik profesi akuntan untuk menghindari penyimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Enofe et al. (2014) menggunakan tiga indikator untuk mengukur akuntabilitas yang diadopsi dari Cloyd (1987) yaitu kewajiban sosial, dedikasi terhadap profesi, dan motivasi. Sedangkan indikator yang digunakan oleh Zahmatkesh dan Rezazadeh (2017) untuk mengukur akuntabilitas dalam penelitiannya menggunakan indikator seperti upaya yang kuat, keyakinan, pemikiran yang kuat serta memobilisasi energi dan pikiran. Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas dalam penelitian Rusman Hedar et al. (2018) juga mendukung indikator yang digunakan oleh Enofe et al. (2014) dengan indikator kewajiban sosial, motivasi dan dedikasi terhadap profesi. Berdasarkan indikator-indikator dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menggunakan beberapa indikator untuk mengukur akuntabilitas yaitu motivasi, keyakinan, upaya, kewajiban sosial, dan dedikasi terhadap profesi.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik, Stanbury (2003). Akuntabilitas adalah tanggungjawab auditor yang berkenaan dengan audit atas laporan keuangan dan ikhtisar ruang lingkup audit yang direncanakan, waktu audit yang direncanakan dan pendapat hasil audit, Hedar et al. (2018). Menurut Mardiasmo (2004), Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pemberi amanah (prinscipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Salawu et al (2017), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah tugas yang dikenakan pada setiap orang yang memegang kekuasaan atau otoritas yang berada dalam posisi kepercayaan untuk bertindak atas nama orang asing untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan untuk memberikan pertanggungjawaban penatagunaan akun kapan pun diperlukan yang melakukannya. Berdasarkan definisi-definisi dari berbagai peneliti, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah dorongan psikologis untuk mempertanggungjawabkan tugasnya dengan mempertimbangkan tindakan dan keputusan yang akan diambil.

Menurut Zahmatkesh et al. (2017) terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi, yaitu peningkatan kualitas pribadi, pengetahuan umum dan keterampilan khusus. Peningkatan kualitas pribadi, pengetahuan umum dan keterampilan khusus akan meningkatkan kompetensi professional auditor dan keahliannya, serta memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Tiga indikator ini juga digunakan oleh Zarefar et al. (2016) dalam melakukan penelitiannya. Menurut IAPI Bagian A seksi 130, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme yang tinggi seperti yang disyaratkan oleh prinsip etika. Kompetensi professional dapat dibagi menjadi dua fase terpisah yaitu pencapaian kompetensi professional dan pemeliharaan kompetensi professional, Sukrisno Agoes dkk (2014). Bouhawia et al. (2015) juga menggunakan tiga indikator untuk pengukuran kompetensi dalam penelitiannya yang mana indikatornya serupa dengan Zahmatkesh & Rezazadeh, yaitu kualitas pribadi yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dilapangan. Matarneh (2011) yang melakukan penelitian tentang kualitas audit internal, mengukur kompetensi dengan berbagai indikator, yaitu: tingkat pendidikan, pengalaman profesional dan pengetahuan proses, prosedur yang beroperasi, sertifikasi profesional yang diperoleh, tingkat persiapan dan pelatihan teknis, dan rehabilitasi serta pelatihan berkelanjutan. Banyaknya indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kompetensi dari berbagai peneliti, maka kompetensi dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa indikator seperti: kualitas pribadi, pengetahuan umum, keterampilan khusus, pengalaman professional dan pengetahuan proses, pendidikan, sertifikasi professional, dan pelatihan berkelanjutan

Kompetensi auditor ditentukan berdasarkan perilaku yang dapat diamati dari orang tersebut. Semakin besar kompetensi profesional, semakin baik kualitas auditnya. Auditor profesional harus menyediakan layanan profesional dengan perhatian, kompetensi dan ketekunan. Mereka harus selalu menjaga tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka yang cukup tinggi untuk memastikan bahwa layanan mereka dapat diterima berdasarkan standar dan peraturan terbaru, Zahmatkesh et al. (2017). Menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2014) menyatakan bahwa kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau profesi. Orang yang kompeten berarti seseorang yang dapat melakukan pekerjaannya dengan hasil yang berkualitas baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu / pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang mencukupi, serta memiliki sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan / profesinya. Namun sering kali konsep kompetensi dimaksudkan dalam arti yang lebih sempit, yang hanya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan tanpa mempertimbangkan sikap dan perilaku. Kompetensi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan (pendidikan, keterampilan dan pengalaman) dan sikap serta perilaku etis dalam bekerja. Dengan kompetensi seseorang mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu, Cheng et al. (2002). berdasarkan beberapa definisi kompetensi dari para peniliti maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pendidikan baik formal maupun informal serta memiliki sikap dan perilaku yang etis dalam bekerja.

Dalam kaitannya dengan objektivitas, Ventje Ilat et al. (2016) mengukur objektivitas dengan indikator bebas dari konflik kepentingan dan menyatakan kondisi sesuai dengan fakta. Sedangkan penelitian Brown et al. (2007), indikator yang digunakan adalah bebas dari konflik kepentingan, kemungkinan tidak memihak, dan jujur secara intelektual. Dalam penelitian ini, indikator objektivitas akan menggunakan indikator yang digunakan oleh Ventje Ilat et al.(2016) dan Brown et al. (2007) yaitu menyatakan kondisi sesuai dengan fakta, bebas dari konflik kepentingan, kemungkinan tidak memihak, dan jujur secara intelektual.

Objektivitas adalah sikap auditor untuk bertindak adil, tidak terpengaruh oleh hubungan kerjasama dan tidak memihak kepentingan siapa pun sehingga auditor dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Auditor harus mampu mengungkapkan kondisi sesuai fakta yang ada dengan menyarankan apa pendapat mereka, tidak menemukan kesalahan, mempertahankan kriteria dan menggunakan pikiran yang logis, Ventje Ilat et al. (2016). Menurut prinsip dasar etika profesi seksi 120 dalam kode etik profesi akutan publik (2008), objektivitas adalah auditor berkewajiban untuk tidak membiarkan subjektivitas, konflik kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain untuk mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Menurut Mulyadi (2010), objektivitas adalah sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam melakukan audit dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh pihak lain. Zahmatkesh et al. (2017), objektivitas auditor adalah auditor independen yang harus jelas, jujur, dan tulus dalam pekerjaan professional mereka. Auditor independen harus tidak memihak dan tidak membiarkan prasangka atau bias mengalihkan objektivitasnya. Auditor independen harus menjaga objektivitasnya dan menghindari kasus-kasus yang mungkin bertentangan dengan kejujuran dan obyektifitasnya. Menghindari kontradiksi yang mungkin muncul dalam tindakan dan objektivitas auditor dalam melaksanakan audit sangat penting untuk menjaga kredibilitas. Objektivitas juga diartikan sebagai sesuai tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah, selalu didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung. Konsep ini menyiratkan bahwa segala sesuatu diungkapkan apa adanya, tidak menyembunyikan sesuatu, jujur dan wajar (fair), Agoes & I Cenik (2014). Menurut Razali (2016), mendefinisikan objektivitas adalah sikap mental yang tidak bias yang memungkinkan auditor untuk melakukan perikatan sedemikian rupa sehingga mereka percaya pada produk kerja mereka dan tidak ada kompromi kualitas yang dibuat. Sedangkan menurut Brown et al. (2007) berpendapat bahwa objektivitas berarti kebebasan dari konflik kepentingan, ketidakberpihakan dan keadilan dalam penilaian. Objektivitas juga mensyaratkan bahwa auditor lebih memperhatikan fakta-fakta yang dapat dibuktikan daripada pendapat atau klaim manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa objektivitas merupakan suatu sikap auditor untuk bertindak adil, tidak memihak siapapun, tidak mudah terpengaruh untuk bekerja sama dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan etika profesi akuntan, jujur secara intelektual dan mengungkapkan kondisi sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya.

Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai (Alvin A. Arens, 2008). Sedangkan Maryani dan Ludigdo (2001) dalam Alim et al. (2007) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2008: 68), alasan adanya harapan yang begitu tinggi pada penerapan etika bagi profesi akuntan publik yaitu dikarenakan merupakan hal yang penting bahwa klien dan pihak-pihak eksternal pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan dalam kualitas audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik) berisi prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) maupun yang bukan merupakan anggota IAPI, yang memberikan jasa professional yang meliputi jasa assurance dan jasa selain assurance. Alim et al. (2007) mengemukakan empat hal yang digunakan sebagai indikator etika auditor yaitu (1) imbalan yang diterima, (2) pengaruh organisasional, (3) lingkungan keluarga. Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit ini, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Kode etika ini dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara : (1) Auditor dengan rekan sekerjanya, (2) Auditor dengan atasannya, dan (3) Auditor dengan auditan (objek pemeriksanya) serta (4) Auditor dengan masyarakat. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan karakteristik nilai-nilai sebagian besar dihubungkan dengan prilaku etis yaitu kejujuran, integritas, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, menghargai orang lain, menjadi warga yang bertanggungjawab, mencapai yang terbaik dan ketanggunggugatan. Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya, apabila aturan ini tidak dipenuhi berarti auditor tersebut bekerja di bawah standar dan dapat dianggap melakukan malpraktek (Jaafar, 2008 dalam Sari, 2011). Devis (1984) dalam Anitaria (2011) mengemukakan bahwa ketaatan terhadap kode etik hanya dihasilkan dari program pendidikan terencana yang mengatur diri sendiri untuk meningkatkan pemahaman kode etik.

Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya”. (Tetcock dalam Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari 2007:6) Bahwa peran dan tanggung jawab auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ataupun Statement on Auditing Standards (SAS) yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Boards (ASB). Peran dan tanggung jawab auditor adalah sebagai berikut: 1. Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (fraud), kekeliruan, dan ketidakberesan. SPAP Seksi 316 pendeteksian terhadap kekeliruan dan ketidakberesan dapat berupa kekeliruan dan pengumpulan dan pengolahan data akuntansi, kesalahan estimasi akuntansi, kesalahan penafsiran prinsip akuntansi tentang jumlah, klasifikasi dan cara penyajian, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan serta penyalahgunaan aktiva. 2. Tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan menghindari konflik. SPAP Seksi 220 harus bersikap jujur, bebas dari kewajiban klien, dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien baik terhadap manajemen maupun pemilik. 3. Tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit. SPAP Seksi 341 menyatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila ternyata tidak memuaskan, auditor boleh tidak memberikan pendapat dan perlu diungkapkan. 4. Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien. SPAP Seksi 317 memberikan arti penting tentang pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan oleh satuan usaha yang laporan keuangannya diaudit. Penentuan pelanggaran tersebut bukan kompetensi auditor tetapi hasil penilaian ahli hukum. Indikasinya adalah pengaruh langsung yang material terhadap laporan keuangan sehingga auditor melakukan prosedur audit yang dirancang khusus agar diperoleh keyakinan memadai apakah pelanggaran hukum telah dilakukan. (Nini Sofryanti dalam Slamet Sugiri dan Nasuhi Hidayat 2003:305-306) Bahwa untuk mengukur akuntabilitas indikator yang digunakan sebagai berikut: Seberapa besar motivasi mereka untuk meyelesaikan pekerjaan tersebut. Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatankegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan. Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. (diani Mardisar dan Ria Nelly Sari 2007:6-7) Akuntabilitas pada penelitian (Diani Mardisar dan Ria Nelly, 2007) menggunakan tiga indikator yaitu meliput: a. Motivasi Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Robbins 2008 dalam elisha dan icuk 2010, mendifinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Jika dikaitkan dengan dunia kerja motivasi merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, maka auditor diharapkan lebih memiliki intensitas, arah dan ketekunan sehinnga tujuan organisasi dapat dicapai. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu. b. Usaha Seberapa besar usaha (daya pikir) yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha (daya pikir) yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan c. Keyakinan Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan. Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas.

Menurut Sukrisno Agoes (2008:221) auditing adalah pemeriksaan yang
dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan, dan
catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen
puncak yang telah di tentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan
ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya
peraturan dibidang perpajaka, lingkungan hidup, perbankan, pasar modal, investasi,
perindustian dll. Ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan.
Menurut Mulyadi (2008), berdasarkan beberapa pengertian auditing di atas
maka audit mengandung unsur-unsur:
1. suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur
yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu
urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.
2. untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses
sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang
dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak
atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
3. pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan
mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.
4. menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai
pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut
dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria
yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria
tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat
kualitatif.
5. kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai
dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa:
a. peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislative.
b. anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen.
c. prinsip akuntansi berterima umum (PABU) diindonesia.
6. Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan secara
tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report).
7. pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan
audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya
pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan
kantor pelayanan pajak.
Menurut Mulyadi (2008) Audit dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :
1. Audit laporan keuangan (financial statement audit). Audit laporan keuangan
adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan
kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut
disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu
dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan
kantor pelayanan pajak.
2. Audit kepatuhan (compliance audit). Audit ini bertujuan untuk menentukan
apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan undang-undang
tertentu . Kriteria- kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari
sumber-sumber yang berbeda. Contohnya ia mungkin bersumber dari
manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit
kepatuhan biasanya disebut fungsi audit internal, karena oleh pegawai
perusahaan.
3. Audit operasional (operational audit). Audit operasional merupakan
penelahaan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya
dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan
pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap
operasional-operasional tertentu.

Financial distress menurut Darsono dan Ashari (2009) dapat diartikan sebagai
ketidak mampuan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo
menyebabkan kebangkrutan perushaaan.
Tanda-tanda perusahaan yang mengalami financial distress dapat dilihat dari
laporan keuangannya. Yang di ukur dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio).
Penelitian yang di lakukan oleh Varadita Febriana (2012) penelitian ini
menemukan bahwa Financial distress berpengaruh terhadap terjadinya auditor
switching. Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan cenderung menyebabkan
adanya penggantian auditor maupun kantor akuntan publik, hal tersebut
disebabkan oleh menurunnya kemampuan keuangan perusahaan sehingga sudah
tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan
oleh KAP.

