Watkins et. al. (2004) mengidentifikasi beberapa definisi kualitas
audit. Di dalam literatur praktis, kualitas audit adalah seberapa sesuai audit
dengan standar pengauditan. Di sisi lain, peneliti akuntansi mengidentifikasi
berbagai dimensi kualitas audit. Dimensi-dimensi yang berbeda ini
membuat definisi kualitas audit juga berbeda pula. Ada empat kelompok
definisi kualitas audit yang diidentifikasi oleh Watkins et. al. (2004)
Pertama, adalah definisi yang diberikan oleh DeAngelo (1981) yang
menyatakan kualitas audit sebagai probabilitas nilaian pasar bahwa laporan
keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan
dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua, adalah definisi yang
disampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999). Kualitas audit menurut
mereka adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan
audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang
mengandung kekeliruan material. Definisi ketiga adalah definisi yang
diberikan oleh Titman dan Trueman (1986) dan Neu (1993). Menurut
mereka, kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh
auditor. Terakhir, kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk
mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian (fineness) pada
data akuntansi (Wallace, 1980) dalam Mathius Tandiontong (2016).
Kualitas audit (audit quality) sebagai probabilitas dimana seorang
auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran
dalam sistem akuntansi kliennya. Akuntan publik merupakan pihak yang
dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor
dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai
perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat
bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Akuntan publik harus
mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap
dan jujur mengenai kinerja perusahaan kepada pihak yang mempunyai
wewenang untuk memperoleh informasi tersebut (Li Dang et. al, 2004)
dalam Mathius Tandiontong (2016).
Audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang
yang kompeten dan orang yang independen. Auditor yang kompeten adalah
auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan
prosedur audit yang benar, dll.
Audit yang berkualitas bagi auditor adalah audit yang dilaksanakan
dengan benar-benar memenuhi standar auditing dan kode etik akuntan
publik. Penelitian Carcello (1992) dan Behn et. al. (1997) dengan
menggunakan dua belas atribut kualitas audit yang telah dikembangkan ini
menemukan adanya enam atribut kualitas audit yang memiliki pengaruh
positif terhadap kepuasan klien, yaitu pengalaman melakukan audit,
memahami industri klien, responsif atas kebutuhan klien, melakukan
pekerjaan lapangan dengan tepat, keterlibatan pimpinan KAP, dan
keterlibatan komite audit. Berikut merupakan penjabaran atribut-atribut
kualitas audit yang berkaitan dengan kepuasan klien.
1) Pengalaman Auditor Dalam Mengaudit (Client Experience)
Sebagai seorang profesional, auditor dalam melakukan audit di
perusahaan klien harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang
akuntansi dan auditing, terutama dalam melaksanakan audit sampai
proses akhir audit, yaitu pernyataan pendapat. Pencapaian keahlian
tersebut dapat dicapai dengan dimulainya pendidikan formal yang
diperluas melalui pengalaman-pengalaman dan selanjutnya praktik
audit. Auditor harus dapat mendeteksi adanya kesalahan yang material,
memahami kesalahan tersebut dan mengetahui penyebab kesalahan.
Tubs (1992) dalam Mukhlaisin (2004) mengatakan bahwa auditor yang
berpengalaman akan memiliki keunggulan dalam hal mendeteksi
kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab
kesalahan. Keunggulan tersebut akan bermanfaat bagi klien untuk
melakukan perbaikan-perbaikan dan klien akan merasa puas.
2) Memahami Industri Klien (Industry Expertise)
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP, 2001) mengemukakan
bahwa seorang auditor harus memiliki pengetahuan mengenai hal-hal
yang bersifat bisnis, satuan usaha, bentuk organisasi klien, dan
karakteristik operasi dari klien. Beberapa hal diantaranya adalah tipe
bisnis, tipe produk dan jasa, struktur modal, pihak yang mempunyai
hubungan yang istimewa, lokasi, dan metode produksi, distribusi, serta
kompensasi. Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal
yang mempengaruhi industri tempat satuan operasi usaha berada,
seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serta perubahan
teknologi yang membawa pengaruh terhadap proses auditnya. Hal lain
yang juga perlu menjadi pertimbangan auditor adalah praktik akuntansi
yang berlaku umum dalam industri, kondisi persaingan, rasio keuangan,
serta standar profesi.
Memahami bisnis klien berarti memperkecil resiko audit.
