Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Rotasi Wajib Auditor (skripsi dan tesis)

Keraguan mengenai independensi auditor menjadi isu yang banyak
diperdebatkan di kalangan profesi akuntan. Isu ini semakin penting karena
independensi erat kaitannya dengan pemberian jasa audit oleh auditor. Pihak
pemerintah sebagai regulator akhirnya turut campur tangan dalam mengatasi
masalah ini dengan menetapkan peraturan-peraturan yang membahas mengenai
pergatian KAP secara wajib. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat
memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik pihak auditor, pihak
perusahaan, dan pihak eksternal.
Di Indonesia, pergantian KAP dan auditor bersifat mandatory (wajib)
dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tesebut kemudian diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan mengenai pembatasan masa penugasan KAP tersebut kemudian
disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”.
Perubahan yang dilakukan adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas
laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik
3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kemudian Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk
klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan
keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Adanya peraturan tersebut
menyebabkan perusahaan memiliki keharusan untuk melakukan auditor switching
dan KAP mereka setelah jangka waktu tertentu.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” dan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan
Publik” merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian karena periode waktu
penelitian ini adalah tahun 2010-2014. Perusahaan dengan masa penugasan KAP
telah mencapai lima tahun dapat memperpanjang masa penugasan KAP menjadi
enam tahun karena adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pasal 3.