Wibowo dan Hilda (2009:11) menyatakan bahwa ukuran auditor
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian, diperkirakan
bahwa dibandingkan dengan KAP kecil, KAP besar mempunyai kemampuan yang
lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit
yang lebih tinggi.
Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya KAP yang
dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yannassg berafiliasi dengan Big 4 dan
KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4 Naser et.al (2006).
Penelitian yang di lakukan oleh Ekka Aprillia (2013) Penelitian ini
menemukan bahwa ukuran kap berpengaruh terhadap terjadinya auditor
switching. Ukuran KAP dapat menentukan kualitas jasa yang diberikan. KAP
besar atau dalam penelitian ini disebut KAP Big Four cenderung lebih banyak
pengalaman audit dibandingkan KAP kecil atau KAP Non Big Four. KAP Big
Four cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit
dan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP Non Big
Four.
Penelitian yang di lakukan oleh Yanwar Titi Pratitis (2012) yang meneliti
tentang Auditor switching: analisis berdasar ukuran kap, ukuran klien dan
financial distress, penelitian ini menemukan bahwa Ukuran KAP Berpengaruh
Terhadap Auditor Switching, manajemen akan memilih untuk menggunakan KAP
Non Big-4 yang lebih mudah untuk diajak kerjasama atau diintervensi. Apabila manajemen mampu mengintervensi auditornya, maka auditor akan memberikan
opini sesuai dengan keinginan ma najemen. Sehingga, keinginan manajemen
terpenuhi, yaitu mendapatkan kepercayaan dan mendapatkan hasil kinerja yang
baik dari stakeholder (agen).

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur dengan
ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan
menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total aset tidak
lebih dari 100 milyar rupiah”. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat
berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan karena nilai aktiva
relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan
dalam mengukur ukuran perusahaan.
Menurut Machfoedz (1994) dalam Febrianty (2011:297) mengemukakan
bahwa penentuan perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Paramita Novi AstutiI dan I
Wayan Ramantha (2014) Penelitian ini menemukan bahwa ukuran peruahaan
berpengaruh terhadap terjadinya auditor switching Dikarenakan perusahaan yang
semakin besar membutuhkan auditor dengan reputasi yang lebih baik untuk
meningkatkan kepercayaan shareholders.

Menurut Wibowo (2012:11), Manajemen merupakan suatu proses
menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui
fungsi planning dan decision making, organizing, leading, dan controlling.
Pergantian manajemen dapat ditandai dengan pergantian direksi, dimana
pergantian ini diakibatkan oleh keputusan yang diperoleh dari rapat umum
pemegang saham (RUPS) atau atas kemauan sendiri.
Nugy, 2005 dalam Damayanti dan Sudarma (2008:5) menyatakan bahwa
pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat
disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti
karena kemauan sendiri. Adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh
perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP

Manajemen akan mengakhiri hubungan mereka dengan auditor jika
opiniyang tidak diharapkan oleh perusahaan atas laporan keuangannya
dikeluarkan oleh auditor mereka. Menurut Chow dan Rice (1982) dalam Azmi
(2014) mendapatkan bukti empiris bahwa “perusahaan cenderung berpindah KAP
setelah menerima opini selaian wajar tanpa pengecualian atas laporan
keuangannya”. Semakin besar keinginan auditor untuk menerbitkan opini selain

Financial distrees dapat di artikan sebagai munculnya sinyal atau gejala –
gejala awal kebangkrutan penurunan kondisi keuangna yang di alami oleh suatu
perushaan. Financil distress dimulai ketika perusahaan tidak dapaet memenuhi
jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa
perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Financial distress menurut Darsono dan Ashari (2010:101) dapat diartikan
sebagai ketidakmampuan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat
jatuh tempo menyebabkan kebangkrutan perushaaan.
Tanda-tanda perusahaan yang mengalami financial distress dapat dilihat
dari laporan keuangannya. Dalam penelitian ini financial distress diproksikan
dengan rasio DER (Debt to Equity Ratio) mengacu pada penelitian Sinarwati
(2010). Rasio DER dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total
ekuitas. Total hutang merupakan total kewajiban (baik hutang jangka pendek
maupun hutang jangka panjang), sedangkan total ekuitas merupakan total modal
sendiri (total modal saham yang disetor dan laba yang ditahan) yang dimiliki
perusahaan. Semakin tinggi rasio DER menunjukkan komposisi total hutang
semakin besar di banding dengan total ekuitas, sehingga berdampak semakin
besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur) Suparlan dan Andayani
(2010).

Telah diusulkan dalam literatur bahwa KAP yang lebih besar (Big 4)
biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang
memadai daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil karena mereka biasanya
menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah yang besar, sehingga
mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu (Dopuch, 1984; Wilson
dan Grimlund, 1990 dalam Nasser et al., 2006). Wibowo dan Hilda (2009:11)
menyatakan bahwa ukuran auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Dengan demikian, diperkirakan bahwa dibandingkan dengan KAP kecil, KAP
besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga
mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi.
Sedangkan menurut Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan bahwa
besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang
berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Ukuran
KAP biasanya dikaitkan dengan kualitas audit. Wijayanti (2010) juga menyatakan
bahwa perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang lebih baik untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan dan untuk meningkatkan reputasi
perusahaan di mata pemakai laporan keuangan

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva, nilai
pasar saham, nilai penjualan, dan lain-lain. Umumnya, perusahaan dikategorikan
menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset perusahaan, yaitu perusahaan besar,
perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Menurut Machfoedz 1994 dalam Febrianty (2011:297) mengemukakan bahwa penentuan perusahaan ini didasarkan
pada total aset perusahaan. Berikut disajikan kategori ukuran perusahaan:
1. Perusahaan Besar
Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih
lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki
penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.
2. Perusahaan Menengah
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan
bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil
penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50
Milyar/tahun.
3. Perushaan Kecil
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan
memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.
Selain itu, ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset diatur
dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997, yang menyatakan bahwa:
“Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah total
aset tidak lebih dari 100 milyar rupiah”. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini
dilihat berdasarkan besarnya total aset yang dimiliki perusahaan karena nilai
aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan
penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Menurut Nasser et.al, (2006)
dalam Daud dan Imam Ghozali (2012:12) ukuran perusahaan ini dihitung dengan menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aktiva. Semakin besar total aset
yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut

Pergantian manajemen Menurut Wibowo (2012:11) adalah sebagai
berikut:
Manajemen merupakan suatu proses menggunakan sumber daya
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi planning dan
decision making, organizing, leading, dan controlling. Pergantian
manajemen dapat ditandai dengan pergantian direksi, dimana pergantian
ini diakibatkan oleh keputusan yang diperoleh dari rapat umum pemegang
saham (RUPS) atau atas kemauan sendiri. menyatakan bahwa masuknya
orang baru, CEO atau manajer, dapat dipakai sebagai tanda bahwa cara
lama perlu berubah. Dengan adanya pergantian pada manajemen, dapat
terjadi perubahan akibat penerbitan kebijakan-kebijakan, salah satunya
auditor switching.
Sedangkan menurut Nagy, 2005 dalam Damayanti dan Sudarma (2008:5)
menyatakan bahwa:
Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang
dapat disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau
direksi berhenti karena kemauan sendiri. Adanya manajemen yang baru
mungkin juga diikuti oleh perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi,
keuangan, dan pemilihan KAP.
Dapat disimpulkan bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian
direksi perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan kebijakan-kebijakan yang
suadah ada salah satunya rotasi auditor atau auditor switching.

Opini yang terdapat dalam laporan audit sangat penting sekali dalam
proses audit atapun proses atestasi lainnya karena opini tersebut merupakan
informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi tentang
apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Pemberian opini
audit dilakukan oleh auditor melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor
dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan terhadap laporan
kuangan klien yang telah diaudit. Berdasarkan standar profesional akuntan publik
seksi 508, pendapat auditor dikelompokkan ke dalam lima tipe, yaitu :
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified)
Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak adanya pembatasan
terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang
signifikan mengenai kewajaran, tidak menemukan adanya kesalahan
material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia, serta penerapan standar akutansi keuangan dalam laporan
keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan
keuangan. Laporan audit tipe ini merupakan laporan yang paling
diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh
pihak-pihak berkepentingan lainnya.
Arens et. al., (2004:27) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi
laporan keuangan yang harus dipenuhi untuk menilai laporan keuangan yang dianggap menyajikan secara wajar kepada posisi keuangan dan hasil
suatu organisasi agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu:
a. Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun laporan keuangan,
b. Perubahan standar akuntansi keuangan dari periode ke periode telah
cukup dijelaskan,
c. Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah
digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan,
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan
keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan
arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan
tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf
penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Dengan
mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified), auditor
menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam
semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di
Indonesia.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas
(Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph)
Suatu paragraf penjelas dalam laporan audit diberikan oleh auditor
dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa
pengecualian atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab
utama ditambahkannya suatu kalimat penjelas atau modifikasi kata-kata
dalam laporan audit baku adalah:
a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum,
b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas,
c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan,
d. Penekanan atas suatu hal,
e. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material
dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya,
f. Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan audit yang
melibatkan auditor lain.
Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas diberikan
ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mengenai
laporan keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah
dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah
disajikan secara wajar, jika auditor merasa perlu untuk memberikan
informasi tambahan, maka dikeluarkanlah pendapat wajar tanpa
pengecualian dengan paragraf penjelas.
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified)
Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor
memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu: a. Klien membatasi ruang lingkup audit,
b. Kondisi-kondisi yang ada diluar kekuasaan klien ataupun auditor
menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit
penting,
c. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi
keuangan,
d. Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang
digunakan dalam menyusun laporan keuangan.
Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang
telah disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara
material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku
umum pada saat penyiapan laporan keuangan. Dengan adanya kondisikondisi
tersebut, auditor dapat mengeluarkan pendapat wajar dengan
pengecualian (qualified).
4. Pendapat tidak Wajar (Adverse)
Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa
pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan
keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil
usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini
disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun berdasar standar
akuntansi keuangan.
Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup
auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi
pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien
dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak
dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan
keputusan.
5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka
laporan ini disebut laporan tanpa pendapat (disclaimer). Hal ini disebabkan
beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang sifatnya luar biasa
terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor dan manajemen
tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat
menyebabkan auditor untuk memberikan opini disclaimer.
Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan
pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam
keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam laporan
keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan
pendapat (disclaimer) karena ia tidak cukup memperoleh bukti atau
kurang memiliki pengetahuan mengenai kewajaran laporan keuangan
auditan atau karena adanya ketidaktercapaian kata sepakat dengan klien

Pengertian Auditor Switching menurut Mardiyah (2002) yaitu:
Auditor switching merupakan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan.
Faktor yang menyebabkan praktik ini terjadi dapat berasal dari klien maupun
auditor itu sendiri. Dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP
adalah faktor klien (client-related factors), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen
yang gagal, perubahan ownership, Initial Public Offering (IPO) dan faktor auditor
(auditor-related factors), yaitu: fee audit dan kualitas audit.
Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa audit switching dapat tejadi
karena dua factor , factor klien, yaitu kesulitan keuangan, manajemen yang gagal,
dan perubahan owner ship, dan factor auditor yaitu fee audit dan kualitas audit,
selain karena kedua factor tersebut audit switching telah ditetapkan aturanya oleh
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa
Akuntan Publik” denga mengharuskan menggati KAP dan auditor yang bersifat
wajib.
Menurut Wijayanti (2010:18), ketika klien mencari auditor baru terjadi
ketidaksimetrisan informasi antara auditor dan klien. Hal ini terjadi karena
informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki
auditor. Pada saat itu klien pasti mencari auditor yang kemungkinan besar akan
sepakat dengan praktik akuntansi perusahaan. Sehingga ada dua kemungkinan
yang terjadi jika auditor bersedia menerima klien baru. Kemungkinan pertama
adalah auditor telah memiliki informasi yang cukup lengkap tentang usaha klien.
Kemungkinan kedua auditor sebenarnya tidak memiliki informasi yang cukup
tentang klien tetapi menerima klien hanya untuk alasan lain, misalnya alasan
finansial.

Keraguan mengenai independensi auditor menjadi isu yang banyak
diperdebatkan di kalangan profesi akuntan. Isu ini semakin penting karena
independensi erat kaitannya dengan pemberian jasa audit oleh auditor. Pihak
pemerintah sebagai regulator akhirnya turut campur tangan dalam mengatasi
masalah ini dengan menetapkan peraturan-peraturan yang membahas mengenai
pergatian KAP secara wajib. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat
memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak auditor, pihak
perusahaan, dan pihak eksternal.
Di Indonesia, pergantian KAP dan auditor bersifat mandatory (wajib)
dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tesebut kemudian diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan mengenai pembatasan masa penugasan KAP tersebut kemudian
disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”.
Perubahan yang dilakukan adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas
laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik
3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kemudian Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk
klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan
keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Adanya peraturan tersebut
menyebabkan perusahaan memiliki keharusan untuk melakukan auditor switching
dan KAP mereka setelah jangka waktu tertentu.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” dan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan
Publik” merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian karena periode waktu
penelitian ini adalah tahun 2010-2014. Perusahaan dengan masa penugasan KAP
telah mencapai lima tahun dapat memperpanjang masa penugasan KAP menjadi
enam tahun karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.

Menurut Carslaw dan Kaplan (1991) dalam penelitian Aryaningsih dan Budiartha
(2014) opini audit merupakan suatu media bagi auditor yang digunakan untuk
mengungkapkan pendapat atas laporan keuangan mengenai keadaaan laporan
keuangan yag diaudit. Ketika auditor memberikan pendapat selain wajar tanpa
pengecualian terhadap laporan keuangan yang diauditnya, maka terdapat indikasi
jika audit delay akan semakin panjang karena terjadi negosiasi antara auditor
dengan perusahaan tersebut. Pada penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014)
menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap audit report lag. Jika
laporan keuangan menunjukkan opini wajar tanpa pengecualian, perusahaan akan
lebih cepat melakukan penyampaian laporan keuangannya karena dipandang
sebagai berita baik yang harus segera dipublikasikan. Sedangkan laporan
keuangan yang menunjukkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian
dipandang sebagai berita buruk dan akan dilakukan negosiasi antara auditor
dengan perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari
total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Januar dan Trisnawati (2010)
perusahaan dengan ukuran besar dapat menyelesaikan proses audit lebih cepat
dibandingkan perusahaan yang mempunyai ukuran lebih kecil. Hal ini disebabkan
adanya pengendalian internal yang baik dan kemampuan perusahaan membayar
fee audit yang lebih tinggi sehingga pekerjaan audit dapat segera dilakukan
setelah tahun penutupan buku. Dalam penelitian Artaningrum,dkk (2017)
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag.
Perusahaan dengan ukuran besar memiliki sistem pengendalian internal yang baik
sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan
keuangan serta memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan.