Dengan memahami klien berarti menjadi bagian integral yang tidak
terpisahkan dengan pekerjaaan profesi sehingga dapat menghasilkan
audit yang memenuhi standar mutu auditing (Harry Suharto, 2002)
dalam Mukhlaisin (2004). Selain itu pemahaman terhadap industri klien
juga aka mempermudah auditor dalam bekerja sehingga pekerjaan audit
tidak akan mengganggu aktivitas perusahaan.
3) Responsif Terhadap Kebutuhan Klien (Responsiveness)
Menurut Mahon (1982) dalam Ridwan Widagdo (2002),
pengertian dari responsif atas kebutuhan klien adalah klien tersebut
berharap menerima lebih banyak dari hanya opini audit klien, dan juga
ingin mendapatkan keuntungan dari keahlian dan pengetahuan auditor
di bidang usaha dan memberikan nasehat tanpa diminta.
Dalam melakukan suatu wawancara terhadap kliennya, atribut
yang membuat klien memutuskan pilihannya terhadap suatu KAP
adalah kesungguhannya dalam memperhatikan kebutuhan kliennya.
Adanya suatu sikap yang responsif terhadap kebutuhan klien
merupakan salah satu keunggulan KAP dalam memberikan jasanya
kepada klien. Hal ini secara tidak langsung juga akan memberikan
kepuasan bagi klien.
4) Taat Terhadap Prosedur Atau Standar Umum Yang Berlaku (Tehnical
Competence)
Standar auditing adalah pedoman umum bagi seorang auditor
dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Standar ini mencakup
pertimbangan mengenai kualitas profesional mereka, seperti
kemampuan dan independensi atau kemandirian, persyaratan pelaporan,
dan bukti-bukti terkait (Amin Widjaja Tunggal, 2010). Standar auditing
yang harus dimiliki auditor yaitu keahlian, independensi, dan cermat
sebagai syarat mutu dalam pelaksanaan audit. Hal ini akan memberikan
kepercayaan klien atas kualitas suatu kap yang baik.
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2006) menjabarkan bahwa
anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi,
review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa
profesional lainnya harus memenuhi standar beserta interpretasi yang
terkait sesuai aturan yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang
ditetapkan IAI yaitu kompetensi, profesional, kecermatan dan
keseksamaan profesional, perencanaan dan supervisi, data relevan yang
memadai.
IAI telah menetapkan dan mengesahkan standar auditing yang
terdiri dari sepuluh standar. Standar auditing terdiri dari tiga bagian
yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan.
Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010) standar umum terdiri dari:
a) Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan auditor.
c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
5) Independensi (Independence)
Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah
dipengaruhi (SPAP, 2001) sehingga auditor akan melaporkan apa yang
ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Keadaan ini akan
meningkatkan kepuasan klien.
Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus
dijaga oleh akuntan publik. Independensi berarti akuntan publik tidak
mudah dipengaruhi karena auditor melaksanakan pekerjaan untuk
kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak
kepentingan siapapun. Auditor berkewajiban untuk jujut tidak hanya
kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun juga kepada kreditur
dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan auditor.
Sementara itu, AICPA mengusulkan definisi yang mengatakan
bahwa auditor harus bersikap independen terhadap informasi bukannya
independen terhadap klien yang menyusun informasi. Artinya, auditor
tidak akan bisa independen terhadap klien yang menyewa dan memberi
penghasilan kepada mereka, termasuk jika penghasilan itu selain daripada jasa non audit. Sebaliknya auditor justru bisa independen
terhadap informasi yang disampaikan.
Wilcox (1952) dalam Mathius Tandiontong (2016) menekankan
bahwa independensi adalah standar pengauditan yang esensial untuk
menunjukan kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggung
jawab manajemen. Ia menekankan bahwa jika akuntan tidak bersikap
independen maka opini yang diberikannya tidak akan memberi
tambahan nilai apapun. Menurut Mautz Dan Sharaf (1961) dalam
Mathius Tandiontong (2016), tidak hanya menekankan pada nilai
penting dari independensi terhadap pengauditan, tetapi juga dari sisi
tampilan dan kenyataan (in appearance and in fact). Mereka
berpendapat ada dua aspek dari independensi yaitu: (1) independensi
real dari seorang praktisi dalam melaksanakan pekerjaannya dan (2)
independensi dalam penampilan dari auditor sebagai satu kelompok
profesional. Mereka menyebutnya sebagai “independensi praktisi” dan
“independensi profesi”
6) Sikap Hati-Hati (Due Care)
Menurut Amin Widjaja Tunggal (2010), due care berarti auditor
harus mengamati standar-standar teknis dan etika profesi, berusaha
secara kontinyu memperbaiki kompetensi dari mutu jasa-jasa yang
diberikan, dan melaksanakan tanggung jawab profesional dengan
kemampuan yang terbaik.