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan sehingga dapat dikatakan bahwa profit merupakan berita baik bagi
perusahaan. Menurut Utami (2006) salah satu alasan keterlambatan pelaporan
keuangan adalah pelaporan laba atau rugi. Perusahaan yang melaporkan adanya
kenaikan laba maka manajemen cenderung akan mendorong auditor untuk
menyelesaikan audit laporan keuangan. Sedangkan perusahaan yang melaporkan
kerugian memungkinkan mengulur waktu penyampaian laporan keuangan dan
meminta auditor untuk memberikan waktu audit lebih lama dari biasanya. Dalam
penelitian Prameswari dan Yustrianthe (2015) profitabilitas berpengaruh terhadap
audit delay. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan tidak akan menunda
penyampaian informasi yang berisi kabar baik kepada pemegang saham. Jika
perusahaan yang menghasilkan kerugian maka auditor cenderung lebih hati-hati dalam melakukan proses audit yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan
penyampaian laporan keuangan

Audit report lag adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan
tahunan yaitu sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal
diterbitkannya laporan audit. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau
Perusahaan Publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib
menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling
lambat bulan keempat setelah tahun buku berakhir.
Tujuan audit suatu laporan keuangan adalah menyatakan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Apakah laporan keuangan
perusahaan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketepatan waktu dalam
penyampaian laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting bagi
perusahaan publik. Menurut Knechel dan Payne (2001) audit report lag dibagi
menjadi tiga komponen yaitu :
1. Scheduling lag, yaitu selisih waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan
dimulainya pekerjaan lapangan auditor.
2. Fieldwork lag, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan
auditor dengan saat penyelesaian audit.
3. Reporting lag, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan
auditor dengan tanggal laporan audit.

Menurut Fahmi (2013:127) rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut. Ketika perusahaan memiliki jumlah proporsi hutang yang lebih banyak daripada jumlah ekuitas, maka auditor akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan audit laporan keuangan karena rumitnya prosedur audit akun hutang serta penemuan bukti-bukti audit yang lebih kompleks terhadap pihak-pihak kreditur perusahaan (Aryaningsih dan Budiartha, 2014). Menurut Febrianty (2011) apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang tinggi maka risiko kerugian perusahaan tersebut akan bertambah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh keyakinan investor maka auditor akan meningkatkan kehati-hatiannya dalam melakukan audit laporan keuangan sehingga rentang waktu audit report lag akan lebih panjang.

Ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran yang menujukkan besar kecilnya
perusahaan yang ditentukan berdasarkan total aset, total penjualan dalam satu
periode, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan besar
kecilnya total aset yang dimiliki perusahaan untuk menentukan ukuran
perusahaan. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor
53/PJOK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu Oleh Perusahaan Dengan Aset Skala Kecil Atau Perusahaan
Dengan Aset Skala Menengah menyatakan bahwa perusahaan kecil memiliki total
aset tidak lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), perusahaan
menengah memiliki total aset lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar
rupiah), perusahaan besar memiliki total aset lebih dari Rp 250.000.000.0000 (dua
ratus lima puluh miliar rupiah).
Menurut Saemargani & Mustikawati (2015) apabila perusahaan semakin
besar maka semakin baik pula pengendalian internal perusahaan tersebut sehingga
dapat mengurangi kesalahan penyajian laporan keuangan dan memudahkan
auditor dalam melakukan proses pengauditan atas laporan keuangan tersebut.

Menurut Hery (2015:226) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas
normal bisnisnya. Semakin baik rasio profitabilitas maka menggambarkan
semakin baik kemampuan perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi,2013:135).
Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan. Perusahaan yang melaporkan adanya kenaikan laba maka manajemen
cenderung akan mendorong auditor untuk menyelesaikan audit laporan keuangan
dibandingkan dengan perusahaan yang melaporkan kerugian atau penurunan laba.
Menurut Hery (2015:227) terdapat tujuan dan manfaat rasio profitabilitas
bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku
kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan yaitu :
1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama
periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari
setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Menurut Brigham dan Houston (2014:186) menyatakan bahwa sinyal merupakan
suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan
petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek
perusahaan tersebut. Pengaruh pemberian sinyal berasumsi bahwa terdapat
asimetri informasi antara pihak manajemen dan para pemegang saham. Sinyal ini
berhubungan dengan profitabilitas dan risiko perusahaan yang terkandung di
dalamnya (Horne dan Wachowicz, 2013:192).
Perusahaan yang memiliki profitabilitas baik dengan sengaja akan
memberikan sinyal pada pasar sehingga pasar diharapkan dapat merespon sinyal
yang baik tersebut. Sinyal tersebut berupa informasi-informasi mengenai apa yang
dibutuhkan oleh investor. Sehingga sinyal yang diberikan perusahaan diharapkan
bermanfaat dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan investor.

Menurut Mulyadi dan Jhony Setiawan (2000), mengatakan bahwa kualitas proses audit harus dimulai dari kebutuhan klien dan berakhir pada persepsi klien tersebut. Hal ini berarti citra kualitas yang baik bukan dilihat dari pihak penyedia jasa, melainkan berdasarkan persepsi para klien. Persepsi yang berasal dari klien terhadap kualitas audit nerupakan perilaku menyeluruh atas keunggulan suatu jasa yang telah diberikan. Tujuan bisnis ini dari suatu organisasi dapat dicapai dengan cara terbaik melalui pemberian kepuasan yang menyeluruh atau lengkap (complete satisfaction) pada pengguna akhir, yaitu pelanggan/klien. Kemampuan untuk memuaskan kebutuhan, harapan, dan keinginan klien merupakan salah satu kriteria untuk menentukan mutu. Dengan kata lain, pada dasarnya tujuan bisnis dari organisasi ialah menciptakan dan mempertahankan para pelanggan, Kotler (2008). Konstruk kualitas pelayanan sering dilihat memiliki hubungan erat dengan kepuasan klien. Demikian halnya dalam kantor akuntan publik yang berspektif customer dimana klien sebagai pelanggan, patut menyadari kebutuhan dan keinginan klien, Hall dan Elliot (1993) dalam Ridwan Widagdo (2002). Sebagaimana telah disebutkan kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten, Parasuraman (1985) dalam Ridwan Widagdo (2002), maka audit sebagai produk jasa KAP harus memiliki kualitas tertentu yang diharapkan akan mampu untuk memenuhi harapan klien. Dari berbagai pendapat diatas dapat dipahami bahwa terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara produsen dan klien menjadi harmonis, menjadi dasar yang baik bagi pembelian ulang dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang dapat menguntungkan perusahaan. Kepuasan konsumen ini merupakan modal dasar bagi perusahaan dalam membentuk kepuasan konsumen, dimana konsumen yang merasa puas akan hasil audit adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan demikian secara konseptual kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen

Watkins et. al. (2004) mengidentifikasi beberapa definisi kualitas
audit. Di dalam literatur praktis, kualitas audit adalah seberapa sesuai audit
dengan standar pengauditan. Di sisi lain, peneliti akuntansi mengidentifikasi
berbagai dimensi kualitas audit. Dimensi-dimensi yang berbeda ini
membuat definisi kualitas audit juga berbeda pula. Ada empat kelompok
definisi kualitas audit yang diidentifikasi oleh Watkins et. al. (2004)
Pertama, adalah definisi yang diberikan oleh DeAngelo (1981) yang
menyatakan kualitas audit sebagai probabilitas nilaian pasar bahwa laporan
keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan
dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua, adalah definisi yang
disampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999). Kualitas audit menurut
mereka adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan
audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang
mengandung kekeliruan material. Definisi ketiga adalah definisi yang
diberikan oleh Titman dan Trueman (1986) dan Neu (1993). Menurut
mereka, kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh
auditor. Terakhir, kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk
mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian (fineness) pada
data akuntansi (Wallace, 1980) dalam Mathius Tandiontong (2016).
Kualitas audit (audit quality) sebagai probabilitas dimana seorang
auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran
dalam sistem akuntansi kliennya. Akuntan publik merupakan pihak yang
dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor
dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai
perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat
bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Akuntan publik harus
mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap
dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai
wewenang untuk memperoleh informasi tersebut (Li Dang et. al, 2004)
dalam Mathius Tandiontong (2016).
Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang
yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah
auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan
prosedur audit yang benar, dll.
Audit yang berkualitas bagi auditor adalah audit yang dilaksanakan
dengan benar-benar memenuhi standar auditing dan kode etik akuntan
publik. Penelitian Carcello (1992) dan Behn et. al. (1997) dengan
menggunakan dua belas atribut kualitas audit yang telah dikembangkan ini
menemukan adanya enam atribut kualitas audit yang memiliki pengaruh
positif terhadap kepuasan klien, yaitu pengalaman melakukan audit,
memahami industri klien, responsif atas kebutuhan klien, melakukan
pekerjaan lapangan dengan tepat, keterlibatan pimpinan KAP, dan
keterlibatan komite audit. Berikut merupakan penjabaran atribut-atribut
kualitas audit yang berkaitan dengan kepuasan klien.
1) Pengalaman Auditor Dalam Mengaudit (Client Experience)
Sebagai seorang profesional, auditor dalam melakukan audit di
perusahaan klien harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang
akuntansi dan auditing, terutama dalam melaksanakan audit sampai
proses akhir audit, yaitu pernyataan pendapat. Pencapaian keahlian
tersebut dapat dicapai dengan dimulainya pendidikan formal yang
diperluas melalui pengalaman-pengalaman dan selanjutnya praktik
audit. Auditor harus dapat mendeteksi adanya kesalahan yang material,
memahami kesalahan tersebut dan mengetahui penyebab kesalahan.
Tubs (1992) dalam Mukhlaisin (2004) mengatakan bahwa auditor yang
berpengalaman akan memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi
kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab
kesalahan. Keunggulan tersebut akan bermanfaat bagi klien untuk
melakukan perbaikan-perbaikan dan klien akan merasa puas.
2) Memahami Industri Klien (Industry Expertise)
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2001) mengemukakan
bahwa seorang auditor harus memiliki pengetahuan mengenai hal-hal
yang bersifat bisnis, satuan usaha, bentuk organisasi klien, dan
karakteristik operasi dari klien. Beberapa hal diantaranya adalah tipe
bisnis, tipe produk dan jasa, struktur modal, pihak yang mempunyai
hubungan yang istimewa, lokasi, dan metode produksi, distribusi, serta
kompensasi. Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal
yang mempengaruhi industri tempat satuan operasi usaha berada,
seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serta perubahan
teknologi yang membawa pengaruh terhadap proses auditnya. Hal lain
yang juga perlu menjadi pertimbangan auditor adalah praktik akuntansi
yang berlaku umum dalam industri, kondisi persaingan, rasio keuangan,
serta standar profesi.
Memahami bisnis klien berarti memperkecil resiko audit.
Dengan memahami klien berarti menjadi bagian integral yang tidak
terpisahkan dengan pekerjaaan profesi sehingga dapat menghasilkan
audit yang memenuhi standar mutu auditing (Harry Suharto, 2002)
dalam Mukhlaisin (2004). Selain itu pemahaman terhadap industri klien
juga aka mempermudah auditor dalam bekerja sehingga pekerjaan audit
tidak akan mengganggu aktivitas perusahaan.
3) Responsif Terhadap Kebutuhan Klien (Responsiveness)
Menurut Mahon (1982) dalam Ridwan Widagdo (2002),
pengertian dari responsif atas kebutuhan klien adalah klien tersebut
berharap menerima lebih banyak dari hanya opini audit klien, dan juga
ingin mendapatkan keuntungan dari keahlian dan pengetahuan auditor
di bidang usaha dan memberikan nasehat tanpa diminta.
Dalam melakukan suatu wawancara terhadap kliennya, atribut
yang membuat klien memutuskan pilihannya terhadap suatu KAP
adalah kesungguhannya dalam memperhatikan kebutuhan kliennya.
Adanya suatu sikap yang responsif terhadap kebutuhan klien
merupakan salah satu keunggulan KAP dalam memberikan jasanya
kepada klien. Hal ini secara tidak langsung juga akan memberikan
kepuasan bagi klien.
4) Taat Terhadap Prosedur Atau Standar Umum Yang Berlaku (Tehnical
Competence)
Standar auditing adalah pedoman umum bagi seorang auditor
dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Standar ini mencakup
pertimbangan mengenai kualitas profesional mereka, seperti
kemampuan dan independensi atau kemandirian, persyaratan pelaporan,
dan bukti-bukti terkait (Amin Widjaja Tunggal, 2010). Standar auditing
yang harus dimiliki auditor yaitu keahlian, independensi, dan cermat
sebagai syarat mutu dalam pelaksanaan audit. Hal ini akan memberikan
kepercayaan klien atas kualitas suatu kap yang baik.
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2006) menjabarkan bahwa
anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi,
review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa
profesional lainnya harus memenuhi standar beserta interpretasi yang
terkait sesuai aturan yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang
ditetapkan IAI yaitu kompetensi, profesional, kecermatan dan
keseksamaan profesional, perencanaan dan supervisi, data relevan yang
memadai.
IAI telah menetapkan dan mengesahkan standar auditing yang
terdiri dari sepuluh standar. Standar auditing terdiri dari tiga bagian
yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan.
Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010) standar umum terdiri dari:
a) Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan auditor.
c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
5) Independensi (Independence)
Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah
dipengaruhi (SPAP, 2001) sehingga auditor akan melaporkan apa yang
ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Keadaan ini akan
meningkatkan kepuasan klien.
Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus
dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti akuntan publik tidak
mudah dipengaruhi karena auditor melaksanakan pekerjaan untuk
kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak
kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujut tidak hanya
kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun juga kepada kreditur
dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan auditor.
Sementara itu, AICPA mengusulkan definisi yang mengatakan
bahwa auditor harus bersikap independen terhadap informasi bukannya
independen terhadap klien yang menyusun informasi. Artinya, auditor
tidak akan bisa independen terhadap klien yang menyewa dan memberi
penghasilan kepada mereka, termasuk jika penghasilan itu selain daripada jasa non audit. Sebaliknya auditor justru bisa independen
terhadap informasi yang disampaikan.
Wilcox (1952) dalam Mathius Tandiontong (2016) menekankan
bahwa independensi adalah standar pengauditan yang esensial untuk
menunjukan kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggung
jawab manajemen. Ia menekankan bahwa jika akuntan tidak bersikap
independen maka opini yang diberikannya tidak akan memberi
tambahan nilai apapun. Menurut Mautz Dan Sharaf (1961) dalam
Mathius Tandiontong (2016), tidak hanya menekankan pada nilai
penting dari independensi terhadap pengauditan, tetapi juga dari sisi
tampilan dan kenyataan (in appearance and in fact). Mereka
berpendapat ada dua aspek dari independensi yaitu: (1) independensi
real dari seorang praktisi dalam melaksanakan pekerjaannya dan (2)
independensi dalam penampilan dari auditor sebagai satu kelompok
profesional. Mereka menyebutnya sebagai “independensi praktisi” dan
“independensi profesi”
6) Sikap Hati-Hati (Due Care)
Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010), due care berarti auditor
harus mengamati standar-standar teknis dan etika profesi, berusaha
secara kontinyu memperbaiki kompetensi dari mutu jasa-jasa yang
diberikan, dan melaksanakan tanggung jawab profesional dengan
kemampuan yang terbaik.
Auditor seharusnya merencanakan audit untuk mendeteksi
tindakan ilegal yang material pada laporan keuangan dan
mengimplementasikan rencananya dengan due professional care. Sikap
due care yaitu auditor di dalam melaksanakan responsibilitas
profesionalnya dilakukan dengan kompetensi dan ketekunan.
Kompetensi adalah produk dari pendidikan dan pengalaman, sedangkan
ketekunan meliputi upaya terus menerus, sungguh-sungguh, dan
pelaksanaan dengan giat dan berusaha dalam melaksanakan jasa
profesional (Boynton dan Johson, 2005)
Kehati-hatian profesional mengharuskan auditor untuk
memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetisi dan
ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan jasa profesionalnya dengan sebaikbaiknya sesuai dengan kemampuannya (Ridwan Widagdo, 2002). Ahli
diartikan sebagai ahli akuntansi dan audit (SPAP, 2001) dan cermat
menekankan pada pencarian tipe-tipe kesalahan yang mungkin ada
melalui sikap hati-hati, Mautz dan Sharaf (1961) dalam Mathius
Tandiontong (2016).
7) Komitmen Yang Kuat Terhadap Kualitas Kredit
Komitmen dapat didefinisikan sebagai (1) sebuah kepercayaan
pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dari nilai-nilai organisasi
atau profesi, (2) sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang
sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi dan profesi, (3) sebuah
keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan profesi.
(Araya et. al, 1980) dalam Ridwan Widagdo (2010). Sedangkan
kualitas audit (audit quality) didefinisikan sebagai profitabilitas bahwa
laporan keuangan tidak memuat penghilangan ataupun kesalahan
penyajian yang material. Kualitas audit juga didefinisikan dari segi
resiko audit, dengan jasa yang bermutu tinggi akan mencerminkan
resiko audit yang kecil (Ahmed Riahi Belkaoui, 2004). Jadi auditor
yang memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas audit adalah
auditor yang memegang teguh prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam
mengaudit laporan keuangan klien dengan memberikan jasa yang
bermutu tinggi.
Sehubungan dengan profesi akuntan publik yang setiap saat
dihadapkan pada judgment untuk pengambilan keputusan, maka
seharusnya orientasi etis (ethical orientation) akuntan publik harus
tinggi sehingga dapat mengambil keputusan secara professional. Dua
kata tersebut yaitu: (1) judgment dan (2) professional menjadi sangat
penting (Mautz dan Sharaf, 1993). Berikut ini adalah makna profesional
yang digunakan dalam literatur auditing (Mautz dan Sharaf, 1993,
Carmichael 1999, Kell 2002, dan Arens 2010): the term “professional”
means a responsibility for conduct that extends beyond satisfying the
person’s responsibilities to him or herself and beyond the requirements
of our society’s laws and regulations. A Certified Public Accountant, as
a professional, recognizes a responsibility to the public, to the client,
and to fellow practitioner, in including honorable behavior, even if that
means personal sacrifice.
8) Keterlibatan Pimpinan KAP (Executive Involvement)
Manajemen puncak (dalam hal ini pimpinan KAP) harus
memimpin perusahaan (KAP) untuk meningkatkan kinerja kualitasnya,
tanpa adanya kepemimpinan manajemen puncak, maka usaha untuk
meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan
(Nasution, 2004). Keterlibatan pimpinan KAP dapat membantu
terbentuknya komunikasi dua arah yang lebih intensif antara klien dan
auditor karena pimpinan mempunyai keahlian dan pengalaman yang
lebih baik serta mempunyai citra yang lebih tinggi dibandingkan
dengan staf auditor sehingga dapat menjadi mediator antara klien dan
auditor yang bertanggung jawab (Media Akuntansi No. 25, Maret 1988)
dalam Mukhlaisin (2001). Adanya komunikasi intensif antara klien dan
auditor akan memperlancar dan mempermudah proses audit. Hal ini
akan memberikan keunggulan bagi KAP karena dapat memberikan jasa
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien.
9) Melakukan Pekerjaan Lapangan Dengan Tepat (Field Work Conduct)
Standar pekerjaan lapangan disebutkan bahwa pekerjaan
harus dilaksankan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya, dan pemahaman yang memadai
atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan
audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan, serta disebutkan pula bahwa bukti yang cukup harus
diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi kesimpulan yang
dinyatakan dalam laporan (SA Seksi 311, IAI, 2006).
Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaa
pemeriksaan akuntan dilapangan (audit field work), dimulai dari
perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian
intern, pengumpulan bukti-bukti audit melalui compliance test,
substantive test, analytical review, sampai selesainya audit field work
(Sukrisno Agoes, 2010).
10) Keterlibatan Komite Audit (Audit Commitee)
Komite audit yang ditunjuk terdiri dari anggota yang berasal
dari luar dewan, dapat bertindak sebagai penghubung antara auditor dan
manajemen. Meningkatnya penggunaan komite audit sebagai alat untuk
memperkuat independensi auditor. Menurut Amin Widjaja Tunggal
(2010) komite audit memiliki tugas sebagai berikut:
a) Meningkatkan disiplin korporat dan lingkungan pengendalian
untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan.
b) Memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan.
c) Memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dan dari
audit eksternal dan independensi dan objektivitas dari audit
eksternal.
Perusahaan membutuhkan komite audit untuk beberapa alasan,
tetapi yang paling utama adalah tanggung jawab kepemilikan yang
dimilikinya kepada pemegang saham. Komite audit berfungsi sebagai
“pemeriksa dan penyeimbang” yang independen untuk fungsi audit
internal dan perantara dengan para auditor eksternal. Komite ini
berinteraksi dengan dua kelompok ini dengan tujuan untuk memastikan
integritas data dalam laporan keuangan dan menghindarkan penipuan
atau aktivitas ilegal (Hall dan Singleton, 2007) dalam Mukhlaisin
(2001).
Menurut Menon dan Williams (1994) dalam Mathius
Tandhiontong (2016) dijelaskan bahwa komite audit diperlukan dalam
suatu organisasi bisnis, antara lain karena komite ini mengawasi proses
audit dan memungkinkan terwujudnya kejujuran pelaporan keuangan.
Namun hal ini dapat tercapai jika komite audit bekerja secara efektif.
11) Standar Etika Yang Tinggi (Ethical Standard)
Etika adalah prinsip-prinsip moral dan berhubungan dengan
seperti kejujuran dan integritas, keterandalan, akuntabilitas, dan juga
aspek yang lain tentang perilaku yang benar dan salah. Perilaku etis
merupakan suatu “state of mind” bukanlah kumpulan dari peraturan (a
collection of rules). Dalam memberikan jasa profesional akuntan publik
harus selalu memperhatikan kepentingan publik (public interest) yang
mereka layani. Kepercayaan publik (public trust) tidak boleh
disubordinasi untuk kepentingan pribadi (Amin Widjaja Tunggal,
2010).
Etika profesional meliputi standar sikap para anggota profesi
yang dirancang agar praktis dan realitis, tetapi sedapat mungkin idealis.
Tuntutan etika profesi harus diatas hukum tetapi dibawah standar ideal
(absolut) agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagaimana
mestinya (Abdul Halim, 2001). Etika pengambilan keputusan dalam
bisnis adalah kompleks, dengan banyak prinsip, nilai, dan pendekatan
sebagai pedoman bagi individu atau kelompok (Birt et.al, 2008).
Dengan menegakkan etika profesi akuntan yang tinggi, seorang auditor
tetap pada “jalur” yang benar sehingga proses audit yang dilakukan
dapat memberikan hasil yang memuaskan klien sebagai pengguna.
12) Tidak Mudah Percaya (Skepticism)
Professional skepticism berarti bahwa seorang auditor
membutuhkan objektivitas dalam mengevaluasi kondisi observasi dan
bukti-bukti yang diperoleh selama audit. Auditor seharusnya tidak
percaya asersi manajemen dapat diterima tanpa dasar-dasar bukti yang
cukup (Boynton dan Johnson, 2005). Audit harus direncanakan dan
dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional dalam semua aspek
penugasan. Misalnya auditor tidak boleh menganggap bahwa
manajemen tidak jujur, tapi kemungkinan tersebut harus
dipertimbangkan.
Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang
selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap
bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan yang ditintut oleh profesi akuntan publik untuk
melaksanakan dengan cermat dan seksama. Dengan maksud baik dan
integritas. Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.
Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif menuntut auditor
mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Oleh
karena itu, dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisme
profesional harus digunakan selama proses tersebut. Auditor tidak
menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi
karena kemungkinan tersebut harus dipertimbangkan (Amin Widjaja
Tunggal, 2010). Dalam Menggunakan skeptisme profesional, auditor
tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasif karena
keyakinannya bahwa manajemen sudah jujur (SA Seksi 230, IAI,
2006)

Definisi klien sendiri menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
adalah pemberi kerja (orang atau badan) yang memperkerjakan atau
menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI atau KAP tempat anggota
bekerja untuk melaksanakan jasa profesional.
Menurut Kotler (2008) dalam salah satu konsep pemasaran “the
marketing approach” yang didasarkan pada kepercayaan menyatakan bahwa
tujuan bisnis dari suatu organisasi dapat dicapai dengan cara terbaik melalui
pemberian kepuasan yang menyeluruh atau lengkap (complete statification)
pada pengguna akhir yaitu para klien itu sendiri. Kemampuan untuk
memuaskan kebutuhan, harapan dan keinginan pelanggan merupakan satusatunya kriteria untuk menentukan mutu, Garvin (1994) dalam Ridwan
Widagdo (2002).
Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang
muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) yang dipikirkan
terhadap kinerja yang diharapkan. Jika kinerja memenuhi harapan maka
klien akan merasa puas. Jika kinerja melebihi harapan, maka klien sangan
puas dan senang (Kotler, 2008)
Kualitas yang dirasakan pelanggan diperoleh melalui pengalaman
dari mengkonsumsi. Konsumen akan terkesan dan merespon atas apa yang
dialami termasuk dalam hal mengkonsumsi barang dan jasa. Nilai yang
dirasakan atas kualitas jasa akan terkait dengan harapan yang melekat pada
diri pelanggan. Nilai tersebut meliputi nilai produk, layanan, nilai karyawan
dan citra. Nilai produk dipengaruhi oleh kualitas dan kelebihan pada jasa
seperti keunikan, sedangkan nilai pelayanan terkait fasilitas dan kemudahan
yang ditawarkan serta informasi yang memudahkan. Nilai karyawan
ditunjukan dari kemampuan memberikan pelayanan, citra dipengaruhi
persepsi pelanggan terhadap kinerja (Woodruf, 1997)
Klien merasa puas apabila keinginannya terpenuhi dengan hasil
atau kualitas dari audit yang telah dilakukan menghasilkan output yang
tinggi, dengan biaya rendah, serta pelayanan yang diberikan dapat
memenuhi keinginan para klien. Untuk itu dibutuhkan adanya strategi untuk
mencapai hal tersebut dalam mengimplementasikan teknik-teknik audit
dalam rangka menghasilkan output yang memberikan kualitas tinggi.

Standar audit berbeda dengan prosedur audit. “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut (PSA No. 1, Standar Audit Seksi 150). Dengan demikian standar audit mencakup mutu profesional auditor independen dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2016 terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: 1) Standar Umum Standar umum berkaitan dengan kualifikasi auditor dan mutu pekerjaan auditor, terdapat tiga standar umum, yaitu: a) Keahliandan pelatihan teknis yang memadai b) Independensi dalam sikap mental c) Penggunaan kemahiran profesional 2) Standar Pekerjaan Lapangan Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan audit ditempat atau pada bisnis klien serta kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pekerjaan lapangan, yaitu: a) Perencanaan dan supervisi yang memadai b) Pemahaman atas struktur pengendalian intern c) Mendapatkan bukti audit kompeten yang cukup 3) Standar Pelaporan Standar pelaporan berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pelaporan. Dalam melaporkan hasil audit, auditor harus memenuhi empat standar pelaporan, yaitu: a) Laporan keuangan disajikan sesuai GAAP b) Konsistensi dalam penerapan GAAP c) Pengungkapan informatif yang memadai d) Pernyataan pendapat

Tahapan-Tahapan Audit Sukrisno Agoes (2010) mengemukakan tahapan-tahapan audit sebagai berikut: 1) KAP dihubungi oleh calon klien yang membutuhkan jasa audit. 2) KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk membahas: a) Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya. b) Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain? c) Apa jenis usaha perusahaan dan gambaran umum mengenai perusahaan tersebut? d) Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau dengan bantuan komputer? e) Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup rapi? 3) KAP mengajukan surat penawaran yang antara lain berisi jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit, kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dll. Jika perusahaan menyetujui proposal tersebut maka akan menjadi management letter (surat perjanjian kerja). 4) KAP melakukan pemeriksaan lapangan di kantor klien. Setelah selesai, KAP memberikan draft audit report kepada klien sebagai bahan diskusi. Setelah draft report disetujui klien, KAP akan menyerahkan final audit report. 5) Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan management letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran perbaikannya.

Menurut Arens et al (2011) ada tiga jenis audit, diantaranya:
1) Audit Operasional
Audit operasional merupakan proses evaluasi terhadap
efisiensi dan efektivitas prosedur dan metode operasi suatu
organisasi. Di akhir proses audit diharapkan adanya output berupa
saran dari auditor untuk proses operasi yang lebih efisien dan
efektif. Review dalam audit operasional tidak terbatas pada bidang
akuntansi, namun bias juga termasuk struktur organisasi, sistem
computer, metode produksi, marketing, dan bidang lainnya yang
dikuasai seorang auditor.
2) Audit Kepatuhan
Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah
Auditee (klien) telah mengikuti prosedur, aturan, atau regulasi yang
ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi, seperti pemerintah. Hasil
audit kepatuhan biasanya dilaporkan ke manajemen, bukan kepada
pihak luar, karena informasi mengenai tingkat kepatuhan terhadap
regulasi dan prosedur spesifik lebih dibutuhkan oleh pihak
manajemen.
3) Audit Laporan Keuangan
Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan
apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) sesuai
dengan kriteria spesifik, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku
umum. Untuk memberikan penilaian apakah laporan keuangan
disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk memeriksa
apakah laporan tersebut mengandung salah saji yang material.

Menurut Mulyadi (2011) tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atas peraturan tertentu. Sukrisno Agoes (2010) menyatakan bahwa, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan audit kepatuhan yaitu: 1) Menilai tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh setiap fungsi dalam suatu organisasi dan perusahaan. 2) Meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang diterapkan di dalam suatu organisasi dan perusahaan. 3) Serta untuk meningkatkan kinerja organisasi dan perusahaan.

Ditinjau dari sudut akuntan publik, audit akuntan adalah audit secara objektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan (Simke, 1982; Steven, 1982; Sayle, 2016; Agoes, 2004; Spencer, Julian and Wood, 2005; Boynton and Johnson, 2005; Hansen and Mowe, 2006; Wngle Et All., 2007; Elder and Beasley, 2008) Auditing adalah suatu proses yang ditempuh oleh seorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Amin Widjaja Tunggal, 2010) The American Accounting Association dalam Mathius Tandhiontong (2016) menyatakan bahwa auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat penyesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hal-hal kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut Arens et al (2011) auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan pada tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan bersifat independen. Untuk melakukan audit, harus ada informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan kriteria yang memungkinkan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah informasi yang sedamg diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan beberapa aspek dari audit, antara lain: 1) Dalam audit dilakukan tindakan-tindakan yang menyimpulkan (accumulative), mengevaluasi (evaluate), menentukan (determine), dan melaporkan (report). 2) Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar atau kriteria yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. 3) Untuk memenuhi tujuan audit, audit harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. 4) Auditor harus memiliki kualifikasi untuk menentukan kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti-bukti yang akan dikumpulkan guna untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti ini.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010) tanggung jawab seorang
auditor adalah memberikan kepastian yang cukup atas pendeteksian
pernyataan yang salah di dalam laporan keuangan. Selanjutnya audit
harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skepticisme
professional dalam semua aspek penugasan.
Karena sifat audit dan berbagai karakteristik kecurangan auditor
dapat memperoleh tingkat keyakinan, walaupun tidak mutlak, bahwa
kesalahan penyajian yang material dapat dideteksi. Auditor tidak
bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian baik
disebabkan oleh kekeliruan maupun oleh kecurangan yang tidak
material terhadap laporan keuangan tersebut dapat dideteksi.

Jenis-jenis auditor menurut Boynton Johnson (2005) adalah
sebagai berikut:
1) Auditor Eksternal (Independent Auditors)
CPA yang bertindak sebagai praktisi perorangan ataupun
anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing
profesional kepada klien. Auditor independen memiliki kualifikasi
untuk melaksanakan berbagai jenis audit. Klien auditor independen
tersebut dapat berasal dari perusahaan bisnis yang berorientasi laba,
organisasi nirlaba, kantor pemerintah, atau peorangan.
2) Auditor Internal (Internal Auditors)
Auditor internal adalah pegawai dari organisasi yang diaudit.
Auditor jenis ini melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian
independen, yang dinamakan audit internal, dalam lingkungan
organisasi sebagai suatu bentuk jasa bagi organisasi. Tujuan audit
internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam
memberikan pertanggungjawaban yang efektif.
3) Auditor Pemerintah (Government Auditors)
Auditor pemerintah dipekerjakan oleh berbagai kantor
pemerintahan di tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Secara umum
mereka dapat dianggap sebagai bagian dari kategori yang lebih luas dari
auditor internal.

Amin Widjaja Tunggal (2010) mendefinisikan Kantor Akuntan
Publik (KAP) adalah suatu badan usaha yang telah mendapatkan izin dari
menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.
Ikatan Akuntan Indonesia (2006) mendefinisikan Kantor Akuntan
Publik (KAP) sebagai bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh
izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang
pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
Mulyadi (2011) mendefinisikan akuntan publik adalah profesi yang
menjual jasanya kepada masyarakat terutama dalam bidang pemeriksaan
terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya dan juga menjual
jasanya sebagai konsultan pajak, konsultan dibidang manajemen,
penyusunan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan.
Mathius Tandiontong (2016) menyatakan bahwa akuntan publik
sebagai akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar
pembayaran tertentu, kadang disebut akuntan ekstern. Mereka bekerja
secara bebas dan pada umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Untuk
dapat berpraktik sebagai akuntan publik atau mendirikan kantor akuntan,
seseorang harus memperoleh izin dari departemen keuangan, seorang
akuntan publik dapat memberikan jasa yang diantaranya pemeriksaan
(audit), perpajakan (tax services), konsultan manajemen (management
advisory services), akuntansi (accounting services)

Kondisi keuangan perusahaan merupakan salah satu hal yang perlu
diperhatikan oleh auditor selama proses audit berlangsung. Karena sejak
dikeluarkannya peraturan mengenai diharuskannya penambahan paragraph penjelas
mengenai kelangsungan hidup perusahaan, maka auditor memperhatikan kondisi
keuangan perusahaan auditee selama proses audit untuk melihat apakah terdapat
kesangsian terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau tidak. Ketika kondisi
keuangan menunjukkan kondisi yang baik (sehat), maka kemungkinan besar auditor
akan memberikan opini audit non going concern opinion, dan sebaliknya, ketika
auditor menemukan bukti bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi buruk
(sakit), maka kemungkinan besar auditor akan mengeluarkan opini going concern
pada perusahaan yang kondisi keuangannya yang sakit tersebut. Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan
kenyataanya (Ramadhany,2004). Kondisi keuangan perusahaan juga mencerminkan
kelangsungan kinerja suatu perusahaan kedepannya melalui laporan keuangan. Para
pengguna laporan keuangan dapat mengetahui auditee tidak dapat bertahan lama. Dari sudut pandang auditor, keputusan tersebut melibatkan beberapa tahap analisis. Auditor harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, hasil dari operasi perusahaan, kemampuan membayar hutang serta kebutuhan
likuidasi di masa mendatang (Setyarno, 2006). Terkait dengan pentingnya opini
audit yang dikeluarkan auditor, maka auditor harus bertanggung jawab untuk
mengeluarkan opini audit going concern yang sesuai dengan kondisi perusahaan
sebenarnya. Ada beberapa faktor yang dapat dikaji sebagai faktor yang berpengaruh
terhadap penerimaan opini audit going concern yaitu kondisi keuangan perusahaan,
kualitas audit, dan opinion shopping. Pada perusahaan yang kondisi keuangannya
baik, auditor cenderung untuk tidak mengeluarkan opini audit going concern
(Ramadhany, 2004). Hal ini didukung oleh Carcello, et. al., (2000) yang
menyebutkan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang terganggu, maka besar
kemungkinan perusahaan tersebut akan menerima opini audit going
concern.Pendapat tersebut juga didukung oleh Setyarno(2006), Santoso dan Wedari
(2007) serta Rudyawan dan Badera (2009) yang menyatakan bahwa, semakin baik
kondisi keuangan perusahaan semakin kecil kemungkinan auditor memberikan opini
audit going concern. Hasil penelitian dari (Soliyah Wullandari, 2014) mengenai variabel kondisi
keuangan perusahaan menunjukan hasil bahwa kondisi keuangan perusahaan
berpengaruh terhadap opini audit going concern.

Opini audit going concern tahun sebelumya ini akan menjadi factor
pertimbanganpenting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going
concern pada tahun berikutnya. Apabila auditor menerbitkan opini audit
goingconcern tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan
perusahaan akan menerima kembali opini audit going concern pada tahun berjalan. Mutchler (1984) dalam melakukan wawancara dengan praktisi auditor yang
menyatakan bahwa perusahaan yang menerima opini audit going concern pada
tahun sebelumnya lebih cenderung untuk menerima opini yang sama pada tahun
berjalan (Andi Kartika, 2012). Hasil penelitian yang di lakukan oleh (Intan Permata Hati dan Iin Rosini, 2017), (Suci Rahmadona, Sukartini, dan Dedi Jefris, 2019), dan Soliyah
Wullandari, 2014) mengenai variabel independen opini audit sebelumnya
menunjukan hasil yaitu opini audit sebelumnya berpengaruh terhadap opini audit
going concern

Menurut (Luh Komang dan I ketut, 2015) Ukuran perusahaan adalah ukuran
besar kecilnya perusahaan dilihat dari besar atau kecilnya aktiva. Semakin besar
perusahaan semakin cepat dalam melaporkan keuangannya dibandingkan
perusahaan kecil. Perusahaan yang besar pastinya memiliki staf yang banyak, sumber informasi yang canggih, hal tersebut akan memungkinkan perusahaan cepat
dalam menyampaikan laporan keuangannya. Ukuran perusahaan adalah faktor untuk mengklasifikasikan suatu entitas ke
dalam perusahaan besar, menengah, atau kecil untuk meneliti korelasinya pada
probabilitas diterimanya opini audit dengan modifikasi going concern. Auditor yang
mengetahui ukuran perusahaan akan memiliki pemahaman memadai mengenai
seberapa besar volume bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan besar yang dianggap
mampu mengatasi turbulence kondisi keuangan, auditor cenderung lebih sering
memberikan opini audit non going concern. Ukuran perusahaan diukur
menggunakan logaritma total aktiva karena pertimbangan bila dibandingkan dengan
nilai kapitalisasi pasar dan rasio pertumbuhan penjualan, nilai aktiva relatif lebih
stabil (I Gusti Putu Oka Surya Utama dan I Dewa Nyoman Badera, 2016).
Hasil penelitian yang di lakukan oleh (Sholliyah Wulandari, 2014) megenai
variabel ukuran perusahaan menunjukan hasil yaitu ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap opini audit going concern

Pertumbuhan perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan usahanya (Rudyawan dan Badera, 2009) dalam Ira
Kristiana (2012). Rasio pertumbuhan penjualan yang positif mengindikasikan bahwa
perusahaan dapat going concern. Penjualan yang terus meningkat akan memberikan
peluang untuk memperoleh peningkatan laba. Semakin tinggi rasio pertumbuhan
penjualan maka semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini audit
going concern. Sebaliknya, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang negatif
mengindikasikan akan mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat melanjutkan
kegiatan operasinya sehingga kemungkinan mendapatkan opini audit going concern. Menurut penelitian dari (Monica Krissindiastuti dan Ni ketut Rasmini, 2016)
dan (Sholiyah Wullandari ,2014) mengenai variabel pertumbuhan perusahaan
menunjukan persamaan yaitu berpengaruh terhada Opini Audit Going Concern.

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam
persentase yang di gunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu
menghasilkan laba pada tingkat yang dapat di terima. Angka profitabilitas
dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba
investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan (Munawir, 2007). Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba atau
ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan (Wiagustini, 2010). Semakin tinggi tingkat profitabilitas semakin besar laba perusahaan. Hal ini dapat
menjamin bahwa perusahaan dengan seluruh aset dan laba yang dimiliki mampu
untuk terus melangsungkan usahanya dimasa depan, jauh dari ancaman
kebangkrutan dan pemberian opini audit going

Kondisi keuangan perusahaan menggambarkan tingkat kesehatan
perusahaan sesungguhnya (Ramadhany, 2004). Mc Keown dkk (1991)
menemukan bahwa auditor hampir tidak pernah memberikan opini going concern
pada perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangnan. Krishnan dan
Krishnan (1996) menyatakan bahwa auditor lebih cenderung untuk mengeluarkan
opini audit going concern ketika kemungkinan kebangkrutan berada di atas 28
persen dengan menggunakan model prediksi Zmijeski. Carcello dan Neal (2000)
dalam Setyarno (2006) menyatakan bahwa semakin buruk kondisi keuangan
perusahaan maka semakin besar probabilitas perusahaan menerima opini going
concern. Dengan menggunakan model prediksi Zscore Altman, hasil penelitian
Ramadhany (2004) selaras dengan penelitian Mc Kweon, Caecello dan Neal

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diberikan oleh
auditor kepada pihak auditee pada tahun sebelum atau satu tahun sebelum
penelitian. Menurut Mutchler (1985) dalam Solikhah (2007) dalam Fitria (2014)
menguji pengaruh ketersediaan informasi public terhdap prediksi opini going
concern, menggunakan discriminant analysis dengan memasukan tipe opini audit
tahun sebelumnya sebagai akurasi prediksi. Manfaat opini audit tahun sebelumnya, maka dapat mengetahui manfaat
dari opini audit tahun sebelumnya yaitu opini audt yang diterima oleh audit pada
tahun sebelumnya. Opini audit going concern tahun sebelumnya ini akan menjadi
faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit
audit going concern pada tahun berikutnya. Opini audit tahun sebelumnya ini
dikelompoka menjadi 2 yaitu audit dengan opini going concern dan audit tanpa
going concern.Opini audit tahun sebelumnya akan berpengaruh terhadap
penerimaan opini audit going concern. Audit yang menerima opini audit going
concern pada tahun sebelumnya akan dianggap memiliki masalah kelangsungan
hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan menerima kembali
opini audit going concern pada tahun berjalan. Dan penyebab masalah tersebut, adanya hipotesis self-fulfilling properchy yang menyatakan bahwa apabila auditor
memberikan opini going concern, maka perusahaan akan menjadi cepat bangkrut
karena banyak investor yang akan membatalkan investasinya atau kreditor yang
menarik dananya. Perusahaan yang menerima opini audit going concern akan
mengalami kesulitan keuangan dalam satu tahun kedepan sehingga akan
berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan (Upik & Mulyadi, 2017). Cara mengukur opini audit tahun sebelumnya yaitu dengan cara audit yang
menerima opini audit going concern pada tahun sebelumnya akan dianggap
memiliki masalah kelangsungan hidupnya, sehingga semakin besar kemungkinan
bagi auditor untuk mengeluarkan opini audit going concern pada tahun berjalan. Variabel opini audit tahun sebelumnya diukur dengan menggunakan variabel
dummy. Oponi audit going concern akan diberikan kode 1, sedangkan untuk opini
audit non going concern

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain (Brigham & Houston, 2010). Ukuran perusahaan adalah faktor untuk mengklasifikasikan suatu entitas ke dalam perusahaan besar, menengah, atau kecil untuk meneliti korelasinya pada probabilitas diterimanya opini audit dengan modifikasi going concern. Auditor yang mengetahui ukuran perusahaan akan memiliki pemahaman memadai mengenai seberapa besar volume bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan besar yang dianggap mampu mengatasi turbulence kondisi keuangan, auditor cenderung lebih sering memberikan opini audit non going concern. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma total aktiva karena pertimbangan bila dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan rasio pertumbuhan penjualan, nilai aktiva relatif lebih stabil (I Gusti Putu Oka Surya Utama dan I Dewa Nyoman Badera, 2016).

Pertumbuhan perusahaan adalah dampak atas arus dana perusahaan dari
perubahanoperasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume
usaha (Herfet, 1997). Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun
eksternal perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberi tanda bagi
perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu
perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan investor pun akan mengharapkan tingkat pengembalian (rate of return) dari
investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik.

Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk
memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya
atau tidak. Pemberian opini ini berarti bahwa auditor memiliki kesangsian bahwa
perusahaan yang diauditnya sedang mengalami masalah-masalah tertentu yang
dapat mengancam kehidupan usahanya dimasa depan (Santosa dan Wedari, 2007). Opini audit going concern ialah suatu opini yang dikeluarkan oleh auditor
untuk memberikan kepastian apakah suatu perusahaan dapat mempertahankan
kelangsungan usahanya (SPAP, 2001). Dalam mengeluarkan sebuah opini, auditor
dituntut untuk memberikan opini audit sebenar-benarnya terkait dengan
kelangsungan hidup suatu perusahaan. Opini audit going concern haruslah
bermanfaat bagi investor sebagai signal negatif tentang kelangsungan hidup
perusahaan, sebaliknya opini non going concerndianggap sebagai signal positif
bagi investor sebagai penanda bahwa perusahaan dalam keadaan baik (Yuliyani &
Erawati, 2017). Laporan audit sangatlah penting dalam suatu audit atau proses
atestasi lainya karena laporan audit memberikan informasi kepada pemakai
laporan keuangan mengenai apa yang telah dilakukan oleh auditor dan kesimpulan
apa yang telah diperolehnya (Yuliyani & Erawati, 2017). Laporan audit yang
berhubungan dengan going concern dapat memberikan peringatan awal bagi
pengguna laporan keuangan, khusunya investor, guna menghindari kesalahan
dalam mebuat keputusan (Yuliyani & Erawati, 2017). Hal yang dapat mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit going
concern adalah sebagai berikut: (1) Tren negatif, misalnya kerugian operasi yang
berulang kali, kekurangan modal kerja, arus kas negatif, rasio keuangan penting
yang jelek. (2) Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan, misalnya
kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang nya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran dividen, penjualan sebagian besar aktiva. (3) Masalah
Intern, misalnya pemogokan kerja, ketergantungan besar atas suksesnya suatu
proyek. (4) Masalah Extern, misalnya pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya
undang-undang yang mengancam keberadaan perusahaan, kehilangan franchise, lisensi atau paten yang penting, bencana yang tidak di asuransikan, kehilangan
pelanggan atau pemasok utama (Upik & Mudyadji, 2017.)
Berikut ini adalah ciri-ciri opini audit going concern dilihat dari kondisi di
dalam internal perusahaan:
1. Model Prediksi kebangkrutan
Dengan menggunakan model prediksi Z score Altman, hasil penelitian
Ramadhany (2004) selaras dengan penelitian McKweon, dan Carcelo dan Neal. Setyarno dkk(2006), juga berhasil membuktikan bahwa model prediksi
kebangkrutan Altman berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. Hasil
yang sama juga diperoleh Rudyawan dan Badera (2009), yang menyatakan
bahwa model prediksi kebangkrutan Altman berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan opini going concern. 2. Reputasi Auditor
Mutchler et.el (1997), menemukan bahwa auditor big six sebagai proksi
reputasi auditor lebih cendrung menerbitkan opini going concern pada perusahaan
yang mengalami financial distress dibandingkan auditor non big six.
3. Opini Audit Tahun Sebelumnya
Opini audit going concern tahun sebelumnya akan menjadi faktor
pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit going
concern pada tahun berikutnya. Apabila auditor menerbitkan opini audit going
concern tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan
akan menerima kembali opini audit going concern pada tahun berjalan. 4. Audit Lag
Audit Lag didefinisikan sebagai jumlah hari antara akhir periode akuntansi
sampai dikeluarkannya laporan audit (Cahyadi,2009). Penelitian menunjukkan
bahwa auditor sering memberikan opini going concern ketika laporan audit
tertunda lebih lama karena b eberapa kemungkinan. Pertama, auditor mungkin saja
menemukan beberapa pengujian audit tambahan. Kedua, auditor mungkin saja
menguji ulang beberapa pengujian jika menemui permasalahan tentang going
concern perusahaan. Ketiga, manajer dan audit mungkin telah melakukan diskusi
pendahuluan ketika terdapat ketidakpastian mengenai going concern perusahaan. 5. Pertumbuhan Perusahaan
Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan laba yang tinggi cendrung
memiliki laporan sewajarnya, sehingga potensi untuk mendapatkan opini non going
concern akan lebih besar. Altman (1968) dalam Petronela (2004)
mengemukakan bahwa perusahaan dengan negative gowth mengindikasikan
kecendrungan yang lebih besar kearah kebangkrutan sehingga perusahaan
yang laba tidak akan mengalami kebangkrutan. Karena kebangkrutan
merupakan salah satu dasar bagi auditor untuk memberikan opini audit going
concern maka perusahaan yang mengalami pertumbuhan perusahaan yang negatif
akan makin tinggi kecendrungan untuk menerima opini going concern. 6. Ukuran Perusahaan
McKeown et.al (1991) mengatakan bahwa perusahaan besar lebih banyak
menawarkan fee audit tinggi daripada yang ditawarkan oleh perusahaan kecil. Dalam kaitannya mengenau kehilangan fee audit yang signifikan tersebut, sehingga
auditor mungkin ragu untuk mengeluarkan opini audit going concern pada
perusahaan besar.

Going Concern adalah suatu keadaan dimana perusahaan dapat atau telah
beroperasi dalam jangka waktu kedepan yang di pengaruhi oleh keadaan finansial
dan non finansial dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Opini keuangan
Going Concern dikeluarkan oleh auditor dengan mengkaji dab melihat :  Kualitas audit  Kondisi keuangan perusahaan
 Opini audt tahun sebelumnya
 Pertumbuhan perusahaan
 Ukuran perusahaan
Para pengguna laporan keuangan menganggap bahwa opini audit going
concern ini adalah prediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Auditor harus
bertanggung jawab atas opini audit going concern yang dikeluarkannya dan opini
going concern tersebut harus konsisten dengan keadaan perusahaan yang
sesungguhnya karena opini audit going concern tersebut akan mempengaruhi para
pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat dalam
berinvestasi.

Opini Audit adalah laporan yang di berikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan akuntansi disertai dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sedang diperiksa (Tobing, 2004). Sebelum auditor memberikan pendapat (opinion), auditor harus melakukan tahapan audit. Tahap-tahap opini audit menurut (Arens etal, 2008) adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan dan pencanangan pendekatan audit 2. Menguji kontrol dan transaksi 3. Penerapan prosedur analitik dan pengujian terperinci atas saldo 4. Penyempurnaan dan penertiban laporan audit Pendapatan yang diberikan kepada asersi manajemen dari klien atau perusahaan yang di audit diklasifikasi sebaai pengecualian tanpa pengecualian, wajar, tidak menguntungkan, dan tidak masuk akal. Menurut Standar Akuntan Profesional (PSA 29) opini audit terdiri dari lima jenis, yaitu : 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) Apakah pendapat diberikan ketika audit telah dilakukan sesuai dengan Standar Audit (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material dalam laporan keuangan keseluruhan atau tidak ada penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan jika ada keadaan berikut:  Bukti audit yang diperlukan telah dikumpulkan secara memadai dan auditor telah melaksanakan tugasnya sedemikian rupa sehingga ia dapat memastikan bahwa pekerjaan lapangan telah dipatuhi. Ketiga standar umum telah sepenuhnya diikuti dalam perjanjian kerja. Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yang juga secara konsisten ditentukan dalam laporan sebelumnya. Demikian pula, penjelasan yang cukup telah dimasukkan dalam catatan kaki dan bagian lain dari laporan keuangan. Tidak ada ketidakpastian material yang signifikan mengenai perkembangan masa depan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya atau diselesaikan dengan memuaskan. 2 Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan (Modified Unqualified Opinion) Merupakan pendapat yang diberikan ketika situasi tertentu yang tidak secara langsung mempengaruhi pendapat tersebut masuk akal. Keadaan tertentu dapat terjadi jika:  Pendapat auditor sebagian didasarkan pada pendapat auditor independen lain. Karena tidak ada aturan yang jelas, laporan keuangan menyimpang dari SAK.  laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian dalam peristiwa mendatang yang hasilnya tidak dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit. Ada keraguan besar tentang kemampuan unit bisnis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Antara dua periode akuntansi ada perubahan material dalam penerapan prinsip akuntansi. Data keuangan tertentu diperlukan oleh BAPEPAM tetapi tidak disajikan. 3 Opini Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) Merupakan opini yang diberikan ketika laporan keuangan adil dalam hal material, tetapi ada sesuatu yang menyimpang atau tidak lengkap dalam posting tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari perkecualian ini yang bisa mungkin terjadi, jika:  Bukti tidak cukup  Ada batasan ruang lingkup  Ada penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang diterima secara umum (SAK). Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002: 508.11), jenis pendapat ini diberikan jika: Tidak adanya bukti kompeten yang memadai atau keterbatasan ruang lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan.  Auditor percaya bahwa laporan keuangan mengandung penyimpangan dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum yang memiliki efek material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, atau perubahan dalam prinsip akuntansi. 4 Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) Merupakan pendapat yang diberikan ketika keseluruhan laporan dapat terjadi jika auditor harus memberikan paragraf tambahanuntuk menjelaskan penyimpangan laporan keuangan, disertai dengan dampak dari konsekuensi penyimpangan tersebut, pada laporan audit. 5 Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) Merupakan opini yang diberikan ketik

Pengertian financial distress menurut Astrini & Muid (2013) adalah kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang memungkinkan perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Widarjo & Setiawan (2009) menyatakan apabila persaingan antar perusahaan tinggi maka akan semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut, dan selanjutnya akan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Jika usaha perusahaan kalah dalam persaingan tersebut maka akan mempengaruhi keuangan perusahaan yang akan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami financial distress. Perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Hal ini disebabkan oleh kebangkrutan yang dialami perusahaan klien dapat memengaruhi ketegangan hubungan antara manajer dengan auditor dan kondisi keuangan perusahaan juga semakin memburuk sehingga perusahaan tidak lagi membiayai biaya audit yang dibebankan oleh KAP.

Pengertian financial distress menurut Astrini & Muid (2013) adalah kondisi
dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang memungkinkan
perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Widarjo & Setiawan (2009) menyatakan
apabila persaingan antar perusahaan tinggi maka akan semakin tinggi pula biaya yang
dikeluarkan perusahaan tersebut, dan selanjutnya akan berpengaruh pada profitabilitas
perusahaan. Jika usaha perusahaan kalah dalam persaingan tersebut maka akan
mempengaruhi keuangan perusahaan yang akan menyebabkan perusahaan tersebut
mengalami financial distress. Perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah auditor
daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Hal ini disebabkan oleh kebangkrutan yang
dialami perusahaan klien dapat memengaruhi ketegangan hubungan antara manajer
dengan auditor dan kondisi keuangan perusahaan juga semakin memburuk sehingga
perusahaan tidak lagi membiayai biaya audit yang dibebankan oleh KAP.

Opini audit merupakan hasil atau pendapat yang diberikan oleh seorang
auditor atau Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan perusahaan klien
yang sudah diaudit (Wea & Murdiawati, 2015).
Perusahaan membutuhkan jasa auditor independen untuk melakukan
pemeriksaan laporan keuangannya. Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor ini
menghasilkan sebuah opini audit oleh para shareholder dalam melakukan
perencanaan dan pengambilan keputusan bagi perusahaan. Dalam peraturan Menteri
Keuangan Nomor. 17/PMK.01/2008 pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa laporan
auditor independent merupakan laporan yang ditandatangani oleh akuntan publik
yang membuat mengenai pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik
mengenai apakah asersi suatu entitas telah sesuai dalam semua hal yang material
dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Perusahaan yang telah di audit laporan keuangannya oleh auditor
menginginkan opini audit wajar tanpa pengecualian (unqualified) terhadap laporan
keuangannya. Hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak
eksternal, seperti investor untuk membeli saham di perusahaan tersebut.
Menurut Arens (2016 : 59) Opini audit terdiri dari 5 jenis, yaitu sebagai berikut :
a. Laporan Standar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
Laporan auditor ini diterbitkan jika beberapa kondisi berikut ini terpenuhi:
1) Semua laporan keuangan – neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan
laporan arus kas – sudah termasuk dalam laporan keuangan
2) Ketiga standard umum telah dipatuhi dalam semua hal yang berkaitan dengan
penugasan. Ketiga standard umum tersebut yakni audit harus dilaksanakan oleh
seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang
memadai sebagai auditor, standard kedua yakni auditor harus mempertahankan
mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi,
standard terakhir yaitu auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya
dalam melaksanakan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama.
3) Bukti audit yang terkumpul telah memadai dan auditor telah melaksanakan
penugasan audit sehingga dapat menyimpulkan bahwa ketiga standard telah
terpenuhi.
4) Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum. Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah tercantum
dalam catatan kaki serta bagian lain dari laporan keuangan.
5) Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu menambah sebuah
paragraph penjelas atau memodifikasi kalimat dalam laporan audit.
b. Laporan Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas atau Modifikasi KataKata.
Berikut ini adalah penyebab paling penting dari penambahan paragraph penjelas
atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standard :
1) Tidak adanya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum
2) Keraguan yang substansial mengenai going-concern.
3) Auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan.
4) Penekanan pada suatu hal atau masalah.
5) Laporan yang melibatkan auditor lain.
c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion)
Opini dengan pengecalian dapat diterbitkan akibat pembatasan ruang lingkup
auditor atau tidak diterapkannya prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan opini
dengan pengecualian dapat diterbitkan hanya saat auditor menyimpulkan bahwa
keseluruhan laporan dinyatakan dengan wajar.
d. Pendapat Tidak Wajar (adverse opinion)
Pendapat tidak wajar digunakan hanya jika auditor yakin bahwa laporan
keuangan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan karena tidak
dinyatakan dengan wajar sesuai posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai
GAAP.

Audit fees adalah biaya atau monitoring cost yang dibebankan oleh akuntan
publik kepada perusahaan atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap
laporan keuangan (Sabeni & Dwiyanti, 2014). Besarnya jumlah fee dapat bervariasi
tergantung oleh risiko penugasan, tingkat keahlian yang diperlukan, struktur biaya
KAP, dan pertimbangan lainnya. Perusahaan akan cenderung mengganti auditor
apabila fee yang dibebankan relaitf tinggi sehingga tidak ada kesepakatan antara
perusahaan dengan auditor dan dapat mendorong perusahaan untuk mengganti
auditor yang lain (Damayanti & Sudarma, 2008).

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang
disebabkan karena keputusan rapat umum pemegang saham atau direksi berhenti
karena kemauannya sendiri. Pergantian manajemen dapat menjadi salah satu faktor
terjadinya auditor switching di suatu perusahaan. (Damayanti & Sudarma, 2008)
Perubahan di manajemen akan diikuti oleh perubahan di bidang akuntansi,
keuangan, dan pemilihan KAP. Selain itu, manajemen memerlukan auditor yang
lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan perusahaan yang cepat. Oleh
karena itu, perusahaan akan mengganti KAP apabila tidak sesuai dengan kebijakan
perusahaan, kemudian akan mencari KAP baru yang memiliki hubungan baik dengan
perusahaan ataupun memilih auditor yang dapat menghormati pilihan-pilihan serta
kebijakan akuntansi mereka.

Menurut Wea & Murdiawati (2015) auditor switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan dalam penugasan audit atas laporan keuangan. Auditor switching dapat terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi KAP (mandatory) dan juga karena adanya keinginan dari perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara sukarela diluar peraturan yang berlaku (voluntary). Aturan mengenai auditor switching di Indonesia sebelumnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik”. Pada Pasal no.3 mengatur tentang pembatasan masa pemberian jasa audit. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dilakukan oleh KAP 15 paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Selanjutnya diperkenankan melakukan perikatan kembali setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Pada tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Pada Bab 5 mengenai pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi seorang auditor, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun buku berturut-turut auditor diwajibkan melakukan cooling-off selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Setelah periode cooling-off selesai, maka auditor dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Divianto, 2011). Perhatian pada sisi klien seperti kesulitan keuangan perusahaan, manajemen yang gagal, perubahan kepemilikan/ownership, initial public offering, ukuran perusahaan klien, dan sebagainya. Perhatian dari sisi auditor seperti fee audit, kualitas audit, opini audit, dan sebagainya. Perusahaan yang mengganti auditor akan mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan apabila dia tetap menggunakan auditor yang sama. Contohnya, auditor yang baru ditugaskan atas perusahaan klien, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami lingkungan kerja klien dan menentukan resiko audit. Bagi auditor yang sama sekali belum mengerti dengan keadaan tersebut, maka auditor akan memerlukan biaya awal (start-up) yang lebih tinggi, yang akhirnya dapat menaikkan fee audit. Akibat lain dari adanya rotasi auditor yang terlalu sering adalah dari sisi klien, yaitu auditor yang melaksanakan tugas audit di perusahaan klien di tahun pertama sedikit banyak akan mengganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak berganti. American Institute of Certified Public Accountans (AICPA) menyatakan bahwa kelemahan dari rotasi auditor adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan auditor baru, dengan kata lain kualitas audit akan menurun. Klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke auditor mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien.

Pengertian Auditing menurut Arens (2017 : 4) “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.” Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa audit atas laporan keuangan merupakan sebuah evaluasi atas bukti mengenai sebuah informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat pertanggungjawaban antara informasi dan kriteria yang ada. Audit atas laporan keuangan juga harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajiban dalam semua hal yang material pada posisi keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut Arens (2017 : 12-13) terdapat tiga jenis audit, yaitu : a. Audit Laporan Keuangan Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dilaporkan sesuai dengan kriteria tertentu. Umumnya kriteria yang digunakan adalah standard akuntansi internasional. b. Audit Kepatuhan Audit kepatuhan dilaksanakan untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau aktivitas operasi dari pihak yang diaudit telah sesuai dengan prosedur, aturan, ketentuan, atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pihak otoritas yang lebih tinggi. c. Audit Operasional Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor menguasainya. Tipe-tipe auditor menurut Arens (2016 : 14-15) adalah sebagai berikut : a. Auditor Eksternal Auditor eksternal atau yang juga disebut dengan kantor akuntan publik bersertifikat atau auditor independent merupakan seorang yang telah memenuhi kriteria tertentu yang bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. b. Auditor Pemerintah Auditor yang bekerja untuk pemerintah, biasanya mempertimbangkan kategori yang lebih luas dari auditor internal. Tugas utama untuk melakukan audit untuk kongres. c. Agen Pendapatan Internal Auditor yang bekerja di bawah arahan Komisaris Pendapatan Internal untuk mengaudit pengembalian wajib pajak guna menentukan apakah mereka telah mematuhi undang-undang pajak. d. Auditor Internal Auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan untuk dewan direksi dan manajemen perusahaan.

Teori sinyal membahas masalah asimetri informasi yang menunjukkan bagaimana asimetri ini dapat direduksi dengan lebih banyak informasi serta bagaimana mereka akan menyampaikan informasi itu, dan pihak yang menerima harus memilih cara untuk menginterpretasikan sinyal tersebut. (Morris, 1987) Menurut Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel (2011) teori sinyal menjelaskan tentang bagaimana semestinya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan berupa informasi mengenai kinerja manajemen dalam mewujudkan keinginan pemilik. Manajemen akan mengungkapkan informasi yang mampu meningkatkan tingkat kredibilitas serta kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi yang diwajibkan. Berdasarkan teori sinyal yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori sinyal merupakan teori yang menyatakan perilaku manajer dalam mengkomunikasikan informasi tentang kondisi perusahaan melalui sinyal baik maupun buruk. Sinyal baik (kabar baik) ditandai dengan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan perusahaan cenderung ingin segera menyampaikan kepada publik dengan harapan harga saham akan naik, sedangkan perusahaan yang cenderung tertutup kepada publik biasanya terlambat menyampaikan laporan keuangannya dan termasuk sinyal buruk (kabar buruk).

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi adalah :
“Agency relationship is a contract under which one or more persons (the
principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their
other behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”
Yang diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :
“Hubungan keagenan adalah kontrak di mana satu atau lebih yang melibatkan
agen untuk melakukan layanan bagi mereka yang melibatkan pendelegasian
beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen”
Dalam sebuah perusahaan, hubungan agensi ditandai dengan adanya
perbedaan kepentingan antara pihak principal dan agent. Agent memiliki tujuan
untuk mendapatkan bonus atau insentif sebesar-besarnya atas hasil kerja yang telah
dicapai. Sementara principal ingin memaksimumkan kesejahteraannya dengan cara
memperoleh pengembalian yang tinggi atas investasinya.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori agensi menjelaskan
hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Tujuan utama
dari teori keagenan (agency theory) adalah untuk menjelaskan bagaimana pihakpihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya
untuk meminimalisasi biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris
dan kondisi ketidakpastian. Karena adanya perbedaan kepentingan antar principal
dan agent, maka timbullah konflik dimana principal mengharapkan return yang
tinggi atas investasi yang sudah dilakukannya, tetapi manajemen tidak mampu
memenuhi keinginan principal dalam memaksimalkan laba. Konflik itu lah yang
disebut dengan agency problem (masalah keagenan).

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2004) standar
kinerja dari Pedoman Telaah Sejawat menjelaskan sifat audit internal dan
merupakan ukuran kualitas hasil auditnya. Standar audit ini dijadikan sebagai
indikator penelitian dalam pengukuran kualitas audit. Standar tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Mengelola Penugasan Audit Intern
Auditor harus mengelola kegiatan audit intern secara efektif untuk
memastikan bahwa kegiatan audit memberikan nilai tambah bagi
organisasi.
2) Sifat Kerja Penugasan
Fungsi audit harus dapat mengevaluasi dan memberikan konstribusi
terhadap perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan
pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan
disiplin.
3) Perencanaan Penugasan
Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk
setiap penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu dan alokasi
sumber daya penugasan.
4) Pelaksanaan Penugasan
Dalam melaksanakan audit, auditor harus mengidentifikasi, menganalisis,
mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk
mencapai tujuan penugasan audit intern.
5) Komunikasi Hasil Penugasan
Auditor harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.
6) Pemantauan Tindak Lanjut
Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atau simpulan,
fakta, dan rekomendasi audit.

Menurut Mathius Tandiontong (2016) terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas audit, antara lain:
1) Budaya dalam sebuah perusahaan audit
a. Menciptakan lingkungan dimana kualitas audit mencapai dihargai
b. Menekankan pentingnya melakukan hal yang benar untuk reputasi
c. Pastikan mitra dan staff punya waktu untuk berurusan dengan masalah
audit yang sulit
d. Mempromosikan manfaat dari konsultasi untuk mendukung penilaian
pribadi
e. Pastikan pertimbangan keuangan tidak negatif mempengaruhi kualitas
audit
f. Pastikan sistem penerimaan klien dan kelanjutan
g. Menumbuhkan sistem reward yang mempromosikan kualitas audit
h. Pastikan bahwa kualitas audit dimonitor dalam perusahaan audit
2) Keterampilan dan kualitas pribadi dari partner dan staff
a. Memahami bisnis klien, proses audit dan standar etika
b. Melarang skeptisisme profesional selama proses audit
c. Staff audit memiliki pengalaman yang cukup dan diawasi dengan baik
d. Staff audit memiliki mentoring yang tepat dan dalam pelatihan kerja
e. Staff audit telah terlatih dalam audit, akuntansi dan sepsial industry
3) Efektivitas proses audit
a. Metodologi audit dan alat-alat yang terstruktur dengan baik
b. Mendorong mitra dan manajer yang terlibat dalam perencanaan audit
c. Menyediakan prosedur untuk memperoleh bukti secara efektif dan efisien
d. Mendorong dokumentasi audit yang tepat
e. Menyediakan susuai dengan standar auditing
f. Pastikan ulasan efektif untuk pekerjaan audit
g. Prosedur pengendalian kualitas audit secara efektif
h. Dukungan teknis berkualitas tinggi tersedia di perusahaan
i. Tujuan dari standar etika (integritas, objektivitas,independensi) yang
dicapai oleh tim audit pengumpulan bukti tidak berpengaruh negatif
terhadap tekanan keuangan
4) Keandalan dan kegunaan pelaporan audit
a. Laporan audit ditulis dengan benar dalam hukum dan peraturan yang
berlaku
b. Auditor benar menyimpulkan kewajaran laporan keuangan
c. Komunikasi yang tepat dengan komite audit
5) Faktor diluar kendali auditor mempengaruhi kualitas audit
a. Kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan dalam entitas pelapor
b. Keterlibatan aktif dari komite audit yang selama audit
c. Dukungan dari pemegang saham mana yang tepat
d. Tenggat waktu pelaporan yang wajar dari laporan audit
e. Perjanjian yang tepat untuk tanggungjawab hukum jika ada
f. Adanya peraturan untuk mendukung pemeriksaan kualitas pelayanan
tertinggi

Audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang seragam dan
konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit internal serta
merupakan ukuran kualitas dalam pelaksanaan tugas untuk memenuhi tanggung
jawab profesinya. Standar tersebut terangkum dalam Standar Profesi Audit
Internal.
De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan
bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam system
akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Dalam sektor publik,
Government Accountability Office (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai
ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit
(Lowenshon dkk, 2005). Menurut Setyaningrum (2012), kualitas (hasil) audit
adalah pelaporan tentang pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan,
tanggapan dari pejabat yang bertanggungjawab, dan merahasiakan pengungkapan
informasi yang dilarang. Kualitas disini juga dinilai dari pendistribusian laporan
hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Menurut Mathius Tandiontong (2016), kualitas audit adalah segala
probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan
yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan.
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit suatu
hal harus diperhatikan agar hasil kerja auditor dapat memberikan hasil yang baik
tidak memandang kualitas audit di internal maupun eksternal. Tanpa adanya
kualitas audit maka pekerjaan auditor kurang memberikan hasil yang optimal.

Kompetensi auditor internal akan diukur dengan menggunakan indikator
yang dikembangkan oleh Agung (2008), yaitu:
Indikator – indikator kompetensi auditor internal meliputi:
1. Mutu personal
2. Pengetahuan umum
3. Keahlian khusus
Dari ketiga indikator kompetensi auditor internal di atas akan dijelaskan
sebagai berikut:
1. Mutu personal yang baik
Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor internal harus memiliki mutu
personal yang baik, seperti:
a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas, dan mampu menangani
ketidakpastian
b. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah serta menyadari
bahwa temuan dapat bersifat subjektif
c. Mampu bekerja sama dengan tim Disamping itu, auditor internal juga harus
memiliki intergritas yang tinggi serta dituntut untuk memiliki kemampuan
berkomunikasi yang baik.
2. Pengetahuan yang memadai
Seorang auditor internal harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami
entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini
meliputi:
a. Memiliki kemampuan untuk melakukan review analistis
b. Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi
tempat auditor internal bekerja
c. Memiliki pengetahuan tentang auditing
d. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang dapat membantu dalam
mengolah angka dan data
3. Keahlian khusus dalam bidangnya
Keahlian khusus yang harus dimiliki oleh auditor internal antara lain:
a. Memiliki keahlian dalam melakukan wawancara serta kemampuan membaca
cepat
b. Memiliki ilmu statistik dan ahli dalam menggunakan komputer, minimal
mampu mengoperasikan word processing dan spread sheet
c. Memiliki kemampuan dalam menulis dan mempresentasikan laporan dengan
baik

Menurut Spancer dan Spancer dalam Palan (2007) mengemukakan ada 5
(lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yaitu sebagai berikut:
1) Faktor pengetahuan, meliputi masalah teknis, administratif, proses
kemanusiaan dan sistem.
2) Keterampilan, merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan seuatu
kegiatan.
3) Konsep diri dan nilai-nilai, merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri
seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bias berhasil dalam suatu
situasi.
4) Karakteristik pribadi, merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi
tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan
kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.
5) Motif, merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongandorongan lain yang memicu tindakan.

Kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor (Boyton et al., 2002),
yaitu:
1) Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi
Yaitu pendidikan dan teori yang diperoleh pada saat di universitas yang,
pendidikan formal yang diperoleh pada saat diuniversitas yang akan didukung
dengan pelatihan dan praktek lapangan.
2) Pelatihan, praktik dan pengalaman dalam auditing
Yaitu merupakan praktik kerja lapangan sebagai bentuk implementasi atas
pendidikan formal yang telah diperoleh.
3) mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor
Yaitu proses pengambilan profesi yang sesuai dengan ketetapan dari
organisasi yang nengatur profesi tersebut, guna menjamin mutu dari seorang
auditor.

Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam buku pedoman pokok audit
internal (2012) menyebutkan beberapa prinsip kompetensi, antara lain:
1. Auditor internal hanya akan memberikan jasa yang mreka memihak
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman terhadap jasa tersebut.
2. Auditor internal harus melaksanakan jasa audit internal sesuai dengan
standar untuk praktik profesional audit internal (Standards for The
Professional Pratice of Internal Auditing).
3. Auditor internal harus secara berkelanjutan memperbaiki kecakapan
keahlian (proficiency) dan efektivitas dan mutu dari jasa mereka.

Kompetensi auditor merupakan salah satu persyaratan Menurut
Purwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kompetensi adalah
kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Surat
Keputusan Mendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi
mengemukakan, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh
tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu
oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
Budiman Sanusi, Direktur Psikologi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
(PPSDM), mengatakan kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan,
keterampilan, perilaku, dan sikap yang ditampilkan oleh orang-orang yang
sukses/berhasil dalam mengerjakan suatu tugas dengan prestasi kerja yang
optimal.
Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor
untuk melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008 dalam Sukriah, dkk 2009).
Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik,
pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Standar umum
pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001) menyebutkan bahwa audit harus
dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis
yang cukup sebagai auditor kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional
yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional
maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium (Suraida, 2005).
Kompetensi auditor internal menurut Hiro Tugimann (2006) adalah
pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk
melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Pendapat lain adalah dari
Elfarini dalam jurnal akuntansi (2007) mendefinisikan bahwa kompetensi adalah
keahlian sesorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya
melalui proses pembelajaran, dari “pengetahuan sesuatu” ke “mengetahui
bagaimana”. Lebih spesifik lagi dalam jurnal akuntansi Elfarini (2007)
membedakan proses pemerolehan keahlian menjadi 5 tahap yaitu:
1) Novice
Yaitu tahapan pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat hanya
berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Keahlian pada tahap pertama ini
biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang baru lulus dari perguruan tinggi.
2) Advanced Beginner
Pada tahap ini auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak mempunyai
cukup kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit, namun
demikian, auditor pada tahap ini mulai dapat membedakan aturan yang sesuai
tindakan.
3) Competence
Pada tahap ini auditor harus mempunyai cukup penglaman untuk mengahadapi
situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang
ada dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan, penerapan, dan
prosedur aturan audit.
4) Profiency
pada tahap ini segala sesuatu menjadi rutin, sehingga dalam bekerja auditor
cenderung bergantung pada pengalaman kerja yang dahulu. Institusi mulai
digunakan dan pada akhirnya pemikiran pemikiran audit akan terus berjalan
sehingga diperoleh analisis yang substansial.
5) Expertise
pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu karena kematangannya dan
pemahamannya terhadap praktek yang ada. Auditor sudah dapat membuat
keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian segala
tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka bergantung pada
instuisinya bukan pada peraturan-peraturan yang ada.
Menurut De Angelo (1981) dalam jurnal akuntansi Kartika Widhi (2005)
menyatakan kompetensi kedalam dua komponen yaitu pengetahuan dan
pengalaman.
1) Pengetahuan.
Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor, karena
dengan demikian seorang auditor akan semakin memilki banyak pengetahuan
(pandangan) mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui
berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, auditor akan lebih mudah
mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard, et al., 1987).
Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan
pengauditan, (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang
pengauditan, akuntansi dan industri klien. Secara umum ada lima pengetahuan
yang harus dimilki auditor yaitu;
(1) Pengetahuan umum
(2) Area fungsional
(3) Isu akuntansi
(4) Industri khusus
(5) Pengetahuan bisnis umum dan penyelesaian masalah
2) Pengalaman.
Menurut Loeher (2002) dalam jurnal akuntansi Elfarini (2007), pengalaman
merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan
dan berinteraksi secara berulang-ulang sesama benda alam, keadaa, gagasan
dan penginderaan. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis
pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi
seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas
pengalaman kerja seseorang, semakin trampil seseorang dalam melakukan
pekerjaan dan semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abriyani Puspaningsih, 2004).
Kompetensi kemudian dijelaskan dalam Pernyataan standar umum pertama
dalam SPKN adalah “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan
profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan
Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para
pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan
pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena
itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan,
pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu
organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki
kompetensi yang memadai (BPK RI, 2007). Berdasarkan dari beberapa
pendapat diatas maka dapat disimpulkan pengertian dari kompetensi yaitu
kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan kerja yang sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan.

Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam buku pedoman pokok audit
internal (2012) menyebutkan beberapa prinsip objektivitas, antara lain:
1. Tidak berpartisipasi dalam setiap aktivitas atau mempunyai hubungan yang
dapat memihak atau dianggap memihak terhadap perimbangan mereka yang
tidak memihak.
2. Auditor internal tidak menerima apapun yang dapat mempengaruhi atau
dianggap mempengaruhi pertimbangan professional (professional judgement)
mereka.
3. Auditor internal harus mengungkapkan semua faktor yang materil yang
mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi aktivitas
pelaporan yang ditelaah

Dalam penelitiannya Asri Indah Purwanti (2009) memaparkan beberapa
hal yang dapat mempengaruhi objektvitas auditor diantaranya sebagai berikut:
1) Kualitas Auditor
Kualitas auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam
melakukan pekerjaanya. Disamping itu kualitas auditor ini diukur melalui
indikator pendidikan formal dan pendidikan non formal.
2) Ukuran Klien
Ukuran klien meliputi nama besar klien dan klien dengan rata-rata aset dengan
nilai yang cukup besar.
3) Ikatan Kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien
Hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan bisa
mengakibatkan bahwa objektivitas tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya
kepentingan keuangan seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan
audit yang akan dikeluarkan.
4) Ketaatan Terhadap Ketentuan
Ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi auditor, tingkat
ketaatan auditor terhadap aturan-aturan dan ketentuanketentuan yang ada akan
sangat mempengaruhi objektivitasnya dalam melakukan audit. Menurut
Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2002 menyatakan pembatasan
penugasan audit:
a) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat
dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama adalah lima tahun buku
berturut-turut dan oleh seorang akuntan paling lama tiga tahun berturut-turut.
b) Kantor akuntan publik dan akuntan dapat menerima penugasan audit
kembali untuk klien tersebut setelah tiga tahun buku atau berturut-turut tidak
mengaudit klien tersebut.
c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas tidak berlaku
bagi laporan keuangan interim yang diaudit untuk kantor akuntan publik.
5) Jasa Non Audit
Semakin besarnya peranan seorang auditor pada dunia bisnis, maka dalam
prakteknya tidak hanya memberikan jasa audit saja dalam pelayanan mereka
terhadap masyarakat. Jasa-jasa lain yang disediakan misalnya jasa perpajakan,
jasa konsultasi manajemen serta jasa akuntansi dan pembukuan (Messier,
2006), pemberian jasa lain ini memungkinkan hilangnya objektivitas seorang
auditor karena cenderugnmemihak kepada kliennya.
6) Audit Fee
Audit Fee Imbalan yang diterima dari suatu lembaga dari klien tertentu. Audit
Fee mungkin merupakan sebagian kecil dari total pendapatan kantor akuntan
publik tersebut, karena meskipun pendapatan atau imbalan atasjasa audit bukan
satu-satunya sumber pendapatan dari sebuah kantor akuntan, namun imbalan
dari klien tersebut bisa menjadi pendapatan besar bahkan terbesar dari total
pendapatannya.
7) Ukuran Lembaga Audit
Ukuran lembaga audit yaitu, ukuran besarnya dan sejauh mana tingginya mutu
yang dihasilkannya, jika lembaga audit tersebut kredibel dimata publik maka
hal tersebut akan membuat para auditornya semakin objektif dalam mengaudit,
sebab dia selalu mempertimbangkan besarnya dan kredibelnya lembaga tempat
dia bekerja.
8) Lamanya Hubungan Audit
Lamanya hubungan audit yaitu, lamanya jalinan kerja sama dalam proses audit
dengan klien audit, hal ini bisa mempengaruhi objektivitas auditor kerana
dimungkinkan sudah adanya hubunganhubungan interpersonal dengan klien
audit.
9) Jangka Waktu Audit
Jangka waktu audit yaitu, lama waktu dan target proses audit yang diberikan
oleh klien kepada auditor, jika klien menginginkan hasil audit yang berkualitas
akan tetapi waktu yang diberikan terlalu cepat akan memungkinkan
menyulitkan auditor dalam mengaudit, dengan hal seperti ini memungkikan
auditor akan bertindak tidak sesuai standar dalam mengaudit, hasilnya hal
tersebut akan mempengaruhi objektivitas auditor.

Pengertian objektivitas menurut Lawrence B.sawyer, mortime A. yang
diterjemahkan oleh Desi Anhariani (2006) Objektivitas adalah suatu hal yang
langka dan hendaknya tidak dikompromikan. Seorang auditor hendaknya tidak
pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi dimana objektivitas
mereka dapat dipertanyakan. Kode etik dan standart auditor internal telah
menetapkan aturan-aturan tertentu, yang harus diikuti agar terhindar dari
kemungkinan pandangan akan kurangnya objektivitas atau munculnya bias.
Pelanggaran atas aturan-aturan ini akan menyebabkan munculnya kritikan dan
pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas yang dimiliki oleh auditor.
Objektivitas menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati dalam jurnal
akuntansi (2009) adalah harus bebas dari masalah benturan kepentingan (konflict
of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang
diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Objektivitas
merupakan kebebasan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor dalam
melakukan audit, dan auditor tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya
dipengaruhi oleh orang lain (kusuma, 2008). Setiap auditor harus menjaga
obyektifitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya
(Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, dalam Mulyadi, 2002).
Menurut Hiro Tugiman (2006) Objektivitas adalah suatu laporan
pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam pemeriksaan,
bukan perincian prosedual atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses
pemeriksaan. Objektivitas juga harus dapat memberikan uraian mengenai dunia
auditee dengan tidak menunjuk pada pribadi tertentu dan tidak menyinggung
perasaan orang lain.
Objektivitas auditor intern adalah suatu keyakinan, kualitas yang
memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Objektivitas merupakan salah
satu ciri yang membedakan profesi auditor dengan profesi yang lain. Prinsip
objektivitas menetapkan susatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur
secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan untuk mendapatkan kualitas
hasil audit yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan (AAIPI, 2014).
Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan
pengertian dari objektivitas, yaitu kebebasan sikap mental yang seharusnya
dipertahankan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan audit, dan auditor tidak
boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar
tempat auditor tesebut bekerja atau bahkan tidak boleh membiarkan pertimbangan
auditnya dipengaruhi oleh orang lain walaupun orang lain itu mempunyai
kekerabatan yang sangat erat oleh auditor tersebut. Sehingga objektivitas
mengharuskan auditor melakukan audit dengan objektif sehingga kejujuran atas
hasil audit mereka dapat diyakini dan bukan merupakan hasil kompromi yang
dapat menimbulkan konflik di dalam manajemen itu sendiri.

Menurut Tedi Rustendi (2017), dalam standar audit dan kode etik auditor
internal sangat diperlukan aturan pelaksanaan yang jelas terkait integritas, yaitu
berkenaan dengan kejujuran, sikap bertanggung jawab, bekerja dengan sepenuh
hati, memberikan manfaat, serta kepatuhan kepada ketentuan hukum dan regulasi.
Jadi dalam penelitian ini, variabel integritas dapat diukur dengan indikator
sebagai berikut:
a) Jujur
b) Bertanggung Jawab
c) Bekerja Dengan Sepenuh Hati
d) Bermanfaat
e) Patuh Terhadap Ketentuan Hukum

Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam buku pedoman pokok audit
internal (2012) menyebutkan beberapa prinsip integritas, antara lain:
1. Auditor internal harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran
(honesty), kerajinan/ketekunan (diligence), dan tanggungjawab
(responsibility).
2. Auditor internal harus mengamati hukum dan melakukan pengungkapan yang
diharapkan hukum dan profesi.
3. Tidak secara sengaja menjadi pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas yang
illegal, atau melakukan tindakan yang melanggar profesi audit internal atau
organisasi.
4. Harus menghormati dan memberi kontribusi kepada tujuan organisasi yang
sah dan etis

Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor
dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi
kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua
keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan
transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit.
Keempat unsur itu diperlukan untuk membagun kepercayaan dan memberikan
dasar bagi pengambil keputusan yang andal (Jurnal Akuntansi Sukriah, 2009).
Menurut Anitaria dalam jurnal akuntansi (2011), integritas merupakan
suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional.
Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan
patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang
tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan
publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.
Integritas merupakan prinsip dimana auditor internal harus menjunjung
tinggi kebenaran dengan menunjukan kejujuran, serta kepatuhan terhadap hukum
dan regulasi (Tedi Rustendi, 2017). Integritas dapat menerima kesalahan yang
tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima
kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat
meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP,2005).
Kemudian menurut Mulyadi (2007) integritas adalah kemampuan orang untuk
mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut
menjadi suatu kenyataan.
Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam buku pedoman pokok audit
internal (2012) integritas auditor internal berarti auditor internal membangun
kepercayaan (trust) dan dengan demikian memberikan suatu dasar untuk
dipercaya atau pertimbangan (judgment) nya.