Auditor seharusnya merencanakan audit untuk mendeteksi
tindakan ilegal yang material pada laporan keuangan dan
mengimplementasikan rencananya dengan due professional care. Sikap
due care yaitu auditor di dalam melaksanakan responsibilitas
profesionalnya dilakukan dengan kompetensi dan ketekunan.
Kompetensi adalah produk dari pendidikan dan pengalaman, sedangkan
ketekunan meliputi upaya terus menerus, sungguh-sungguh, dan
pelaksanaan dengan giat dan berusaha dalam melaksanakan jasa
profesional (Boynton dan Johson, 2005)
Kehati-hatian profesional mengharuskan auditor untuk
memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetisi dan
ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan jasa profesionalnya dengan sebaikbaiknya sesuai dengan kemampuannya (Ridwan Widagdo, 2002). Ahli
diartikan sebagai ahli akuntansi dan audit (SPAP, 2001) dan cermat
menekankan pada pencarian tipe-tipe kesalahan yang mungkin ada
melalui sikap hati-hati, Mautz dan Sharaf (1961) dalam Mathius
Tandiontong (2016).
7) Komitmen Yang Kuat Terhadap Kualitas Kredit
Komitmen dapat didefinisikan sebagai (1) sebuah kepercayaan
pada dan penerimaan terhadap tujuan-tujuan dari nilai-nilai organisasi
atau profesi, (2) sebuah kemauan untuk menggunakan usaha yang
sungguh-sungguh guna kepentingan organisasi dan profesi, (3) sebuah
keinginan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi dan profesi.
(Araya et. al, 1980) dalam Ridwan Widagdo (2010). Sedangkan
kualitas audit (audit quality) didefinisikan sebagai profitabilitas bahwa
laporan keuangan tidak memuat penghilangan ataupun kesalahan
penyajian yang material. Kualitas audit juga didefinisikan dari segi
resiko audit, dengan jasa yang bermutu tinggi akan mencerminkan
resiko audit yang kecil (Ahmed Riahi Belkaoui, 2004). Jadi auditor
yang memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas audit adalah
auditor yang memegang teguh prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam
mengaudit laporan keuangan klien dengan memberikan jasa yang
bermutu tinggi.
Sehubungan dengan profesi akuntan publik yang setiap saat
dihadapkan pada judgment untuk pengambilan keputusan, maka
seharusnya orientasi etis (ethical orientation) akuntan publik harus
tinggi sehingga dapat mengambil keputusan secara professional. Dua
kata tersebut yaitu: (1) judgment dan (2) professional menjadi sangat
penting (Mautz dan Sharaf, 1993). Berikut ini adalah makna profesional
yang digunakan dalam literatur auditing (Mautz dan Sharaf, 1993,
Carmichael 1999, Kell 2002, dan Arens 2010): the term “professional”
means a responsibility for conduct that extends beyond satisfying the
person’s responsibilities to him or herself and beyond the requirements
of our society’s laws and regulations. A Certified Public Accountant, as
a professional, recognizes a responsibility to the public, to the client,
and to fellow practitioner, in including honorable behavior, even if that
means personal sacrifice.
8) Keterlibatan Pimpinan KAP (Executive Involvement)
Manajemen puncak (dalam hal ini pimpinan KAP) harus
memimpin perusahaan (KAP) untuk meningkatkan kinerja kualitasnya,
tanpa adanya kepemimpinan manajemen puncak, maka usaha untuk
meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil terhadap perusahaan
(Nasution, 2004). Keterlibatan pimpinan KAP dapat membantu
terbentuknya komunikasi dua arah yang lebih intensif antara klien dan
auditor karena pimpinan mempunyai keahlian dan pengalaman yang
lebih baik serta mempunyai citra yang lebih tinggi dibandingkan
dengan staf auditor sehingga dapat menjadi mediator antara klien dan
auditor yang bertanggung jawab (Media Akuntansi No. 25, Maret 1988)
dalam Mukhlaisin (2001). Adanya komunikasi intensif antara klien dan
auditor akan memperlancar dan mempermudah proses audit. Hal ini
akan memberikan keunggulan bagi KAP karena dapat memberikan jasa
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien.
9) Melakukan Pekerjaan Lapangan Dengan Tepat (Field Work Conduct)
Standar pekerjaan lapangan disebutkan bahwa pekerjaan
harus dilaksankan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya, dan pemahaman yang memadai
atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan
audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan, serta disebutkan pula bahwa bukti yang cukup harus
diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi kesimpulan yang
dinyatakan dalam laporan (SA Seksi 311, IAI, 2006).
Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaa
pemeriksaan akuntan dilapangan (audit field work), dimulai dari
perencanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian
intern, pengumpulan bukti-bukti audit melalui compliance test,
substantive test, analytical review, sampai selesainya audit field work
(Sukrisno Agoes, 2010).
10) Keterlibatan Komite Audit (Audit Commitee)
Komite audit yang ditunjuk terdiri dari anggota yang berasal
dari luar dewan, dapat bertindak sebagai penghubung antara auditor dan
manajemen. Meningkatnya penggunaan komite audit sebagai alat untuk
memperkuat independensi auditor. Menurut Amin Widjaja Tunggal
(2010) komite audit memiliki tugas sebagai berikut:
a) Meningkatkan disiplin korporat dan lingkungan pengendalian
untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan.
b) Memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan.
c) Memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dan dari
audit eksternal dan independensi dan objektivitas dari audit
eksternal.
Perusahaan membutuhkan komite audit untuk beberapa alasan,
tetapi yang paling utama adalah tanggung jawab kepemilikan yang
dimilikinya kepada pemegang saham. Komite audit berfungsi sebagai
“pemeriksa dan penyeimbang” yang independen untuk fungsi audit
internal dan perantara dengan para auditor eksternal. Komite ini
berinteraksi dengan dua kelompok ini dengan tujuan untuk memastikan
integritas data dalam laporan keuangan dan menghindarkan penipuan
atau aktivitas ilegal (Hall dan Singleton, 2007) dalam Mukhlaisin
(2001).
Menurut Menon dan Williams (1994) dalam Mathius
Tandhiontong (2016) dijelaskan bahwa komite audit diperlukan dalam
suatu organisasi bisnis, antara lain karena komite ini mengawasi proses
audit dan memungkinkan terwujudnya kejujuran pelaporan keuangan.
Namun hal ini dapat tercapai jika komite audit bekerja secara efektif.
11) Standar Etika Yang Tinggi (Ethical Standard)
Etika adalah prinsip-prinsip moral dan berhubungan dengan
seperti kejujuran dan integritas, keterandalan, akuntabilitas, dan juga
aspek yang lain tentang perilaku yang benar dan salah. Perilaku etis
merupakan suatu “state of mind” bukanlah kumpulan dari peraturan (a
collection of rules). Dalam memberikan jasa profesional akuntan publik
harus selalu memperhatikan kepentingan publik (public interest) yang
mereka layani. Kepercayaan publik (public trust) tidak boleh
disubordinasi untuk kepentingan pribadi (Amin Widjaja Tunggal,
2010).
Etika profesional meliputi standar sikap para anggota profesi
yang dirancang agar praktis dan realitis, tetapi sedapat mungkin idealis.
Tuntutan etika profesi harus diatas hukum tetapi dibawah standar ideal
(absolut) agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagaimana
mestinya (Abdul Halim, 2001). Etika pengambilan keputusan dalam
bisnis adalah kompleks, dengan banyak prinsip, nilai, dan pendekatan
sebagai pedoman bagi individu atau kelompok (Birt et.al, 2008).
Dengan menegakkan etika profesi akuntan yang tinggi, seorang auditor
tetap pada “jalur” yang benar sehingga proses audit yang dilakukan
dapat memberikan hasil yang memuaskan klien sebagai pengguna.
12) Tidak Mudah Percaya (Skepticism)
Professional skepticism berarti bahwa seorang auditor
membutuhkan objektivitas dalam mengevaluasi kondisi observasi dan
bukti-bukti yang diperoleh selama audit. Auditor seharusnya tidak
percaya asersi manajemen dapat diterima tanpa dasar-dasar bukti yang
cukup (Boynton dan Johnson, 2005). Audit harus direncanakan dan
dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional dalam semua aspek
penugasan. Misalnya auditor tidak boleh menganggap bahwa
manajemen tidak jujur, tapi kemungkinan tersebut harus
dipertimbangkan.
Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang
selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap
bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan yang ditintut oleh profesi akuntan publik untuk
melaksanakan dengan cermat dan seksama. Dengan maksud baik dan
integritas. Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.
Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif menuntut auditor
mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Oleh
karena itu, dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisme
profesional harus digunakan selama proses tersebut. Auditor tidak
menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi
karena kemungkinan tersebut harus dipertimbangkan (Amin Widjaja
Tunggal, 2010). Dalam Menggunakan skeptisme profesional, auditor
tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasif karena
keyakinannya bahwa manajemen sudah jujur (SA Seksi 230, IAI,
2006)
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah